0
Kelompok 2
 Anggota :
• Aldo jugi saputro
• Isrenna Ratu RS
• Eriani Ramadhianti
• Dika Maulana
• Rima Aviyani
• Anggis Y...
PENGERTIAN BUDAYA
DEMOKRASI
 Demokrasi berasal dari bahasa yunani, demos yang
berarti rakyat dan cratein yang berarti mem...
DEFINISI MENURUT PARA
AHLI:
 Menurut H. Harris Soche
(Yogyakarta : Hanindita,
1985) Demokrasi adalah
bentuk pemerintahan
...
 Menurut Henry B.Mayo,
demokrasi sebagai sistem
politik merupakan suatu
sistem yang menunjukkan
bahwa kebijakan umum
dite...
 Menurut C.F. Strong,
demokrasi adalah suatu
sistem pemerintahan di
mana mayoritas anggota
dewan dari masyarakat
ikut ser...
 Menurut Joseph A.
Schumpeter mengatakan,
demokrasi merupakan
suatu perencanaan
institusional untuk
mencapai keputusan
po...
 Para ahli yang tergabung dalam International
Commision For Jurist
Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di
mana unt...
Macam-Macam Demokrasi
• Demokrasi Berdasarkan Cara Penyaluran Pendapat
Rakyat dibedakan :
a). Demokrasi langsung
b). Demok...
Demokrasi Berdasarkan Hubungan Antar Alat
Kelengkapan Negara dibedakan :
a). Demokrasi perwakilan dengan sistem
parlemente...
Demokrasi Berdasarkan Titik Berat Masalah Yang Diatur
dibedakan :
 a). Demokrasi formal
 b). Demokrasi material
 c). De...
Demokrasi Berdasarkan Paham atau Prinsip dibedakan:
 a). Demokrasi liberal
 b). Demokrasi sosialis
 c).Demokrasi pancas...
prinsip-prinsip budaya demokrasi
 Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab
 b. Dewan perwakilan rakyat (DPR) yang...
Pemilu yang demokratis,yaitu
pemilu yang memiliki ciri-ciri
sebagai berikut:
 1. Adanya pengakuan terhadap hak pilih univ...
Demokrasi sebagai bentuk
pemerintahan dan sistem politik
 Pembagian bentuk pemerintahan secara klasik menurut plato dibed...
CIRI-CIRI NEGARA YANG
MENGANUT ASAS DEMOKRASI
 Memiliki lembaga perwakilan atau dewan perwakilan rakyat sebagai
badan ata...
Pengertian Demokratisasi
 Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah
prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan
pol...
demokratisasi dapat dicapai
melalui beberapa tahapan
berikut:
 Tahapan pertama adalah pergantian dari
demokratis ke pengu...
Dua hal penting agar
Tercapainya Demokrasi, yaitu:
 Terbentuk dan berjalannya lembaga-lembaga
demokrasi dalam sistem poli...
DEMOKRATISASI MENUJU
MASYARAKAT MADANI (CIVIL
SOCIETY) Demokratisasi adalah suatu proses menuju terbentuknya sebuah
demok...
 Civil society terbentuk dari kelompok-kelompok kecil
di luar lembaga negara dan lembaga lain yang
berorientasi kekuasaan...
KARAKTERISTIK
MASYARAKAT MADANI
 Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki
masyarakat madani antara lain :
 a). Wilayah p...
Demokrasi Indonesia adalah
Demokrasi Pancasila
 Pelaksanaan demokrasi pancasila agar tegak dan
berkembang dipusatkan pada...
Keterkaitan prinsip-prinsip
demokrasi dengan prinsip
demokrasi pancasila
 Prinsip-prinsip demokrasi pancasila
 Demokrasi...
Pelaksanaan demokrasi di
Indonesia
 PERIODISASI PELAKSANAAN DEMOKRASI DI
INDONESIA
 Membicarakan tentang pelaksanaan dem...
Sedangkan Menurut Ahmad Gaffar
membagi dalam empat periode
 1) Periode masa revolusi kemerdekaan
 2) Periode masa demokr...
DEMOKRASI PADA MASA
REVOLUSI (1945-1959)
 Demokrasi yang dipakai adalah demokrasi
parlementer atau demokrasi liberal. Mas...
 Akhirnya proses demokrasi masa itu telah dinilai
gagal dalam menjamin stabilitas
politik, kelangsungan pemerintahan, pen...
DEMOKRASI PADA MASA ORDE LAMA
(5 JULI – 1 MARET 1966)
SeokarnoSaat Kemerdekaan
 Merupakan periode Demokrasi
terpimpin yan...
DEMOKRSI PADA MASA ORDE
BARU
Seoharto – Orde Baru
 Pelaksanaan demokrasi
adalah demokrasi
Pancasila. Yakni demokrasi
yang...
 Dalam perkembangan selanjutnya Orde Baru
telah melakukan banyak penyimpangan sebagai
beriku :
 1) Pemusatan kekuasaan d...
PELAKSANAAN DEMOKRASI
MASA REFORMASI
 Pada masa ini banyak sekali pembangunan dan perkembangan
ke arah kehidupan negara d...
Pelaksanaan demokrasi Orde
Reformasi 1998 – sekarang
 Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada
dasarnya adala...
Masa reformasi berusaha membangun
kembali kehidupan yang demokratis
antara lain:
 1. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR...
Orde Reformasi
EXIT
Budaya demokrasi XI
Budaya demokrasi XI
Budaya demokrasi XI
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Budaya demokrasi XI

1,338

Published on

Budaya Demokrasi - XI

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,338
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
99
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Budaya demokrasi XI"

  1. 1. Kelompok 2  Anggota : • Aldo jugi saputro • Isrenna Ratu RS • Eriani Ramadhianti • Dika Maulana • Rima Aviyani • Anggis Yunitasari • Vina Widya Ayu • Dini Sopiah • Imas ajeng H • Sony eryana I • Clara Misye A
  2. 2. PENGERTIAN BUDAYA DEMOKRASI  Demokrasi berasal dari bahasa yunani, demos yang berarti rakyat dan cratein yang berarti memerintah. Demokrasi berarti pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat, maksudnya sistem pemerintahan yang rakyat memegang peranan yang menetukan, karena pemerintahan itu merupakan pemerintahan rakyat. BACK
  3. 3. DEFINISI MENURUT PARA AHLI:  Menurut H. Harris Soche (Yogyakarta : Hanindita, 1985) Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekusaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat atau diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah. NEXT
  4. 4.  Menurut Henry B.Mayo, demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil- wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminya kebebasan politik. NEXT
  5. 5.  Menurut C.F. Strong, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabka n tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut. NEXT
  6. 6.  Menurut Joseph A. Schumpeter mengatakan, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu- individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetetif atas suara rakyat. NEXT
  7. 7.  Para ahli yang tergabung dalam International Commision For Jurist Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil- wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas BACK
  8. 8. Macam-Macam Demokrasi • Demokrasi Berdasarkan Cara Penyaluran Pendapat Rakyat dibedakan : a). Demokrasi langsung b). Demokrasi tak langsung ( demokrasi perwakilan) c). Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum NEXT
  9. 9. Demokrasi Berdasarkan Hubungan Antar Alat Kelengkapan Negara dibedakan : a). Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer. b). Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. NEXT
  10. 10. Demokrasi Berdasarkan Titik Berat Masalah Yang Diatur dibedakan :  a). Demokrasi formal  b). Demokrasi material  c). Demokrasi gabungan NEXT
  11. 11. Demokrasi Berdasarkan Paham atau Prinsip dibedakan:  a). Demokrasi liberal  b). Demokrasi sosialis  c).Demokrasi pancasila BACK
  12. 12. prinsip-prinsip budaya demokrasi  Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab  b. Dewan perwakilan rakyat (DPR) yang representatif, dalam melaksanakan tugasnya DPR harus bertindak secara representative  c. Peradilan yang bebas dan merdeka, peradilan merupakan lembaga yang menegakkan hukum.  d. Pers yang bebas  e. Prinsip Negara hukum  f. System dwipartai/multipartai  g. Pemilu yang demokratis  h. Prinsip mayoritas  i. Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas, dalam Negara demokrasi NEXT
  13. 13. Pemilu yang demokratis,yaitu pemilu yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  1. Adanya pengakuan terhadap hak pilih universal  2. Adanya keleluasaan untuk membentuk penampungan aspirasi masyarakat yang beranekaragam.  3. Tersedia mekanisme rekruitmen politik bagi calon- calon wakil yang demokratis.  4. Ada kebebasan memilih untuk mendiskusikan dan menentukkan pilihan  5. Ada keleluasaan bagi setiap kontestan untuk bersaing secara sehat  6. Adanya komite atau panitia pemilihan yang independen  7. Penghitungan suara yang jujur.  8. Pemilu yang demokratis dan kompetitif BACK
  14. 14. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik  Pembagian bentuk pemerintahan secara klasik menurut plato dibedakan sebagai berikut. a) Monarkhi : Adalah pemerintahan yang dipegang oleh seorang (raja/kaisar) yang ditujukan untuk kepentingan umum. b) Tyrani : Adalah pemerintahan yang dipegang oleh seorang (raja/kaisar) yang kekuasaannya ditujukan untuk kepentingan sendiri. c) Aristokrasi : Adalah pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang sebagai pemimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak d) Oligarkhi : Adalah pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang, yang kekuasaannya untuk kepentingan kelompok mereka sendiri. e) Demokrasi : Adalah pemerintahan yang kekuasaan tertinggi negara dipegang oleh rakyat. f) Mobokrasi/Okhlokrasi : Adalah pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, tetapi rakyat yang tidak tahu apa-apa rakyat yang tidak berpendidikan, dan rakyat yang tidak paham pendidikan BACK
  15. 15. CIRI-CIRI NEGARA YANG MENGANUT ASAS DEMOKRASI  Memiliki lembaga perwakilan atau dewan perwakilan rakyat sebagai badan atau majelis yang mewakili dan mencerminkan kehendak rakyat.  Dilaksanakan pemilu untuk jangka waktu tertentu.  Kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan atau majelis yang bertugas mengawasi pemerintah.  Susunan kekuasaan badan atau majelis ditetapkan alam undang- undang dasar negara.  Adanya partisipasi efektif rakyat dalam pembuatan keputusan publik yang menyangkup nasib dan kepentingan mereka.  Adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum.  Adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak minoritas.  Adanya ketersediaan dan keterbukaan informasi.  Adanya kontrol sosial untuk mengawasi pemerintah.  Adanya kebebasan berpendapat, berbicara dan kebebasan pers  Adanya pemilihan umum yang bebas atau pemilu yang demokratis BACK
  16. 16. Pengertian Demokratisasi  Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokrasi merujuk pada proses perubahan menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis. NEXT
  17. 17. demokratisasi dapat dicapai melalui beberapa tahapan berikut:  Tahapan pertama adalah pergantian dari demokratis ke penguasa demokratis  Tahapan kedua adalah pembentukan lembaga- lembaga tertib politik demokrasi  Tahapan ketiga adalah konsolidasi demokrasi  Tahapan keempat adalah praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara NEXT
  18. 18. Dua hal penting agar Tercapainya Demokrasi, yaitu:  Terbentuk dan berjalannya lembaga-lembaga demokrasi dalam sistem politik dan pemerintaha  Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi yang menjadi sikap dan pola hidup masyarakat serta penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. BACK
  19. 19. DEMOKRATISASI MENUJU MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY) Demokratisasi adalah suatu proses menuju terbentuknya sebuah demokrasi.  Civil society. Istilah civil society berasal dari bahasa latin, yaitu civitas dei atau kota ilahi. Asal kata civil adalah civilization artinya beradab. Sedangkan society diartikan masyarakat. Jadi secara sederhana Civil society dapat diartikan masyarakat yang beradab. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab.  Masyarakat madani mencerninkan tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Gambaran masyarakat madani dapat dilukiskan seperti dalam bagan sebagai berikut :  Masyarakat madani  Kemampuan memenuhi kebutuhan pokok sendiri  Secara umum memiliki kemampuan ekonomi, sistem politik, sosial budaya dan hankam yang dinamis, tangguh dan berwawasan global.  Mantap mengendalikan sumber pembiayaan dalam negeri.  Kualitas sumber daya manusia tinggi dari tenaga-tenaga profesional untuk memenuhi kebutuhan IPTEK dan IMTAQ.  Civil society terbentuk dari kelompok-kelompok kecil di luar lembaga negara dan lembaga lain yang berorientasi kekuasaan. NEXT
  20. 20.  Civil society terbentuk dari kelompok-kelompok kecil di luar lembaga negara dan lembaga lain yang berorientasi kekuasaan. Bentuk masyarakat madani sepeerti organisasi kepemudaan, organisasi perempuan atau organisasi profesi termasuk organisasi masyarakat (ormas). Dengan ciri-ciri secara umum antara lain :  Mandiri dalam pendanaan  Swadaya dalam kegiatan (mamanfaatkan berbagai sumber daya lingkungan).  Bersifat memberdayakan masyarakat dan bergerak di bidang sosial.  Tidak terlibat persaingan politik untuk merebut kekuasaan.  Bersifat inklusif (melindungi beragan kelompok dan menghargai keragaman).  Berwawasan luas (global). BACK
  21. 21. KARAKTERISTIK MASYARAKAT MADANI  Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki masyarakat madani antara lain :  a). Wilayah publik yang bebas(Free Public Sphere)  b). Demokrasi  c). Toleransi  d). Pluralisme  e). Keadilan Sosial BACK
  22. 22. Demokrasi Indonesia adalah Demokrasi Pancasila  Pelaksanaan demokrasi pancasila agar tegak dan berkembang dipusatkan pada pilar (tiang) demokrasi berikut. a. Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa b. Demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia c. Demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat d. Demokrasi yang didukung kecerdasan e. Demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan f. Demokrasi yang menerapkan konsep negera hukum g. Demokrasi yang menjami otonomi daerah h. Demokrasi yang berkeadilan sosial i. Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat BACK
  23. 23. Keterkaitan prinsip-prinsip demokrasi dengan prinsip demokrasi pancasila  Prinsip-prinsip demokrasi pancasila  Demokrasi pancasila merupakan suatu paham demokrasi yang bersumber pada pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dimana kemudian muncul dasar falsafah negara yaitu Pancasila yang tercermin dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Prinsip-prinsip demokrasi pancasila diantaranya:  pemerintahan berdasarkan hukum  perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia  pengambilan keputusan atas dasar musyawarah  peradilan yang merdeka  adanya partai politik dan organisasi sosial politik  Keterkaitan prinsip demokrasi dengan prinsip demokrasi pancasila  Demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang didasarkan pada sila-sila pancasila yang intinya terdapat dalam sila ke-4 pancasila yang artinya bahwa rakyat menjalankan kekuasaan melalui sistem perwakilan dean keputusan diperoleh melalui jalan musyawarah dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada Rakyat Indonesia. BACK
  24. 24. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia  PERIODISASI PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA  Membicarakan tentang pelaksanaan demokrasi tak lepas dari periodisasi semokrasi yang pernah dan berlaku dalam sejarah Indonesia. Mirriam Budiarjo membagi periodisasi pelaksanaan demokrasi dipandang dari sudut perkembang sejarah demokrasi di Indonesia yaitu: 1) Masa republik I yang dinamakan masa demokrasi parlementer 2) Masa republik II, yaitu masa demokrasi terpimpin 3) Masa republik III, yaitu masa demokrasi pancasila yang menonjolkan sistem presidensial. NEXT
  25. 25. Sedangkan Menurut Ahmad Gaffar membagi dalam empat periode  1) Periode masa revolusi kemerdekaan  2) Periode masa demokrasi parlementer  3) Periode masa demokrasi terpimpin  4) Periode pemerintahan Orde baru NEXT
  26. 26. DEMOKRASI PADA MASA REVOLUSI (1945-1959)  Demokrasi yang dipakai adalah demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Masa demokrasi parlementer bisa dikatakan sebagai masa kejayaan demokrasi karena hampir semua unsur-unsur demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudannya. Salah satu upaya pemerintah pada waktu itu dengan mengadakan pemilu 1955. Namun, pemilu 1955 pada masa itu jauh dari harapan masyarakat dan tujuannya tidak dapat tercapai. Bahkan, ketidakstabilan bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam semakin meningkat. NEXT
  27. 27.  Akhirnya proses demokrasi masa itu telah dinilai gagal dalam menjamin stabilitas politik, kelangsungan pemerintahan, penciptaan kesejahteraan rakyat. Kegagalan tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut:  1) Dominannya politik aliran  2) Landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah  3) Tidak mampunya para anggota konstituante bersidang dalam menetapkan dasar negara sehingga keadaan menjadi berlarut-larut. NEXT
  28. 28. DEMOKRASI PADA MASA ORDE LAMA (5 JULI – 1 MARET 1966) SeokarnoSaat Kemerdekaan  Merupakan periode Demokrasi terpimpin yang memiliki pengertian menurut Tap MPRS VIII/MPRS/1965 yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di anatara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan Nasakom”.  Adapun ciri-ciri dari demokrasi terpimpin :  1) Dominasi presiden  2) Terbatasnya peran partai politik  3) Berkembangnya pengaruh PKI dan militer sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia. hanya merupakan kehendak dari presiden dalam rangka menempatkan diri sebagai satu-satunya lembaga yang paling berkuasa, NEXT
  29. 29. DEMOKRSI PADA MASA ORDE BARU Seoharto – Orde Baru  Pelaksanaan demokrasi adalah demokrasi Pancasila. Yakni demokrasi yang menjadikan pancasila sebagai landasan ideal, dan UUD 1945 dan Tap MPR sebagai landasan formal. Pada masa ini juga telah menjadi Indoktrinisasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) oleh pemerintah Orde Baru. NEXT
  30. 30.  Dalam perkembangan selanjutnya Orde Baru telah melakukan banyak penyimpangan sebagai beriku :  1) Pemusatan kekuasaan di tangan presiden,  2) Pembatasan hak-hak politik rakyat, 3.  3) Pemilu yang tidak demokratis  4) Pembentukan lembaga ektrakonstitusional  5) Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), NEXT
  31. 31. PELAKSANAAN DEMOKRASI MASA REFORMASI  Pada masa ini banyak sekali pembangunan dan perkembangan ke arah kehidupan negara demokratis. Diantaranya: a. Keluarganya beberapa peraturan perundang-undangan sebagai wal perubahan sistem demokrasi secara konstitusional, seperti ketetapan MPR dan Undang-Undag b. Melakukan proses peradilan bagi para pejabat negara dan pejabat lainnya yang terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan. c. Adanya jaminan kebebasan pendirian partai politik ataupun organisasi kemasyarakatan secara luas d. Pembebasan sejumlah narapidana politik semasa orde baru e. Melaksanakan pemilu 1999 yang babas dan demokratis dengan diikuti banyak partai politik f. Kebesan Pers yang luas termasuk tidak adanya pencabutan SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers). g. Terbukanya kesempatan yang luas dan bebas untuk warga negara dalam melaksanakan demokrasi di berbagai bidang. NEXT
  32. 32. Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi 1998 – sekarang  Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga- lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR – MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. NEXT
  33. 33. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:  1. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi 2. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum 3. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN 4. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI 5. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV  Pada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan pemiluhan umum sudah dua kali yaitu tahun 1999 dan tahun 2004 NEXT
  34. 34. Orde Reformasi EXIT
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×