Your SlideShare is downloading. ×
713 makalah ketentuan pidana suhariyono ar
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

713 makalah ketentuan pidana suhariyono ar

1,265
views

Published on

HUKUM

HUKUM


0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,265
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. KETENTUAN PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA SUHARIYONO AR
  • 2. SISTEMATIKA MATERI• Pendahuluan• Pidana, Pemidanaan, dan Tindak Pidana• Ketentuan Pidana dalam UU Nomor 10 Tahun 2004• Pola dan Pembobotan Penentuan Pidana• Kasus-Kasus• Penutup
  • 3. LINGKUP• Pembahasan dibatasi pada bagaimana pembentuk undang-undang menentukan politik kriminal/kebijakan penentuan pidana (criminal policy) yang meliputi kebijakan kriminalisasi dan kebijakan bobot besaran penentuan pidananya serta penentuan jenis pidananya.• Bobot besaran dan jenis pidana yang ditentukan dalam suatu undang-undang dapat dijadikan patokan bagi hakim untuk memutus dengan melihat maksimum atau minimum pidana yang diancamkan
  • 4. KEPENTINGAN (sbg. pedoman) individu masyarakat pemerintah negara
  • 5. POLA• KLASIFIKASI POLA PIDANA (PENJARA, KURUNGAN, DENDA)• KLASIFIKASI YANG BERAT SAMPAI TERINGAN JARAK KUALIFIKASI
  • 6. Pidana, Pemidanaan, dan Tindak Pidana• Pidana = hukuman/derita/nestapa karena melanggar delik• Pemidanaan = penghukuman (proses/tujuan/pedoman)• Tindak pidana = perbuatanmelakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. (strafbaar feit /toerekeningsvatbaar)
  • 7. Perlunya Pidana?• Jan Remmelink mengatakan bahwa “kita harus mengakui bahwa kadar keseriusan pelaku, sifat perilaku yang merugikan atau membahayakan, termasuk situasi kondisi yang meliputi perbuatan tersebut, memaksa kita menarik kesimpulan bahwa sistem-sistem sanksi lainnya (perdata dan administratif, penulis), demi alasan teknis murni, kurang bermanfaat untuk menanggulangi atau mencegah dilakukannya tindakan kriminal”• Namun demikian, Remmelink mengingatkan bahwa “pidana adalah dan akan tetap harus dipandang sebagai ultimum remedium.
  • 8. Tujuan PemidanaanTujuan pemidanaan yang dikembangkan oleh pembentukRUU KUHP tampaknya merupakan gabungan dari teoritujuan itu sendiri yakni pencegahan umum (generalepreventie) terutama teori pencegahan umum secarapsikologis (psychologische dwang) dan pencegahankhusus (speciale preventie) yang mempunyai tujuan agarpenjahat tidak mengulangi perbuatannya.Pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan dirisupaya jangan berbuat seperti itu lagi karena pelakumerasakan bahwa pidana merupakan penderitaansehingga pidana itu berfungsi mendidik danmemperbaiki.
  • 9. UU Nomor 10/2004• Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.• Buku I KUHP berlaku untuk ketentuan pidana.• Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.• Harus mengacu, kecuali tindak pidana khusus.
  • 10. Macam UU– undang-undang hukum pidana (seperti KUHP/UU Korupsi)– undang-undang hukum perdata (KUHPerdata);– undang-undang hukum administrasi (mengatur perizinan/- kepegawaian);– undang-undang organik (pembentukan institusi dan susunan organisasinya);– undang-undang pengesahan (ratifikasi);– undang-undang penetapan (APBN);– undang-undang arahan atau pedoman (UU Tata Ruang);– undang-undang campuran (administratif, keperdataan, arahan, dan/atau organik yang di dalamnya mengatur ketentuan pidana)
  • 11. Pola dan Bobot Bobot Delik Jenis Pidana KeteranganSangat ringan Denda - perumusan tunggal - denda ringan (kategori I dan II) - penjara di bawah 1 tahunBerat Penjara atau Denda - perumusan alternatif - penjara berkisar 1 – 7 tahun - denda lebih berat (kategori III – IV)Sangat serius - penjara saja - perumusan tunggal - penjara seumur atau alternatif hidup - dapat - mati dikumulasikan dengan pidana denda (pemberatan)
  • 12. Pola Berat dan Ringan Pidana Penjara Pola Minimum Pola Maksimum Umum Khusus Umum KhususKUHP 1 hari - 15/20 Bervariasi tahun sesuai de- ngan deliknyaRUU KUHP 1 hari Bervariasi 15/20 Bervariasi antara 1 – 5 tahun sesuai tahun dengan deliknya
  • 13. Pola Minimum Khusus Bobot Delik Ancaman Maksimum Ancaman MinimumBerat 4 – 7 tahun 1 tahunSangat Serius 7 – 10 tahun 2 tahun 12 – 15 tahuni 3 tahun 20 tahun/seumur 5 tahun hidup/ mati
  • 14. Pola dan Jenis– pidana penjara tunggal tanpa pidana denda (tindak pidana serius/sangat berat);– pidana penjara dan pidana denda sebagai kumulatif pemberatan (berat);– pidana denda sebagai alternatif pidana penjara (ringan);– pidana denda tunggal (sangat ringan);– pola pidana denda peraturan daerah (sangat ringan dan bersifat pelanggaran);– pola pidana denda untuk korporasi (hanya denda dan biasanya pemberatan);– pola pidana denda untuk anak (bisa juga untuk lansia);– pola pidana denda undang-undang di luar KUHP (pelanggaran administratif yang dikriminalisasi yang pidananya relatif sangat ringan);– pola pidana untuk kejahatan tanpa korban (ringan dan dimaksudkan sebagai pencegahan umum serta rehabilitatif).
  • 15. Kasus-Kasus• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana• Kriminalisas atau Alasan Lex Specialis (UU Fidusia, Kewarganegaraan, Penataan Ruang, dll)• Rumusan rapel dan Rumusan “dan/atau” (UU ITE)
  • 16. SEKIAN DAN TERIMA KASIH(SELAMAT BERPUASA)