• Save
Ketidakabsahan suatu produk hukum karena mengalami kekurangan yuridis
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Ketidakabsahan suatu produk hukum karena mengalami kekurangan yuridis

on

  • 5,459 views

 

Statistics

Views

Total Views
5,459
Views on SlideShare
5,459
Embed Views
0

Actions

Likes
5
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Ketidakabsahan suatu produk hukum karena mengalami kekurangan yuridis Document Transcript

  • 1. KETIDAKABSAHAN SUATU PRODUK HUKUM KARENA MENGALAMI KEKURANGAN YURIDIS ( Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Politik Hukum ) Oleh : FREINGKY A. NDAUMANU, S.H. NIM : 11/322217/PHK/06731PROGRAM PASCASARJARNA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA MAGISTER HUKUM 2011 1
  • 2. BAB I PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG Aparat pemerintah dalam kekuasaannya membentuk suatu produk hukum dapat berupasuatu peraturan (regeling) maupun keputusan (beschikking). Peraturan (regeling) bersifatmengatur ketentuan-ketentuan umum dalam menjalankan suatu kebijakan atau pemerintahan,sedangkan keputusan (beschikking) lebih bersifat individual, konkret dan final. Kewenangan aparat pemerintah dalam membuat produk hukum merupakankewenangan delegasi undang-undang (Delegatie van wetgeving). Hal dikarenakan padahakekatnya produk hukum berupa peraturan perundang-undangan merupakan wewenangbadan legislatif yang dianut oleh konsep Triaspolitica yaitu pemisahan kekuasaan. Keputusan (beschikking) lebih lanjut dalam pembuatannya oleh aparat pemerintah harusmemenuhi syarat-syarat materiil dan formil agar dapat dikatakan absah. Syarat- syarat materiil antara lain: 1) Harus dibuat oleh aparat yang berwenang; 2) Dalam proses pembuatannya tidak mengalami kekurangan yuridis; dan 3) Tujuannya harus sama dengan tujuan yang ada pada peraturan yang mendasarinya. Sedangkan syarat formil antara lain: 1) Bentuk keputusan sama dengan bentuk peraturan yang mendasarinya; 2) Prosedur pembuatannya sama dengan prosedur yang diminta peraturan yang mendasarinya; dan 3) Semua peraturan khusus yang ada di dalam peraturan dasar harus terwujud. 2
  • 3. Sebagai salah satu syarat materiil absahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara,kekurangan yuridis dalam suatu keputusan tata usaha negara memiliki pengaruh atau dampakmengenai kekuatan hukum berlaku produk hukum oleh Badan Administrasi Negara. Haltersebut disebabkan karena mengalami kekurangan yuridis, yang berupa : dwaling(kekhilafan), bedrog (penipuan), dwang (paksaan).B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalahsebagai berikut : “Bagaimanakah Ketidakabsahan Suatu Produk Hukum Karena MengalamiKekurangan Yuridis ?” 3
  • 4. BAB II PEMBAHASANA. KEABSAHAN PRODUK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Keputusan yang sah dan dinyatakan sudah berlaku, disamping mempunyai kekuatanhukum formal dan materiil Dalam membuat keputusan harus diperhatikan beberapa ketentuan baik yang tercantumdalam Hukum Tata Negara tentang kewenangan Badan – Badan kewenangan tertinggi danBadan – Badan Administrasi Negara serta tujuan dibentuknya suatu undang – undangmaupun yang tercantum dalam hukum Administrasi Negara tentang prosedur pembuatankeputusan. Hal ini dikarenakan apabila ketentuan – ketentuan hukum ini tidak diperhatikanmaka ada kemungkinan keputusan yang dibuat yaitu mengandung kekurangan dalammembuat suatu keputusan, dapat menjadi sebab keputusan itu tidak sah. Maksudnya dapatmenjadi sebab itu berarti tidak selalu atau tidak secara otomatis keputusan tersebut dianggapkeputusan yang sah. Stellinga, berpendapat bahwa keputusan yang mengandung kekurangan masih jugadapat diterima sah, oleh karena sahnya tidak suatu keputusan yang mengandung kekurangantergantung kepada beratnya kekurangan itu. Vander pot mengemukakan agar suatu keputusan dapat berlaku sebagai keputusan yangsah harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut : 1) Keputusan harus dibuat oleh Badan (organ) yang berwenang membuatnya. 2) Oleh karena keputusan itu adalah suatu pernyataan kehendak, maka pembentukan kehendak itu tidak boleh mengandung kekurangan yuridis, yaitu tidak boleh mengandung paksaan, kekeliruan dan penipuan. 4
  • 5. 3) Keputusan itu harus diberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya, dan pembuatannya harus juga memperhatikan tata cara membuat keputusan bilamana tata cara ini ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut. 4) Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. 5) Keputusan harus dibuat oleh Badan yang berkuasa membuatnya. Keputusan adalah merupakan suatu perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang harusmemenuhi syarat – syarat tertentu. Dapat dikatakan pula perbuatan hukum adalah perbuatanhukum penguasa yang harus mempunyai wewenang yang sah untuk membuat keputusan itu.Apabila penguasa itu tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan, maka keputusanyang dibuatnya itu batal. Ketidakwenangannya alat perlengkapan untuk membuat keputusan itu dapat ditinjaudari beberapa hal : 1. Obyek atau materi maksudnya, apakah materi keputusan itu menurut sifatnya termasuk wewenang alat perlengkapan itu atau tidak. 2. Daerah wewenang, maksudnya bahwa suatu alat perlengkapannya yang tertentu oleh peraturan hukum positif yang bersangkutan telah ditentukan daerah wewenangnya. 3. Tenggang waktu yang diberikan kepada suatu alat perlengkapannya untuk dapat melakukan wewenang yang diberikan kepadanya. 4. Alat perlengkapan itu sendiri yaitu terdiri dari hanya satu orang atau dewan ata Badan yang merupakan satu kesatuan. 5. Sifat kedudukan hukum atau status alat perlengkapan 5
  • 6. a. Keputusan sebagai suatu pernyataan maka, pembentukan kehendak tidak boleh memuat kekurangan yuridis karena dapat membuat tidak sahnya keputusan itu. b. Keputusan harus diberi bentuk yang ditetapkan dalam peraturan dasarnya dan harus memperhatikan cara pembuatannya. 1) Lisan, bila tidak berakibat kekal dan tidak begitu penting bagi Administrasi 2) Tertulis, bila menghendaki suatu akibat yang timbul dengan segera, dan karena penting dalam penyusunan alasan. c. Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. Hal tersebut dimaksud peraturan dasar itu merupakan wewenang dari alat perlengkapan Administrasi untuk memberikan keputusan tersebut. Amrah Muslimin, menyatakan ada dua (2) persyaratan untuk sahnya suatu keputusan,syarat tersebut adalah : (1) syarat materiil, (2) syarat formil.11. Syarat Materiil Adapun yang dimaksud dengan keputusan yang mempuyai kekuatan hukum materiil adalah pengaruh yang dapat diadakan oleh karena isi atau materi dari keputusan itu. E. Utrecht, menyebutkan bahwa suatu keputusan mempunyai kekuatan hukum materiil bilamana keputusan itu tidak lagi dapat ditiadakan oleh alat Negara yang membuatnya, kecuali peraturan perundang – undangan memberikan kemungkinan kepada pemerintah atau administrasi Negara untuk meniadakan keputusan tersebut.2 Yang termasuk syarat materiil bagi sahnya suatu keputusan adalah sebagai berikut :1 Suryono Hassan, Hukum Tata Usaha Negara, Cetakan 1, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta, 2005, hal.35-372 HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, 2006, hal.174 6
  • 7. a) Instansi yang membuat keputusan itu harus berwenang menurut jabatannya, baik kewenangan dalam lingkup wilayah hukumnya maupun kewenangan berdasarkan persoalannya. b) Keputusan harus dibuat tanpa adanya kekurangan – kekurangan yuridis dari si pembuat (pejabat yang berwenang) dalam menentukan kemauan pada waktu membuat keputusan tersebut, yakni : 1. Dwaling (kekhilafan) 2. Bedrog (penipuan) 3. Dwang (paksaan) 4. Omkoping (penyogokan)3 Keputusan harus menuju sasaran yang tepat. Apabila suatu keputusan dibuat tanpasasaran yang tepat berarti telah terjadi penyelewengan. Menurut Franen Burg Vegting, adaempat (4) hal dimana suatu keputusan memberikan isi, yaitu sebagai berikut : 1) Tidak ada alasan atau keputusan dibuat tanpa obyek. 2) Salah alasan, yakni dasar alasan itu tidak sesuai dengan keputusan yang dibuatnya tersebut. 3) Alasan atau dasar yang disebutkan sebetulnya tidak dapat dipakai karena adanya alasan tertentu yang seharusnya dapat dipakai sebagai alasan keputusan itu. 4) Alasan perlengkapan Negara dalam membuat suatu keputusan tidak mempergunakan alasan secara resmi sesuatu dengan tujuan dari peraturan yang bersangkutan.2. Syarat Formil Yang termasuk kedalam syarat formil bagi sahnya suatu keputusan, adalah :3 Suryono Hassan, Op.cit.hal.38 7
  • 8. a) Prosedur / cara membuat keputusan tersebut. Dalam membuat suatu keputusan tertentu ditetapkan prosedur atau cara tertentu, yang biasanya disebarluaskan, misalnya melalui surat kabar, adalah keputusan untuk menunjuk pelaksana pembangunan jalan. Apabila prosedur itu tidak dituruti, maka keputusan itu dapat dibatalkan. b) Bentuk keputusan Bentuk keputusan yang dimaksud adalah bahwa keputusan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan tersebut. c) Pemberitahuan keputusan kepada yang bersangkutan. Untuk dapat berlakunya suatu keputusan, maka keputusan itu harus diberitahukan kepada yang berwenang atau yang berwenang atas keputusan tersebut. Pemberitahuan itu dapat dilakukan secara terbuka, misalnya melalui media massa atau secara tertutup, misalnya melalui surat.4 Meskipun suatu keputusan itu dianggap sah dan akan menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata, keputusan yang sah itu tidak akan dengan sendirinyaberlaku, karena untuk berlakunya suatu keputusan harus memperhatikan tiga (3) hal berikutini : a) Jika berdasarkan peraturan dasarnya, terhadap keputusan itu tidak memberi kemungkinan mengajukan permohonan banding bagi yang dikenai keputusan, keputusan itu mulai berlaku sejak saat diterbitkan (ex nunc).4 Ibid.hal.37-38 8
  • 9. b) Jika berdasarkan peraturan dasarnya terdapat kemungkinan utnuk mengajukan banding terhadap keputusan yang bersangkutan, keberlakuan keputusan itu tergantung dari proses banding itu. Krenenburg dan Vegting menyebutkan empat (4) cara permohonan banding terhadap keputusan, yaitu sebagai berikut : 1. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan pembatalan keputusan pada tingkat banding, dimana kemungkinan itu ada. 2. Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pemerintah supaya keputusan itu dibatalkan. 3. Pihak yang dikenai keputusan itu dapat mengajukan masalahnya kepada hakim biasa agar keputusan itu dinyatakan batal karena bertentangan dengan hukum. 4. Pihak yang dikenai keputusan itu dapat berusaha apabila karena tidak dapat memenuhi/menjalankan keputusan itu, untuk memperoleh keputusan dari hakim seperti yang dimaksud dalam bagian 3. Pada umumnya batas waktu mengajukan banding itu ditentukan dalam peraturan dasar yang terkait dengan keputusan itu. Jika batas waktu banding telah berakhir dan tidak digunakan oleh mereka yang dikenai keputusan itu, maka keputusan itu mulai berlaku sejak saat berakhirnya batas waktu banding itu.c) Jika keputusan itu memerlukan pengesahan dari organ atau instansi pemerintah yang lebih tinggi, keputusan itu mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan. Berkenaan dengan pengesahan atau persetujuan ini, terdapat tiga (3) pendapat, yaitu sebagai berikut : 9
  • 10. 1) Karena berhak untuk memberikan persetujuan, Mahkota (pemerintah) menjadi pembuat serta undang – undang, jadi merupakan hak pengukuhan. 2) Hak memberikan persetujuan merupakan hak placet, artinya melepaskan tanggungjawab (jadi, pernyataan dapat dilaksanakan). 3) Persetujuan merupakan tindakan terus – menerus, artinya tidak berakhir pada saat diberikan, tetapi dapat ditarik kembali selama yang disetujuinya masih berlaku.5B. KETIDAKABSAHAN PRODUK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA KARENA KEKURANGAN YURIDIS Disamping terdapat keputusan yang sah, terdapat juga keputusan yang tidak sah.Keputusan yang tidak sah itu dapat merupakan : 1. Keputusan batal demi hukum bila tidak dipandang perlu dari segi hukum. 2. Keputusan batal bila ada keputusan dari hakim / dan Administrasi yang mengeluarkan keputusan tersebut, sifat pembatalan itu mutlak atau nisbi. 3. Keputusan yang dapat dibatalkan yakni dinyatakan batal oleh hakim/Badan Administrasi Negara yang berwenang, maka perbuatan itu dianggap tidak ada dan akibat terjadinya ditiadakan. Keputusan tidak sah itu tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini ada dua (2)kemungkinan yaitu : 1. Keputusan tidak sah berlaku surut sampai saat dikeluarkannya keputusan itu.5 HR Ridwan,Op.cit.hal.171-173 10
  • 11. 2. Keputusan tidak sah mulai saat pembatalan itu. Menurut Utrecht kekuatan hukum suatu keputusan ada dua (2), yaitu : a) Kekuatan hukum formil, yakni bila tidak dibantah oleh suatu alat hukum, misalnya naik banding. b) Kekuatan hukum materiil, bilamana kekuatan itu tidak lagi dapat ditiadakan oleh alat Negara yang membuatnya.6 Selanjutnya, Utrecht mengatakan bahwa, dalam hal pembentukan suatu produk hukum(sebagai bentuk kehendak dari alat Negara) dalam suatu keputusan yang mengandungkekurangan yuridis dapat disebabkan oleh karena :1) Kekhilafan / salah kira (dwaling) Salah kira terjadi bilamana sesorang (subyek hukum) menghendaki sesuatu dan mengadakan suatu pernyataan yang sesuai dengan kehendak itu, tetapi kehendak tersebut didasarkan atas suatu bayangan (vorselling) (tentang sesuatu hal ) yang salah. Bayangan yang salah itu mengenai pokok maksud pembuat (zelfstandigheid der zaak) – salah kita mengenai pokok maksud pembuat, atau mengenai kedudukan / kecakapan (keahlian) seseorang (subyek hukum) – salah kira mengenai orang (subyek hukum), atau mengenai hak orang lain (dwaling in een subjectief recht), atau mengenai suatu (peraturan) hukum – salah kira mengenai hukum (dwaling in het objectieve recht), atau mengenai kekuasaan sendiri – salah kira mengenai kekuasaan sendiri (dwaling in eigen bevoegdheid). Contoh : A seorang wakil suatu perhimpunan yang bermaksud memajukan seni – nyanyi, mengadakan suatu perjanjian dengan B dengan maksud supaya B mengadakan beberapa pertunjukan seni – nyanyi di muka anggota perhimpunan. A mengira bahwa B seorang6 Suryono Hassan, Op.cit.hal. 38-39 11
  • 12. penyanyi yang sangat pandai dan termasyur. Tetapi yang menjadi termasyur diseluruhwilayah Negara bukan B ini, tetapi seseorang lain yang kebetulan bernama B pula.Disini terjadi suatu salah kira mengenai (kecakapan, kepandaian) seseorang. Salah kiraseseorang hanya dapat menjadi alasan untuk menuntut pembatalan suatu perjanjian,bilamana salah kira itu mengenai kedudukan atau kecakapan (keahlian) orang tersebut.Jadi, dwaling terjadi apabila kehendak dan kenyataan berbeda, tetapi tanpa adanya unsurkesengajaan. Dwaling (kekhilafan / salah kira) dibagi menjadi dua (2), yaitu : a) Eigenlijke Dwaling (kekhilafan / salah kira yang sungguh – sungguh) Prof. van der Pot, mengemukakan bahwa apabila administrasi Negara, dalam melaksanakan suatu peraturan perundang – undangan, hendak mengangkat (benoemen) seseorang oleh karena orang itu mempunyai suatu kecakapan (keahlian) tertentu, yang oleh administrasi Negara di kira orang tersebut mempunyai kecakapan yang dikehendaki, sedangkan orang yang telah diangkat sama sekali tidak mempunyai kecakapan (keahlian) yang dikehendaki, yang mana kecakapan tersebut seharusnya menurut peraturan perundang – undangan adalah merupakan syarat suatu pengangkatan, maka keputusan pengangkatan terhadap orang itu adalah batal (nietig) atau keputusan itu tidak sah berdasarkan peraturan perundang - undangan. Sebaliknya, jika kecakapan tertentu itu menurut peraturan perundang – undangan tidak menjadi syarat pengangkatan, maka keputusan yang bersangkutan tidak batal. b) Non Eigenlijke Dwaling (kekhilafan / salah kira yang tidak sungguh – sungguh) Artinya : Produk hukum itu absah, tetapi yang tidak absah hanya sebagian kekhilafan saja. 12
  • 13. Misalnya : A mengajukan kepada pemerintah supaya diperkenankan memasukkan (invoeren) kedalam wilayah Indonesia 20 mobil Chevrolet. Kemudian A diberi ijin oleh pemerintah, namun dalam surat ijin tersebut terjadi salah pengetikan angka yang seharusnya 20 mobil Chevrolet menjadi 200 mobil Chevrolet. Disini terjadi ada suatu salah kira karena peminta dahulu mengajukan permintaan supaya memasukkan 20 mobil Chevrolet saja dan bukan 200 mobil Chevrolet). Akibat ketetapan yang dibuat berdasarkan salah kira yang tidak sugguh – sungguh itu sah untuk sebagian saja, yaitu sah mengenai 20 mobil Chevrolet yang boleh dimasukkan, tetapi batal untuk mengenai 180 mobil Chevrolet yang sudah tentu tidak dapat dimasukkan. Akibatnya ketetapan itu batal untuk sebagian (gedeeltelijk nietig).2) Paksaan (dwang) Paksaan dapat menjadi sebab untuk dapat dibatalkannya suatu keputusan dan paksaan keras dapat menjadi sebab untuk dapat dibatalkannya suatu keputusan yaitu batal karena hukum. Apabila perbuatan yang diadakan dengan paksaan keras (vis absoluta) adalah batal mutlak, oleh karena pada pihak yang dipaksa tidak ada suatu kehendak. Akibat perbuatan yang diadakan dengan paksaan (biasa) adalah dapat dibatalkan (yaitu batal untuk sebagiannya), oleh karena pada pihak yang dipaksa ada suatu kehendak, walaupun pembentukan suatu kehendak itu ada suatu ancaman. Misalnya, A diancam oleh B dengan sebuah pistol, A masih dapat memilih antara dibunuh atau membuat suatu keterangan yang dikehendaki oleh pengancam, kemudian A memilih untuk membuat keterangan, jadi pada A ada suatu kehendak. 13
  • 14. Namun dalam kenyataannya dwang berbeda, karena ada paksaan dan patut diduga. si pembuat peraturan tidak mungkin berbuat lain kecuali mengikuti kehendak si pemaksa (overmaaght).3) Tipuan (bedrog) Tipuan terjadi bilamana yang mengadakan perbuatan menggunakan beberapa muslihat (kunstgrepen) sehingga pada pihak lain ditimbulkan suatu bayangan palsu (valse voorstelling) tentang sesuatu hal. Agar ada tipuan maka perlu ada beberapa muslihat, ada gabungan muslihat – muslihat (complex van kuntgrepen); jadi, satu saja kebohongan bukanlah merupakan suatu tipuan. Misalnya, Bagian Pendidikan dari Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah mengangkat A sebagai pegawai – pelajar kursus Dinas Bagian C di kota Makassar. A diangkat oleh karena antara lain menurut keterangan yang diperoleh dan yang kemudian ternyataadalah suatu tipuan, karena umurnya 20 tahun dan umur itu di bawah umur yang oleh peraturan telah ditentukan batas, yaitu 23 tahun. Tetapi umur A yang sesungguhnya telah berumur 25 tahun. Sudah tentu bahwa andai Bagian Pendidikan mengetahui adanya tipuan umur itu maka A tidak akan dibuat keputusan, maka pengangkatannya batal. Namun, umpamanya umur A yang sebenarnya adalah 22 tahun, tetapi kepada Bagian Pendidikan diberitahukan umur 20 tahun, dan andainya Bagian Pendidikan mengetahui umur yang sebenarnya itu meskipun itu suatu tipuan, maka A masih tetap diangkat karena umurnya dibawah batas yang ditentukan dalam peraturan – pengangkatannya sah. Jadi, keputusan hanya batal (dapat dibatalkan), apabila sifat tipuan begitu rupa sehingga dapat dikatakan bahwa dengan tidak menggunakan muslihat – muslihat itu sudah tentu keputusan tidak dibuat. Dalam hal ini ada kekurangan “essentieel”. Seperti 14
  • 15. hanya dengan salah kira, maka kekurangan yang disebabkan tipuan itu dapat mempengaruhi berlakunya keputusan hanya dalam hal tipuan tersebut bertentangan dengan undang – undang atau bertentangan dengan kejadian – kejadian yang benar – benar ada (feiten).7 Keputusan yang timbul karena mengandung unsur – unsur penipuan,kesesatan/kekhilafan atau salah kira, paksaan atau penyogokan tidak lagi merupakankeputusan yang murni dikeluarkan; oleh karenanya keputusan yang demikian dapat “batalatau dibatalkan”.8 Keputusan yang mengandung kekurangan yuridis, paksaan, kekeliruan, dan penipuanyang menjadi sebab keputusan itu tidak dapat diterima sebagai keputusan yang sah, E.Utrecht, berpendapat : “ Bahwa keputusan yang tidak sah dapat membawa bagi akibat bagihukum tidak pernah ada, jadi kepada hukum dari yang bersangkutan dibawa kembali kepadahukum sebelum keputusan itu dibuat, dalam bahasa hukumnya disebut tidak sah ex tunct(ongediag ex tunct), yaitu tidak sah untuk waktu sebelum pembatalan. Jadi kepada hukumyang bersangkutan tidak dibawa kembali kedalam sebelum keputusan itu dibuat, dalambahasa hukumnya disebut tidak sah ex nunc (ongeldighiede ex nunc) yaitu tidak sah untukkemudian saja dan terhadap pembatalannya tidak berlaku surut”. Berbeda dengan pendapat Utrecht ini adalah pendapatnya Van der wel yangmemberikan teorinya berkenaan dengan keputusan yang mengandung kekurangan, yaitu :“Suatu keputusan yang menetapkan sesuatu yang sungguh – sungguh tidak mungkindilaksanakan dapat dianggap batal sama sekali. Mengenai keputusan – keputusan lain, kitaharus melihat apakah kekurangan – kekurangan yang bersangkutan adalah kekurangan“essentieel” atau kekurangan yang bukan “essentieel”, kekurangan yang bukan “essentieel”tidak dapat mempengaruhi berlakunya keputusan. Mengenai kekurangan “essentieel” harus7 Utrecht E, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hal.125-1418 MD Mahfud Moh & Marbun SF, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama,Liberty,Yoyakarta, 1987, hal.81 15
  • 16. dilihat beratnya kekurangan. Apabila kekurangan itu begitu berat sehingga keputusan yangbersangkutan sebetulnya tidak berupa keputusan, maka keputusan yang bersangkutan itudapat dianggap batal sama sekali. Apabila kekurangan tidak begitu berat maka keputusanyang bersangkutan dapat dianggap batal terhadap subyek hukum yang tidak mempunyai alatuntuk menggugat berlakunya keputusan itu. Lebih lanjut Van de Wel mengungkapkan enam (6) akibat suatu keputusan mengandungkekurangan, yaitu : 1. Batal karena hukum. 2. Kekurangan itu menjadi sebab atau menimbulkan kewajiban untuk membatalkan keputusan yang bersangkutan untuk sebagian atau untuk seluruhnya. 3. Kekurangan yang menyebabkan alat Administrasi Negara yang lebih tinggi dan berkompeten untuk menyetujui atau mengukuhkannya tidak sanggup memberikan persetujuan. 4. Kekurangan itu tidak dapat mengurangi berlakunya keputusan. 5. Oleh karena kekurangan itu, maka keputusan yang bersangkutan dikonversi kedalam suatu keputusan lain. 6. Hakim sipil menganggap keputusan yang bersangkutan tidak mengikat.99 Suryono Hassan, Op.cit.hal. 39-41 16
  • 17. BAB III PENUTUPA. KESIMPULAN Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antaralain : Bahwa Berdasarkan uraian mengenai tiga unsur dari kekurangan yuridis, yakni adanyapaksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), dan tipuan (bedrog) maka ada dua akibatketidakabsahan keputusan tata usaha Negara, yaitu dapat batal atau dibatalkan; dan batalmutlak. Bahwa mengenai kedua akibat pembatalan keputusan tata usaha negara tersebutperbedaannya terletak pada ada atau tidaknya unsur essensial atau hal-hal yang dianggappaling mendasar dari isi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Suatu Keputusan Tata UsahaNegara dapat dibatalkan apabila tidak mengandung unsur essensial dari Keputusan TataUsaha Negara yang mengalami kekurangan yuridis. Akibatnya, sebagian keputusan dapatdinyatakan sah sedangkan hal-hal lainnya dinyatakan batal, dan suatu Keputusan TataUsaha Negara dinyatakan batal apabila unsur-unsur essensial yang ada di dalam keputusantersebut sebagai kehendak si pembuat secara nyata bertentangan dengan undang-undang danberbeda dengan kejadian sebenarnya. 17
  • 18. B. SARAN Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yangdapat penulis rekomendasikan sebagai berikut : Bahwa administrasi Negara dalam membuat suatu keputusan yang merupakan suatubentuk produk hukum, harus memperhatikan beberapa ketentuan secara formal dan materiil,hirarki peraturan perundangan – undangan, unsur-unsur essensial; khususnya syarat materiiltentang unsur kekurangan yuridis untuk menghindari terjadinya ketidakbasahan suatu produkhukum yang berakibat pada pembatalan 18
  • 19. DAFTAR PUSTAKAHR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, 2006MD Mahfud Moh & Marbun SF, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama, Liberty,Yoyakarta, 1987Suryono Hassan, Hukum Tata Usaha Negara, Cetakan 1, LPP UNS dan UNS Press, Surakarta, 2005Utrecht E, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994 19