Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah meliputi berbagai aspek seperti pembagian wewenang, keuangan, pelayanan umum, dan sumber daya alam. Pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah terkait.

1. HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT
dengan
PEMERINTAH DAERAH

2. Kelompok 6
Nama Anggota : 1. Esti Rahayu (1404259)
2. Meta Septiyana P (1404)
3. Heru Cahyo R (1404)

3. Pengertian Hubungan Pemerintah Pusat
dan Daerah
Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
dapat diartikan sebagai hubungan kekuasaan
pemerintah pusat dan daerah sebagai
konsekuensi dianutnya asas desentralisasi
dalam pemerintahan negara. Pada dasarnya,
guna mencapai tujuan Negara yaitu
kemakmuran rakyat, perlu adanya hubungan
harmonis dari berbagai pihak. Termasuk
pemerintah pusat dan daerah.

4. Dengan adanya hubungan yang harmonis, diharapkan terjalin
kinerja yang sinergis sehingga pelayanan negara terhadap
rakyat dapat diwujudkan
Hubungan pemerintah pusat dan daerah mempunyai kaitan erat
dengan usaha penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk itu
UU. No. 5 Tahun 1974 dan peraturan Pemerintah No.45 Tahun
1992 tentang titik berat pelaksanaan otonomi daerah di
Daerah Tingkat II perlu diupayakan agar realisasinya benar-benar
diwujudkan.

5. Jenis – Jenis Hubungan Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah
Hubungan kerja dalam pemerintahan yaitu
hubungan kerja kedinasan antara unit satu
dengan unit lainnya (hubungan kerja formal) baik
hubungan vertikal maupun hubungan horizontal.
Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah adalah hubungan antara Pemerintah
Tingkat Pusat sebagai keseluruhan dengan aparat
Pemerintahan Daerah termasuk hubungan unit
hubungan pusat dengan daerah.

6. Ada dua jenis hubungan yang ada di dalam hubungan
kerja pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu :
 Hubungan Hierarkhi
Yaitu hubungan kerja yang bersifat vetikal, yakni
hubungan kerja timbal balik antara atasan dan bawahan,
dari tingkat pejabat tertinggi sampai ke tingkat pejabat
terendah.
 Hubungan Fungsional
Yaitu hubungan kerja yang bersifat horizontal yang
berbentuk hubungan kerja sama antara dua atau lebih unit
organisasi/ pejabat yang mempunyai kedudukan ekselon
yang setara. Hubungan ini bertujuan melancarkan kegiatan
pembangunan dan aplikasi pelaksanaan administrasi.

7. Hubungan kerja antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dapat dilihat pada instansi Daerah. Instansi Daerah terbagi
atas :
• Instansi Vertikal, yaitu instansi yang dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya bertanggung jawab langsung kepda Pemerintah Pusat.
• Instansi Horizontal, yaitu instansi yang dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah sebagai
Pemerintah Daerah.
Adapun hubungan kerja secara yuridis antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah adalah :
- kepala daerah bertanggung jawab kepada Presiden melalui
menteri dalam negeri
- instansi vertikal secara teknis bertanggung jawab kepada menteri
yang bersangkutan (yang menaungi)
- instansi otonomi mempunyai hubungan hierarkhi dengan Kepala
Daerah, namun secara teknis mempunyai hubungan dengan
Departemen yang menaungi

8. Selain itu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdapat
suatu pengawasan yang bersifat represif terhadap semua Peraturan
Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, walaupun Peraturan Daerah dan
Keputusan Daerah itu sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Pengawasan itu berwujud :
 mempertangguhkan berlakunya suatu Peraturan Daerah atau
Keputusan Daerah
 membatalkan suatu Peraturan Daerah atau Keputusan Daerah
Azas pokok yang dipedomani dalam hubungan kerja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah adalah desentralisasi dan dekonsentrasi.
Pada hakekatnya negara lah atau Pemerintah Pusat lah yang mempunyai
kata terkhir terhadap ketentuan-ketentusn tentang batas otonomi, baik
secara positif maupun secara negatif. Hal ini memamg sesuai dengan
maksud daripada desentralisasi dan dekonsentrasi yang pada hakekatnya
tidak lebih dari suatu sarana atau cara untuk melakukan pemerintahan di
daerah dengan cara yang sebaik-baiknya.

9. Hubungan Pemerintah Pusat dan
Daerah
Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan
dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi:
a) Hubungan wewenang
b) Keuangan
c) Pelayanan umum
d) Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber
daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan
selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya
menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar
susunan pemerintahan.

10. 1. Pembagian urusan Pemerintahan
Ketentuan hukum yang mengatur lebih lanjut hubungan antara
pempus dan pemda sebagai penjabaran dari dasar konstitusioanal
adalah Pasal 10-18 UU Nomor 32 Tahun 2004.
Dalam kaitannya dengan hubungan pempus dan pemda maka
adanya pembagian wewenang urusan pemerintahan. Pembagian
urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakekatnya dibagi dalam 3
kategori, yaitu :
a). Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat
(pemerintah)
b). Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi
c). Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah
Kabupaten/Kota

11. 2. Kriteria Pembagian urusan antar Pemerintah, daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota
Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang
concurren (artinya urusan pemerintahan yang penanganannya
dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama
antara Pemerintah dan pemerintah daerah) secara proporsional
antara Pemerintah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota
maka disusunlah kriteria yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas
dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar
susunan pemerintahan sebagai suatu sistem antara hubungan
kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah daerah provinsi
dan pemerintah Kabupaten/kota, atau antar pemerintahan daerah
yang saling terkait, tergantung dan sinergis.

12. 3. Urusan Pemerintah yang menjadi urusan pempus
Urusan pemerintahan terdiri atas urusan
pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan
Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi
bersama antar tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan. Dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah,
pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.

13. 4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Dalam menyelenggarakan 6 urusan pemerintahan (pasal 10 ayat 3 UU No.32/2004)
Pemerintah :
a) Menyelenggarakan sendiri
b) Dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat
Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau
c) Dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.
Di samping itu, penyelenggaraan di luar 6 urusan pemerintahan (Pasal 10 ayat 3)
Pemerintah dapat :
a) Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau
b) Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil
pemerintah,
c) atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau
pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

14. 5. Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemda
Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintahan daerah, yang
diselenggarakan berdasarkan kriteria-kriteria,
terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

15. Hubungan Dalam Berbagai Bidang
1. Urusan wajib yang diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan.
Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan
daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan
urusan pemerintahan wajib dan pilihan
berpedoman kepada norma, standar, prosedur,
dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri/kepala
lembaga pemerintah non departemen untuk
pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
Pembagian urusan antar pemerintah, pemprov
dan pemkab diatur lebih lanjut dalam PP No 38
tahun 2007.

16. 2. Hubungan Dalam bidang keuangan
 Hubungan keuangan antara pempus dan pemda Pasal 15 ayat 1 UU
No.32/2004 meliputi :
a. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
b. pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan
c. pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah
 Hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah meliputi :
a. bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan.
pemerintahan daerah kabupaten/kota;
b. pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;
c. pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah; dan
d. pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah.

17. 3. Hubungan dalam bidang pelayanan umum
 Antara Pempus dan pemda (vertikal) meliputi :
a. kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan
minimal;
b. pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi
kewenangan daerah; dan
c. fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan daerah
dalam penyelenggaraan pelayanan umum.
 Antar pemerintahan daerah (horisontal) meliputi :
a) pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi
kewenangan daerah;
b. kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelengaraan
pelayanan umum; dan
c. pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.

18. 4. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber
daya lainnya
 Antara Pemerintah dan pemerintahan daerah
a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan,
pengendalian dampak, budidaya,
dan pelestarian;
b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya; dan
c. penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan
 Antar pemerintahan daerah (horisontal) meliputi :
a. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya
yang menjadi
kewenangan daerah;
b. Kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam. dan
sumber daya lainnya antar
pemerintahan daerah; dan
c. Pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya
alam dan sumber daya lainnya.

19. Daerah yang memiliki wilayah laut
diberikan beberapa kewenangan untuk
mengelola sumber daya di wilayah laut.
Daerah mendapatkan bagi hasil atas
pengelolaan sumber daya alam di bawah
dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

20. Sesi
Tanya Jawab

21. Kesimpulan :

22. Terima Kasih