Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,035
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
12
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Freies ermessen adalah sebuah istilah yang digunakan dalam bidang pemerintahan, yang menurutMarcus Lukman, diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat ataubadan-badan administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya padaundang-undang. Kewenangan ini diberikan oleh pemerintah atas dasar fungsi pemerintah, yaitu untukmenyelenggarakan kesejahteraan umum, dan kewenangan ini merupakan konsekuensi logis dari konsepNegara hukum modern (welfare state). Namun, tentu saja kewenangan ini (freies ermessen) tidak dapatdigunakan tanpa batas dan haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:a. Bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan publikb. Merupakan tindakan aktif dari administrasi Negarac. Dimungkinkan oleh hukumd. Atas inisiatif sendirie. Bertujuan untuk penyelesaian masalah-masalah penting yang timbul secara mendadak.f. Dapat dipertanggungjawabkanMenurut Laica Marzuki, freies ermessen merupakan kebebasan yang diberikan kepada tata usahaNegara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan meningkatnya tuntutanpelayanan publik yang harus diberikan tata usaha Negara terhadap kehidupan sosial ekonomi parawarga yang kian komplek. Dalam prakteknya, freies ermessen, dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:a. Belum ada peraturan perundangan yang mengatur tentang penyelesaian secara konkrit terhadapsuatu masalah tertentu, dimana masalah tersebut harus segera diselesaikan.b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikankebebasan sepenuhnya.c. Adanya delegasi perundang-undangan, yang artinya aparat pemerintah diberi kekuasaan untukmengatur sendiri sebuah urusan, yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yanglebih tinggi tingkatannya. Misalnya, pemerintah daerah bebas untuk mengelola sumber-sumberkeuangan daerah asalkan merupakan sumber yang sah.Dalam ilmu Hukum Administrasi, freies ermessen ini diberikan hanya kepada pemerintah, dan ketikafreies ermessen ini diwujudkan menjadi instrument yuridis yang tertulis, maka jadilah ia sebagaiperaturan kebijaksanaan.