Konsekuensi yuridis terhadap timbulnya kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh bendaharawan

13,025 views
12,830 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,025
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konsekuensi yuridis terhadap timbulnya kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh bendaharawan

  1. 1. 1KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP TIMBULNYA KERUGIANKEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH BENDAHARAWAN ( Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Keuangan Negara) Oleh : FREINGKY A. NDAUMANU, S.H. NIM : 11/322217/PHK/06731 PROGRAM PASCASARJARNA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA MAGISTER HUKUM 2012
  2. 2. 2 BAB I PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG Perkembangan konsep “Negara hukum” sekarang ini telah menghasilkanNegara hukum kesejahteraan (social service staat; welvaarstat). Konsekuensinya,dalam suatu Negara yang demikian ini, tugas Negara sebagai servis publik adalahmenyelenggarakan dan mengupayakan suatu kesejahteraan sosial (yang olehLemaire disebutnya dengan : bestuurzog) bagi masyarakatnya.1 Untuk dapatmenyelenggarakan dan mengupayakan suatu kesejahteraan sosial, Negarasangatlah memerlukan sarana yang mutlak demi menunjang terlaksananya rodapemerintahan. Sarana mutlak yang dimaksudkan salah satunya ialah berbentukmodal (keuangan). Namun, tidak serta merta Negara menjadi pemilik dari bendatersebut, oleh karena itu sarana yang berbentuk benda itu kemudian memerlukanpengaturan lebih lanjut agar tidak menimbulkan kekuasaan yang absolut dariNegara terhadap benda itu. Pengaturan yang dimaksud pada akhirnyamenciptakan ilmu hukum baru, yaitu hukum keuangan Negara ( public financelaw (Inggris) atau fiscal recht (Belanda) ). Terkait dengan kewajiban tersebut, dalam pengelolaan keuangan Negarapemerintah selalu berusaha menghindarkan terjadinya kekurangan kekayaankarena alasan apapun yang disebabkan kesalahan dalam pengelolaan oleh1 Panjaitan Saut P., “Makna Dan Peranan Freies Ermessen Dalam Hukum Administrasi Negara”dalam SF Marbun dkk (penyunting), Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara,ctk. kesatu, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm.104
  3. 3. 3pejabatnya, agar pemerintah tetap dapat menyediakan layanan kepada masyarakatsesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Beranjak dari konsep dasar sepertitersebut, dalam setiap kejadian kekurangan kekayaan Negara, baik dalam bentukuang maupun barang, yang kemudian dikenal dengan istilah kerugian Negara,pemerintah hanya mewajibkan langkah-langkah pemulihan kemampuan keuanganNegara, agar pemerintah tetap dapat memenuhi kewajibannya untuk menyediakanlayanan kepada masyarakat.2 Selanjutnya, Pejabat yang dimaksud dalampengelolaan keuangan Negara dikenal pula bendahara sebagai pengelola keuanganNegara. Bandahara adalah setiap orang atau Badan yang diberi tugas untuk danatas nama Negara menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atausurat berharga atau barang. Bendahara ini bukan merupakan bendahara umumkeuangan Negara, melainkan bendahara pada kantor/satuan kerja di lingkungankementerian Negara/lembaga non kementerian, dan lembaga Negara.3 Ketika Negara mengalami kerugian akibat pengelolaan keuangan Negarayang tidak benar, Negara wajib mengenakan tuntutan ganti kerugian kepada pihakyang melakukannya. Pengenaan tuntutan ganti kerugian bertujuan untukmemulihkan keuangan Negara yang mengalami kekurangan dan dikembalikanpada keadaan semula sehingga dapat digunakan kembali dalam mencapai tujuanNegara.42 Suyanto Siswo., “Pembuktian Unsur Kerugian Negara Dan Perhitungannya Dalam TindakPidana Korupsi”, disampaikan dalam workshop yang diselenggarakan oleh Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) pada tanggal 11 Desember 2007 di Jakarta, Ketua Tim Kerja Penyusunan RUUKeuangan Negara, Perbendaharaan Negara, dan Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungjawabKeuangan Negara, http://www.kppngarut.org/component/content/article/41-keuangan/110-korupsi.html, diakses pada tanggal 30 Mei 20123 Saidi Muhammad Djafar., Hukum Keuangan Negara, Edisi Pertama Rajawali Pers, Jakarta,2008, hlm. 46-474 Ibid, hlm.73
  4. 4. 4B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akandibahas adalah sebagai berikut : “Bagaimanakah Konsekuensi Yuridis TerhadapTimbulnya Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi OlehBendaharawan?”
  5. 5. 5 BAB II PEMBAHASANA. PENGERTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Pada hakekatnya kejahatan korupsi juga termasuk ke dalam kejahatanekonomi, hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagaiberikut:5 (1) Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan (disguise of purpose or intent); (2) Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban (reliance upon the ingenuity or carelesne of the victim); (3) Penyembunyian pelanggaran (concealement of the violation). Korupsi bukanlah hal baru dalam sejarah peradaban manusia. Gejalanyatelah sejak lama dirasakan dan menjadi bahan diskusi di berbagai belahan dunia.Bahkan sebuah ungkapan dari Lord Acton yang berbunyi : “power tends tocorrupt, absolutely power corrupt absolutely”, seolah menjadi sebuah idiom yangberlaku seumur hidup. Berbagai pengajaran baik dalam ruang lingkup hukummaupun politik menggunakan ungkapan dari Lord Acton ini sebagai logika awal. Dalam Norma umum di masyarakat maupun norma khusus semisalperundangan, istilah korupsi bisa saja dimaknai beragam. Perbedaaan pengertian5 Arief Barda Nawawi & Muladi., Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm.56
  6. 6. 6ini menyebabkan implikasi hukum dan sosial yang berbeda pula di matamasyarakat. Sebuah tindakan korupsi yang merugikan keuangan Negara bolehjadi secara norma sosial dianggap sebagai tindakan wajar dan tidak melanggar. Inikarena pandangan dan pemahaman suatu masyarakat terhadap perbuatan korupsiberbeda dengan masyarakat lainnya. Korupsi dalam bahasa Latin disebut Corruptio – corruptus, dalam bahasaBelanda disebut corruptie, dalam Bahasa Inggris disebut corruption, dalambahasa Sansekerta didalam Naskah Kuno Negara Kertagama tersebut corrupt artiharfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat, tidak jujuryang disangkutpautkan dengan keuangan.6 Menurut M. Dawam Rahardjo,7korupsi merupakan perbuatan melanggar hukum yang berakibat rusaknya tatananyang sudah disepakati. Tatanan itu bisa berwujud pemerintahan, administrasi, ataumanajemen. Sedangkan, menurut Transparansi Internasional, korupsi adalah“perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidakwajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekatdengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakankepada mereka.”8 Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanyakerugian keuangan Negara. Sebelum menentukan adanya kerugian keuangan Negara,maka perlu ada kejelasan definisi secara yuridis pengertian keuangan Negara.Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum ada kesamaan6 Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996, hlm.1157 Jeddawi Murtir. H., Mengefektifkan Peran Birokrasi Untuk Memangkas Perilaku Korupsi,Cetakan Pertama, Total Media (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2009, hlm 61-628 Rais Mohammad Amien., Agenda-Mendesak Bangsa : Selamatkan Indonesia!, ctk.Ekstra, PPSKPress, Yogyakarta, 2008, hlm.177
  7. 7. 7tentang pengertian keuangan Negara. Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 17Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan Negara adalahsemua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segalasesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negaraberhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.9 Sedangkan secara teoritis,pengertian keuangan Negara dapat dilihat dari beberapa pandangan para ahli,sebagaimana dikutip oleh W.Riawan Tjandra,10 yakni : Menurut M.Ichwan Keuangan Negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang, lazimnya 1 (satu) tahun mendatang. Menurut Geodhart Keuangan Negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tetrtentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Menurut Van der Kemp11 Keuangan Negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang9 Atmadja Arifin P. Soeria., Keuangan Publik Dalam Persfektif Hukum Teori, Praktik Dan Kritik,Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.410 Tjandra W.Riawan., Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kelima, Universitas Atma JayaYogyakarta, 2008, hlm.17611 Ibid, hlm.178
  8. 8. 8 ataupun barang) yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan hak-hak tersebut. Untuk mengetahui karakteristik tindak pidana korupsi di Indonesia dapatdilihat di dalam UUTPK (Undang-Undang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi) dalam arti materil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3UUPTPK diuraikan berikut ini; Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).” Bunyi Pasal ini mensyaratkan beberapa karakteristik unsur-unsur tindakpidana yaitu: (1) Setiap orang; (2) Secara melawan hukum; (3) Perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi; (4) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Dalam hukum pidana istilah “sifat melawan hukum” adalah 1 (satu) fraseyang memiliki 4 (empat) makna. Keempat makna tersebut adalah sifat melawanhukum umum, sifat melawan hukum khusus, sifat melawan hukum formal dansifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum umum diartikan sebagaisyarat umum dapat di pidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatanpidana oleh Ch. J. Enschede sebagai “een menseijk gedraging die val binnen de
  9. 9. 9grenzen van delictsomschrijving, wederrechtelijk is en aan schuld te wijten”(perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang termasuk dalam rumusandelik, melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicelakan padanya). Sifat melawan hukum khusus, biasanya kata “melawan hukum”dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukummerupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Sebenarnyapenyebutan kata “melawan hukum” secara eksplisit dalam rumusan delik merujukpada ilmu hukum Jerman yang diajarkan sejumlah pakar antara lain, Zevenbergendan pengikutnya di Belanda, Simon. Menurut padangan ini, melawan hukumhanya merupakan unsur delik sepanjang disebutkan dengan tegas dalam peraturanperundang-undangan. Berbeda dengan pandangan sebagian besar ilmuan hukum pidanaBelanda12 yang berangkat dari anggapan bahwa siapa yang melakukan suatuperbuatan perundang-undangan pidana berarti ia melakukan tindak pidana dandengan demikian bertindak secara melawan hukum. Dengan kata lain, kendatipunkata “melawan hukum” tidak disebutkan dalam rumusan delik, maka secara diam-diam sifat melawan hukum tersebut telah ada dalam suatu delik. Lebih tegasnyalagi dinyatakan oleh Hazewinkel Suringa, “De wederrechtelijkheid is slects daar,waar de wet haar noemt, element en verder allen maar het kenmerk van iederdelict” (melawan hukum merupakan unsur mutlak jika disebutkan dengan tegas12 Eddy.O.S. Hiariej., “Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Dampaknya TerhadapPemberantasan Korupsi”, Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM-Mimbar Hukum, Volume 18,Nomor 3, Oktober, 2006, hlm.295
  10. 10. 10dalam undang-undang, jika tidak maka sifat melawan hukum adalah sebagai cirisuatu peristiwa pidana). Sifat melawan hukum formal mengandung arti semua bagian (unsur-unsur) dari rumusan delik telah dipenuhi. Sebaliknya, sifat melawan hukummaterial terdapat 2 (dua) pandangan. Pertama, sifat melawan hukum materialdilihat dari sudut perbuatannya. Hal ini mengandung arti perbuatan yangmelanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungai olehpembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Kedua, sifat melawanhukum material dilihat dari sudut sumber hukumnya. Hal ini mengandung maknabertentangan dengan hukum yang tidak tertulis atau hukum yang hidup dalammasyarakat, asas-asas kepatutan atau nilai-nilai keadilan dan kehidupan sosialdalam masyarakat. Perkembangan selanjutnya,13 sifat melawan hukum materialini masih dibagi lagi menjadi sifat melawan hukum material dalam fungsinyayang negatif dan sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang positif. Sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif berartimeskipun perbuatan memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasakeadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Sebaliknya, sifatmelawan hukum material dalam fungsinya yang positif, mengandung arti bahwameskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan,namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa13 Ibid, hlm.296
  11. 11. 11keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatantersebut dapat dipidana. Apabila dikaji Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberatasan TindakPidana Korupsi berikut penjelasannya, maka secara jelas terlihat bahwa sifatmelawan hukum dalam undang-undang tersebut mengandung ke-4 (keempat)makna sebagaimana telah diuraikan diatas. Sifat melawan hukum umum dan sifatmelawan hukum formal telah melekat dengan sendirinya, mengingat korupsiadalah perbuatan pidana. Sementara sifat melawan hukum khusus tergambar darikata-kata “melawan hukum” yang ada dalam rumusan delik. Sedangkan sifatmelawan hukum material secara eksplisit dicantumkan dalam Penjelasan.14 Kerugian Negara berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang menyebutkan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalammengungkapkan terjadinya tindak pidana korupsi adalah dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara. Menurut Nieuwenhuis,15 kerugianadalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu disebabkan oleh perbuatan(melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.14 Ibid, hlm.29715 Miru Ahmadi., Hukum Kontrak, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.81
  12. 12. 12 Unsur “dapat merugikan keuangan Negara” memang merupakan delikformil,16 artinya tidak perlu telah terjadi kerugian keuangan atau perkeonomianNegara. Kendati begitu, menurut Andi Hamzah, tetap harus dibuktikan “dapatnyaNegara rugi”. Jadi, harus dipanggil ahli akuntan untuk menilai menurutperhitungannya, dapatkah Negara rugi. Andi Hamzah menilai berlebihan terhadappenafsiran yang mengatakan “dapat merugikan keuangan Negara” adalah“potensial” merugikan keuangan Negara. Alasannya, kata “potensial” itu luassekali artinya. Misalnya, semua orang potensial melakukan kejahatan, sedangkanyang melakukan kejahatan hanya minoritas dari rakyat. Jadi, menurut AndiHamzah, terlampau luas jika kata”dapat” diartikan “potensial”. Mestinya tetapada perhitungan oleh akuntan mengenai “dapatnya Negara rugi”.17 Unsur kerugian Negara sering menjadi polemik karena memilikipengertian yang dapat dilihat dari beberapa perspektif hukum, yaitu berdasarkanperspektif hukum administrasi negarra, hukum perdata dan hukum pidana, yanglebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut :1816 lihat; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang meniadakan berlakunya penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sehingga perbuatan melawan hukum dalam arti materiil yaitu perbuatan yang dianggap tercela, tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena pengertian melawan hukum secara materiil dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.17 Andi Samsan Nganro., “Tindak Pidana Korupsi Dalam Perundang-undangan Di Indonesia”, AlManãhij, Volume 2, Nomor I, 1 januari-Juni 2008, hlm.12318 Setyo Utomo., Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Jasa Konsultan; Materi disampaikandalam Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan IkatanNasional Konsultan Indonesia (INKINDO) tentang “Permasalahan Hukum Pada PelaksanaanKontrak Jasa Konsultasi dan Pencegahan Korupsi di Lingkungan Instansi Pemerintah”, yangdiselenggarakan di Balai Sidang Djokosoetono Gedung F Lantai 2 FH-UI Depok, Selasa 22 Juni2010, hlm.9-10
  13. 13. 13(1) Pengertian kerugian Negara berdasarkan perspektif hukum administrasi Negara, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Rumusan pengertian kerugian Negara dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ini sama dengan rumusan pengertian kerugian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.(2) Pengertian kerugian Negara berdasarkan perspektif hukum perdata terkait dengan pengertian keuangan Negara yang dikelola oleh perusahaan Negara/perusahaan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Jadi kerugian Negara disini adalah berkurangnya Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga atau saham, piutang, barang, serta hak- hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-
  14. 14. 14 Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoan Terbatas dan Undang- Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. (3) Pengertian kerugian Negara berdasarkan perspektif hukum pidana adalah suatu perbuatan yang menyimpang terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan Negara sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan merugikan Negara atau dapat merugikan Negara sebagai tindak pidana korupsi, dengan pemenuhan unsur-unsur : pertama, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, baik dalam pengertian formil maupun materil atau penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya, dan kedua, para pihak ada yang diperkaya dan diuntungkan, baik si pelaku sendiri, orang lain atau korporasi (Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001). Jika mengacu pada pengertian kerugian Negara berdasarkan perspektifhukum administrasi Negara maka pengertiannya disini adalah pengertian kerugianNegara yang memaknai pengertian keuanan Negara, sehingga berbeda dengankerugian Negara yang terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo.Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, yang merupakan pengertian yang spesifik dan merupakan lex specialiasderogat legi generalis sistematis, yaitu meskipun sama-sama bersifat khusus,tetapi yang mendominasi adalah lingkup kepentingannya dalam hal ini adalahpidana. Tegasnya penerapannya harus melihat kepada lingkup permasalahannya,
  15. 15. 15jika menyangkut masalah pidana maka yang diberlakukan adalah hukum pidana,sehingga mengesampingkan hukum perdata dan hukum administrasi Negara.Sebagai contoh dalam praktek selama ini dalam hal penerapan pengertian PegawaiNegeri, walaupun diatur di dalam Undang-Undang Kepegawaian Nomor 8 Tahun1974 jo. UU No. 43 Tahun 1999, tetapi yang digunakan dalam tindak pidanakorupsi adalah pengertian pegawai negeri di dalam Undang-Undang No.31 Tahun1999 jo. Undang-Undang jo. No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TinakPidana Korupsi, bahkan pengertian sesama hukum pidana termuat dalam KUHPjuga diabaikan. Dengan memperhatikan rumusan keuangan Negara sebagaimana dimaksuddalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999, maka kerugian keuangan Negaratersebut dapat berbentuk :19 1. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan Negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan. 2. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan Negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku. 3. Hilangnya sumber/kekayaan Negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).19 Soepardi Eddy Mulyadi., “Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu UnsurTindak Pidana Korupsi”, disampaikan pada ceramah ilmiah pada Fakultas Hukum UniversitasPakuan Bogor, tanggal 24 Januari 2009, hlm.3
  16. 16. 16 4. Penerimaan sumber/kekayaan Negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai). 5. Timbulnya suatu kewajiban Negara/daerah yang seharusnya tidak ada. 6. Timbulnya suatu kewajiban Negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya. 7. Hilangnya suatu hak Negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku. 8. Hak Negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.B. SUMBER KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Dalam kasus kerugian Negara, ada empat akun besar yang bisa menjadisumber dari kerugian Negara, sebagaimana dikemukakan oleh Theodorus M.Tuanakotta20 dalam bukunya Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalamTindak Pidana Korupsi menggambarkannya dalam pohon kerugian keuanganNegara yang dijelaskan seperti di bawah ini. Pohon kerugian keuangan Negaramempunyai empat (4) cabang, dalam hal ini yaitu akun. Masing-masing akun20 “Pohon Kerugian Keuangan Negara”, http://shartika2009.wordpress.com/2011/04/24/pohon-kerugian-keuangan-Negara/, diakses pada tanggal 17 Mei 2012
  17. 17. 17mempunyai cabang yang menunjukkan kaitan antara perbuatan melawan hukumdengan akun-akun tersebut. Keempat akun tersebut adalah : (1) Aset (Asset) (2) Kewajiban (Liability) (3) Penerimaan (Revenue) (4) Pengeluaran (Expenditure) Dengan menggunakan istilah bahasa Inggris diatas, pohon kerugiankeuangan Negara ini sering disebut dengan R.E.A.L tree.
  18. 18. 18a) Kerugian Keuangan Negara Berkenaan Dengan Aset Terdapat 5 sumber kerugian keuangan Negara terkait dengan aset. Seperti yang dijelaskan pada bagian di bawah ini. 1. Pengadaan Barang dan Jasa Bentuk kerugian keuangan Negara dari pengadaan barang dan jasa adalah pembayaran yang melebihi jumlah seharusnya. Bentuk kerugian ini dapat berupa: a) Markup untuk barang yang spesifikasinya sudah sesuai dengan dokumen tender dan kuantitasnya sesuai dengan pesanan, tetapi harganya lebih mahal. b) Harga secara total sesuai dengan kontrak, tetapi kualitas dan/atau kuantitas barang lebih rendah dari yang disyaratkan. c) Syarat penyerahan barang lebih istimewa sedangkan syarat pembayaran tetap, sehingga menimbulkan kerugian bunga. d) Syarat pembayaran lebih baik, tetapi syarat lainnya seperti kualitas dan kuantitas tetap, sehingga menimbulkan kerugian bunga. e) Kombinasi dari beberapa kerugian di atas. 2. Pelepasan Aset Bentuk dan kerugian yang dapat ditimbulkan: a) Penjualan aset yang dilakukan berdasarkan nilai buku sebagai patokan dimana panitia penjualan menyetujui harga jual di atas harga buku. Sehingga, para pelaku bisa berkelit bahwa penjualan aset telah
  19. 19. 19 menguntungkan Negara. Padahal pada kenyataannya, penjualan tersebut bisa dilakukan dengan atau tanpa tender. Praktik tender yang curang serupa dengan proses tender pada pengadaan barang dan jasa seperti yang telah dijelaskan di atas.b) Penjualan tanah dan bangunan “diatur” melalui NJOP hasil kolusi dengan pejabat terkait. NJOP di sini berperan sebagai nilai buku seperti pada poin “a” di atas.c) Tukar guling (ruilslag) tanah dan bangunan milik Negara dengan tanah, bangunan, atau aset lain. Dengan demikian aset ditukar dengan aset sehingga nilai pertukarannya sulit ditentukan. Masalah lainnya adalah surat kepemilikan, penguasaan atas tanah, peruntukan tanah yang diterima dalam tukar guling. Aset Negara yang bernilai tinggi di- ruilslag dengan tanah bodong (substance disamarkan melalui form).d) Pelepasan hak Negara untuk menagih. Para makelar perkara (biasa disebut juga dengan makelar kasus atau markus) memberikan perangsang kepada penguasa untuk menghilangkan hak tagih. Atau sebaliknya, penegak hukum melihat peluang untuk berkooptasi dengan para markus. Besarnya kerugiannya bukan semata-mata hilangnya jumlah pokok, tetapi juga kerugian bunga sejak hak tagih hilang sampai terpidana membayar kembali berdasakan putusan majelis hakim.
  20. 20. 203. Pemanfaatan Aset Hal ini dilakukan ketika lembaga-lembaga Negara mempunyai aset yang belum dimanfaatkan secara penuh, “salah beli”, atau “salah urus” dan pihak ketiga meihat peluang untuk memanfaatkan kekayaan Negara ini, tetapi bukan melalui transaksi jual beli, seperti sewa, kerja sama operasional, atau kemitraan strategis. Bentuk kerugian keuangan Negara dari pemanfaatan aset antara lain: (1) Negara tidak memperoleh imbalan yang layak jika dibandingkan dengan harga pasar. (2) Negara ikut menanggung kerugian dalam kerja sama operasional yang melibatkan aset Negara yang “dikaryakan” kepada mitra usaha. (3) Negara kehilangan aset yang dijadikan jaminan kepada pihak ketiga. Misalnya aset tersebut dijadikan sebagai inbreng. Potensi terjadinya kerugian menjadi lebih besar ketika asetnya tidak bertuan. Contohnya adalah aset yang dibangun Pemerintah Pusat dengan dana APBN, tetapi tidak tercatat sebagai aset baik di Pemerintah Pusat maupun Pemda.4. Penempatan Aset Penempatan aset merupakan penanaman atau investasi dari dana- dana milik Negara. Kerugian keuangan Negara terjadi ketika adanya unsur kesengajaan menempatkan dana-dana tersebut pada investasi yang tidak
  21. 21. 21seimbang antara risk dan reward-nya. Apabila mereka memiliki kelebihandana, mereka sering tergoda untuk melakukan penempatan aset denganresiko yang relatif tinggi dibandingkan dengan imbalannya. Ciri yangsering menonjol adalah tidak sejalannya usaha baru dengan bisnis inti.Ketika usaha barunya gagal, mereka sering berdalih bahwa ini bukanlahkerugian keuangan Negara, melainkan sekadar business loss yang sangatlazim di dunia bisnis. Apabila penempatan aset memberikan hasil ataukeuntungan, para pejabat dapat menerima keuntungan. Sebaliknya, ketikapenempatan aset menimbulkan kerugian, mereka “lepas tangan”. Penempatan aset merupakan kiat para pelaku kejahatan berkerahputih dimana seluruh transaksi didukung dengan dokumen hukum yang sahdan lengkap. Bentuk luarnya sempurna, tapi substansinya bodong.Bentuk-bentuk kerugian Negara dari penempatan aset antara lain: 1) Imbalan yang tidak sesuai dengan risiko. Besarnya kerugian sebesar selisih bunga ditambah premi untuk faktor tambahan risiko dengan imbalan yang diterima selama periode sejak dilakukannya penempatan aset sampai dengan pengembaliannya. 2) Jumlah pokok yang ditanamkan dan yang hilang. Besarnya kerugian sebesar jumlah pokok dan bunga.
  22. 22. 22 3) Jika ada dana-dana pihak ketiga yang ikut hilang dan ditalang oleh Negara, maka kerugiannya adalah sebesar jumlah pokok dari dana talangan beserta bunganya. 5. Kredit Macet Kredit diberikan dengan melanggar rambu-rambu perkreditan, baik yang ditetapkan oleh BI maupun oleh Bank BUMN itu sendiri dimana sebenarnya kredit ini sudah diperkirakan akan macet. Bankir yang menjadi koruptor tersebut akan menggunakan alasan bahwa kredit macet merupakan bagian yang tak terpisahkan dari risiko perbankan. Pemberian kredit dengan cara ini merupakan kejahatan kerah putih, dilakukan dalam bentuk kolusi antara pejabat bank dan sarat dengan benturan kepentingan. Oleh karena proses pemberian kredit dilakukan dengan cara melawan hukum, bentuk kerugian Negara berupa jumlah pokok dan bunga tanpa dikurangi hair cut.b) Kerugian Keuangan Negara Berkenaan Dengan Kewajiban Terdapat 3 jenis kerugian Negara berkaitan dengan kewajiban di antaranya perikatan yang menimbulkan kewajiban nyata, kewajiban bersyarat yang menjadi nyata, dan kewajiban tersembunyi. 1. Perikatan yang Menimbulkan Kewajiban Nyata Dokumentasinya terlihat sah, tetapi isinya sebenarnya bodong, dimana transaksi istimewa diselipkan diantara transaksi normal karena mengetahui bahwa transaksi ini akan bermasalah. Sifat fraud-nya
  23. 23. 23 adalah penjarahan kekayaan Negara melalui penciptaan transaksi fiktif yang menyerupai transaksi normal. Bentuk kerugiannya adalah jumlah pokok kewajiban dan bunga selama periode sejak timbulnya kewajiban nyata sampai dengan pengembalian dana oleh terpidana.2. Kewajiban yang berasal dari kewajiban bersyarat Pejabat lembaga Negara, BUMN, dan lain-lain mengadakan perikatan dengan pihak ketiga yang pada awalnya merupakan contingent liability. Laporan keuangan lembaga tersebut tidak menunjukkan adanya kewajiban karena masih merupakan kewajiban bersyarat. Pada akhirnya, pihak ketiga tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga lembaga Negara yang menjadi penjaminnya memiliki kewajiban nyata yang sebelumnya adalah kewajiban bersyarat. Bentuk kerugian keuangan Negara adalah sebesar jumlah pokok kewajiban dan bunga selama periode sejak kewajiban bersyarat berubah menjadi kewajiban nyata sampai saat pengembalian dana tersebut oleh terpidana.3. Kewajiban Tersembunyi Kewajiban tersembunyi mencuat dalam kasus aliran dana suatu lembaga besar yang diduga untuk membantu mantan pejabatnya mengatasi masalah hukum. Dalam praktiknya, kantor-kantor akuntan yang termasuk dalam Big Four senantiasa memfokuskan suatu audit pada pengeluaran untuk masalah hukum karena legal expenses
  24. 24. 24 merupakan tempat persembunyian segala macam biaya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mengakibatkan adanya kecenderungan dari pihak pimpinan lembaga untuk membersihkan pembukuan ketika auditor menemukan penyimpangan ini, yaitu dengan dua cara: a) Menciptakan aset bodong untuk menghindari pengeluaran fiktif. b) Aset bodong tersebut dihilangkan melalui kewajiban kepada pihak yang masih terafiliasi. Bentuk kerugian Negara adalah sebesar jumlah pokok kewajiban dan bunga sejak periode dana diterima oleh pelaku kejahatan sampai saat pengembaliannya. Dari ketiga jenis ranting kewajiban di atas, pola penghitungan kerugian keuangan Negara cukup sederhana.c) Kerugian Keuangan Negara Berkenaan dengan Penerimaan Penerimaan Negara umumnya ditetapkan dengan undang-undang, misalnya: (1) Penerimaan yang bersumber dari perpajakan atau bea dan cukai, (2) Penerimaan pemerintah yang merupakan bagian pemerintah atas pengelolaan minyak dan gas bumi, batu bara, serta mineral lainnya. (3) Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP). PNBP ini dapat ditemukan di hampir semua lembaga namun pertanggungan
  25. 25. 25 jawabnya tidak selalu ada atau terbuka untuk diperiksa oleh BPK, sehingga penerimaan ini rawan korupsi. Contohnya di Perguruan Tinggi, Rektor, Dekan, dan pejabat struktural lainnya mempunyai kewenangan atas PNBP. Dari Pohon Kerugian Keuangan Negara dapat kita lihat ada tiga sumberkerugian keuangan Negara sebagai berikut. 1. Wajib Bayar Tidak Menyetor Kewajibannya Inisiator: pihak ketiga yang menjadi wajib pungut. Contoh: Dalam beberapa Undang-Undang wajib bayar menghitung dana menyetorkan kewajibannya ke kas Negara. Kelalaian para wajib bayak akan menimbulkan kerugian keuangan Negara. Negara bukan saja tidak menerima jumlah yang menjadi kewajiban wajb bayar, tetapi juga kehilangan bunga atas penerimaan tersebut karena adanya unsur waktu (keterlambatan menyetor). (1) Penerimaan Negara Tidak Disetor Penuh oleh Pejabat yang Bertanggung Jawab Inisiator: Lembaga Negara yang bersangkutan menjadi penyetor, namun pejabat yang berwenang tidak meminta dilakukannya setoran penuh. Contoh: Selisih antara ”tarif tinggi” dan ”tarif rendah” dalam pengurusan dokumen keimigrasian di Kedutaan Besar RI di Malaysia.
  26. 26. 26 (2) Penyimpangan dalam Melaksanakan Diskresi Berupa Pengurangan Pendapatan Negara Inisiator: Lembaga Negara yang bersangkutan menjadi penyetor, namun ada kewenangan untuk melakukan pemotongan penerimaan Negara. Secara substansi ketiga ranting di atas merupakan penerimaan Negara yang tidak disetorkan sebagian atau seluruhnya, atau tidak disetorkan tepat waktu. Dengan demikian perhitungannya yakni, Jumlah kerugian Negara = sebesar jumlah penerimaan Negara yang tidak disetorkan ditambah bunga untuk periode sejak saat penerimaan Negara seharusnya disetorkan sampai saat terpidana mengembalikan penerimaan Negara tersebut. Secara umum pola perhitungannya sama dengan pola perhitungan kewajiban, yaitu pokok ditambah bunga.c) Kerugian Keuangan Negara Berkenaan dengan Pengeluaran Kerugian keuangan Negara terjadi karena pengeluaran Negara dilakukan lebih dari seharusnya, atau pengeluaran Negara seharusnya tidak dilakukan, dan/atau pengeluaran Negara dilakukan lebih cepat. Dari Pohon Kerugian Keuangan Negara, kerugian keuangan Negara berkenaan dengan transaksi pengeluaran dapat terjadi karena hal-hal berikut. 1. Kegiatan Fiktif/Pengeluaran Fiktif
  27. 27. 27 Tidak dilaksanakannya kegiatan yang dicantumkan dalam anggaran (APBN, APBD, anggaran BUMN, dan seterusnya) tetapi dilaporkan seolah-olah sudah dilaksanakan. Contoh: Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti- bukti yang tidak benar atau fiktif.2. Pengeluaran Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan yang Sudah Tidak Berlaku Lagi Contoh: pengeluaran Pemda, pejabat Pemda menerbitkan peraturan daerah dengan merujuk peraturan perundang-udangan yang tidak berlaku. Kepala daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak berlaku lagi.3. Pengeluaran Bersifat Resmi, Tetapi Dilakukan Lebih Cepat Contoh: dalam kasus pembayaran kepada pemasok atau kontraktor, pembayaran kepada mereka dilakukan sebelum kemajuan kerja yang disepakati tercapai. Jadi penghitungannya yakni, Jumlah kerugian Negara = sebesar uang yang dibelanjakan untuk kegiatan fiktif, ditambah dengan bunga
  28. 28. 28 selama periode sejak dikeluarkannya uang tersebut sampai uang dikembalikan terpidana.3. KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP TIMBULNYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH BENDAHARAWAN Seseorang baru dapat dikenakan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang bila seseorang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berhargadengan jalan menjual saham tersebut secara melawan hukum yang disimpannyakarena jabatannya atau membiarkan saham tersebut diambil atau digelapkan olehorang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang PerubahanUndang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak memberikan rumusan yang jelas dantegas mengenai apa yang disebut dengan kerugian keuangan Negara. DalamPenjelasan Pasal 32 hanya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugiankeuangan Negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnyaberdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yangditunjuk.
  29. 29. 29 Adapun siapa instansi yang berwenang dimaksud, tidak dijelaskan lebihlanjut. Namun demikian, mengacu pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sekurang-kurangnya tiga instansi yang berwenang,yaitu BPK, BPKP dan Inspektorat baik di tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahanatas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 dalam Pasal 52 disebutkan, BPKPmempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasankeuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan BPKP tidak hanya sampai disitu saja, BPKPjuga dapat melakukan pemeriksaan khusus atau audit investigasi untukmembongkar kasus-kasus yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang yangmengakibatkan kerugian Negara atau menguntungkan sebagian orang. Bila adaindikasi terjadinya tindak pidana korupsi maka acuan yang digunakan BPKPdalam melakukan audit investigasnya adalah Undang-undang No. 31 Tahun 1999jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi. Berdasarkan fungsi dan wewenangnya, disini terlihat bahwa peran BPKPdalam upaya pemberantasan korupsi dapat dijadikan modal dasar yang kuat dalammemerangi kejahatan korupsi. BPK memperoleh kewenangan berdasarkan Pasal 23 E Undang-UndangDasar 1945, sebagai lembaga pemeriksa keuangan yang memperolah kewenanganberdasarkan atributif melalui undang-undang. Pemeriksa menurut Undang-undangNo. 15 Tahun 2004 adalah orang yang melakukan tugas pemeriksaan pengelolaandan tanggung jawab keuangan Negara untuk dan atas nama BPK yang dapat
  30. 30. 30melakukan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugianNegara/daerah dan atau unsur tindak pidana korupsi. Berbeda dengan BPKP yang memperoleh kewenangan melakukan auditinvestigatif berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 yang hanya merupakan bagiandari sistem pengendalian intern pemerintah dalam kaitannya dengan pengawasanintern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersifatpreventif. Artinya BPKP tidak memiliki kewenangan yang kuat dalam melakukanpemeriksaan investigatif berkaitan dengan unsur tindak pidana korupsi. Sehinggaketika ditemukan adanya kerugian Negara yang mengandung unsur pidana, makakewenangan tindak lanjut atas temuan tersebut sampai pada proses hukumnyaadalah menjadi kewenangan BPK. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK menilaidan/atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara,pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakanpengelolaan keuangan Negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, PeraturanBPK Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti KerugianNegara Terhadap Bendahara menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangandapat membentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan dalam rangka memprosespenyelesaian kerugian Negara terhadap bendahara. Berdasarkan ketentuantersebut, Majelis Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu lembaga ad hockyang dibentuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan kewenangan
  31. 31. 31BPK dalam menilai dan/ atau menetapkan kerugian Negara/daerah terhadapbendahara serta menerbitkan Keputusan-Keputusan BPK berkaitan denganpenetapan kerugian Negara/daerah. Majelis Tuntutan Perbendaharaan diketuaioleh Wakil Ketua BPK dan beranggotakan Anggota BPK. Secara tertulis, hal-hal mengenai Majelis Tuntutan Perbendaharaan tidaksecara jelas ditulis dalam Undang-Undang mulai dari ICW dan IAR sampaidengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan, kecuali dalam ketentuan Pasal Pasal 41 Peraturan BPK Nomor 3Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadapBendahara yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan dapatmembentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan dalam rangka memprosespenyelesaian kerugian Negara terhadap bendahara meskipun pengaturanmengenai hal tersebut sudah dimuat sejak jaman ICW, yaitu dalam ketentuanPasal 55a sampai dengan Pasal 58 ICW. Kewenangan melakukan TuntutanPerbendaharaan dahulu bersumber pada ICW Pasal 58 yang menyatakan bahwaKeputusan Badan Pemeriksa Keuangan, dimana ditetapkan suatu jumlah uang,yang dalam hal menyangkut pengurusan Bendaharawan, harus diganti kepadaNegara, atau dimana dikenakan suatu denda bagi seorang Bendaharawan,dikeluarkan atas nama keadilan. Salinan keputusan itu berkepala : "Atas namakeadilan" yang ditandatangani oleh Ketua BPK, mempunyai kekuatan yang samadan dilaksanakan dengan cara yang sama, sebagai keputusan hakim (vonis) yangmempunyai kekuatan yang tetap dalam perkara perdata ". Dalam paket Undang-Undang Tentang Keuangan Negara, ketentuan yang mengatur tentang TP
  32. 32. 32(tuntutan perbendaharaan) dan TGR (tuntutan ganti rugi) dimuat dalam Pasal 35ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 59 UU No. 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur tentangpertanggungjawaban dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) bagi ordonatur dan pegawainegeri lainnya, karena perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kelalaian. Majelis mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan verifikasi danpemeriksaan atas dokumen kasus kerugian Negara terhadap bendahara yangdisampaikan kepada BPK, menilai dan /atau menetapkan jumlah kerugian Negarayang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yangdilakukan oleh bendahara dan menilai dan memutuskan keberatan yang diajukanbendahara berkenaan dengan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu(SKPBW). Keputusan-keputusan BPK yang diterbitkan oleh Majelis dalam rangkapenyelesaian kerugian Negara/daerah meliputi : 1. SK Pembebasan dalam hal tidak terpenuhinya unsur-unsur kerugian Negara atau diterimanya keberatan Bendahara; 2. Surat kepada instansi tentang penyelesaian ganti kerugian Negara/daerah menggunakan SKTJM21 dalam hal terpenuhinya unsur- unsur kerugian Negara;21 “Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud.”
  33. 33. 33 3. SK-PBW22 dalam hal Bendahara tidak bersedia melaksanakan ganti rugi menggunakan SKTJM, Instansi tidak menyampaikan dokumen Laporan Verifikasi Hasil Penelitian Terjadinya Kerugian Negara; 4. Surat Keputusan Pembebanan dalam hal tidak terdapat keberatan dari Bendahara dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penerbitan SK-PBW, telah terlampauinya jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian Negara belum diganti sepenuhnya dan keberatan Bendahara ditolak atau diterima sebagian.23 Terkait dengan pandangan diatas, UU Keuangan Negara maupun UUPerbendaharaan Negara hanya menuntut agar semua kekayaan yang berkurangsebagai akibat kesalahan pengelolaan dipulihkan kembali. Namun demikian,dalam masalah kerugian Negara tersebut harus dibedakan antara kerugian Negarasebagai akibat kesalahan dalam pengelolaan, dan kerugian Negara sebagai akibattindakan kecurangan/penyalahgunaan kewenangan pejabat pengelola keuangan(financial fraud). Dalam hal yang terakhir ini, pemulihan terhadap kekayaanNegara saja dirasakan tidak cukup adil. Tindakan kecurangan yang dapatmenimbulkan kerugian Negara dimaksud telah menghambat pemerintah untukdapat melaksanakan kewajibannya. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai22 “Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian Negara.”23 “Majelis Tuntutan Perbendaharaan”, http://sikad.bpk.go.id/or_mtp.php, diakses pada tanggal 30Mei 2012
  34. 34. 34tindakan yang merugikan kepentingan umum ataupun bersifat melawan hukum.Atas dasar hal tersebut, tindakan curang yang merugikan keuangan Negaradisamping diwajibkan memulihkan kerugian yang terjadi masih pula dikenakansanksi lain dalam bentuk sanksi24 administratif, perdata, ataupun pidana.25 Selanjutnya, hal-hal yang dapat merugikan keuangan Negara dapatditinjau dari beberapa aspek, antara lain aspek pelaku, sebab, waktu dan carapenyelesaiannya, disebutkan Eddy Mulyadi Soepardi, yaitu :261. Ditinjau Dari Aspek Pelaku a. Perbuatan Bendaharawan yang dapat menimbulkan kekurangan perbendaharaan, disebabkan oleh antara lain adanya pembayaran, pemberian atau pengeluaran kepada pihak yang tidak berhak, pertangungjawaban/laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan, penggelapan, tindak pidana korupsi dan kecurian karena kelalaian. b. Pegawai negeri non bendaharawan, dapat merugikan keuangan Negara dengan cara antara lain pencurian atau penggelapan, penipuan, tindak pidana korupsi, dan menaikkan harga atau merubah mutu barang. c. Pihak ketiga dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara dengan cara antara lain menaikkan harga atas dasar kerjasama dengan pejabat yang berwenang, dan tidak menepati perjanjian (wanprestasi).2. Ditinjau Dari Aspek Sebab2724 Pasal 38 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti KerugianNegara Terhadap Bendahara25 Suyanto Siswo., Pembuktian Unsur Kerugian…, Op.cit.26 Soepardi Eddy Mulyadi., Memahami Kerugian Keuangan..., Op.cit. hlm.427 Ibid, hlm.5
  35. 35. 35 Jika ditinjau dari faktor penyebabnya, maka perbuatan yang bisa menyebabkan kerugian keuangan Negara adalah sebagai berikut: a. Perbuatan manusia, yakni perbuatan yang sengaja seperti diuraikan pada point sebelumnya, perbuatan yang tidak disengaja, karena kelalaian, kealpaan, kesalahan atau ketidakmampuan, serta pengawasan terhadap penggunaan keuangan Negara yang tidak memadai. b. Kejadian alam, seperti bencana alam (antara lain, gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran) dan proses alamiah (antara lain, membusuk, menguap, mencair, menyusut dan mengurai). c. Peraturan perundang-undangan dan atau situasi moneter/perekonomian, yakni kerugian keuangan Negara karena adanya pengguntingan uang (sanering), gejolak moneter yang mengakibatkan turunnya nilai uang sehingga menaikkan jumlah kewajiban Negara dan sebagainya.3. Ditinjau dari aspek waktu Tinjauan dari aspek waktu disini dimaksudkan untuk memastikan apakah suatu kerugian keuangan Negara masih dapat dilakukan penuntutannya atau tidak, baik terhadap bendaharawan, pegawai negeri non bendaharawan, atau pihak ketiga. 1) Dalam Pasal 66 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara disebutkan : a. Dalam hal bendahara, pengawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian Negara/daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia,
  36. 36. 36 penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris,28 terbatas kepada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pengawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang bersangkutan. b. Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian Negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian Negara/daerah. 2) Dalam hal tuntutan ganti rugi perlu diperhatikan ketentuan kadaluarsa, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UU Perbendaharaan Negara, yang ditentukan bahwa, ”kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang membayar ganti rugi, menjadi kadaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.28 Pasal 38C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari Tindak Pidana Korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka Negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.
  37. 37. 374. Ditinjau dari aspek cara penyelesaiannya (1) Tuntutan Pidana/Pidana Khusus (Korupsi). (2) Tuntutan Perdata (3) Tuntutan Perbendaharaan (TP) (4) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Apabila dalam proses tuntutan kepada bendaharawan sebagai akibatadanya kerugian keuangan Negara yang dilakukan terhadap secara administrasiyaitu melalui peraturan BPK No.3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara PenyelesaianGanti Kerugian Terhadap Bendahara, ditemukan adanya unsur-unsur dari tindakpidana korupsi dari perbuatan bendahara yang merugikan keuangan Negara, makabendaharawan tersebut dapat dituntut berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 jo UUNo 20 Tahun 2001 karena telah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam pengertian yuridis,29 pengertian korupsi tidak hanya terbataskepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yangmemenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan.Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut : (1) Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.29 Hendarman Supandji, “Model Penegakan Hukum Di Daerah, Persoalan Dan Implementasinya”,Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Makalah disampaikan pada RAKERNAS APPSI tanggal 9Juli 2007 di Pontianak, Kalimantan Barat, http://www.pn-pandeglang.go.id/attachments/125_makalah%20jaksa%20agung.pdf, diakses pada tanggal 11 Juni2012, hlm.2-3
  38. 38. 38 (2) Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap). (3) Kelompok delik pengelapan. (4) Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (knevelarij, extortion). (5) Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan. Sementara itu, jika ada aparat hukum yang berpendapat bahwa kesalahanseorang pegawai negeri yang termasuk dalam lingkup hukum administrasi yangberakibat merugikan keuangan Negara bukan termasuk tindak pidana korupsinamun merupakan kesalahan administrasi (kesalahan prosedur) yang seharusnyadiselesaikan melalui jalur administrasi dengan menerapkan sanksi administrasiberupa pembayaran ganti rugi. Padahal, unsur melawan hukum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001bukan hanya sifat melawan hukum dalam arti pidana, namun juga mencakupmelawan hukum administrasi. Dengan demikian, kesalahan atau pelanggaranterhadap hukum administrasi dapat diadopsi ke dalam sifat melawan hukumsebagaimana dimaksud dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabiladari kesalahan administrasi tersebut telah menimbulkan kerugian keuanganNegara atau perekonomian Negara. Kalau kita melihat Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 TentangPerbendaharaan Negara, disana dikatakan “Bendahara, Pegawai Negeri bukanbendahara dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugianNegara/daerah dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana”
  39. 39. 39(Ketentuan ini diatur pula dalam Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 TentangTata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Bendahara, Pasal 38 ayat (1)).Dari hal tersebut jelas terlihat bahwa walaupun telah dilakukan pengembaliankerugian keuangan Negara maka masih dimungkinkan untuk diproses melaluipidana. Dengan demikian secara aspek pidana setiap hasil audit BPK harusdilaporkan kepada instansi berwenang (Kejaksaan dan POLRI) terlepas apakahkerugian keuangan Negara sudah dikembalikan atau tidak, karena untuk melihatapakah terjadinya kerugian Negara tersebut diakibatkan adanya perbuatanmelawan hukum atau tidak merupakan wewenang Penyidik, yang mana secara“dominis litis” eks Pasal 139 KUHAP Jaksa yang menentukan dapat tidaknyaperkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan.30 Selain itu, terkait pengembalian kerugian keuangan Negara dalam tindakpidana korupsi, UU No.31 Tahun 1999 merumuskan secara tegas sebagai tindakpidana formil. Dengan rumusan formil berarti bahwa meskipun hasil korupsi telahdikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan kePengadilan dan tetap dipidana sesuai Pasal 4 UU No.31 Tahun 1999 yangberbunyi sebagai berikut : “Pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidanannya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.” Penjelasan Pasal diatas adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsimelakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur Pasal dimaksud, dimanapengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang telah30 Ibid, hlm.9-11
  40. 40. 40dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut.Pengembalian kerugian Negara atau perekonomian Negara tersebut hanyamerupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya. Untuk itu, dalam rangka mencapai tujuan yang efektif untuk mencegahdan memberantas tindak pidana korupsi, UU No.31 Tahun 1999 memuatketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-Undang yang mengatur masalahkorupsi yang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana tambahan, hal iniseperti yang diatur dalam Pasal 17 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 yangmenyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkarakorupsi dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaranuang pengganti. Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dariakibat tindak pidana korupsi yang “dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara”, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebutdiperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.31 Menurut penjelasan Pasal 31 KUHP, terpidana yang tidak membayarpidana uang pengganti dapat dikenakan pidana pengganti berupa pidanakurungan. Sehingga konsekuensinya jika pidana pengganti tersebut telah dijalanioleh terpidana maka dengan sendirinya uang pengganti yang tidak dibayartersebut menjadi hapus. Selain itu, apabila pidana pembayaran uang penggantitidak dipenuhi oleh terdakwa (baca: terpidana), menurut UU No. 20 Tahun 2001dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12,berlaku pula ketentuan hukuman denda dan/atau pidana penjara, akan tetapi tidak31 Guse Prayudi., “Pidana Pembayaran Uang Pengganti”, Majalah Hukum Varia Peradilan TahunKe XXII, IKAHI, Nomor 259, Juni, 2007, hlm.49
  41. 41. 41berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00(lima juta rupiah) serta dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahundan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, ketentuan tentang pidana tambahan sebagai usaha untukpengembalian kerugian Negara telah diatur, terutama pada Pasal 18 yaitu: (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu yang paling lama 1 (satu) tahun; d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut. (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka di pidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Ketentuan pada Pasal 18 angka (1) huruf b tersebut merupakan konsekuensidari akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat merugikan
  42. 42. 42keuangan Negara atau perekonomian Negara, sehingga untuk mengembalikankerugian keuangan tersebut diperlukan adanya pembayaran uang pengganti. Sementara dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20Tahun 2001 termuat aturan jika terpidana tidak membayar uang penggantisebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu)bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uangpengganti tersebut. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU No. 20 Tahun 2001juga mengatur mengenai teknis eksekusi/pembayaran uang pengganti olehTerpidana, dimana teknisnya dengan menggunakan sistem pembayaran secaraberjenjang dan berlapis. Ketentuan diatas secara formal telah mendukung usaha pengembaliankerugian yang diderita Negara sebagai akibat tindak pidana korupsi sebagaimanayang telah diamanatkan Pasal 278 KUHP. Undang-Undang korupsi yaitu UU No.31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 menyediakan dua instrumen untukmemulihkan kerugian Negara akibat perbuatan korupsi, yaitu instrumen pidanadan perdata. Proses atau tata cara instrumen pidana secara khusus dimuat dalamkedua undang-undang itu, sedang untuk instrumen perdata menggunakanketentuan biasa atau umum yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang HukumPerdata dan acaranya. Kekhususan bagi instrumen pidana tersebut antara lain,bahwa dalam sidang pengadilan: (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh hartanya, harta istrinya (suaminya, harta anaknya, dan harta pihak lain yang
  43. 43. 43 diduga mempunyai hubungan dengan perbuatan korupsi yang didakwakan kepadanya). (2) Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa hartanya (yang tidak seimbang dengan penghasilannya) bukan berasal dari korupsi, maka hartanya dianggap diperoleh dari perbuatan korupsi (illicit enrichment) dan hakim berwenang merampasnya. (3) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum vonis hakim dijatuhkan dan terdapat bukti kuat bahwa terdakwa melakukan perbuatan korupsi, maka harta terdakwa dapat dirampas oleh hakim. 3232 Soepomo., “Pemahaman Keuangan Negara”, http://sikad.bpk.go.id/nw_detail.php?n_id=31,diakses pada tanggal 27 Mei 2012
  44. 44. 44 BAB III PENUTUP KESIMPULAN Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat diambil beberapakesimpulan antara lain : Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan sebelumnya mulai dari ICW danIAR telah mengatur tentang tuntutan terhadap bendaharawan sebagai akibattimbulnya kerugian keuangan Negara, yaitu dalam ketentuan Pasal 55a sampaidengan Pasal 58 ICW. Pada Pasal 58 ICW menyatakan bahwa “Keputusan BadanPemeriksa Keuangan, dimana ditetapkan suatu jumlah uang, yang dalam halmenyangkut pengurusan Bendaharawan, harus diganti kepada Negara, ataudimana dikenakan suatu denda bagi seorang Bendaharawan”, namun setelahlahirnya Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara PenyelesaianGanti Kerugian Negara terhadap Bendahara, maka semua peraturan pelaksanaandari Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) mengenaitata cara penyelesaian ganti kerugian Negara terhadap bendahara dinyatakan tidakberlaku. Sealnjutnya, terhadap proses penuntutan kepada bendaharawan sebagaiakibat adanya kerugian keuangan Negara, dilakukan secara administrasi yaitumelalui peraturan BPK No.3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian GantiKerugian Terhadap Bendahara, apabila ditemukan adanya unsur-unsur dari tindakpidana korupsi dari perbuatan bendaharawan yang merugikan keuangan Negara,
  45. 45. 45maka bendaharawan tersebut dapat dituntut berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 joUU No 20 Tahun 2001 karena telah melakukan tindak pidana korupsi. Bahwa pengertian adanya unsur-unsur dari tindak pidana korupsi yangmenimbulkan kerugian keuangan Negara, dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1)Undang- UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, yaitu : (1) Setiap orang; (2) Secara melawan hukum; (3) Perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi; (4) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Bahwa apabila dalam pemeriksaan oleh BPK terhadap bendaharawan,menilai dan/atau menetapkan adanya unsur-unsur dari suatu tindak pidana korupsiyang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara, baik sengaja maupunlalai, secara melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain atau korporasi danmerugikan perekonomian Negara yang dilakukan oleh bendaharawan, maupunpengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakanpengelolaan keuangan Negara kerugian Negara sebagai akibat kesalahan dalampengelolaan, serta tindakan kecurangan/penyalahgunaan kewenangan pejabatpengelola keuangan, maka konsekuensi yuridis yang timbul bagi Bendaharawantersebut adalah pembayaran uang pengganti. Sementara itu, dalam Pasal 18 ayat(2) UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 termuat aturan jikaterpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang
  46. 46. 46telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita olehJaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Ketentuan Pasal 18ayat (2) dan (3) UU No. 20 Tahun 2001 juga mengatur mengenai tekniseksekusi/pembayaran uang pengganti oleh Terpidana, dimana teknisnya denganmenggunakan sistem pembayaran secara berjenjang dan berlapis. Selain itu,menurut penjelasan Pasal 31 KUHP, terpidana yang tidak membayar pidana uangpengganti dapat dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan. Sehinggakonsekuensinya jika pidana pengganti tersebut telah dijalani oleh terpidana makadengan sendirinya uang pengganti yang tidak dibayar tersebut menjadi hapus.Selain itu, apabila pidana pembayaran uang pengganti tidak dipenuhi olehterdakwa (baca: terpidana), menurut UU No. 20 Tahun 2001 dalam Pasal 5, Pasal6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, berlaku pulaketentuan hukuman denda dan/atau pidana penjara, akan tetapi tidak berlaku bagitindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima jutarupiah) serta dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun danpidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  47. 47. 47 DAFTAR PUSTAKAA. BUKU-BUKU : Arief Barda Nawawi & Muladi., Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992 Atmadja Arifin P. Soeria., Keuangan Publik Dalam Persfektif Hukum Teori, Praktik Dan Kritik, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005 Jeddawi Murtir. H., Mengefektifkan Peran Birokrasi Untuk Memangkas Perilaku Korupsi, Cetakan Pertama, Total Media (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2009 Miru Ahmadi., Hukum Kontrak, Rajawali Press, Jakarta, 2010 Panjaitan Saut P., “Makna Dan Peranan Freies Ermessen Dalam Hukum Administrasi Negara” dalam SF Marbun dkk (penyunting), Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, ctk. kesatu, UII Press, Yogyakarta, 2001 Rais Mohammad Amien., Agenda-Mendesak Bangsa : Selamatkan Indonesia!, ctk.Ekstra, PPSK Press, Yogyakarta, 2008 Tjandra W.Riawan.,Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008 Saidi Muhammad Djafar., Hukum Keuangan Negara, Edisi Pertama Rajawali Pers, Jakarta, 2008 Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, Cetakan Keempat, 1996
  48. 48. 48B. JURNAL : Andi Samsan Nganro., “Tindak Pidana Korupsi Dalam Perundang- undangan Di Indonesia”, Al Manãhij, Volume 2, Nomor I, 1 januari-Juni 2008 Eddy.O.S. Hiariej., “Telaah Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Korupsi”, Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM-Mimbar Hukum, Volume 18, Nomor 3, Oktober, 2006 Guse Prayudi., “Pidana Pembayaran Uang Pengganti”, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke XXII, IKAHI, Nomor 259, Juni, 2007C. INTERNET : Hendarman Supandji, “Model Penegakan Hukum Di Daerah, Persoalan Dan Implementasinya”, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Makalah disampaikan pada RAKERNAS APPSI tanggal 9 Juli 2007 di Pontianak, Kalimantan Barat, http://www.pn- pandeglang.go.id/attachments/125_makalah%20jaksa%20agung .pdf, diakses pada tanggal 11 Juni 2012 “Pohon Kerugian Keuangan Negara”, http://shartika2009.wordpress.com/2011/04/24/pohon-kerugian- keuangan-Negara/, diakses pada tanggal 17 Mei 2012 Suyanto Siswo., “Pembuktian Unsur Kerugian Negara Dan Perhitungannya Dalam Tindak Pidana Korupsi”, disampaikan dalam workshop yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 11 Desember 2007 di Jakarta, Ketua Tim Kerja Penyusunan RUU Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, dan Pemeriksaan Pengelolaan dan
  49. 49. 49 Tanggungjawab Keuangan Negara, http://www.kppngarut.org/component/content/article/41- keuangan/110-korupsi.html, diakses pada tanggal 30 Mei 2012 Soepomo., “Pemahaman Keuangan Negara”, http://sikad.bpk.go.id/nw_detail.php?n_id=31, diakses pada tanggal 27 Mei 2012 “Majelis Tuntutan Perbendaharaan”, http://sikad.bpk.go.id/or_mtp.php, diakses pada tanggal 30 Mei 2012D. PERATURAN : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap BendaharaE. LAIN-LAIN : “Setyo Utomo., Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Jasa Konsultan; Materi disampaikan dalam Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) tentang
  50. 50. 50 “Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultasi dan Pencegahan Korupsi di Lingkungan Instansi Pemerintah”, yang diselenggarakan di Balai Sidang Djokosoetono Gedung F Lantai 2 FH-UI Depok, Selasa 22 Juni 2010Soepardi Eddy Mulyadi., “Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi”, disampaikan pada ceramah ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, tanggal 24 Januari 2009

×