• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Konsekuensi yuridis dari kemajemukan bangsa indonesia terhadap pembangunan hukum nasional
 

Konsekuensi yuridis dari kemajemukan bangsa indonesia terhadap pembangunan hukum nasional

on

  • 10,072 views

J.S. Furnivall (1967), seorang sarjana bangsa Belanda yang banyak menulis tentang Indonesia, memberikan suatu gambaran tentang masyarakat majemuk ini, dia mengatakan bahwa masyarakat majemuk adalah ...

J.S. Furnivall (1967), seorang sarjana bangsa Belanda yang banyak menulis tentang Indonesia, memberikan suatu gambaran tentang masyarakat majemuk ini, dia mengatakan bahwa masyarakat majemuk adalah suatu masyarakat dalam mana sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. Suatu masyarakat adalah bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktural memiliki sub-sub kebudayaan yang bersifat berbeda satu sama lain.
Masyarakat yang demikian ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai atau konsensus yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat, oleh berkembangnya sistem nilai dari kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya dengan penganutan para anggotanya masing-masing secara tegar dalam bentuknya yang relatif murni,serta oleh sering timbulnya konflik-konflik sosial, atau setidak-tidaknya oleh kurangnya integrasi dan saling ketergantungn di antara kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya.

Statistics

Views

Total Views
10,072
Views on SlideShare
10,072
Embed Views
0

Actions

Likes
3
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Konsekuensi yuridis dari kemajemukan bangsa indonesia terhadap pembangunan hukum nasional Konsekuensi yuridis dari kemajemukan bangsa indonesia terhadap pembangunan hukum nasional Document Transcript

    • 1 KONSEKUENSI YURIDIS DARI KEMAJEMUKAN BANGSA INDONESIA TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL ( dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum ) Oleh FREINGKY A. NDAUMANU, S.H.PROGRAM PASCASARJARNA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA MAGISTER HUKUM 2011
    • 2 BAB I PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG Indonesia adalah bangsa besar yang terdiri atas berbagai suku, kebudayaan, dan agama.Kemajemukan itu merupakan kekayaan dan kekuatan yang sekaligus menjadi tantangan bagibangsa Indonesia.Tantangan itu sangat terasa terutama ketika bangsa Indonesia membutuhkankebersamaan dan persatuan dalam menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sejak awal berdirinya NegaraKesatuan Republik Indonesia, para pendiri negara menyadari bahwa keberadaan masyarakatyang majemuk merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus diakui, diterima, dandihormati, yang kemudian diwujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia yang penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa dan budaya yangsangat majemuk. Implikasi dari kemajemukan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia adalahberagamnya pula sistem budaya dalam masyarakat, dan munculnya masalah kritikal. Yangdimaksud dengan sistem budaya adalah kepercayaan, nilai-nilai, dan norma-norma untukmengatur hubungan sosial masyarakat. Sistem budaya itu hidup dalam alam pikiran sebagianbesar dari warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat bernilai dalam hidup.Oleh karena itu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman bagi tingkah lakumanusia dalam kehidupan. Kondisi demikian merupakan suatu fenomena yang harus dipahamidan dijadikan landasan dalam menentukan arah pembangunan hukum itu sendiri. Dalammasyarakat yang berubah diperlukan adanya suatu penelitian yang dan kajian terhadap fenomenaperubahan itu sendiri, yang kemudian dijadikan landasan pembangunan hukum.
    • 3B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalahsebagai berikut : “Bagaimana Konsekuensi Yuridis Dari Kemajemukan Bangsa IndonesiaTerhadap Pembangunan Hukum Nasional ?”
    • 4 BAB II PEMBAHASANA. NEGARA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT Negara itu dipandang dari dua segi perwujudannya, yakni sebagai satu bentuk masyarakatyang memenuhi syarat – syarat tertentu dan / atau sebagai gejala hukum terbentuknya ataulahirnya suatu Negara, pun pula syarat –syarat berdirinya dan musnahnya suatu Negara ituditentukan oleh hukum (national legal order) semata – mata. Sarjana yang berpendiriandemikian itu antara lain Hans Kelsen, ia berpendapat bahwa persoalan mengenai permulaan danpengakhiran adanya satu itu merupakan “legal Problem”, yang prinsipnya ditentukan olehhukum internasional. Selanjutnya menurut Kelsen, yang dimaksud dengan “national legal order”itu ialah satu kesatuan atau sistem yang didukung dan berlaku (valid) bagi satu Negara, artinyayang melingkupi satu Negara itu dan unsur pokok, yakni wilayah (territory), penduduk ataurakyat (people) dan kekuasaan (power) yang mengatur dan menentukan kesatuan unsur – unsurlainnya (one territory, one people, one power). Kekuasaan yang sifatnya khas bagi Negara baikke Dalam terhadap rakyat yang mendukungnya atau ke Luar terhadap pengakuan Negara –Negara lain itu dalam teorinya disebut Kedaulatan (sovereignty). Pendapat lain yang memandang Negara itu sebagai satu bentuk masyarakat yang tertentu,antara lain C.F.Strong, yang menyatakan bahwa Negara itu adalah satu masyarakat yang disusunsecara politis (a state is society politically organised). Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwayang dimaksud dengan “politically organised” ialah bahwa Negara itu dalam bentukkekuasaannya didasarkan secara kenegaraan, seperti kata Kelsen atau “coercive order”.
    • 5 Selain itu, Dr.J.H.A. Logmann melihat Negara itu sebagai satu gejala masyarakat, artinyasatu bentukan yang tidak abstrak namun yang terbentuk menurut perkembangan sejarahnya, satukenyataan historis yang mengadung dasar – dasar hukum pula. Negara menurut beliau adalahsatu organisasi kekuasaan yang satu “gezagsorganisatie”, karena menurut pandangan formilNegara itu merupakan satu kesatuan dari pada fungsi – fungsi yang dapat bertindak ke luar,sebagai penguasa yang tugas dan lingkungan kewenangannya ditentukan oleh hukum, yaknihukum tata Negara. Tiap – tiap fungsi dalam organisasi Negara dalam kerangka positif dapatdisebut “ambt” atau pegawai. Pandangan Logmann tentang Negara itu sangat dekat dengan pandangan Prof.Mr.R.Kranenburg, dalam definisinya bahwa Negara itu adalah satu sistem dari pada semua fungsi –fungsi dan alat – alat perlengkapan yang mencakup satu wilyah tertentu. Dari sudutkemasyarakatannya Kranenburg memandang “staat” itu sebagai "groepsorganisatie”, suatususunan kelompok manusia secara teratur menurut sejarah, yakni yang terjadi bila antara satukelompok manusia yang menyatakan diri berdasarkan keadaan hidup yang sama (gelykelevensomstandigheden). Jadi, dari berbagai pendapat secara singkat seperti yang diutarakan diatas, ialah pengertian‘Negara’ baik yang didasarkan atas teori kemasyarakatan maupun berdasarkan sejarah dan / atauhukum yang murni itu, satu sama lain tidaklah ‘divergeren’ atau bertentangan, melainkan salingisi – mengisi, saling melengkapi, yakni bahwa pengertian Negara sebagai satu bentuk masyarakatyang memenuhi syarat tertentu tidak dapat mengabaikan unsur – unsur hukumnya, dansebaliknya teori kenegaraan atas dasar hukum murni itupun tidak dapat mengelakan segi Negaraitu sebagai satu kenyataan masyarakat (social reality).
    • 6 Dasar – dasar Negara pada umumnya memiliki tiga unsur pokok yang obyektif bagipengertian Negara, yakni wilayah, rakyat dan kekuasaan yang terorganisasi itu hanya merupakandasar – dasar pemikiran Negara itu secara abstrak. untuk dapat memahami pengertian ‘negara’itu sebagai satu ‘social reality’ diperlukan pengertian lebih lanjut tentang dasar – dasar Negaraitu dalam bentuknya masing – masing yang sesungguhnya. Dengan perkataan lain, untukmengenal Negara itu dalam bentuknya menurut kenyataan kenegaraan yang sifatnya beranekaragam, perlu diselidiki mengenai dasar – dasar Negara itu menurut ketentuan dasar bentukNegara itu masing – masing in concreto. Dasar – dasar Negara itu sumbernya adalah terdapat perumusan norma – norma pokokyang merupakan ‘fundament’ dari pada bentukan Negara itu masing – masing di dalam sistemhukum dasar yang di sebut Konstitusi atau Undang – Undang Dasar. Berhubung dengan sifatkonstitusi yang semacam itu Lord Bryce mendefinisikannya, bahwa konstitusi itu adalah ‘aframe of political society, organised through and by the law’. Dari definsi tersebut ternyatabahwa hukum dasar satu Negara itu dalam satu sistem konstitusionilnya dapat merupakan hukumyang tertulis (by the law), namun mungkin juga tak tertulis (through the law). Hukum dasar taktertulis itu ialah banyak terdapat dalam sistem konstitusionil negara Inggeris, yang dikenaldengan istilah ‘convention’. Adapun isi konstitusi atau pokok – pokok kenegaraan yang diaturdalam konstitusi itu pada umumnya merupakan ‘principles according to which the power of thegovernment, the rights of the governed, and the relation between the two ar adjusted’, yaknidasar – dasar atau pokok – pokok mengenai kekuasaan pemerintah, hak – hak mereka yangdiperintah serta hubungan antara pemerintah dan yang diperintah itu. Sebagai suatu bentuk masyarakat yang mengandung unsur – unsur hukum, maka Negaradalam dasarnya itu mengandung pula pokok – pokok kemasyarakatan (maatschappelijke
    • 7beginselen) maupun pokok – pokok hukum (rechtsbeginselen) pula yang disebut juga asas –asashukum tata Negara. Segala pokok atau asas kenegaraan itu diatur dan ditetapkan dalam Undang– Undang Dasar Negara untuk diselenggarakan lebih lanjut secara konsekuen dalam peraturan –peraturan hukum organik kenegaraan.1B. KONSEP KEMAJEMUKAN BANGSA INDONESIA J.S. Furnivall (1967), seorang sarjana bangsa Belanda yang banyak menulis tentangIndonesia, memberikan suatu gambaran tentang masyarakat majemuk ini, dia mengatakan bahwamasyarakat majemuk adalah suatu masyarakat dalam mana sistem nilai yang dianut olehberbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga paraanggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurangmemiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk salingmemahami satu sama lain. Suatu masyarakat adalah bersifat majemuk sejauh masyarakattersebut secara struktural memiliki sub-sub kebudayaan yang bersifat berbeda satu sama lain. Masyarakat yang demikian ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai ataukonsensus yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat, oleh berkembangnya sistem nilaidari kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya dengan penganutan paraanggotanya masing-masing secara tegar dalam bentuknya yang relatif murni,serta oleh seringtimbulnya konflik-konflik sosial, atau setidak-tidaknya oleh kurangnya integrasi dan salingketergantungn di antara kesatuan-kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya. Atau kalaukita ingin meminjam istilah Clifford Geertz (1989), maka masyarakat majemuk adalah1 Darmodiharjo Darji.,dkk, Kumpulan karangan; Santiaji Pancasila; Suatu Tinjauan Filosofis, Historis Dan Yuridis– Konstitusional, Usaha Nasional, Usaha Nasional, Surabaya, 1979, hal.247-250
    • 8merupakan masyarakat yang terbagi-bagi kedalam sistem yang kurang lebih berdiri sendiri-sendiri, dalam mana masing-masing sub sistem terikat kedalam oleh ikatan-ikatan yang bersifatprimordial.2 Dengan mengacu pada teori yang dikembangkan Van den Berghe, seolah menyatakanbahwa masyarakat majemuk tidak dapat digolongkan begitu saja ke dalam salah satu diantaradua jenis masyarakat menurut pendekatan Emile Durkheim (1966). Suatu masyarakat majemuktidak dapat disamakan dengan masyarakat yang memiliki unit-unit yang bersifat segmenter, akantetapi sekaligus juga tidak disamakan pula dengan masyarakat yang memilki diferrensiasi atauspesialisasi yang tinggi. Yang disebut pertama merupakan masyarakat yang terbagai-bagai kedalam berbagai-bagai kelompok berdasarkan garis keturunan tunggal, akan tetapi memilikistruktur kelembagaan yang bersifat homogeneous. Yang disebut kedua, sebaliknya merupakansuatu masyarakat dengan tingkat deferrensiasi fungsional yang tinggi dengan banyak lembaga-lembaga kemasyarakatan, akan tetapi bersifat komplementer dan saling tergantung satu samalain. Di dalam keadaan yang demikian, menggunakan terminologi Emile Durkheim, maka Vanden Berghe menyatakan bahwa baik solidaritas mekanis yang diikat oleh kesadaran kolektifmaupun solidaritas oraganis yang diikat oleh saling ketergantungan di antara bagian-bagian darisuatu sistem sosial, tidak mudah dikembangkan atau ditumbuhkan dalam masyarakat yangbersifat majemuk. Untuk lebih memperjelas gambaran tentang masalah-masalah keanekaragaman yang adapada masyarakat Indonesia ini; dilakukan dua bentuk pendekatan, yaitu menurut pendekatanfungsionalisme struktural dan pendekatan konflik di bawah ini.2 Moeis Syarif, Makalah Perspektif Keanekaragaman Sosial; Analisis keanekaragaman kelompok sosial dalammasyarakat multikultural, http://upi.edu/Direktori/FPIPS, hal.1
    • 91. Pendekatan Struktural Fungsional Dalam pandangan struktural fungsional bahwa suatu sistem sosial senantiasa terintegrasi diatas landasan dua hal berikut; pertama, suatu masyarakat senantiasa terintegrasi di atastumbuhnya konsensus diantara sebagian besar anggota masyarakat akan nilai-nilaikemasyarakatan yang bersifat fundamental. Kedua, Suatu masyarakat senantiasa terintegrasi jugaoleh karena berbagai anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota berbagai-bagai kesatuansosial (cros-cutting affiliations); oleh karena dengan demikian setiap konflik akan terjadi diantara suatu kesatuan sosial dengan kesatuan-kesatuan sosial yang lain segera akan dinetralisiroleh adanya loyalitas ganda (cross-cutting loyalities) dari para anggota masyarakat terhadapberbagai-bagai kesatuan sosial. Apabila kita mengikuti pandangan dasar dari para penganut fungsionalisme struktural,mulai dari Auguste Comte melalui Emile Durkheim sampai Talcott Parsons dan parapengikutnya, maka faktor yang mengintegrasikan masyarakat Indonesia tentulah berupakesepakatan dari para warga masyarakat Indonesia akan nilai-nilai umum tertentu. Mengikutipandangan Parsons, maka kelangsungan hidup masyarakat Indonesia tidak saja menuntuttumbuhnya nilai-nilai umum tertentu yang disepakati bersama oleh sebagian besar orang-orangIndonesia, akan tetapi lebih daripada itu nilai-nilai umum tersebut harus pula mereka hayatibenar melalui proses sosialisasi. Pada tingkat tertentu keduanya tentu saja mendasari pula terjadinya integrasi sosial padamasyarakat yang bersifat majemuk, oleh karena tanpa keduanya suatu kehidupan bersamabagaimanapun tidak mungkin terjadi; segmentasi dalam bentuk terjadinya kesatuan-kesatuansosial yang terikat kedalam oleh ikatan-ikatan primordial dengan sub kebudayaan yang berbedasatu sama lain, mudah sekali menimbulkan konflik diantara kesatuan-kesatuan sosial tersebut.
    • 10Sekurangnya akan muncul dua tingkatan konflik dari keadaan ini , yaitu : pertama, konflik yangdalam tingkatannya bersifat ideologis; merupakan bentuk konflik antara sistem nilai yang dianutoleh para anggotanya serta menjadi ideologi dari berbagai-bagai kesatuan sosial; dan kedua,konflik yang dalam tingkatannya bersifat politis, merupakan bentuk-bentuk pertentangan didalam pembagian status kekuasaan, dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas di dalammasyarakat. Didalam situasi konflik, maka sadar atau tidak sadar setiap fihak yang berselisihakan berusaha mengabadikan diri dengan cara memperkokoh solidaritas ke dalam diantarasesama anggotanya, membentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk keperluankesejahteraan dan pertahanan bersama.; mendirikan sekolah-sekolah untuk memperkuat identitaskultural, bersaing di dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya.2. Pendekatan Konflik Keterangan-keterangan yang dikemukakan oleh teori fungsionalisme struktural berkaitandengan proses integrasi dalam masyarakat majemuk sebenarnya cukup membingungkan, hal ituberkisar pada apabila konflik dianggap potensial di dalam masyarakat yang bersifat majemuk,dan apabila konsensus hanya dapat tumbuh dalam derajat yang terbatas, maka bagaimanamungkin suatu masyarakat majemuk dapat bertahan dalam waktu yang panjang ? Menurut pendekatan konflik, integrasi sosial di dalam masyarakat majemuk akan bisadilaksanakan menurut dua keadaan, yaitu : pertama, integrasi sosial bisa terwujud atas dasarpaksaan (coercion) dari satu kelompok atau kesatuan sosial yang dominan atas kelompok-kelompok atau kesatuan-kesatuan sosial yang lain; dan kedua, integrasi sosial itu bisa terwujudkarena adanya saling ketergantungan diantara berbagai kelompok atau kesatuan sosial dalambidang ekonomi.
    • 11 Pandangan para penganut pendekatan konflik tersebut memperoleh kebenarannya terutamadi dalam konteks masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, dimana sejumlah kecil orang-orang kulit putih, yaitu melalui kekuatan militer dan kekuatan politiknya, menguasai sejumlahbesar pendapatan nasional. Dalam derajat tertentu pandangan tersebut juga memilikikebenarannya untuk melihat keadaan masyarakat Indonesia sesudah jaman kemerdekaan, dimana kelemahan-kelemahan daripada mekanisme pengendalian konflik-konflik sosial selama initelah mengundang hadirnya kesatuan atau kekuatan sosial yang dominan untuk sedikit banyakmemaksakan kekuasaannya untuk menjamin agar sistem sosial tetap dapat berfungsi. Disisi lain, pandangan fungsionalisme struktural memperoleh pembenaran sendiri, olehkarena bagaimanapun juga pemaksaan tersebut akan tetap berada di dalam batas konsensusmasyarakat mengenai nailai-nilai kemasyarakatan yang bersifat fundamental; di luar itu makahubungan-hubungan kekuasaan akan melahirkan terjadinya perpecahan atau bahkan hancurnyamasyarakat Indonesia.3 Sifat majemuk masyarakat Indonesia memang telah menjadi sebab dan kondisi bagitimbulnya konflik –konflik yang sedikit banyak bersifat lingkaran setan (vicious circle), danyang oleh karenanya mendorong tumbuhnya proses integrasi sosial diatas landasan coercion.Akan tetapi di lain fihak, proses integrasi tersebut juga terjadi di atas landasan konsensus bangsaIndonesia mengenai nilai-nilai fundamental tertentu. Kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsayang merdeka, sangat jelas menunjukkan betapa nasionalisme Pancasila telah menjadi dayaspiritual yang sejak awal mempersatukan bangsa Indonesia. Dalam kajian tentang masyarakat majemuk pada masyarakat Indonesia, Furnivallmembaginya menjadi dua periode, yaitu pada masa kolonial dan pada masa setelahkemerdekaan. Pada masa kolonial digambarkan bahwa masyarakat Indonesia terdiri atas3 Ibid.hal.7-9
    • 12sejumlah tatanan sosial yang hidup berdampingan tetapi tidak berbaur, namun menurutnyakelompok Eropa, Cina dan pribumi saling melekat laksana kembar siam dan akan hancurbilamana dipisahkan1. Masa penjajahan Belanda Pada masa penjajahan, konflik yang bersifat horisontal antara golongan-golongan yangmempunyai latar belakang ras dan agama yang berbeda, sekaligus merupakan konflik yangbersifat vertikal antara golongan orang Eropa sebagai lapisan kelas atas masyarakat dengangolongan Timur Asing (khususnya golongan Tinghoa) sebagai golongan menengah, dangolongan pribumi sebagai lapisan bawah yang dikuasai. Dengan perkataan lain, dimensi ras danagama yang membedakan berbagai-bagai golongan di dalam masyarakat Indonesia pada waktuitu bertemu sekaligus dengan dimensi stratifikasi sosial. Didalam situasi yang demikian, maka bentuk coercion dianggap satu-satunya faktor yangberfungsi mengintergrasikan masyarakat Indonesia pada waktu itu. Dengan sebuahperumpamaan, Furnivall menggambarkan keadaan masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda laksana suatu konfederasi antara sejumlah negara, yang dipersatukan oleh suatuperjanjian atau di dalam batas-batas suatu konstitusi semata-mata demi tujuan-tujuan tertentu;namun keadaan ini akan tidak dapat disebut sebagai suatu union, oleh karena masing-masinghidup di dalam kehidupan sendiri-sendiri sebagai bagian-bagian yang terpisah satu sama lain.Apabila bagian-bagian suatu union terintegrasi secara sukarela dengan kemungkinan bagi setiapbagian untuk menarik diri pada setiap saat secara sukarela pula, maka bagian-bagian darimasyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda terintegrasi semata-mata oleh kekuasaan
    • 13kolonial dan oleh paksaan dari suatu kekuatan ekonomi tertentu; tanpa coercion ini makamasyarakat Hindia-Belanda sebagai keseluruhan akan punah oleh anarki.2. Masa kemerdekaan Keadaan masyarakat Indonesia setelah masa pendudukan Hindia-Belanda tidak separahseperti pada masa itu, konflik yang ditemukan sesudah revolusi kemerdekaan bukanlah konflikantara golongan-golongan yang bersifat eksklusif, melainkan konflik antara golongan yangsedikit banyak bersifat silang-menyilang (cross-cutting). Sesudah revolusi kemerdekaan, konflikantara golongan–golongan di dalam masyarakat Indonesia berubah menjadi tidak bersifateksklusif lagi; perbedaan suku bangsa, yang pada masa penjajahan lebih merupakan perbedaanras, tidak lagi jatuh berhimpitan dengan perbedaaan-perbedaaan agama, daerah, dan pelapisansosial. Dengan perkataan lain, perbedaan-perbedaan suku bangsa , agama, daerah, dan pelapisansosial saling silang-menyilang satu sama lain, keadaan mana menghasilkan suatu bentukkeanggotaaan golongan yang bersifat silang menyilang pula. Cross cutting affiliation yangdemikian telah menyebabkan konflik-konflik antara golongan di Indonesia menjadi terlalu tajam.Kalaupun kemudian misalnya terjadi konflik antar suku bangsa, maka keadaan itu akan segeratereduksi oleh bertemunya loyalitas keagamaan, daerah dan pelapisan sosial dari para anggotasukubangsa yang terlibat dalam pertentangan tersebut; demikian juga sebaliknya, apabila yangterjadi adalah konflik antara agama, daerah, atau pelapisan sosial. Oleh karena cross cutting affiliation senantiasa menghasilkan cross cutting loyalities itulahmaka sampai pada suatu tingkat tertentu masyarakat Indonesia juga terintegrasi di atas dasartumbuhnya perbedaan-perperbedaan suku bangsa, agama, daerah, dan pelapisan sosial yang
    • 14bersifat silang menyilang (cross-cutting). Adalah oleh karena kurang dimilikinya sifat-sifat itu,maka konflik antara golongan Tionghoa dengan golongan-golongan lainnya yang bisa disebutsebagai golongan pribumi, mudah sekali terjadi, bahkan tidak jarang menjadi konflik yangmenimbulkan kekerasan; sebagai mana kita ketahui bersama, lebih dari golongan-golongan yanglain, maka golongan Tionghoa adalah yang paling bersifat eksklusif dilihat dari sudut agama,tempat tinggal, dan pelapisan sosial. Namun demikian oleh kareana jumlah mereka tidak terlalubesar, keadaan ini tidak mengurangi besarnya peranan struktur kemasyarakatan yang bersifatsilang-menyilang sebagai faktor yang dapat mengintegrasikan masyarakat secara keseluruhan. Bersama-sama dengan tumbuhnya konsensus nasional mengenai nilai-nilai nasionalismeyang terwujud dalam Pancasila yang senantiasa bertanggapan secara dinamis dengan mekanismepengendalian konflik-konflik yang bersifat coercive, maka struktur masyarakat Indonersia yangbersifat silang-menyilang itu telah menjadi landasan mengapa masyarakat Indonesia tetap dapatlestari dari masa ke masa, kendati ia harus mengarungi samudera yang penuh dengan gelombangdan badai pertentangan.4 Dengan cara yang lebih singkat, Pierre L. Van den Berghe (1967) menyebutkan beberapakarakteristik berikut sebagai sifat-sifat dasar dari suatu masyarakat majemuk, yakni : (1) Terjadinya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering kali memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lain ; (2) Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer ; (3) Kurang mengembangkan konsensus diantara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar ;4 Ibid.hal.13-15
    • 15 (4) Secara relatif seringkali mengalami konflik-konflik diantara kelompok yang satu dengan kelompok yuang lain ; (5) Secara relatif integarasi sosial tumbuh diatas paksaan (coercion) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi; (6) Serta adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain. Setiap kehidupan bersama tentu akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi, dandasarnya sangat sederhana, yaitu bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda denganorang-orang lainnya, baik dasar pengetahuan, pertimbangan, orientasi kepentingan, ataupunpengalaman. Keluarga, sebagai unit terkecil dari suatu kesatuan sosial, tidak selalu ada dalamkeseimbangan, walaupun kedudukan-kedukan, peranan-peranan, serta nilai-nilai dan norma-norma yang ada di dalamnya diatur secara jelas; dalam keluarga, kontrol sosial antara anggotasatu terhadap anggota lainnya relatif dapat dilaksanakan dengan mudah, tetapi tidak jarangterjadi pertentangan-pertentangan yang akhirnya menimbulkan hilangnya keutuhan keluargayang berangkutan. Dalam kelompok sekecil keluarga pun keadaan persatuan dan perpecahansangat memungkinkan terjadi, apalagi bila diimplementasikan dalam bentuk pengelompokkanyang lebih besar, tetangga, masyarakat, terlebih masyarakat multikultural.5 Masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman nilai-nilai budaya sebagai dasar dalamberprilaku, dan telah menjadi sistem budaya, maka telah menjadi keharusan dalam kehidupanmasyarakatnya terdapat norma-norma yang mengatur gerak langkah manusianya sebagai anggotamasyarakat. Sebagai makhluk budaya, perilaku manusia memerlukan pedoman atau acuan dalambertingkah laku. Oleh karena itu didalam melakukan tindakan-tindakan atau perilaku dalamkehidupannya, manusia dilingkupi oleh sistem nilai atau himpunan nilai-nilai. Sebagai wujud5 Ibid.hal.2
    • 16ideal kebudayaan yang memberi acuan manusia dalam berperilaku, nilai-nilai tersebut seolah-olah mempunyai tingkatan-tingkatan atau gradasi dalam kedudukannya. Pembahasan mengenaisistem nilai budaya terdahulu, merupakan inti yang menjiwai semua pedoman yang mengaturtingkah laku warga masyarakat yang bersangktuan. Pedoman tingkah laku yang dimaksudkan itudi antaranya adalah norma-norma yang hidup di masyarakat atau dikatakan juga sebagai normasosial.C. TATANAN NILAI PANCASILA SEBAGAI KONSEKUENSI YURIDIS DARI KEMAJEMUKAN BANGSA INDONESIA Manusia adalah insan yang hidup berkelompok (zoon politicon) yang menampilkan insansosial (homo politicus) sekaligus aspek insan usaha (homo economicus), dalam arti bahwa nalurihidup berkelompoknya adalah untuk mencapai kesejahteraan bersamanya. Sebagai insan yangberpikir, maka berdasarkan iman, cipta, rasa dan karsanya seseorang akan memiliki pandanganhidup yang akan menjawab permasalahan yang berkaitan dengan hidupnya. Didalam kehidupan berkelompoknya, yang di Indonesia didalilkan dalam berbangsa,bermasyarakat dan bernegara, maka masing – masing akan mengadakan penyesuaian –penyesuaian pandangan hidupnya sehingga terbentuklah pandangan hidup kelompok. Didalamkehidupan antar kelompok, maka apabila tidak terjadi suatu penggabungan kelompok, makamasing – masing anggota kelompok yakin bahwa pandangan hidup kelompoknya merupakansuatu kebenaran sejauh yang dapat dipikirkan oleh manusia, sehingga tumbuhlah falsafah hidupyang bersangkutan dari pandangan hidup berkelompok tersebut. Didalam kehidupanberkelompok tersebut meningkat menjadi bernegara, maka falsafah hidup tersebut disebut di
    • 17dalam Rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia disebut sebagaifilosofische grondslag dari pada Negara yang didirikan. Falsafah hidup suatu bangsa akan menjelmakan suatu tata nilai yang di cita-citakan bangsayang bersangkutan, ia membentuk keyakinan hidup berkelompok sekaligus menjadi tolak ukurkesejahteraan kehidupan berkelompok sesuai yang dicita-citakan bangsa yang bersangkutan.Sebagai yang dicita – citakan maka ia membentuk ide – ide dasar dari hal segala aspekkehidupan berkelompok. Kesatuan yang bulat dan utuh dari ide – ide dasar tersebut kita sebutideologi. Dengan demikian suatu ideologi merupakan suatu kelanjutan atau konsekuensi logisdari pada pandangan hidup bangsa, falsafah hidup bangsa dan akan berupa seperangkat tata nilaiyang dicita – citakan akan direalisir didalam kehidupan berkelompok.6 Tatanan nilai-nilai Pancasila yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Nilai materiil Nilai ini adalah yang terindah, sifatnya pokok, tetapi kebutuhannya terbatas. Tuhan, Hukum semesta, dan alam menjamin berbagai kemudahan untuk memenuhi kebutuhan materiil. Nilai materiil itu harus di konkritkan, materi bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai kelengkapan. (segala sesuatu yang mampu melahirkan kebahagiaan, baik secara fisik maupun lahiriah) Nilai-nilai materiil ini penting,tetapi hanya sebatas hal-hal tertentu. 2. Nilai vital Nilai-nilai yang berupa kemudahan-kemudahan bagi manusia, dalam rangka melakukan aktivitas-aktivitasnya. Nilai ini mengandung beragam kontekstual Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kemakmuran. Hukum menjadi nilai vital6 Oesman Oetojo, Pancasila Sebagai Ideologi; dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa danbernegara, BP-7 Pusat, 1990, hal.88-89
    • 18 yang tinggi. Pada nilai vital ini, kebutuhan materiil harus dapat terpenuhi, kebutuhan rohaniah juga harus terpenuhi. 3. Nilai Rohaniah a) Nilai kebenaran / kenyataan b) Nilai estetika / keindahan c) Nilai moral / etika Akhlak, melalui suatu tata cara yang santun dan sopan. Kaitannya dengan kepekaan terhadap hati. Nilai moralitasnya : hukum harus bisa memberikan ketentraman dan kenyamanan terhadap manusia. Ketika ada hukum, kita merasa terlindungi, terjamin. d) Nilai religius / Ketuhanan Nilai kerohanian merupakan nilai yang repenting, pada bagian-bagian di dalam pancasila. Setiap orang tentu pada ujung atau puncaknya akan mencari Tuhan,pencarian seperti ini ada yang dilakukan secara mudah atau sulit. Hukum harus memiliki nilai religius seperti ini, tidak boleh memisahkan dari nilai agama / Ketuhanan dengan mengatur segala sesuatunya di dalam dunia ini. Nilai kerohanian, nilai kebenaran (penting dalam aplikasinya di berbagai ilmu). Berbicara mengenai ilmu, berbicara kebenaran, sebagai nilai rohani yang dapat menentramkan hati kita. Nilai – nilai tersebut diatas kemudian dioperasionalkan dalam bentuk norma. a) Nilai positif dioperasionalkan menjadi perintah b) Nilai negatif diperasionalkan menjadi larangan c) Sanksi / hukuman merupakan sarana untuk penegakan norma77 Sudjito Bin Atmoredjo, materi perkuliahan pascasarjana magister hukum bisnis
    • 19Undang – Undang Dasar 1945 menggunakan 2 (dua) cara didalam menentukan petunjuk –petunjuk tentang nilai – nilai dasar tersebut : a. Yang pertama ialah dengan jelas diberikan petunjuk tentang suatu tatanan dasar; b. Nilai suatu tatanan dasar diserahkan pada Undang-Undang untuk merumuskannya, artinya dengan persetujuan (wakil) rakyat pula.Beberapa tatanan dasar dengan petunjuk – petunjuknya adalah sebagai beikut :a) Tatanan bermasyarakat, nilai – nilai dasarnya ialah tidak boleh ada eksploitasi sesama manusia (penjajahan), berprikemnusiaan dan berkeadilan sosial (Alinea I Pembukaan).b) Tatanan bernegara, dengan nilai dasar merdeka, berdaulat, bersatu adil dan makmur (Alinea II Pembukaan)c) Tatanan kerja sama antar Negara atau tatanan luar negeri dengan nilai tertib dunia, kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Alinea IV Pembukaan)d) Tatanan pemerintahan daerah dengan nilai permusyawaratan dan mengakui asal usul keistimewaan daerah (Pasal 18)e) Tatanan keuangan Negara ditentukan dengan Undang – Undang (Pasal 23)f) Tatanan hidup beragama dengan nilai dasar dijamin oleh Negara kebebasannya serta beribadahnya dengan agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29)g) Tatanan bela negara, hak dan kewajiban warga Negara merupakan nilai dasarnya (Pasal 30)h) Tatanan pendidikan diatur dengan Undang – Undang (Pasal 31)i) Tatanan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat
    • 20 j) Tatanan hukum dan keikutsertaan dalam pemerintahan dengan nilai – nilai dasar kesamaan bagi setiap warga Negara dan kewajiban menjunjungnya tanpa kecuali (Pasal 27 ayat 1) k) Tatanan pekerjaan dan penghidupan, dengan nilai dasar harus layak dari segi kemanusiaan l) Tatanan budaya dengan nilai dasar, berdasarkan budaya daerah, menuju kemajuan adab, dan persatuan serta tidak menolak budaya asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa m) Tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang seorang n) Tatanan gelar dan tanda kehormatan diatur dengan Undang – Undang (Pasal 15) Penjabaran nilai tersebut di atas menjadi suatu keharusan agar diperoleh suatu gambaranyang lebih konkrit dari setiap tatanan sehingga memudahkan perumusan haluan Negara ataupunpembangunan di setiap bidangnya.8 Pokok – pokok pikiran tentang hakekat, sifat dan bentuk Negara serta pemerintah NegaraRepublik Indonesia telah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945merupakan jiwa Proklamaso Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ialah jiwa Pancasila, mengandungempat (4) pokok pikiran, antara lain : 1) Negara persatuan, ialah Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengatasi segala faham golongan dan perorangan, mengakui segala agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan perwujudan sila ke-3 Pancasila.8 Oesman Oetojo & Alvian,Op.cit.hal.133-134
    • 21 2) Negara bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. dalam hal ini Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadila sosial. Ini merupakan perwujudan sila ke-5 Pancasila. 3) Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Negara kita berkedaulatan rakyat mempunyai sistem pemerintahan demokrasi, yang kita sebut Demokrasi Pancasila. Ini merupakan perwujudan sila ke-4 Pancasila. 4) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara kita bukan Negara ‘atheis’ tetapi juga bukan ajaran ‘theokrasi’. Negara kita menjunjung tinggi semua agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan perwujudan sila ke-1 dan sila ke-2 Pancasila.9D. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL Dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami perubahan, dinamika masyarakat akanmembawa pengaruh terhadap perubahan nilai di dalamnya, perubahan nilai akan mengubah carapandang masyarakat yang pada gilirannya pada perubahan pola hidup, tingkah laku atau karaktermasyarakat, yang apabila tidak dilakukan pengaturan, maka sangat mungkin terjadinya benturan-benturan kepentingan di antara mereka. Keadaan demikian merupakan suatu fenomena yangharus dipahami dan dijadikan landasan dalam menentukan arah pembangunan hukum itu sendiri.Pembangunan hukum tersebut harus dilakukan dalam konteks pembuatan peraturan perundang-9 Darmodiharjo Darji.,dkk,Op.cit.hal.63-64
    • 22undangan, maka idealnya adalah bahwa aturan yang dibuat tersebut akan lebih mudahmengimplementasikannya terhadap suatu kelompok masyarakat yang menjadi akar terbentuknyapersatuan itu, dengan kata lain aturan hukum tersebut haruslah berakar dari nilai-nilai yang hidupdalam masyarakat tersebut. Dalam hubungan ini cita hukum Pancasila tidak bisa dilepaskansama sekali dalam proses dalam pembangunan hukum itu.10 Sistem budaya Indonesia juga mengembangkan sistem normatif nilai-nilai dasarnya sendiri,yang tidak berakar secara utuh pada salah satu budaya masyarakat etnik atau tradisi keagamaanmelainkan berakar pada semua sistem budaya yang ada. Nilai-nilai dasarnya telah dirumuskanmenjadi ideologi Negara yakni Pancasila. Unsur pokok sistem normatif bangsa Indonesia adalahUndang-undang Dasar Negara. Sedangkan unsur-unsur penting lainnya dari sistem normatif ituadalah semua norma hukum resmi yang diharapkan diterapkan dan dipatuhi seluruh anggotamasyarakat dalam kegiatan mereka sebagai warga negara Republik Indonesia. Norma-norma itumengatur hak dan kewajiban semua warga Negara Indonesia dan siapa saja selama merekatinggal di wilayah ini Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar dan ideologi Negara yang tidak dipersoalkanlagi bahkan sangat kuat, maka pancasila itu harus dijadikan paradigma (kerangka berpikir,sumber nilai dan orientasi arah) dalam pembangunan hukum, termasuk semua upayapembaharuannya. Pancasila sebagai dasar Negara memang berkonotasi yuridis dalam artimelahirkan peraturan perundangan yang tersusun secara hierarkis dan bersumber darinya;sddangakan pancasila sebagai ideologi dapat dikonotasikan sebagai program sosial politik tempathukum menjadi salah satu alatnya dan karenanya juga harus bersumber darinya.10 Nur Fachturahman Turiman, Pancasila Sebagai Cita Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional,http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com, hal.7
    • 23 Beberapa alasan lain yang dikemukakan bahwa Pancasila harus menjadi paradigma dalampembangunan hukum adalah : 1. Penjelasan UUD 1945 Secara resmi, sejak amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali, penjelasan UUD 1945 tidak lagi menjadi bagian UUD Indonesia. Tetapi, gagasan – gagasan yang terkandung di dalamnya tetaplah relevan untuk dijadikan sumber hukum materiil, bukan sumber hukum dalam artinya yang formal. Menurut penjelasan UUD 1945, pembukaan menciptakan pokok – pokok pikiran yang terkandung dalam Pasal – Pasal UUD 1945 tersebut. Artinya, Pasal – Pasal pada Batang Tubuh UUD 1945 merupakan penjabaran normatif tentang pokok – pokok pikiran yang terkandung didalam Pembukaan UUD 1945. Pokok – pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan UUD dan merupakan cita hukum yang menguasai konstitusi (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis). Dengan demikian, semua produk hukum dan penegakkannya di Indonesia haruslah didasarkan pada pokok pikiran yang ada didalam UUD 1945 termasuk, bahkan yang terutama, Pancasila. Pancasila itulah yang merupakan cita hukum. Pancasila dapat menjadi penguji kebenaran hukum positif sekaligus menjadi arah hukum positif tersebut untuk dikristalisasikan dalam bentuk norma yang imperatif untuk mencapai tujuan Negara. Dari sini dapat dimengerti bahwa cita hukum harus dapat dibedakan dari konsep tentang hukum: yang pertama terletak di dalam ide dan cita, sedangkan yang kedua merupakan kenyataan yang harus bersumber dari cita tersebut.
    • 242. TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 Didalam tata hukum baru, TAP MPR/S sudah tidak dikenal, tetapi dasar pikiran tentang Pancasila yang dimuat dalam TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 tetap cocok untuk menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 tetap dapat dijadikan sumber hukum materiil. Didalamnya disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang berarti bahwa semua sumber, produk dan proses penegakan hukum haruslah mengacu pada Pancasila sebagai sumber nilai utamanya. Selanjutnya dala TAP tersebut menyatakan bahwa : “sumber dari segala tertib hukum Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita – cita hukum …”. Pandangan hidup, kesadaran dan cita – cita hukum ini dapat diambil dari sumber materiil yang historis, sosiologis, antropologis dan filosofis yang semuanya terkandung dalam nilai – nilai Pancasila. Dalam kaitan dengan sumber hukum formal haruslah diartikan bahwa sumber hukum formal apapun haruslah tetap bersumber pada Pancasila dan tidak keluar dari kandang nilai – nilainya; sebab sebagai sumber hukum materiil, Pancasila itu merupakan cita hukum yang harus mengalir pada seluruh produk hukum di Indonesia.3. Norma Fundamental Negara Dasar – dasar pemikiran di atas diperkuat lagi oleh pandangan para pakar filsafat Notonagoro yang pada pidato Dies Natalis UGM 10 November 1955, menyebut Pancasila sebagai “norma fundamental Negara“ (staatsfundamentalnorm). Staatsfundamentalnorm merupakan norma tertinggi yang kedudukannya lebih tinggi dari pada UUD dan berdasarkan norma yang tertinggi inilah konstitusi dan peraturan
    • 25 perundang – undangan harus dibentuk. Menurut A. Hamid S. Attamimi, adalah Hans Nawiasky yang merupakan orang pertama dalam literatur menggunakan istilah staatsfundamentalnorm dan dengan sadar menyatakan tidak menggunakan istilah grundnorm, karena grundnorm telah digunakan untuk hukum dasar atau konstitusi. Grundnorm yang biasa dipakai untuk konstitusi ini menurut Nawiasky masih bisa berubah – ubah, misalnya karena pemberontakan, kudeta atau perubahan resmi yang cara dan prosedurnya ditentukan oleh konstitusi itu sendiri. Sedangkan kedudukan staatsfundamentalnorm lebih tinggi dari grundnorm, bahkan tidak dapat diubah. Inilah yang dapat menjelaskan mengapa secara filosofis kedudukan Pembukaan (yang didalamnya memuat Pancasila) itu dibedakan dari Batang Tubuh UUD 1945. Pancasila yang ada di dalam Pembukaan merupakan bagian dari staatsfundamentalnorm yang tidak dapat diubah, sedangkan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan grundnorm yang meskipun sulit, dapat diubah dengan prosedur dan cara tertentu. Itulah sebabnya, ketika melakukan amandemen sampai empat kali UUD 1945, yang di amandemen hanya Batang Tubuh ke bawah. Istilah Batang Tubuh inipun sekarang dihapus, diganti dengan istilah “Pasal – Pasal”. Sebagai Paradigma dalam pembaruan tatanan hukum, Pancasila itu dapat dipandangsebagai “cita hukum” maupun sebagai “staatsfundamentalnorm”. sebagai cita hukum, Pancasiladapat memiliki fungsi konstitutif maupun fungsi regulatif. Dengan fungsi konstitutifnya,Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang member arti dan makna bagi hukum itusendiri sehingga tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila itu, hukum akan kehilangan arti danmaknanya sebagai hukum. Dan dengan fungsi regulatifnya, Pancasila menentukan apakah suatu
    • 26hukum positif sebagai produk itu adil ataukah tidak adil. selanjutnya sebagaistaatsfundamentalnorm, Pancasila yang menciptakan konstitusi, menentukan isi dan bentukberbagai peraturan perundang – undangan yang lebih rendah yang seluruhnya tersusun secarahierarkis. Dalam susunan hierarkis ini, Pancasila menjamin keserasian atau tiadanya kontradiksiantara berbagai peraturan perundang – undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Inimenimbulkan konsekuensi bahwa jika terjadi ketidakserasian atau prtentangan antara satu normahukum dengan norma hukum yang secara hierarkis lebih tinggi, apalagi dengan Pancasila, berartiterjadi inkonstitusionalitas dan ketidaklegalan (illegality) dan karenanya norma hukum yanglebih rendah itu menjadi batal dan harus dibatalkan demi hukum.1111 MD Mahfud Moh, Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2010,hal.51-54
    • 27 BAB III PENUTUP1) KESIMPULAN Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antaralain : Negara baik yang didasarkan atas teori kemasyarakatan maupun berdasarkan sejarah dan /atau hukum yang murni itu, satu sama lain tidaklah ‘divergeren’ atau bertentangan, melainkansaling isi – mengisi, saling melengkapi, yakni bahwa pengertian Negara sebagai satu bentukmasyarakat yang memenuhi syarat tertentu tidak dapat mengabaikan unsur – unsur hukumnya.Sebagai suatu bentuk masyarakat yang mengandung unsur – unsur hukum, maka Negara dalamdasarnya itu mengandung pula pokok – pokok kemasyarakatan (maatschappelijke beginselen)maupun pokok – pokok hukum (rechtsbeginselen) pula yang disebut juga asas –asas hukum tataNegara. Segala pokok atau asas kenegaraan itu diatur dan ditetapkan dalam Undang – UndangDasar Negara untuk diselenggarakan lebih lanjut secara konsekuen dalam peraturan – peraturanhukum organik kenegaraan. Di Indonesia, Pancasila (staatsfundamentalnorm) merupakan sumber dari segala sumberhukum, yang berarti bahwa segala bentuk hukum di Indonesia harus diukur menurut nilai-nilaiyang terkandung dalam Pancasila, dan didalam aturan hukum itu harus tercermin kesadaran danrasa keadilan yang sesuai dengan kepribadian dan falsafah hidup bangsa. Nilai – nilai Pancasilamerupakan nilai – nilai yang mencerminkan atau menggambarkan keanekaragaman budaya,suku, bahasa, daerah dari suatu kemajemukan bangsa Indonesia, yang oleh Negara melaluiaparatur pemerintah mengatur sistem nilai-nilai dasar tersebut menjadi suatu norma/hukum yang
    • 28mengatur kehidupan masyarakat bangsa indonesia sendiri, yang tidak berakar secara utuh padasalah satu budaya masyarakat etnik atau tradisi keagamaan melainkan berakar pada semua sistembudaya yang ada. Jadi konsekuensi yuridis dari kemajemukan bangsa indonesia, yakni NegaraPersatuan, ialah Negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia, mengatasi segala faham golongan dan perorangan, mengakui segala agama dankepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, Negara juga bertujuan mewujudkankeadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan Negara yang merdeka, bersatu,berdaulat, adil dan makmur dengan tujuan untuk mensejahterahkan serta mencerdaskankehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasarkemanusiaan yang adil dan beradab.2) SARAN Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapatpenulis rekomendasikan sebagai berikut : Bahwa pemerintah dalam upaya untuk melakukan pembangunan hukum yang mencakupupaya – upaya pembaharuan tatanan hukum sebagai konsekuensi dari kemajemukan bangsaIndonesia, hendaknya Pancasila dijadikan paradigma hidup bangsa Indonesia yang akanmenjelmakan suatu tata nilai yang dicita-citakan bangsa Indonesia dalam membentuk peraturanperundang – undangan atau norma – norma hukum berdasarkan UUD 1945, demi memantapkanpersatuan dan kesatuan bangsa.
    • 29 DAFTAR PUSTAKAHartono, Pancasila; ditinjau dari segi historis, cetakan pertama, 1992Darmodiharjo Darji.,dkk, Kumpulan karangan; Santiaji Pancasila; Suatu Tinjauan Filosofis, Historis Dan Yuridis – Konstitusional, Usaha Nasional, Usaha Nasional, Surabaya, 1979MD Mahfud Moh, Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2010Sudjito Bin Atmoredjo, materi perkuliahan pascasarjana magister hukum bisnisOesman Oetojo & Alvian, Pancasila Sebagai Ideologi; dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, BP-7 Pusat, 1990Moeis Syarif, Makalah Perspektif Keanekaragaman Sosial; Analisis keanekaragaman kelompok sosial dalam masyarakat multikultural, http://upi.edu/Direktori/FPIPSNur Fachturahman Turiman, Pancasila Sebagai Cita Hukum Dalam Pembangunan Hukum Nasional, http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com