Your SlideShare is downloading. ×
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner

1,175

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,175
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. TEMA :KEBUNTUAN DARI PENDEKATAN LEGALITAS FORMAL MENUJU PENDEKATAN INTERDISIPLINER JUDUL : PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM YANG POSITIVISTIK TERHADAP NILAI-NILAI BUDAYA DALAM MASYARAKAT (Suatu tinjauan Sosiologis) ( Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sosiologi Hukum ) Oleh : FREINGKY A. NDAUMANU, S.H. NIM : 11/322217/PHK/06731PROGRAM PASCASARJARNA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA MAGISTER HUKUM 2011 1
  • 2. BAB I PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG Keadaan Indonesia pada masa lalu telah melahirkan berbagai pergulatanpemikiran, termasuk dalam lingkup hukum dan ilmu hukum. Keadaan masa lalutersebut, awalnya muncul dari aliran positivistik yang sangat mempengaruhikeluarga hukum Eropa-Kontinental, atau yang lebih dikenal dengan sistem civil law,hingga akhirnya berpengaruh juga pada sistem hukum Indonesia. Civil lawdikembangkan dari hukum-hukum yang tertuang dalam Corpus Iuris Civilis yangdikodifikasi pada masa Kaisar Yustitianus. Sistem hukum ini berkembang dariRomawi, terus diikuti oleh Jerman dan selanjutnya Perancis, karena Belanda pernahmenjadi jajahan Perancis pada masa Napoleon Bonaparte maka Belanda punmemakai sistem hukum ini, akibat kolonialisme Belanda di Indonesia, makaIndonesia juga penganut sistem hukum civil law.1 Ada usaha dari pemikir hukumuntuk menawarkan gagasan agar persoalan hukum di negeri ini tidak menemui “jalanbuntu.” Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagaihukum, apabila hukum tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebutkonsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan.Hukum terutama dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskansecara eksplisit. Didalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum terkandung1 Manan Abdul, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Cet.III, Kencana, Jakarta, 2009, hal.31-33 1
  • 3. 2tindakan - tindakan yang harus dilaksanakan, seperti penegakan hukum. Pertanyaanlogis yang kemudian muncul adalah, siapakah yang akan melaksanakan semuatindakan tersebut? Hukum dalam wujudnya sebagai peraturan, jelas tidak melakukansemuanya. Dari sinilah masuknya peranan para penegak hukum yang tidak lainadalah manusia - manusia. Apabila disini dilibatkan tingkah laku manusia, makasesungguhnya hanya merupakan kelanjutan saja dari metode yang dipakai. Dalamperumusannya yang negatif, metode tersebut monolak cara pengkajian hukum yangdidasarkan dengan apa yang tertera secara hitam-putih berupa peraturan hukum.Metode yang lazim disebut sebagai normatif-dogmatis, bertolak dari keharusan -keharusan yang tercantum dalam peraturan hukum dan menerimanya sebagaikenyataan. Namun, dalam kenyataannya pendekatan ini memiliki kelemahan ataukekurangan karena tidak dapat menjelaskan kenyataan-kenyataan hukum secaramemuaskan, terutama ketika praktek hukum tidak sesuai dengan aturan-aturanhukum yang tertulis. Seperti ketika prinsip hukum undang-undang menyatakanbahwa hukum tidak boleh berlaku diskriminiatif atau equality before the law, hukumtidak boleh saling bertentangan, siapa yang bersalah harus dihukum, hukum harusditegakkan sekalipun langit akan runtuh dan sebagainya, namun kenyataannyaterdapat kesenjangan (gap atau diskrepansi) dengan kenyataan hukum yang terjadi.Sehingga pada praktiknya, hakim di Indonesia umumnya hanya menjadi corongundang-undang.2 Kebanyakan hakim selalu berpandangan positivisme bahwa apa2 lihat: Mertokusumo Sudikno., Penemuan Hukum; sebuah pengantar, Universitas AtmajayaYogyakarta, Yogyakarta, 2010, hal.52 “Menurut pandangan klasik yang dikemukakan oleh Montesquieu dan Kant, hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang (bouche de la loi), sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat
  • 4. 3yang sudah diatur oleh undang-undang itu adalah hukum. Padahal hukum adat jugamerupakan sumber hukum tidak tertulis yang diakui dan dijadikan pedoman hidupdalam masyarakat. Terutama masyarakat tradisional, yang jauh dari hiruk pikukperkotaan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan terutama pendidikan tentanghukum, dalam hal ini adalah hukum modern sebagaimana tertuang dalam peraturanperundang-undangan. Sehingga terkadang apa yang menurut hukum adat itumerupakan suatu hal yang biasa bagi masyarakat adat ternyata hal tersebut telahmelanggar ketentuan hukum tertulis, dan terlebih lagi bahwa perbuatan tersebutharus dijatuhi dengan sanki pidana sebagaimana tercantum dalam ketentuanperaturan perundang-undangan.B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akandibahas adalah sebagai berikut : “Bagaimanakah Penegakan Hukum Oleh HakimDalam Berpikir Positivistik Terhadap Nilai-Nilai Budaya Dalam Masyarakat?”C. KERANGKA TEORITIS1. Positivistime Hukum Secara embrional positivisme hukum lahir dari rahim positivisme, suatupaham falsafah yang berkembang di Eropa Kontinental, khususnya di perancisdengan dua eksponennya yang terkenal, yaitu Henry Saint-Simon (1760-1825) dan menambah dan tidak pula dapat menguranginya. Ini disebabkan karena Montesquieu undang- undang adalah satu-satunya sumber hukum positif.”
  • 5. 4August Comte (1798-1857). Dalam Positivisme hukum-hukum yang berlaku dalamilmu pengetahuan alam dirumuskan dengan anggapan bahwa alam dapatdiidentifikasi dan hasilnya tidak tergantung dan ruang dan waktu. Positivisme iniberkembang akibat perjuangan gigih dari August Comte. Comte mengatakanterdapat hukum perkembangan yang menguasai manusia dan segala gejala hidupbersama, dan itu mutlak. Inilah yang oleh Comte disebut hukum tiga tahap. Artinya,tiap-tiap masyarakat mesti melalui tiga tahap itu, pertama, tahap teologis, kedua,tahap metafisik, dan ketiga, tahap positif. Pada tahap teologis, manusia percaya padakekuatan-kekuatan ilahi dibelakang gejala-gejala alam. Sedangkan pada tahapmetafisik ini dimulailah kritik terhadap segala pikiran termasuk teologis. Ide-ideteologi diganti dengan ide-ide abstrak dari metafisika. Adapun pada tahap positifgejala-gejala tidak diterangkan lagi oleh suatu idea alam yang abstrak, tetapi gejaladiterangkan melalui gejala lain dengan mendapati hukum diantara gejala-gejalabersangkutan. Hukum-hukum tersebut sebenarnya merupakan bentuk relasi yangkonstan diantara gejala-gejala tersebut. Pemikiran positivisme hukum ini kemudian digunakan dalam hukumsehingga menjelma menjadi aliran positivisme hukum. Aliran ini lahir pada abad ke-19. Dua eksponen yang utamanya yang terkenal adalah John Austin dan HansKelsen. Austin mengatakan bahwa hukum itu tidak lain adalah perintah penguasa.Austin memperkenalkan tiga faham pokok diseputar positivisme hukum; (1)kekuasaan yang tertinggi yang ada dalam suatu Negara adalah satu-satunya sumberhukum. Hukum adalah perintah dari suatu politik yang berdaulat dalam suatuNegara, (2) Hukum merupakan sistem logika yang bersifat tetap dan tertutup (closelogical system). Sebagai objek kajian, hukum harus dilepaskan dari unsur nilai, dan(3) Hukum haruslah memenuhi unsur perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.
  • 6. 5Apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut, tidak bisa dikategorikan hukumsebagai hukum tetapi moral positif. Sementara itu, Kelsen terkenal dengan teori hukum murninya (the puretheory of law). Klesen mengatakan bahwa teori hukum harus dibedakan dari hukumitu sendiri, hukum harus diseragam dalam arti dapat diterapkan pada semua waktudan tempat, hukum harus dilepaskan dari anasir-anasir politik dan dipisahkan darimoral; dengan kata lain hukum harus benar-benar murni dan hukum merupakanpencerminan dari proposisi yang “seharusnya”. Konsep yang dibangun oleh aliranpositivisme hukum ini menghendaki dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenaihukum sebagaimana dianut oleh para eksponen aliran hukum kodrat. Karena itu,setiap norma hukum haruslah eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma yang positif (all law is enacted law), ditegaskan sebagai wujud kesepakatankontraktual yang konkrit antara warga masyarakat. Hukum tidak lagi dikonsepsikansebagai asas-asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan,melainkan ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex, gunamengenai apa yang terbilang hukum dan apa pula yang sekalian normatif harusdinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum.3 Dapat dikatakan, aliranpositivisme yuridis menyatakan hukum hanya ditangkap sebagai aturan yuridis.Hukum yang sah adalah hukum yang dibuat oleh negara, jika hukum telah dibuatoleh negara maka rakyat wajib mematuhinya, jika tidak dipatuhi akan menerimasanksi. Adil atau tidak bukanlah persoalan, relevan atau tidak bukanlah urusanhukum, yang penting adalah sah atau tidaknya secara yuridis. Hukum bukanlah dasardalam kehidupan sosial, bukan pula bersumber dari jiwa bangsa, tapi hukum itu ada3 Ali Mahrus., Menggugat Dominasi Negara : Penyelesaian Perkara Carok Berdasarkan Nilai - NilaiBudaya Masyarakat Madura, Cet.I, Rangkang-Indonesia, Yogyakarta, 2009, hal.82-84
  • 7. 6karena bentuk positifnya dari yang berwenang. 4 Selain itu, aliran teori hukum murniberpendapat, bahwa norma memberikan arahan atau ancangan pada manusia dalambertindak. Hukum positif merupakan sebuah tatanan normatif yang mengatur sikaptindak manusia dalam cara tertentu.5 Disamping itu, dalam konteks positivisme hukum oleh Hart (Dias, 1976)diartikan antara lain : 1) Hukum adalah perintah; 2) Keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan yang sudah ada lebih dulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan serta moralitas; 3) Penghukuman secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian 4) Hukum yang di undangkan/ditetapkan/positum harus dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan/diinginkan.6 Aliran positivisme hukum telah memperkuat pelajaran legisme, yaitu suatupelajaran yang menyatakan tiada hukum diluar undang-undang menjadi sumberhukum satu-satunya. Undang-undang dan hukum identik. Legisme hukum tidaksama dengan positivisme hukum, karena pada legisme hukum hanya menganggapundang-undang saja sebagai suatu sumber hukum, sedangkan pada positivismehukum tidak hanya membatasi undang-undang saja sebagai sumber hukum, tetapijuga kebiasaan, adat yang baik, dan pendapat masyarakat. Dalam memutuskanperkara, ajaran positivisme hukum megutamakan penemuan hukum dan kepastian4 Tanya Bernard L., dkk., Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu, Cet. III,Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal.119-1215 Cahyadi Antonius dan Manullang E. Fernando M., Pengantar ke Filsafat Hukum, Cet.II, Kencana,Jakarta, 2008, hal.816 Kaum Tjip-ian., Evolusi Pemikiran Hukum Baru; dari kera ke manusia, dari positivistik keprogresif, Cet.Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2009, hal.6
  • 8. 7hukum. Aliran legisme bersumber pada teori-teori perjanjian Negara seperti yangdibentangkan oleh Thomas Hobbes, yang menghendaki suatu pemerintahan yangabsolute dan hanya kehendak pemerintah itulah hukum.72. Penegakan Hukum Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudahsemestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum itu mampu bekerja mewujudkannilai-nilai moral dalam hukum. Adanya, kegagalan penegakan hukum di erareformasi karena gagalnya pemerintahan era reformasi tersebut untuk mewujudkannilai-nilai hukum tersebut, dapat dikatakan era reformasi hukum masih sangat miskinimplementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi darimasyarakatnya. Sebagaimana dikatakan Ufran: “Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan dari hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak”.8 Sedangkan menurut Soerjono Soekanto: “Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.Penegakan Hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan diskresi menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur7 Rifai Achmad., Penemuan Hukum Oleh Hakim; dalam perspektif hukum progresif, Cet.Pertama,Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.298 Ufran, dalam Kata Pengantar Editor, Rahardjo Satjipto, Penegakan Hukum Suatu TinjauanSosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal.Vii.
  • 9. 8 penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral”9 Jika kita berbicara tentang penegakan hukum pidana ada beberapa teori yangmenyertainya antara lain :10 1. Teori mutlak (pembalasan), penganutnya Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl. Teori ini teori tertua (klasik) berpendapat bahwa dasar keadilan hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. Seseorang mendapat hukuman karena ia telah berbuat jahat. Jadi hukuman itu melulu untuk menghukum saja (mutlak) dan untuk membalas pebuatan itu (pemabalasan). 2. Teori relative (teori tujuan), teori ini berpendapat dasar hukum bukanlah pembalasan tetapi lebih kepada maksud/tujuan hukuman, artinya tujuan ini mencari manfaat daripada hukuman. Beberapa doktrin mengajarkan yaitu diantaranya tujuan hukuman untuk mencegah kejahatan baik pencegahan umum (algemene crime) maupun pencegahan khusus (special crime). Selain itu, terdapat paham lain yaitu tujuan hukuman adalah untuk membinasakan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan masyarakat, tujuan pelaksanaaan daripada hukuman terletak pada tujuan hukuman. Akan tetapi disamping teori relative ini ini masih dikenal lagi Teori relative modern, penganutnya Frans Von Lizt, Van Hommel, D. Simons. Teori ini berpendapat dasar hukuman adalah untuk menjamin ketertiban hukum. Pokok pangkalnya adalah Negara, dimana negara melindungi9 Soekanto Soerjono, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada,Jakarta, 1983, hal.510 Kansil C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata hukum Indonesia, Cet.9, Balai Pustaka, Jakarta,1993, hal.97
  • 10. 9 masyarakat dengan cara membuat peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang berbentuk kaidah/ norma. 3. Teori gabungan (1 dan 2), menurut teori ini dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan sendiri yaitu pembalasan atau siksaan (teori mutlak) tetapi disamping itu diakuinya dasar-dasar tujuan daripada hukuman. Penganut aliran ini diantaranya adalah Binding. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untukmewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukumadalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadikenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukumitu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampaikepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum)yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimanapenegakan hukum itu dijalankan.”11 Penegakan hukum dengan mempunyai sasaranagar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tigahal yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasaberkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuatjahat. Penegakan hukum dengan sarana non-penal mempunyai sasaran dan tujuanuntuk kepentingan internalisasi.1211 Rahardjo Satjipto., Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan PembinaanHukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta. 1983, hal.2412 Sunarso Siswantoro., Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2004, hal.142
  • 11. 10 Dalam proses penegakan hukum banyak faktor yang mempengaruhibekerjanya hukum. Robert B. Seidman,13 mengemukakan teorinya tentang faktor-faktor bekerjanya hukum ialah menyatukan tiga kekuatan antara lain, kekuatanpembuat undang-undang dalam hal ini adalah legislatif, kekuatan pelaksana undang-undang dalam hal ini adalah eksekutif dan kekuatan sosial lain yaitu pemegang peranatau masyarakat yang dalam hal ini adalah menyangkut kesadaran hukummasyarakat.3. Hukum Dan Nilai-Nilai Dalam Masyarakat Parson mengatakan, bahwa yang disebut norma itu adalah suatu deskripsitertulis mengenai suatu rangkaian perbuatan yang konkrit dan yang dipandangsebagai suatu hal yang diinginkan (desirable). Deskripsi masih dikombinasikandengan suatu paksaan untuk mendorong agar perbuatan-perbuatan tertentudikemudian hari mencocoki perbuatan yang dikehendaki. Lain hal lagi denganHolmans yang mengatakan bahwa suatu norma adalah suatu pernyataan (statement)yang dibuat oleh anggota suatu kelompok, tidak perlu seluruhnya yang mengatakanbahwa para anggotanya seyogyanya dalam keadaan tertentu bertingkah laku menurutcara yang tertentu. Para angota yang membuat pernyataan itu berpendapat bahwaadalah suatu hal yang memberikan kepuasan (rewarding) apabila perbuatan-perbuatannya sendiri dan orang lain sampai dengan taraf yang tertentu akanbersesuaian dengan tingkah laku ideal yang dilukiskan oleh norma bersangkutan. Seperti halnya dengan norma, maka nilai itu diartikan sebagai suatupernyataan tentang hal yang diinginkan oleh seseorang. Norma dan nilai menunjuk13 lihat: Warassih Esmi., Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, Badan Penerbit UniversitasDiponegoro, Semarang, 2010, hal.9-10
  • 12. 11pada hal yang sama tetapi dari sudut pandangan yang berbeda. Norma itu mewakilisuatu perspektif sosial, sedangkan nilai melihatnya dari sudut perspektif individual.Hal yang menarik dikatakan oleh John Finley Scott adalah, bahwa manusia sebagaimakhluk yang bermasyarakat memberikan respons yang sangat kuat terhadapinteraksinya yang sangat kuat terhadap interaksi yang dilakukannya dengan sesamaanggota masyarakat yang lain, sehingga nilai yang olehnya dipandang sebagai palingkuat lazimnya bersifat sosial pula. Dalam hubungan ini maka dengan perkataan lainhendak dikatakan, bahwa norma-norma itu sekaligus nilai-nilai yang baginya terkuat. Lon L. Fuller melihat hukum itu sebagai suatu usaha mencapai tujuantertentu (purposeful enterprise). Oleh karena tekanan disini adalah pada usaha, makadengan sendirinya ia mengandung resiko kegagalan. Keberhasilan usaha tersebuttergantung pada energi, wawasan (insight), intelegensia dan kejujuran(conscientiousness) dari mereka yang harus menjalankan hukum itu. Schuyt berpendapat pula, bahwa hukum itu mengandung dalam dirinya nilai-nilai yang intrinsik, sehingga hukum itu dapat disebut sebagai suatu sistem yangintrinsik. Kehidupan hukum suatu bangsa ditentukan oleh “pandangan Gestalt”-nya(Gestal visie) mengenai hukum dan ini bertolak dari nilai-nilai yang dipandangnyaintrinsik ada pada hukum. Apa yang nantinya diwujudkan sebagai hukum didalammasyarakat yang bersangkutan tergantung dari titik tolak pandangannya mengenaiapa saja yang termasuk dalam nilai-nilai itu. Didalam pembicaraan mengenaihukum, maka nilai-nilai tersebut berkembang menjadi antara hukum dan moral. OlehSchuyt moral itu dibedakan didalam formal dan material. Philip Selznick di dalam bukunya Law, Society, and Industrial Justice, yangberpendapat bahwa hukum itu erat sekali berkaitan dengan usaha untuk mewujudkan
  • 13. 12nilai-nilai tertentu. Selznick mengatakan, bahwa dewasa ini dapat dikenali konflikantara dua pandangan dalam hukum, yang pertama melihat hukum sebagai sesuatuyang harus diterima begitu saja; sedangkan yang kedua, yang berpandanganidealistis berpendapat, bahwa hukum itu mencita-citakan tercapainya tujuan-tujuanmoral. Pandangan yang pertama juga disebut sebagai fungsional dan melihat hukumsebagai sarana untuk menyelesaikan problem-problem praktis. Berlainan dengan itumaka pandangan idealis menggantungi hukum dengan harapan dan janji.1414 Rahardjo Satjipto., Hukum Dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980, hal. 76-80
  • 14. BAB II PEMBAHASANA. POSITIVISME PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM Supremasi hukum merupakan titik tolak penegakan hukum positif, makahukum adalah di atas segala-galanya. Berdasarkan cirinya yang dibuat olehlegislatif, maka hukum positif merupakan produk politik, karena lagislatif lahir dariproses politik. Sebagai produk politik, maka hukum amat kental dengankepentingan, rasanya pandangan equality before the law akan sulit diterapkan, sebablogika politik adalah harus ada yang berkuasa dan ada yang dikuasai. Akibatnyahukum akan memandang status sosial subjek hukum, penegakan hukumpun akanmengalami diskriminasi terhadap manusia itu sendiri.15 Untuk itu, hakim adalahfigur sentral dalam proses peradilan, senantiasa dituntut untuk membangunkecerdasan intelektual, terutama kecerdasan emosional, kecerdasan moral danspiritual, jika kecerdasan intelektual, emosional, dan moral spiritual terbangun dantepelihara dengan baik bukan hanya akan memberikan manfaat kepada diri sendiri,tetapi juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam konteks penegakanhukum.16 Maka, hakim harus senantiasa melengkapi diri dengan ilmu hukum, teorihukum dan filsafat hukum serta hakim tidak boleh membaca hukum itu hanya secaranormatif saja, oleh sebab itu hakim dituntut untuk dapat melihat hukum itu secaralebih dalam, lebih luas, dan lebih jauh kedepan dan harus mampu melihat hal-hal15 lihat: Khaldun Ibnu., Muqaddimah, terj. Ahmadie Thoha., Cet.IV, Pustaka Firdaus, Jakarta 2003,hal.232-23416 Kamil Ahmad., Pedoman Perilaku Hakim Dalam Perspektif Filsafat Etika, Dalam Majalah Hukum,suara Uldilag No. 13., MARI, Jakarta, 2008, hal.38 13
  • 15. 14yang melatarbelakangi suatu ketentuan-ketentuan tertulis, serta pemikiran-pemikiranapa yang ada dalam ketentuan itu, dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran yangada dalam masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang KekuasaanKehakiman sebagai hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970dan kemudian di ubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 TentangKekuasaan Kehakiman, dengan jelas dan tegas termuat dalam Pasal 5 ayat (1)dinyatakan bahwa: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat". Kata menggali mengasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi tersembunyi,agar sampai pada permukaan masih harus digali. Jadi hukumnya itu ada tetapi masihharus digali, dicari dan diketemukan, bukannya tidak ada, kemudian lalu diciptakan.Scholten mengatakan bahwa didalam perilaku manusia itu sendirilah terdapathukumnya. Sedangkan setiap saat manusia dalam masyarakat berperilaku, berbuatatau berkarya, oleh karena itu hukumnya sudah ada, tinggal menggali, mencari ataumenemukannya.17Tersirat secara yuridis maupun filosofis, bahwa hakim mempunyaikewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum dan penciptaan hukum, agarputusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.Ketentuan ini berlaku bagi semua Hakim dalam semua lingkungan peradilan dandalam semua tingkatan. Montesquieu menyatakan, ada tiga bentuk negara dan pada setiap negaraterdapat penemuan hukum yang cocok untuk masing-masing bentuk negaranya.17 Mertokusumo Sudikno., Penemuan Hukum;.., Op.cit. hal.61
  • 16. 15Dalam ètat despotique yang tidak ada undang-undang. Disini hakim dalammengadili setiap peristiwa individual didasarkan atas apresiasi pribadinya secaraarbitrer sehingga terjadi penemuan hukum secara “otonom mutlak”. Sedangkan didalam negara ètat republicain, terdapat penemuan hukum yang heteronom: di manahakim menerapkan undang-undang menurut bunyinya. Sedangkan dalam ètatmonarchique, meskipun hakim berperan sebagai corong undang-undang, tetapi dapatmenafsirkan dengan mencari jiwanya. Di sini terdapat sistem penemuan hukum yangbersifat heteronom dan otonom. Di Indonesia mengenal penemuan hukumheteronom dan otonom18 sehingga karenanya apabila dihadapkan suatu kasus sesulitapapun hakim wajib menemukan hukumnya, baik melalui terobosan hukum (contralegem), atau melalui konstruksi hukum (rechts construksi), baik dengan caramenafsirkan hukum yang sudah ada maupun dengan cara menggali nilai-nilai yanghidup dalam masyarakat. Peranan hakim disini lebih bersifat otonom. Agar putusanyang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis maupun secaramoral, maka dalam menghadapi fakta konkrit, hakim harus mampu menemukanhukumnya melalui interpretasi. Selanjutnya, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 TentangKekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Ketentuan Pasal tersebut diatas mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabilaterjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya,maka hakim harus bertindak atas inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara18 Ibid. hal.56-59
  • 17. 16tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yangmerupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak daptmembantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum.Selanjutnya, ketentuan Pasal tersebut memberikan makna kepada hakim sebagaiorgan utama dalam suatu penagdilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakimanyang dianggap memahami hukum, untuk menerima, memeriksa, mengadili suatuperkara, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukanhukumnya dengan menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan suatuperkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab. Menurut Bagir Manan, ada beberapa asas yang dapat diambil dari ketentuanPasal 16 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 (sekarang Pasal 10 Undang-Undang No.48 Tahun 2009), yaitu : 1. Untuk menjamin kepastian hukum bahwa setiap perkara yang akan diajukan ke pengadilan akan diputus. 2. Untuk mendorong hakim melakukan penemuan hukum. 3. Sebagai perlambang kebebasan hakim dalam memutus perkara. 4. Sebagai perlambang hakim tidak selalu harus terikat secara harafiah pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hakim dapat mempergunakan berbagai cara untuk mewujudkan peradilan yang benar dan adil.19 Menurut Roscoe Pound, ada beberapa langkah yang biasa dilakukan olehseorang hakim pada saat mengadili suatu perkara di pengadilan, yaitu menemukanhukum, menafsirkan hukum, dan menerapkan hukum.2019 Rifai Achmad., Penemuan Hukum Oleh Hakim;.., Op.cit. hal.26-2720 Ibid, hal.8
  • 18. 17 Dalam hal peraturannya tidak ada atau tidak lengkap maka tersedialahmetode argumentasi, sebagai berikut :21 a) Argumentum per analogiam Mengambil kesimpulan secara analogi terhadap Pasal, meskipun tidak memenuhi unsur-unsur pada Pasal tersebut. contohnya : Pasal 1756 BW mengatur tentang mata uang. Apakah uang kertas termasuk di dalamnya? dengan jalan analogi maka “mata uang” menurut Pasal 1756 BW ayat 2 ditafsirkan termasuk uang kertas. b) Argumentum ά contrario Apabila suatu peristiwa tertentu diatur, tetapi peristiwa lainnya yang mirip tidak, maka untuk yang terakhir ini berlaku yang sebaliknya. contoh : jika seorang janda harus menunggu masa iddah untuk menikah lagi, meskipun terhadap duda tidak aturannya seperti itu, maka bisa digunakan untuk ditafsirkan sama. Untuk itu, dalam rangka menjadikan keadilan subtantif sebagai intipengadilan yang dijalankan di Indonesia, Mahkamah Agung memegang perananyang sangat penting. Sebagai puncak dari badan pengadilan, ia memiliki kekuasaanuntuk mendorong (encourage) pengadilan dan hakim dinegeri ini untukmewujudkan keadilan yang progresif tersebut. Hakim menjadi faktor penting dalammenentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan (game)untuk mencari menang, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Keadilanprogresif semakin jauh dari cita-cita “pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya21 Catatan Materi Perkuliahan Magister Hukum Kenegaraan, Teori Hukum, Universitas Gadjah Mada,2011., lihat: Mertokusumo Sudikno., Penemuan Hukum;.., Op.cit. hal. 84-90
  • 19. 18ringan” apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur.Proses pengadilan yang disebut fair trial dinegeri ini hendaknya berani ditafsirkansebagai pengadilan dimana hakim memegang kendali aktif untuk mencarikebenaran. 22 Adanya, terjadi suatu kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilanmelalui hukum modern yang disebabkan oleh permainan prosedur itu, sehinggamenimbulkan pertanyaan “apakah pengadilan itu mencari keadilan ataukemenangan?”. Proses pengadilan dinegara yang sangat sarat dengan prosedur(heavly proceduralizied) menjalankan prosedur dengan baik ditempatkan diatassegala-galanya, bahkan diatas penanganan substansi (accuracy of substance). Sistemseperti itu memancing sindiran terjadinya trials without truth.23 Salah satu penyebabkemandegan yang terjadi didalam dunia hukum adalah karena masih terjerembabkepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagaianalisis dan kontrol yang bersejalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yangsenyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupunpada peristiwa hukumnya. 24 Sehingga, hukum hanya dipahami dalam artian yangsangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, sedangkan nilai-nilaidiluar undang-undang tidak dimaknai sebagai sebuah hukum. Mengenai kekakuan prosedural legalistik hukum positif, Lawrence M.Friedman menyatakan hukum bukanlah satu-satunya yang bisa memberikanhukuman atau imbalan, masih ada keluarga, teman-teman, rekan kerja dan seluruh22 Rahardjo Satjipto., Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hal.27623 Ibid, hal.27224 Usman Sabian., Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hal.219
  • 20. 19subjek hidup masyarakat.25 Salah penilaian jika menganggap hukum adalah segala-galanya, manusia yang menjadi subjek hukum bukanlah mesin, tapi makhluk sosialyang memiliki ide dan nilai sendiri. Di samping itu, manusia bukanlah sesuatu yangstatis, tapi makhluk yang dinamis, bisa saja sanksi yang aka dijatuhkan oleh hukumdiarahkan pada hal tertentu.26 Hukum formal legalis yang prosedural biasanyamendengungkan slogan persamaan hukum, namun pada prakteknya hukum formalsulit memberikan keadilan bagi masyarakat yang lemah, sebab kelas yang lebih kayaakan lebih diperhatikan.27 Pemberlakuan hukum dengan karakter informal yang lebihluas, dengan mengedepankan pemenuhan fungsi hukum sebagai sumber keadilan,maka hukum akan berfungsi sebagaimana mestinya. Terhadap hal tersebut,penegakan hukum secara formal dan rasional belum tentu akan mendatangkankebahagiaan bagi masyarakat, karena pelaksanaan hukum secara formal akanmenimbulkan anggapan dari para penegak hukum bahwa jika hukum telahditegakkan sesuai undang-undang maka keadilan telah dilaksanakan. Lebih jauh lagikeadilan yang diinginkan oleh seseorang sebenarnya adalah keadilan yang substantif,bukan keadilan prosedural seperti yang tertera di dalam undang-undang saja. Hukumbukanlah persoalan rasional atau formal, tapi lebih jauh ingin menegakkan keadilandemi kebahagiaan manusia. 28 Keadilan prosedural ini berawal dari tawar-menawar antara hukum danprosedur, sering disebut sebagai historic bargain of automous law atau tawarmenawar hukum otonom. Pengadilan setuju menyerahkan kebijakan keadilan25 Friedman Lawrence M.., Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial, terj. M. Khozim,, Cet. III, NusaMedia Bandung, 2009, hal.13926 Ibid.hal.14027 Lihat : Weber Max., Sosiologi, terj.Noorkholis, Cet.II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal.264-26528 Rahardjo Satjipto., Membedah Hukum.., Op.cit.hal.10
  • 21. 20substantif kepada pihak lain, sebagai gantinya pengadilan diberi kekuasaan untukmenentukan prosedurnya sendiri, yaitu syarat-syarat untk mendapatkan akses ke dancara berpartisipasi dalam proses hukum.29 Dengan kekuasaan ini, pengadilan dapatmengajukan tuntutan bahwa siapapun yang menggugat otoritas hukum harusmelakukannya dengan cara yang taat asas dengan keteraturan hukum. Pemahamantentang hukum yang melaksanakan keadilan hukum secara prosedural ini banyakmendapatkan kritik, kritik bermula karena anggapan bahwa hukum untuk manusia.Hukum pada dasarnya bertujuan untuk kedamaian dan tertib manusia, hukum formilhanyalah cara atau metode, substansinya hukum tetaplah demi kebahagiaan manusia.Hukum tidak saja diartikan proses peradilan semata, tapi lebih ditekankan padakeberhasilan untuk mencapai tujuan hukum, atau dengan kata lain menekankan padaefisiensi.30B. PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP NILAI - NILAI BUDAYA MASYARAKAT Norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat merupakan cerminkehendak bersama para anggotanya yang menjadi ukuran baik dan buruk suatuperbuatan hukum serta cermin dari rasa keadilan mereka. Sebuah fakta yang tidakterbantahkan menyebutkan bahwa, sebagian besar masyarakat pencari keadilanmelalui lembaga peradilan di negeri ini merasa kecewa, karena seringnya keadilandan kebenaran itu berpihak kepada penguasa dan masyarakat yang mempunyai strata29 Nonet Philipe dan Selznick Philip., Hukum Responsif, terj. Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung2008, hal.7430 Rahardjo Satjipto., Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Cet. II, Kompas Media Nusantara,Jakarta, 2006, hal.194
  • 22. 21sosial yang tinggi, dan akhirnya keadilan dan kebenaran itu menjadi sebuahfatamorgana bagi masyarakat pencari keadilan. Masyarakat sudah bosan dan lelahmenyaksikan paradoks-paradoks yang terjadi dalam kehidupan hukum di negeri ini.Sudah banyak isu-isu miring yang dialamatkan kepada aparat penegak hukum, baikitu polisi, jaksa, hakim maupun pengacara/advokat, lembaga legislatif (DPR), danlembaga eksekutif (pemerintah). Sudah banyak tuduhan-tuduhan yang telahdisuarakan oleh berbagai elemen masyarakat, tentang banyaknya para koruptorpenjarah uang rakyat milyaran dan bahkan triliyunan rupiah dibebaskan olehpengadilan. Bahkan masyarakat awampun dapat menyaksikan bahwa orang miskinakan sangat kesulitan mencari keadilan diruang pengadilan, sedangkan orang berduitakan begitu mudah mendapatkan keadilan. Hal ini dikarenakan penegakan hukumbaik dari substantif maupun proseduralnya bermuara dengan kepastian hukum dansebagai hasil perebutan kekuasaan belaka.31 Menurut Satjipto Rahardjo, dalam nada yang mungkin agak ekstrim dapatdikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalammelaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harusdijalankan itu dibuat. Misalnya, badan legislatif membuat peraturan yang sulitdilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu sebetulnya badan tersebut telahmenjadi arsitek bagi kegagalan para penegak hukum dalam menerapkan peraturantersebut. Hal ini, misalnya dapat terjadi karena peraturan tersebut memerintahkandilakukannya sesuatu yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi. Akibatnya,tentu saja peraturan tersebut gagal dijalankan oleh penegak hukum. Dapat jugaterjadi bahwa pembuat undang-undang mengeluarkan peraturan yang meewajibkan31 Unger Roberto M., Teori Hukum Kritis Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern, Cet.IV, NusaMedia, Bandung, 2010, hal.106
  • 23. 22rakyat untuk melakukan sesuatu, misalnya untuk menanam jenis tanaman tertentu.Perintah peraturan tersebut kemudian ternyata mendapatkan perlawanan dari rakyat.Berhadapan dengan situasi tersebut, apa yang akan dilakukan oleh penegak hukumtergantung dari tanggapan yang diberikan terhadap tantangan pada waktu itu.Penegak hukum dapat tetap bertekad untuk menjalankan keinginan serta perintahyang terkandung dalam peraturan. Bertindak demikian berarti penegak hukum harusmenggunakan kekuatan untuk memaksa. Sebaliknya, dapat pula terjadi, penegakhukum menyerah pada perlawanan rakyat, yang berarti penegak hukummengendorkan penerapan dari peraturan tersebut.32 Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo menyebutkan, sesungguhnya lembagaperadilan adalah tempat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum agar tidakberkembang menjadi konflik yang membahayakan keamanan dan ketertibanmasyarakat. Namun, fungsi itu hanya akan efektif apabila pengadilan memiliki 4(empat) prasyarat :33 1) Kepercayaan (masyarakat) bahwa di tempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti mereka kehendaki; 2) Kepercayaan (masyarakat) bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya; 3) Bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia; 4) Bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum.32 Rahardjo Satjipto., Penegakan Hukum.., Op.cit. hal.2533 Rahardjo Satjipto., Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1986, hal.107
  • 24. 23 Untuk itu, dalam hal penegakan hukum ini tentu tidak terlepas dari sistemperadilannya dan sorotan utama terhadap kinerja Peradilan yang dapat dirincisebagai berikut : 1. Hukum hanya dapat dinikmati oleh golongan yang mampu; 2. Mencari keadilan adalah upaya yang mahal; 3. Aparat penegak hukum (dalam hal ini pejabat peradilan tidak senantiasa bersih); 4. Kualitas profesi di bidang hukum yang kurang memadai; 5. Ada beberapa putusan hakim yang tidak selalu konsisten. 34 Selanjutnya, hakim disini kita lihat sebagai bagian atau kelanjutan daripikiran-pikiran dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh sebab itudidalam menjalankan peranannya itu merupakan : 1. Pengemban nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat; 2. Hasil pembinaan masyarakat (sosialisasi); dan 3. Sasaran lingkungan pada waktu itu.35 Sosialisasi hakim para disini terutama dikaitkan dengan pendidikan yangdiperolehnya untuk mencapai keahlian sebagai sarjana hukum. Pendidikan sebagaisuatu unsur dalam proses sosialisasi seorang hakim akan menentukan kerangkaberpikir dan mengambil keputusan. Konsep-konsep tentang hukum, asas-asas dalamhukum, metode berpikir dan sebagainya merupakan kekayaan yang tersimpandidalam diri seorang hakim dan merupakan kerangka berpikirnya sebagaimana34 Barimbing R.E.., Catur Wangsa Yang Bebas dari Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum,Penerbit Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001, hal.235 Ibid .hal.58
  • 25. 24disebutkan diatas.36 Untuk melengkapi perbedaan hukum dalam ungkapan formalnyadengan kenyataan yang dijalankan sehari-hari, sekedar dilihat dari sudutorganisasinya, disini akan di tambahkan pula pendapat Schuyt, yangmenghubungkan bekerjanya hukum melalui organ-organ pelaksananya, tetapi atasdasar yang lebih umum. Menurut Schuyt tujuan hukum yang kemudian harusdiwujudkan oleh organ-organ pelaksananya itu adalah sangat umum dan kabursifatnya. Ia menunjuk pada nilai-nilai : keadilan, keserasian (doelmatigheid) dankepastian hukum sebagai tujuan yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.37 Terkait dengan hal tersebut diatas maka idealnya suatu putusan hakim,menurut Radbruch (Radbruch, 1946:30) ialah mengandung 3 (tiga) unsur “Idee desRechts”: 1) Keadilan (gerechtigkeid) 2) Kemanfaatan (zweckmassigkeit); dan 3) Kepastian hukum (rechtssicherheit) secara prorposional. Jadi, suatu putusan hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yangbersangkutan maupun bagi masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya. Namun,pada praktiknya, dapat dikatakan tidak mungkin menghadirkan ketiga unsur Idee desRechts itu secara proporsional dalam suatu putusan. Sering terjadi ketegangan ataukonflik antara ketiga unsur itu. Bagaimana cara seorang hakim dapat mengatasi“konflik” atau “tarik-menarik” antara gerechtigkeid, zweckmassigkeit, danrechtssicherheit dalam mengadili sebuah perkara merupakan sebuah seni atau kiat36 Ibid. hal.5937 Ibid, hal.75
  • 26. 25sendiri. Bagaimanakah menjatuhkan putusan yang adil, tetapi tidak menyimpang dariperaturan hukum, atau bagaimanakah menjatuhkan putusan dengan mentaatiperaturan hukum, tetapi tidak mengorbankan keadilan? Hakim harus mengusahakanadanya keseimbangan antara tiga (3) unsur Idee des Rechts secara proposional dalamsuatu putusan.38 Terhadap praktiknya ketidakmungkinan menghadirkan ketiga unsur Idee desRechts itu secara proporsional dalam suatu putusan tersebut diatas, hakim dalammemutuskan suatu perkara cenderung lebih menekankan pada kepastian hukum saja,dimana hakim lebih memilih mempertahankan norma-norma secara tertulis yang adadalam suatu undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku sebagai hukumpositif, dengan cara menggunakan pendekatan legalitas/yuridis normatif. Jika hal inidipertahankan maka hakim akan mengalami kebuntuan dalam berfikir, karena sulituntuk menemukan Pasal apa yang akan diterapkan (dikarenakan peraturan itu tidaklengkap atau tidak ada) terhadap perkara itu. Padahal, telah dengan jelas dan tegasdinyatakan dalam dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa: "Hakim dan hakim konstitusi wajibmenggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidupdalam masyarakat". Kenyataan yang ada, hakim “sulit” melaksanakan ketentuantersebut. Untuk itu, jika masyarakat diperhadapkan dengan persoalan hukum, sertadalam hal hakim melakukan pendekatan-pendekatan berupa metode penemuanhukum dalam menyelesaikan suatu perkara hukum, hakim juga seharusnya lebihmemperhatikan nilai-nilai yang masih diakui, dianut, dipercaya dan dijalankan dalamkehidupan masyarakat (sesuai juga dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-38 Mertokusumo Sudikno., Teori Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hal.23
  • 27. 26Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman), artinya penegakanhukum oleh hakim, tidak hanya sekedar penegakan hukum berdasarkan Pasal-Pasal/teks dalam undang-undang, karena hukum harus dapat dikembalikan pada akarmoralitasnya, akar kulturalnya dan akar religiusnya, dan dengan hati nurani, sebabhanya dengan cara itu, maka masyarakat akan merasakan hukum itu adil dan cocokdengan nilai-nilai intrinsik yang mereka anut, serta memberikan kemanfaatan darihukum yang diciptakan untuk manusia. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa danmemutuskan suatu perkara berada (bergerak) diantara 2 (dua) titik pembatas dalamgaris tersebut, yaitu apakah berdiri pada titik keadilan atau kepastian hukum,sedangkan titik kemanfaatan sendiri berada diantara keduanya. Pada saat hakimmenjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah kepada asas kepastian hukum,maka secara otomatis, hakim akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, kalauhaik menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan, maka secaraotomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian hukum. Disinilah letak batas-batas kebebasan hakim. Dimana hakim hanya dapat bergerak diantara 2 (dua) titikpembatas tersebut. Dengan suatu pertimbangan yang bernalar, seorang hakim akanmenentukan kapan dirinya berada di dekat titik kepastian hukum, dan kapan harusberada di dekat titik keadilan. Jadi, tidaklah benar sepenuhnya bahwa hakim dalammemeriksa dan menjatuhkan putusan suatu perkara bersifat bebas dan tanpa batas.Menurut konsep pertanggungjawaban dalam administrasi Negara, dimana dikatakanwalaupun administrasi Negara memiliki keleluasan dalam menentukan kebijakan-
  • 28. 27kebijakan, tetapi sikap tindaknya haruslah dapat dipertanggungjawabkan baik secaramoral maupun hukum.39 Dalam hal terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum40maka hakimberdasarkan Freies Ermessen-nya (kebebasannya) dapat memilih keadilan denganmengabaikan kepastian hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kepentinganumum atau Negara. Disini hakim harus lebih mengutamakan kepentingan pihak yangbersangkutan dari pada kepastian hukum tetapi tidak bertentangan dengankesusilaan, kepentingan umum atau Negara. Pemikiran ini dikenal sebagai problemoriented thinking. Hakim pada dasarnya tidak boleh melanggar undang-undang,tidak boleh melanggar sistem, harus berpikir system oriented. Berdasarkankebebasannya (freies ermessen) hakim harus berani memutuskan secara adil,walaupun itu bertentangan dengan kepastian hukum atau undang-undang. Ada suatuungkapan yang berbunyi : summum ius summum injuria, yang berarti : makinlengkap , rinci atau lengkap peraturan hukumnya maka keadilannya makin terdesakatau ditinggalkan, sehingga keadilan harus didahulukan dari kepastian hukum. Bunyiirah-irah atau titel eksekutarial setiap putusan pengadilan adalah “Demi Keadilanberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sebagai contoh kasus, penulis mengambilnya dari studi dominasi Negaradalam semua peyelesaian sengketa pidana dan konstruksi penyelesaian perkara carokberdasarkan nilai - nilai budaya masyarakat Madura, dimana ketidakmampuanhukum Negara untuk menyelesaikan perkara carok, tidak satupun yang memandangcarok sebagai perbuatan yang penuh dengan makna dan memiliki kaitan yang sangat39 Rifai Achmad., Penemuan Hukum Oleh Hakim;.., Op.cit. hal.132-13340 Mertokusumo Sudikno., Teori Hukum, Op.cit. hal.24
  • 29. 28erat dengan pembelaan terhadap kehormatan diri, keturunan dan agama orangMadura. Pengadilan Negara memandang carok sebagai persolan hitam putih yangsama dengan kejahatan - kejahatan lain. Hal ini terlihat dari perkara carok dimana hakim menjatuhkan pidana penjaraselama 4 bulan 15 hari kepada Juma’atun P. Anik karena telah membacok Saniwi P.Hasad dengan menggunakan celurit karena telah mengganggu atau berselingkuhdengan istrinya, Astutik. Dalam putusan ini, hakim sama sekali tidak membuktikanunsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Demikian juga denganperkara, dengan terdakwa Abd. Rofik yang membacok tubuh Suro karena diketahuiakan menggauli istrinya yang sedang tidur. Putusan hakim dalam perkara ini tidakdidasarkan pada terbuktinya unsur - unsur delik dalam rumusan Pasal yang didakwakan, tapi hanya berdasarkan keterangan saksi - saksi dan terdakwadipersidangan. Sedangkan unsur-unsur delik tidak disebutkan dan diuraikan satupersatu didalam putusan. 41 Terhadap perkara carok yang disebabkan oleh pelecehan eksistensi diridengan cara menantang carok, dalam putusan terdakwa Badri dan Atmoyo, wargaDesa Kadur, Pamekasan. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan: “Dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada dimana satu dengan lainnya saling berhubungan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari dakwaan subsidair, sehingga41 Ali Mahrus., Menggugat Dominasi Negara.., Op.cit. hal.76
  • 30. 29 Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut.” Sayangnya, hakim tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengapamenyetujui pendapat Penuntut Umum dalam tuntutannya. Dengan kata lain hakimmemindahkan argumen Penuntut Umum ke dalam pertimbangannya. 42 Dengan menjadikan Pasal yang didakwakan sebagai pedoman untukmemutus bersalah tidaknya pelaku, terjadinya reduksi cerita yang tidak sesuaidengan komponen Pasal tersebut tidak dielakkan. Reduksi inilah yang merupakanciri positivisme hukum. Hakim mereduksi makna carok dengan memandangnyasebagai pembunuhan pada umumnya. Hakim tidak melihat bahwa carok merupakanpembelaan harga diri masyarakat Madura dalam rangka membela kehormatan diri,keturunan dan agama mereka. Setiap pembunuhan dan penganiayaan yangmeyebabkan matinya orang, apapun bentuk dan motifnya, tetaplah pembunuhan.Pembunuhan yang disebabkan oleh balas dendam kematian anggota keluarga,isstrinya diganggu, dan pelecehan harga diri direduksi maknanya sebagaipembunuhan biasa. Oleh karenanya, Pasal 338, Pasal 340 dan Pasal 351 ayat (3)KUHP sangat layak dijadikan dasar untuk memidana pelaku. hakim akan membuangcerita yang tidak sesuai dengan Pasal yang didakwakan. Makna dan nilai-nilaibudaya Madura tentang pembelaan kehormatan diri, keturunan dan agama tidak akandijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim, karena hal itu jelas tidak cocok dengankomponen Pasal pembunuhan baik biasa maupun yang direncanakan.42 Ibid. hal.79
  • 31. 30 Pada akhirnya, peraturan-peraturan hukum yang merupakan tumpuankonsepsi hukum prosedural itu hanya akan menunjukkan bagan-bagan bagipenyelesaian sengketa-sengketa tersebut. Tetapi ia tidak menjawab bagaimana rakyatitu menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi diantara mereka; tentang jenis-jenis subyek yang dapat dipercaya untuk menangani penyelesaian itu serta macam-macam penyelesaian yang bagaimana saja yang dipakai disitu, seperti misalnyaapakah mediasi, kompromi atau lainnya lagi. semua yang disebut terakhir inibukannya hubungan-hubungan yang dilafalkan didalam bagan-bagan tersebut,melainkan tingkah laku atau hubungan-hubungan yang nyata terjadi dan dibiasakandidalam masyarakat serta didukung oleh nilai-nilai yang dihayati oleh anggotamasyarakat.43 Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa setiap perumusan adalah penegasanatau pencitraan tentang suatu hal (to define, definition). pencitraan adalah pembuatankonsep. Dalam pembuatan konsep tersebut selalu dimulai dengan pembatasan ataupembedaan antara yang dirumuskan dan yang tidak atau yang berada diluarnya.Dengan adanya perumusan tertulis oleh hukum tentang pembunuhan, maka orangmenjadi tahu perbuatan mana yang bukan pembunuhan. oleh karena perumusan itubekerja dengan cara membatasi seperti itu, maka timbul resiko besar akanketidaktepatan perumusan. Tidak salah kiranya jika dikatakan bahwa perumusansuatu teks hukum merupakan wilayah kebahasaan, dan demikian telah memasukisuatu permainan bahasa (language game). Permainan bahasa ini akhirnyamenimbulkan reduksionis dan sakralitas teks. Hakim kemudian menjadikan tekssebagai suatu yang otonom, dalam arti semua keterangan saksi-saksi dan terdakwa43 Satjipto Rahardjo., Hukum Dan.., Op.cit.hal.82
  • 32. 31harus disesuaikan dengan Pasal yang dijadikan pedoman hakim. Disini keberadaannilai-nilai budaya tidak diperhitungkan dan tidak berpengaruh terhadap putusan yangdijatuhhkan oleh hakim. Eksistensi hakim, para saksi, dan terdakwa tidak bolehmemberikan pengaruh terhadap makna yang terkandung dalam Pasal tersebut. Sebabteks (hukum) independen sifatnya, sehingga eksistensinya objektif dari sejumlahkritik dan kerangka kerja hermeneutis pembaca. Oleh karena itu, interpretasi yangbenar adalah yang sesuai dengan kenyataan otonomi teks.44C. PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF YANG BERKEADILAN Kemunculan hukum yang progresif, tidak dapat pula dipisahkan darimunculnya aliran Critical Legal Study (CLS) di Amerika Serikat pada tahun 1977,dimana jika diteliti lebih dekat, mengandung substansi kritik atas kemapanan akanaliran dalam hukum liberal yang bersifat formalistik dan prosedural, serta juga rasaketidakpuasan terhadap penyelenggaraan hukum yang berlaku di Amerika Serikat.CLS langsung menutup jantung pikiran hukum Amerika yang dominan, yaitu suatusistem hukum liberal yang didasarkan pada pikiran politik liberal. CLS lahir daribentuk pembangkangan terhadap realitas sosial tentang ketidakadilan yang memangmerisaukan para ahli hukum saat ini. Hukum positif telah memperlihatkan dirinyatidak berdaya dan telah digunakan hanya sekedar sebagai suatu alat penindas ataupemanis belaka. Oleh karena itu, para penganut CLS berusaha keluar dari doktrin-doktrin yang sudah usang untuk segera masuk kedalam suatu tatanan hukum yanglebih baik sesuai dengan perkembangan masyarakat yang damai, tidak rasialis, tidak44 Ali Mahrus., Menggugat Dominasi Negara.., Op.cit. hal.80-82
  • 33. 32genderis, dan tidak korup. Pemikiran CLS tersebut, setidaknya telah mengilhamibeberapa ahli hukum di Indonesia, sehingga sedikit banyak pemikirannyadipengaruhi oleh gerakan ini. Sebut saja, Prof. Satjipto Rahardjo yang menggagasbentuk pemikiran yang dinamakannya hukum progresif dengan dilatarbelakangi olehkeprihatinan akan lemahnya law enforcement di Indonesia dewasa ini, yangselanjutnya pemikiran tersebut berkembang dan mengilhami banyak kalanganhukum lainnya di negeri ini.45 Kata progresif itu sendiri berasal dari progress yang berarti adalah kemajuan.Jadi, disini diharapkan hukum itu hendaknya mampu mengikuti perkembanganzaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, seratamampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas darisumber daya penegak hukum itu sendiri. 46Dasar filosofi dari hukum progresif adalahsuatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil,sejahtera dan membuat manusia bahagia.47 Selain itu juga, hukum progresif menolaksegala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak,sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalamproses untuk terus menjadi (law as a process, law in the making). Anggapan inidijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut: “Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-45 Rifai Achmad., Penemuan Hukum Oleh Hakim;..,Op.cit. hal.4346 Ibid. hal.4447 Kusuma Mahmud., Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas LemahnyaPenegakan Hukum Indonesia, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, 2009, hal.31
  • 34. 33 faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain- lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (law as a process, law in the making).”48 Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak,berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akanmempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalamritme “kepastian hukum”, status quo dan hukum sebagai skema yang final,melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itumelalui perubahan-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerimahukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagaisolusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untukmemenuhi kepentingan kepastian hukum. Selanjutnya, Satjipto Rahardjo mengatakan: “…., baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.”49 Dalam sistem hukum dimanapun didunia, keadilan selalu menjadi objekperburuan, khususnya melalui lembaga pengadilannya. Keadilan adalah hal yangmendasar bagi bekerjanya suatu sistem hukum. Sistem hukum tersebutsesungguhnya merupakan suatu struktur atau kelengkapan untuk mencapai konsepkeadilan yang telah disepakati bersama.50 Merumuskan konsep keadilan progresifialah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang subtantif dan bukan keadilan48 Faisal., Menerobos Positivisme Hukum, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, hal.7249 Rahardjo Satjipto.,Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia danHukum), Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. ix50 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum..,Op.cit. hal. 270
  • 35. 34prosedur. Akibat dari hukum modern yang memberikan perhatian besar terhadapaspek prosedur, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antarapengadilan yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Keadilan progresifbukanlah keadilan yang menekan pada prosedur melainkan keadilan substantif.Kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum moderndisebabkan permainan prosedur yang menyebabkan timbulnya pertanyaan “apakahpengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan?.” Proses pengadilan dinegarayang sangat sarat dengan prosedur (heavly proceduralizied) menjalankan prosedurdengan baik ditempatkan diatas segala-galanya, bahkan diatas penanganan substansi(accuracy of substance). Sistem seperti itu memancing sindiran terjadinya trialswithout truth.51 Habermas mengemukakan bahwa satu aturan tentang nilai-nilaihidup tidak mungkin dapat ditetapkan pada suatu masyarakat yang plural tanpasuatu konsensus. Pandangan deontologist ini menempatkan keadilan sebagai nilaiutama yang tertinggi yang disebut the primacy of justice. Maka hukum progresifdalam pengembaraannya mencari keadilan substansial tidak hanya mendasarkan diripada satu tatanan nilai tertentu, tetapi pada suatu komunikasi dan transformasi darisemua aspek nilai yang plural dan bersifat holistis. 52 Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankanhukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to theletter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to very meaning) dariundang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual,melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yangdilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap51 Ibid, hal. 27252 Kaum Tjip-ian., Evolusi Pemikiran Hukum Baru .., Op.cit.hal.103
  • 36. 35penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain dari pada yangbiasa dilakukan.53 Oleh karena itu, hukum progresif tercermin dalam apa yangmenjadi karekteristiknya, yaitu pertama, bahwa “hukum untuk manusia”, kedua,bahwa “hukum menolak untuk mempertahankan status quo”, dan yang terakhir“hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusiadalam berhukum”.54 Keadilan adalah inti atau hakikat hukum. Keadilan tidak hanyadapat dirumuskan secara matematis bahwa yang dinamakan adil bila seseorangmendapatkan bagian yang sama dengan orang lain. Demikian pula, keadilan tidakcukup dimaknai dengan simbol angka sebagaimana tertulis dalam sanksi-sanksiKUHP, misalnya angka 15 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Karena keadilansesungguhnya terdapat dibalik sesuatu yang tampak dalam angka tersebut(metafisis), terumus secara filosofis oleh petugas hukum/hakim.55 Berdasarkan karakteristik hukum progresif tersebut diatas, maka menurutpendapat Achmad Rifai,56 bahwa karakteristik penemuan hukum progresif adalah : 1) Penemuan hukum yang didasarkan atas apresiasi hakim sendiri dengan dibimbing oleh pandangan atau pemikirannya secara mandiri, dengan berpijak pada pandangan bahwa hukum itu ada untuk mengabdi kepada manusia; 2) Penemuan hukum yang bersandarkan pada nilai-nilai hukum, kebenaran dan keadilan, serta juga etika dan moralitas;53 Rahardjo Satjipto., Penegakan Hukum.., Op.cit. hal.xiii54 Kaum Tjip-ian., Evolusi Pemikiran Hukum Baru;.., Op.cit.hal.14355 Saleh Andi Ayyub, Tamasya Perenungan Hukum dalam “Law in Book and Law in Action” MenujuPenemuan Hukum (Rechtsvinding), Yarsif Watampone, Jakarta, 2006, hlm.7056 Rifai Achmad., Penemuan Hukum Oleh Hakim;..,Op.cit. hal.48
  • 37. 36 3) Penemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat, atau melakukan rekayasa dalam suatu masyarakat yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi serta keadaan masyarakat. Selanjutnya, dengan mendasarkan pada karakteristik penemuan hukumprogresif diatas, maka Achmad Rifai57 berpendapat bahwa metode penemuan hukumyang sesuai adalah sebagai berikut : 1) Metode hukum yang bersifat visioner, dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang kedepan dengan melihat case by case. 2) Metode hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan (rule breaking) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum dan kebenaran, dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya. 3) Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan dapat juga membawa bangsa dan Negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti saat ini. Oleh karena itu, hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwapengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan (game) untuk mencari menang,melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan progrsif semakin jauh daricita-cita “pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan” apabila membiarkan57 Ibid. hal.93
  • 38. 37pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur. Proses pengadilan yang disebutfair trial di negeri ini hendaknya berani ditafsirkan sebagai pengadilan dimanahakim memegang kendali aktif untuk mencari kebenaran. 58 Oleh karena itu, denganmenempatkan aspek perilaku berada diatas aspek peraturan, dengan demikian faktormanusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur greget seperti compassion(perasaan baru), empathy, sincerety (ketulusan), edication, commitment (tanggungjawab), dare (keberanian) dan determination (kebulatan tekad). SebagaimanaSatjipto rahardjo mengutip ucapan Taverne, “Berikan pada saya jaksa dan hakimyang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusanyang baik”. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kitauntuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan. 59 Mengutamakanfaktor perilaku (manusia) dan kemanusiaan diatas faktor peraturan, berartimelakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari arah legalistik-positivistikke arah kemanusiaan secara utuh (holistik), yaitu manusia sebagai pribadi (individu)dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyaitanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilankepada siapapun. Berdasarkan hal tersebut, menurut Achmad Rifai60 putusan hakim yangsesuai dengan metode penemuan hukum yang progresif adalah : 1) Putusan hakim tidak hanya semata-mata bersifat legalistik, yakni hanya sekedar menjadi corong undang-undang (la bouche de la loi) meskipun memang seharusnya hakim selalu harus legalistik karena putusannya tetap pada peraturan perundang-udangan yang berlaku;58 Rahardjo Satjipto., Membedah Hukum..,Op.cit. hal. 27659 Kusuma Mahmud., Menyelami Semangat Hukum Progresif;.., Op.cit.hal.7460 Rifai Achmad., Penemuan Hukum Oleh Hakim;,Op.cit. hal.137-138
  • 39. 38 2) Putusan hakim tidak hanya sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar hanya memelihara ketertiban saja, tetapi putusan hakim harus befungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan; 3) Putusan hakim yang mempunyai visi pemikiran kedepan (visioner), yang mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum (rule breaking), dimana dalam hal suatu ketentuan undang- undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hakim bebas dan bebas melakukan tindakan contra legem, yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan, dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan; 4) Putusan hakim yang memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya, yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan untuk kemakmuran masyarakat serta membawa bangsa dan Negara keluar dari keterpurukan dalam segala bidang kehidupan. Dapat dikatakan bahwa hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan“pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukumyang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebihmengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukanpenegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlumelakukan “mobilisasi hukum” maupun “rule breaking”. Satjipto Rahardjomemberikan contoh penegak hukum progresif sebagai berikut. Tindakan HakimAgung Adi Andojo Soetjipto dengan inisiatif sendiri mencoba membongkar atmosfirkorupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Kemudian dengan berani hakim AgungAdi Andojo Sutjipto membuat putusan dengan memutus bahwa Mochtar Pakpahantidak melakukan perbuatan makar pada rezim Soeharto yang sangat otoriter.Selanjutnya, adalah putusan pengadilan tinggi yang dilakukan oleh BenyaminMangkudilaga dalam kasus Tempo, ia melawan Menteri Penerangan yang berpihakpada Tempo.6161 Ibid, hal.75
  • 40. 39 Paradigma “pembebasan” yang dimaksud diatas bukan berarti menjuruskepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada“logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan“logika peraturan” saja. Di sinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas.Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali“paradigma pembebasan” itu. Dengan begitu, paradigma hukum progresif bahwa“hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat hukum progresifmerasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yangtepat untuk mewujudkannya.
  • 41. BAB III PENUTUPA. KESIMPULAN Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat diambil beberapakesimpulan antara lain : Bahwa penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyerasikan hubungannilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagairangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara danmempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh sebab itu, hakim sebagaipenegak hukum senantiasa harus memperhatikan dan mengikuti dinamikamasyarakat, sebab dalam kenyataannya hukum yang tertuang dalam peraturanperundang-undangan sering tidak mampu menjangkau kebutuhan yang ada. Bahwa nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat mewujud dalam bentukhukum, yaitu hukum yang dinamis dan multi dimensi yang bisa menjawab semuapermasalahan yang ada ditengah masyarakat oleh karena itu aliran sosiologisberpendapat bahwa hukum adalah hasil interaksi masyarakat. Untuk itu hukumharus mencerminkan tentang nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum oleh hakim tidak sama dengan penegakan undang-undang,yang hanya sekedar sebagai corong undang-undang. Keberanian hakim untukmelakukan terobosan hukum baru (rule breaking), ialah dengan menempatkan nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat sebagai kekuatan “pembebasan” yang dapatmemberi jalan keluar terhadap kebuntuan dari pendekatan legalitas formal. Oleh 40
  • 42. 41karena itu, filosofi hukum progresif adalah hukum untuk manusia, dan bukansebaliknya, dan juga hukum itu bukan hanya bangunan peraturan belaka, melainkanjuga bangunan ide, kultur, dan cita-cita, serta dengan tujuan mencapai kesejahteraandan membahagiakan Manusia.B. SARAN Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran yangdapat penulis rekomendasikan sebagai berikut : Bahwa dalam hal peran hakim dalam penegakan hukum, maka hukum harusdapat dikembalikan pada akar moralitasnya, akar kulturalnya dan akar relijiusnya,sebab hanya dengan cara itu, masyarakat akan merasakan hukum itu cocok dengannilai-nilai intrinsik yang mereka anut. Sepanjang aturan hukum tidak sesuai dengannilai-nilai intrinsik warga masyarakat, maka ketaatan hukum yang muncul hanyalahsekedar ketaatan yang bersifat compliance (taat hanya karena takut sanksi), danbukan ketaatan yang bersifat internalization (taat karena benar-benar menganggapaturan hukum itu cocok dengan intrinsik yang dianutnya. Bahwa penegakan hukum oleh hakim sedapat mungkin menghadirkan ketigaunsur Idee des Rechts, yang tidak sekedar memutuskan suatu perkara cenderunglebih menekankan pada kepastian hukum, dengan mempertahankan norma-normasecara tertulis yang ada dalam suatu undang-undang atau peraturan hukum yangberlaku sebagai hukum positif. Jika hal ini dipertahankan maka hakim akanmengalami kebuntuan dalam berfikir, Oleh sebab itu putusan hakim harusdidasarkan kepada suatu keyakinan yang jernih berdasarkan suara hati nurani,
  • 43. 42dengan pertimbangan senantiasa harus memperhatikan aspek filosofis maupunsosiologis agar putusannya menyentuh rasa keadilan masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum, dalam hal memeriksa, mengadili suatuperkara, apabila mengalami kebuntuan berpikir secara positivistik, maka hakimharus berani mengadirkan hukum progresif yang menempatkan diri sebagai kekuatan“pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukumyang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebihmengutamakan “tujuan” dari pada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukanpenegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlumelakukan “mobilisasi hukum” maupun “rule breaking” dengan pertimbangankepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yanghidup dalam masyarakat.
  • 44. DAFTAR PUSTAKAA. Buku-Buku : Ali Mahrus., Menggugat Dominasi Negara : Penyelesaian Perkara Carok Berdasarkan Nilai - Nilai Budaya Masyarakat Madura, Cet.I, Rangkang-Indonesia, Yogyakarta, 2009 Barimbing R.E., Catur Wangsa Yang Bebas dari Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum, Penerbit Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001 Cahyadi Antonius dan Manullang E. Fernando M., Pengantar ke Filsafat Hukum, Cet.II, Kencana, Jakarta, 2008 Catatan Materi Perkuliahan Magister Hukum Kenegaraan., Teori Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2011 Faisal., Menerobos Positivisme Hukum, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010 Friedman Lawrence M., Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial, terj. M. Khozim,, Cet. III, Nusa Media Bandung, 2009 Kamil Ahmad., Pedoman perilaku Hakim dalam perspektif Filsafat Etika, Dalam Majalah Hukum, suara Uldilag No. 13., MARI, Jakarta, 2008 Kansil C.S.T., Pengantar ilmu hukum dan Tata hukum Indonesia, Cet.9, Balai Pustaka, Jakarta, 1993 Kaum Tjip-ian., Evolusi Pemikiran Hukum Baru; dari kera ke manusia, dari positivistik ke progresif, Cet.Pertama, Genta Press, Yogyakarta, 2009 43
  • 45. 44Kusumaatmaja Mochtar., Pendidik &Negarawan (Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, SH. LL.M., Editor Mieke Komar, Etty R. Agoes, Eddy Damian, Alumni, Bandung, 1999Kusuma Mahmud., Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, 2009Khaldun Ibnu., Muqaddimah, terj. Ahmadie Thoha., Cet.IV, Pustaka Firdaus, Jakarta 2003Manan Abdul, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Cet.III, Kencana, Jakarta, 2009Mertokusumo Sudikno., Penemuan Hukum; sebuah pengantar, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010Mertokusumo Sudikno., Teori Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2011Nonet Philipe dan Selznick Philip., Hukum Responsif, terj. Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung 2008Rahardjo Satjipto., Hukum Dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980______________., Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta. 1983______________., Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1986
  • 46. 45______________., Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006______________., Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Cet. II, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006______________., Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum), Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007______________., Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Cet.I, Genta Pubishing, Yogyakarta, 2009Rifai Achmad., Penemuan Hukum Oleh Hakim; dalam perspektif hukum progresif, Cet.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010Saleh Andi Ayyub, Tamasya Perenungan Hukum dalam “Law in Book and Law in Action” Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding), Yarsif Watampone, Jakarta, 2006Soekanto Soerjono., Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983Sunarso Siswantoro., Penegakan Hukum Dalam Kajian sosiologis, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004Tanya Bernard L., dkk., Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu, Cet. III, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010Unger Roberto M., Teori Hukum Kritis Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern, Cet.IV, Nusa Media, Bandung, 2010
  • 47. 46 Usman Sabian., Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009 Warassih Esmi., Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010 Weber Max., Sosiologi, terj.Noorkholis, Cet.II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009B. Undang-Undang : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

×