Your SlideShare is downloading. ×
Zakat profesi dan perbedaan uu nomor 38 tahun 1999 dan uu nomor 23 tahun 2011
Zakat profesi dan perbedaan uu nomor 38 tahun 1999 dan uu nomor 23 tahun 2011
Zakat profesi dan perbedaan uu nomor 38 tahun 1999 dan uu nomor 23 tahun 2011
Zakat profesi dan perbedaan uu nomor 38 tahun 1999 dan uu nomor 23 tahun 2011
Zakat profesi dan perbedaan uu nomor 38 tahun 1999 dan uu nomor 23 tahun 2011
Zakat profesi dan perbedaan uu nomor 38 tahun 1999 dan uu nomor 23 tahun 2011
Zakat profesi dan perbedaan uu nomor 38 tahun 1999 dan uu nomor 23 tahun 2011
Zakat profesi dan perbedaan uu nomor 38 tahun 1999 dan uu nomor 23 tahun 2011
Zakat profesi dan perbedaan uu nomor 38 tahun 1999 dan uu nomor 23 tahun 2011
Zakat profesi dan perbedaan uu nomor 38 tahun 1999 dan uu nomor 23 tahun 2011
Zakat profesi dan perbedaan uu nomor 38 tahun 1999 dan uu nomor 23 tahun 2011
Zakat profesi dan perbedaan uu nomor 38 tahun 1999 dan uu nomor 23 tahun 2011
Zakat profesi dan perbedaan uu nomor 38 tahun 1999 dan uu nomor 23 tahun 2011
Zakat profesi dan perbedaan uu nomor 38 tahun 1999 dan uu nomor 23 tahun 2011
Zakat profesi dan perbedaan uu nomor 38 tahun 1999 dan uu nomor 23 tahun 2011
Zakat profesi dan perbedaan uu nomor 38 tahun 1999 dan uu nomor 23 tahun 2011
Zakat profesi dan perbedaan uu nomor 38 tahun 1999 dan uu nomor 23 tahun 2011
Zakat profesi dan perbedaan uu nomor 38 tahun 1999 dan uu nomor 23 tahun 2011
Zakat profesi dan perbedaan uu nomor 38 tahun 1999 dan uu nomor 23 tahun 2011
Zakat profesi dan perbedaan uu nomor 38 tahun 1999 dan uu nomor 23 tahun 2011
Zakat profesi dan perbedaan uu nomor 38 tahun 1999 dan uu nomor 23 tahun 2011
Zakat profesi dan perbedaan uu nomor 38 tahun 1999 dan uu nomor 23 tahun 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Zakat profesi dan perbedaan uu nomor 38 tahun 1999 dan uu nomor 23 tahun 2011

9,335

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
9,335
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
255
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Zakat Profesi dan Perbedaan UU Nomor 38 tahun 1999 dan UU Nomor 23 Tahun 2011 OPINI | 31 August 2012 | 11:56 Dibaca: 104 Komentar: 0 NihilA. Pengertian Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima‟iyyah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun ketiga dari rukun Islam, sehingga keberadaannya dianggap sebagai (ma‟luum minad-diin bidh-dharuurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari Islaman seseorang). Dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan : “ Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam” 1[1] Di dalam al Qur‟an terdapat 27 ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat berfungsinya zakat sebagai instrument pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga pengumpul zakat, karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas. Berdasarkan hasil survey PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center) mengatakan potensi dana zakat di Indonesia yang populasinya sekitar 87 persen muslim, sangat besar hingga mencapai 9,09 triliun rupiah pada tahun 2007. Potensi ini meningkat 4,67 triliun dibandingkan tahun 2004 yang potensinya hanya sebesar 4,45 triliun. Berbeda dengan PIRAC, Alfath mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 20 Triliun per tahun. Namun dari jumlah
  • 2. itu, yang tergali baru Rp. 500 milyar per tahun (berdasarkan asumsi tahun 2006)2[2] Zakat mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Digunakan kata “zaka” dengan arti membersihkan itu, untuk ibadah pokok rukun Islam dan hikmahnya untuk mebersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat. Dalam terminologi hukum (Syara‟) zakat diartikan “ pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan”3[3] Hukum zakat adalah wajib „aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain. Tujuan disyariatkan zakat diantaranya adalah untuk jangan harta itu hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Rukun zakat yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang menerima zakat. Syarat harta yang dizakatkan adalah harta yang baik, milik yang sempurna dari yang berzakat, berjumlah satu nisab atau lebih dan telah tersimpan selama satu tahun qamariyah atau haul.B. Zakat Profesi Yusuf al Qaradawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri, maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan secara sendiri misalnya : dokter, bidan, guru, penjahit, mubaligh dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama-sama misalnya pegawai pemerintah maupun swasta, pejabat Negara dan hakim.4[4]
  • 3. Wahbah al Zuhaili mengemukakan pendapatan yang diterima seseorang dalam waktu relatif tetap, seperti sebulan sekali dalam fikih dikenal dengan nama (al maal al mustafaad). Landasan hokum kewajiban zakat profesi adalah firman Allah dalam surat at Taubah ayat 103, al Baqarah 267 dan firman Allah dalam surat Adz dzaariyat ayat 19 : Artinya : “ Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” Semua penghasilan melalui kegiatan professional tersebut apabila telah capai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Pada saat Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah capai nisab, meskipun pesertanya berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya.5[5] Dalam Bab IV Pengumpulan Zakat pada pasal 11 ayat 2 huruf (f) UU nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa harta yang dikenai zakat adalah (hasil pendapatan dan jasa).6[6] Kemudian pada tahun 2011,DPR beserta pemerintah merevisi UU Nomor 38 Tahun 1999 dan mengeluarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pada pasal 4 ayat 2 huruf (h) UU Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan “Zakat Mal meliputi (pendapatan dan jasa)”.7[7] Dalam menentukan nisab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi dalam hal ini ada 2 pendapat :8[8]1. Jika zakat profesi dianologikan kepada zakat perdagangan, maka nisab, kadar dan waktu mengeluarkan sama dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85
  • 4. gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkan setahun sekali, setelah dikeluarkan kebutuhan pokok. Contoh : Jika si A berpenghasilan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan dan kebutuhan pokoknya perbulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), maka besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 % x 12 x Rp. 2.000.000 = Rp. 600.000 (enam ratus ribu ) per tahun atau Rp. 50.000 (lima puluh ribu) per bulan.2. Jika dianalogikan kepada zakat pertanian, maka nisabnya senilai 5 ausaq atau 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar 5 % dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Dalam contoh kasus : Jika si A berpenghasilan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan dan kebutuhan pokoknya perbulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), maka kewajiban zakat si A adalah sebesar 5 % x 12 x Rp. 2.000.000 = Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per tahun atau Rp. 100.000 (seratus ribu perbulan). Kalau dianalogikan kepada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan haul, ketentuan waktu menyalurkan adalah pada saat menerima, misalnya tiap bulan. Karena itu profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari (seperti : dokter yang membuka praktek sendiri aau para da‟i yang setiap hari berceramah) zakatnya dikeluarkan sebulan sekali. Sama dengan zakat pertanian yang dikeluarkan saat pada panen (sesuai firman Allah Surat al An‟aam : 141). Kedua pendapat di atas menggunakan qiyas yang ilat hukumnya ditetapkan berdasarkan metode syabah. Contoh (qiyas syabah) yang dikemukakan oleh Muhammad al Amidi adalah hamba sahaya yang dianalogikan pada 2 hal yaitu pada manusia (nafsiyyah) menyerupai orang yang merdeka (al hur) dan dianalogikan pada kuda karena dimiliki dan dapat diperjual belikan di pasar. Pada tahun 2003, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang zakat penghasilan sesuai dengan “Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Dalam fatwa tersebut
  • 5. dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatanseperti gaji, honorium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara yanghalal, baik rutin seperti pejabat Negara, pegawai atau karyawan, maupun tidakrutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yangdiperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Dalam hal ini terdapat perbedaan antaraYusuf Qardhawi dan Majelis Ulama Indonesia dalam mengartikan penghasilanatau pendapatan. Kalau menurut Yusuf Qardawi penghasilan adalah didasarkanberdasarkan keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama.Sedangkan dalam fatwa MUI tersebut penghasilan diartikan sebagai pendapatanrutin atau tidak rutin. Namun pemakalah lebih memilih mengikuti pendapatberdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam fatwa MUI juga dijelaskan bahwa semua bentuk penghasilan yanghalal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab satu tahunyaitu senilai emas 85 gram. Adapun kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %. Waktupengeluaran zakat yaitu : 1. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima, jika sudah cukup nisab. 2. Jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab. Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa setiap keahlian danpekerjaan apapun yang halal, apabila telah mencapai nisab, maka wajibdikeluarkan zakatnya. Hal ini didasarkan : 1. Ayat al a Quran yang bersifat umum yang mewajibkan semua harta untuk dikeluarkan zakatnya. 2. Berbagai pendapat ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah berbeda. Sebagian menggunakan istilah bersifat umum yaitu (al amwaal), sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah (al maal al mustafaad) seperti terdapat dalam fikih zakat dan al fiqh al Islamy wa „adillatuhu.
  • 6. 3. Dari sudut keadilan yang merupakan cirri utama ajaran Islam, penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nisab. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat ini pun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, para dosen dan profesi lainnya. 4. Sejalan dengan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan melalui keahlian dan profesi akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Penetapan kewajiban zakat kepadanya, menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap pekembangan zaman. Pada kesempatan ini penulis juga akan menyampaikan perbedaan cukupmendasar antara UU Nomor 38 Tahun 1999 dan UU Nomor 23 tahun 2011tentang pengelolaan zakat : 1. Pada pasal 6 ayat 1 UU Nomor 38 tahun 1999 dijelaskan bahwa Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Kemudian dalam pasal 6 ayat 2 huruf ( c ) dijelaskan bahwa di daerah dapat dibentuk Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten (BAZDA). Namun, dalam pasal 15 ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2011 tidak dikenal lagi dengan BAZDA, namun disebutkan adalah BAZNAS Kabupaten. Jadi ada perubahan penyebutan, artinya mesti ada perubahan nama dari BAZDA Kabupaten menjadi BAZNAS Kabupaten. 2. Mengenai masalah pembentukan juga terdapat perbedaan. Dalam pasal 6 ayat 1 UU Nomor 38 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pembentukan BAZDA Kabupaten adalah oleh Bupati atau Walikota atas usul Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Namun dalam pasal 15 ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul
  • 7. Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan ke BAZNAS. Artinya UU Nomor 23 Tahun 2011menjelaskan bahwa pembentukan BAZNAS Kabupaten dan Kota mesti dibentuk oleh Menteri atas usul Bupati dan Walikota. Kalau dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 dijelaskan bahwa BAZDA Kabupaten dan Kota dibentuk oleh Bupati dan Walikota. Artinya pengelolaan zakat ada peningkatan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011, karena mesti dibentuk oleh Menteri. 3. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tidak dikenal lagi Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan, padahal dalam pasal 6 ayat 2 huruf ( c ) UU Nomor 38 Tahun 1999 dikenal Badan Amil Zakat Kecamatan. Kemudin jika terjadi sengketa masalah zakat, maka menurut pasal 49huruf ( f ) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, makamesti diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Agama.Pointer Penting Undang-UndangZakat Baru No. 23 tahun 2011 tentangPengelolaan Zakat Pengganti UUNo.38 Tahun 1999 Pengesahan Undang Undang No. 23 Tahun 2011 tentangPengelolaan Zakat oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono pada 25November 2011 disikapi beragam oleh para praktisi dan pemerhatipengelola zakat. Perbedaan ini sah-sah saja dan merupakan dinamikayang lazim dalam setiap pengambilan sebuah keputusan politik termasukpengesahan UU tentang Pengelolaan Zakat. Walau demikian, kejelasankondisi atau permasalahan perlu dipahami bersama agar pensikapanselanjutnya tidak masuk pada area perselisihan bahkan perpecahan yangberdampak pada kontra produktif dalam dunia perzakatan. Pemahaman yang perlu dibangun diantara para pengelola zakatagar dapat secara obyektif melihat UU Pengelolaan Zakat adalahmemahami karakteristik pengelolaan zakat. Dengan memahami
  • 8. karakteristik pengelolaan zakat maka kita akan melihat dari sisi pandang yang sama dan insya Allah benar sehingga melahirkan pemahaman dan pensikapan yang tidak bertentangan secara diametral. Beberapa pointer perubahan yang signifikan dari Undang-Undang zakat yang baru antara lain:1. Adanya Penguatan Kelembagaan BAZNAS yang terintegrasi sampai ke BAZNAS tingkat Kota/kabupaten (dahulu BAZ Kota/Kabupaten). BAZ Kecamatan menjadi UPZ Kecamatan Penguatan kelembagaan BAZNAS akan menciptakan keteraturan, sinergitas dan harmoni dengan aktivitas pengumpulan zakat yang sudah berjalan di masjid-masjid dan di tempat lainnya dengan memberi wadah UPZ supaya terkoordinir dengan baik. Sebab itu, undang-undang yang baru tidak menggunakan kata ”pengorganisasian” seperti pada undang- undang yang lama, melainkan ”pengoordinasian” dalam ketentuan umum pengelolaan zakat.2. Lebih diperjelasnya ikatan hubungan BAZNAS dengan pemerintah Daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, walaupun agama termasuk urusan pemerintahan yang tidak diotonomikan, namun dalam undang-undang pengelolaan zakat, Pemerintah Daerah memiliki peran yang strategis seperti yang berjalan selama ini. Berikut empat klausul yang mengikat secara permanen hubungan BAZNAS dengan Pemerintah Daerah, ialah: (a) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri Agama atas usul Gubernur atau Bupati/Walikota. (b) BAZNAS kabupaten/kota dan BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS setingkat di atasnya dan kepada Pemerintah Daerah secara berkala. (c) Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). (d) Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan
  • 9. pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.3. Kepengurusan BAZNAS yang dibentuk langsung oleh menteri atas usul kepala daerah mengindikasikan sebuah tanggung jawab yang lebih besar bagi kepengurusan BAZ. Kepengurusan BAZ yang lebih ramping berjumlah sebanyak-banyaknya (11 orang) terdiri dari 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus dibantu oleh sekretariat.4. Adanya Pengaturan terhadap izin pendirian LAZ (lembaga Amil Zakat) antara lain paling sedikit memenuhi syarat (1) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakat Islam yang mengelola pendidikan, dakwah dan sosial, (2) Berbentuk badan hukum, (3) mendapat rekomendasi BAZNAS, (4) memiliki pengawas syariat, (5) memiliki kemampuan teknis, administrasi, dan keuangan dll. Untuk LAZ yang sudah resmi dikukuhkan oleh Menteri dinyatakan LAZ yang resmi.5. undang-undang pengelolaan zakat tidak menghambat masyarakat untuk berbuat baik melalui pemberdayaan infaq, shadaqah, dan sebagainya. Khusus mengenai zakat, bahwa menunaikan zakat bukan hanya urusan manusia dengan Tuhan. Tetapi ada bagian-bagian yang memang harus dilembagakan. Pemerintah dan lembaga legislatif (dalam hal ini DPR-RI) telah mengambil langkah yang bijak ketika memutuskan nama undang- undang, yaitu Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, dan bukan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. 6. Adanya sanksi bagi orang yang dengan sengaja bertindak sebagai amil melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat tanpa izin pejabat yang berwenang dengan sanksi kurungan (1) tahun atau denda sebanyak- banyaknya Rp.50.000.000 juta rupiah. 7. akan dialokasikannya dana operasional BAZNAS dalam APBN melalui DIPA Kementerian Agama. Regulasi atau undang-undang bukanlah tujuan, melainkan alat yang kita gunakan bersama untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat.
  • 10. Sebagaimana yang dikatakan Prof. Dr. Nasaruddin Umar bahwa “regulatorsejati dalam hukum zakat ialah Allah SWT”. Wallahualam (Haryati/Sekretaris BAZ)Penjelasan UU RI no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat1. Latar Belakang MasalahUndang-undang RI no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakanUndang-undang yang baru. Sesuai dengan dengan namanya, undang-undang No38 Tahun 1999 ini lebih menekankan pada aspek pengelolaan zakat, yaknikegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadappengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan dana zakat. Di dalamundang-undang tersebut, kita tidak akan menemukan ketentuan nisab, kadar, danwaktu pengeluaran zakat. Hal yang terbanyak diungkapkan di dalam undang-undang no 38 tahun 1999 ini adalah tentang prinsip-prinsip dan teknispengelolaan zakat.Sebenarnya gagasan untuk membuat undang-undang tentang pengelolaan danazakat ini sudah ada pada zaman orde baru. Karena, zakat merupakan suatu ibadahyang dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, makapemerintah secara akomodatif membuat suatu aturan-aturan yang berproses untukmengakomodir ibadah ini.Adapun latar belakang dikeluarkannya undang-undang nomor 38 tahun 1999 initentang pengelolaan zakat adalah:1. Adanya pasal 19 ayat 1 Undang-undangDasar 1945 bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untukberibadah menurut agamanya masing-masing.2. Penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam di Indonesia yang mampudan berhasil mengumpulkan dana zakat yang merupakan sumber dana yangberpotensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan umat.3. Zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia dengan masyarakat yang kurang mampu.4. Upaya sistem pengelolaan dana zakat perlu harus ditingkatkan agar hasil gunadan berdaya, untuk itu diperlukan undang-undang pengelolaan dana zakat.Dengan dibentuknya undang-undang pengelolaan zakat ini diharapkan dapatditingkatkan kesadaran Muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalamrangka penyucian diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajatMustahiq dan meningkatkan keprofesionalan lembaga zakat dalam mengelolazakat itu sendiri, yang semuanya untuk mendapatkan ridha dari Allah Swt.Maka patut kita syukuri telah lahir undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentangpengelolaan zakat. Ketentuan ini semakin mengokohkan eksistensi BAZIS diNegara kita.Hal ini merupakan dukungan terhadap tuntunan Al-Qur‟an surat At-Taubah ayat60 "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
  • 11. miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untukmereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkanAllah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.Yang berhak menerima zakat Ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsarahidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaankekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan danmembagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam danorang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakanbudak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orangkafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yangbukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutanguntuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat,walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untukkeperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yangberpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umumseperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalamperjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.Adapun pengelolaan zakat adalah meningkatkan pelayanan bagi masyarakatdalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama Islam, meningkatkanfungsi dan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraanmasyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya gunadana zakat itu sendiri.Dalam perspektif Islam salah satu wujud meningkatkan peran serta umat Islamdalam pembangunan nasional yang sejalan dengan rukun Islam adalah, dalambentuk pemberian zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yangmampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhakmenerimanya. Sehingga, zakat merupakan sumber dana potensial yang perludikelola secara profesional dan bertanggungjawab untuk memajukankesejahteraan umum.Untuk menjadi badan pengelolaan zakat yang dapat dipercaya masyarakat,keadaan ini akan memaksa pengelolaan zakat untuk mempunyai manajemenpengelolaan zakat yang baik. Untuk itu diperlukan pengetahuan yang memadaitentang terlaksananya fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan,pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pendayagunaan ataupendistribusian dana zakat.Akan tetapi pola manajemen dan pengelolaan zakat di Indonesia dinilai belumoptimal dikelola dengan baik, karena kurangnya tenaga ahli yang profesional,sehingga zakat yang memiliki banyak fungsi, bahkan belum diatur olehpemerintah dengan benar sesuai syariah, adapun fungsi zakat tersebut adalah:a. Zakat itu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Swt.b. Zakat merupakan sarana pencintaan kerukunan hidup antara golongan kayadengan golongan fakir miskin.c. Membersikan harta yang kotor, karena telah telah tercampur dengan hartaMustahiq (Golongan orang yang menerima zakat).
  • 12. d. Memberikan modal kerja kepada golongan lemah untuk menjadi manusia yangmampu hidup secara layak.e. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasaranayang harus dimiliki umat Islam.f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satuinstrumen pemerataan pendapatan.Zakat umumnya yang kita kenal hanya Zakat Fitrah, Zakat Maal (emas danperak), zakat perdagangan dan pertanian, padahal zakat di dunia perekonomianmodern memiliki sumber lebih beragam seperti zakat profesi, zakat perusahaan,zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan mata uang, dan lainnya yangmembutuhkan sebuah lembaga dengan para pengelola (Amil) yang profesionalagar dapat mengatur dan mengembangkan sumber zakat tersebut.Pengelolaan zakat yang profesional terutama dalam manajemen zakat di LembagaAmil Zakat (LAZ) sebagaimana dirumuskan menjadi lebih teknis, operasional danterukur yaitu usaha bersama untuk menanamkan keyakinan, menumbuhkan sikapdan prilaku umat manusia baik perorangan maupun kelompok dengan cara lisandan perbuatan menurut nilai-nilai ajaran Islam untuk dihayati dalam kehidupansehari-hari secara pribadi, keluarga dan masyarakat sehingga menjadi ummat yangsejahtera lahir dan batin, bahagia dunia dan akhirat.2. Teori Pengelolaan ZakatZakat, sebagai salah satu bentuk peribadatan yang lebih mengedepankan nilai-nilai sosial disamping pesan-pesan ritual, tampak memiliki akar sejarah yangsangat panjang. Bisa diduga hampir sepanjang usia umat manusia itu sendiri(generasi Nabi Adam As) atau paling sedikit mulai generasi beberapa Nabi Allahsebelum Nabi Muhammad Saw.Akan halnya empat rukun Islam yang lain, yakni : Syahadat, Shalat, Puasa, danHaji, zakat umum diposisikan sebagai rukun ketiga, pada dasarnya juga telahdisyariaatkan Allah sejak generasi para Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw.Bahkan tidak menutup kemungkinan sejak zaman Nabi Adam As. Hal-hal yangdikemukakan di atas jelas-jelas mengindikasikan wujud persyariatan zakat kepadapara Nabi Allah yang terdahulu. Hanya saja, umat mereka (umat Nabi sebelumNabi Muhammad) mengingkari persyariatan zakat ini. Pengingkaran itu,sesungguhnya tidak hanya terjadi pada masa-umat sebelum Nabi MuhammadSaw.Dalam pengelolaan zakat secara produktif (dimensi sosial ekonomi) banyakmenghadapi permasalahan, diantaranya :a) Fiqh zakat yang berkembang dan dipahami oleh umat Islam Indonesiamerupakan hasil rumusan para Ulama terdahulu sehingga banyak yang tidaksesuai dengan perkembangan keaadaan zaman.b) Belum adanya persamaan persepsi dan langkah dalam pengelolaan zakat,sehingga mereka melakukannya secara sendiri-sendiri baik perorangan maupunkelompok sesuai dengan kepentingannya.c) Belum adanya pola (manajemen) pengelolaan zakat yang standar untuk menjadi
  • 13. pedoman.d) Kurangnya motivasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaanzakat.Pada masa yang akan datang, perlu sebuah rumusan dan langkah pengelolaanzakat yang profesional dan bertanggungjawab serta mendapat dukungan darisemua kelompok umat Islam, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pendayagunaan diarahkan untuk usaha-usaha produktif.Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Muslimsebenarnya memiliki potensi strategi yang layak dikembangkan menjadi salah satuinstrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dansecara kultural, kewajiban zakat, dorongan untuk berinfaq, dan bershadaqah dijalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat Indonesia,secara ideal, bisa terlihat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Apabila semua itubisa terlaksana dalam aktivitas sehari-hari umat Islam, maka secara hipotetik,zakat berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional.Secara substantif, zakat, infaq, dan shadaqah merupakan bagian dari mekanismekeagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakatdiambilkan dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan kepada orang-orangyang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya, juga tidakmelecehkan jerih payah orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil darisebagian kecil harta yang wajib dizakati. Jadi, alokasi dana zakat dapat disalurkankepada kelompok masyarakat tertentu.Seperti halnya dengan zakat, walaupun infaq dan shadaqah tidak wajib, duainstitusi ini merupakan media pemerataan pendapatan bagi umat Islam yangsangat dianjurkan. Artinya, infaq dan shadaqah merupakan media untukmemperbaiki taraf kehidupan, selain kewajiban zakat bagi orang Islam yangmampu. Dengan demikian, dana zakat, infaq, dan shadaqah bisa diuapayakansecara maksimal untuk memperdayakan ekonomi masyarakat.Pengembangan pemaknaan zakat semacam ini perlu dilakukan karena pemaknaanzakat oleh seseorang atau lembaga dapat mempengaruhi orientasi dan modelpengelolaan dana zakat dalam kehidupan bermsyarakat dan bernegara. Secarateologis, zakat adalah memberikan sebagian kekayaannya untuk orang lain atasdasar kepatuhannya kepada Allah Swt. Sedangkan secara sosial ekonomi, zakatdiharapkan dapat membantu dan memperbaiki taraf sosial-ekonomi penerimanyaserta mempererat hubungan si kaya dan si miskin. Selain itu, apabila zakatdimaknai secara politis strategis, maka zakat juga diharapkan mampu memberikanimplikasi yang besar pada penguatan daya tahan bangsa dalam melangsungkankehidupannya. Demikian pula dengan pengembangan pemaknaan infaq danshadaqah.Dalam perspektif nasional, lembaga amil zakat diharapkan tidak hanya terpakuuntuk memikirkan kebutuhan sendiri, melaikan juga harus peduli terhadap wargamasyarakat untuk mengatasi kemiskinan dan kemelaratan. Kehadiran lembagaamil zakat selain bersifat keagamaan, juga ditempatkan dalam konteks cita-cita
  • 14. bangsa, yaitu membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, da makmur.Jadi, peningkatan daya guna lembaga amil zakat, khususnya dalam melakukanpembangunan ekonomi masyarakat, mesti dilestarikan.Sebagaimana telah diketahui, bahwa dua undang-undang penting yang berkenaandengan soal perzakatan ditanah air dilahirkan, yakni UU Nomor 38 tahun 1999tentang Pengelolaan Zakat. Dan salah satu tahap penting setelah proses legislasiselesai dilakukan adalah tahap implementasi termasuk didalamnya adalah prosesinstitusionalisasi. Institusionalisasi dari UU No. 38 Tahun 1999 tentangPengelolaan Zakat tersebut kiranya akan lebih banyak mengenai lembagapengelolaan zakat (LPZ). Sebagaimana telah dimaklumi juga, LPZ-LPZ sebelumUU Pengelolaan Zakat dilahirkan bukannya tidak ada. Sudah ada, bahkanjumlahnya baik yang dibentuk atas prakarsa masyarakat atau pemerintah, jugacukup banyak.Berlakunya undang-undang tersebut jelas akan memberikan implikasi yang cukupbanyak terhadap Lembaga Pengelola Zakat baik yang sudah ada maupun yangakan diadakan.Entah harus dimulai dari mana mengurus terabaikannya zakat selama ini. Kalauditelusuri ke belakang pada masa penjajahan, memang zakat tidak akan menjadisesuatu yang missal mengingat perbedaan kepentingan pemerintah HindiaBelanda. Bahkan menurut penelitian Aqib Sumito dalam karyanya, Politik IslamHindia Belanda, dana kas Masjid di sebuah daerah Jawa Timur, digunakan untukmerehab rumah seorang pejabat Hindia Belanda. Lantas bila diusut jauh lagikebelakang, juga masih ada tanda tanya besar, apakah zakat sudah menjadi bagiankeseharian dari budaya Indonesia dimasa kerajaan-kerajaan Islam?. Informasitentang sejarah zakat di Indonesia memang sangat minim. Tetapi bila di tinjau darisosial, berlangsungnya dakwah sedikit lebih banyak telah ditopang oleh sistemzakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang tumbuh dimasyarakat.Berbeda dengan perkembangan perbankan syariah, pertumbuhan lembagapengelola zakat (LPZ) pun berjalan seolah tanpa persiapan yang matang. Padatahun 1968, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), menggelar seminar zakat.Seusai seminar, Presiden mendukung pembentukan Lembaga Amil Zakatberdasarkan SK No. 07/Prin/1968. Berdasarkan SK itu, Guberbur DKI Jakarta,segera membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dengan SK GubernurGB/14/8/18/68 tahun 1973. Dari nama BAZ dirubah menjadi BAZIS, karena jugamenghimpun dana Infaq dan Shadaqah.Artinya jelas, tanpa pendidikan mengelola zakat, BAZ berjalan hanya berdasarkansurat keputusan saja. Maka hingga awal tahun 90-an, secara resmi bicara zakatadalah bicara BAZIS. Karena ditopang lebih serius oleh Pemda DKI, makaBAZIS DKI menjadi satu-satunya referensi perusahaan bermunculan Baitul Maal(BM) yang menghimpun dana ZIS karyawan setempat.Pada tahun 1990, DPR menyetujui rancangan UU tentang zakat yang kemudiantersahkan menjadi UU. Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.Artinya disahkannya UU itu, sedikit banyak tak lepas kaitannya dengan peran daneksistensi LPZ non-pemerintah. Dan memang dalam UU itu, keberadaan LPZnon-pemerintah diakui eksistensinya. Pada saat yang bersamaan, dengan kelahiranUU No. 38 tahun 1999, di masyarakat sendiri sudah terdengar kabar, bahwa akan
  • 15. lahir sebuah lembaga yang khusus berkiprah dalam penyiapan SDM LPZ. Makadi awal tahun 2000, lembaga bernama Institut Manajemen Zakat (IMZ) itu lahir.Dasar-dasar hukum pengelolaan zakat adalah :a) Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;b) Perundang-undangan RI Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atasUU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;c) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UUNomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;d) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan HajiNomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan Nasional NegaraRepublik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembentukan Undang-undang dasar1945. Untuk mewujudkan tujuan Nasional tersebut, perlu dilakukan upaya, antaralain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat. Zakat merupakansumber dana potensial. Agar zakat dapat dimanfaatkan bagi pembangunan Bangsadan ketahanan Negara, terutama dalam rangka mengentaskan kemiskinan danmenghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secaraprofesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat danpemerintah.B. Deskripsi DataPerdebatan mengenai UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakatmerupakan sesuatu hal yang menarik. Hal menarik inilah yang melatar belakangipenelitian ini. Setelah membaca UU No 38 Tahun 1999 ini tentang pengelolaanzakat tentu banyak persepsi masyarakat yang menyikapi tentang pengelolaanzakat ini terlebih lagi warga masyarakat Kelurahan Palmerah Jakarta Barat.Dalam hal ini, objek penelitiannya berasal dari kalangan masyarakat, yaitumasyarakat Kelurahan Palmerah Jakarta Barat. Mengingat bahwa masyarakatKelurahan Palmerah yang sangat rajin membayar zakat, dan nalar tentangkeagamaannya sangat tinggi, yang diimbangi akhlak dan moral yang baik, baikhal menerima, meresap, menyaring, dan memanfaatkan segala bentuk berita daninformasi yang didapat.Penjelasan UU No 23 Tahun 2011PrasetyoNaskah asli dapat diunduh dari http://www.djpp.kemenkumham.go.idPENJELASANATASUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
  • 16. NOMOR 23 TAHUN 2011TENTANGPENGELOLAAN ZAKATI. UMUMNegara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanyamasing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuaidengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untukmeningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangankemiskinan.Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelolasecara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan,kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkanefektivitas dan efisiensi pelayanan dalampengelolaan zakat.Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangankebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakatyang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan,pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil ZakatNasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi,dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintahnonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presidenmelalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugaspengelolaan zakat secara nasional.Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat(LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yangditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNASatas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yangtelah diaudit syariat dan keuangan.Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikanprinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untukusaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitasumat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah,dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak,sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat
  • 17. Islam dan dilakukan sesuai denganperuntukan yang diikrarkan oleh pemberi danharus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNASkabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah danHak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara.II. PASAL DEMI PASALPasal 1Cukup jelas.Pasal 2Huruf a.Cukup jelas.Huruf bYang dimaksud dengan asas “amanah” adalah pengelola zakat harus dapatdipercaya.Huruf cYang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah pengelolaan zakat dilakukanuntuk memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi mustahik.Huruf dYang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah pengelolaan zakat dalampendistribusiannya dilakukan secara adil.Huruf eYang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah dalam pengelolaan zakatterdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.Huruf fYang dimaksud dengan asas “terintegrasi” adalah pengelolaan zakat dilaksanakansecara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, danpendayagunaan zakat.Huruf gYang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah pengelolaan zakat dapatdipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.Pasal 3Cukup jelas.Pasal 4Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)
  • 18. Huruf aCukup jelas.Huruf bCukup jelasHuruf cCukup jelas.Huruf dCukup jelas.Huruf eCukup jelas.Huruf fCukup jelas.Huruf gCukup jelas.Huruf hCukup jelas.Huruf iYang dimaksud dengan “rikaz” adalah harta temuan.Ayat (3)Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha yang dimiliki umatIslam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma danyang berbadan hokum seperti perseroan terbatas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 5Cukup jelas.Pasal 6Cukup jelas.Pasal 7Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Yang dimaksud dengan “pihak terkait” antara lain kementerian, Badan UsahaMilik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 8Cukup jelas.Pasal 9
  • 19. Cukup jelas.Pasal 10Cukup jelas.Pasal 11Cukup jelas.Pasal 12Cukup jelas.Pasal 13Cukup jelas.Pasal 14Cukup jelas.Pasal 15Ayat (1)Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kotadapat menggunakan istilah baitul mal.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Cukup jelas.Pasal 16Ayat (1)Yang dimaksud “tempat lainnya” antara lain masjid dan majelis taklim.Ayat (2)Cukup jelas.Pasal 17Cukup jelas.Pasal 18Cukup jelas.Pasal 19Cukup jelas.Pasal 20
  • 20. Cukup jelas.Pasal 21Cukup jelas.Pasal 22Cukup jelas.Pasal 23Cukup jelas.Pasal 24Cukup jelas.Pasal 25Cukup jelas.Pasal 26Cukup jelas.Pasal 27Ayat (1)Yang dimaksud dengan “usaha produktif” adalah usaha yang mampumeningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas umat” adalah peningkatan sumberdaya manusia.Ayat (2)Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan,pendidikan, dan kesehatan.Ayat (3)Cukup jelas.Pasal 28Cukup jelas.Pasal 29Cukup jelas.Pasal 30Cukup jelas.Pasal 31Cukup jelas.Pasal 32Cukup jelas.
  • 21. Pasal 33Cukup jelas.Pasal 34Cukup jelas.Pasal 35Cukup jelas.Pasal 36Cukup jelas.Pasal 37Cukup jelas.Pasal 38Cukup jelas.Pasal 39Cukup jelas.Pasal 40Cukup jelas.Pasal 41Cukup jelas.Pasal 42Cukup jelas.Pasal 43Cukup jelas.Pasal 44Cukup jelas.Pasal 45Cukup jelas.Pasal 46Cukup jelas.Pasal 47Cukup jelas.
  • 22. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR5255 Mobile Version Top

×