Your SlideShare is downloading. ×
Konsekuensi yuridis dengan dikecualikannya keputusan tata usaha negara yang bersifat politik dalam perkembanga
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Konsekuensi yuridis dengan dikecualikannya keputusan tata usaha negara yang bersifat politik dalam perkembanga

4,360
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
4,360
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. 1 KONSEKUENSI YURIDIS DENGAN DIKECUALIKANNYAKEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERSIFAT POLITIK DALAM PERKEMBANGAN HUKUM TATA USAHA NEGARA ( Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Tata Usaha Negara) Oleh : FREINGKY A. NDAUMANU, S.H. NIM : 11/322217/PHK/06731 PROGRAM PASCASARJARNA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA MAGISTER HUKUM 2012
  • 2. 2 BAB 1 PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG Keputusan administrasi merupakan suatu pengertian yang sangat umumdan abstrak, yang dalam praktik tampak dalam bentuk Keputusan-Keputusan yangsangat berbeda namun mengandung ciri-ciri yang sama. Adalah penting untukmempunyai pengertian yang mendalam tentang pengertian dari Keputusanadministrasi sebab dalam hukum positif akan timbul akibat-akibat yang mungkindipersengketakan dan penyelesaiannya oleh hakim dipengadilan.1 Keputusan Tata Usaha Negara bukan bagian dari peraturan perundang-undangan (algemene verbindende voorschriften) tetapi dibuat dan dikeluarkanberdasarkan peraturan perundang-undangan itu. Dasar pengujian (toetsing) dariKeputusan Tata Usaha Negara adalah peraturan perundang-undangan, dan haldimaksud merupakan pengujian bagi hakim guna menilai absah atau tidaknya suatuKeputusan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang No. 5 Tahun1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, PTUN bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN. Pengertian sengketaTUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badanhukum perdata dengan Badan atau Pejabat TUN, baik di Pusat maupun di Daerah,1 Hadjon Philipus. M et, al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Gajah Mada PressYogyakarta, 1999, hlm. 124
  • 3. 3sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004).Dengan demikian, dari ketentuan-ketentuan tersebut terlihat bahwa yangberkedudukan sebagai Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata,sedangkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun diDaerah selalu berkedudukan sebagai Tergugat, karena yang menjadi objeksengketa di PTUN adalah hanya KTUN. Dalam Perkembangan praktek peradilan mengenai KTUN sebagai objekgugatan di Pengadilan TUN tidak hanya menyangkut produk-produk hukumberupa Surat Keputusan, dimana Pejabat yang menerbitkannya secara formalberada diluar lingkup Tata Usaha Negara, Keputusan Pejabat TUN yangditerbitkan atas dasar kewenangannya yang berada diluar urusan pemerintahan(eksekutif), salah satunya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat poltik.B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akandibahas adalah sebagai berikut : “Bagaimanakah Konsekuensi Yuridis DenganDikecualikannya Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Politik DalamPerkembangan Hukum Tata Usaha Negara?”
  • 4. 4 BAB II PEMBAHASANA. PENGERTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Alat administrasi Negara di dalam melaksanakan tugasnya untukmerealisir tujuan dari suatu peraturan perundang-undangan sering melakukanperbuatan/tindakan yang disebut ketetapan. Mengenai istilah yang dipakai belum ada kesatuan pendapat di antara ahli,sebagai contoh dapat dikemukakan : (1) Drs. Utrecht, SH dan Prof. Boedisusetyo, SH (almarhum), menggunakan istilah ketetapan sebagai terjemahan dari bahasa belanda “Beschikking” atau bahasa perancis “Acte Administratif”. Dalam ilmu hukum jerman disebut dengan istilah “Verwaltungs Act”. (2) Prof. Kuntjoro Purbopranoto, SH, lebih cenderung menggunakan istilah “Keputusan” sebagai terjemahan “Beschikking”, sebab menurut beliau istilah “Ketetapan” sudah mempunyai pengertian tekhnis yuridis sebagai produk MPR, hal itu terbukti dari berbagai macam TAP MPR yang sudha biasa kita kenal.2 (3) Mr. WF. PRINS, dalam bukunya Inleiding in het Administratiefrecht van Indonesia - menyebutkan beschikking sebagai suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu.2 Zamzuri., Tindak Pemerintahan (Bestuurhandeling), Al-Hikmah, Yogyakarta, 1985, hlm.31-32
  • 5. 5 (4) Van der Pot, dalam bukunya Nederlandsch Bestuursrecht menyatakan beschikking adalah perbuatan hukum yang dilakukan alat-alat pemerintahan, pernyataan-pernyataan kehendak alat-alat pemerintahan itu dalam menyelanggarakan hak istimewa, dengan maksud mengadakan perubahan dalam lapangan perhubungan-perhubungan publik.3 (5) Menurut Prof. Muchsan,4 keputusan adalah penetapan tertulis yang diproduksi oleh pejabat Tata Usaha Negara atau pejabat admnistrasi Negara yang mendasarkan diri kepada peraturan yang lebih tinggi dan bersifat individual, konkret dan final. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, terdapat empat (4) unsur-unsurkeputusan yang dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu : 1) Penetapan tertulis, maksudnya keputusan ini yang penting wujudnya tertulis walaupun bentuknya tidak formil; 2) Diproduksi oleh pejabat TUN, maksudnya ada dua (2) yaitu : Pejabat/Aparat Pemerintah dan Swasta (asalkan mempunyai izin dari pemerintah dalam bentuk pelimpahan wewenang); 3) Mendasarkan diri kepada peraturan perundang-undangan; 4) Bersifat konkret artinya tujuan jelas, misalnya keputusan mengangkat Guru Besar; bersifat individual, maksudnya sasarannya tugas kepada siapa keptusan itu ditujukan; dan bersifat3 Marbun. SF & Mahfud. Moh., Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Edisi Pertama,Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm.754 Muchsan., Catatan Materi Perkuliahan Hukum Tata Usaha Negata, Program Pasca SarjanaMagister Hukum Kenegaraan-UGM, Yogyakarta, 2012
  • 6. 6 final, maksudnya keputusan itu langsung menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban.Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.5 Mengenai apa yang dimaksud dengan “Tata Usaha Negara”, Pasal 1 angka 7menentukan bahwa : “Tata Usaha Negara adalah administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah”6 Adapun yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” dalam Pasal 1 angka1 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkansebagai kegiatan yang bersifat eksekutif.B. KEABSAHAN DAN KETIDAKABSAHAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA Ditinjau dari sudut normatif acuan keabsahan dari Keputusan Tata UsahaNegara didasarkan atas Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 yang merupakanrevisi dari Pasal 53 ayat (2) UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha5 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara6 Ibid
  • 7. 7Negara. Syarat sah suatu Keputusan TUN menurut Pasal 53 ayat (2) UU No.9Tahun 2004 harus ditafsirkan secara a contrario, adalah : a) Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. b) Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Manakala suatu Keputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan keduasyarat sah diatas, menurut Pasal 53 ayat (2) UU No.9 Tahun 2004 dapat digugat diPeradilan Tata Usaha Negara oleh orang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan.7 Berkaitan dengan “tidak berwenang”-nya suatu Badan atau pejabatpemerintahan (tata usaha Negara) untuk melakukan tindak pemerintahan untukmengeluarkan keputusan, menurut Philipus M. Hadjon,8 dapat dibedakan menjadi3 (tiga), yakni : a. Tidak berwenang dari segi materi (ratione materiae) Artinya seorang pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha Negara tentang materi atau masalah tertentu itu menjadi wewenang dari Badan atau pejabat lain. b. Tidak berwenang dari segi wilyah atau tempat (ratione locus)7 Tjandra W. Riawan., Hukum Administrasi Negara, Universitas Atmajaya Yogyakarta,Yogyakarta, 2008, hlm.72-738 Sadjijono.,Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara, LaksBangPRESSindo, Yogyakarta, hlm.63-64
  • 8. 8 Artinya keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan pejabat tata usaha Negara mengenai sesuatu yang berada diluar wilayah jabatannya. c. Tidak berwenang dari segi waktu (ratione temporis) Artinya keputusan dikeluarkan karena melampui tenggang waktu yang dikeluarkan. Untuk mengetahui “tidak berwenang” atau “berwenang”-nya Badan ataupejabat tata usaha Negara melakukan tindakan pemerintahan, melalui langkahinterpretasi sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yangberlaku, khususnya yang mengatur tentang wewenang pemerintahan. Pangkaltolak penilaian kewenangan tindak pemerintahan ini kembali pada asas legalitas(legalitiet beginselen) sebagai asas utama dalam Negara hukum. Oleh karena itu,dalam penilaian ini berlaku teori berbanding terbalik, yakni salah satu aspek dapatdinilai juga, artinya jika tindakan yang menjadi “kewenangannya” dapat dinilaiatau diketahui pula tindakan - tindakan yang tidak menjadi wewenangnya (tidakberwenang), atau sebaliknya. Selanjutnya, meskipun suatu keputusan itu dianggap sah dan akanmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, keputusanyang sah itu tidak akan dengan sendirinya berlaku, karena untuk berlakunya suatukeputusan harus memperhatikan tiga (3) hal berikut ini : a) Jika berdasarkan peraturan dasarnya, terhadap keputusan itu tidak memberi kemungkinan mengajukan permohonan banding bagi yang
  • 9. 9 dikenai keputusan, keputusan itu mulai berlaku sejak saat diterbitkan (ex nunc).b) Jika berdasarkan peraturan dasarnya terdapat kemungkinan utnuk mengajukan banding terhadap keputusan yang bersangkutan, keberlakuan keputusan itu tergantung dari proses banding itu. Krenenburg dan Vegting menyebutkan empat (4) cara permohonan banding terhadap keputusan, yaitu sebagai berikut : 1. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan keputusan pada tingkat banding, dimana kemungkinan itu ada. 2. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah supaya keputusan itu dibatalkan. 3. Pihak yang dikenai keputusan itu dapat mengajukan masalahnya kepada hakim biasa agar keputusan itu dinyatakan batal karena bertentangan dengan hukum. 4. Pihak yang dikenai keputusan itu dapat berusaha apabila karena tidak dapat memenuhi/menjalankan keputusan itu, untuk memperoleh keputusan dari hakim seperti yang dimaksud dalam bagian 3. Pada umumnya batas waktu mengajukan banding itu ditentukan dalam peraturan dasar yang terkait dengan keputusan itu. Jika batas waktu banding telah berakhir dan tidak digunakan oleh
  • 10. 10 mereka yang dikenai keputusan itu, maka keputusan itu mulai berlaku sejak saat berakhirnya batas waktu banding itu. c) Jika keputusan itu memerlukan pengesahan dari organ atau instansi pemerintah yang lebih tinggi, keputusan itu mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan. Berkenaan dengan pengesahan atau persetujuan ini, terdapat tiga (3) pendapat, yaitu sebagai berikut : 1) Karena berhak untuk memberikan persetujuan, Mahkota (pemerintah) menjadi pembuat serta undang – undang, jadi merupakan hak pengukuhan. 2) Hak memberikan persetujuan merupakan hak placet, artinya melepaskan tanggungjawab (jadi, pernyataan dapat dilaksanakan). Persetujuan merupakan tindakan terus – menerus, artinya tidak berakhirpada saat diberikan, tetapi dapat ditarik kembali selama yang disetujuinya masihberlaku.9 Terkait dengan hal tersebut diatas maka perbuatan aparat pemerintah akanmengalami kebatalan, di antaranya dapat dijabarkan melalui tiga (3) teori tentangkebatalan (nietig theorie) sebagai akibat perbuatan aparat pemerintah yang tidakberwenang sebagai berikut:1. Batal Mutlak (absolute nietig)9 HR Ridwan., Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.171-173
  • 11. 11 Konsekuensi yuridis/akibat hukumnya, yaitu semua perbuatan hukum yang sudah dilakukan dianggap belum pernah ada sehingga keadaan harus dikembalikan seperti semula. Misalnya, seseorang menyewa rumah pada orang yang berada dibawah pengampuan, selama 10 tahun. Perjanjian menyewa rumah tersebut telah berjalan selama 5 tahun, ketika diketahui ternyata orang tersebut (pemberi sewa) tidak cakap hukum, maka mengetahui hal tersebut penyewa meminta pembatalan kepada pengadilan. Permintaan pembatalan tersebut dikabulkan oleh pengadilan, karena hal tersebut maka perbuatan sewa-menyewa tersebut dianggap tidak sah dan harus batal. Dengan demikian perjanjian sewa- menyewa dianggap tidak pernah ada. Pejabat yang berwenang menyatakan kebatalan: hanya pejabat yudikatif saja.2. Batal Demi Hukum (nietig van rechts wege) Konsekuensi yuridis/akibat hukumnya ada dua (2) alternatif, yakni : Semua perbuatan hukum yang pernah dilakukan dianggap belum pernah ada. Sebagian perbuatan dinyatakan sah, sedangkan sebagian yang lain dinyatakan batal. Pejabat yang berwenang menyatakan kebatalan: pejabat eksekutif dan yudikatif.
  • 12. 123. Dapat Dibatalkan (vernietig baar): Konsekuensi yuridis/akibat hukumnya, yaitu seluruh perbuatan hukum yang telah dilakukan dianggap sah. Perbuatan hukum yang belum dilakukan dinyatakan tidak sah. Pejabat yang berwenang menyatakan kebatalan: pejabat yudikatif, eksekutif dan legislatif. Keputusan tidak sah itu tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini ada dua(2) kemungkinan yaitu : 1. Keputusan tidak sah berlaku surut sampai saat dikeluarkannya keputusan itu. 2. Keputusan tidak sah mulai saat pembatalan itu. Menurut Utrecht kekuatan hukum suatu keputusan ada dua (2), yaitu : a) Kekuatan hukum formil, yakni bila tidak dibantah oleh suatu alat hukum, misalnya naik banding. b) Kekuatan hukum materiil, bilamana kekuatan itu tidak lagi dapat ditiadakan oleh alat Negara yang membuatnya.10 Selanjutnya, Utrecht mengatakan bahwa, dalam hal pembentukan suatuproduk hukum (sebagai bentuk kehendak dari alat Negara) dalam suatu keputusanyang mengandung kekurangan yuridis dapat disebabkan oleh karena :1) Kekhilafan / salah kira (dwaling)10 Suryono Hassan, Hukum Tata Usaha Negara, Cetakan 1, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta,2005.hlm. 38-39
  • 13. 13 Salah kira terjadi bilamana sesorang (subyek hukum) menghendakisesuatu dan mengadakan suatu pernyataan yang sesuai dengan kehendak itu,tetapi kehendak tersebut didasarkan atas suatu bayangan (vorselling) (tentangsesuatu hal ) yang salah. Bayangan yang salah itu mengenai pokok maksudpembuat (zelfstandigheid der zaak) – salah kita mengenai pokok maksudpembuat, atau mengenai kedudukan / kecakapan (keahlian) seseorang (subyekhukum) – salah kira mengenai orang (subyek hukum), atau mengenai hakorang lain (dwaling in een subjectief recht), atau mengenai suatu (peraturan)hukum – salah kira mengenai hukum (dwaling in het objectieve recht), ataumengenai kekuasaan sendiri – salah kira mengenai kekuasaan sendiri (dwalingin eigen bevoegdheid).Contoh : A seorang wakil suatu perhimpunan yang bermaksud memajukanseni – nyanyi, mengadakan suatu perjanjian dengan B dengan maksud supayaB mengadakan beberapa pertunjukan seni – nyanyi di muka anggotaperhimpunan. A mengira bahwa B seorang penyanyi yang sangat pandai dantermasyur. Tetapi yang menjadi termasyur diseluruh wilayah Negara bukan Bini, tetapi seseorang lain yang kebetulan bernama B pula.Disini terjadi suatu salah kira mengenai (kecakapan, kepandaian) seseorang.Salah kira seseorang hanya dapat menjadi alasan untuk menuntut pembatalansuatu perjanjian, bilamana salah kira itu mengenai kedudukan atau kecakapan(keahlian) orang tersebut.Jadi, dwaling terjadi apabila kehendak dan kenyataan berbeda, tetapi tanpaadanya unsur kesengajaan.
  • 14. 14Dwaling (kekhilafan / salah kira) dibagi menjadi dua (2), yaitu :a) Eigenlijke Dwaling (kekhilafan / salah kira yang sungguh – sungguh) Prof. van der Pot, mengemukakan bahwa apabila administrasi Negara, dalam melaksanakan suatu peraturan perundang – undangan, hendak mengangkat (benoemen) seseorang oleh karena orang itu mempunyai suatu kecakapan (keahlian) tertentu, yang oleh administrasi Negara di kira orang tersebut mempunyai kecakapan yang dikehendaki, sedangkan orang yang telah diangkat sama sekali tidak mempunyai kecakapan (keahlian) yang dikehendaki, yang mana kecakapan tersebut seharusnya menurut peraturan perundang – undangan adalah merupakan syarat suatu pengangkatan, maka keputusan pengangkatan terhadap orang itu adalah batal (nietig) atau keputusan itu tidak sah berdasarkan peraturan perundang - undangan. Sebaliknya, jika kecakapan tertentu itu menurut peraturan perundang – undangan tidak menjadi syarat pengangkatan, maka keputusan yang bersangkutan tidak batal.b) Non Eigenlijke Dwaling (kekhilafan / salah kira yang tidak sungguh – sungguh) Artinya : Produk hukum itu absah, tetapi yang tidak absah hanya sebagian kekhilafan saja. Misalnya : A mengajukan kepada pemerintah supaya diperkenankan memasukkan (invoeren) kedalam wilayah Indonesia 20 mobil Chevrolet. Kemudian A diberi ijin oleh pemerintah, namun dalam
  • 15. 15 surat ijin tersebut terjadi salah pengetikan angka yang seharusnya 20 mobil Chevrolet menjadi 200 mobil Chevrolet. Disini terjadi ada suatu salah kira karena peminta dahulu mengajukan permintaan supaya memasukkan 20 mobil Chevrolet saja dan bukan 200 mobil Chevrolet). Akibat ketetapan yang dibuat berdasarkan salah kira yang tidak sugguh – sungguh itu sah untuk sebagian saja, yaitu sah mengenai 20 mobil Chevrolet yang boleh dimasukkan, tetapi batal untuk mengenai 180 mobil Chevrolet yang sudah tentu tidak dapat dimasukkan. Akibatnya ketetapan itu batal untuk sebagian (gedeeltelijk nietig).2) Paksaan (dwang) Paksaan dapat menjadi sebab untuk dapat dibatalkannya suatu keputusan dan paksaan keras dapat menjadi sebab untuk dapat dibatalkannya suatu keputusan yaitu batal karena hukum. Apabila perbuatan yang diadakan dengan paksaan keras (vis absoluta) adalah batal mutlak, oleh karena pada pihak yang dipaksa tidak ada suatu kehendak. Akibat perbuatan yang diadakan dengan paksaan (biasa) adalah dapat dibatalkan (yaitu batal untuk sebagiannya), oleh karena pada pihak yang dipaksa ada suatu kehendak, walaupun pembentukan suatu kehendak itu ada suatu ancaman. Misalnya, A diancam oleh B dengan sebuah pistol, A masih dapat memilih antara dibunuh atau membuat suatu keterangan yang
  • 16. 16 dikehendaki oleh pengancam, kemudian A memilih untuk membuat keterangan, jadi pada A ada suatu kehendak. Namun dalam kenyataannya dwang berbeda, karena ada paksaan dan patut diduga. si pembuat peraturan tidak mungkin berbuat lain kecuali mengikuti kehendak si pemaksa (overmaaght).3) Tipuan (bedrog) Tipuan terjadi bilamana yang mengadakan perbuatan menggunakan beberapa muslihat (kunstgrepen) sehingga pada pihak lain ditimbulkan suatu bayangan palsu (valse voorstelling) tentang sesuatu hal. Agar ada tipuan maka perlu ada beberapa muslihat, ada gabungan muslihat – muslihat (complex van kuntgrepen); jadi, satu saja kebohongan bukanlah merupakan suatu tipuan. Misalnya, Bagian Pendidikan dari Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah mengangkat A sebagai pegawai – pelajar kursus Dinas Bagian C di kota Makassar. A diangkat oleh karena antara lain menurut keterangan yang diperoleh dan yang kemudian ternyataadalah suatu tipuan, karena umurnya 20 tahun dan umur itu di bawah umur yang oleh peraturan telah ditentukan batas, yaitu 23 tahun. Tetapi umur A yang sesungguhnya telah berumur 25 tahun. Sudah tentu bahwa andai Bagian Pendidikan mengetahui adanya tipuan umur itu maka A tidak akan dibuat keputusan, maka pengangkatannya batal. Namun, umpamanya umur A yang sebenarnya adalah 22 tahun, tetapi kepada Bagian Pendidikan diberitahukan umur 20 tahun, dan andainya Bagian Pendidikan mengetahui umur yang sebenarnya itu
  • 17. 17 meskipun itu suatu tipuan, maka A masih tetap diangkat karena umurnya dibawah batas yang ditentukan dalam peraturan – pengangkatannya sah. Jadi, keputusan hanya batal (dapat dibatalkan), apabila sifat tipuan begitu rupa sehingga dapat dikatakan bahwa dengan tidak menggunakan muslihat – muslihat itu sudah tentu keputusan tidak dibuat. Dalam hal ini ada kekurangan “essentieel”. Seperti hanya dengan salah kira, maka kekurangan yang disebabkan tipuan itu dapat mempengaruhi berlakunya keputusan hanya dalam hal tipuan tersebut bertentangan dengan undang – undang atau bertentangan dengan kejadian – kejadian yang benar – benar ada (feiten).11C. PENGECUALIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERSIFAT POLITIK DALAM PERKEMBANGAN HUKUM TATA USAHA NEGARA Setelah diadakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun2004, Pasal 2 menentukan bahwa tidak termasuk pengertian Keputusan TataUsaha Negara adalah sebagai berikut : 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata . 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.11 Utrecht E, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya,1994, hlm.125-141
  • 18. 18 3) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan. 4) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat pidana. 5) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. 6) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia. 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik dipusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.12 Pada awalnya Keputusan-Keputusan TUN yang menyangkut prosedurpemilihan baik di pusat maupun di daerah sepanjang tidak mengenai KeputusanPanitia Pemilihan sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 huruf g Undang-UndangNomor 5 tahun 1986, Hakim TUN berpendapat Keputusan TUN tersebut menjadikompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Khusus untuk sengketa-sengketa tata usaha negara yang harus diselesaikanterlebih dahulu melalui upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 48Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang nomor51 tahun 2009 maka Pengadilan Tinggi TUN dapat memeriksa, memutus dan12 R. Wiyono., Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, SinarGrafika, Jakarta, 2008, hlm.31-32
  • 19. 19menyelesaikannya sebagai badan peradilan tingkat pertama dan terhadap putusanPT.TUN tersebut tidak tersedia upaya hukum banding melainkan langsungmengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Kompetensi (kewenangan) suatu badan Pengadilan untuk mengadili suatuperkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut.Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan Pengadilan untuk mengadilisuatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolutadalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek,materi atau pokok sengketa. Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia merupakan peradilanadministrasi yang berwenang untuk menilai keabsahan suatu Keputusan TataUsaha Negara dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilakukanoleh pemerintah, sebagaimana dimaksud pada Pasal-Pasal; 1 butir (b,c,d), 3, 47,53, dan 97 ayat (9) UU No. 5/1986. Dalam Pasal 1 butir b disebutkan bahwaBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku. Sedangkan butir c-nya menyebutkan bahwa Keputusan Tata UsahaNegara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau PejabatTata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yangberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata. Kemudian pada butir d dirumuskan bahwa Sengketa Tata UsahaNegara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara
  • 20. 20orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan Tata Usaha Negara, termasuk dalam sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktek, adanyakontrol ini sering juga dilihat sebagai sarana untuk mencegah timbulnya segalasuatu bentuk tindakan atas penyimpangan tugas pemerintahan yang dilakukan dariapa yang telah digariskan dalam peraturan perundangan. Memang disinilah letakinti atau hakekat dari suatu pengawasan. Pembentukan Peradilan Tata UsahaNegara juga diartikan sebagai kecenderungan tekad pemerintah untuk melindungihak-hak asasi warga negara terhadap kekuasaan pemerintah dalam melaksanakanurusan pemerintahan.13 Dalam perkembangannya Mahkamah Agung berpendapat, sesuai doktrinhukum adminitrasi, keputusan-keputusan di bidang politik tidak termasukKeputusan TUN, sehingga dengan melihat pada tindakan-tindakan yangmendasari diterbitkannya Keputusan TUN dalam rangka pemilihan, baik dari segiprosedur maupun materinya tidak dapat digolongkan sebagai tindakan di bidangfungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka produk Keputusan TUN-nyatidak dapat dinilai oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (lihak SEMA No.8Tahun 2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung No.482K/TUN/2003). Di samping itu ada perubahan norma hukum positif dalam undang-undang,yaitu ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diubah13 Martiman P., Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, Ghalia Indonesia, 1993, Jakarta,hlm.12
  • 21. 21oleh ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yangmenyatakan Keputusan KPU baik di pusat maupun di daerah mengenai hasilPemilihan Umum tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN. Dengan demikian, menyangkut kasus-kasus dibidang politik sepertiKeputusan TUN obyek sengketa tentang pengesahan kepengurusan Partai Politik,pemecatan anggota atau pengurus Partai Politik tertentu oleh DPP/DPD PartaiPolitik yang bersangkutan, bukanlah termasuk Keputusan Badan atau PejabatTUN menurut ketentuan pasal 1 butir (3) Undang-Undang PERATUN, karenakegiatan partai politik tidak dapat digolongkan sebagai kegiatan fungsi urusanpemerintah. Untuk hal ini lebih lanjut lihat Putusan Mahkamah AgungNo.190K/TUN 1997 Jo. No.77/BGD-G.PD/PT. TUN-MDN/1996 Jo. No.06/G/1996/ PTUN-PDG.14 Maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalamPasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yang mempunyaiwewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalahMahkamah Konstitusi.14 Slamet Kadar., Ceramah Disampaikan Pada Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim AngkatanIV Tahun 2009 Di PUSDIKLAT MA-RI, CIKOPO, Subyek Hukum (Penggugat Dan Tergugat)Serta Perkembangan Subyek Dan Obyek Hukum Dalam Yurisprudensi TUN,http://teguhalexander.blogspot.com/, diakses 18 April 2012
  • 22. 22 BAB III PENUTUPA. KESIMPULAN Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat diambil beberapakesimpulan antara lain : Bahwa Dalam teori dan praktek peradilan dikenal adanya kompetensirelatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengankewenangan Pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayahhukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan Pengadilan untukmengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Sehinggakonsekuensi yuridis dengan dikecualikannya Keputusan Tata Usaha Negara yangbersifat politik dalam perkembangan Hukum Tata Usaha Negara, dapat dibatalkankarena bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan TUNuntuk mengadili suatu perkara tentang sengketa Keputusan TUN yang bersifatpolitik. Bahwa dalam perkembangannya Mahkamah Agung berpendapat, sesuaidoktrin hukum adminitrasi, keputusan-keputusan di bidang politik tidak termasukKeputusan TUN, sehingga dengan melihat pada tindakan-tindakan yangmendasari diterbitkannya Keputusan TUN dalam rangka pemilihan, baik dari segiprosedur maupun materinya tidak dapat digolongkan sebagai tindakan di bidangfungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka produk Keputusan TUN-nya
  • 23. 23tidak dapat dinilai oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena iyu,sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-UndangNomor 24 Tahun 2003, yang mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadilidan memutus perkara tersebut adalah Mahkamah Konstitusi.B. SARAN Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapasaran yang dapat penulis rekomendasikan sebagai berikut : Bahwa para pihak/pihak yang merasa dirugikan dari akibat dikeluarkannyaKeputusan TUN khususnya Keputusan TUN yang bersifat politik jika inginmelakukan gugatan ke Pengandilan TUN perlu untuk memperhatikan pokoksengketa Keputusan TUN yang menjadi kewenangan relatif dan kewenanganabsolut peradilan manakah yang berhak mengadili sengketa dari Keputusan TUNyang bersifat politik, untuk itu perlu dilihat pula Undang-Undang Nomor 9 Tahun2004, Pasal 2 menentukan bahwa tidak termasuk pengertian Keputusan TataUsaha Negara adalah sebagai berikut : 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
  • 24. 243) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.4) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat pidana.5) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.6) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia.7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik dipusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.
  • 25. 25 DAFTAR PUSTAKAHadjon Philipus. M et, al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Gajah Mada Press Yogyakarta, 1999HR Ridwan., Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006Marbun. SF & Mahfud. Moh., Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Edisi Pertama, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2006Martiman P., Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, Ghalia Indonesia, 1993, JakartaMuchsan., Catatan Materi Perkuliahan Hukum Tata Usaha Negata, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Kenegaraan-UGM, Yogyakarta, 2012R. Wiyono., Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008Utrecht E, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994Sadjijono.,Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara, LaksBang PRESSindo, YogyakartaSlamet Kadar., Ceramah Disampaikan Pada Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Angkatan IV Tahun 2009 Di PUSDIKLAT MA-RI, CIKOPO,
  • 26. 26 Subyek Hukum (Penggugat Dan Tergugat) Serta Perkembangan Subyek Dan Obyek Hukum Dalam Yurisprudensi TUN, http://teguhalexander.blogspot.com/, diakses 18 April 2012Suryono Hassan, Hukum Tata Usaha Negara, Cetakan 1, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta, 2005Tjandra W. Riawan., Hukum Administrasi Negara, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2008Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha NegaraZamzuri., Tindak Pemerintahan (Bestuurhandeling), Al-Hikmah, Yogyakarta, 1985