0
Oleh:                       Joeni Arianto Kurniawan, S. H.11/07/2008   Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana   ...
HUKUM ACARA PIDANA • Hukum acara     hukum formil • Hk Acara Pidana (HAPID):     Hukum Pidana Formil, yaitu      sbg atura...
Pengertian HAPID     Menurut VAN BEMMELEN:     Ilmu hk acara pidana mempelajari peraturan-     peraturan yg diciptakan ole...
3. Mengambil tindakan-tindakan yg perlu guna   menangkap, atau kalau perlu menahannya.4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti yg...
6. Upaya hukum utk melawan putusan tersebut.7. Melaksanakan putusan ttg pidana dan tindakan   tata tertib itu.            ...
3 Fungsi HAPID                                                   61. Mencari dan menemukan kebenaran.2. Pemberian putusan ...
Tujuan HAPID7    Untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya    mendekati kebenaran materiil yaitu kebenaran yg   ...
Sumber HAPIDSebelum 31 Des 81                             Sesudah 31 Des 81      HIR                               UU No. ...
KUHAP (UU No. 8 Th 81) hadir menggantikan HIR dgtujuan utk memperbaiki kelemahan-kelemahan ygada dlm HIR, antara lain:  Lb...
Asas-Asas HAPID 1. Asas legalitas. 2. Asas keseimbangan. 3. Asas praduga tak bersalah (presumption of        innocent). 4....
1. Asas Legalitas    Konsideran KUHAP huruf a.    (“Bahwa negara RI adl neg hk yg berdasarkan Pancasila & UUD 45 yg    men...
2. Asas Keseimbangan    Konsideran KUHAP huruf c.    Bahwa dlm setiap upaya penegakan hukum harus    selalu mengusahakan k...
3. Asas Praduga Tak Bersalah    Penjelasan UMUM butir 3.    Ditinjau dari segi teknis yuridis atau dari segi teknis    pen...
4. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi    Pasal 95-97 KUHAP    Pasal 95 Ganti rugi dpt dilakukan oleh tersangka,    terdakwa,...
Pasal 97 Rehabilitasi dpt diajukan oleh seseorang yg    diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum    atas putusa...
5. Asas Unifikasi    Konsideran huruf b.    Mengganti pluralisme hukum kolonial    (utk wil Jawa&Madura HIR, sdk utk luar ...
6. Asas Peradilan Cepat,   Sederhana, dan Biaya Ringan    Pasal 50 Setiap tersangka / terdakwa berhak:    - Segera mendapa...
7. Asas Oportunitas / Deponering    Hak yg dimiliki oleh Kejaksaan selaku Penuntut    Umum utk tidak mengajukan tuntutan s...
8. Asas Pemeriksaan Pengadilan scr   Terbuka utk Umum    Pasal 153 (3)    Untuk memenuhi tuntutan prinsip demokrasi dan   ...
Prinsip-Prinsip HAPID 1. Prinsip pembatasan penahanan. 2. Prinsip penggabungan pidana dg tuntutan ganti    rugi. 3. Prinsi...
1. Pembatasan Masa Penahanan     Guna memperkecil bahaya perampasan dan     pembatasan kebebasan dan hak asasi mll penahan...
Psl 27 penahanan oleh PT max 30 hr, dpt     diperpanjang hg max + 60 hr oleh ketua PT (tot 90hr).     Psl 28 penahanan ole...
2. Penggabungan Pidana dg Tuntutan   Ganti Rugi     Psl 98     Hak korban atas kerugian yg dialaminya sbg akibat     langs...
Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk   11/07/2008                                            Acara Pidana  PROSEDUR HK ACAR...
PENYELIDIKAN      Mrp serangkaian tindakan utk mencari &      menemukan peristiwa yg diduga sbg      tindak pidana utk men...
Kewenangan penyelidik (psl 5):      - Krn kewajibannya:         1. Menerima laporan & pengaduan         2. Mencari keteran...
PENYIDIKAN     Mrp serangkaian tindakan utk mencari &     mengumpulkan bukti shg membuat terang tindak     pidana yg tjd g...
Kewenangan penyidik (POLRI) Psl 7:       1. Menerima laporan & pengaduan       2. Melakukan tindakan pertama pd saat di te...
4 KEMUNGKINAN DIKETAHUINYA SUATUTINDAK PIDANA                                                       11/07/20081.   Tertang...
Dpt dilakukan oleh penyidik, PU, maupun hakim (psl 20)Dilakukan thd tersangka/terdakwa yg diduga keras melakukantind.pidan...
Psl 14 huruf bTindakan penuntut umum utk memberipetunjuk dalam rangka penyempurnaanpenyidikan oleh penyidikGuna menghindar...
PENUNTUTAN      Merupakan tindakan PU utk      melimpahkan perkara pidana ke PN yg      berwenang spy diperiksa dan diputu...
Surat Dakwaan      Pasal 143      Dibuat oleh PU dg diberi      tanggal&ditanda tangani, yg berisi:       1. Nama lengkap,...
Dakwaan merupakan dasar hukum      acara pidana karena berdasarkan      dakwaan itulah pemeriksaan di      persidangan di ...
PEMERIKSAAN di SIDANG                 PENGADILAN      Kompetensi PN:      1. Kompetensi absolut     Psl 50 UU No         2...
3 Macam Acara Pemeriksaan       1. Acara pemeriksaan cepat       2. Acara pemeriksaan singkat       3. Acara pemeriksaan b...
1. Acara Pemeriksaan Cepat      Untuk: a. pemeriksaan tindak pid                ringan (TiPiRing)   ancaman               ...
2. Acara Pemeriksaan Singkat      Yg diperiksa menurut acara      pemeriksaan singkat ialah perkara      kejahatan atau pe...
3. Acara Pemeriksaan Biasa      Pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh      menjatuhkan pidana kpd seorang      kecuali apabila...
1.     Keterangan saksi2.     Keterangan ahli3.     Surat4.     Petunjuk5.     Keterangan terdakwa11/07/2008     Joeni Ari...
(1). Tulisan;(2). Keterangan saksi;(3). Persangkaan(4). Pengakuan;(5). Sumpah.
Putusan Pengadilan      Apabila hakim memandang      pemeriksaan sidang sdh selesai, maka      PU dipersilahkan membacakan...
Putusan adalah pernyataan hakim yg  diucapkan dlm sidang pengadilan terbuka yg  dpt berupa pemidanaan atau bebas atau  lep...
Hak terdakwa stl putusanpemidanaan dijatuhkan:a. Hak segera menerima atau segera   menolak putusanb. Hak mempelajari putus...
Putusan Pemidanaan (Psl 193)      Jika pengadilan berpendapat      bahwa terdakwa bersalah      melakukan tindak pidana yg...
Putusan Bebas / vrijspraak (Psl191 ayat 1)      Jika pengadilan berpendapat bahwa      dari hasil pemeriksaan di sidang,  ...
Putusan Lepas dr sgl TuntutanHukum (Psl 191 ayat 2)  Jika pengadilan berpendapat bahwa  perbuatan yg didakwakan itu terbuk...
Formalitas yg hrs dipenuhi dlmPutusan Hakim1.      Kepala putusan : Demi keadilan        berdasarkan Ketuhanan YME2.      ...
6.  Pasal peraturan per-UU-an yg menjadi dasar    pemidanaan (pertimbangan/alasan yuridis)7. Hari dan tgl diadakannya musy...
UPAYA HUKUM                                                                11/07/2008     Merupakan hak terdakwa maupun PU...
UPAYA HUKUM BIASA: Pasal 233 – 258                                                                11/07/2008 Merupakan hak...
UPAYA HUKUM LUAR BIASA                                                           11/07/2008 Pasal 259 – 269 Terdiri dari: ...
SEKIAN & TERIMA KASIHÂ`xÇâ}â exäÉÄâá| UtÇzát ÇwÉÇxá|tÊ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Microsoft powerpoint-hukum-acara-pidana

5,203

Published on

Published in: Education
0 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
5,203
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
390
Comments
0
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Microsoft powerpoint-hukum-acara-pidana"

  1. 1. Oleh: Joeni Arianto Kurniawan, S. H.11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 1
  2. 2. HUKUM ACARA PIDANA • Hukum acara hukum formil • Hk Acara Pidana (HAPID): Hukum Pidana Formil, yaitu sbg aturan hk. yg mengatur tata cara / prosedur penegakan hukum pidana materiil.11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 2
  3. 3. Pengertian HAPID Menurut VAN BEMMELEN: Ilmu hk acara pidana mempelajari peraturan- peraturan yg diciptakan oleh negara, krn adanya dugaan tjd pelanggaran UU pidana.- Peraturan tsb mengatur serangkaian kegiatan yg terdiri dari:1. Neg mll alat-alatnya menyidik kebenaran.2. Menyidik pelaku perbuatan pelanggaran UU Pidana.3. .... Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 11/07/2008 3
  4. 4. 3. Mengambil tindakan-tindakan yg perlu guna menangkap, atau kalau perlu menahannya.4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti yg diperoleh pd penyidikan guna dilimpahkan kpd hakim dan membawa terdakwa kpd hakim tsb.5. Hakim memberi putusan ttg terbukti tidaknya perbuatan yg dituduhkan kpd terdakwa, dan jk terbukti mk menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib.6. .... Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 11/07/2008 4
  5. 5. 6. Upaya hukum utk melawan putusan tersebut.7. Melaksanakan putusan ttg pidana dan tindakan tata tertib itu. Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 11/07/2008 5
  6. 6. 3 Fungsi HAPID 61. Mencari dan menemukan kebenaran.2. Pemberian putusan oleh hakim.3. Pelaksanaan putusan.Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 11/07/2008
  7. 7. Tujuan HAPID7 Untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil yaitu kebenaran yg selengkap-lengkapnya dr suatu perkara pidana dg menerapkan ketentuan hk acara pidana scr jujur dan tepat, dg tujuan utk mencari siapakah pelaku yg dpt didakwakan melakukan suatu pelanggaran dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dr pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yg didakwakan tsb dpt dipersalahkan Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 11/07/2008
  8. 8. Sumber HAPIDSebelum 31 Des 81 Sesudah 31 Des 81 HIR UU No. 8 Th 1981 ttg Hukum Acara Pidana KUHAP adl Hukum Acara Pidana Umum, di luar itu tdp Hk Acara Pidana Khusus yg diatur dlm bbrp UU (ex: UU Peradilan Anak, UU Pengad Militer) Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 11/07/2008 8
  9. 9. KUHAP (UU No. 8 Th 81) hadir menggantikan HIR dgtujuan utk memperbaiki kelemahan-kelemahan ygada dlm HIR, antara lain: Lbh memberikan jaminan pengakuan HAM pd tersangka / terdakwa mll penjaminan kepastian hukum (ex: adanya pembatasan masa penahanan pd tiap-tiap jenjang pemeriksaan.) Adanya pembatasan kewenangan petugas penegak hukum dlm masing-masing jenjang pemeriksaan (diferensiasi fungsional). Pemeriksaan tersangka dg menggunakan metode scientific crime detection. Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 11/07/2008 9
  10. 10. Asas-Asas HAPID 1. Asas legalitas. 2. Asas keseimbangan. 3. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocent). 4. Asas ganti rugi dan rehabilitasi. 5. Asas unifikasi. 6. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. 7. Asas oportunitas. 8. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 10
  11. 11. 1. Asas Legalitas Konsideran KUHAP huruf a. (“Bahwa negara RI adl neg hk yg berdasarkan Pancasila & UUD 45 yg menjunjung tinggi HAM serta yg menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dlm hukum dan pemerintahan itu dg tdk ada kecualinya.”) Bhw pelaksanaan penerapan KUHAP hrs bersumber pd titik tolak the rule of law shg setiap tindakan para penegak hk hrs: 1. Berdasarkan ketentuan hk dan UU. 2. Menempatkan kepentingan hukum dan perUUan di atas segala-galanya .11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 11
  12. 12. 2. Asas Keseimbangan Konsideran KUHAP huruf c. Bahwa dlm setiap upaya penegakan hukum harus selalu mengusahakan keseimbangan antara: - Perlindungan thd kepentingan dan ketertiban masyarakat. dg - Perlindungan thd harkat dan martabat manusia.11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 12
  13. 13. 3. Asas Praduga Tak Bersalah Penjelasan UMUM butir 3. Ditinjau dari segi teknis yuridis atau dari segi teknis penyidikan dinamakan “prinsip akusatur (accusatury procedure / accusatorial system),” yakni: 1. Menempatkan tersangka / terdakwa dlm setiap jenjang pemeriksaan sbg subyek dan bukan sbg obyek pemeriksaan, shg tersangka / terdakwa hrs diperlakukan sbg layaknya manusia yg mempunyai harkat, martabat, dan harga diri. 2. Yg mjd obyek dlm pemeriksaan adl kesalahan / tindak pidana yg dilakukan tersangka / terdakwa. HIR menerapkan prinsip inkuisitur (kebalikan dr akuisitur)11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 13
  14. 14. 4. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi Pasal 95-97 KUHAP Pasal 95 Ganti rugi dpt dilakukan oleh tersangka, terdakwa, maupun terpidana atas akibat adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pengadilan serta tindakan lain yg: - Tanpa alasan yg berdasarkan UU - Kekeliruan atas orang - Kekeliruan hukum yg diterapkan Tuntutan ganti rugi diajukan mll sidang praperadilan11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 14
  15. 15. Pasal 97 Rehabilitasi dpt diajukan oleh seseorang yg diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atas putusan pengadilan yg tlh incracht. Permintaan rehabilitasi tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yg berdasarkan UU, atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yg diterapkan, yg tdk diajukan ke PN, diputus mll sidang praperadilan (Psl 97 ayat 3)11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 15
  16. 16. 5. Asas Unifikasi Konsideran huruf b. Mengganti pluralisme hukum kolonial (utk wil Jawa&Madura HIR, sdk utk luar Jawa&Madura RBG11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 16
  17. 17. 6. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Pasal 50 Setiap tersangka / terdakwa berhak: - Segera mendapat pemeriksaan dari penyidik - Segera diajukan kpd penuntut umum oleh penyidik - Segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum - Segera diadili oleh pengadilan Permasalahan KUHAP tdk mengatur sanksi apabila ketentuan spt dlm psl 50 di atas dilanggar.11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 17
  18. 18. 7. Asas Oportunitas / Deponering Hak yg dimiliki oleh Kejaksaan selaku Penuntut Umum utk tidak mengajukan tuntutan suatu perkara ke pengadilan atas pertimbangan demi kepentingan umum. Diatur dlm pasal 8 UU Pokok Kejaksaan No 15 Th 196111/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 18
  19. 19. 8. Asas Pemeriksaan Pengadilan scr Terbuka utk Umum Pasal 153 (3) Untuk memenuhi tuntutan prinsip demokrasi dan transparansi tdk boleh ada yg dirahasiakan sgl sesuatu yg menyangkut pemeriksaan tersangka / terdakwa. Tdp perkecualian thd sidang kasus kesusilaan serta kasus dg terdakwa anak-anak. Apabila asas ini dilanggar konsekuensi putusan pangadilan “batal demi hukum” (ayat 4).11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 19
  20. 20. Prinsip-Prinsip HAPID 1. Prinsip pembatasan penahanan. 2. Prinsip penggabungan pidana dg tuntutan ganti rugi. 3. Prinsip diferensiasi fungsional. 4. Prinsip saling koordinasi.11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 20
  21. 21. 1. Pembatasan Masa Penahanan Guna memperkecil bahaya perampasan dan pembatasan kebebasan dan hak asasi mll penahanan scr sewenang-wenang serta menjamin kepastian hk. Psl 24 penahanan oleh penyidik max 20 hr, dpt diperpanjang hingga max +40 hr oleh PU (total 60 hr). Psl 25 penahanan oleh PU max 20 hr, dpt diperpanjang hg max +30 hr oleh ketua PN (tot 50 hr). Psl 26 penahanan oleh PN max 30 hr, dpt diperpanjang hg max +60 hr oleh ketua PN (tot 90 hr).11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 21
  22. 22. Psl 27 penahanan oleh PT max 30 hr, dpt diperpanjang hg max + 60 hr oleh ketua PT (tot 90hr). Psl 28 penahanan oleh MA max 50 hr, dpt diperpanjang hg max +60 hr oleh ketua MA (tot 110 hr). Apabila melebihi batas lamanya penahanan sbg di atas konsekuensi tersangka / terdakwa hrs dikeluarkan dr tahanan demi hukum.11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 22
  23. 23. 2. Penggabungan Pidana dg Tuntutan Ganti Rugi Psl 98 Hak korban atas kerugian yg dialaminya sbg akibat langsung dr tindak pidana yg diperbuat terdakwa Terbatas hanya pd kerugian materiil saja.11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 23
  24. 24. Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk 11/07/2008 Acara Pidana PROSEDUR HK ACARA PIDANA Polisi Polisi/PNS tersangkaSumber Penyelidikan Penyidikan PU PNTindakan Laporan Bantuan HK Pengaduan Diketahui petugas 24
  25. 25. PENYELIDIKAN Mrp serangkaian tindakan utk mencari & menemukan peristiwa yg diduga sbg tindak pidana utk menentukan dpt tdknya dilakukan penyidikan (psl 1 angka 5) Penyelidik adl setiap pejabat POLRI (psl 4) Kewengan penyelidik psl 5 ......11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 25
  26. 26. Kewenangan penyelidik (psl 5): - Krn kewajibannya: 1. Menerima laporan & pengaduan 2. Mencari keterangan & brg bukti 3. Menyuruh berhenti seseorang yg dicurigai & memeriksa tanda pengenal diri 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yg bertanggung jawab. - Krn perintah penyidik: 1. Melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan. 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat. 3. Mengambil sidik jari & memotret seseorang. 4. Membawa dan menghadapkan seorang pd penyidik.11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 26
  27. 27. PENYIDIKAN Mrp serangkaian tindakan utk mencari & mengumpulkan bukti shg membuat terang tindak pidana yg tjd guna menemukan tersangkanya (Psl 1 angka 2) Penyidik adl (Psl 1 angka 1 jo Psl 6) : 1. Pejabat POLRI 2. Pejabat PNS yg diberi kewenangan oleh UU (ex: pejabat Bea Cukai, pejabat Imigrasi, pejabat Kehutanan penjelasan Psl 7 ayat 2) Kewenangan penyidik psl 7 ....11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 27
  28. 28. Kewenangan penyidik (POLRI) Psl 7: 1. Menerima laporan & pengaduan 2. Melakukan tindakan pertama pd saat di tempat kejadian 3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri 4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat 6. Mengambil sidik jari & memotret seseorang 7. Memanggil orang utk didengar&diperiksa sbg tersangka atau saksi 8. Mendatangkan orang ahli yg diperlukan dlm hub nya dg pemeriksaan perkara 9. Mengadakan penghentian penyidikan 10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yg bertanggung jawab11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 28
  29. 29. 4 KEMUNGKINAN DIKETAHUINYA SUATUTINDAK PIDANA 11/07/20081. Tertangkap tangan (Psl 1 angka 19)2. Laporan (Psl 1 angka 24) Pidana Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara3. Pengaduan (Psl 1 angka 25)4. Diketahui sendiri atau mll pemberitahuan dg cara lain spt dari media, pembicaraan orang, dll shg membuat penyidik mengetahui tlh tjd suatu tindak pidana 29
  30. 30. Dpt dilakukan oleh penyidik, PU, maupun hakim (psl 20)Dilakukan thd tersangka/terdakwa yg diduga keras melakukantind.pidana dlm hal adanya kekhawatiran bhw tersangka / terdakwaakan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barabg bukti, danatau mengulangi tindak pidana. (Psl 21 ayat 1)Hanya dpt dilakukan thd (Psl 21 ayat 4):1. Tindak pidana dg ancaman pidana penjara 5 th / lbh2. Tindak pidana tertentu sekalipun ancaman pidananya kurang dr 5 th.Jenis-jenis penahanan (Psl 22 ayat 1):1. Penahanan rutan2. Penahanan rumah3. Penahanan kotaMasa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya daripidana yg dijatuhkan. Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 11/07/2008 30
  31. 31. Psl 14 huruf bTindakan penuntut umum utk memberipetunjuk dalam rangka penyempurnaanpenyidikan oleh penyidikGuna menghindari kesan bahwa jaksa / PUmempunyai wewenang utk melakukanpenyidikan lanjutan. Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 11/07/2008 31
  32. 32. PENUNTUTAN Merupakan tindakan PU utk melimpahkan perkara pidana ke PN yg berwenang spy diperiksa dan diputus oleh hakim (psl 1 angka 7)11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 32
  33. 33. Surat Dakwaan Pasal 143 Dibuat oleh PU dg diberi tanggal&ditanda tangani, yg berisi: 1. Nama lengkap, tempat lhr, umur / tgl lhr, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. 2. Uraian scr cermat, jelas, & lengkap mengenai tindak pidana yg didakwakan dg menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Jk tdk memenuhi hal di atas dakwaan batal demi hukum11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 33
  34. 34. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan di lakukan. Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar batas-batas dakwaan11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 34
  35. 35. PEMERIKSAAN di SIDANG PENGADILAN Kompetensi PN: 1. Kompetensi absolut Psl 50 UU No 2 Th 86 (ttg Pengad Umum) 2. Kompetensi relatif - utk perkara pidana Psl 84 KUHAP (didasarkan pd locus delicti-nya)11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 35
  36. 36. 3 Macam Acara Pemeriksaan 1. Acara pemeriksaan cepat 2. Acara pemeriksaan singkat 3. Acara pemeriksaan biasa11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 36
  37. 37. 1. Acara Pemeriksaan Cepat Untuk: a. pemeriksaan tindak pid ringan (TiPiRing) ancaman pidana penjara / kurungan max 3 bln &/ denda max Rp 7500, dan t.p penghinaan ringan (Psl 205 ayat 1) b. perkara pelanggaran lalu lintas (Pasal 211)11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 37
  38. 38. 2. Acara Pemeriksaan Singkat Yg diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yg tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yg menurut PU pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana (pasal 203 ayat 1)11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 38
  39. 39. 3. Acara Pemeriksaan Biasa Pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kpd seorang kecuali apabila dg sekurang-kurangnya 2 alat bukti yg sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yg bersalah melakukannya11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 39
  40. 40. 1. Keterangan saksi2. Keterangan ahli3. Surat4. Petunjuk5. Keterangan terdakwa11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 40
  41. 41. (1). Tulisan;(2). Keterangan saksi;(3). Persangkaan(4). Pengakuan;(5). Sumpah.
  42. 42. Putusan Pengadilan Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sdh selesai, maka PU dipersilahkan membacakan tuntutan (requisitoir) Kmd PH membacakan pembelaan Pengambilan keputusan11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 42
  43. 43. Putusan adalah pernyataan hakim yg diucapkan dlm sidang pengadilan terbuka yg dpt berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hk dlm hal serta menurut cara yg diatur dlm UU ini (psl 1 angka 11) Isi putusan hakim:1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib;2. Putusan bebas3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 43
  44. 44. Hak terdakwa stl putusanpemidanaan dijatuhkan:a. Hak segera menerima atau segera menolak putusanb. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dlm tenggang waktu yg ditentukan (7 hr setelah putusan dijatuhkan)c. Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan yg ditentukan oleh UU utk dpt mengajukan grasi, dlm hal ia menerima putusand. Hak mencabut pernyataan sbgmana dimaksud pd butir a (menolak putusan)11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 44
  45. 45. Putusan Pemidanaan (Psl 193) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yg didakwakan kpdnya, maka pengadilan menjatuhkan pidana11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 45
  46. 46. Putusan Bebas / vrijspraak (Psl191 ayat 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yg didakwakan kpdnya tdk terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas- Seharusnya jg jk perbuatannya tdk terbukti (tdk sekedar jk kesalahannya sj yg tdk terbukti)11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 46
  47. 47. Putusan Lepas dr sgl TuntutanHukum (Psl 191 ayat 2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yg didakwakan itu terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana- Menurut Andi Hamzah : mestinya kalau perbt. Yg dituduhkan bukan delik (tindak pidana) mk seharusnya hakim tidak menerima tuntutan jaksa11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 47
  48. 48. Formalitas yg hrs dipenuhi dlmPutusan Hakim1. Kepala putusan : Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan YME2. Identitas terdakwa3. Dakwaan sbgmana terdapat dlm surat dakwaan4. Pertimbangan faktual+ alat pembuktian yg menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa5. Tuntutan pidana11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 48
  49. 49. 6. Pasal peraturan per-UU-an yg menjadi dasar pemidanaan (pertimbangan/alasan yuridis)7. Hari dan tgl diadakannya musyawarah majelis hakim, kec. perkara diperiksa oleh hakim tunggal8. Pernyataan kesalahan terdakwa9. Ketentuan kpd siapa biaya dibebankan10. Perintah spy terdakwa ditahan atau tetap dlm tahanan atau dibebaskan11. Hari & tgl putusan, nama PU, hakim yg memutus dan panitera11/07/2008 Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara Pidana 49
  50. 50. UPAYA HUKUM 11/07/2008 Merupakan hak terdakwa maupun PU utk tdk menerima putusan pengadilan, yg brp Pidana Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana utk mengajukan PK (psl 1 angka 12) Terdiri dari:1. Upaya Hukum Biasa2. Upaya Hukum Luar Biasa 50
  51. 51. UPAYA HUKUM BIASA: Pasal 233 – 258 11/07/2008 Merupakan hak terdakwa maupun PU Terdiri dari dua macam upaya: Pidana Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara 1. Banding upaya hukum atas putusan pengadilan tk I ke pengadilan tinggi (pengad tk II) 2. Kasasi upaya hukum terakhir atas putusan pengadilan tk banding ke MA catatan: Dalam kasasi, tidak lagi diadakan pemeriksaan judex facti krn pengadilan kasasi bukan mrp 51 pengadilan tk III.
  52. 52. UPAYA HUKUM LUAR BIASA 11/07/2008 Pasal 259 – 269 Terdiri dari: Pidana Joeni Arianto Kurniawan, S. H. - Hk Acara 1. Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hk mrp hak jaksa 2. Peninjauan kembali / P.K Mrp hak terpidana atas putusan yg tlh incracht jk diketemukan novum / bukti baru. Diakukan ke MA mll Pengadilan Tk I yg memeriksa perkara ybs. 52
  53. 53. SEKIAN & TERIMA KASIHÂ`xÇâ}â exäÉÄâá| UtÇzát ÇwÉÇxá|tÊ
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×