Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012

on

  • 954 views

 

Statistics

Views

Total Views
954
Views on SlideShare
954
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
29
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012 Draft pob baru_kegiatan_sosial_2012_rev301012 Document Transcript

  • Pedoman Operasi Baku Kegiatan Sosial 1Daftar IsiKata Pengantar ....................................................................................................... iDaftar Isi ................................................................................................................. 1I. PENDAHULUAN ................................................................................................ 21.1. Latar Belakang ...................................................................................... 21.2. Dasar Pemikiran .................................................................................... 31.3. Prinsip dan Pendekatan ......................................................................... 41.4. Ketentuan Dasar .................................................................................... 5II. URAIAN KEGIATAN SOSIAL ............................................................................ 72.1. Nama Kegiatan ..................................................................................... 72.2 Tujuan ................................................................................................... 72.3 Keluaran (output) .................................................................................. 72.4 Strategi Pelaksanaan ............................................................................ 82.5 Sasaran Lokasi dan Kelompok ............................................................. 102.6 Komponen Pendampingan dan Fasilitasi Kegiatan Sosial ..................... 122.7 Ruang Lingkup Kegiatan Sosial ............................................................. 152.8 Ketentuan Pemanfaatan BLM Kegiatan Sosial........................................162.9 Pembiayaan Kegiatan Sosial Lainnya .................................................... 16III. TAHAPAN PELAKSANAAN .............................................................................. 193.1. Tahap Perencanaan .................................................................................. 193.2. Tahap.Pelaksanaan..... .............................................................................. 243.3. Tahap Pengendalian dan Evaluasi ............................................................ 26IV.PEMANTAUAN DAN EVALUASI ....................................................................... 294.1. Pemantauan............................................................................................... 294.2. Posisi Kegiatan Sosial diantara Kegiatan Infrastruktur dan Ekonomi .......... 314.3. Pengendalian, Pemantauan dan keberlanjutan............................................ 32LampiranLampiran-1 : Bahan Bacaan ; Perlindungan Sosial ......................................... 35Lampiran-2 : Kegiatan Sosial untuk memperkuat SDM (Human Capital)........ 38Lampiran-3 : Kegiatan Sosial, IPM dan MDGs................................................. 39Lampiran-4 : Instrumen Uji Petik Kegiatan Sosial............................................ 41
  • Pedoman Operasi Baku Kegiatan Sosial 2I. Pendahuluan1.1. Latar BelakangDunia menargetkan delapan tujuan penting pembangunan untuk menjadikan masyarakat lebihsejahtera dan terbebas dari kemiskinan. Kedelapan tujuan pembangunan tersebut dikenal denganTujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals - MDGs), yang memuat 8 target yangdijadikan sebagai tujuan pembangunan setiap negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia semuaprogram pembangunan nasional, termasuk PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM MP) mengacu padatarget-target MDGs tersebut; yaitu : 1) Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrim, 2)Pemerataan pendidikan dasar, 3) Mendukung adanya persaman gender dan pemberdayaanperempuan, 4) Mengurangi tingkat kematian anak, 5)Meningkatkan kesehatan ibu, 6) Perlawananterhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, 7) Menjamin daya dukung lingkungan hidup,8)Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.Di dalam PNPM MP, hampir seluruh target MDGs dapat dikategorikan sebagai target kegiatan social,karena PNPM MP hanya mengenal 3 pembidangan untuk menyederhanakan pendekatan. Bidang-bidang tersebut adalah Prasarana Lingkungan, Ekonomi dan Sosial atau yang dikenal dengan Tridaya.Untuk mempermudah pemahaman, Kegiatan Sosial merupakan kegiatan yang difokuskan padapelayanan masyarakat miskin yang tidak selalu berhubungan langsung dengan pembangunaninfrastruktur (prasarana lingkungan) dan kegiatan ekonomi produktif (bergulir). Seluruh kegiatan didalam MDGs tersebut berupaya meningkatkan angka harapan hidup masyarakat miskin, membuatnyalebih terdidik dan meningkat daya belinya. Ketiga upaya tersebut diukur menggunakan Indekstahunan, yang dinamakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dalam Bahasa Inggris disebutHuman Development Index (HDI).1.2. Dasar PemikiranSebagai bagian dari pembangunan (Rencana Kerja Pembangunan-RKP 2010-2014), penanggulangankemiskinan menggunakan pendekatan pemberdayaan dimana masyarakat diorganisir sepenuhnyauntuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan social. Cara untuk menggerakkanmasyarakat menjadi berdaya disebut dengan pengorganisasian masyarakat (CommunityOrganization). Pengorganisasian Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakatagar mandiri dalam meningkatkan taraf hidupnya, tidak tergantung kepada pihak lain.Peningkatan taraf hidup dilakukan dengan pemenuhan sejumlah kebutuhan dasar seperti perumahan,lingkungan hidup, kesehatan maupun pendidikan seperti yang disebutkan dalam MDGs. Untukmengukur pencapaian kualitas manusianya, digunakan ukuran IPM yang terdiri dari peningkatan
  • Pedoman Operasi Baku Kegiatan Sosial 3angka harapan hidup, masyarakat terdidik dan peningkatan daya beli. Namun demikian untukmencukupi kebutuhan dasar tersebut masyarakat didorong untuk menggunakan potensi yang dimilikimasyarakat sendiri. Potensi-potensi tersebut beragam bentuknya, ada yang berupa dana, sejumlahgagasan, tenaga, bahkan jaringan kerjasama.Semua potensi tersebut dapat digunakan untuk mengakses sumberdaya fisik, alam, aset, dankesempatan. Dengan potensi tersebut masyarakat niscaya mampu mempengaruhi lembaga-lembagakunci untuk bersama-ama memikirkan cara mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, kegiatansocial tidak hanya mengemban amanah untuk menguatkan kapasitas manusia tetapi jugakomunitas/masyarakat secara bersamaan.Untuk selanjutnya, melalui POB Kegiatan Sosial ini diharapkan kegiatan social diharapkan sepenuhnyamenolak kegiatan instan, permukaan, santunan tak berkelanjutan, tidak terkait langsung denganwarga miskin, tidak berkorelasi dengan target IPM-MDGs. Sebaliknya kegiatan social harus mampumenjawab peningkatan kapasitas manusia bertumpu pada mata pencaharian, meningkatkanpemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap sumberdaya.1.3. Prinsip dan PendekatanKegiatan Sosial wajib mengikuti kaidah-kaidah yang telah diatur dalam ketentuan dan pedoman yangberlaku dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Prinsip-prinsip yang menjadi koridor bagi kegiatan Sosialtersebut adalah :1. Pemberdayaan masyarakat untuk kemandirian masyarakat. Strategi penanggulangankemiskinan nasional telah terbagi menjadi 4 klaster, dari strategi ini memperjelas bahwadomain PNPM ada pada klaster yang kedua yaitu program-program yang menggunakanpendekatan pemberdayaan masyarakat. Bentuk kegiatannya berupa fasilitasipembelajaran, penyadaran, memperkuat kemandirian masyarakat dalam pembangunankhususnya penanggulangan kemiskinan. PNPM Mandiri Perkotaan menjadikanpemberdayaan masyarakat sebagai pilihan strategi yang utama dalam lmplementasikegiatan, dengan berfokus pada jalur Tridaya (bidang sosial, bidang infrastruktur, bidangekonomi). Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan kegiatan sosial diharapkandapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kemandirian masyarakat miskin.Indikator pelaksanaan prinsip ini terlihat dalam kegiatan KSM/panitia, yaitu:a. ada pembelajaran terhadap komunitas, dan pihak terkait lainnya tentangpenyelesaian masalah tersebut dengan berpartisipasi memberi dukungan nyatadalam pelaksanaan kegiatan.
  • Pedoman Operasi Baku Kegiatan Sosial 4b. ada pembelajaran terhadap keluarga/jiwa miskin terkait penyelesaian masalahdengan melakukan perubahan dari diri mereka; paradigma, kebiasaan, etos,budaya kemiskinan, dll.2. Sesuai dengan Kegiatan yang diprogramkan dalam PJM Pronangkis yang diproses melaluiPemetaan Swadaya dan rutin diverifikasi melalui review/tinjauan partisipatif3. Bermanfaat langsung bagi KK Miskin yang tercatat dalam PS2, bukan pemanfaat tidaklangsung. Pemanfaat langsung meliputi Usia sekolah (7-17 tahun), usia produktif (17-65tahun), usia tidak produktif (>65 tahun).4. Mampu menggalang swadaya masyarakat dan merekatkan solidaritas social dalamperencanaan, pelaksanaan dan monitoringnya. Memastikan KSM Sosial bukan kepanitiaanbaru tetapi telah berpengalaman menjalankan aktivitas sosial. Kegiatan sosial yang akandilaksanakan masyarakat harus dipastikan akan adanya perlakuan pra dan pascakegiatan, sehingga kegiatan yang dilakukan tidak “numpang lewat” dalam kehidupanmasyarakat. Kegiatan ada sewaktu dilaksanakan (awal) saja, namun kemudianmenghilang seiring dengan seremoni acara selesai. Internalisasi kegiatan ke dalam sistemsosial yang ada, antara lain sistem; keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat,keagamaan, dll. Tantangan utamanya adalah menjadikan aktivitas penanggulangankemiskinan yang dilakukan agar masuk dan menjadi bagian kehidupan sosial masyarakat,sehingga pelaksanaan program kemudian akan berjalan sesuai dengan alur dinamikakehidupan masyarakat pula. Pelaksanaan kegiatan harus diupayakan juga membangunsistem kerja yang terpola, teratur dengan memanfaatkan semua potensi sumber dayayang ada. Memaksimalkan kerjasama dan kemitraan, mengoptimalkan keswadayaanmasyarakat, merupakan langkah nyata untuk merencanakan keberlanjutan program.Indikator pelaksanaan prinsip ini dalam pelaksanaan kegiatan KSM/panitia: Pembangunan KSM/panitia melibatkan lembaga/organisasi, individu/keluarga danjaringan social yang sudah aktif melakukan kegiatan sosial. Pelaksanaan kegiatan sudah melakukan kerjasama dengan lembaga/organisasikemasyarakatan, sosial, keagamaaan, dll setempat. Menjalin kemitraan dengan pihak lain diluar komunitas: pemerintah daerah,perusahaan swasta, dll untuk melaksanakan program, mensinergikan program, dll.5. Berkelanjutan, artinya bukan kegiatan instant dan berjangka pendek. Sebab kebutuhandasar KK miskin yang harus dilayani bersifat menerus. Hal-hal yang membuat kegiatanberjangka panjang adalah kejelasan pengelola, dukungan financial dan kemitraan denganpihak ketiga, baik SKPD maupun CSR atau sumber lain6. Mendukung Program Perlindungan Sosial Cluster I seperti Beasiswa miskin, ProgramKeluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Jaminan Kesehatan Masyarakat(Jamkesmas), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Cluster IV Program Serba Murah,
  • Pedoman Operasi Baku Kegiatan Sosial 5yaitu Program Rumah Sangat Murah, Transportasi umum murah, air bersih untuk rakyat,listrik Murah dan hemat, serta Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan MasyarakatMiskin Perkotaan. Tidak menutup kemungkinan program di cluster I dan IV berjalan dikelurahan yang sama sehingga akan lebih bermanfaat jika dijalankan dengan skemaPNPMMP.7. Membuka Lapangan Kerja dan meningkatkan pendapatan. Kegiatan Sosial yangmembuka lapangan kerja baru harus lebih diprioritaskan pelaksanaannya karenabermanfaat bagi banyak KK miskin dan memberi pemasukan kepada banyak jiwa yangditanggung oleh masing-masing KK tersebut. Selain itu kegiatan Sosial juga akanberpotensi membuka lapangan kerja baru jika terkait dengan mata pencaharian pokok.Artinya Kegiatan Sosial Produktif yang terkait dengan peningkatan pendapatan, meskipunmasih harus ditindaklanjuti dengan kegiatan berikutnya lebih diprioritaskan sepertipelatihan ketrampilan dan kewirausahaan yang harus disambung dengan pembentukanKSM ekonomi produktif8. Kegiatan Sosial yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan otomatis akanmeningkatkan Angka Harapan Hidup sebagamana ditargetkan IPM. Semakin sehatseseorang akan makin panjang harapan hidupnya, sehingga makin produktif sebagaimanusia sejahtera. Adapun area-area strategis yang digarap mestinya juga berkaitandengan target-target MDGs seperti memberantas kelaparan (MDGs 1), mengurangikematian anak (MDGs 4), meningkatkan kesehatan ibu (MDGs 5), melawan penyakitmenularmalaria dan HIV (MDGs 6), serta menjaga daya dukung lingkungan hidup (MDGs7) yang sehat sebagai habitat hidup jangka panjang.9. Kegiatan Sosial yang berkaitan dengan pendidikan harus mendapatkan prioritas yangsama karena pendidikan adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sebagaimanaditargetkan dalam IPM, sebagai target ketiga, yaitu menjadikan masyarakat terdidik.Dalam MDGs pendidikan diletakkan pada target ke 2 dan ke-3 yaitu pemerataankesempatan mendapatkan pendidikan dan tidak ada diskriminasi gender dalammengaksesnya10. Kemitraan untuk menjaga kesinambungan program. Ketujuh kegiatan di atas akanterjaga keberlanjutannya jika dilaksanakan bermitra dengan berbagai pihak mulai darilevel local, regional bahkan global. Dalam konteks PNPM Mandiri Perkotaan yangterpenting adalah bermitra dengan Pemda, Perguruan Tinggi dan swasta. Sebab ketigakompartemen tersebut yang paling realistis diajak mewujudkan kerjasama jangkapanjang di level kota/kab.
  • Pedoman Operasi Baku Kegiatan Sosial 61.4. Ketentuan DasarSejak awal, PNPM Mandiri Perkotaan berupaya untuk melihat penanggulangan kemiskinan secarautuh, tidak sepotong-sepotong, tidak sektoral dan tidak berbentuk santunan yang menciptakan benihkonflik. PNPM Mandiri Perkotaan bertekad memperbaikinya agar tidak lagi salah sasaran danmelemahkan modal sosial yang telah terbangun selama ini seperti gotong royong, kepedulian,musyawarah, serta keswadayaan.Lemahnya modal sosial adalah akar pesoalan yang memudarkan kemandirian. Penyebabnya adalahpengambilan keputusan program terpengaruh kepentingan, tidak adil, tidak transparan, dan tidakmemihak kepada si miskin. Pengelolanya sendiri tidak dipilih dengan benar, hanya menjadiperpanjangan tangan pihak-pihak yang menanamkan kepentingan. Akibatnya keputusan yang dibuatsering diabaikan oleh masyarakat. Dampaknya lembaga mengalami krisis kepemimpinan yangmembuatnya tidak mampu mengembangkan pemimpin berintegritas, lembaga tersebut justrumenjadi tidak berdaya karena dikelola oleh pemimpin yang tidak mengedepankan rakyatnya yangmiskin. Lambat laun lembaga semacam ini semakin sulit mengakar karena krisis kepercayaan. Untukmembenahinya harus diupayakan langkah-langkah :a. penguatan modal social (keikhlasan, kerelaan, kepercayaan, dan gotong-royong) di lokasi-lokasi yang telah memiliki jaringan kerjasama yang kuat danb. membangun kembali modal social yang mulai memudar di sejumlah lokasic. Penanaman dan penumbuhan modal social kepada masyarakat dilakukan melalui prosespemberdayaan.Ketiga proses tersebut pada hakekatnya adalah rangkaian kegiatan social. Di dalamnya terdapatupaya penguatan kelembagaan melalui peningkatan rasa saling percaya, kerelaan, keikhlasan,keadilan dan kejujuran pada seluruh tahapan yang dikenal dengan tahapan siklus, mulai Pemetaanswadaya, Pemilihan anggota BKM, penyusunan PJM Pronangkis hingga pembentukan KSM.Pemberdayaan bertujuan mewujudkan perubahan social dari kondisi negative menuju positif.Tonggaknya pada terbentuknya BKM. Harapannya, masyarakat kembali memiliki pemimpinberintegritas dalam BKM sebagai :1. wadah perjuangan kaum miskin untuk hidup mandiri, berkualitas, memperluas jaringan,memperbanyak mitra dan mendorong penanggulangan kemiskinan berkelanjutan2. lembaga yang lebih menekankan perhatian untuk menyuarakan kebutuhan masyarakat.3. lembaga yang dalam setiap proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kepemimpinanyang berorientasi kepada masyarakat miskin (pro poor)4. lembaga kepemimpinan kolektif yang menggerakkan perwujudan tata kelola pemerintahanyang baik (good governance)
  • Pedoman Operasi Baku Kegiatan Sosial 7II. Uraian Kegiatan Sosial2.1. Nama KegiatanLingkup Kegiatan yang diatur dalam POB ini adalah tentang Kegiatan Sosial. Luasnya lingkup kegiatansocial membuatnya tidak mudah untuk didefinisikan. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, semua kegiatanyang tidak termasuk ke dalam kegiatan ekonomi produktif dan infrastruktur dikategorikan sebagaikegiatan social. Namun demikian dalam prakteknya pendefinisian yang terlalu luas dan bebasmenyebabkan kegiatan social berpotensi menyimpang dari koridornya untuk menanggulangikemiskinan. Sebenarnya secara empiris, BKM telah menjalankannya. Namun hasilnya, masihbervariasi dan sebagian kurang terkait langsung dengan pemanfaat KK miskin. Sebagian lagi kurangsrategis karena dilaksanakan secara instan, sehingga dikhawatirkan tergolong ke dalam kegiatannegative list. Sehingga POB Kegiatan Sosial ini hendak mengatur, menertibkan dan mengembalikankegiatan sosial pada jalurnya, sebab selama ini Kegiatan Sosial belum memiliki referensi maupunpetunjuk teknis. Sebagai sebuah standard operasional prosedur pelaksanaan, POB ini mengaturkegiatan sosial dalam arti luas dalam konteks pemberdayaan dan dalam arti sempit dalam konteksjenis-jenis kegiatan2.2. Tujuan Kegiatan SosialTujuan Kegiatan Sosial terintegrasi dengan Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan sebagaimana yangditetapkan dalam Pedoman Umum mengenai sifat dan rambu-rambu pengalokasian Bantuanlangsung Masyarakat untuk kegiatan sosial, yaitu :1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan membuka kesempatan kerja2. Menguatkan modal sosial masyarakat.3. meningkatkan angka harapan hidup masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan,sumberdaya dan kesempatan pendidikan.4. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kegiatan penanggulangankemiskinan.2.3. Output Kegiatan Sosial1. Masyarakat mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dengan baik, baik dari Pemda maupunpihak lain (dunia usaha dan Perguruan Tinggi). Dengan demikian masyarakat terpenuhikebutuhan dasarnya dan mendapatkan manfaat dari peningkatan kondisi lingkungan serta tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance).2. Terjadinya keberlanjutan. Kegiatan Sosial menunjang fasilitasi pelayanan-pelayanan SKPD agartepat sampai pada kelompok sasaran. Artinya dengan terfasilitasinya pelayanan SKPD kepada
  • Pedoman Operasi Baku Kegiatan Sosial 8masyarakat miskin akan menunjang alih kelola kegiatan sosial, keberlanjutan program danmemperpanjang harapan hidup masyarakat miskin.3. Meningkatnya Modal Sosial. Dalam banyak aspek, kegiatan sosial yang dijalankan oleh KSM-KSMSosial yang telah mengakar akan memperkuat sambung rasa, kepedulian dan kerjasama antarwarga menghadapi persoalan kemiskinan. Kepedulian dapat diwujudkan melalui keswadayaan. Disisi lain, kegiatan sosial memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk lebih menjangkaumasyarakat sasaran pelayanan SKPD, terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.2.4. Strategi PelaksanaanStrategi pelaksanaan kegiatan social memuat 5 aspek strategis sebagai peta jalan. Keempat aspektersebut bermaksud memudahkan peran-peran pengendalian kegiatan social, baik secara makro(kegiatan sosial dalam konteks pemberdayaan) maupun mikro (kegiatan sosial dalam kontekspengorganisasian jenis-jenis kegiatan) agar semakin terintegrasi dengan MSAP Asisten Korkot Sosialdan Fasilitator Sosial. kelima aspek tersebut akan mendudukkan kembali kegiatan social agar :1. Relevan dengan target IPM-MDGsKegiatan Sosial harus relevan dengan target IPM-MDGs. Karena hanya denganmenghubungkan dengan IPM-MDGs-lah kegiatan social menjadi mudah untuk diukurpencapaiannya. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang terkait peningkatanpemenuhan kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Ditargetkan semua kegiatan yang takterkait langsung dengan kesehatan, pendidikan, peningkatan SDM dan pemeliharaanlingkungan lambat laun makin berkurang seiring menguatnya pemahaman masyarakat.2. Menguatkan modal socialMemastikan bahwa semua KSM Sosial terbentuk dari pelaku-pelaku kegiatan social yangberasal dari jaringan social yang telah lama berperan (exist) di masyarakat. KSM Sosial yangtidak dibentuk dari bawah (bottom up) akan sulit mempertahankan solidaritas social yangselama ini sudah terbangun. Oleh karena itu fasilitator social dan ascot social berkewajibanuntuk memastikan bahwa KSM Sosial bukan kepanitiaan baru tetapi dibentuk dari jaringanrelawan yang telah lama mengakar melayani kegiatan social, baik pelatihan, penguatankapasitas, pendidikan, lingkungan maupun kesehatan. KSM-KSM Sosial yang telah mengakaradalah KSM-KSM yang beranggotakan para relawan yang telah berpengalaman mengelolakegiatan sosial, memiliki jaringan sosial yang telah mapan (establish) dan spesialis padabidangnya. Mereka ini antara lain adalah para relawan posyandu, BKKBN, Kader PKK,kelompok tani, kelompok nelayan, pencinta lingkungan, PAUD, radio komunitas, relawankemitraan yang telah terbiasa mengakses program-program SKPD. Dengan memanfaatkanrelawan-relawan yang telah aktif dan berjaringan, maka KSM Sosial yang dibentuk akanmakin merekatkan solidaritas sosial dan menguatkan modal sosial sebagai modal pentinguntuk bekerjasama.
  • Pedoman Operasi Baku Kegiatan Sosial 93. Menunjang Kegiatan EkonomiKegiatan Sosial yang terkait dengan bidang ekonomi memungkinkan kegiatan social tersebutberdaya jangkau lebih luas, antara lain meningkatkan kapasitas SDM untuk lebih produktifdalam menjalankan kegiatan ekonomi dan terhindar dari kerugian. Input yang dibutuhkanterkait peningkatan kemampuan melakukan kegiatan usaha kecil ekonomi produktif antaralain adalah :a. Pengetahuan dan wawasan dalam mengelola usahab. Ketrampilan/skill yang dibutuhkan dalam menjalankan usahac. Kemampuan membaca pasar dan prospek usahaSingkat kata kegiatan social yang dimasukkan dalam daftar PJM Pronangkis adalah kegiatanyang menunjang peningkatan pendapatan melalui usaha yang selama ini telah ditekuni olehmasyarakat. Jadi bukan usaha yang sama sekali baru dan tidak terkait dengan matapencaharian masyarakat. Bentuk kegiatan peningkatan kemampuan di atas adalah pelatihan,coaching dan on the job training.Oleh sebab itu segala bentuk pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan-pelatihanketrampilan yang ditujukan untuk menguatkan skill masyarakat dalam meningkatkanproduktivitas dan pendapatan harus ditindaklanjuti dengan pembentukan KSM-KSM ekonomiproduktif sebagai konsekuensi bahwa kegiatan social berfungsi sebagai pengantar menujuintensifikasi maupun diversifikasi usaha. Artinya, kegiatan social yang berhenti di tengah jalanatau paska pelatihan selesai tanpa follow up, dipastikan tertolak.4. BerkelanjutanDimuka sempat disinggung bahwa Kegiatan social berhubungan dengan sector-sektor yangmenjadi tanggung jawab SKPD, sehingga amat relevan dengan Program PenanggulanganKemiskinan cluster I, yaitu Program Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga dan Cluster IVProgram serba murah untuk masyarakat. Program Perlindungan Sosial berbasis keluargaantara lain Program Keluarga Harapan, Jamkesmas, Raskin, Bantuan Langsung Tunai, danBeasiswa Siswa Miskin. Sedangkan Program serba Murah Untuk Masyarakat adalah Air UntukRakyat, Rumah Murah, Peningkatan Taraf Hidup Nelayan, Perbaikan Hidup MasyarakatUrban. Dalam jangka panjang, kegiatan sosial tidak hanya harus bermanfaat bagi wargamiskin melainkan juga mesti meningkatkan kesejahteraan dan berkesinambungan.Artinya semakin banyak penanggung jawab kegiatan akan semakin baik. Semakin banyaksector-sektor pemerintahan terlibat, baik SKPD-SKPD Pemda maupun Pemerintah pusat akan
  • Pedoman Operasi Baku Kegiatan Sosial 10menjadikan program berjangka panjang. Kegiatan social yang ditempelkan ataudisinkronisasikan dengan program-program daerah (program-program SKPD) atau programdaerah yang dilimpahkan dari pusat seperti program-program perlindungan social di cluster Idan IV. akan membuatnya berkesinambungan. Kegiatan social yang dikerjasamakan denganpihak swasta dalam alokasi program CSR mereka juga akan lebih terpelihara dengan baikmasa depannya. Namun dari segala jenis kemitraan tersebut kekuatan terbesar untukmembuat kegiatan berkelanjutan adalah keswadayaan, modal social dan jaringan social. Olehsebab itu mulai saat ini kita harus mulai intensif mengidentifikasi prospek, baik kemungkinanpenyertaan swadaya maupun kemitraan strategisnya.5. Memberikan Perlindungan SosialKegiatan Sosial mestinya memberikan jaminan perlindungan sosial kepada keluarga miskin,mendukung program-program jaminan kesehatan, pendidikan dan hari tua. Esensi kegiatansosial adalah pemenuhan ketiga kebutuhan dasar tersebut. Mengandalkan modal sosial,kerjasama untuk memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan dan hari tua akan lebihberkelanjutan6. Mereview PJM PronangkisUntuk membenahi kembali kegiatan sosial agar sesuai dengan kelima aspek di atas makadiperlukan reorientasi dan revitalisasi kegiatan sosial sebagai entitas penting dalampenanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan. Oleh sebab itu tidak menutupkemungkinan untuk mereview kembali PJM Pronangkis hingga pada substansi kegiatan sosial.Jika perlu dapat direvisi kembali.2.5. Sasaran Kegiatan SosialSasaran Kegiatan Sosial tentu saja adalah KK Miskin yang telah teridentifikasi dalam data PS 2 hasilPemetaan Swadaya. Data-data PS 2 tersebut harus dipastikan telah diupdate secara periodic minimalsetahun sekali. Data PS 2 yang telah diperoleh harus dipetakan, baik secara geografis, matapencaharian maupun tingkat kemiskinannya. Sehingga akan diperoleh kategori KK miskin yangberhak mendapatkan intervensi pelayanan/kegiatan social dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Tigakelompok warga PS 2 tersebut antara lain :a. Usia Sekolah, yaitu anak-anak KK Miskin (keluarga PS2), usia sekolah yang tidak memilikikecukupan dana untuk mendapatkan pendidikan dan jaminan kesehatan yang layak. Kategorianak-anak miskin usia sekolah adalah anak-anak miskin yang tidak memiliki kemampuanmengakses pendidikan dan kesehatan karena ketidakcukupan biaya dari orang tua mereka.Rentang usia disesuaikan dengan Balita dan Program Wajib Belajar 9 Tahun.b. Usia Produktif, KK Miskin yang masih berusia produktif tetapi tidak memiliki pendapatantetap, tidak memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak dan penguasaan aset. Di kelompok
  • Pedoman Operasi Baku Kegiatan Sosial 11ini berisikan kelompok umur usia bekerja, tetapi belum mempunyai kemampuan untukmenekuni suatu pekerjaan atau belum mempunyai pekerjaan tetap.c. KK miskin Tidak Produktif, KK Miskin tidak produktif terdiri dari dua kelompok usia, yaitu : Jiwa miskin yang telah melewati usia produktif seperti tidak memiliki pendapatantetap/tidak memiliki sumber pendapatan, tidak memiliki akses kesehatan, tidakmemiliki jaminan hari tuaGambar 1Klasifikasi Warga PS-2Untuk menjamin ketepatan sasaran kegiatan kepada keluarga/individu miskin yang ada dalam daftarPS-2 maka dapat dikembangkan penggunaan register warga miskin. Jadi masing-masing jiwamiskin (PS-2) mempunyai nomor register tersendiri dan harus jelas nama (by name) dan alamatnya(by address)-nya. Register ini digunakan semenjak usulan kegiatan/proposal, rapat BAPPUK BKM,sampai pada kunjungan lapang untuk menentukan kelayakan usulan. Dengan menggunakan nomorregister warga miskin maka akan mempermudah untuk mengetahui apakah penerima manfaatkegiatan adalah warga miskin PS-2.Sasaran dari kegiatan sosial secara umum adalah keluarga/jiwa miskin yang ada dalam daftar PS-2,namun untuk kegiatan sosial tertentu harus ditentukan kriteria yang lebih khusus, hal inidimaksudkan menghindari bias orientasi dan sasaran kegiatan sosial. Perlu untuk terus menjagasuasana batin warga miskin agar selalu harmoni, kondusif sehingga dalam memfasilitasi keluarga/jiwaUsiaSekolah• Balita dan Usia sekolahsesuai program wajib belajar•Tidak memiliki kecukupandana untuk mengaksespendidikan dan kesehatanUsiaProduktif•Tidak memiliki pekerjaan•pekerjaan tidak tetap•Tidak berpendidikan•Tidak memiliki ketrampilan•Tidak memiliki aksesperawatan kesehatanUsiaTidakProduktif•telah melewati masa produktif•pendapatan tidak tetap•ketergantungan tinggi•Tidak memiliki akseskesehatan•Tidak memiliki jaminan harituaPS 22
  • Pedoman Operasi Baku Kegiatan Sosial 12miskin tersebut lebih strategis dan sesuai derajat keberdayaannya. Indikator pelaksanaan prinsip inidalam pelaksanaan kegiatan KSM/panitia:1. PJM pronangkis sudah diperbaiki: ada register jiwa miskin, ada katagori mendekati miskin -miskin - sangat miskin dan miskin produktif - miskin non produktif.2. Peserta/penerima manfaat semuanya ada dalam register PS-2 PJM Pronangkis.3. Untuk keperluan mendukung system register tersebut di atas dapat dibuatkan kartu identitaspenerima manfaat tersendiri untuk mengidentifikasi kelompok sasaran agar mendapatkanintervensi yang tepat, misalnya beasiswa/bantuan pendidikan untuk warga PS-2 usia sekolahdan mendukung kartu sehat terdistribusi dengan benar melalu database PS-2Dengan mengklasifikasikan warga PS-2 akan mempermudah pemilihan intervensi yang cocokterhadap mereka, khususnya melalui kegiatan sosial. Dalam PJM Pronangkis sudah harus terlihatberapa jumlah warga miskin, tinggal dimana dan siapa saja yang berhak menjadi penerima manfaatuntuk setiap kegiatan. Dengan demikian, BKM terhindar dari penyelenggaraan kegiatan yang tidakberkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, tidak jelas pemanfaatnya, instan dan kurangberkelanjutan.2.6. Komponen dan Fasilitasi Kegiatan SosialSebagaimana kegiatan yang lain, komponen Kegiatan Sosial terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan,Monitoring dan Evaluasi. Untuk Perencanaan tidak akan dibahas lebih dalam di dalam POB ini, sebabtelah jelas dijabarkan dalam Petunjuk Teknis Pemetaan Swadaya dan PJM Pronangkis. POB KegiatanSosial hanya menyinggung sekilas tentang perencanaan dan akan mengatur lebih banyakpelaksanaan kegiatan sosial dan monitoring evaluasinya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan sosialdapat diwujudkan dalam 3 tipologi, sesuai dengan klasifikasi indeks Pembangunan Manusia (IPM).yaitu :1. Peningkatan Angka Harapan Hidup melalui pelayanan Kesehatan.2. Peningkatan Kapasitas SDM, Pelayanan Pendidikan3. Peningkatan Daya Beli, berkaitan dengan peningkatan pendapatan mata pencaharianSedangkan jenis kegiatan sosial adalah bentuk-bentuk kegiatan sebagai realisasi dari ketiga tipologitersebut di atas. Jenis-jenis kegiatan sosial dimaksud antara lain :1. penyelenggaraan kegiatan sendiri (melalui PNPM Mandiri Perkotaan) bidang kesehatan yangdifasilitasi BKM dan KSM seperti; pengobatan gratis, penambahan gizi balita, penimbanganbalita, imunisasi, perawatan ibu hamil,2. fasilitasi dan dukungan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD seperti dukungan pelayananjamkesmas, pemanfaatan obat generic, vaksinasi, pencegahan penyakit menular (malaria,demam berdarah, HIV), antisipasi pandemi maupun endemi, fogging, dst
  • Pedoman Operasi Baku Kegiatan Sosial 133. penyelenggaraan bantuan biaya pendidikan atas insiatif KSM dan BKM sendiri sepertipemberian bantuan beasiswa berkelanjutan, bantuan seragam sekolah, pembangunanperpustakaan sekolah, penyediaan prasarana sekolah, penyediaan buku-buku sekolah dsb.4. fasilitasi dan dukungan kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh SKPD seperti, pengendaliandan pengawasan biaya operasional sekolah (BOS), pengawasan bantuan beasiswa, dsb5. fasilitasi dan dukungan kegiatan santunan berkelanjutan yang didukung swadaya dan pihakketiga yang membuatnya berkesinambungan. Pihak-pihak ketiga dimaksud adalah SKPD dandunia usaha atau swasta.6. penyelenggaraan Kegiatan sosial produktif yang dilaksanakan sendiri melalui PNPM mandiriPerkotaan7. fasilitasi dan support Kegiatan sosial produktif yang dilaksanakan oleh SKPD, dunia usahaatau Perguruan tinggi melalui PNPM mandiri Perkotaan
  • Pedoman Operasi Baku Kegiatan Sosial 14Gambar 2 Kerangka Alur Kegiatan Sosial Terhadap IPM-MDGs
  • Pedoman Operasi Baku Kegiatan Sosial 152.7. Ruang Lingkup Kegiatan SosialPengelolaan Kegiatan Sosial berada dibawah tanggung jawab UPS. Jika dikaitkan dengan target IPM-MDGs dan kelompok sasaran, ruang lingkup kegiatan Sosialmeliputi (Lihat Gambar 3) :1. Kegiatan Pelayanan Pendidikan diperuntukkan bagi Balita dan anak-anak usia sekolah, mengikuti Program Pemerintah Wajib Belajar 9 Tahun.2. Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM yang diperuntukkan bagi KK miskin Usia Produktif yang dibayai BLM berupa Pelatihan-pelatihan yang terdiri daria)Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga, b) Pelatihan Kewirausahaan, c) Pelatihan Ketrampilan dan Pelatihan-pelatihan teknis lainnya3. Kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diperuntukkan bagi balita dan usia tidak produktif (usia setelah melewati usia produktif, lansia).Gambar 3Ruang Lingkup Kegiatan SosialBalita danUsia SekolahUsia Produktif(dibiayai BLMSosial)Usia TidakProduktifUPSPendidikan danKesehatanPelatihanKesehatan dan Jaminan Hari TuaDinas Kesehatan,LSM, Lembaga Sosial,CSRDinas Sosial, LSM,CSR, Lembaga Sosialdan Perguruan TinggiDinas Pertanian,Perikanan, Koperasidan UMKM, LembagaSosial, LSM, CSR dsbKurikulum dan JenisPelatihanSasaran Kegiatan Lembaga MitraPengobatan Gratis dan Asuransi/Jaminan Hari TuaBagi orang Jompo, Janda tua, dsbKESEHATAN1. Imunisasi2. Penambahan Gizi Balita (Makanan Tamnbahan)3. Penambahan Alat Kesehatan (Tensi Digital, Test Gula Darah)4. Pengobatan Massal5. Vaksinasi Malaria6. Fogging7. Pencegahan Penyakit Menular8. Kesehatan Ibu dan Anak (Periksa Kehamilan)9. Pemberian Makanan TambahanPELATIHAN1. Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga2. Pelatihan Kewirausahaan3. Pelatihan Ketrampilan4. Pelatihan Pertukangan5. Pelatihan Kesehatan6. Pelatihan PerbengkelanPENDIDIKAN1. Beasiswa Berkelanjutan2. Perlengkapan Sekolah Anak-anak Tidak Mampu3. Pengadaan APE TK
  • Pedoman Operasi Baku Kegiatan Sosial 162.8. Ketentuan Pemanfaatan BLM Kegiatan SosialKegiatan sosial dalam bentuk apapun pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang untuk tujuanmeningkatkan kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan berorientasi padapeningkatan IPM dan MDG’s.Akan tetapi sesuai dengan pendekatan pemanfaatan BLM yang berbasis tridaya, maka kegiatansosial diharapkan tidak overlap dengan kegiatan lingkungan maupun kegiatan ekonomi. Dalamketentuan pemanfaatan BLM Kegiatan Sosial terdapat satu kata kunci, yaitu BLM hanya dapatdialokasikan untuk membiayai pelatihan peningkatan kapasitas untuk usia produktif yangmenunjang kegiatan ekonomi, dengan ketentuan sebagai berikut:1. Pelatihan-pelatihan tersebut dapat meliputi Pelatihan Ekonomi Rumah Tangga, PelatihanKewirausahaan, Pelatihan Ketrampilan, baik yang diselenggarakan oleh KSM maupun Pelatihanyang dilakukan oleh lembaga mitra dalam bentuk magang (on the job training)2. Biaya pelatihan tersebut mencakup elemen-elemen yang terdapat dalam pelatihan, baik ituuntuk peserta, instruktur, sewa tempat, modul pelatihan, perlengkapan pelatihan seperti ATK, kitpelatihan,dll. Bilamana dibutuhan peralatan praktek dapat disediakan dengan jalan menyewa.Untuk meminimalisir biaya dan mendorong keberlanjutan, kegiatan pelatihan sebaiknya jugabekerjasama dengan dinas/instansi/ lembaga lainnya.3. Tidak diperkenankan membeli peralatan yang dapat dijadikan sebagai asset atau modal usahabagi individu maupun KSM yang dilatih.4. Kegiatan pelatihan bisa dilakukan di kelas, on the job training atau dengan model magang diperusahaan/industry kecil menengah, tentu dengan skema pembiayaan yang disepakati antaraBKM/UPS dengan perusahaan/industri tersebut.5. Untuk individu-individu PS2 dan KSM-KSM yang belum memiliki pengalaman usaha dan berniatmengakses dana bergulir wajib mengikuti pelatihan yang dikoordinir oleh UPS. (Ketentuan inisudah juga disertakan dalam skema pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan)2.9. Pembiayaan Kegiatan Sosial LainnyaDisadari betul bahwa persoalan kemiskinan khususnya yang terkait dengan aspek sosial sangatkompleks, oleh karenanya untuk mengakomodir kegiatan sosial yang tidak tercover melalui skemadana BLM kegiatan sosial, maka berikut adalah pilihan-pilihan yang dapat dilakukan:1. Secara prinsip dapat dilakukan dengan skema pembiayaan BLM Kegiatan Ekonomi maupun BLMkegiatan infrastruktur yang menunjang kegiatan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.2. Terkait dengan sustainabilitas kegiatan sosial, BKM melalui pengelolaan dana bergulir yangterencana, dapat mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk mendanai kegiatan sosialdalam bentuk apapun sepanjang sesuai dengan PS-2 dan PJM Pronangkis dan IPM MDG’s sertadiatur di dalam aturan internal BKM yang disepakati pihak-pihat terkait di masyarakat3. Bagi penerima manfaat PS 2 yang tidak produktif diarahkan untuk mengakses pembiayaan baikdari hasil pengelolaan dana bergulir maupun juga melalui sumber-sumber pembiayaan lainnya.4. Bagi Penerima manfaat PS-2 yang tidak mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatandiarahkan untuk mengikuti program-program cluster I yang terkait pemenuhan kebutuhan pokok(Raskin dan BLT), pendidikan (BOS), dan kesehatan (Jamkesmas), dengan memperhatikan hal-halsebagai berikut :a. Pemanfaatan tersebut difasilitasi melalui wadah Kegiatan Sosial PNPM Mandiri Perkotaankarena terkait dengan IPM-MDGsb. UPS diharapkan mensupport melalui penyediaan data PS 2 yang valid dan lengkap sertabekerjasama dengan program-program cluster I atau program-program lain yang sejenis
  • Pedoman Operasi Baku Kegiatan Sosial 17c. Kegiatan-kegiatan Sosial yang dilaksanakan bekerjasama dengan sector-sektor dan dinas-dinas terkait seperti dinas pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, lingkungan hidup,koperasi-UMKM, sosial, dll dapat dijalankan tanpa menggunakan BLM namun menggunakanskema PNPM Mandiri Perkotaan, baik dalam hal penyediaan data pemanfaat PS 2, supportsystem maupun tata cara pengelolaannyad. Biaya kegiatan Sosial dapat berasal dari SKPD-SKPD/lembaga-lembaga mitra dalam bentukpenyediaan bidan desa, pelatih(trainer), alat-alat pelatihan, peralatan posyandu,perlengkapan sekolah dsb
  • Pedoman Operasi Baku Kegiatan Sosial 18Gambar 4Alur Pemanfaatan BLM dan Sumberdana Kegiatan SosialSekretariatKSMUPKPelatihan: kelas/magangAktivitasPendidikanAktivitasKesehatanUPSKegiatan EkonomiProduktif (danabergulir)Dinas Kesehatan,Lembaga Sosial,LSM, CSR,Perguruan TinggiDinas Pendidikan,Lembaga Sosial,Perguruan Tinggi,LSM, CSRPenyediaan GuruPAUD, dana BOS,perlengkapansekolahBidan desa,Obat-obatan,asuransikesehatan, alat-alat kesehatan,tenaga medisKSM Pelaksanakeg SosialKSM Pelaksanakeg SosialLaba PerguliranKSM Pelaksana Jenis-jenis Kegiatan Lembaga-Lembaga MitraBentuk Penyertaan(Sharing)Garis KoordinasiGaris verifikasiGaris pendanaan(BLM/perguliran)Keterangan
  • 19Sosialisasi pengelolaanKegiatan Sosial1Bimbingan danPendampingan pada BKM/LKM + UPSPelaksanaan Kegiatan Sosial oleh KSM/PanitiaPersiapan Pelaksanaan Kegiatan1. Diutamakan terkait pemenuhankebutuhan pendidikan dankesehatan2. Kemanfaatan langsung kepada PS2(cek daftar PS2)3. Jika terkait mata pencahariandiprioritaskan yang menunjangekonomi,meningkatkan lapangankerja (cek PJM Pronangkis)4. Keberlanjutan5. Penggalangan Swadaya6. Kerjasama Kemitraan7. Transparansi & AkuntabilitasPencairan dana kegiatan ke KSM (Layak)Verifikasi UPS & keputusan BKM/LKMKSM/Panitia Sosial menyusun UsulanKegiatan98765Perbaikan usulankegiatan (BelumLayak)Pembangunan/penguatanKSM/Panitia SosialPendampingan KSM/Panitia Sosial untukPenyusunan UsulanKegiatan dan Laporan234KSM/PanitiaMenyusun LaporanHasil PelaksanaanKegiatanSosialisasi LaporanHasil PelaksanaanKegiatan Sosial1011III. Pelaksanaan Kegiatan Sosial3.1. PerencanaanDalam Pelaksanaan Kegiatan terdiri dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasiserta Keberlanjutan. Pada Tahap perencanaan, kegiatan sosial disosialisasikan kepada masyarakatbukan hanya dalam arti sempit, tapi juga dalam arti luas. Kegiatan sosial dalam arti luas meliputiseluruh proses pemberdayaan dalam PNPM Mandiri Perkotaan sebagai gerakan sosial. Di dalamproses pemberdayaan tersebut terdapat input, proses dan output. Pada fase input, terdapat aktivitassosialisasi dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan coaching yang ditujukan kepada BKM,UPS dan KSM Sosial, yaitu : 1) Sosialisasi Pengelolaan Kegiatan Sosial, 2)Bimbingan danpendampingan kepada BKM dan UPS, 3) Pembangunan/penguatan KSM Sosial, 4) PendampinganKSM Sosial untuk penyusunan Usulan Kegiatan dan Pelaporan, 5) KSM Sosial menyusun kegiatan 6)Verifikasi UPS dan BKM terhadap usulan KSM Sosial, 7) Pencairan dana ke KSM Sosial. Substansipenting dalamiat tahap perencanaan adalah memposisikan kegiatan sosial sebagai komponenprogram yang terintegrasi dengan kegiatan lingkungan dan ekonomi produktif dalam rangkamengembangkan kapasitas manusia dan masyarakat berkesinambungan.Gambar 5 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sosial
  • 201) Sosialisasi pengelolaan kegiatan socialo Kegiatan/Tujuan Pelaku Output1Lakukan persiapan sebelum melakukankegiatan sosialisasi, seperti menyiapkanbahan sosialisasi, koordinasi denganLurah/Kades dan BKM/LKM, menetapkanpeserta yang akan diundang, waktu yangtepat, susunan acara, dll.Pelaksana :Fasilitatorkelurahan Bahan sosialisasi2Laksanakan sosialisasi sesuai jadwal yangtelah disepakati dengan pokok-pokokpesan yang perlu untuk dipahami olehpeserta adalah : Penjelasan tentang tujuh prinsip-prinsip pengeloaan kegiatan sosial Penjelasan Pola/bentuk kegiatan sosial Alur pelaksanaan kegiatanCatatan : kegiatan ini dilakukan ditingkat kelurahan, dan dapat dilanjutkanoleh BKM/LKM dan relawan denganmemanfaatkan berbagai kegiatan wargaPelaksana :Lurah/KadesPeserta :BKM/LKM+UPSrelawan(KBK),Aparat Kel/Desa,Warga Miskin PS-2 (lk/pr), ormas,lembaga sosial,yayasan, dll.Fasilitator :FasilitatorKelurahanDaftar hadirsosialisasi dancatatan prosestanya jawab3Buat berita acara hasil sosialisasi yangdilampiri dengan daftar hadir pesertasosialisasiPelaksana :FasilitatorkelurahanBerita Acara hasilsosialisasi4Setelah acara sosialisasi, koordinasikandengan BKM/LKM tentang rencanapelaksanaan bimbingan danpendampingan pada BKM/LKM + UPS,tetapkan waktu dan tempatnyaPelaksana :FasilitatorkelurahanJadwal definitifkegiatan danpenanggungjawabnya2) Bimbingan dan pendampingan pada BKM/LKM + UPSNo Kegiatan/Tujuan Pelaku Output1 Lakukan persiapan sebelum melakukankegiatan bimbingan dan pendampinganpada BKM/LKM + UPS, sepertimenyiapkan bahan, format, koordinasidengan BKM/LKM, memilih waktu yangtepat, dll.Pelaksana :FasilitatorkelurahanBahan untukbimbingan,format usulankegiatan, formatlaporan, dll.
  • 212 BKM/LKM mengundang anggotanyaberserta personil UPS untuk hadir padapertemuan bimbingan pengelolaanKegiatan sosialPelaksana :BKM/LKMUndangankegiatan3 Pelaksanaan bimbingan, Fasilitatormenerangkan tentang pentingnya untukmemahamkan masyarakat khususnyaseluruh warga miskin yang ada di PS-2.Menjelaskan detail delapan prinsippengelolaan kegiatan sosial danbagaimana penerapannya di masyarakat.Membimbing dan simulasi pengisianformat-format: usulan kegiatan, laporanhasil kegiatan, RAB dan laporankeuangan. Penugasan kepada pesertauntuk pengisian format-format agarsemakin terampil.Pelaksana :BKM/LKMPeserta :LKM/BKM, UPSFasilitator :FasilitatorkelurahanDaftar hadirundanganBerita acarapelaksanaankegiatan4 Pendampingan intensif (interpersonal/group) kepada BKM/LKM dan UPS dalammemahami konsep, dan menggunakanalat kerjaPelaksana :FasilitatorkelurahanFormat terisidengan benar,prinsipditerapkan.3) Pembangunan/penguatan KSM/Panitia sosialNo Kegiatan/Tujuan Pelaku Output1Identifikasi jenis dan jumlah kegiatanyang sudah masuk program sosial dalamRenta PJM Pronangkis dan kebutuhanakan KSM/Panitia pelaksananyaIdentifikasi KSM sosial yang sudah adadan pernah menjadi pelaksana kegiatan.Identifikasi lembaga/ organisasi sosialyang petensial untuk menjadi pelaksanakegiatan sosialPelaksana : UPSLKM/BKMFasilitator :FasilitatorkelurahanDidapatkanyadata tentangjumlah kegiatan,jumlah KSMsosial yang ada,dan jumlahlembaga/orgpotensial menjadiKSM2Melakukan penguatan terhadap KSMyang sudah ada agar semakin kuat danmantab sesuai dengan prinsippembangunan KSM dari sisikelembagaan, anggota, acuan dan polakerja yang dikembangkan.Pelaksana : UPSLKM/BKM,RelawanPeserta :KSM melakukanpenguaanlembaga,anggota, acuandan pola kerja .
  • 22Menjelaskan kepada KSM dananggotanya tentang prinsip-prinsip dalampengelolaan kegiatan sosial, tugas-tugasKSM, dll.Relawan(KBK),Pengurus dananggota Wargamiskin (PS-2)Fasilitator :FasilitatorkelurahanKSM paham danmau menerapkanprinsip3Membangun KSM baru (bila diperlukan)dengan pola: menggunakan lembaga/ organisasisosial yang sudah ada dan petensial KSM yang benar-benar baru untukmenjadi pelaksana kegiatan sosialMenjelaskan kepada KSM dananggotanya tentang prinsip-prinsip dalampengelolaan kegiatan sosial, tugas-tugasKSM, dll.Pelaksana : UPSLKM/BKM/relawanPeserta :penguruslembaga, calonanggota KSM(khususnyaMiskin PS-2)Fasilitator :FasilitatorkelurahanKSM paham danmau menerapkanprinsip4) Pendampingan kepada KSM/Panitia sosial dalam penyusunan usulan kegiatan dan laporanNo Kegiatan/Tujuan Pelaku Output1Memberikan pendampingan kepadapengurus KSM/panitia untukmemperkenalkan/meningkatkankemampuan teknis dalam pengisianformat-format: usulan kegiatan, RAB laporan hasil kegiatan, laporan keuangan.Pelaksana : UPSLKM/BKM/relawanPeserta :pengurus KSMSosialFasilitator :FasilitatorkelurahanPengurus KSMmampu mengisiformat-formatkegiatan sosialdengan benar2UPS memastikan KSM mampu mengisiformat secara mandiri, dan memberikanwaktu konsultasi khusus untuk pengisianformat.Pelaksana : UPSLKM/BKM/relawanPeserta :pengurus KSMSosialFormat usulanKSM tidak perlurevisi perbaikan.
  • 235) KSM/Panitia sosial menyusun usulan kegiatanNo Kegiatan/Tujuan Pelaku Output1Pengurus menyusun usulan kegiatan danRAB secara mandiriPelaksana :PengurusKSM/PanitiaFasilitator :RelawanAda usulankegiatan danRAB KSM yangterisi benar.2Usulan kegiatan juga memuat rencanakerja masing-masing prinsip pengelolaankegiatan sosial.Rencana kerja harus jelas, terukur,terjadwal, dan ada penanggungjawabnya.Pelaksana :PengurusKSM/PanitiaFasilitator : UPSBKM/LKM danKSM memahamidetail kegiatanyang akandilakukan.3KSM/Panitia mengajukan usulan kegiatandan RAB kepada BKM/LKM: persyaratan KSM sudah lengkap persyaratan Usulan kegiatan dan RABsosial sudah lengkapPelaksana :PengurusKSM/Panitia Resi penerimaanusulan kegiatanKSM dariBKM/LKM6) Verifikasi & keputusan BKM/LKMNo Kegiatan/Tujuan Pelaku Output1UPS menerima usulan dan meregisterusulan KSM/panitia sosial dengan bukukhusus.UPS melakukan verifikasi usulan KSMberdasarkan format yang ada untukmemastikan: Keterpenuhan syarat administrasi yangmeliputi beberapa berkas. Keterpenuhan syarat kelayakan biaya,teknis, dan lingkungan. Keterpenuhan syarat penerapanprinsip-prinsip pengelolaan kegiatanPelaksana : UPSBKM/LKMKSMmendapatkan noregisterUsulan KSMdinyatakan layakatau belum layak2KSM yang dinyatakan layak oleh UPSmaka diusulkan ke tingkat LKM/BKMuntuk diambil keputusan pimpinankolektif.Pelaksana : UPSdan BKM/LKMKSM layak danbelum layakdiproses lebihlanjut
  • 24KSM yang dinyatakan belum layak olehUPS maka usulan kegiatan dikembalikanke KSM dan direkomendasi perihalperbaikannya.3BKM/LKM mengadakan rapat untukmengambil keputusan: menentukan skalaprioritas dan alokasi dana untuk masing-masing KSM-KSM TridayaPelaksana :BKM/LKM danUPSSurat keputusanBKM/LKMtentang usulanKSM/BAPPUK7) Pencairan dana ke KSMNo Kegiatan/Tujuan Pelaku Output1Berdasarkan SK BKM/LKM sekretariatmempersiapkan dana untuk pencairankepada UPS BKM/LKM.UPS dibantu sekretariat mempersiapkanadministrasi untuk mencairkan danakepada KSM sosial yang telahdirencanakan akan melaksanakankegiatan.Pelaksana : UPS,sekretariata danBKM/LKMDokumenpencairan danasiap2Pencairan dana dilakukan kepada KSMsosial yang besarnya sesuai dengankeputusan BKM/LKM. Bila dana kegiatanjumlahnya besar (>15 juta), maka bisadilakukan termin dalam pencairansebagai pengendalian.Pelaksana : UPS,sekretariat danBKM/LKMDana diterimaKSMBukti pencairanlengkap3.2. Tahap PelaksanaanTahap pelaksanaan adalah bagian terpenting dalam kegiatan sosial karena mewujudkan rencana kedalam tindakan hingga terlihat seberapa jauh tindakan menimbulkan perubahan yang diharapkan danseberapa besar dirasakan manfaatnya oleh KK Miskin. Pada tahap pelaksanaan dapat dilihat swadayadan kepedulian masyarakat terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan. Pada tahap ini juga dapatdicermati sejauhmana kegiatan mampu menggalang mitra strategis yang membuatnyaberkelanjutan. Tahap pelaksanaan tersebut dapat dilakukan sebelum atau setelah pencairan danaBLM kepada KSM Sosial, sehingga kegiatan sosial tidak tergantung pada dana BLM yang dicairkantetapi pada kesiapan masyarakat menjalankan kegiatan yang direncanakan, baik dengan maupuntanpa dana BLM sebagaimana tertuang dalam PJM Pronangkis. Pada tahap pelaksanaan juga dapatdicek partisipasi, seberapa banyak pihak yang terlibat. Pada tahap pelaksanaan terdapat dua halutama pada langkah ke 8 dan 9, yaitu 8) Tahap Persiapan Pelaksanaan dan 9) Tahap Pelaksanaankegiatan sosial oleh panitia.
  • 258) Persiapan pelaksanaan kegiatanNo Kegiatan/Tujuan Pelaku Output1Pengurus KSM/panitia mengkonsolidasikegiatan awal/persiapan, antara lain: Diutamakan terkait denganpemenuhan kebutuhan pendidikan dankesehatan (cek PJM Pronangkis) recek pemanfaat/peserta yangdirencanakan sudah ada dalam daftarwar ga miskin (PS-2) Memastikan rencana kegiatanmemberi kemanfaatan langsung bagiwarga miskin. Jika terkait dengan mata pencahariandiprioritaskan kegiatan yangmenunjang kegiatan ekonomi danmeningkatkan lapangan kerja (cekPJM Pronangkis) Rencana kerja untuk melembagakankegiatan agar keberlanjutan terjamin Rencana kerja penggalangan swadayamasyarakat: uang, material, dll. Rencana kerja Kerjasama dankemitraan Rencana kerja penerapan transparansi& akuntabilitas pelaksanaan kegiatankepada publik.Pelaksana :PengurusKSM/PanitiaFasilitator : UPSBKM/LKM danFasilitatorKelurahanImplementasimengacu padaprinsip-prinsippengelolaankegiatan sosialKegiatan terkaitlangsung denganpemenuhankebutuhan dasarpendidikan dankesehatan(MDGs)Diperolehkegiatan yangsesuai dengantarget IPM dalampeningkatan dayabeli, pendidikandan angkaharapan hidupKualitas kegiatanmeningkatdengan adanyaprosespenguatan padapersiapan.Pelaksanaanmembutuhkanuntuk melibatkankomunitas danwarga miskinyang semakinluas.2Rencana kerja untuk memperjelas target,tahapan kegiatan, penanggung jawabkegiatan, agar KSM/panitia mudah dalammelaksanakan kegiatan yang telahdiencanakan.Pelaksana :PengurusKSM/PanitiaFasilitator : UPSFasilitatorKelurahanRencanapelaksanaanmatang terjadwaldan jelaspenanggungJawabnya3 BKM/LKM dan UPS membantu denganPelaksana : UPSBKM/LKM danBKM/LKMmendukung
  • 26mengambil peran-peran strategis untukfasilitasi, mediasi kebutuhan KSM/Panitiaseperti kerja sama dan kemitraan, dll.FasilitatorKelurahanstrategi danpendekatan9) Pelaksanaan kegiatan sosial oleh KSM/PanitiaNo Kegiatan/Tujuan Pelaku Output1KSM/Panitia telah menjalankan kegiatanpersiapan dengan baik, rencana kegiatanyang tersusun diimplementasikan.KSM/Panitia mengundang,mengumpulkan calon peserta untukdilakukan penjelasan mengenai tujuanpelaksanaan kegiatan, tahapan danproses, tanggung jawab masing-masingpihak, dll.Pelaksana :PengurusKSM/PanitiaFasilitator : UPSFasilitatorKelurahanCalon pesertasiap mengikutikegiatan sosialyang difasilitasioleh KSM/Panitia2KSM/Panitia mengoptimalkan partisipasikomunitas dalam pelaksanaan kegiatanmulai dari penggalangan swadaya,pengorganisasian pelaksanaan kegiatan,dll. Laki-laki dan perempuan terlibat untukmelaksanakan rencana kerja KSM/PanitiaPelaksana :PengurusKSM/PanitiaFasilitator : UPSFasilitatorKelurahanPartisipasi wargaterwujud dalampelaksanaankegiatan3Kegiatan dilaksanakan sesuai denganbakuan seperti yang tercantum dalamusulan kegiatan yang telah disetujui olehBKM/LKM.UPS mendampinggi, memantau,membimbing KSM/Panitia agar mampumelaksanakan kegiatan sesuai aturanmain, prinsip-prinsip dan usulan kegiatan.Pelaksana :PengurusKSM/PanitiaPartisipan: Wargamiskin PS 2Fasilitator : UPSFasilitatorKelurahanKegiatanterlaksana sesuaibakuan kegiatandan terpantauoleh BKM/LKMmelalui UPS4KSM/Panitia mengelola administrasipelaksanaan kegiatan dengan baiksehingga bahan penyusunan laporantersedia dengan baik dan cukup.Pelaksana :PengurusKSM/PanitiaData dan bahanuntuk pelaporankegiatan siap3.3. Pengendalian dan EvaluasiPada tahap ini KSM Sosial dituntun melaporkan apa saja yang telah dikerjakan, baik laporan progress,maupun laporan final kegiatan. Selain laporan kegiatan, KSM juga melaporkan pengelolaan
  • 27keuangannya, baik terkait pemanfaatan dana BLM maupun pemanfaatan dana swadaya atausumberdana lain. Di dalam Laporan KSM juga disampaikan kegiatan telah mengcover berapa KKmiskin dengan memberikan kontribusi apa saja. Pelaporan penting untuk melihat sejauhmana outputdan sasaran kegiatan telah tercapai, sehingga bisa diukur lebih lanjut dampaknya. Laporan adalahkonsumsi public, bukan konsumsi administratif, sehingga harus dipublikasikan kepada semua pihak,baik melalui penempelan pada papan pengumuman di 5 titik strategis maupun melalui berbagaipertemuan. Tahap pelaporan terdiri dari langkah 10) tahap penyusunan laporan dan 11) sosialisasilaporan.10) KSM/Panitia menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatanNo Kegiatan/Tujuan Pelaku Output1 Mengundang anggota KSM/panitiapelaksana kegiatan sosial untuk bersama;melakukan evaluasi, konsolidasi datahasil, menyusunan draft laporan hasilPelaksana: KetuaKSM/PanitiaPeserta: AnggotaKSM/PanitiaAda catatanevaluasi, dataterolah, draftlaporan jadi2 Penyelesaian laporan hasil pelaksanaankegiatan minimal sesuai format yang telahdisiapkan. Laporan juga dilampiri foto-foto kegiatan, laporan keuangan.Pelaksana:KSM/PanitiaDokumen laporandan lampirantersusun3 Menyerahkan laporan pelaksanaankegiatan sosial yang lengkap termasukpenggunaan dana, dokumentasi, dll.Kepada UPS BKM/LKM.Pelaksana:KSM/PanitiaTanda terimapenyerahanlaporan hasil11) Sosialisasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosialNo Kegiatan/Tujuan Pelaku Output1 Persiapkan dokumen laporan hasilpelaksanaan kegiatan sosial, pelajari dansalin bagian-bagian yang dibutuhkanuntuk bahan sosialisasi. Buatlahringkasan, kemudian salin dan gandakansesuai dengan kebutuhan.Pelaksana :BKM/LKM dan UPSFasilitator : TimFaskel/ relawanBahan untuksosialisasi hasilkegiatan sosial2 Tempelkan beberapa informasi pentinghasil kegiatan sosial di lima titik papaninformasi dan pengumuman yangstrategis lainnya.Pelaksana :BKM/LKM dan UPSFasilitator : TimFaskel/ relawanInfo hasilpelaksanaansudahtertempel
  • 283 Lakukan kegiatan sosialisasi ditingkatkelurahan terkait hasil-hasil pelaksanaankegiatan sosial, dengan menyampaikanringkasan-ringkasan yang informatif dandibutuhkan oleh masyarakat.Pelaksana : UPSBKM/LKMFasilitator : TimFaskel/ relawanBerita acaradan daftarnama peserta4 Sosialisasi dilakukan ditingkat basisminimal tiga titik utamanya kantongwarga miskin, bisa dilakukan melaluipertemuan yang sudah ada dimasyarakat.Pelaksana : relawan Berita acaradan daftarnama peserta5 Memberikan salinan rekapitulasi laporanhasil pelaksanaan kegiatan sosial kepadapihak terkait seperti: Lurah/kades.Pelaksana : UPSBKM/LKMProgreskegiatan sosialterpublikasi
  • 29IV. Pemantauan dan Evaluasi4.1. Pemantauana. Substansi yang dipantauKSM Sosial di dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah pelaksana kegiatan sosial yang berperanmemastikan terdistrisibusikannya jasa layanan social, pendidikan maupun kesehatan kepadapenerima manfaat. Sehingga sesungguhnya peran KSM Sosial dalam hal ini adalah penyalur, agenatau penghubung program-program layanan yang disediakan oleh dinas-dinas kepada masyarakatpengguna jasa layanan (terutama masyarakat miskin).Karena fungsinya sebagai penghubung maka KSM sosial berperan menunjang misi penyelenggaraanpemerintahan yang baik (good governance) pada aspek reformasi birokrasi. Salah satu prinsip goodgovernance adalah melakukan pengambilan keputusan dalam hal perencanaan dan memberikanpelayanan secara transparan dan partisipatif. KSM Sosial berfungsi memediasi proses pengambilankeputusan saat kegiatan dirumuskan ke dalam PJM Pronangkis dan pada saat pertanggungjawabanpelaksanaan yang mengedepankan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.Selama ini KSM sosial menyalurkan sebagian dana BLM yang berfungsi sebagai stimulan untukmensupport perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan. Namun semakin lama, kegiatan sosialmembutuhkan keberlanjutan agar seluruh penerima manfaat mendapatkan pelayananberkesinambungan. Masyarakat melalui KSM-KSM mesti dilatih untuk mengelola secara mandiri. Salahsatu bentuk kemandirian adalah kemampuan KSM-KSM tersebut untuk mengelola dan mengorganisirkepanitiaan dengan mengandalkan kekuatan modal sosial yang hidup selama ini dibawah koordinasitetua adat, ketua lingkungan, ketua RT/RW. Sebagian dari mereka telah berpengalaman bekerjasebagai pekerja sosial dalam pelayanan sosial sehingga dapat diandalkan dalam menentukan masadepan kegiatan sosial. Dalam masyarakat yang lebih modern, peran-peran tersebut bisa dipegangoleh kader-kader posyandu, kader BKKBN, radio komunitas, relawan Pendidikan Anak Usia Sekolah(PAUD) dsb.Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mencari mitra strategis yang menjamin keberlangsunganprogram lebih berjangka panjang. Salah satu miitra wajib adalah Pemda melalui dinas-dinassektoralnya. Pemda bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakatnya. Namun demikiantidak menutup kemungkinan berbagai pihak lain turut andil bekerjasama dengan KSM. Pertanyaannyaadalah, apakah yang menyebabkan Pemda atau para kelompok peduli bersedia membuka aksespelayanan kepada masyarakat melalui KSM Sosial? Apa yang membuat mereka percaya untukmenyalurkan program sosial melalui KSM Sosial?
  • 30Jawabannya adalah karena KSM-KSM Sosial tersebut telah teruji memfasilitasi pelayanan kegiatansosial dengan berbasis pada kekuatan modal sosial (solidaritas, kohesi sosial). Solidaritas sosial iniditumbuhkan dari rasa kejujuran dan saling percaya diantara para anggotanya. Alhasil makintumbuhlah kepercayaan stake holders pemerintah, baik dinas-dinas, NGO maupun dunia usaha untukmemberikan pelayanan kepada masyarakat melalui fasilitasi KSM-KSM yang memiliki modal sosial dankebersamaan kuat semacam ini.BKM sebagai Organisasi Masyarakat Warga (Civil Society), berperan sebagai elemen penghubungjalannya pembangunan yang memberdayakan masyarakat, antara masyarakat, Pemda denganSwasta. BKM hanya berperan menunjang Pemda dalam mengoptimalkan pelayanan masyarakat agarsesuai standar yang ditetapkan. Peran tersebut tidak dapat dioptimalkan tanpa support UPS dan KSMSosial. UPS dan KSM Sosial adalah pelaksana teknis yang berhubungan langsung dengan end user(pemanfaat keluarga miskin).b. Mengukur Pelayanan Sosial KSMMeskipun standar pelayanan yang ditetapkan di level Pemerintahan berbeda dengan organisasikemasyarakatan, namun sebenarnya seluruhnya saling terhubung membangun sistem pelayananyang efektif, termasuk UPS/KSM Sosial sebagai ujung tombak pelayanan civil society (baca : BKM)kepada masyarakat miskin. Standar pelayanan tersebut kerapkali diukur menggunakan indikator-indikator specific yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Mengadaptasi konsep Lubis danHuseini (1987:56), pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda seperti:i. Pendekatan Sasaran: memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu mengukurkeberhasilan UPS/KSM Sosial dalam mencapai tingkat output yang direncanakan; dalam hal : ketepatan sasaran masing-masing jenis kegiatan sosial terhadap warga miskin usiasekolah, produktif dan tidak produktif peningkatan jumlah pemanfaat KK miskin yang memperoleh akses layanankesehatan, pendidikan maupun sumberdaya. Seberapa besar kapasitas KK miskin meningkat setelah mendapatkan penguatankapasitas melalui kegiatan sosial?ii. Pendekatan Sumber: mencoba mengukur efektivitas dari sisi input yaitu dengan mengukurkeberhasilan UPS/KSM Sosial dalam hal : jenis-jenis dan topic-topik pelatihan seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapaipemahaman wawasan dan performansi (performance) yang baik untuk melayanimasyarakat miskin, jenis ketrampilan yang dibutuhkan dalam mengelola aset-aset penting yangmenguasai hajat hidup orang banyak,
  • 31iii. Pendekatan Proses: melihat kegiatan internal UPS/KSM sebagai indikator internal seperti sejauhmana UPS/KSM Sosial telah bekerja efisien. Apakah lingkungan UPS/KSM tersebut cukup mendukung budaya pelayanan yangbaik? Apakah UPS/KSM Sosial bebas intervensi kepentingan ? Apakah dilakukan verifikasi serius kesesuaian kegiatan dengan PJM Pronangkis? Apakah UPS memantau semua kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM sosial secaraperiodic? Apakah KSM-KSM Sosial yang menangani program pendidikan dipantau bagaimanapengelolaan kegiatannya terhadap anak-anak miskin usia sekolah? Apakah KSM-KSM Sosial yang menangani program kesehatan dipantau bagaimanapengelolaan kegiatannya terhadap KK miskin yang kesulitan mengakses layanankesehatan? Apakah KSM-KSM Sosial produktif dipantau bagaimana mekanisme pengelolaankegiatannya terkait dengan peningkatan skill, pengetahuan dan produktivitaskegiatan sosialnya? Apakah jenis kegiatan social yang dilaksanakan sudah terkait dengan kegiataninfrastruktur dan kegiatan ekonomi?Gambar 6Pendekatan dalam Pengukuran Efektivitas Organisasi KSMSumber: Lubis dan Huseini (1987:56)Salah satu pendekatan dalam pengukuran efektivitas adalah pendekatan sumber. Pendekatan sumberbermaksud mengukur efektivitas melalui keberhasilan dalam mendapatkan berbagai sumber yangdibutuhkannya. Menurut Yuchtman & Seashore dalam Lubis dan Huseini (1987:61), efektivitas dapatdinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan lingkungannya untukmengakses berbagai jenis sumber, baik yang bersifat langka maupun yang memiliki nilai tambah yangtinggi.4.2. Posisi Kegiatan Sosial diantara Kegiatan Infrastruktur dan EkonomiSistem Tridaya menyebabkan Kegiatan Sosial terintegrasi dengan kegiatan ekonomi dan infrastruktur.Posisinya ditunjang dan menunjang kedua kegiatan tersebut. Pada salah satu sisi, kegiatan social
  • 32berfungsi sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan disisi yang lain ditunjang oleh kegiataninfrastruktur. Salah satu jenis kegiatan social yang menunjang kegiatan ekonomi adalah pelatihanpeningkatan kapasitas SDM, baik berupa pelatihan ketrampilan maupun kewirausahaan. Setelahpelatihan, para peserta menindaklanjutinya dengan membentuk KSM untuk mengakses kegiatanekonomi produktif. Akan lebih baik jika embrio KSM-KSM telah terbentuk pada saat pelatihandilaksanakan. Sehingga pasca pelatihan, embrio KSM-KSM dimaksud tinggal dilegalkan untukmempermudah mengakses dana bergulir. Sehingga pengelolaan dana bergulir berfungsi untukmenerapkan hasil-hasil pelatihan yang selama ini diperoleh sebagai konsekuensi pembelajaran.Apalagi Ketrampilan lebih utama ketimbang modal. Untuk mengendalikannya, UPS dapat mengambillangkah berikut :1. Mengidentifikasi apakah pemanfaat kegiatan social adalah KK Miskin sesuai dengan kelompokpemanfaatnya, apakah layak mendapatkan pelatihan, santunan, beasiswa, keperluanpendidikan maupun layanan kesehatan.2. Menyeleksi secara ketat KSM-KSM yang akan mengakses modal bergulir. Jika anggota-anggota KSM tersebut belum pernah punya pengalaman usaha dan belum pernahmendapatkan pelatihan usaha yang akan dilakukannya, maka tidak diijinkan dulu untukmengakses dana bergulir.3. Mewajibkan kepada KSM-KSM yang belum pernah mengelola dana bergulir untuk mengikutipelatihan terlebih dulu terkait dengan kegiatan yang akan dlakukannya. UPS juga akanmemeriksa daftar pelatihan yang akan dilakukan berdasar skala prioritas sesuai mandat PJMPronangkis.Sedangkan terkait dengan infrastruktur, aktivitas social baru dapat dijalankan setelah infrastruktursocial terbangun seperti pendirian PAUD, pembangunan Posyandu, sarana air bersih, instalasipengolah limbah, TK, perpustakaan, instalasi air minum dan prasarana penunjangnya.Dalam pengendalian kegiatan social, UPS harus sering menjalin kerjasama dan saling berkoordinasidengan UPK dan UPL agar penanganan permasalahan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri dalamkegiatan yang terpisah-pisah. Dengan demikian penanggulangan kemiskinan dapat berjalantersistem.Persoalan targetting dan keberlanjutan menjadi isu klasik karena seringkali ditemui kegiatan sosialsalah sasaran dan kurang berkelanjutan. Keterkaitan (linkage) antar kegiatan dalam tridaya jugakurang. Seolah kegiatan sosial terlepas dari kegiatan infrastruktur maupun ekonomi. Begitupunsebaliknya. Padahal aktivitas tridaya mensyaratkan upaya terintegrasi.4.3. Pengendalian, Pemantauan dan KeberlanjutanPengendalian kegiatan Sosial dilakukan secara hierarkis mulai level fasilitator hingga KMP. Substansipengendaliannya diletakkan pada MSAP Fasilitator Sosial dan Askot Sosial dan berujung pada TenagaAhli Sosialisasi di level KMW. Tugas mereka adalah mengendalikan kegiatan social agar sesuaikoridor, tidak melanggar negative list, tidak menyimpangi ketentuan yang berlaku dan menunjangpencapaian target penanggulangan kemiskinan sebagaimana disinggung mulai dari Bab I hingga BabIV. Dimuka sempat disinggung bahwa Kegiatan social berhubungan dengan sector-sektor yang
  • 33menjadi tanggung jawab SKPD, sehingga amat relevan dengan Program Penanggulangan Kemiskinancluster I, yaitu Program Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga dan Cluster IV Program serba murahuntuk masyarakat. Program Perlindungan Sosial berbasis keluarga antara lain Program KeluargaHarapan, Jamkesmas, Raskin, Bantuan Langsung Tunai, dan Beasiswa Siswa Miskin. SedangkanProgram serba Murah Untuk Masyarakat adalah Air Untuk Rakyat, Rumah Murah, Peningkatan TarafHidup Nelayan, Perbaikan Hidup Masyarakat Urban. Dalam jangka panjang, kegiatan sosial tidakhanya harus bermanfaat bagi warga miskin melainkan juga mesti meningkatkan kesejahteraan danberkesinambungan.Artinya semakin banyak penanggung jawab kegiatan akan semakin baik. Semakin banyak sector-sektor pemerintahan terlibat, baik SKPD-SKPD maupun Pemerintah pusat akan menjadikan programberjangka panjang. Kegiatan social yang ditempelkan atau disinkronisasikan dengan program-program daerah (program-program SKPD) akan membuatnya berkesinambungan. Kegiatan socialyang dikerjasamakan dengan pihak swasta dalam alokasi program CSR mereka juga akan lebihterpelihara dengan baik masa depannya. Namun dari segala jenis kemitraan tersebut kekuatanterbesar untuk membuat kegiatan berkelanjutan adalah keswadayaan, modal social dan jaringansocial. Oleh sebab itu mulai saat ini mesti intensif mengidentifikasi prospek, baik kemungkinanpenyertaan swadaya maupun kemitraan strategisnya. Harapannya ke depan, terdapat masa transisiyang jelas dalam pemantauan, pengendalian, pengelolaan hingga menuju keberlanjutan programSosial. Berikut ini hierarki pengendalian oleh ascot Sosial dan Fasilitator Sosial yang dikoordinir olehTA Sosialisasi.Gambar 7Skema Pengendalian dan Keberlanjutan Kegiatan Sosial
  • 34Lambat laun, monitoring dan evaluasi semacam ini diharapkan melembaga secara partisipatif hinggake level UPS dan KSM Sosial sendiri. SKPD-SKPD sectoral, terutama yang terkait dengan pendidikan,kesehatan dan pengembangan kapasitas yang relevan dengan mata pencaharian penduduk(perikanan, perkebunan maupun pertanian) dapat bekerjasama dengan relawan-relawan spesialis(sector) untuk saling bekerjasama membangun jaringan pengelolaan, pengendalian dan evaluasi.
  • 35Lampiran 1Bahan BacaanI. Perlindungan SosialA. Perlindungan SosialIndonesia adalah salah satu dari Negara bangsa (nation state) yang memiliki platform PerlindunganSosial terhadap rakyatnya melalui aneka kebijakan. Secara konstitusional Konsep Social Protectiontelah diamanahkan oleh Konstitusi. Sehingga Kewajiban Negara untuk memenuhi kebutuhan dasarwarga negaranya sejalan dengan cita-cita (recht idee) untuk mewujudkan Negara kesejahteraan(welfare state). Perlindungan sosial yang dimaksudkan disini diperuntukkan bagi semua pendudukberkenaan dengan sasaran pemberian jaminan kehidupan bagi masyarakat yang mengalamikecacatan, fakir-miskin, keterisolasian, konflik sosial, kehilangan pekerjaan sehingga berpotensimenjadi miskin. Landasan konstitusional dan landasan sosiologis telah menegaskan kewajibanperlindungan sosial tersebut.Sebagaimana disinggung dimuka, Pembukaan UUD 1945 memuat itikad untuk mewujudkan NegaraKesejahteraan yang berbunyi :…Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah,memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 27 UUD 1945 jugamenyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagikemanusiaan. Selanjutnya asal 31 menjamin hak setiap warganegara untuk mendapatkan pendidikan.Sedangkan Pasal 33 mengamanahkan pengelolaan bumi, air, dan cabang-cabang produksi yangmenguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian Pasal34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara Negaramengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yanglemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaanPemerintah juga telah membuat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan untukmendukung pelaksanaan perlindungan social sebagai amanah konstitusi, yaitu UU tentangkesejahteraan Sosial dan UU no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesejahteraan SosialNasional, bahkan UU Penanganan Fakir Miskin. Perlindungan social dapat didefinisikan sebagaigoodwill Pemerintah, sector swasta maupun masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan transferpendapatan atau konsumsi pada orang miskin, melindungi kelompok rentan terhadap resikopenghidupan (livelihood) dan meningkatkan status dan hak social kelompok-kelompok yangterpinggirkan di dalam masyarakat (Suharto et al : 2006).B. Perlindungan Sosial Untuk Mengatasi KesenjanganTransfer pendapatan dimaksud bermaksud meredistribusikan pendapatan kalangan yang surpluskepada kalangan yang berpendapatan rendah bahkan minus. Sehingga Perlindungan Sosialbermaksud melindungi yang lemah dari marginalisasi yang diakibatkan oleh semakin lebarnyakesenjangan yang diakibatkan kian tingginya pendapatan kelas menengah ke atas. Kenaikanpendapatan kelas menengah ke atas pasti diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang selaluberimplikasi kesenjangan karena pendapatan tidak serta merta menetes ke bawah. Untuk itupemerintah meletakkan secara parallel antara pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran terbukadan penduduk miskin di alam Sasaran RPJM agar dapat dibaca ketimpangannya.Pemerintah berusaha agar kelas menengah ke bawah yang notabene adalah kelompok miskin dapatterpenuhi kebutuhan dasarnya melalui jaminan social, bantuan social, pelayanan social danpeningkatan kapasitas dalam penggunaan dana yang berasal dari pemerintah, sumbanganmasyarakat dan corporate social responsibility (Sumarto : Kompas, Rabu 18 Mei 2011). JaminanSosial juga bertujuan untuk menyediakan perlindungan melalui prosedur public atas berbagaikerugian atau kehilangan penghasilan akibat sakit, kehamilan, kecelakaan kerja, kehilanganpekerjaan, cacat tetap, usia lanjut, dan kematian. SJSN meliputi program jaminan kesehatan, jaminankecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.Perlindungan social merupakan elemen paling strategis kebijakan public dalam memerangikemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami oleh kelompok-kelompok lemah
  • 36dan kurang beruntung. Sebagai sebuah kebijakan public, perlindungan social merupakan satu tipekebijakan sosial yang menunjuk kepada berbagai bentuk pelayanan, ketetapan atau program yangdikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan marginaldari aneka resiko social, ekonomi, politik yang menerpa kehidupan mereka.Untuk itu selain ketentuan yang selevel Undang-Undang, pemerintah menerjemahkan secara lebihkomprehensif dalam Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang diatur oleh ketentuanperaturan dibawah UU sejak 2010 lalu. Diawali dengan penetapan skala prioritas pembangunandalam RPJMN 2010-2014 (Perpres no 5 tahun 2010) yang menempatkan Reformasi Birokrasi,peningkatan layanan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan dan penanggulangan kemiskinandalam 4 besar prioritas. Kemudian dilengkapi dengan percepatan penanggulangan kemiskinan(Perpres no 15 tahun 2010) yang merespon percepatan pembangunan nasional (Inpres no 1 tahun2010).C. Perlindungan Sosial, Modal Sosial dan Kegiatan Sosial KitaSelain kebijakan yang bersifat formal dan dilegalisasi ketentuan yuridis normative (peraturanperundang-undangan), perlindungan social di Indonesia juga di transformasikan dalam kehidupanmasyarakat secara informal seperti arisan, gotong-royong, jaringan kekerabatan, solidaritas danprogram-program community based safety net lain (Suharto et al :2006). Sebab kekuatan jaminansocial negeri kita tidak dapat dilepaskan dari keunikan penanganannya manakala sejalan denganmainstreaming pembangunan bottom up planning yang mengandalkan kekuatan modal social untukmempermudah pelaksanaan, mentradisikan monev partisipatif, mempercepat transformasi danmemperpanjang jangka waktu (sustainability) program. Sebagaimana Mulyadi Sumarto katakan(Sumarto; 18 Mei 2011) bahwa perlindungan social di Indonesia berbeda dengan Negara lain karenadistribusinya mengandalkan peranan komunitas.Berkaitan dengan ini, fungsi modal social amat penting karena peranan Negara dan pasar tidaksekuat Negara-negara lain yang telah maju implementasi jaminan sosialnya. KSM Sosial sebagaipenyedia layanan social pada system ini, menduduki posisi penting sebagai penjembatan programdengan kelompok sasaran (end user) agar tepat sasaran dan tepat manfaat. KSM Sosial yangberanggotakan para relawan berpengalaman merepresentasikan jaringan kerja yang tak kenal lelahmenjunjung tinggi solidaritas dan trust. Apalagi relawan-relawan social yang terlibat dalam kegiatansocial adalah relawan spesialis pada bidangnya, antara lain kesehatan (BKKBN, PMI, Posyandu),pendidikan (PAUD), Lingkungan, kelompok tani, dan relawan komunitas yang lain.Kebijakan-kebijakan perlindungan social yang telah diterapkan selama ini masih belum mampumenurunkan angka kemiskinan secara significant, kendati angka kemiskinan telah mengalamifluktuasi dari tahun ke tahun dengan kecenderungan menurun akhir-akhir ini, terlepas darikontroversi mengenai, indicator pendapatan 1 dollar perhari. Konon, jika indicator yang digunakanadalah 2 dollar per hari, maka penduduk miskin di Indonesia masih sejumlah 59, 56 juta jiwa (urban)dan 77,41 juta jiwa (rural) (Armando Barrientos : 2010). Namun Pemerintah lebih memilihmenggunakan data 1 dollar per hari yang menggambarkan penduduk miskin sebesar 31,02 juta jiwauntuk merealistiskan target pencapaian.Adapun program perlindungan Sosial juga diwujudkan dalam Program pro poor dapat dikategorikanke dalam tiga kelompok (Panduan P3B : Bappenas: 2008), yaitu :1. Program-program penyediaan pelayanan dasar dan perlindungan social yang secara langsungmaupun tidak langsung ditujukan kepada masyarakat miskin. Termasuk dalam cluster iniadalah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Program Keluarga Harapan (PKH –Program Tunai Bersyarat), Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin), Bantuan untuk FakirMiskin dan Anak Terlantar, serta bantuan yang bersifat darurat dan sementara sepertiBantuan Langsung Tunai (BLT) dan bencana alam. Contoh nyata dari daerah adalahpenyediaan pelayanan KTP, akta kelahiran dan sertifikasi tanah secara cuma-cuma kepadamasyarakat miskin, program bebas biaya pengobatan bagi masyarakat miskin, termasukbiaya transportasi, pengobatan dan penguburan bila terjadi kematian di Kab Sumba Timur,
  • 37dan program bebas biaya pendidikan sampai tingkat SMA di Kab Purbalingga, Sumba Timurdan Kupang.2. Program pemberdayaan masyarakat yang saat ini telah diharmonisasi ke dalam ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai acuan kebijakan danpelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaanmasyarakat untuk pedesaan, perkotaan, daerah tertinggal dan khusus, pengembanganinfrastruktur wilayah dan desa dan yang dilaksanakan oleh berbagai kementrian/lembaga.Melalui proses pemberdayaan yang difasilitasi para pendamping, masyarakat diharapkanberperan sebagai subyek pembangunan dan secara mandiri mampu menyelesaikanpermasalahan kemiskinannya. Upaya nyata yang dilakukan daerah antara lain adalah denganmengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui APBD untuk kegiatan-kegiatan masyarakatDesa. Berbagai program di daerah dari berbagai sector bertujuan untuk memberdayakanmasyarakat.3. Berbagai program yang memberikan akses sumberdaya dan penguatan/pembinaan kepadausaha kecil dan mikro secara berkesinambungan untuk melanjutkan keberdayaan masyarakatdan mewujudkan kemandiriannya. Termasuk dalam cluster ini antara lain adalah Kredit UsahaRakyat (KUR), berbagai program dana bergulir untuk kegiatan produktif skala mikro,penyediaan dana penjaminan kredit dalam APBD, program konservasi lahandan pengelolaanhutan berbasis masyarakat untuk pengentasan kemiskinanseperti yang dilaksanakan olehKota Semarang dan Kab Banjarnegara serta Wonososbo, dan berbagai pelatihan danpermodalan/alat bagi usaha kecil dan mikro yang dilaksanakan di berbagai daerah.4. Baru-baru ini ketiga cluster diatas ditambahkan lagi 1 cluster (tidak termuat dalam Bukutersebut), yaitu cluster 4 yang mengakomodasi Program Serba Murah yang dihandle lintaskementrian, yaitu Program Rumah Sangat Murah, Transportasi umum murah, air bersih untukrakyat, listrik Murah dan hemat, serta Program Peningkatan Kehidupan Nelayan danMasyarakat Miskin Perkotaan.Di samping program-program di atas, terdapat program pendukung lainnya seperti perbaikandata/targeting, monitoring dan evaluasi program-program kemiskinan, peningkatan kapasitas Pemdauntuk pro poor.Gambar 1Kemenko KesraPENINGKATAN DAN PERLUASANPROGRAM PRO-RAKYATRTSMRTMRTHMKlaster-11. BEASISWA MISKIN2. JAMKESMAS3. RASKIN4. PKH5. BLT (bila diperlukansaat krisis)6. Dll.Klaster-2PROGRAM-PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT(PNPM)Klaster-3KREDITUSAHA RAKYAT(KUR)Klaster-41. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan *)6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan*)KEBIJAKAN EKONOMI-MAKROPeningkatanKesejahteraanMasyarakat, sertaPerluasan danPeningkatanKesempatan KerjaPenguranganAngka KemiskinanRTSM*)RTM *)RTHM*) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat MiskinPerkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin.4
  • 38Program-program poor lainnya adalah program yang didesain untuk mencegah terjadinya kemiskinankronis seperti program-program yang mendorong komunikasi yang baik antar suku, agama, ras dangolongan agar konflik tidak terjadi. Program kewaspadaan bencana seperti penyuluhan bahaya danlokasi permukiman rawan erosi di Kab Manggarai atau program penanaman bakau di sepanjangpantai untuk mengurangi dampak tsunami.Lampiran 2.Kegiatan Sosial Untuk memperkuat SDM (Human Capital)Pembangunan akan lebih efektif dan berjangka panjang jika dilaksanakan dengan menumpang padapotensi yang dimiliki masyarakat. Harapannya tujuan pembangunan akan tercapai lebihcepat, tahanlama dan tidak bias sasaran. Salah satu factor yang membuat tujuan pembangunan segera tercapaidan tepat sasaran adalah dengan menjalankannya dari bawah (bottom up), mengikuti kebutuhanmasyarakat agar lebih realistis.Di muka telah disinggung bahwa operasionalisasi prinsip pembangunan dalam PNPM MandiriPerkotaan meliputi bidang prasarana lingkungan, ekonomi dan social atau yang disebut denganTridaya. Salah satu aspek penting adalah Pengembangan Masyarakat (Social Development); sebabtiap langkah kegiatan P2KP selalu membangun solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat.Jika kedua hal tersebut mampu direngkuh niscaya tercipta masyarakat efektif yang akan menjadilandasan kokoh penanggulangan kemiskinan. Ke depan akan lebih terbuka peluang menujumasyarakat mandiri dan berkelanjutan. Sebab dalam bidang social terkandung aspek pengembanganmasyarakat yang berupaya meningkatkan potensi segenap unsur masyarakat, terutama kelompokmasyarakat yang rentan (vulnerable groups) dan marjinal yang selama ini tidak memilikipeluang/akses dalam program/kegiatan setempat. Komunitas atau masyarakat yang efektif dibangundari sinergi peran individu-individu yang kuat. Sehingga bidang Sosial menerjemahkannya ke dalamsejumlah kegiatan social yang salah satunya adalah membangun kapasitas SDM (humancapital).Dalam Pentagon peningkatan akses terhadap aset dan sumberdaya, kegiatan sosialmengambil peran pada potongan aspek sosial capital dan human capital (Gambar I).Gambar 2Posisi Kegiatan Sosial dalam Pentagon Akses, Aset dan SumberdayaBersama dengan KegiatanEkonomi, dan Infrastruktur dalamPNPM Mandiri Perkotaan,Kegiatan Sosial berfungsimemperkuat modal sosial, humancapital dan jaringan sosial agartercipta programberkesinambungan
  • 39Pada potongan Pentagon tersebut, terlihat bahwa kegiatan sosial melekat pada jaringan sosial yangtelah terbentuk di masyarakat dan tidak menciptakan “kepanitiaan” baru yang terlepas sama sekalidari jaringan komunitas yang telah ada. Sehingga kegiatan sosial akan lebih berdampak luas jikadilaksanakan oleh jaringan sosial yang sudah mengakar. Bentuk-bentuk kegiatan sosial yangdilaksanakan juga bukan kegiatan yang relief(permukaan), instan dan karitatif tetapi harusberkesinambungan.Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, kegiatan-kegiatan sosial dilaksanakan oleh KSM-KSM yang diorganisiroleh Unit Pengelola Sosial (UPS) yang berkedudukan sebagai gugus tugas BKM. UPS mengorganisiraktivitas KSM-KSM Sosial dalam berbagai bentuknya, baik dalam hal peningkatan kapasitas SDMmaupun memperkuat jaringan sosial demi meningkatkan kesejahteraan. Tentu saja, sebagaimanaaktivitas ekonomi produktif dalam sustainability livelihood, aktivitas-aktivitas kegiatan sosial akanberjalan efektif meningkatkan kesejahteraan apabila berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat.Lampiran 3Kegiatan Sosial, IPM dan MDGsA. Hubungan Kegiatan Sosial dengan MDGsSejak lama upaya penanggulangan kemiskinan telah menjadi gerakan di seluruh penjuru dunia.Terbukti bahwa PBB merasa perlu untuk mengumpulkan sejumlah consensus yang pernah disepakatidunia melalui United Nation World Summit sepanjang tahun 1990-an ke dalam satu paket, yaitupaket pembangunan dunia yang diarahkan pada 8 target utama yang disebut dengan MillenniumDevelopment Goals (MDG) atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai sasaran pembangunanmillennium.Konsensus-konsensus yang pernah disepakati antara lain : KTT Dunia untuk Anak, Konferensi Duniatentang Pendidikan untuk Semua 1990 di Jomtien, Konferensi PBB tentang Lingkungan danPembangunan 1992 di Rio de Janeiro, dan KTT Dunia untuk Pembangunan Sosial 1995 diCopenhagen. Alhasil Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB bulan September 2000 di New York,sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan, termasukpresiden Indonesia, sepakat untuk menandatangani sebuah Deklarasi Millenium Development Goals(MDGs). yang diadopsi dari seluruh komitmen sebelumnya lengkap dengan indicator yang harusdicapai, yaitu :1. Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim2. Pemerataan pendidikan dasar3. Mendukung adanya persaman gender dan pemberdayaan perempuan4. Mengurangi tingkat kematian anak5. Meningkatkan kesehatan ibu6. Perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya7. Menjamin daya dukung lingkungan hidup8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunanSebagai follow up, setiap Negara yang menandatangani diharapkan untuk mempersiapkan MDGsreport (www.wikipedia.org). Jika dicermati, 8 tujuan tersebut sebagian besar menyasar kepadapemenuhan kebutuhan dasar yaitu kesehatan (kelaparan, kesehatan anak, kesehatan ibu,pencegahan penyakit menular, kondusifnya lingkungan) dan pendidikan.(pendidikan dasar,kesetaraan gender dalam memperoleh pendidikan) serta kemitraan yang diperlukan untukmewujudkannya. Seluruh target aktivitas tersebut diratifikasi di setiap Negara untuk menjadi targetpembangunannya masing-masing. Sebagai konsekuensinya maka di tiap kelurahan/desa, semuakegiatan yang dibiayai oleh BLM PNPM Mandiri Perkotaan wajib berorientasi pada MDGs, terutamaterkait dengan pendidikan dan kesehatan.
  • 40B. Hubungan Kegiatan Social dengan IPMIPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan HumanDevelopment Indeks (HDI) adalah indeks Standard untuk mengukur keberhasilan pembangunanmanusia. Menurut Wikipedia, Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel IndiaAmartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari YaleUniversity dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak saat itu indeks ini dipakaioleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya.Amartya Sen menggambarkan indeks ini berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan bergunadaripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga bergunasebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalammembuat laporan pembangunan manusianya. IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negaradalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu :1. hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya duaper tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross enrollment ratio (bobot satuper tiga).3. standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik brutoper kapita dalam paritasi daya beli.Setiap tahun Daftar negara menurut IPM diumumkan berdasarkan penilaian diatas. Pengukuranalternatif lain adalah Indeks Kemiskinan Manusia yang lebih berfokus kepada kemiskinan. Karenatelah digunakan oleh negara, maka dalam PNPM Mandiri Perkotaan mestinya digunakan juga secarabertanggung jawab agar tujuan peningkatan kualitas SDM meningkat secara nasional. Indeks iniuntuk mengukur kapasitas SDM secara individu namun tidak menutup kemungkinan menunjangkapasitasnya sebagai makhluk social. Secara individual, manusia ditingkatkan kapasitasnya melaluiangka harapan hidup, pendidikan dan daya beli. Meningkatnya kapasitas SDM akan meningkatkankesejahteraan dan waktu luang. Jika dimanfaatkan untuk saling berinteraksi, niscaya akanmenguatkan modal social.
  • 41Lampiran 4Instrumen Uji Petik Kegiatan SosialResponden Tiap Kelurahan :1 BKM2 UPS3 KSM Sosial4 Aparat Desa5. SKPDNoYa Tidak Keterangan Ya Tidak Score1 5 02 1 03 5 04 5 05 1 06a. kaderBKKBN 1 0b. kaderposyandu 2 0c. kaderPKK 1 0d. gurubantuPAUD,relawanpendidikanlainnya 2 0e. kelompoktani 1 0f. kelompoknelayan 1 0g. RT/RW 1 0h. lainnya..... 1 07 5 0B.JenisKegiatan,IPMMDGsdanBLM(kombinasidengandataSIM)8 5 09 ApakahKegiatanKSMSosial terkaitdengan: 0a. pendidikan 2 0b. kesehatan 2 0c. kebersihan/lingkungan 2 0d. pertanian 1 0e. peternakan 1 0f. kelautan 1 0g. pelatihanketrampilan/kewirausahaan/untukekonomi produktif 2 0h. prasarana(infrastruktur),alatproduksi (traktor,mesinjahit,dst) 1 0i. perlengkapanpertemuan,soundsystem,tendaresepsi,mejakursi, 0 0j. santunanusiatidakproduktif 1 0k. lainnya..... 0 010 Apakahkegiatanpelatihanditindaklanjuti denganpembentukanKSM? 2 011 Apakahalumni pelatihandikirimke sejumlahlembaga? 5 012 Apakahkegiatanpenyediaanprasaranadiikuti dengankejelasanpengelolaannya? 5 013 apakahhasil penyewaanperlengkapanpertemuandiperuntukkanbagi KKmiskin? 5 014 apakahhasil penyewaanperlengkapanpertemuandiperuntukkanbagi pendidikandankesehatan 5 015 Apakahpemberiansantunanberkelanjutan? 5 016 ApakahKegiatanSosial telahberhasil menggalangkemitraandenganSKPD? 5 017 ApakahKegiatanSosial telahmenjadi bagiandari ProgramSKPD? 5 018 ApakahSKPDberkontribusi dalampendanaan? 5 019 ApakahSKPDberkontribusi dalampenyediaanSDM,alat,prasarana,sumberdayalain? 5 020 ApakahUPSmengendalikanprosesdanoutputkegiatansosial 3 0BobotD. KemitraanC.Pengelolaan,SasarandanKeberlanjutanE.PengendalianApakahsetelahdilaksanakankegiatansosial,interaksi masyarakatmakineratApakahSemuakegiatanKSMSosial terkaitIPM-MDGs?Pertanyaan JawabanApakahMayoritasKegiatanberhasil menggalangswadaya?ApakahMayoritasKegiatanyangdilaksanakanKSMSosial bermanfaatlangsungbagi KKmiskin?ApakahKSMSosial dibentukdari kelompokyangsudahada?Sebelumnyakelompokapa?ApakahMayoritasKegiatanyangdilaksanakanKSMSosial bermanfaattidak langsungbagi KKmiskin?Apakahmayoritaskegiatansosial terkaitdenganpembangunanprasarana?ApakahdalamKSMSosial terlibat:A.Pengelola,SwadayadanModalSosial