Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

on

  • 402 views

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Statistics

Views

Total Views
402
Views on SlideShare
402
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
19
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Presentation Transcript

    • Kelompok 2 •Andrawan Erlang •Erica Nursanti •Haekal Dwiputera •Henokh Rostiyanti •Idecia Amely •Khofifah Fauzia A. •Mishael Stefan •Salwa Ghufrani X MIA 6 SMAN 1 BEKASI Tahun Ajaran 2013/2014
    • Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pemerintah pusat adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
    • PEMERINTAHAN PUSAT
    • PRESIDEN Presiden Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. • • • • • • • Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden antara lain: Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa) Menetapkan Peraturan Pemerintah Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
    • • MPR Tugas dan wewenang MPR yang di atur dalam Pasal 3 dan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945. 1.Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; 2.Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; 3.Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar; 4.Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; 5.Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
    • Struktur dan Fungsi MPR Struktur MPR di bentuk berdasarkan pemilihan langsung legislatif yang juga secara bersamaan dalam penetapan anggota DPR. Berikut adalah struktur anggota MPR serta fungsi MPR yang di atur oleh Undang Undang: • Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dalam undang ¬undang. • Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. • Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
    • TUGAS MPR • • • • •• Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden Memilih Wakil Presiden
    • Hak anggota • Mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. • Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. • Memilih dan dipilih. • Membela diri. • Imunitas. • Protokoler. • Keuangan dan administratif. Kewajiban anggota • Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. • Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan. • Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. • Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.
    • DPR • DPR mempunyai fungsi ; legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. • DPR mempunyai beberapa hak, yaitu; hak interpelasi, hak angket, hak imunitas, dan hak menyatakan pendapat.
    • Hak anggota • Anggota DPR mempunyai hak: • mengajukan usul rancangan undang-undang • mengajukan pertanyaan • menyampaikan usul dan pendapat • memilih dan dipilih • membela diri • imunitas • protokoler • keuangan dan administratif
    • Kewajiban anggota • Anggota DPR mempunyai kewajiban: • memegang teguh dan mengamalkan Pancasila • melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan • mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia • mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan • memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat • menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara • menaati tata tertib dan kode etik • menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain • menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala • menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat • memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya
    • Tugas dan wewenang DPR adalah 1. 2. 3. 4. 5. membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama; membahas dan memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang; menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu serta mengikutsertakannya dalam pembahasan; memerhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan,dan agama; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan pemerintah;
    • MA Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung ( MA ) • Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan dibawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan olehUndang-Undang • Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi • Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden membergrasi dan rehabilitasi. • Mengawasi dan memimpin jalannya perelihan pemerintahan pada seluruh tingkat pengadilan • Menguji secara meteril perundang undangan dibawah UU.
    • Kewajiban dan wewenang Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA adalah: Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah UndangUndang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang • Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi • Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi •
    • Fungsi Anggota Mahkamah Agung ( MA ) • • • • • • Fungsi peradilan Fungsi Pengawasan Fungsi Mengatur Fungsi Nasihat Fungsi Adminstratif Fungsi lain-lain
    • Hak Mahkamah Agung ( MA ) • berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undangundang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang; • mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi • memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitasi.
    • MK • • Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan Tugas Mahkamah Konstitusi ( MK ) • • Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Ungang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai digaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden Menurut UUD 1945.
    • Wewenang Mahkamah Konstitusi ( MK ) • • • • • • • • Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 Memutus sengketa kewenangan antara lembaga-lembaga Negara, yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 Memutus pembubaran partai politik Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu Kewajiban Mahkamah Konstitusi ( MK ) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: Telah melakukan pelanggaran hukum berupa a) penghianatan terhadap negara b) korupsi c) penyuapan d) tindak pidana lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    • Hak Mahkamah Konstitusi ( MK ) 1. Perorangan warga negara Indonesia (untuk pengujian UU) 2. Kesatuan masyarakat hukum adat (untuk pengujian UU) 3.Badan hukum publik atau privat (untuk pengujian UU) 4.Lembaga negara (untuk pengujian UU dan sengketa antar lembaga) 5.Pemerintah (untuk pembubaran partai politik) 6.Peserta pemilihan umum, baik pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, maupun pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (untuk perselisihan hasil pemilu)
    • •Tugas Pokok dan Fungsi 1. Panitera • Panitera merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, fungsi Panitera menyelenggarakan tugas teknis administratif peradilan sebagaimana berikut: • koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi; • pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara; • pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.
    • 2. Sekretaris Jenderal • • • • • • • Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan fungsi: perencanaan, analisis dan evaluasi, pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan, serta penataan organisasi dan tata laksana; pengelolaan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia; pengelolaan kerumahtanggaan, kearsipan dan ekspedisi, serta barang milik negara; pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama, tata usaha pimpinan dan protokol, serta kesekretariatan kepaniteraan; penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
    • 3. Biro Perencanaan dan Pengawasan • Biro Perencanaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran, analisis dan evaluasi, pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan, serta penataan organisasi dan tata laksana. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Biro Perencanaan dan Pengawasan mempunyai fungsi: • penyusunan rencana, rencana strategis, program kerja dan anggaran, serta analisis dan evaluasi kinerja; • pelaksanaan pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan; dan • pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi.
    • 4. Biro Keuangan dan Kepegawaian • Biro Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia mempunyai fungsi: • pengelolaan perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan; dan • pengembangan pegawai, pelaksanaan administrasi hakim, serta administrasi dan kesejahteraan pegawai 5. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol • Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat, kerja sama, tata usaha pimpinan dan protokol, serta kesekretariatan kepaniteraan mempunyai fungsi: • pelaksanaan hubungan masyarakat, hukum dan kerja sama, serta pengelolaan dokumentasi sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi; • pelaksanaan ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan; dan • pelaksanaan kesekretariatan kepaniteraan dan risalah.
    • 6. Biro Umum • Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, kearsipan dan ekspedisi, serta barang milik negara mempunyai fungsi: • pengelolaan rumah tangga dan pengamanan dalam; dan • pelaksanaan pengadaan barang/jasa, urusan perlengkapan dan barang milik negera, urusan fasilitas persidangan, serta urusan arsip dan ekspedisi.
    • • • • • • • • • • • • • 7. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai fungsi: penelitian; pengkajian perkara; penyiapan konsep pendapat hukum; penyusunan penafsiran putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; penyusunan yurisprudensi; penyusunan kaidah hukum; pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi; pengelolaan perpustakaan; pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi; dan pelaksanaan ketatausahaan pusat.
    • 8. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi • Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi mempunyai fungsi: • penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi; dan • pengelolaan sarana, prasarana, dan ketatausahaan pusat.
    • BUPATI Bupati, dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia adalah kepala daerah untuk daerah kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kota. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis (karena diusulkan oleh partai politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil.
    • Fungsi tugas bupati di antaranya • menghadiri undangan • menandatangani surat masuk dan keluar • melakukan sinkronisasi program pembangunan • menjalankan roda pemerintahan.
    • KY Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU no 22 tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung
    • TUGAS DAN WEWENANG Wewenang Komisi Yudisial: • Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. • − UU NO. 22 Thn. 2004 Pasal 13 • Komisi Yudisial mempunyai wewenang: • a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan • b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. • − UUD 1945 Pasal 24B ayat (1) “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” • • • • • • • • • • • • • Tugas Komisi Yudisial: UU No. 22 Thn 2004 Pasal 14 Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung Komisi Yudisial mempunyai tugas: a. Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; b. Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; c. Menetapkan calon Hakim Agung; d. Mengajukan calon Hakim Agung ke DPR. Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Serta Perilaku Hakim Komisi Yudisial mempunyai tugas: a. Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim, b. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, dan c. Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
    • HAK KOMISI YUDISIAL Hak Protokoler, Keuangan, dan Tindakan Kepolisian UU No. 22 Thn 2004 • Pasal 8 Kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara. • Pasal 9 Anggaran Komisi Yudisial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. • Pasal 10 (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. •
    • BPK BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di Ibukota negara, BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi. (UU No.15 tahun 2006 pasal 2 dan3) Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. (UU No.15 tahun 2006 pasal 14)
    • • 1. 2. 3. 4. Tugas BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. DPR, DPD, dan DPRD menindak lanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga perwakilan.
    • • 1. 2. 3. 4. 5. Wewenang Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan; Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara; Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara; Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK; Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
    • PEMERINTAHAN DAERAH
    • •DPRD dan DPD • • • • • • DPRD DPRD adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-undang, terakhir melaluiUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 DPRD berkedudukan di setiap wilayah administratif, yaitu: Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi (DPRD provinsi), berkedudukan di ibukota provinsi. Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten (DPRD kabupaten), berkedudukan di ibukota kabupaten. Dewan perwakilan rakyat daerah kota (DPRD kota), berkedudukan di kota. DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota). Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah
    • • • • • • • • • Tugas dan wewenang DPRD Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
    • FUNGSI DPRD • • • legislasi,berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah anggaran,Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) pengawasan,Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah
    • DPD DPD memiliki fungsi: • Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu • Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.  Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah 132 orang. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
    • Tugas dan wewenang DPD • • • DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undangundang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diajukan, baik oleh DPR maupun oleh pemerintah. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undangundang APBN, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Pertimbangan tersebut diberikan dalam bentuk tertulis sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan pemerintah sehingga menjadi bahan bagi DPR dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah
    • • • • • • Hak DPD Sebagai sebuah lembaga negara, DPD memiliki hak, antara lain mengajukan rancangan undang-undang, dan ikut membahas rancangan undang-undang. Sebaliknya, setiap anggota DPD juga memiliki hak, antara lain menyampaikan usul dan pendapat; memilih dan dipilih; dan membela diri. BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH Pasal 22C (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. (2) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (3) Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun (4) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang
    • • • • • Pasal 22D (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undangundang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undangundang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber da ya ekonomi lainn ya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memb erikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rak yat atas rancangan undangundang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undangundang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undangundang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti (4) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syaratsyarat dan tata caranya diatur dalam undangundang
    • Hubungan DPR dengan DPD Hubungan antar DPR dan DPD di atur di dalam : • UUD 1945 pasal 22D ayat 1 yang berbunyi, “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah” • UUD 1945 pasal 22D ayat 2 • UUD 1945 pasal 22D ayat 3 • UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.” • UUD 1945 pasal 23E ayat 2 yang berbunyi, “Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.” • UUD 1945 pasal 23F ayat 3
    • Hubungan DPD dengan MPR • Hubungan antara MPR dan DPD dia atur didalam UUD 1945 pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, “Majelis permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggotaanggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Hubungan DPD dengan Presiden Hubungan antar DPR dan MA di atur di dalam : • UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.” • UUD 1945 pasal 23 ayat 3 yang berbunyi, “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.” • UUD 1945 pasal 23F ayat 1 yang berbunyi, “Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.”
    • Hubungan DPD dengan BPK Hubungan antar DPD dan BPK di atur di dalam : • UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi, “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.” • UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi, “BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.” • UU no 15 tahun 2006 pasal 7 ayat 3 yang berbunyi, “Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk.”
    • • • • • • • • • Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dalam pasal 25 dan 26 tentang tugas dan wewenang kepala daerah. Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; Mengajukan rancangan perda; Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; Pasal 27 Undang-undang No.32 Tahun 2004 yang mengatur kewajiban kepala daerah: Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI; Meningkatkan kesejahteraan rakyat; Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; Melaksanakan kehidupan demokrasi; Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
    • • • • • • Pemerintah Daerah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi.Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dipilih secara demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah. Pemerintah Daerah dapat berupa: Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov), yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot) yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
    • •Gubernur • • • Gubernur, adalah jabatan politik di Indonesia. Gubernur merupakan kepala daerah untuk wilayah provinsi. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat juga dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden. Selain itu, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan, sehingga dalam hal ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Dan kewenangan gubernur diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 dan PP No 19 Tahun 2010. Pada dasarnya, gubernur memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD provinsi. Gubernur bukanlah atasan bupati atau wali kota, namun hanya sebatas membina, mengawasi, dan mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota bukan subordinat, dimana masing-masing pemerintahan daerah tersebut mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
    • Tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat adalah: • pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; • koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota; • koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
    • BUPATI DAN WALIKOTA • BUPATI • Bupati, dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia adalah kepala daerah untuk daerah kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan walikota, yakni kepala daerah untuk daerah kota. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis (karena diusulkan oleh partai politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil. • Sebelum tahun 1945 gelar bupati sebenarnya hanya dipakai di pulau Jawa,Madura, dan Bali. Dalam Bahasa Belanda, bahasa administrasi resmi pada masa Hindia Belanda, bupati disebut sebagai regent, dan istilah inilah yang dipakai sebagai padanan bupati dalam bahasa Inggris. Semenjak kemerdekaan, istilah bupati dipakai untuk menggantikan regent seluruh wilayah Indonesia.
    • Tugas Pokok Bupati • • • • • • • Menyusun rencana dan program kerja Bidang Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk bidang pengembangan pegawai, mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan pengawasan pegawai; Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; Merumuskan kebijakan teknis dan perencanaan program kerja bidang pengembangan pegawai, mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan pengawasan pegawai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengembangan pegawai, mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan pengawasan pegawai dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah bidang kepegawaian; Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang pengembangan pegawai, mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan pengawasan pegawai lingkup kabupaten;
    • • • • • • • • Melaksanakan kebijakan bidang pengembangan pegawai, mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan pengawasan pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Melaksanakan pemantauan, evaluasi bidang pengembangan pegawai, mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan pengawasan pegawai; Melaksanakan pelayanan administrasi pengembangan pegawai, mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan pengawasan pegawai sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; Melaksanakan evaluasi dan menilai kinerja bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang berlaku sesuai dengan ketentuan; Melaporkan pelaksanaan tugas program kegiatan bidang pengembangan pegawai, mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan pengawasan pegawai kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah baik secara lisan maupun tertulis; Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKD.
    • • • • • • • • • • Fungsi Bupati Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program bidang kepegawaian; Pengkoordinasian dan fasilitasi bidang kepegawaian; Pengarahan dan pemberian petunjuk teknis bidang kepegawaian; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepegawaian; Pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian meliputi pengembangan pegawai, mutasi dan kepangkatan, pembinaan dan pengawasan pegawai; Pengelolaan Tata Usaha Sekretariat BKD; Pengiventarisasian permasalahan dalam pelaksanaan tugas BKD dan penyusunan alternatif penyelesaian masalah; Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian dan kesekretariatan BKD; Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
    • WALIKOTA Tugas dan Wewenang Wali Kota • Wali kota adalah Kepala Daerah untuk daerah Kota. Pada dasarnya, Wali Kota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota. Wali kota dipilih dalam satu paket pasangan dengan Wakil Wali Kota melalui Pilkada. Wali kota merupakan jabatan politis, dan bukan Pegawai Negeri Sipil • Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 hubungan antara pemerintahan daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara pemerintahan daerah dan DPRD adalah sama-ama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung
    • KECAMATAN DAN KELURAHAN KECAMATAN Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998 tentang Kecamatan, "Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan". Camat diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
    • Persyaratan  Persyaratan • • • • seseorang untuk diusulkan menjadi camat harus memenuhi kriteria sebagai berikut: merupakanan Pegawai Negeri Sipil menguasai pengetahuan teknis pemerintahan, yang meliputi: menguasai bidang ilmu pemerintahan dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan, bila tidak memenuhi kualifikasi ini maka wajib mengikuti pendidikan teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan pernah bertugas di desa, kelurahan, atau kecamatan paling singkat 2 (dua) tahun.  persayaratan lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan • Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: 1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan 4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
    • 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan 7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan Kewenangan • • • • • • • • • • Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek: perizinan; rekomendasi; koordinasi; pembinan; pengawasan; fasilitasi; penetapan; penyelenggaraan; dan kewenangan lain yang dilimpahkan
    • • • • • Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Enrekang dalam wilayah kerja/kecamatannya 2. Sekretaris Kecamatan mempunyai Camat dalam melaksanakan tugasnya dibidang pelayanan teknis dan administratif(perencanaan, kepegawaian, keuangan, dan ketata usahaan) terhadap semua unsur dalam lingkup kecamatan Seksi Pemerintahan mempunyai tugas Membantu Camat dalam melaksanakan tugasnya dibidang Pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan/desa, Penataan lingkungan hidup, dan pertanahan. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas Membantu Camat dalam melaksanakan tugasnya dibidang penegakan peraturan daerah, pendidikan politik, pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta penanggulangan bencana alam
    • • • • • • • • • • • • • • Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas Membantu Camat dalam melaksanakan tugasnya di bidang pemerintahan umum, Pemerintahan Kelurahan/Desa, Penataan lingkungan hidup dan pertanahan Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan tugasnya dibidang pelayanan pertanian, kehutanan dan perkebunan, perhubungan, industri, dan perdagangan, penanaman modal serta koperasi, pertambangan, dan pemberdayaan masyarakat. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam dalam pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Umum yaitu pemberian sarana dan prasarana pelayanan kelistrikan, kebersihan, jalanan umum, tata ruang, serta permukiman C. Jabatan Struktural Organisasi Kantor Camat Curio 1. Camat Curio / Pimpinan Unit Kerja : Eselon IIIa 2. Sekretaris Camat : Eselon III b 3. Kasi Pemerintahan : Eselon IVa 4. Kasi Trantib : Eselon IVa 5. Kasi Kesra : Eselon IVa 6. Kasi Pembangunan : Eselon IVa 7. Kasi Pelayanan Umum : Eselon IVa 8. Kasub Perencanaan : Eselon IV b 9. Kasub Keuangan : Eselon IV b
    • KELURAHAN  Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. • Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan.  Berdasarkan Permendagri 31/2006 tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan, dan Permendagri 28/2006 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, maka syarat-syarat pembentukan suatu kelurahan adalah: • Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK, dengan luas paling sedikit 3 km2; • Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK, dengan luas paling sedikit 5 km2; dan • Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 900 jiwa atau 180 KK, dengan luas paling sedikit 7 km2. • serta memiliki memiliki kantor pemerintahan, memiliki jaringan perhubungan yang lancar, sarana komunikasi yang memadai, dan fasilitas umum yang memadai. Kelurahan yang tidak lagi memenuhi kondisi di atas dapat dihapuskan atau digabungkan dengan kelurahan yang lain, berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
    • • Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat. Tugas Pokok Kelurahan : • Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan yang dilimpahan oleh Walikota sesuai dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. Fungsi Kelurahan : • Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kelurahan menyelenggarakan fungsi : • Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan • Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat; • Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; • Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum; • Pembinaan lembaga kemasyarakatan; • Pembinaan dan pengendalian administrasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga
    • A. Lurah Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota b. Sekretaris Kelurahan Sekretaris kelurahan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberkan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi kelurahan c. Seksi Pemerintahan a) Seksi Pemerintahan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemerintahan b) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan umum d. Seksi Pembangunan a) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan b) Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan pembinaan pembangunan bidang ekonomi, produksi, sarana dan prasarana umum serta lingkungan hidup
    • e. Seksi Kesejahteraan Sosial a) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial b) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial budaya, keseniaan, generasi muda dan pemberdayaan perempuan serta bantuan dan pelayanan sosial f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban a) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban b) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat g) Fasilitasi penanganan bencana alam
    • •RW DAN RT Tugas : A. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota; B. Memelihara Kerukunan hidup warga; C. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat. Fungsi : • Pengkoordinasian antar warga; • Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah; • Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga. • Sedangkan landasan dari Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, sebenarnya apa saja fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari perangkat RT/RW
    • Berikut kutipan dari Peraturan Menteri Dalam Negri no. 5/2007 : BAB I : KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat (1) Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat ayat (3) Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. ayat (9) Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. Ayat (10) Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah
    • Adapun prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan; Penyelenggaraan asas desntralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten atau Kota, Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten; Daerah Kota, dan Desa.
    • Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Transfer ini dilakukan dari pemerintah pusat ke pihak lain, baik kepada daerah bawahan, organisasi pemerintah yang semi bebas ataupun kepada sektor swasta. Selanjutnya desentralisasi dibagi menjadi empat tipe, yaitu : 1. 2. 3. 4. Desentralisasi politik, yang bertujuan menyalurkan semangat demokrasi secara positif di masyarakat Desentralisasi administrasi, yang memiliki tiga bentuk utama, yaitu : dekonsentrasi, delegasi dan devolusi, bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien Desentralisasi fiskal, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana Desentralisasi ekonomi atau pasar, bertujuan untuk lebih memberikan tanggungjawab yang berkaitan sektor publik ke sektor privat.
    • • Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah • Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa serta dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.
    • Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup utama, yaitu : 1. Politik 2. Ekonomi 3. Sosial dan budaya
    • Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. 2. 3. 4. 5. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut: Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pengembangan kehidupan demokrasi. Keadilan. Pemerataan. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.