Materi apd-sistem pemerintahan daerah-1314

4,137 views
3,744 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,137
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
84
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Materi apd-sistem pemerintahan daerah-1314

  1. 1. INDONESIA
  2. 2. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MPR DPR DPD PRESIDEN BPK MA MENTERI-2 MENTERI2 DEKONSENTRASI GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL DESENTRALISASI DAERAH OTONOM TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAHAN DAERAH/ PEMERINTAHAN DESA MK LEMBAGA NEGARA LAINNYA DELEGASI (DESENTRALISASI FUNGSIONAL) BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA,DLL
  3. 3. Pembagian sumber pendapatan Fanatisme daerah •Putra daerah •Aset daerah Disintegrasi?
  4. 4. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di indonesia saat ini berdasarkan sistem otonomi.  Sistem otonomi dengan prinsip otonomi daerah yang nyata dan seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam UndangUndang ini.  Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. 
  5. 5. 1. Sistem administrasi pemerintahan daerah adalah kesatuan yang utuh antara berbagai komponen dalam pemerintahan daerah yang melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaa n, dan pengendalian untuk mencapai tujuan pemerintahan daerah. 2. Komponen-komponen yang penting dalam sistem administrsi Pemerintahan Daerah adalah: 1) kewenangan, 2) organisasi, 3) keuangan, dan 4) kepegawaian.
  6. 6. 3. UU No. 32 Tahun 2004 mengatur kewenangan Pemerintah Pusat dibatasi hanya pada bidang politik luar negeri, pertahahan keamanan, peradilan, fiskal dan moneter, agama, dan kewenangan bidang lain. Di luar enam kewenangan pemerintahan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. 4. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah terdiri atas Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota. Masing-masing satuan pemerintahan tersebut sebagai badan pemerintahan yang berdiri sendiri, tidak ada hubungan hirarki. Hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah hubungan koordinasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  7. 7. 5. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 sumber pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman Daerah, dan sumber lain yang sah. 6. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk merekrut dan membina pegawai di daerah
  8. 8. N0. 5 Tahun 1974  Posisi pemerintah Pusat Dominan yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah  UU No. 22 Tahun 1999  Posisi DPRD kuat dengan fungsi legislasinya  UU No. 32 Tahun 2004  Posisi Gubernur kuat sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.  UU
  9. 9. • UU No 22 Th 1948, UU No 1 Th 1957, dan UU No 18 Th 1965. • Pemda terdiri 3 tingkat : Pemda Tk I, Pemda Tk II, dan Pemda Tk III. • Penamaan sbb: 1. Propinsi/Kotaraya 2. Kabupaten/Kotamadya 3. Kecamatan/Kotapraja
  10. 10. • UU No 5 Th 1974. • Dati I (otonom) sekaligus wilayah Provinsi (wilayah administrasi) dan Dati II sekaligus wilayah kaupaten/kota (wilayah administrasi) • Asas dekonsentrasi dan desentralisasi pada semua tingkat
  11. 11. III. Model Semi Dua Tingkat dg Otonomi luas pada unit dasar • UU No 22 Th 1999 jo UU 32 Th 2004. • Pemda terbagi atas Provinsi dan Kabupaten/Kota. • Provinsi menganut asas Dekonsentrasi dan Desentralisasi terbatas. • Kabupaten/Kota menganut asas desentralisasi. • Provinsi merupakan wilayah administrasi sekaligus daerah otonom (terbatas). • Kabupaten/Kota merupakan daerah otonom penuh (luas).
  12. 12.   Dalam era reformasi konsep desentralisasi lebih menguat Hal ini ditandai dengan berlakunya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 tahun 2004. Kebijakan ini tentunya sejalan dengan semangat reformasi, meskipun demikian dalam implementasinya ternyata belum benar-benar dapat mewujudkan otonomi daerah.
  13. 13.   Sebagian besar urusan pemerintahan telah diserahkan kepada daerah disertai dengan dukungan fiskalnya, tetapi pengelolaannya belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diantaranya terlihat dari: fenomena tingginya political cost yang harus dikeluarkan untuk membiayai proses demokrasi di daerah, sementara di lain pihak terdapat fenomena masih rendahnya tingkat pendidikan pada sebagian besar lapisan masyarakat, tingginya angka kemiskinan di daerah-daerah, masih rendahnya indeks pembangunan manusia, dan terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana pembangunan di berbagai daerah.

×