Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan

  • 22,797 views
Uploaded on

pemda dan pemdes

pemda dan pemdes

More in: Law
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
22,797
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
66
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. MAKALAH HUKUM PEMDA PEMDES “PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH” O L E H Nama : Muhammad Fahri NIM : D1A 212 318 UNIVERSITAS MATARAM FAKULTAS HUKUM 2013
  • 2. ii Kata Pengantar Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan atas Rahmat, Taufik, dan Karunia Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Makalah Hukum PEMDA PEMDES ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Shalawat salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dosen pembimbing mata kuliah Hukum PEMDA PEMDES yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan makalah Hukum PEMDA PEMDES ini, dan ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang turut membantu hingga terselesaikannya makalah ini dengan baik. Mudah-mudahan para pembaca dapat mengambil hikmah atau manfaat dari makalah Hukum PEMDA PEMDES ini dan dapat menambah wawasan para pembaca Penulis sadar bahwa dalam makalah Hukum PEMDA PEMDES ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran anda, untuk sempurnya penulisan-penulisan selanjutnya. Demikian semoga makalah Hukum PEMDA PEMDES ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Wassalamualaikum Wr. Wb Mataram, 10 Oktober 2013
  • 3. iii Daftar Isi Cover........................................................................................................................ i Kata Pengantar ........................................................................................................ ii Daftar Isi.................................................................................................................iii BAB I PENDAHULUAN...................................................................................... 1 1. Latar Belakang ......................................................................................... 1 2. Rumusan Masalah .................................................................................... 2 3. Tujuan....................................................................................................... 2 BAB II PEMBAHASAN ........................................................................................ 3 Pemerintahan Daerah .......................................................................................... 3 Otonomi Daerah.................................................................................................. 4 Asas – Asas Penyelenggaraan Daerah ................................................................ 5 1. Asas Dekosentrasi................................................................................. 5 2. AsasDesentralisasi ................................................................................ 7 3. Asas Medebewind (Tugas Pembantuan)............................................. 10 Hubungan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ................... 12 Pengawasan Pemerintahan Pusat terhadap Jalannya Pemerintahan Daerah..... 14 Penerapan Asas-asas Pemerintahandi Daerah................................................... 15 BAB III PENUTUP .............................................................................................. 25 Kesimpulan ....................................................................................................... 25 Saran.................................................................................................................. 25 Daftar Pustaka....................................................................................................... 26
  • 4. 1 BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Di dalam Pencantuman tentang Pemerintahan Daerah yang di atur dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal itu dilakukan setelah belajar dari praktik ketatanegaraan pada era sebelumnya yang cenderung memgunakan system pemerintahan yang sentralistik, adanya penyeragaman system pemerintahan seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, serta mengabaikan kepentingan daerah. Akibatnya kebijakan yang cenderung sentralistis tersebut menjadikan Pemerintah Pusat sangat dominan dalam mengatur dan mengendalikan daerah sehingga daerah diperlakukan sebagai objek, bukan sebagai subjek yang mengatur dan mengurus daerannya sendiri sesuai dengan potensi dan kondisi objektif yang dimiliki oleh daerah tersebut. Di dalam perubahan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar hukum pelaksanaan otonom daerah yang dalam era reformasi menjadi salah satu dari agenda nasional sebagai penerapan ketentuan berasama. Melalui permaparan makalah ini diharapkan memicu pemikiran-pemikiran kita mengenai hubungan dan kewenangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
  • 5. 2 2. Rumusan Masalah 1. Apa pengertian Pemerintahan Daerah 2. Apa pengertian otonomi Daerah? 3. Apa Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah? - Asas Dekosentrasi - Asas Desentralisasi - Asas Tugas Pembantuan 4. Bagaimana hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah? 5. Bagaimana Pengawasan Pemerintahan Pusat terhadap Jalannya Pemerintahan Daerah? 6. Bagaimana penerapan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan didaerah? 7. Bagaimana Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah? 8. Apa permasalahan atau kendala dalam penerapan asas- asas tersebut? 3. Tujuan 1. Mengetahui pengertian Pemerintahan Daerah 2. Mengetahui pengertian otonomi Daerah? 3. Mengetahui Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah? - Asas Dekosentrasi - Asas Desentralisasi - Asas Tugas Pembantuan 4. Menganalisa hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah? 5. Mengetahui Pengawasan Pemerintahan Pusat terhadap Jalannya Pemerintahan Daerah? 6. Bagaimana penerapan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan didaerah? 7. Bagaimana Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah?
  • 6. 3 BAB II PEMBAHASAN Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintahan pusat di jalankan oleh presiden, seperti yang di atur dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi ”presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD”. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden di Bantu oleh wakil presiden, menteri- menteri, dan kepala lembaga pemerintahan nondepartemen.Kesemua tingkatan tersebut kemudian di sebut pemerintah pusat atau pemerintah. Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut : “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas,maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari: - Unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat; - Unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat; - Unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan;
  • 7. 4 - Unsur pendukung tugas Kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah; serta - Unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah. Otonomi Daerah Pengertian “otonomi” secara bahasa adalah “berdiri sendiri” atau “dengan pemerintahan sendiri”.Sedangkan “daerah” adalah suatu “wilayah” atau “lingkungan pemerintah”. Dengan demikian pengertian secara istilah “otonomi daerah” adalah “wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku” Pengertian yang lebih luas lagi adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya. Otonomi daerah sesungguhnya bukanlah hal yang baru di Indonesia.Sampai saat ini Indonesia sudah beberapa kali merubah peraturan perundang – undangan tentang pemerintahan daerah yang menandakan bagaimana otonomi daerah di Indonesia berjalan secara dinamis.Semenjak awal kemerdekaan samapi sekarang telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan Otonomi Daerah.UU 1/1945 menganut sistem otonomi daerah rumah tangga formil.UU 22/1948 memberikan hak otonomi dan medebewind yang seluas-luasnya kepada Daerah.Selanjutnya UU 1/1957 menganut sistem otonomi ril yang seluas-luasnya.Kemudian UU 5/1974 menganut prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung.UU 22/1999 menganut prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.Sedangkan saat ini di bawah UU 32/2004 dianut prinsip otonomi seluas – luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pun banyak dikatakan sebagai otonomi daerah setengah hati, masih banyak kekurangan yang mewarnai
  • 8. 5 pelaksanaan otonomi daerah seperti kurangnya koordinasi pusat dan daerah serta masalah – masalah lain yang kemudian berdampak terhadap masyarakat itu sendiri. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan Pemerintah.Keinginan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik melalui otonomi daerah memang bukanlah hal yang mudah, masih banyak hal yang perlu diperhatikan untuk dapat menciptakan otonomi daerah yang maksimal demi menciptakan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah yang lebih baik.Inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran penulis untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada mengenai otonomi daerah sehingga nantinya menjadi bahan pemikiran bersama guna mewujudkan suatu pemerintahan yang baik sesuai dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik. Asas – Asas Penyelenggaraan Daerah 1. Asas Dekosentrasi Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.1 Dari pengertian dekonsentrasi diatas ada juga beberapa pendapat lainnya yaitu sbb: Amran muslim mengemukakan dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada pejabat – pejabat bawahan dalam lingkungan administrasi sentral,yang menjalankan pemerintahan atas nama pemerintahan pusat, seperti Gubenur, Walikota, Bupati, Camat. Bagir Manan menyatakan bahwa dekonsentrasi sama sekali tidak mengandung arti bahwa dekonsentrasi adalah sesuatu yang kurang perlu 1 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  • 9. 6 atau tidak penting. Dekonsentrasi adalah mekanisme untuk menyelenggarakan urusan pusat didaerah Ciri –ciri dari asas ini adalah sebgai berikut: a. Bentuk pemencaran adalah pelimpahan b. Pemencaran terjadi kepada pejabat sendiri (perseorangan) c. Yang dipencar ( bukan urusan pemerintah) tetapi wewenang untuk melaksanakan sesuatu. d. Yang dilimpahkan tidak menjadi urusan rumah tangga sendiri. Pengaturan dan penyelenggaraan asas dekonsentrasi serta yang berkaitan dengan pembentukan daerah administrasi atau wilayah pemerintah administrasi yang harus diperhatikan, antara lain: 1. Kehadiran wilayah pemerintahan administratif jangan sampai menggeser satuan pemerintahan otonom yang merupakan salah satu sendi sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945. 2. Kehadiran wilayah pemerintahan administratif jangan sampai menimbulkan dualisme penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah. 3. Kehadiran wilayah administratif jangan sampai menimbulkan kesimpangsiuran wewenang, tugas, dan tanggung jawab dengan satuan pemerintahan otonom yang akan mempengaruhi fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada kepala daerah otonom menurut asas desentralisasi ini merupakan salah satu yang membedakan antara asas desentralisasi dengan asas dekonsentrasi. Menurut asas dekonsentrasi maka segala urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pejabatnya didaerah tetap menjadi tanggung jawab daeri pemerintah pusat yang meliputi : - Kebijaksanaan - Perencanaan - Pembiyaan - Perangkat pelaksanaan.
  • 10. 7 Keuntungan dari Asas Dekosentrasi - Mengurangi keluhan-keluhan daerah - Membantu pemerintah dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan melalui aliran informasi yang intensif yang disampaikan dari daerah ke pusat - Memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara Pemerintah dengan yang diperintah/rakyat Latar belakang diadakannya sistem dekosentrasi adalah bahwa tidak semua urusan Pemerintahan Pusat dapat diserahkan kepada Pemerintahan Daerah menurut asas Desentralisasi2 2. AsasDesentralisasi Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.3 Ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan Pemerintah Pusat. Dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkan kepada Daerah. Pemerintah Pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan. Menurut Smith desentralisasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: a. Penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. b. Fungsi yang diserahkan dapat dirinci, atau merupakan fungsi yang tersisa (residual functions). c. Penerima wewenang adalah daerah otonom. 2 Kansil Drs. 2008. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafida hlm 4 3 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  • 11. 8 d. Penyerahan wewenang berarti wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan, wewenang mengatur dan mengurus kepentingan yang bersifat local. e. Wewenang mengatur adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang berlaku umum dan bersifat abstrak. f. Wewenang mengurus adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang bersifat individual dan konkrit. Adapun Tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijaksanaan yaitu: tujuan politik dan tujuan administratif. a. Tujuan politik akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat lokal dan secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan politik secara nasional untuk mencapai terwujudnya civil society. b. Tujuan administratif akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagi unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis yang dalam hal ini terkait dalam pelayanan publik. Sejalan dengan pendapat tersebut, ide desentralisasi yang terwujud dalam konsep otonomi daerah sangat terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dalam desentralisasi terdapat 3 (tiga) dimensi utama, yaitu: 1. Dimensi ekonomi, rakyat memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga mereka secara relatif melepaskan ketergantungannya terhadap bentuk-bentuk intervensi pemerintah, termasuk didalamnya mengembangkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Dalam konteks ini, eksploitasi sumber daya dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas, dilakukan oleh masyarakat lokal; 2. Dimensi politik, yakni berdayanya masyarakat secara politik, yaitu ketergantungan organisasi-organisasi rakyat dari pemerintah;
  • 12. 9 3. Dimensi psikologis, yakni perasaan individu yang terakumulasi menjadi perasaan kolektif (bersama) bahwa kebebasan menentukan nasib sendiri menjadi sebuah keniscayaan demokrasi. Tidak ada perasaan bahwa “orang pusat” lebih hebat dari “orang daerah” dan sebaliknya. Di dalam desentralisasi pemencaran berarti pelimpahan,penyerahan kerja lain yang menganduk gerak jauh dari tempat asal( pusat). Kemudian yang membedakan antra desentralisasi dengan dekonsentrasi adalah bahwa desentralisasi terdapat : a. Bentuk pemencaran adalah pelimpahan; b. Pemencaran terjadi kepada daerah ( bukan perorangan) c. Yang dipemencarkan adalah urusan pemerintah; d. Urusan pemerrintah yang dipancarkan menjadi urusan rumah tangga daerah sendiri. Sehingganya dalam hal ini inisiatif pemerintahan diserahkan kepada daerah otonom, yang meliputi : 1. Kebijaksanaan; 2. Perencanaan; 3. Pelaksanaan; 4. Pembiayaan; 5. Perangkat pelaksanaan.4 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tampak bahwa tujuan yang akan diwujudkan dengan dianutnya konsep desentralisasi adalah agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan (concentration of power) pada satu pihak saja, yakni Pemerintah Pusat. Dan dengan desentralisasi diharapkan terjadi distribusi kekuasaan (distribution of power) maupun transfer kekuasaan (transfer of power) dan terciptannya pelayanan masyarakat (public 4 Kansil Drs. 2008. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafida hlm 3
  • 13. 10 services) yang efektif, efisien dan ekonomis serta terwujudnya pemerintahan yang demokratis (democratic government) sebagai model pemerintahan modern serta menghindari lahirnya pemerintahan sentralistik yang sebenarnya sudah tidak populer. Pemerintahan sentralistik menjadi tidak popular karena tidak mampu memahami dan menterjemahkan secara cepat dan tepat nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di daerah, serta kurangnya pemahaman terhadap sentiment lokal.Salah satu alasan karena warga masyarakat merasa lebih aman dan tentram dengan badan pemerintah lokal yang lebih mengetahui keinginan, aspirasi dan kepentingan masyarakat daerah, serta lebih baik secara fisik dan juga secara psikologis. 3. Asas Medebewind (Tugas Pembantuan) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.5 Tugas pembantuan (medebewind) pada hakikatnya adalah pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat/pemerintah daerah atasannya, maka sumber pembiayaannya berasal dari level pemerintahan yang menugaskan. Untuk itu, sumber biayanya bisa berasal dari APBN atau APBD pemerintah daerah yang menugaskannya.Kewenangan yang diberikan kepada daerah adalah kewenangan yang bersifat mengurus, sedangkan kewenangan mengaturnya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat/pemerintah atasannya. Hubungan Otonomi dan Tugas Pembantuan • Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan • Tugas pembantuan terkandung unsur otonomi (walaupun terbatas pada cara melaksanakannya) 5 PP. No. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
  • 14. 11 • Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, mengandung unsur “penyerahan” (overdragen) bukan “penugasan” (opdragen). • Otonomi adalah penyerahan penuh, sedangkan tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh Daerah otonom dapat diserahi untuk menjalankan tugas-tugas atau asas medebewind, tugas pembantuan atau medebewind dalam hal ini tugas pembantuan dalam pemerintahan, ialah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan-peraturan perundangan m bukan saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah local yang mengurus rumah tangganya sendiri tingkat atasnya. Menurut Mr. Tresna, sebenarnya asas medebewind itu termasuk itu termasuk dalam asas desentralisasi dan menurutnya desentralisasi itu mempunyai dua wajah yaitu : 1. Otonomi 2. Medebewind atau disebut Zelfbestuur. Dengan pengertian otonomi adalah bebas bertindak, dan bukan diperintah dari atas, melainkan semata-mata atas kehendak dan inisiatif sendiri, guna kepentingan daerah itu sendiri. Sedangkan pengertian medebewind atau tudas pembantuan adalah disebut sebagai wajah kedua dari desentralisasi adalah bahwa penyelenggaraan kepentingan atau urusan tersebut sebenarnya oleh pemerintah pusat tetapi daerah otonom diikutsertakan.Pemberian urusan tugas pembantuan yang dimaksudkan disertai dengan pembiayaanya hal tersebut tercantum dalam pasal 12 Undang-undang No.5 Tahun 1974.
  • 15. 12 Dasar pertimbangan perlunya asas tugas pembantuan :  Keterbatasan kemampuan pemerintah Pusat atau Daerah yang lebih tinggi dalam hal yang berhubungan dengan perangkat atau sumber daya menusia maupun biaya  Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan  Sifat urusan yang dilaksanakan Hubungan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah6 a. Prinsip pelaksanaan Otonomi daerah Untuk memahami bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan pemrintah daerah, Sebaiknya kita mempelajari Garis-Garis Besar Haluan Negara, mengenai aparatur pemerintah.Didalam GBHN tahun 1987 misalnya, ditegaskan prinsip-prinsip pokok pelaksanan otonomi daerah sebagai berikut. Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan terbesar diseluruh pelosok negara dan dalam rangka membina kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah dikembangkan atas dasar keutuhan negara kesatuan dan diarah kan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawabyang dapat menjamin perkembangan dan pembangunandaerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi. Prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan otonomi daerah itu mengandungintisari yang dapat dipakai sebagaipedoman pelaksanaan otonomi daerah. b. Prinsip Otonomi Nyata dan Bertanggung Jawab Prinsip otonomi yang berarti pemberian otonomi kepada daerah hendaknya berdasarkan pertimbangan, perhitungan tindakan, 6 Kansil Drs. 2008. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafida hlm 8-9
  • 16. 13 dankebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin bahwa daerah yang bersangkutannyata-nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab berarti bahwa pemberian otonomi daerah itu benar-benar sesuai dengan tujuannya, yaitu: 1) Lancar dan teraturnya pembangunan diseluruh wilayah negara; 2) Sesuai atau tidaknya pembangunan dengan pengarahan yang telah diberikan; 3) Sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa; 4) Terjaminnya keserasian hubunganantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan 5) Terjaminnya pembangunan dan perkembangan daerah. c. Tujuan Pemberian Otonomi Tujuan pemberian otonomi kepada daerah kepada pembangunan, yaitu pembangunan dalam arti luas, yang meliputi semua segi kehidupan dan penghidupan.Dengan demikian, otonomi daerahlebih condong merupakan kewajiban daripada hak.Hal ini berarti bahwa daerah berkewajiban melancarkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, baik materiil maupun spiritual. d. Pengarahan-Pengarahan Pengarahan-pengarahan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab ialah bahwa: 1. otonomi daerah harus sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa; 2. keserasian hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan harus terjamin; serta 3. perkembangan dan pembangunan daerah harus terjamin.
  • 17. 14 e. Pemberian Otonomi kepada Daerah Dilakukan Bersama-sama dengan Dekonsentrasi Asas dekonsentrasi dan asas desntralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sama pentingnya. Apakah suatu urusan pemerintahan di daerah akan tetap diselenggarakan oleh perangkat Pemerintah Pusat(atas dasar dekonsentrasi) atau diserahkan kepada daerah sehingga menjadi urusan otonomi pada daya guna dan hasil guna penyelenggaraan urusan pemerintahan itu. Karena negara kita adalah negara kesatuan, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan usaha-usaha serta kegiatan-kegiatan apa pun dalam rangka kenegaraan harus tetap dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan Pemerintahan Pusat terhadap Jalannya Pemerintahan Daerah7 Fungsi pengawasan itu penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintahan dan rencana pembangunan pada umumnya. Dalam organisasi pemerintahan, pengawasan adalah suatu untuk menjamin: a. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Pusat b. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna Pengawasan Pemerintahan Pusat terhadap Pemerintahan Daerah meliputi a. Pengawasan umum b. Pengawasan preventif, dan c. Pengawasan represif Pengawasan umum adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintahan Pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh Pemerintahan Pusat kepada Pemerintahan Daerah. Pengawasan umum meliputi: 7 Kansil Drs. 2008. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafida hlm 12-14
  • 18. 15 a. Bidang Pemerintahan b. Bidang Kepegawaian c. Bidang Keuangan dan Peralatan d. Bidang Pembangunan e. Bidang Perumahan daerah f. Bidang Yayasan dan lain-lain yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Pengawasan umum itu dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan sebagai mana mestinya.Yang melakukan pengawasan umum adalah Menteri Dalam Negeri dan Kepala Wilayah. Pengawasan preventif mengharuskan setiap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu berlaku sesudah mendapatkan pengesahan dari: a. Menteri Dalam Negeri, bagi peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I b. Gubernur kepala daerah, bagi peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Pengawasan reprensif menyangkut penangguhan atau pembatalan peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundangan yang tingkatnya lebih tinggi.Pengawasan Repsesif dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap semua peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Penerapan Asas-asas Pemerintahandi Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, telah menetapkan beberapa asas penyelenggaraan Negara yang bersih tersebut. Asas umum penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 meliputi: 1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
  • 19. 16 2. Asas tertib penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. 3. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. 4. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara. 5. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Asas-asas dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 selain menerapkan asas-asas diatas juga menambahkan tiga asas lagi yaitu kepentingan umum, asas efektif, dan asas efisien. Selain itu juga terdapat asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan medebewind atau tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah terdapat asas-asas yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan tersebut antara lain: Asas desentralisasi yaitu penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Asas dekonsentrasi yaitu asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Asas medebewind atau tugas pembantuan yaitu asas yang menyatakan turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang member tugas. Ketiga asas yang telah diterapkan kepada pemerintahan daerah seharusnya memberikan dampak positif dengan tujuan untuk membentuk suatu pemerintahan
  • 20. 17 yang baik (good governance). Namun, dalam implementasinya asas ini masih banyak mengalami penyimpangan. Dimensi tersebut sekaligus menunjukkan konsepsi dan arah kebijakani yang diinginkan policy maker. Dimensi pertama sebagaimana tercermin dalam UU No 32/2004 menitik-beratkan pada apa yang sering disebut sebagai desentralisasi administratif (administrative decentralization). Desentralisasi administratif ini dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggungjawab dan sumber daya keuangan sebagai upaya menyediakan pelayanan umum kepada berbagai level pemerintah. Delegasi tanggung-jawab ini meliputi kegiatan perencanaan, pendanaan dan pengelolaan berbagai pelayanan umum dari pemerintah pusat dan lembaga pelaksananya kepada berbagai unit pemerintah di berbagai level (regional authorities). Pelaksanaan desentralisasi administratif didasarkan pada sebuah argumentasi bahwa pengelolaan oleh unit-unit pelayanan publik akan lebih efektif jika diserahkan kepada unit yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Asumsinya, semakin dekat hubungan antara pemerintah (region) dengan masyarakat, semakin bisa dipahami kebutuhan masyarakat akan suatu pelayanan. Dengan kata lain, desentralisasi administratif dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas pelayanan umum. Dimensi ini sebagaimana telah disebutkan diatas dalam konsep asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia sangat menekankan pada kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara otonom untuk memenuhi permintaan layanan (services demand) dari masyarakat Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan hirarki dan pengawasan fungional. Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi.Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara
  • 21. 18 fungsional baik oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri) Menurut Bagir Manan sebagaiman dikutip oleh Hanif Nurcholis,menjelaskan bahwa hubungan antara pemeritah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam system pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah,bukan untuk ”mengekang” dan ”membatasi”. Sedangkan Pengendalian berasal dari kata kendali, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan,memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menujuh arah yang benar. Produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui, sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada obyek yang dikendalikan. Menurut Siagian : pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruhkegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaanyang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telahditetapkan sebelumnya”. Soekarno.K, mendefinisikan : pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yangharus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan denganrencana”. Pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut definisi tersebut tidak disajikan tujuan proses pengamatan, melainkan tujuan akhir dari pengawasan itu sendiri, yaitu untuk mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Artinya pengawasan dilakukan atas pelaksanaan rencana kegiatan. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, menurut PP Nomor 79 Tahun 2005, terdiri atas pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di
  • 22. 19 daerah, pengawasan terhadap produk hukum daerah, serta pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi; dan kabupaten/kota; dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Pengawasan terhadap produk hukum daerah adalah pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, yang dilakukan oleh menteri. Sedangkan pengawasan DPRD tidak dijelaskan secara tegas dalam PP 79 Tahun 2005, hanya disebutkan DPRD sesuai dengan fungsinya dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai definisi/pengertian pengawasan, baik yang dikemukakan para sarjana, maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, pada dasar saling melengkapi. Karena hakekat dari pengawasan adalah untuk menjamin agar suatu kegiatan dan pekerjaan terlaksana, atau terselenggara sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun dalam penelitian ini pendekatan pengertian pengawasan yang dipakai adalah pengertian yuridis formal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan diorientasikan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah selain dilakukan secara internal oleh lembaga pengawasan internal, juga dilakukan secara ekternal oleh lembaga pengawasan eksternal seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pengawasan oleh lembaga pengawasan eksternal dilakukan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara, sementara pengawasan oleh lembaga pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap administrasi umum pemerintahan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan.
  • 23. 20 Pengawasan ditinjau dari ”jenisnya”, terdiri atas ”pengawasanpreventif”, dan ”pengawasan represif”. Arti harafiah pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada kesalahan. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah agar pemerintah daerah tidak mengambil kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam pengertian yang lebih operasional, yang dimaksud dengan pengawasan preventif adalah pengawasan terhadap pemerintahan daerah agar pemerintah tidak menetapkan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau peraturan perundang- undangan lainnya. Pengawasan ”represif”, yaitu pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah baik berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan DPRD, maupun keputusan pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan atau peraturan perundang-undangan lainnya. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat luas yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kepatutan atau kebiasaan yang berlaku disuatu tempat seperti norma agama, adat istiadat, budaya dan susila, serta hal-hal yang membebani dan menimbulkan biaya ekonomi tinggi.8 Pengawasan ditinjau dari ”ruang lingkupnya” terdiri dari ”pengawasan intern”, dan ”pengawasan ekstern”. Pengawasan ”intern” adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pengawasan intern lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah daerah yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan 8 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah (edisi revisi), Grasindo, Jakarta, 2007, hal. 313
  • 24. 21 fungsional, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi, Inspektorat Jendral, Inspektorat Propinsi, Kabupaten/Kota. Pengawasan intern dilakukan oleh pejabat yang mempunyai hubungan atau kaitan erat dari segi pekerjaan (hirarki) disebut dengan pengawasan dalam organisasi itu sendiri (control intern). Pengawasan dalam bentuk internal dapat diimplikasikan secara luas, dimana tidak hanya dilakukan dalam hubungan dinas secara langsung dari segi organisasi atau suatu instansi, tetapi juga diartikan sebagai pengawasan umum tingkat eksekutif. Pengawasan internal dapat dibedakan dalam a. Pengawasan dalam arti sempit; dan b. Pengawasan intern dalam arti luas. Pengawasan intern dalam arti sempit, menuurut H. Bohari diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dimana pejabat yang diawasi itu dengan aparat pengawas sama-sama bernaung dalam pimpinan seorang Menteri/Ketua Lembaga Negara. Lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada tingkat pusat adalah Inspektorat Jendral Departemen. Menurut Permendagri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi : 1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional; 2. Pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal. Sedangkan Pengawasan ”intern dalam arti luas” pada hakekatnya sama dengan pengawasan dalam arti sempit. Perbedaannya hanya terletak pada tidak adanya korelasi langsung antara pengawas dengan pejabat yang diawasi, artinya pengawas yang melakukan pengawasan tidak bernaungan dalam satu departemen/lembaga negara, tetapi masih dalam satu kelompok eksekutif.
  • 25. 22 Aparat yang melakukan pengawasan dalam arti luas seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Pembangunan (Irjenbang). Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi : 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; 2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; 3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas bpkp; 4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan; 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. Sedangkan “pengawasan ekstern”, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh satuan unit pengawasan yang berada diluar organisasi yang diawasi, dan tidak mempunyai hubungan kedinasan. Pengawasan ekstern ini menurut UUD Negara Republik Indonesia 1945 adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pengawasan ekstern selain dilakukan oleh BPK, juga dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/D), dan masyarakat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan badan pengawas tertinggi dalam hal keuangan Negara, sebagaimana diatur dalam Bab VIIIA Pasal 23E s/d Pasal 23F UUD Negara Republik Indonesia 1945. Kedudukan Badan Pemeriksaan Keuangan diatur lebih lanjut dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Menurut ketentuan Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2006,
  • 26. 23 BPK merupakan satu lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara. BPK sesuai fungsinya memeriksa, menguji, dan menilai penggunaan keuangan APBD, apakah APBD digunakan sesuai dengan tujuan penganggarannya atau tidak. BPK melakukan pengawasan penggunaan APBD dalam tahun berjalan. Hasil pemeriksaan BPK dilaporkan kepada DPR untuk pengelolaan keuangan negara, dan kepada DPRD untuk pengelolaan keuangan daerah. Dilihat dari tugas dan fungsinya, maka antara BPK dan BPKP hampir tidak ada perbedaannya, yakni sama-sama melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan tugas yang demikian maka terkesan bahwa tugas dan fungsi BPK sama dengan tugas dan fungsi Sementara pengawasan DPRD dikenal dengan pengawasan politik, yakni pengawasan terhadap pemerintah/daerah sesuai dengan tugas, wewenang, dan haknya. Pengawasan DPR dilakukan melalui dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, dan pembentukan panitia kerja sebagaimana diatur dalam tata tertib dan peraturan perundang-undangan. DPR melaksanakan pengawaasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah; pelaksanaan kerjasama internasional daerah. DPRD melakukan pengawasan melalui pemandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna; rapat pembahasan dalam sidang komisi; rapat pembahasan dalam panitia-panitia yang dibentuk berdasarkan tata tertib DPRD; rapat dengar pendapat pemerintah daerah dan pihak-pihak lain yang diperlukan; kunjungan kerja. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dikenal dengan “pengawasan masyarakat” (Wasmas). Pengawasan Masyarakat diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari, korupsi, kolusi serta nepotisme. Keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan
  • 27. 24 pemerintahan/pemerintahan daerah dilakukan melalui pengaduan atas dugaan terjadinya penyimpang atau penyalahgunaankewenangan pemerintahan. Pengawasan masyarakat tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
  • 28. 25 BAB III PENUTUP Kesimpulan Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah lainnya. Didalam uu no 32 tahun 2004 yang dimaksud dari desentralisasi penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Sedangkan Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.Serta ugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Saran Dengan adanya penerapan dari asas ini Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saling dengan dengan memperhatikan prinsip dasar demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • 29. 26 Daftar Pustaka http://dianputriwan.wordpress.com/2012/10/31/makalah-asas-asas-pemerintahan- daerah/ http://mohamad-ilmu.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-asas-asas- pemerintahan.html http://makalahdaze.blogspot.com/ http://dianchocho.blogspot.com/2013/04/pengertian-fungsi-dan-asas- pemerintahan.html Kansil Drs. 2008. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafida. Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah (edisi revisi), Grasindo, Jakarta, 2007.