WASPADA
 Selasa
 24 November 2009                                                                                         ...
WASPADA
 Selasa
 24 November 2009                                                                                         ...
Edisi 24 Nas
Edisi 24 Nas
Edisi 24 Nas
Edisi 24 Nas
Edisi 24 Nas
Edisi 24 Nas
Edisi 24 Nas
Edisi 24 Nas
Edisi 24 Nas
Edisi 24 Nas
Edisi 24 Nas
Edisi 24 Nas
Edisi 24 Nas
Edisi 24 Nas
Edisi 24 Nas
Edisi 24 Nas
Edisi 24 Nas
Edisi 24 Nas
Edisi 24 Nas
Edisi 24 Nas
Edisi 24 Nas
Edisi 24 Nas
Edisi 24 Nas
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Edisi 24 Nas

4,463

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
4,463
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Edisi 24 Nas"

  1. 1. WASPADA Selasa 24 November 2009 Nusantara 3 Jika Angket Century Gagal, DPR Bubar Saja JAKARTA (Antara): Ang- tor hak angket ini takkan mun- Partai Golkar, Bambang Soe- century yang mesti bertang- gota Komisi XI DPR dari Fraksi dur untuk meloloskan ke pari- satyo juga meminta DPR, terma- gungjawab dalam skandal cen- Partai Keadilan Sejahtera purna DPR. “Saya yakin 85% tak suk Partai Demokrat melu- tury. (PKS), Andi Rachmat menya- bisa dibendung lagi. Apalagi luskan hak angket untuk mem- “Ada tiga pejabat yang takan, jika DPR gagal mem- para inisiator angket berusaha bantu Presiden Susilo Bambang bertanggungjawb dalam kasus Antara perjuangkan hak angket Bank terus agar lolos ke paripurna,” Yudhoyono membersihkan itu yakni, Boediono (mantan PETISI RAKYAT: Sejumlah aktifis dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) yang dipimpin Fadjrul Rahman (2kiri) Century, maka sebaiknya tambahnya. keluarganya akibat rumors Bank Gubernur Bank Indonesia), Sri membacakan Petisi Rakyat untuk untuk Presiden di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/11). Petisi Rakyat berisi meminta lembaga ini membubarkan Andi mengungkapkan, Century. Mulyani (ketua Komite Stabilitas Presiden segera menindaklanjuti rekomendasi Tim Delapan yang dimulai dengan memerintahakan Kepolisian untuk menghentikan diri, karena kegagalan itu kekuatan hak angket hampir Oleh karena itu tak alasan Sektor Keuangan, KSSK) dan kasus pidana dua pimpinan KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto. sama dengan kehilangan sama dengan pengadilan bagi Fraksi Demokrat untuk sekretaris KSSK, Raden Parde- konstitusionalnya. karena bisa memanggil paksa tidak ikut menandatangani hak de,” klaimnya. siapapun. “Bahkan mereka angket Bank Century, bahkan Bambang menyebutkan, Kecelakaan Kapal “Mending DPR ini ditutup yang dipanggil itu juga di Demokrat seharusnya berada hasil audit BPK menunjukkan saja kalau tak berhasil menja- sumpah,” tegasnya. di depan dalam memperjuang- adanya rekayasa penyelamatan Syahbandar Karimun Dan Nahkoda lankan amanat rakyat, karena kehilangan konsitutisonal- nya,” katanya di Jakarta, Senin Namun fokus utama DPR, bukan diterima atau tidaknya hak angket, tetapi bagaimana kan hak angket. “Jadi tak ada alasan lagi buat F-PD, harusnya malah F-PD berada di depan bank century sehingga semua pihak berharap hak angket bisa lolos ke paripurna. “Karena bisa Feri Harus Bertanggung Jawab (23/11). Sebalikya, Andi optimistis mempelajari dan mendalami hasil audit Badan Pemeriksa untuk memperjuangkan angket Century,” tegasnya. membantu presiden menghin- dari tudingan keterkaitan bahwa 85 persen hak angket Keuangan (BPK). Bambang menyebutkan, presiden yang selama ini selalu JAKARTA (Waspada). Se- kapal,” kata dia di DPR/MPR daerah pemilihan Riau, Ian sebelum ada sinyal dari BMG century sudah tak bisa diben- Dalam bahasa berbeda, setidaknya tiga pejabat yang ikut ditudingkan pada dirinya,” jumlah anggota DPR Mendesak RI, Senin (23/11). Siagian mendukung langkah yang mengizinkan pelayaran. dung lagi, sehingga para inisia- anggota Komisi III DPR Fraksi menandatangani bailout bank sebutnya. Plh Syahbandar Tanjungbalai Kondisi ombak yang sangat Dirjen Perhubungan Laut, Feri Dumai Express 10 Karimun, Bahtiar dan nakhoda tinggi ditambah kencangnya Sunaryo menutup sementara mengangkut 278 penumpang Feri Dumai Express 10, Johan angin sangat tidak memungkin- pelayaran karena kondisi cuaca dan 13 ABK itu tenggelam di Hutajulu bertanggung jawab atas musibah tenggelamnya kapal penumpang di Dumai, Riau. kan bagi kapal jenis fiber berlayar. “Nahkoda dan syahbandar mesti bertanggjawab atas mu- buruk. “Aparat terkait tidak membiarkan kapal berlayar apabila kondisi cuaca buruk, Perairan Tokong Hiu, Karimun Kecil, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, Minggu (22/11) Rapim DPR Akan Bahas Audit BPK Manggara Siahaan dari PDI sibah itu, ”katanya. karena ini menyangkut kesela- sekira pukul 09:30 dalam per- Penjamin Simpanan (LPS). mencakup aliran dana Bank dana bailout sebesar Rp6,7 Perjuangan mempertanyakan Menurutnya, kapal jenis matan penumpang sekaligus jalanan ke Batam. 29 Penum- JAKARTA (Waspada): Ketua DPR, Marzuki Alie mengatakan “Apakah ada unsur pidana atau Century, Pramono bersama triliun belum lengkap dilaporkan tindakan syahbandar dan nah- fiber tidak layak berlayar dalam menghindari lebih banyak lagi pang dilaporkan tewas dan 17 DPR akan segera menindak- tidak, nanti kita lihat. Lalu LPS anggota lainnya bertekad me- kepada DPR. Dia mengatakan koda yang tetap memberang- kondisi cuaca buruk. “Prioritas jatuh korban,” katanya. hilang, serta 245 orang selamat. katkan kapal meskipun sudah yang mesti dilakukan pihak Ian mengatakan, pihaknya Sebelum tenggelam, Feri lanjuti hasil laporan audit (di sini) tidak menyebutkan nelusuri lebih jauh tentang ali- berniat menuntaskan kasus itu ada peringatan gelombang terkait melakukan pertolongan tak lagi toleransi atau kompromi milik PT Lestari Indoma Bahari investigasi Badan Pemeriksa berapa dananya, hanya menga- ran dana itu. “Kendala yang di- sampai ke hilirnya dalam tinggi. “Kenapa mereka tetap maupun evakuasi terhadap atas korban yang berjatuhan itu pecah akibat hantaman om- Keuangan (BPK) terhadap Bank takan akan berdampak sistemik. hadapi adalah penelusuran dana pembahasan di Komisi XI pe- memberangkatkan kapal, pada- korban yang belum ditemukan dalam sistem transportasi laut. bak yang diperkirakan mencapai Century. Kesalahan ada di BI dan LPS,” century. Sebab BPK tidak bisa kan ini. hal BMG telah memperingatkan dan membantu keluarga korban Karenanya, dia berpendapat 4 meter di perairan Hiu Kecil “Laporan ini kita terima dan terangnya. secara leluasa mengakses data “Nanti Komisi XI akan adanya gelombang tinggi dan yang tewas,” jelasnya. jangan lagi ada kapal yang atau sekira 8 mil dari Pelabuhan akan kita bahas dalam rapat Menyinggung adanya aliran yang dimiliki PPATK. BPK ter- mengambil sebuah kesimpulan mengancam keselamatan bagi Anggota DPR dari PDIP mengarungi perairan di Kepri Tanjungbalai Karimun.(aya) pimpinan untuk menentukan dana ke partai, Marzuki mene- bentur aturan yang menyata- yang akan digunakan sebagai apakah laporan itu akan diserah- gaskan, tidak benar sama sekali. kan bahwa PPATK hanya boleh rekomendasi di paripurna 1 kan ke badan akuntabilitas “Enggak ada, bohong semua menyerahkan data kepada ke- Desember dalam pengajuan Penyadapan Akan Diatur Dalam UU Khusus keuangan negara atau Komisi XI DPR,” kata Marzuki, usai itu,” bantahnya. SementaraWakil Ketua DPR, jaksaan dan kepolisian,” katanya. Ketua Komisi XI, Emir Moeis hak angket,” tuturnya. Ditegaskannya, hanya JAKARTA (Waspada): Men- penyadapan, maka tidak semua akan melakukan kejahatan Prihatin menerima Pimpinan BPK di Pramono Anung meminta menilai audit investigasi PT Bank melalui hak angket maka DPR teri Komunikasi dan Informasi, lembaga boleh menyadap,” ujar yang merugikan negara. Mudahnya proses penyada- DPR Jakarta, Senin (23/11). PPATK segera menyerahkan Century Tbk (sekarang Bank bisa mendesak PPATK untuk Tifatul Sembiring mengatakan Tifatul pada rapat kerja Agar proses pelaksanaan pan oleh lembaga hukum mem- Marzuki menilai, langkah data itu kepada BPK. Pramono Mutiara) oleh BPK mengecewa- memaparkan hasil aliran dana proses penyadapan pembica- bersama Komisi I di DPR Ja- penyadapan tidak bersing- buat sejumlah anggota Komisi BPK tidak mengaudit aliran mempertanyakan sikap PPATK kan dan belum tuntas karena dari LPS kepada bank century raan untuk mendapatkan bukti karta, Senin (23/11), gungan antar lembaga negara I merasa prihatin. Anggota Fraksi dana dikarenakan laporan itu yang tidak langsung membuka tidak bisa menguak kemana sampai kepada nasabahnya. terhadap pelaku diduga mela- Menurutnya, penyadapan diharapkan ada salah satu PDI Perjuangan, Tri Tamtono tidak diserahkan oleh Pusat aliran dana century, sementara saja dana Rp6,7 triliun mengalir. “Karena masih terbentur oleh kukan kejahatan akan ditata dan terhadap percakapan seseorang lembaga yang akan melakukan mencontohkan kasus penyada- Pelaporan dan Analisis Tran- kasus cek Miranda Goeltom Untuk itu, DPR akan mene- undang-undang, dimana PPATK diatur dalam undang-undang terhadap orang lain sebenarnya penyadapan percakapan yang pan skandal bank century yang langsung dibuka. ruskan hasil audit investigasi hanya bisa melaporkan transaksi saksi Keuangan (PPATK) meru- khusus penyadapan. pelanggaran terhadap hak asasi disetujui terlebih dahulu oleh melibatkan tiga lembaga “PPATK harus belajar dari ini sebagai acuan menuntas- keuangan kepada Polri dan Ke- Menkominfo mengatakan, manusia, namun beberapa lem- pengadilan. hukum. “Apa yang disajikan ada pakan langkah tepat. “Ini sudah sesuai prosedur,”katanya. kasus cek Miranda Goeltom kan kasus yang menyebab- jaksaan, sementara kepada BPK pembuatan peraturan lebih baga negara seperti kepolisian Beberapa negara telah suatu krisis kepemimpinan yang Berdasarkan dari laporan yang waktu itu lang-sung kan kerugian sebesar Rp6,7 tidak bisa. Ini yang perlu lebih jelas tentang lembaga yang dan KPK memiliki kewenangan memiliki satu lembaga yang ber- luar biasa,” ujarnya. berhak melakukan penyadapan mendengar, sekaligus merekam tugas menyadap percakapan Penyadapan dapat dengan BPK terlihat adanya kesalahan dibuka PPATK,” kata dia. triliun. diatur sehingga semuanya bisa harus segera direalisasikan. hasil percakapan seseorang seseorang seperti kementerian mudah diakses dan dipublikasi- Bank Indonesia dan Lembaga Meskipun audit BPK tidak Emir Moeis menegaskan terungkap,” katanya.(aya) Dengan adanya UU khusus dengan orang lain yang dinilai komunikasi. kan media menurut Tri, telah Saat ini, lembaga yang berdampak terhadap pemben- memiliki alat sadap sekaligus tukan opini masyarakat. Ini Susno Layak Dipecat kewenangan menyadap adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Badan Intelijen Negara mengingat masyarakat Indo- nesia belum sepenuhnya dapat menelaah dan mengolah berita JAKARTA (Antara): Anggota (BIN) juga memiliki alat sadap, secaracermat,danjikadigunakan Komisi Hukum Nasional (KHN), tapi tidak memiliki kewenangan pihak ketiga tentu akan dapat Frans Hendra Winarta menga- penyadapan.” mengkhawatirkan,”ujarnya.(aya) takan Kapolri Jenderal Bam- bang Hendarso Danuri layak memecat Komjen Pol. Susno Duadji(foto)sebagai Kepala Ba- Peserta Jamsostek Tak Aktif dan Reserse Kriminal (Bares- krim) Polri. “Susno layak dipecat Bisa Cairkan Dananya dari Kabareskrim karena kinerja yang buruk,” kata Frans pada JAKARTA (Waspada): Sekira di antaranya karena pemutu- dialog publik Supremasi Politik 19 juta pekerja peserta jaminan san hubungan kerja (PHK), bisa melawan Kedaulatan Hukum sosial tenaga kerja yang tidak mencairkan dana JHT. di Jakarta, Senin (23/11). aktif dapat mencairkan dana Hotbonar memperkirakan, Frans menuturkan, Susno kata Frans. jaminan hari tua (JHT) nya. permintaan dana santunan menunjukan kinerja yang tidak Susno mundur sementara “Kami mengimbau mereka yang disiapkan secara tahunan bagus selama menjabat Kaba- menjadi Kabareskrim, selama tidak aktif, mengurus dana JHT bisa meningkat 20 persen. reskrim termasuk terlibat perte- pemeriksaanTimVerifikasi Fakta meski belum memasuki masa “Dulu kan ada permintaan muan dengan tersangka kasus dan Proses Hukum Kasus pensiun,” ujar Dirut Jamsostek percepatan pencairan dana JHT korupsi Sistem Komunikasi Chandra-Bibit selesai bekerja. Hotbonar Sinaga pada rapat dari DPR. Ini disetujui peme- Radio Terpadu (SKRT) Depar- Frans menjelaskan, peme- kerja dengan Komisi IX DPR di rintah karena dampak krisis temen Kehutanan, Anggoro catan sementara terhadap Sus- Jakarta, kemarin. keuangan global,” ujarnya. Widjojo di Singapura. no juga untuk memenuhi ke- Kebijakan itu sebutnya, Saat ini jelasnya, Jamsostek Selain itu, Susno diduga inginan masyarakat, serta me- sesuai peraturan pemerintah tengah melakukan pendekatan terlibat percakapan dengan nyeimbangkan penonaktifan sebagai petunjuk pelaksana dengan PT PLN dan PT Kereta pengacara Budi Sampoerno, pimpinan KPK, Chandra M. operasional Jamsostek. “Peserta Api (KAI). Salah satunya ke ma- Lukas, dalam masalah pencai- Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Jamsostek yang lebih lima najemen dan serikat pekerja, ran dana rekening nasabah di MengenaipemecatanKapolri tahun, berhak mencairkan dana untuk memasukkan karyawan Bank Century. Susno juga tidak dan Jaksa Agung, Frans mene- JHT miliknya.” BUMN itu sebagai peserta Jam- berkoordinasi dengan Kapolri gaskan Presiden tak bisa me- Saat ini, tercatat 27,6 juta sostek. “Sesuai UU, karyawan ketika memanggil dua redaksi lakukannya hanya karena kasus peserta Jamsostek. Dari jumlah BUMN yang memiliki upah di pelaksana pada Harian Kompas Chandra-Bibit. Presiden justru itu, 19 juta sudah nonaktif. atas Rp1 juta wajib menjadi ang- dan Seputar Indonesia (Sindo), harus memiliki alasan kuat. Pekerja yang sudah nonaktif, gota Jamsostek,” tandasnya.(j04) Pemerintah Dinilai Langgar Hak-hak Jamaah Haji MEDAN (Waspada): Peme- yang disediakan PPIH. dengan khusyuk. “Kami menya- situ panitia menyewa rumah rintah dinilai banyak melanggar Iskan pernah menerima takan apresiasi atas kesabaran seharga 462 ribu riyal untuk hak-hak para jamaah haji. Pa- pesan pendek dari seorang us- mereka,” kata dia. ditempati oleh 231 jamaah, dahal tujuan dibuatnya Un- tadz bernama Fauzan dari Kab. Lalai berarti harga sewanya 2.000 riyal dang-undang No. 13/2008 ten- Padanglawas tentang kepriha- Pemerintah, dalam hal ini per jamaah. Padahal Depag tang penyelenggaraan ibadah tinannya melihat tumpukan Depag menurut Iskan, juga lalai selalu mengatakan harga rumah haji adalah agar jamaah menda- jamaah haji Indonesia di Masjidil melakukan kontrak dengan di sana sudah tinggi. “Jadi perlu patkan keamanan, kenyamanan Haram yang tidak kebagian pihak Arab Saudi di bidang peru- kita pertanyakan, apakah dan kemudahan dalam proses transportasi. Ini bukti buruknya mahan. Sebagai contoh, Depag jamaah haji yang tingal di tempat pelaksanaan ibadah haji. pelayanan fasilitas yang dise- melakukan kontrak penyewaan itu sudah dikembalikan haknya Demikian anggota FPKS diakan bagi jamaah haji Indo- perumahan semula atas 104 yang 1000 riyal atau belum? DPR RI, Iskan Qolba Lubis yang nesia, padahal mereka sudah rumah dan terakhir 74 rumah Karena mereka harus menda- juga anggota KomisiVIII daerah mengeluaran biaya mahal. yang ternyata tak memiliki tasrih patkan itu,” tandas Iskan. pemilihan Sumut 2. Hal itu ter- Paling ironis kata Iskan, (ijin) yang masih berlaku dari Lebih ironis lagi, PPIH ter- ungkap usai melakukan pe- Komisi VIII sudah menentukan pemerintah Saudi. Rumah- nyata juga menyewa salah satu mantauan langsung pelaksa- jumlah bus yang dibutuhkan rumah yang dikontrak hanya rumah di luar wilayah yang naan haji 1430 H di Saudi ber- jamaah sebanyak 647 armada, memiliki tasrih tahun 1429 H diperbolehkan Kementerian sama 9 orang anggota Komisi ternyata yang tersedia 315 ar- yang sudah habis masa berla- Haji Saudi, yaitu di daerah Nuz- VIII 10-17 November lalu. mada bus. Setiap jamaah dike- kunya. “Padahal pelaksanaan hah. Hal itu sudah melanggar Beberapa pelanggaran nakan 100 Riyal untuk keperluan haji diselenggarakan 1430 H,” ketentuan hukum dan pera- terhadap hak-hak jamaah transportasi. Jumlahnya sekira jelasnya. Lagi pula, dalam turan pemerintah Saudi. menurut dia, Senin (23/11), Rp43 miliar. Jumlah ini atas per- kontrak tidak dicantumkan Kemudian paling disesalkan, seperti terjadi di kloter 4-MES. mintaan Depag, masih ditam- pernyataan yang mengikat, di dalam buku manasik haji hak Calon jamaah haji dari Man- bah Rp11 miliar untuk pelaksa- pemilik perumahan harus jamaah 2,5 meter X 1 meter, dailing, selain tempat pemon- naan transportasi. Tapi ternyata menyelesaikan tasrih sebelum sedangkan dalam peraturan dokan jauh di Aziziah Sya- di lapangan, Depag hanya me- pelaksanaan haji. Kementerian Haji Saudi dise- maliyah, mereka juga tidak nyewa 315 armada bus, menye- Hal ini terjadi karena dalam butkan jamaah berhak men- pernah mendapatkan fasilitas babkan tidak terpenuhinya hak- melakukan kontrak, pihak PPIH dapatkan 3,5 m per orang di transportasi sejak 11 November. hak jamaah haji dan tidak ternyata tidak didampingi Makkah dan 4 meter per orang Bahkan untuk kebutuhan terciptanya kenyamanan dan pengacara, padahal Komisi VIII di Madinah. air sering tidak tercukupi karena kemudahan bagi mereka. telah menganggarkan sekira Dengan data ini seakan-akan sering mati. Untuk pergi ke Sopir-sopir bus mengutip Rp2 miliar untuk itu. Kenyataan jamah haji tak berdaya karena Masjidil Haram, jamaah harus uang dari jamaah satu hingga ini bisa berbahaya, karena bisa- dia telah ditempatkan di ruang mengeluarkan koceknya dua riyal. Meski begitu, dengan bisa jamaah diusir. seperti layaknya peti mati. “Ini sebesar 10 Riyal, bahkan banyak segala kendala dan keterbatasan KomisiVIII juga menemukan jelas-jelas merupakan pelang- pula di antara jamaah yang yang dihadapi, jamaah haji adanya perumahan yang disewa garan terhadap undang-un- membatalkan ibadahnya karena Indonesia terus berusaha agar PPIH dari pihak Saudi No. Tasrih dang kementerian haji,” tan- buruknya fasilitas transportasi bisa menjalankan ibadah haji 6799 bernomor register 17. Di dasnya.(m10)
  2. 2. WASPADA Selasa 24 November 2009 Nusantara 3 Jika Angket Century Gagal, DPR Bubar Saja JAKARTA (Antara): Ang- tor hak angket ini takkan mun- Partai Golkar, Bambang Soe- century yang mesti bertang- gota Komisi XI DPR dari Fraksi dur untuk meloloskan ke pari- satyo juga meminta DPR, terma- gungjawab dalam skandal cen- Partai Keadilan Sejahtera purna DPR. “Saya yakin 85% tak suk Partai Demokrat melu- tury. (PKS), Andi Rachmat menya- bisa dibendung lagi. Apalagi luskan hak angket untuk mem- “Ada tiga pejabat yang Antara takan, jika DPR gagal mem- para inisiator angket berusaha bantu Presiden Susilo Bambang bertanggungjawb dalam kasus PETISI RAKYAT: Sejumlah aktifis dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) yang dipimpin Fadjrul Rahman (2kiri) perjuangkan hak angket Bank terus agar lolos ke paripurna,” Yudhoyono membersihkan itu yakni, Boediono (mantan membacakan Petisi Rakyat untuk untuk Presiden di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/11). Petisi Rakyat berisi meminta Century, maka sebaiknya tambahnya. keluarganya akibat rumors Bank Gubernur Bank Indonesia), Sri Presiden segera menindaklanjuti rekomendasi Tim Delapan yang dimulai dengan memerintahakan Kepolisian untuk menghentikan lembaga ini membubarkan Andi mengungkapkan, Century. Mulyani (ketua Komite Stabilitas kasus pidana dua pimpinan KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto. diri, karena kegagalan itu kekuatan hak angket hampir Oleh karena itu tak alasan Sektor Keuangan, KSSK) dan sama dengan kehilangan sama dengan pengadilan bagi Fraksi Demokrat untuk sekretaris KSSK, Raden Parde- konstitusionalnya. karena bisa memanggil paksa tidak ikut menandatangani hak de,” klaimnya. Kecelakaan Kapal siapapun. “Bahkan mereka angket Bank Century, bahkan Bambang menyebutkan, “Mending DPR ini ditutup yang dipanggil itu juga di Demokrat seharusnya berada hasil audit BPK menunjukkan Syahbandar Karimun Dan Nahkoda saja kalau tak berhasil menja- lankan amanat rakyat, karena kehilangan konsitutisonal- sumpah,” tegasnya. Namun fokus utama DPR, bukan diterima atau tidaknya di depan dalam memperjuang- kan hak angket. “Jadi tak ada alasan lagi buat F-PD, harusnya adanya rekayasa penyelamatan bank century sehingga semua pihak berharap hak angket bisa Feri Harus Bertanggung Jawab nya,” katanya di Jakarta, Senin (23/11). hak angket, tetapi bagaimana mempelajari dan mendalami malah F-PD berada di depan untuk memperjuangkan angket lolos ke paripurna. “Karena bisa membantu presiden menghin- JAKARTA (Waspada). Se- kapal,” kata dia di DPR/MPR daerah pemilihan Riau, Ian sebelum ada sinyal dari BMG Sebalikya, Andi optimistis hasil audit Badan Pemeriksa Century,” tegasnya. dari tudingan keterkaitan jumlah anggota DPR Mendesak RI, Senin (23/11). Siagian mendukung langkah yang mengizinkan pelayaran. bahwa 85 persen hak angket Keuangan (BPK). Bambang menyebutkan, presiden yang selama ini selalu Plh Syahbandar Tanjungbalai Kondisi ombak yang sangat Dirjen Perhubungan Laut, Feri Dumai Express 10 century sudah tak bisa diben- Dalam bahasa berbeda, setidaknya tiga pejabat yang ikut ditudingkan pada dirinya,” Karimun, Bahtiar dan nakhoda tinggi ditambah kencangnya Sunaryo menutup sementara mengangkut 278 penumpang dung lagi, sehingga para inisia- anggota Komisi III DPR Fraksi menandatangani bailout bank sebutnya. Feri Dumai Express 10, Johan angin sangat tidak memungkin- pelayaran karena kondisi cuaca dan 13 ABK itu tenggelam di Hutajulu bertanggung jawab atas kan bagi kapal jenis fiber berlayar. buruk. “Aparat terkait tidak Perairan Tokong Hiu, Karimun musibah tenggelamnya kapal penumpang di Dumai, Riau. Manggara Siahaan dari PDI Perjuangan mempertanyakan “Nahkoda dan syahbandar mesti bertanggjawab atas mu- sibah itu, ”katanya. Menurutnya, kapal jenis membiarkan kapal berlayar apabila kondisi cuaca buruk, karena ini menyangkut kesela- matan penumpang sekaligus Kecil, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, Minggu (22/11) sekira pukul 09:30 dalam per- jalanan ke Batam. 29 Penum- Rapim DPR Akan Bahas Audit BPK tindakan syahbandar dan nah- fiber tidak layak berlayar dalam menghindari lebih banyak lagi pang dilaporkan tewas dan 17 JAKARTA (Waspada): Ketua Penjamin Simpanan (LPS). mencakup aliran dana Bank dana bailout sebesar Rp6,7 koda yang tetap memberang- kondisi cuaca buruk. “Prioritas jatuh korban,” katanya. hilang, serta 245 orang selamat. DPR, Marzuki Alie mengatakan “Apakah ada unsur pidana atau Century, Pramono bersama triliun belum lengkap dilaporkan katkan kapal meskipun sudah yang mesti dilakukan pihak Ian mengatakan, pihaknya Sebelum tenggelam, Feri DPR akan segera menindak- tidak, nanti kita lihat. Lalu LPS anggota lainnya bertekad me- kepada DPR. Dia mengatakan ada peringatan gelombang terkait melakukan pertolongan tak lagi toleransi atau kompromi milik PT Lestari Indoma Bahari lanjuti hasil laporan audit (di sini) tidak menyebutkan nelusuri lebih jauh tentang ali- berniat menuntaskan kasus itu tinggi. “Kenapa mereka tetap maupun evakuasi terhadap atas korban yang berjatuhan itu pecah akibat hantaman om- investigasi Badan Pemeriksa berapa dananya, hanya menga- ran dana itu. “Kendala yang di- sampai ke hilirnya dalam memberangkatkan kapal, pada- korban yang belum ditemukan dalam sistem transportasi laut. bak yang diperkirakan mencapai Keuangan (BPK) terhadap Bank takan akan berdampak sistemik. hadapi adalah penelusuran dana pembahasan di Komisi XI pe- hal BMG telah memperingatkan dan membantu keluarga korban Karenanya, dia berpendapat 4 meter di perairan Hiu Kecil Century. Kesalahan ada di BI dan LPS,” century. Sebab BPK tidak bisa kan ini. adanya gelombang tinggi dan yang tewas,” jelasnya. jangan lagi ada kapal yang atau sekira 8 mil dari Pelabuhan “Laporan ini kita terima dan terangnya. secara leluasa mengakses data “Nanti Komisi XI akan mengancam keselamatan bagi Anggota DPR dari PDIP mengarungi perairan di Kepri Tanjungbalai Karimun.(aya) akan kita bahas dalam rapat Menyinggung adanya aliran yang dimiliki PPATK. BPK ter- mengambil sebuah kesimpulan pimpinan untuk menentukan dana ke partai, Marzuki mene- bentur aturan yang menyata- yang akan digunakan sebagai gaskan, tidak benar sama sekali. kan bahwa PPATK hanya boleh rekomendasi di paripurna 1 Penyadapan Akan Diatur Dalam UU Khusus apakah laporan itu akan diserah- kan ke badan akuntabilitas keuangan negara atau Komisi “Enggak ada, bohong semua itu,” bantahnya. menyerahkan data kepada ke- jaksaan dan kepolisian,” katanya. Desember dalam pengajuan hak angket,” tuturnya. JAKARTA (Waspada): Men- Dengan adanya UU khusus hasil percakapan seseorang tugas menyadap percakapan XI DPR,” kata Marzuki, usai SementaraWakil Ketua DPR, Ketua Komisi XI, Emir Moeis Ditegaskannya, hanya teri Komunikasi dan Informasi, penyadapan, maka tidak semua dengan orang lain yang dinilai seseorang seperti kementerian menerima Pimpinan BPK di Pramono Anung meminta menilai audit investigasi PT Bank melalui hak angket maka DPR Tifatul Sembiring mengatakan lembaga boleh menyadap,” ujar akan melakukan kejahatan komunikasi. DPR Jakarta, Senin (23/11). PPATK segera menyerahkan Century Tbk (sekarang Bank bisa mendesak PPATK untuk proses penyadapan pembica- Tifatul pada rapat kerja yang merugikan negara. Saat ini, lembaga yang Marzuki menilai, langkah data itu kepada BPK. Pramono Mutiara) oleh BPK mengecewa- memaparkan hasil aliran dana raan untuk mendapatkan bukti bersama Komisi I di DPR Ja- Agar proses pelaksanaan memiliki alat sadap sekaligus mempertanyakan sikap PPATK kan dan belum tuntas karena dari LPS kepada bank century BPK tidak mengaudit aliran terhadap pelaku diduga mela- karta, Senin (23/11), penyadapan tidak bersing- kewenangan menyadap adalah yang tidak langsung membuka tidak bisa menguak kemana sampai kepada nasabahnya. kukan kejahatan akan ditata dan Menurutnya, penyadapan gungan antar lembaga negara Komisi Pemberantasan Korupsi dana dikarenakan laporan itu tidak diserahkan oleh Pusat aliran dana century, sementara saja dana Rp6,7 triliun mengalir. “Karena masih terbentur oleh diatur dalam undang-undang terhadap percakapan seseorang diharapkan ada salah satu (KPK). “Badan Intelijen Negara Pelaporan dan Analisis Tran- kasus cek Miranda Goeltom Untuk itu, DPR akan mene- undang-undang, dimana PPATK khusus penyadapan. terhadap orang lain sebenarnya lembaga yang akan melakukan (BIN) juga memiliki alat sadap, Menkominfo mengatakan, pelanggaran terhadap hak asasi penyadapan percakapan yang tapi tidak memiliki kewenangan saksi Keuangan (PPATK) meru- langsung dibuka. ruskan hasil audit investigasi hanya bisa melaporkan transaksi pembuatan peraturan lebih manusia, namun beberapa lem- disetujui terlebih dahulu oleh penyadapan.” pakan langkah tepat. “Ini sudah “PPATK harus belajar dari ini sebagai acuan menuntas- keuangan kepada Polri dan Ke- jelas tentang lembaga yang baga negara seperti kepolisian pengadilan. Prihatin sesuai prosedur,”katanya. kasus cek Miranda Goeltom kan kasus yang menyebab- jaksaan, sementara kepada BPK berhak melakukan penyadapan dan KPK memiliki kewenangan Beberapa negara telah Mudahnya proses penyada- Berdasarkan dari laporan yang waktu itu lang-sung kan kerugian sebesar Rp6,7 tidak bisa. Ini yang perlu lebih harus segera direalisasikan. mendengar, sekaligus merekam memiliki satu lembaga yang ber- pan oleh lembaga hukum mem- BPK terlihat adanya kesalahan dibuka PPATK,” kata dia. triliun. diatur sehingga semuanya bisa buat sejumlah anggota Komisi Bank Indonesia dan Lembaga Meskipun audit BPK tidak Emir Moeis menegaskan terungkap,” katanya.(aya) I merasa prihatin. Anggota Fraksi Peserta Jamsostek Tak Aktif Bisa Cairkan Dananya PDI Perjuangan, Tri Tamtono mencontohkan kasus penyada- JAKARTA (Waspada): Sekira operasional Jamsostek. “Peserta bisa meningkat 20 persen. pan skandal bank century yang 19 juta pekerja peserta jaminan Jamsostek yang lebih lima “Dulu kan ada permintaan melibatkan tiga lembaga sosial tenaga kerja yang tidak aktif tahun, berhak mencairkan dana percepatan pencairan dana JHT hukum. “Apa yang disajikan ada dapat mencairkan dana jaminan JHT miliknya.” dari DPR. Ini disetujui peme- suatu krisis kepemimpinan yang hari tua (JHT) nya. “Kami meng- Saat ini, tercatat 27,6 juta rintah karena dampak krisis luar biasa,” ujarnya. imbau mereka tidak aktif, me- peserta Jamsostek. Dari jumlah keuangan global,” ujarnya. Penyadapan dapat dengan ngurus dana JHT meski belum itu, 19 juta sudah nonaktif. Saat ini jelasnya, Jamsostek mudah diakses dan dipublikasi- memasuki masa pensiun,” ujar Pekerja yang sudah nonaktif, tengah melakukan pendekatan kan media menurut Tri, telah Dirut Jamsostek Hotbonar Si- di antaranya karena pemutu- dengan PT PLN dan PT Kereta berdampak terhadap pemben- naga pada rapat kerja dengan san hubungan kerja (PHK), bisa Api (KAI). Salah satunya ke ma- tukan opini masyarakat. Ini KomisiIXDPRdiJakarta,kemarin. mencairkan dana JHT. najemen dan serikat pekerja, mengingat masyarakat Indo- Kebijakan itu sebutnya, Hotbonar memperkirakan, untuk memasukkan karyawan nesia belum sepenuhnya dapat sesuai peraturan pemerintah permintaan dana santunan BUMN itu sebagai peserta Jam- menelaah dan mengolah berita sebagai petunjuk pelaksana yang disiapkan secara tahunan sostek. (j04) secara cermat,” ujarnya.(aya) Pemerintah Dinilai Langgar Hak-hak Jamaah Haji MEDAN (Waspada): Peme- mintaan Depag, masih ditam- (ijin) yang masih berlaku dari per jamaah. Padahal Depag rintah dinilai banyak melanggar bah Rp11 miliar untuk pelaksa- pemerintah Saudi. Rumah- selalu mengatakan harga rumah hak-hak para jamaah haji. Pa- naan transportasi. Tapi ternyata rumah yang dikontrak hanya di sana sudah tinggi. “Jadi perlu dahal tujuan dibuatnya Un- di lapangan, Depag hanya me- memiliki tasrih tahun 1429 H kita pertanyakan, apakah dang-undang No. 13/2008 ten- nyewa 315 armada bus, menye- yang sudah habis masa berla- jamaah haji yang tingal di tempat tang penyelenggaraan ibadah babkan tidak terpenuhinya hak- kunya. “Padahal pelaksanaan itu sudah dikembalikan haknya haji adalah agar jamaah menda- hak jamaah haji dan tidak haji diselenggarakan 1430 H,” yang 1000 riyal atau belum? patkan keamanan, kenyamanan terciptanya kenyamanan dan jelasnya. Lagi pula, dalam Karena mereka harus menda- dan kemudahan dalam proses kemudahan bagi mereka. kontrak tidak dicantumkan patkan itu,” tandas Iskan. pelaksanaan ibadah haji. Sopir-sopir bus mengutip pernyataan yang mengikat, Lebih ironis lagi, PPIH ter- Demikian anggota FPKS uang dari jamaah satu hingga pemilik perumahan harus nyata juga menyewa salah satu DPR RI, Iskan Qolba Lubis yang dua riyal. Meski begitu, dengan menyelesaikan tasrih sebelum rumah di luar wilayah yang juga anggota KomisiVIII daerah segala kendala dan keterbatasan pelaksanaan haji. diperbolehkan Kementerian pemilihan Sumut 2. Hal itu ter- yang dihadapi, jamaah haji Hal ini terjadi karena dalam Haji Saudi, yaitu di daerah Nuz- ungkap usai melakukan pe- Indonesia terus berusaha agar melakukan kontrak, pihak PPIH hah. Hal itu sudah melanggar mantauan langsung pelaksa- bisa menjalankan ibadah haji ternyata tidak didampingi ketentuan hukum dan pera- naan haji 1430 H di Saudi ber- dengan khusyuk. “Kami menya- pengacara, padahal Komisi VIII turan pemerintah Saudi. sama 9 orang anggota Komisi takan apresiasi atas kesabaran telah menganggarkan sekira Kemudian paling disesalkan, VIII 10-17 November lalu. mereka,” kata dia. Rp2 miliar untuk itu. Kenyataan di dalam buku manasik haji hak Beberapa pelanggaran Lalai ini bisa berbahaya, karena bisa- jamaah 2,5 meter X 1 meter, se- terhadap hak-hak jamaah Pemerintah, dalam hal ini bisa jamaah diusir. dangkan dalam peraturan Ke- menurut dia, Senin (23/11), Depag menurut Iskan, juga lalai KomisiVIII juga menemukan menterian Haji Saudi disebutkan seperti terjadi di kloter 4-MES. melakukan kontrak dengan adanya perumahan yang disewa jamaah berhak mendapatkan 3,5 Calon jamaah haji dari Man- pihak Arab Saudi di bidang peru- PPIH dari pihak Saudi No. Tasrih m per orang di Makkah dan 4 dailing, selain tempat pemon- mahan. Sebagai contoh, Depag 6799 bernomor register 17. Di meter per orang di Madinah. dokan jauh di Aziziah Sya- melakukan kontrak penyewaan situ panitia menyewa rumah Dengan data ini seakan-akan maliyah, mereka juga tidak perumahan semula atas 104 seharga 462 ribu riyal untuk jamah haji tak berdaya karena pernah mendapatkan fasilitas rumah dan terakhir 74 rumah ditempati oleh 231 jamaah, dia telah ditempatkan di ruang transportasi sejak 11 November. yang ternyata tak memiliki tasrih berarti harga sewanya 2.000 riyal seperti layaknya peti mati. (m10) Bahkan untuk kebutuhan air sering tidak tercukupi karena sering mati. Untuk pergi ke Masjidil Haram, jamaah harus mengeluarkan koceknya sebesar 10 Riyal, bahkan banyak pula di antara jamaah yang membatalkan ibadahnya karena buruknya fasilitas transportasi yang disediakan PPIH. Iskan pernah menerima pesan pendek dari seorang us- tadz bernama Fauzan dari Kab. Padanglawas tentang kepriha- tinannya melihat tumpukan jamaah haji Indonesia di Masjidil Haram yang tidak kebagian transportasi. Ini bukti buruknya pelayanan fasilitas yang dise- diakan bagi jamaah haji Indo- nesia, padahal mereka sudah mengeluaran biaya mahal. Paling ironis kata Iskan, Komisi VIII sudah menentukan jumlah bus yang dibutuhkan jamaah sebanyak 647 armada, ternyata yang tersedia 315 ar- mada bus. Setiap jamaah dike- nakan 100 Riyal untuk keperluan transportasi. Jumlahnya sekira Rp43 miliar. Jumlah ini atas per-

×