1      KEDUDUKAN HUKUM NEGARA TERHADAP BENDAMENURUT TEORI LEON DUGUY DAN APLIKASINYA DI INDONESIA    ( Dibuat Untuk Memenu...
2                                    BAB I                              PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG       Secara garis be...
3lain-lain. Sedangkan benda (in natura) merupakan fasilitas-fasilitas Negara gunamemperlancar kerja aparat di dalam menjal...
4                                      BAB II                                PEMBAHASANA. KEDUDUKAN HUKUM NEGARA TERHADAP ...
5            2. Yang yang diatur khusus, antara hubungan benda dan Negara, ini                berarti bicara tentang bagai...
6          Pertama, kepunyaan privat meliputi benda-benda yang dipakai oleh aparatpemerintah dalam melakukan tugas-tugasny...
7akan semakin kecil kekuasaan rakyat, atau sebaliknya semakin kecil kekuasaanNegara maka semakin besar kekuasaan rakyat”. ...
8          Berdasarkan pengelompokkan kemampuan Negara diatas, Leon Duguitkemudian memberikan angka presentase (%), yang m...
9B. APLIKASI KEDUDUKAN HUKUM NEGARA TERHADAP BENDA DI  INDONESIA MENURUT TEORI LEON DUGUIT       Menurut hukum positif Ind...
10          Selanjutnya, Pasal 2 UUPA menyatakan bahwa : “Bumi, air dan ruangangkasa termasuk kekayaan alam yang terkandun...
11                  (3) Pengadaan tanah;                  (4) Tukar-menukar tanah;                  (5) Pelepasan hak atas...
12         c. Peralatan publik            Peralatan publik ini kadang-kadang disebut juga sebagai barang/jasa            s...
13      1945 Pasal 33 ayat 3, UU No. 11/1974 tentang Pengairan yang kemudian      diperbaharui lagi dalam UU No. 7/2004 te...
14     merupakan salah satu tugas pemerintah yang paling utama/penting didalam     rangka pelayanan kepada kemasyarakatan ...
15   misalnya jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, atau menggunakan   lembaga daluwarsa. Manakala pemerintah bertindak ...
16penguasa (overhead) yang memiliki wewenang menguasai yangbersumber   dari   hak   menguasai   Negara.   Apabila    pemer...
17                                   BAB III                                  PENUTUP                                 KESI...
18           Bahwa kedudukan hukum negara terhadap benda menurut teori LeonDuguit dalam aplikasinya di Indonesia, ialah me...
192. Pengelolaan Jalan  Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak  yang harus diatur dengan undang...
20                           DAFTAR PUSTAKAHadjon Philipus. M et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kedudukan hukum negara terhadap benda menurut teori leon duguit dan aplikasinya di indonesia

4,931 views
4,813 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,931
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kedudukan hukum negara terhadap benda menurut teori leon duguit dan aplikasinya di indonesia

  1. 1. 1 KEDUDUKAN HUKUM NEGARA TERHADAP BENDAMENURUT TEORI LEON DUGUY DAN APLIKASINYA DI INDONESIA ( Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Tata Usaha Negara) Oleh : FREINGKY A. NDAUMANU, S.H. NIM : 11/322217/PHK/06731 PROGRAM PASCASARJARNA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA MAGISTER HUKUM 2012
  2. 2. 2 BAB I PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG Secara garis besar fungsi pada alat pemerintahan terbagi 2, yaitu: fungsimemerintah (besturen functie), dan fungsi pelayanan (verzogen functie). Adapuntugas pemerintah Indonesia sebagaimana yang terlukis dalam Alinea ke-IVPembukaan UUD 1945 sebagai berikut : 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2) Memajukan kesejahteraan umum. 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Guna merealisir fungsi Negara atau lebih dikenal dengan tujuan Negaratersebut diatas, memerlukan berbagai sarana dan prasarana dalam menunjang danmemudahkan pelayanan terhadap masyarakat. Sarana tersebut antara lain dapatberupa, Pertama, sumber daya manusia (man power) yang berupa keterampilandan kemampuan aparatur Negara yang ada, dengan disesuaikan pada tingkatpendidikan keuangan dan benda. Kedua, Keuangan (money) yaitu untuk belanjaaparatur Negara dalam keperluannya misalnya gaji, membeli alat-alat tulis, dan
  3. 3. 3lain-lain. Sedangkan benda (in natura) merupakan fasilitas-fasilitas Negara gunamemperlancar kerja aparat di dalam menjalankan fungsinya melayani masyarakat,seperti : kendaraan dinas, rumah dinas, gedung perkantoran, dan sebagainya.Benda-benda Negara tersebut kemudian terbagi atas dua, yaitu: (1) berbentuktanah; dan (2) barang dan jasa. Berkaitan hal tersebut diatas, Leon Duguit yang merupakan murid dariProudhon, lalu memberikan tiga (3) konsep berpikir tentang kedudukan Negaraterhadap benda, antara lain : 1. Semua benda Negara tujuannya untuk memenuhi kepentingan umum; 2. Kemampuan untuk memenuhi kepentingan umum dari benda itu berbeda-beda; 3. Bunyi teorinya : “kedudukan hukum Negara terhadap benda berbanding terbalik dengan kemampuan benda itu dalam memenuhi kepentingan umum”.B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akandibahas adalah sebagai berikut : “Bagaimanakah Kedudukan Hukum NegaraTerhadap Benda Menurut Teori Leon Duguit Dan Aplikasinya Di Indonesia?”
  4. 4. 4 BAB II PEMBAHASANA. KEDUDUKAN HUKUM NEGARA TERHADAP BENDA Negara dalam menjalankan tujuan kesejahteraan bagi rakyatnya, yaitudengan berperan sebagai aparat pemerintah dalam menjalankan berbagai aktifitassesuai dengan fungsinya, sangatlah memerlukan sarana yang mutlak demimenunjang terlaksananya roda pemerintahan. Sarana mutlak yang dimaksudkansalah satunya ialah berbentuk in natura (benda). Namun, tidak serta merta Negaramenjadi pemilik dari benda tersebut, oleh karena itu sarana yang berbentuk bendaitu kemudian memerlukan pengaturan lebih lanjut agar tidak menimbulkankekuasaan yang absolut dari Negara terhadap benda itu. Sehingga terhadaptimbulnya pengaturan tersebut menciptakan ilmu hukum baru, yaitu hukum bendaNegara (public domain/public natural law). Menurut Prof. Muchsan1 Hukum Benda Negara atau public natural lawialah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara bendadan Negara dalam rangka melaksanakan fungsinya. Berdasarkan definisi diatas, maka dapat diuraikan beberapa unsur daripengertian hukum benda Negara, yaitu : 1. Kumpulan peraturan hukum, berarti meliputi hukum tertulis (UUPA) dan tidak tertulis (hukum adat).1 Muchsan., Catatan Materi Perkuliahan Hukum Tata Usaha Negata, Program Pasca SarjanaMagister Hukum KeNegaraan-UGM, Yogyakarta, 2012
  5. 5. 5 2. Yang yang diatur khusus, antara hubungan benda dan Negara, ini berarti bicara tentang bagaimana kedudukan Negara terhadap benda. 3. Benda-benda yang digunakan untuk melaksanakan fungsi Negara. Dalam menjalankan fungsi, Negara mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi memerintah dan fungsi pelayanan, maka benda-benda itu kemudian digunakan dalam melaksanakan fungsi Negara. Yang terpenting dari penjelasan tersebut diatas adalah unsur kedua, yaitukedudukan hukum Negara terhadap benda tersebut. Kedudukan hukum Negaraterhadap benda dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandangan, yaitu: a) Dari segi teoritis, yaitu pandangan-pandangan atau doktrin para ahli; dan b) Dari segi yuridis, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menurut suatu pendapat yang sejak dahulu (sejak awal abad ke-19)diterima umum di Negeri Perancis dan dibeberapa Negara lain, maka mengenaikedudukan hukum dari kepunyaan Negara itu harus diadakan pembagian dalam : 1. Kepunyaan privat (domaine prive); 2. Kepunyaan publik (domaine public); Yang pertama membuat teori semacam ini ialah Guru Besar bangsaPerancis yang bernama Proudhon.22 Utrecht E, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya,1986, hlm.238
  6. 6. 6 Pertama, kepunyaan privat meliputi benda-benda yang dipakai oleh aparatpemerintah dalam melakukan tugas-tugasnya. Kemanfaatan benda-benda tersebutsecara langsung lebih digunakan lebih digunakan aparat pemerintah (jarangdipakai oleh umum); seperti : kebun-kebun, rumah dinas, gedung badan usahaNegara dan sebagainya. Kedua, Kepunyaan publik meliputi benda-benda yang disediakan olehpemerintah untuk dipakai oleh masyarakat. Kemanfaatan benda-benda tersebutdapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum, seperti jalan umum,jembatan, pelabuhan, lapangan olah raga dan sebagainya (termasuk kantor-kantorpemerintah untuk melayani publik).3 Menurut Proudhon pula, karena kepunyaan publik itu tidak tunduk padahukum perdata biasa maka kedudukan pemerintah terhadap domaine public itubukanlah sebagai eigenaar (pemilik) melainkan hanya sebagai pihak yangmenguasai (beheren) dan mengawasi.4 Prof. Muchsan5 kemudian menjelaskan pendapat Proudhon mengenaikedudukan hukum Negara terhadap benda ialah hanya sebatas sebagai pelindung(la protection). Oleh karena Negara hanya sebagai pelindung, maka Negaradianggap memiliki kedudukan yang terhormat, akan tetapi kewenangan Negaraterhadap benda sangat kecil. Hal tersebut didasari dari hipotesa yangdikemukakan oleh Proudhon, yaitu “semakin besar kekuasaan Negara maka3 MD Moh.Mahfud & Marbun SF., Pokok-Pokok Hukum administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta,Cetakan Keempat 2006, hlm.1414 Ibid, hlm.1425 Muchsan., Catatan Materi Perkuliahan.., Op.cit.
  7. 7. 7akan semakin kecil kekuasaan rakyat, atau sebaliknya semakin kecil kekuasaanNegara maka semakin besar kekuasaan rakyat”. Selanjtnya, Leon Duguit kemudian memberikan tiga (3) konsep berpikiruntuk melengkapi pemikiran dari Proudhon tentang kedudukan Negara terhadapbenda, antara lain : 1. Semua benda Negara tujuannya untuk memenuhi kepentingan umum; 2. Kemampuan untuk memenuhi kepentingan umum dari benda itu berbeda-beda; 3. Bunyi teorinya : “kedudukan hukum Negara terhadap benda berbanding terbalik dengan kemampuan benda itu dalam memenuhi kepentingan umum”. Kemudian, Leon Duguit sebagaimana yang dikutip oleh Prof.Muchsan,6menjelaskan bahwa kemampuan benda dalam memenuhi kepentingan umumdapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: a) Sempurna, seperti: Pasar Malioboro Yogyakarta dimana berbagai lapisan masyarakat dapat terpenuhi kepentingannya; b) Sedang, seperti: gedung fakultas hukum UGM dimana hanya lapisan masyarakat tertentu yaitu civitas UGM saja yang dapat menikmati benda Negara tersebut; dan c) Kurang, seperti: mobil dinas yang hanya diperuntukkan bagi aparat pemerintah tertentu dengan jabatan yang dimiliki.6 Ibid.
  8. 8. 8 Berdasarkan pengelompokkan kemampuan Negara diatas, Leon Duguitkemudian memberikan angka presentase (%), yang menunjukan bahwakedudukan hukum Negara terhadap benda berbanding terbalik dengankemampuan benda itu dalam memenuhi kepentingan umum, yakni jika angkanyaantara 51%-100%, dapat dikatakan: ”sempurna”, sehingga kedudukan negaraterhadap benda menunjukan fungsi “Negara sebagai pelindung”; dan jikaangkanya 31%-50%, disebut : “sedang”, dalam artian bahwa kedudukan negaraterhadap benda memberi fungsi : “Negara sebagai penguasa”; serta jika angkanyaantara 0%-30%, maka disebut : “kurang”, dan sebagai konsekuensinya makakedudukan Negara terhadap benda memberi fungsi : “Negara sebagai pemilik”.7 Untuk jelasnya, bahwa kemampuan benda Negara dalam memenuhikepentingan umum bersifat sempurna apabila kedudukan hukum Negara sebagaipelindung. Kemampuan benda dalam memenuhi kepentingan umum sedang, jikakedudukan hukum Negara ialah sebagai penguasa atas benda. Kemampuan bendadalam memenuhi kepentingan umum menjadi sangat kurang apabila kedudukanhukum Negara terhadap benda sebagai pemilik.7 Prof.Muchsan berpendapat bahwa jika “Negara sebagai pemilik” ini berarti “pemilik semu (pseudo eigenaar)” bukanlah pemilik sesungguhnya, karena Negara hanya menguasai bukan memiliki benda. Oleh karena itu, menurut beliau tidak tepat jika tanah Negara dipasang pengumuman/di cap sebagai “tanah milik negara”
  9. 9. 9B. APLIKASI KEDUDUKAN HUKUM NEGARA TERHADAP BENDA DI INDONESIA MENURUT TEORI LEON DUGUIT Menurut hukum positif Indonesia pemerintah/Negara tidak bisa disebutpemilik (eigenaar) atas benda-benda obyek agraria. Secara yuridis formal UUNo.5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (aslinya : PeraturanDasar Pokok-Pokok Agraria) telah menegaskan bahwa : “Dengan berlakunyaUUPA maka buku II BW sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yangterkandung didalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik dinyatakandicabut”. Selain itu UUPA mencabut Agrarische Wet tahun 1870 (UUPA zamanHindia Belanda), Domain Verkelaring (tanah-tanah yang tak dapat dibuktikansebagai hak eigendom, menjadi milik Negara) dan Koninklijk Besluit denganperaturan pelaksanaannya (hak eigendom keagrarian). Dengan adanya ketentuan yang ditegaskan dalam awal diktum UUPA itumaka di Indonesia tidak dikenal adanya pemilikan oleh Negara terhadap publikdomein agraris, tetapi hukum di Indonesia hanya mengenal “hak menguasai”. Jadi jelasnya berdasarkan UUPA, Negara Indonesia dalam bidangkeagrarian tidak mengenal domein verkelaring (tanah tak bertuan menjadi milikNegara); yang dikenal hanyalah hak menguasai oleh Negara. Dasar mengenai hak menguasai oleh Negara ini secara sangat mendasarditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “Bumi dan air dankekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dandipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
  10. 10. 10 Selanjutnya, Pasal 2 UUPA menyatakan bahwa : “Bumi, air dan ruangangkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatantinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Sedangkan, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud hakmenguasai oleh Negara adalah kewenangan untuk : 1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. 2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. 3. Menentukan dan mengatur hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.8 Wewenang yang bersumber pada hak menguasai Negara tersebutdigunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam artikebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negarahukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur (Pasal 2 ayat 3).9 Berkaitan dengan kewenangan Negara untuk mengatur danmenyelenggarakan peruntukan; adapun cara perolehan hak atas tanah demikepentingan umum oleh Negara, yaitu berupa : (1) Pencabutan hak atas tanah; (2) Pembebasan hak atas tanah;8 MD Moh.Mahfud & Marbun SF., Pokok-Pokok Hukum..,Op.cit.hlm.146-1479 Hadjon Philipus. M et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan Kedua, GajahMada University Press Yogyakarta, 1993, hlm.183
  11. 11. 11 (3) Pengadaan tanah; (4) Tukar-menukar tanah; (5) Pelepasan hak atas tanah. Selain itu, adapun benda-benda Negara berupa barang dan jasa. MenurutAdrian Sutedi,10 Pengadaan dan jasa publik adalah kegiatan pemerintah untukmemperoleh sumber daya dan material dalam rangka melaksanakan fungsinya.Pengadaan barang dan jasa publik juga dapat digunakan sebagai alat untukmencapai tujuan atau hasil pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi. Howlett dan Ramesh kemudian membedakan barang/jasa menjadi empat(4) macam barang/jasa, antara lain: a. Barang/jasa privat Ini adalah barang/jasa yang derajat ekslusivitas dan derajat keterhabisannya sangat tinggi, seperti misalnya makanan atau jasa potong rambut yang dapat dibagi-bagi untuk beberapa pengguna, tetapi yang kemudian tidak tersedia lagi untuk orang lain apabila telah dikonsumsi oleh seorang pengguna. b. Barang/jasa publik Ini adalah barang/jasa yang derajat ekslisivitas dan derajat keterhabisannya sangat rendah, seperti misalnya penerangan jalan atau keamanan, yang tidak dapat dibatasi penggunaannya, dan tidak habis meskipun telah dinikmati oleh banyak pengguna.10 Sutedi Adrian., Aspek hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya,Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.48
  12. 12. 12 c. Peralatan publik Peralatan publik ini kadang-kadang disebut juga sebagai barang/jasa semi publik, yaitu barang/jasa yang tingkat ekslusivitas tinggi, tetapi keterhabisannya rendah. Contoh barang/jasa semi publik adalah jembatan atau jalan raya yang tetap masih digunakan pengguna lain setelah dipakai oleh seorang pengguna, tetapi yang memungkinkan untuk dilakukan penarikan biaya kepada setiap pemakai. d. Barang/jasa milik bersama Barang/jasa milik bersama adalah barang/jasa yang tingkat eksklusivitasnya rendah, tetapi tingkat keterhabisannya tinggi. Contoh barang/jasa milik bersama adalah ikan di laut yang kuantitasnya berkurang setelah terjadi pemakaian, tetapi yang tidak mungkin dilakukan penarikan biaya secara langsung kepada orang yang menikmatinya.11 Barang/jasa sebagai benda Negara dapat pula diklasifikasikan sebagaibarang/jasa publik yaitu seperti pengelolaan air dan jalan raya.1. Pengelolaan Air Kedudukan hukum Negara terhadap benda selain tanah, misalnya pengelolaan air bersih untuk kepentingan umum yang diatur di dalam UUD11 Tjandra W. Riawan., Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,Yogyakarta, 2008, hlm. 96-97.
  13. 13. 13 1945 Pasal 33 ayat 3, UU No. 11/1974 tentang Pengairan yang kemudian diperbaharui lagi dalam UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam Pasal 6 UU No. 7/2004 menyebutkan kedudukan hukum Negara sebagai yang menguasai air dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. UU Sumber Daya Air mengatur hal-hal pokok dalam pengelolaan sumber daya air, dan meskipun UU SDA membuka peluang peran swasta untuk mendapatkan hak guna usaha air dan izin. Akan tetapi Negara tetap dalam kuasa melaksanakan hak penguasaan atas air, agar tidak mengakibatkan penguasaan air jatuh pada pihak swasta, oelh karena itu Negara perlu untuk merumuskan kebijakkan (beleid), melakukan tindakan pengurusan (bestuursdaat), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (touzhicthoudendaad) (Mochtar, 2005). Posisi Negara dalam hubungannya dengan kewajiban yang ditimbulkan berkaitan dengan air sebagai hak asasi manusia sangat jelas, yaitu Negara harus member penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), dan pemenuhan (to fulfill) hak manusia atas air (the right to water) (Irianto, 2005).122. Pengelolaan Jalan Jalan merupakan benda publik yang menduduki arti sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah diberikan wewenang sebagai penguasa dalam pengelolaan jalan berdasarkan hak menguasai Negara. Pengurusan jalan (administration of roads)12 Ibid. hlm.130
  14. 14. 14 merupakan salah satu tugas pemerintah yang paling utama/penting didalam rangka pelayanan kepada kemasyarakatan (staatzorg, staatsbemoienis). Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak yang harus diatur dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 UUD 1945. Undang-undang yang lahir dari ketentuan tersebut diatas adalah UU No. 13 Tahun 1980 Tentang Jalan, yang kemudian disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Mengenai konsep penguasaan Negara atas jalan, baik dalam UU No.13 Tahun 1980 (Pasal 1 ayat 2, Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1 dan 2) dilanjutkan dalam Pasal 13 UU No.38 Tahun 2004. Penguasaan atas jalan ada pada Negara. Penguasaan oleh Negara tersebut memberi wewenang kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan (Pasal 13 UU No.38 Tahun 2004.13 Selanjutnya, mengenai bagaimana cara pemerintah memperoleh benda-benda publiek domein dapat dilakukan melalui :14 1. Cara hukum keperdataan Yaitu pemerintah melakukan perubahan status hukum dari benda- benda yang semula dikuasai oleh orang atau badan hukum perdata menjadi publiek domein berdasarkan cara-cara peralihan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang hukum keperdataan,13 Ibid. hlm.131-13314 Ibid.hlm.92-93
  15. 15. 15 misalnya jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, atau menggunakan lembaga daluwarsa. Manakala pemerintah bertindak menggunakan cara ini, pemerintah yang memiliki dual function bertindak dalam kapasitas sebagai pelaku hukum perdata (civil actor). Meskipun demikian, seringkali peratura-peraturan dibidang hukum publik dalam batas tertentu dapat mempengaruhi tindakan hukum pemerintah tersebut. Misalnya, menyangkut pembatasan penggunaan anggaran, tata cara pengadaan (antara lain dengan menggunakan mekanisme tender), dan lain-lain. Masyarakat seringkali lebih merasa diuntungkan apabila pemerintah melakukan tindakan hukum untuk memperoleh benda-benda publiek domein melalui cara-cara hukum perdata. Hal itu disebabkan antara lain instrumen hukum perdata lebih memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat karena melalui prosedur kesepakatan instrumen hukum perdata lebih lebih biasa dipergunakan dalam hubungan hukum antar warga masyarakat, dan sebagainya.2. Melalui cara hukum publik Yaitu pemerintah melakukan perubahan status hukum dari benda- benda yang semula dikuasai oleh orang atau badan hukum perdata menjadi publiek domein berdasarkan cara-cara peralihan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang hukum publik. Cara tersebut dilakukan misalnya melalui pencabutan hak atas tanah (onteigening), pembebasan hak (prijsgeving), dan pelepasan hak. Melalui cara ini, pemerintah bertindak dalam kapasitas sebagai
  16. 16. 16penguasa (overhead) yang memiliki wewenang menguasai yangbersumber dari hak menguasai Negara. Apabila pemerintahmenggunakan cara-cara hukum publik, harus diimbangi dengan sistemperlindungan hukum yang memadai bagi rakyat baik secara preventif(melalui hak inspraak) mapun melalui secara represif melalui perintahpencabutan beschikking oleh pejabat atasan atau oleh pengadilanadministrasi. Pengambilan hak-hak individual untuk diubah menjadipubliek domein harus dilakukan dengan kewajiban bagi pemerintahuntuk memberikan kompensasi bagi rakyat tidak mengalamikerugian/penurunan kualitas kesejahteraan hidup sebagai akibatperubahan status hak-hak individual menjadi publiek domein.
  17. 17. 17 BAB III PENUTUP KESIMPULAN Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat diambil beberapakesimpulan antara lain : Bahwa kedudukan hukum negara terhadap benda menurut teori LeonDuguit ialah : 1. Semua benda Negara tujuannya untuk memenuhi kepentingan umum; 2. Kemampuan untuk memenuhi kepentingan umum dari benda itu berbeda-beda; 3. Bunyi teorinya : “kedudukan hukum Negara terhadap benda berbanding terbalik dengan kemampuan benda itu dalam memenuhi kepentingan umum”. Untuk itu, kemampuan benda Negara dalam memenuhi kepentinganumum bersifat “sempurna” apabila kedudukan hukum Negara sebagai pelindungyaitu berkisar angka antara 51%-100%. Selain itu, kemampuan benda dalammemenuhi kepentingan umum bersifat “sedang” apabila kedudukan hukumNegara yaitu Negara sebagai penguasa, ialah berkisar angka antara 31%-50%.Serta jika kemampuan benda Negara dalam memenuhi kepentingan umumbersifat “kurang” apabila kedudukan hukum Negara sebagai pemilik, makaberkisar angka antara 0%-30%.
  18. 18. 18 Bahwa kedudukan hukum negara terhadap benda menurut teori LeonDuguit dalam aplikasinya di Indonesia, ialah menurut hukum positif Indonesiapemerintah/Negara tidak bisa disebut pemilik (eigenaar) atas benda-benda obyekagraria. Secara yuridis formal UU No.5 Tahun 1960 Tentang Undang-UndangPokok Agraria. Oleh karena itu, dengan adanya ketentuan yang ditegaskan dalamawal diktum UUPA itu maka di Indonesia tidak dikenal adanya pemilikan olehNegara terhadap publik domein agraris, tetapi hukum di Indonesia hanyamengenal “hak menguasai.” Dasar mengenai hak menguasai oleh Negara inisecara sangat mendasar ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yangberbunyi : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnyadikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuranrakyat”. Bahwa selain tanah sebagai benda, adapun benda-benda Negara berupabarang dan jasa Negara yang dapat pula diklasifikasikan sebagai barang/jasapublik yaitu seperti pengelolaan air dan jalan raya. 1. Pengelolaan Air Kedudukan hukum Negara terhadap benda selain tanah, misalnya pengelolaan air bersih untuk kepentingan umum yang diatur di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, UU No. 11/1974 tentang Pengairan yang kemudian diperbaharui lagi dalam UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam Pasal 6 UU No. 7/2004 menyebutkan kedudukan hukum Negara sebagai yang menguasai air dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.
  19. 19. 192. Pengelolaan Jalan Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak yang harus diatur dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 UUD 1945. Undang-undang yang lahir dari ketentuan tersebut diatas adalah UU No. 13 Tahun 1980 Tentang Jalan, yang kemudian disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
  20. 20. 20 DAFTAR PUSTAKAHadjon Philipus. M et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan Kedua, Gajah Mada University Press Yogyakarta, 1993MD Moh.Mahfud & Marbun SF., Pokok-Pokok Hukum administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Keempat 2006Muchsan., Catatan Materi Perkuliahan Hukum Tata Usaha Negata, Program Pasca Sarjana Magister Hukum KeNegaraan-UGM, Yogyakarta, 2012Sutedi Adrian., Aspek hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009Tjandra W. Riawan., Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2008Utrecht E, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986

×