• Save
Tinjauan yuridis terhadap perbuatan aparat pemerintah yang tidak berwenang
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Tinjauan yuridis terhadap perbuatan aparat pemerintah yang tidak berwenang

on

  • 7,639 views

 

Statistics

Views

Total Views
7,639
Views on SlideShare
7,639
Embed Views
0

Actions

Likes
5
Downloads
1
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Tinjauan yuridis terhadap perbuatan aparat pemerintah yang tidak berwenang Document Transcript

  • 1. 1 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN APARAT PEMERINTAH YANG TIDAK BERWENANG( Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Tata Usaha Negara) Oleh : FREINGKY A. NDAUMANU, S.H. NIM : 11/322217/PHK/06731 PROGRAM PASCASARJARNA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA MAGISTER HUKUM 2012
  • 2. 2 BAB I PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG Pejabat administrasi (bestuur) selaku pelaksana kebijakan politik negaramempunyai wewenang sebagaimana diperintahkan undang – undang, berfungsimemimpin masyarakat, mengendalikan pemerintahan, memberi petunjuk,menghimpun aspirasi, menggerakkan potensi, memberi arah, mengkoordinasikankegiatan, membuka kesempatan, memberi kesempatan, memberi kemudahan,mengawasi, menilai, mendukung, membina, melayani, mendorong danmelindungi masyarakat. Dalam rangka mensejahterahkan masyarakat, terjadi hubungan hukum(rechtsbetrekking) yang erat antara pemerintah dengan rakyatnya. Denganperkataan lain, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanankepada masyarakat (public service). Dengan adanya fungsi “public service” ini,berarti pemerintah tidak saja melaksanakan peraturan perundangan – undangan itusendiri. Oleh karenanya pemerintah berhak menciptakan kaidah hukum konkrityang dimaksudkan guna mewujudkan tujuan peraturan perundang – undangan.1Dalam hukum administrasi Negara disebut dengan “pouvoir discrectionnaire”atau “freies ermessen” atau asas diskresi. Istilah ini mengandung kewajiban dan1 Muchsan., Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan AdministrasiNegara Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm.3
  • 3. 3kekuasaan yang luas, yaitu terhadap tindakan yang akan dilakukan dan kebebasanuntuk memilih melakukan atau tidak tindakan tersebut. Akan tetapi, apabila perbuatan aparat pemerintah yang dilaksanakanberdasarkan peraturan perundang-undangan maupun diskresi jika tidak terkendalidengan baik, maka akan mudah terjadi perbuatan yang tercela, yang tendensinyamenimbulkan kerugian pada pihak tertentu. Perbuatan pemerintah yang tercela inidalam Hukum Tata Administrasi Negara sering disebut perbuatan penguasa yangsewenang-wenang (willekeur). Perbuatan yang sewenang-wenang ini,frekuensinya banyak terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifatbebas (vrij bestuur). Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifatmengikat (gebonden bestuur) perbuatan tersebut jarang terjadi.2B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akandibahas adalah sebagai berikut : “Bagaimanakah Tinjauan Yuridis TerhadapPerbuatan Aparat Pemerintah Yang Tidak Berwenang?”2Muchsan., Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan TataUsaha Negara Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm.14
  • 4. 4 BAB II PEMBAHASANA.DEFINISI PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN Secara etimologis, pemerintahan berasal dari kata “pemerintah”,sedangkan pemerintah berasal dari kata “perintah”.3 Selanjutnya, dalam bahasaInggris kata “pamerintah” di artikan “government” atau dari bahasa Perancis“Gouvernement”, yang berasal dari bahasa Latin “Gubernaculum”, atau bahasaYunani “Kubernan”, yang berarti “kemudi”, jelaslah bahwa yang dimaksud ialahmengemudi jalannya Negara untuk mencapai tujuan Negara.4 Menurut KamusBahasa Indonesia kata tersebut mempunyai arti sebagai berikut: 1. Perintah adalah perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; 2. Pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu (daerah-daerah) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintahan); 3. Pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah. Pemerintahan adalah organisasi yang diberikan hak untuk melaksanakankekuasaan yang tertinggi. Pemerintah dalam arti luas merupakan sesuatu yang3 Pamudji., Perbandingan Pemerintahan, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm.34 Zamzuri., Tindak Pemerintahan (Bestuurhandeling), Al-Hikmah, Yogyakarta, 1985, hlm.1
  • 5. 5lebih besar daripada suatu badan atau kementerian-kementerian, pemerintahandalam arti luas meliputi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaanyudikatif. Pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan yang terdiri dariKepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.5 Van Poelje, mengartikan pemerintahan dalam arti sempit, adalah sebagaiorgan/badan/alat/perlengkapan Negara yang diserahi pemerintahan(government/bestuur). Dalam arti luas pemerintahan adalah sebagai fungsi yakniyang meliputi keseluruhan tindakan, perbuatan dan keputusan oleh alat - alatpemerintahan (bestuurorganen) untuk mencapai tujuan pemerintahan(administration). Pemerintahan juga dapat diartikan sebagai “pangreh”, artinyafungsi memerintah, yakni menjalankan tugas - tugas memerintah (bestuurfunctie).Oleh karena itu dilihat dari sisi tugasnya, pemerintahan dapat diartikan secaranegatif, yakni tugas penguasa yang bukan peradilan ataupun perundang-undangan.6 Mariun7 memberikan batasan yang berbeda terhadap kedua istilahtersebut, “pemerintah” merupakan kata yang menunjuk pada badan, organ ataualat kelengkapan yang menjalankan fungsi atau bidang tugas pekerjaan ataufungsi. Sehingga dapat dikatakan kalau pemerintahan menunjuk kepada objek,sedangkan istilah pemerintah menunjuk kepada subyek.5 Sujanto., Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984,hlm.486 Sadjijono.,Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara, LaksBang PRESSindo,Yogyakarta, hlm.427 Fauzan Muhammad., Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan KeuanganAntara Pusat Dan Daerah, Cetakan I, UII Pres, Yogyakarta, 2006, hlm.17
  • 6. 6 Istilah Pemerintahan juga dapat dimaknai sebagai “fungsi” dan sebagai“organisasi”. Sebagai fungsi, yakni aktifitas memerintah, adalah melaksanakantugas - tugas pemerintahan, sebagaimana dikemukakan oleh P.de Haan, “bestuurals funtie-dat wil zeggen het besturen-is de uitoefening van bestuurstaak”, danpemerintahan sebagai organ - organ dari organisasi pemerintahan yang dibebanidengan pelaksanaan tugas pemerintahan (Onder het (openbaar) bestuur als organworden al die organen uit de overheidorganisatie samengevat die organen uit diebelast zijn met de uitoefening van de bestuurstaak).8 Selanjutnya, Mac. Iver9 berpendapat dalam bukunya “The Web ofGovernment”, membagi tugas pemerintah atas 3 (tiga) bidang, yaitu : 1) “Cultural function”, fungsi ini sesungguhnya merupakan tugas dari rakyat sendiri, tetapi Negara harus memberikan dorongan, fasilitas, agar tujuan mencapai kemajuan kebudayaan dapat tercapai. 2) “General welfare function”, yaitu fungsi kesejahteraan umum yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap Negara. Fungsi ini memberikan hak kepada pemerintah untuk campur tangan dalam segala aspek kehidupan rakyat. 3) “Function economic control”, guna mencapai kesejahteraan rakyat maka pemerintah harus terjun dalam bidang perekonomian. Menurut Mac. Iver sistem perekonomian liberal untuk mencapai kesejahteraan rakyat adalah khayalan belaka.8 Sadjijono., Memahami Beberapa Bab Pokok.., Op.cit.hlm.439 Zamzuri., Tindak Pemerintahan..,Op.cit. hlm.11-12
  • 7. 7 Bahwasannya ketiga fungsi tersebut diatas saling berhubungan dankeberhasilan dalam suatu bidang akan mempengaruhi bidang lainnya. Adapun tugas pemerintah Indonesia sebagaimana yang terlukis dalamAlinea ke-IV Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut : 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Guna merealisir tugas Negara atau lebih dikenal dengan tujuan Negaratersebut diatas pemerintah melakukan tindakan atau perbuatan - perbuatan yangdisebut sebagai tindakan pemerintahan (bestuurshandeling).B. PERBUATAN / TINDAKAN APARAT PEMERINTAH Tindakan pemerintah (bestuurhandeling) yang dimaksud, adalah setiaptindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintahan(bestuurorgaan) dalam menjalankan fungsi pemerintahan (bestuurfunctie).10 Ada 2 (dua) bentuk tindakan pemerintah, yakni tindakan berdasarkanhukum (rechtshandeling) dan tindakan berdasarkan fakta / nyata atau bukanberdasarkan hukum (feitelijkehandeling).10 Sadjijono., Memahami Beberapa Bab Pokok.., Op.cit. hlm.79
  • 8. 8 1) Tindakan Berdasarkan Hukum (rechtshandeling) Tindakan aparat pemerintah berdasarkan hukum (rechtshandeling) dapat dimaknai sebagai tindakan - tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu untuk menciptakan hak dan kewajiban. Tindakan ini lahir sebagai konsekuensi logis dalam kedudukannya pemerintah sebagai subyek hukum, sehingga tindakan hukum yang dilakukan menimbulkan akibat hukum. 11 Disebutkan bahwa istilah “rechtshandeling”12 atau tindakan hukum itu berasal dari ajaran hukum perdata, yang kemudian juga digunakan dalam hukum administrasi. Begitu digunakan dalam hukum administrasi Negara, sifat tindakan hukum ini mengalami perbedaan; “De administratiefrechtelijke rechtshandeling is, ondanks gelijkluidendheid van naam, anders van aard dan van de civile rechtshandeling” (tindakan hukum administrasi berbeda sifatnya dengan tindakan hukum perdata, meskipun namanya sama), terutama karena sifat mengikatnya “De administratiefrechtelijke rechtshandeling kunnen burgers binden zonder dar hunnerzijds tot die binding op enige wijze wordt bijgedragen” (tindakan hukum administrasi dapat mengikat warga Negara tanpa memerlukan persetujuan dari warga Negara bersangkutan), sementara dalam tindakan hukum perdata diperlukan persesuaian kehendak (wilsovereenstemming) antara kedua pihak atas dasar kebebasan kehendak11 Ibid, hlm.8012 HR Ridwan., Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.115-116
  • 9. 9 atau diperlukan persetujuan dari pihak yang dikenai tindakan hukum tersebut. Hal ini karena hubungan hukum perdata itu bersifat sejajar, sementara hubungan hukum publik itu bersifat sub-ordinatif, disatu pihak pemerintah didekati dengan kekuasaan publik, dipihak lain warga Negara tidak dilekati dengan kekuasaan yang sama. 2) Tindakan Bukan Berdasarkan Hukum (feitelijkehandeling) Tindakan berdasarkan fakta/nyata (bukan hukum), adalah tindakan pemerintah yang bukan hubungan langsung dengan kewenangannya dan tidak menimbulkan akibat hukum. Menurut Kuntjoro Probopranoto tindakan berdasarkan fakta (feitelijkehandeling) ini tidak relevan, tidak mempunyai hubungan langsung dengan kewenangannya. Contoh tindakan pemerintah yang berdasarkan fakta, yaitu upacara membuka jembatan, pembuka jalan raya dan lain - lain yang biasanya dilakukan oleh seorang penguasa pemerintahan. Pendapat lain sebagaimana dikemukakan oleh H.J. Romeijin, bahwa “Eenadministratieve rechtshandeling is dan een wilsverklaring in een bijzonder gevaluitgaande van een admnistratief organ, gericht op het in het leven reopen van eenrechtsgevolg op het gebeid van administratief rechts” (Tindakan - tindakanhukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ
  • 10. 10administrasi dalam keadaan khusus dimaksudkan untuk menimbulkan akibathukum dalam bidang hukum administrasi).13 Sehubungan dengan hal tersebut diatas tampak ada beberapa unsur yangterdapat di dalamnya. Muchsan14 menyebutkan unsur - unsur tindakan hukumpemerintahan sebagai berikut : 1) Perbuatan itu dilakukan oleh aparat Pemerintah dalam kedudukannya sebagai Penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (bestuurs-organen) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri; 2) Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan; 3) Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi; 4) Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.C. PERBUATAN APARAT PEMERINTAH YANG TIDAK BERWENANG Landasan kewenangan alat administrasi Negara atau pejabat administrasiNegara bersumber dari tiga (3) hal. Pertama, landasan kewenangan atas dasaratribusi, atas dasar kewenangan ini maka wewenang yang ada pada alatadministrasi Negara atau pejabat administrasi Negara sifatnya melekat, tidak bisadialihkan dan tidak bisa dibagi-bagi. Kedua, kewenangan atas dasar mandat, yakni13 Sadjijono., Memahami Beberapa Bab Pokok..,Loc.cit, hlm.8014 HR Ridwan., Hukum Administrasi .., Loc.cit.hlm.116
  • 11. 11bahwa wewenang itu diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari pejabatkepada subyek hukum lain untuk melakukan tindakan atas nama pemberi mandatdan atas tanggungjawab pemberi mandat. Ketiga, kewenangan atas dasar delegasi,yaitu pelimpahan wewenang dari pejabat administrasi Negara kepada subyekhukum lain untuk bertindak atas nama sendiri dan atas tanggungjawabnya sendiri.Pelimpahan wewenang tersebut dilakukan pejabat lain yang bersifat horizontal. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yang sangat luas, maka alatadministrasi Negara (bestuur) sebagai pelaksanaan pemerintahan diberiwewenang bebas (vrije bestuur, freies ermessen). Hal ini bertujuan untukmengambil tindakan cepat dan tepat serta berfaedah. Meskipun demikian,tindakan tersebut harus dilakukan dalam koridor hukum dan tidak bolehbertentangan dengan hukum.15 Menurut Prof. Muchsan.,S.H,16 kewenangan dari aparat dapat dibagimenjadi dua macam yaitu kewenangan atributif dan kewenangan non atributif,antara lain sebagai berikut : 1) Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil) yaitu kewenangan yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang- undangan. Kewenangan atributif ini bersifat permanen (saat berakhirnya tidak jelas) serta komprehensif (tidak boleh terpecah- pecah) dan tetap ada selama undang-undang mengaturnya.15 Kusdarini Eny., Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum PemerintahanYang Baik, Cetakan I, UNY Press, Yogyakarta, 2011, hlm.87-8816 Muchsan., Catatan Materi Perkuliahan Politik Hukum, Program Pasca Sarjana Magister HukumKenegaraan-UGM, Yogyakarta, 2011
  • 12. 12 Misalnya, Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang- Undang (RUU). Kewenangan ini secara langsung diberikan oleh Peraturan perundang-undangan yakni Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Negara Dasar Republik Indonesia 1945 amandemen IV. Jadi, keabsahan dari kewenangan atribusi ini tidak perlu dipertanyakan lagi karena sumbernya adalah dari peraturan perundang-undangan.2) Kewenangan yang bersifat non-atributif (non-orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non-atributif ini bersifat insidental (tidak permanen) dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Misalnya penerbitan izin oleh Bupati atau Kepala Daerah yang seharusnya dilakukan oleh Bupati itu sendiri, namun pada saat Bupati tersebut tidak berada ditempat untuk menerbitkan izin, maka dapat diwakilkan pada Wakil Bupati sebagai penjabat sementara. Selanjutnya, dalam teori hukum ada dua (2) pelimpahan wewenang : 1. Mandat, artinya yang beralih sebagian wewenang. Pihak yang memberikan mandat disebut mandans, dan pihak yang menerima mandat disebut mandataris. Istilah yang dipakai dalam mandat : “untuk beliau”.
  • 13. 13 2. Delegasi, artinya yang beralih adalah seluruh wewenang termasuk pertanggungjawaban. Pihak yang memberi delegasi disebut delegans, dan pihak yang menerima delegasi disebut delegataris. istilah yang dipakai dalam delegasi : “atas nama”. Prof. Muchsan.,S.H kemudian mendefiinisikan bahwa yang dimaksuddengan kewenangan adalah hak yang bersifat istimewa yang diberikan kepadaaparat penyelenggara Negara dalam rangka melaksanakan fungsinya. Disebut hakistimewa karena bersifat sepihak dan dapat dipaksakan. Selanjutnya, Prof. Muchsan.,S.H17 mengatakan bahwa perbuatan aparatpemerintah yang tidak di dasari kewenangan maka akan mengakibatkan :1) Perbuatan yang tidak layak/tercela (willekeur) Bentuk perwujudan perbuatan ini ada lima (5) kelompok, yakni : i. Perbuatan yang tidak tepat (onjuist) : perbuatan dikatakan onjuist kalau perbuatan itu menggunakan dasar pertimbangan yang salah. Misalnya, pemberian izin poligami kepada PNS (lihat : PP No.10 Tahun 1983), maka dasar pertimbangan pemberian izin poligami harus mempunyai dasar pertimbangan yang baik. ii. Perbuatan melawan hukum (onrechtmatig), ada tiga (aspek) : a) Perbuatan yang bertentangan dengan hukum. b) Perbuatan yang berbeda dengan hukum.17 Muchsan., Catatan Materi Perkuliahan Hukum Tata Usaha Negata, Program Pasca SarjanaMagister Hukum Kenegaraan-UGM, Yogyakarta, 2012
  • 14. 14 c) Perbuatan yang pasif, artinya tidak berbuat pun dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Misalanya, lampu penerang jalan yang rusak yang oleh pemerintah dibiarkan saja (tidak diperbaiki) dapat mengakibatkan kecelakaan pada malam hari, terhadap hal tersebut dapat dilakukan gugatan kepada pemerintah. iii. Perbuatan tidak bijak (ondoelmatig) : yaitu perbuatan yang menggunakan dasar kebijakan yang salah. iv. Perbuatan melawan undang-undang (onwetmatig) : perbuatan ini sama dengan perbuatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig), hanya saja lingkup dari onrechtmatig lebih luas (hukum tertulis dan hukum tidak tertulis) dari pada onwetmatig (hukum tertulis). Misalnya, aparat pemerintah yang menggunakan barang sitaan yang perkaranya belum di putus oleh hakim, baik untuk keperluan dinas, lebih-lebih lagi untuk keperluan non-dinas. Dapatlah disimpulkan bahwa untuk adanya perbuatan yang onwetmatig diperlukan unsur- unsur sebagai berikut :18 Penguasa melakukan perbuatan yang memang termasuk dalam kewenangannya, menurut atas dasar peraturan perundang- undangan.18 Muchsan., Sistem Pengawasan..,Op.cit. hlm.32-33
  • 15. 15 Perbuatan penguasa tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perbuatannya.v. Perbuatan penyalahgunaan wewenang (on misbruik van macht) : maksudnya ialah pada tujuan penggunaan wewenang digunakan untuk lain oleh aparat pemerintah. Perbuatan pemerintah yang tidak layak/tidak berwenang adalah perbuatan pemerintah yang melanggar hukum yang menurut yurisprudensi negeri Belanda tanggal 31 januari tahun 1919 dalam arti Pasal 1365 KUHS sebagai berikut : “Suatu perbuatan atau kelalaian (a) yang melanggar hak orang lain, atau (b) bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang melakukan perbuatan atau kelalaian itu, atau (c) perbuatan yang bertentangan, baik dengan kesusilaan maupun dengan ketertiban yang dalam perhubungan kemasyarakatan harus diindahkan terhadap diri orang lain atau barang orang lain”. Kemudian, dengan beberapa putusan Mahkamah Agung Negara Belanda pada tahun 1936 dan tahun 1940, dikukuhkan sekali lagi tentang perbuatan pemerintah yang tidak layak itu sebagai berikut: “Apabila ternyata memakai suatu wewenang yang diberikan kepada suatu badan pemerintah untuk menyelenggarakan suatu kepentingan lain dari pada kepentingan yang dimaksud dengan pemberian wewenang tersebut kepada badan pemerintah itu adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dapat diuji oleh hakim”.
  • 16. 16 Rumus Mahkamah Agung ini yang sudah merupakan yurisprudensi itu pada hakikatnya adalah perbuatan pemerintah yang disebut “Detournement de pouvoir” atau “Misbruik van Macht”, yaitu penyalahgunaan wewenang. Mengenai “Detournement de pouvoir” atau penyalahgunaan wewenang ini Mr. A. J. Mainake dalam Majalah Padjajaran,1, 3, halaman 86, memberikan definisinya sebagai berikut : “Perbuatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan publik lain dari pada tujuan publik yang dimaksud oleh peraturan yang menjadi dasar perbuatan itu”. Kemudian, W.F. Prins dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia” juga memberikan definisi “Detournement de pouvoir” sebagai berikut : “Apabila istilah Detournement de pouvoir ini akan dipakai untuk menjelaskan suatu bentuk tersendiri dan luar biasa dari pada penyalahgunaan wewenang, maka adalah baik kiranya apabila istilah tersebut hanya digunakan didalam hal badan administrasi Negara mempergunakan wewenang yang diberikan kepadanya itu untuk mengutamakan kepentingan umum lain dari pada yang seharusnya diutamakan menurut wewenang yang diberikan kepadanya itu”.192) Melawan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algeimene Beginselen van Behourlijk Bestuur)19 Mustafa Bachsan., Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan I, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2001, hlm.103-104
  • 17. 17 Menurut Prof. Muchsan.,S.H ada lima (5) Asas-Asas UmumPemerintahan Yang Baik (Algeimene Beginselen van Behourlijk Bestuur) yangideal untuk menilai perbuatan aparat pemerintah : a) Asas kepastian hukum (the principle of legal security). Asas ini menuntut agar aparat pemerintah dalam melakukan perbuatan untuk selalu memutus terhadap perkara (kondisinya) yang sama. Misalnya, A mengajukan ijin IMB kepada Dinas Tata Kota. B mengajukan ijin IMB kepada Dinas Tata Kota (dengan kondisi yang sama dengan A) harus dikabulkan. b) Asas kelayakan (the principle of fair play). Asas ini menuntut agar aparat pemerintah untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada pihak terkait meskipun tidak diminta. Misalnya, permohonan ijin B, maka pejabat pemerintah perlu untuk memberikan penjelasan terhadap penolakan ijin tersebut. c) Asas kecermatan/hati-hati (the principle of carefulness). Asas ini menghendaki agar aparat pemerintah dalam rangka berbuat, harus memperhatikan prosedur yang telah ditetapkan, serta mempertimbangkan norma-norma yang ada, agar keputusan yang lahir tidak merugikan pihak lain. d) Asas keseimbangan (the principles of balances). Asas ini menghendaki agar aparat pemerintah memperhatikan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh lawan berbuat (pihak lain) yang dilayani.
  • 18. 18 e) Asas ketepatan untuk menentukan obyek/sasaran (the principle of good object). Asas ini menghendaki agar aparat pemerintah dituntut dalam memutuskan sesuatu harus memperhatikan dan mempertimbangkan semua fenomena (gejala sosial) yang terkait dengan keputusannya. Perlu untuk diingat bahwa terhadap kelima (5) Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algeimene Beginselen van Behourlijk Bestuur) diatas, boleh “ditambahkan” dengan AUPB yang lain, namun tidak boleh “dikurangkan”.3) Perbuatan yang tidak bermoral ialah perbuatan yang melanggar sumpah jabatan oleh aparat pemerintah. Berkaitan dengan “tidak berwenang”-nya suatu Badan atau pejabatpemerintahan (tata usaha Negara) untuk melakukan tindak pemerintahan tersebut,menurut Philipus M. Hadjon,20 dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yakni : a. Tidak berwenang dari segi materi (ratione materiae) Artinya seorang pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha Negara tentang materi atau masalah tertentu itu menjadi wewenang dari Badan atau pejabat lain. b. Tidak berwenang dari segi wilyah atau tempat (ratione locus) Artinya keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan pejabat tata usaha Negara mengenai sesuatu yang berada diluar wilayah jabatannya.20 Sadjijono., Memahami Beberapa Bab Pokok..,Op.cit. hlm.63-64
  • 19. 19 c. Tidak berwenang dari segi waktu (ratione temporis) Artinya keputusan dikeluarkan karena melampui tenggang waktu yang dikeluarkan. Untuk mengetahui “tidak berwenang” atau “berwenang”-nya Badan ataupejabat tata usaha Negara melakukan tindakan pemerintahan, melalui langkahinterpretasi sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yangberlaku, khususnya yang mengatur tentang wewenang pemerintahan. Pangkaltolak penilaian kewenangan tindak pemerintahan ini kembali pada asas legalitas(legalitiet beginselen) sebagai asas utama dalam Negara hukum. Oleh karena itu,dalam penilaian ini berlaku teori berbanding terbalik, yakni salah satu aspek dapatdinilai juga, artinya jika tindakan yang menjadi “kewenangannya” dapat dinilaiatau diketahui pula tindakan - tindakan yang tidak menjadi wewenangnya (tidakberwenang), atau sebaliknya. Soehino21 mengemukakan bahwa dahulu belum ada asas-asas umumpemerintahan untuk mengukur sah dan tidak sahnya perbuatan pemerintah diIndonesia, setidak-tidaknya sampai tahun 1986, belum memiliki Peradilan TataUsaha Negara. maka penentuan sikap dan pendapat tersebut dalam banyak halditentukan secara kasuistik, yang sudah barang tentu dapat mengakibatkanpenentuan yang berbeda-beda untuk tiap-tiap hal atau kejadian, dan malahanmungkin dapat bersifat subyektif. Asas yang kiranya dapat dipergunakan untukmenjawab serta menyelesaikan masalah tersebut diatas adalah adalah asasfunctionnaire de fait.21 Soehino., Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara, Cetakan I, Liberty, 2000, hlm.108-109
  • 20. 20 Menurut asas functionnaire de fait, dalam keadaan darurat, suatu alatperlengkapan administrasi Negara yang tidak sah status hukumnya, misalanyadalam pengangkatannya itu mengalami atau mengandung kekurangan, masihdapat dianggap sebagai alat perlengkapan administrasi Negara yang sah, dengandemikian kekurangan-kekurangan yang dialami atau tergantung dalampengangkatan tersebut dianggap tidak ada, apabila masyarakat pada umumnyamenerima sebagai alat perlengkapan administrasi Negara yang sah, yang dalampengangkatannya dianggap tidak mengalami atau terkandung kekurangan-kekurangan. Konsekuensinya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh alatperlengkapan administrasi tersebut harus dianggap sah. Dengan demikian alatperlengkapan administrasi Negara ini membuat suatu ketetapan administrasi.ketetapan administrasi ini harus pula dianggap sebagai ketetapan administrasi sah. Sebaliknya, apabila masyarakat pada umumnya berpendapat bahwa alatperlengkapan administrasi Negara tersebut sebagai alat perlengkapan administrasiNegara yang tidak sah, dan memang secara yuridis alat perlengkapan administrasiNegara tersebut tidak sah, konsekuensinya perbuatan-perbuatan yang dilakukanoleh alat perlengkapan administrasi Negara tersebut, misalnya membuat suatuketetapan administrasi, juga tidak sah, bahkan batal karena hukum. Terkait dengan kebatalan tersebut diatas dapat dijabarkan melalui tiga (3)teori tentang kebatalan (nietig theorie) sebagai akibat perbuatan aparat pemerintahyang tidak berwenang sebagai berikut:1. Batal Mutlak (absolute nietig)
  • 21. 21 Konsekuensi yuridis/akibat hukumnya, yaitu semua perbuatan hukum yang sudah dilakukan dianggap belum pernah ada sehingga keadaan harus dikembalikan seperti semula. Misalnya, seseorang menyewa rumah pada orang yang berada dibawah pengampuan, selama 10 tahun. Perjanjian menyewa rumah tersebut telah berjalan selama 5 tahun, ketika diketahui ternyata orang tersebut (pemberi sewa) tidak cakap hukum, maka mengetahui hal tersebut penyewa meminta pembatalan kepada pengadilan. Permintaan pembatalan tersebut dikabulkan oleh pengadilan, karena hal tersebut maka perbuatan sewa-menyewa tersebut dianggap tidak sah dan harus batal. Dengan demikian perjanjian sewa- menyewa dianggap tidak pernah ada. Pejabat yang berwenang menyatakan kebatalan: hanya pejabat yudikatif saja.2. Batal Demi Hukum (nietig van rechts wege) Konsekuensi yuridis/akibat hukumnya ada dua (2) alternatif, yakni : Semua perbuatan hukum yang pernah dilakukan dianggap belum pernah ada. Sebagian perbuatan dinyatakan sah, sedangkan sebagian yang lain dinyatakan batal. Pejabat yang berwenang menyatakan kebatalan: pejabat eksekutif dan yudikatif.
  • 22. 223. Dapat Dibatalkan (vernietig baar): Konsekuensi yuridis/akibat hukumnya, yaitu seluruh perbuatan hukum yang telah dilakukan dianggap sah. Perbuatan hukum yang belum dilakukan dinyatakan tidak sah. Pejabat yang berwenang menyatakan kebatalan: pejabat yudikatif, eksekutif dan legislatif.
  • 23. 23 BAB III PENUTUPA. KESIMPULAN Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat diambil beberapakesimpulan antara lain : Bahwa perbuatan aparat pemerintah yang tidak di dasari kewenanganmaka akan mengakibatkan : 1) Perbuatan yang tidak layak/tercela (willekeur). Bentuk perwujudan perbuatan ini ada lima (5) kelompok, yakni : a) Perbuatan yang tidak tepat (onjuist). b) Perbuatan melawan hukum (onrechtmatig). c) Perbuatan tidak bijak (ondoelmatig). d) Perbuatan melawan undang-undang (onwetmatig). e) Perbuatan penyalahgunaan wewenang (on misbruik van macht). 2) Melawan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algeimene Beginselen van Behourlijk Bestuur). 3) Perbuatan yang tidak bermoral.
  • 24. 24 Bahwa terhadap perbuatan aparat pemerintah yang tidak berwenang/absahmenurut hukum maupun dalam teori, ada tiga kemungkinan yang terjadi, yaitu: 1. Batal mutlak (absolute nietig). 2. Batal demi hukum (nietig van rechts wege). 3. Dapat dibatalkan (vernietig baar). Bahwa untuk mengetahui “tidak berwenang” atau “berwenang”-nya Badanatau pejabat tata usaha Negara melakukan tindakan pemerintahan, melaluilangkah interpretasi sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur tentang wewenangpemerintahan. Pangkal tolak penilaian kewenangan tindak pemerintahan inikembali pada asas legalitas (legalitiet beginselen) sebagai asas utama dalamNegara hukum. Oleh karena itu, dalam penilaian ini berlaku teori berbandingterbalik, yakni salah satu aspek dapat dinilai juga, artinya jika tindakan yangmenjadi “kewenangannya” dapat dinilai atau diketahui pula tindakan - tindakanyang tidak menjadi wewenangnya (tidak berwenang), atau sebaliknya.B. SARAN Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapasaran yang dapat penulis rekomendasikan sebagai berikut : Bahwa setiap perbuatan aparat pemerintah itu harus berdasarkan atashukum yang adil, bermartabat dan demokratis, dengan memperhatikan syarat
  • 25. 25materiil maupun formil yang telah ditetapkan. Artinya perbuatan aparatpemerintah yang tidak berwenang dapat mejadi batal demi hukum jika tidakmemenuhi syarat-syarat seperti dibawah ini: a) Tidak berwenang dari segi materi (ratione materiae) b) Tidak berwenang dari segi wilyah atau tempat (ratione locus) c) Tidak berwenang dari segi waktu (ratione temporis) Bahwa aparat pemerintah harus memperhatikan Asas-Asas UmumPemerintahan Yang Baik, seperti lima (5) Asas-Asas Umum Pemerintahan YangBaik (Algeimene Beginselen van Behourlijk Bestuur) yang ideal dalam menilaiperbuatan aparat pemerintah yang dikemukakan oleh Prof. Muchsan.,S.H., yakni: a) Asas kepastian hukum (the principle of legal security). b) Asas kelayakan (the principle of fair play). c) Asas kecermatan/hati-hati (the principle of carefulness). d) Asas keseimbangan (the principles of balances). e) Asas ketepatan untuk menentukan obyek/sasaran (the principle of good object).
  • 26. 26 DAFTAR PUSTAKAFauzan Muhammad., Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah, Cetakan I, UII Pres, Yogyakarta, 2006HR Ridwan., Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006Kusdarini Eny., Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Cetakan I, UNY Press, Yogyakarta, 2011Muchsan., Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Administrasi Negara Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1981________., Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1992________., Catatan Materi Perkuliahan Politik Hukum, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Kenegaraan-UGM, Yogyakarta, 2011________., Catatan Materi Perkuliahan Hukum Tata Usaha Negata, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Kenegaraan-UGM, Yogyakarta, 2012Mustafa Bachsan., Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001Pamudji., Perbandingan Pemerintahan, Bina Aksara, Jakarta, 1988
  • 27. 27Sadjijono.,Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara, LaksBang PRESSindo, YogyakartaSoehino., Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara, Cetakan I, Liberty, 2000Sujanto., Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984Zamzuri., Tindak Pemerintahan (Bestuurhandeling), Al-Hikmah, Yogyakarta, 1985