FUNGSI PENGAWASAN POLITIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM                            NASIONAL      ( Dibuat Untuk Memenuhi Tugas M...
BAB I                                  PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG      Manusia sebagai mahluk sosial hanya dapat mewujud...
Perundang-undangan, yang dalam Pasal 16 menggariskan bahwa, “Perencanaan penyusunanUndang-Undang dilakukan dalam Prolegnas...
BAB II                                         PEMBAHASANA. PENGERTIAN      Kata pengawasan menurut Henry Fayol sebagaiman...
1.   Pengujian oleh badan peradilan (judicial review);       2. Pengujian oleh badan yang sifatnya politik (political revi...
meminimalisir tindakan-tindakan yang bersifat menyimpang, oleh karena itu perlu adanyaperencanaan, pelaksanaan serta hasil...
Dasar Pertimbangan Penyusunan Prolegnas1. Landasan Filosofis     Pembentukan undang-undang yang terencana, sistematis, ter...
kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, kalangan pelaku usaha,lembaga yang bergerak dalam pemberda...
Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan              mengatur ba...
Tujuan Penyusunan Prolegnas                  1. Mewujudkan negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan      ...
semestinya hasil penyusunan Prolegnas yang dilakukan dilingkungan DPR-RI danPemerintah disinergikan dengan memperhatikan k...
e. Kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang diatur dengan RUU                   tersebut.7     Implementasi upaya...
undangan.8 Terhadap penyusunan RUU yang dilakukan pemrakarsa berdasarkan usulan RUUdalam Prolegnas, tidak diperlukan lagi ...
mengadakan sosialiasi kepada masyarakat (sebagai asas keterbukaan) untuk mendapatkanmasukan atas substansi RUU.           ...
terpadu dan sistematis. Secara operasional, Prolegda memuat daftar Rancangan PeraturanDaerah yang disusun berdasarkan meto...
1. Penyusunan peraturan perundang-undangan daerah belum diprogramkan sesuai              dengan kewenangan daerah, sehingg...
Kabupaten/Kota membatalkan Perda dan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tersebut.Ketiga, pengawasan represif, berupa pemba...
Kesalahan isi (misalnya bertentangan dengan UUD atau bertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi) da...
Untuk tingkat daerah pun demikian, tatkala terdapat Perda yang dibatalkan atau munculnyakondisi khusus yang memerlukan seg...
F. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI        Prolegnas merupakan kerja bersama antara DPR dengan Pemerintah, yang dikoordinasioleh...
instansi pembina daerah. Disharmoni peraturan perundang-undangan juga terjadi karenaegoisme sektoral kementerian/lembaga d...
BAB III                                        PENUTUPA. KESIMPULAN        Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapa...
Berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, Prolegda adalah instrumen perencanaanpembentukan Peraturan Daerah yang disusun...
ditindaklanjuti dengan serius. Sebagai pengemban fungsi law center, Departemen Hukum danHak Asasi Manusia diharapkan mampu...
DAFTAR PUSTAKAA. BUKU – BUKU :Atmosudirdjo Prayudi, Hukum Administrasi Negara, Cetakan kesepuluh, Ghalia Indonesia       J...
www.google.com; Program Legislasi Nasional Tahun 2010 – 2014                                                              ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fungsi pengawasan politik dalam pembentukan hukum nasional

6,662 views
6,577 views

Published on

0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,662
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fungsi pengawasan politik dalam pembentukan hukum nasional

  1. 1. FUNGSI PENGAWASAN POLITIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL ( Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Politik Hukum ) Oleh : FREINGKY A. NDAUMANU, S.H. NIM : 11/322217/PHK/06731PROGRAM PASCASARJARNA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA MAGISTER HUKUM 2011 1
  2. 2. BAB I PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG Manusia sebagai mahluk sosial hanya dapat mewujudkan kehidupannya dalamkebersamaan dengan orang lain dengan menjamin kehidupan bersama serta memberi tempatbagi orang per orang dan kelompok untuk mempertahankan diri dan memenuhi kebutuhanhidupnya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Untuk itu diperlukan hukum yangmengatur sehingga konflik kepentingan dapat dicegah, dan tidak menjadi konflik terbuka,yang semata – mata diselesaikan atas dasar kekuatan atau kelemahan pihak-pihak yangterlibat. Dengan tidak adanya lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang memuat arahuntuk mencapai tujuan bernegara yang ditentukan, maka politik hukum yang menyangkutrencana pembangunan materi hukum di Indonesia pada saat ini termuat di dalam programlegislasi nasional (Prolegnas), artinya kalau kita ingin mengetahui pemetaan atau potretrencana tentang hukum-hukum apa yang akan dibuat dalam periode tertentu sebagai politikhukum maka kita dapat melihatnya dari prolegnas tersebut. Prolegnas ini disusun oleh DPRbersama Pemerintah yang dalam penyusunannya dikordinasikan oleh DPR. Bahwa DPR yangmengkoordinasikan penyusunan prolegnas ini merupakan konsekuensi logis dari hasilamandemen pertama UUD 1945 yang menggeser penjuru atau titik berat pembentukanUndang-Undang dari pemeirntah ke DPR. Seperti diketahui bahwa Pasal 20 ayat (1) UUD1945 hasil amandemen pertama berbunyi, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaanmembentuk undang-undang”. Bahwa prolegnas merupakan wadah politik hukum (untuk jangka waktu tertentu) dapatdilihat dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 2
  3. 3. Perundang-undangan, yang dalam Pasal 16 menggariskan bahwa, “Perencanaan penyusunanUndang-Undang dilakukan dalam Prolegnas”. Sedangkan untuk setiap daerah, sesuai denganPasal 32 (Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam ProlegdaProvinsi) dan Pasal 39 (Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kotadilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota) UU No.12 Tahun 2011, digariskan juga untukmembuat program legislasi daerah (Prolegda) agar tercipta konsistensi antar berbagaiperaturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai ke daerah. Kemudian dari prolegnasinilah kita dapat melihat setiap jenis undang-undang yang akan dibuat untuk jangka waktutertentu sebagai politik hukum. Prolegnas merupakan potret politik hukum nasional yang memuat tentang rencanamateri dan sekaligus merupakan instrumen (mekanisme) pembuat hukum. Sebagai materihukum Prolegnas dapat dipandang sebagai potret rencana isi atau substansi hukum,sedangkan instrumen Prolegnas dapat dipandang sebagai pengawal/pengawas dalampembentukan hukum nasional.B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalahsebagai berikut : “Bagaimanakah Fungsi Pengawasan Politik Dalam Pembentukan HukumNaional ?” 3
  4. 4. BAB II PEMBAHASANA. PENGERTIAN Kata pengawasan menurut Henry Fayol sebagaimana dikutip Ni’matul Huda adalah“control consist in verifying whether everything occur in conformity with the plan adopted,the instruction issued and principles establish. It has objected to point out weaknesses anderrors in order to reactivity them and prevent recurrence. It operates everything, peopleaction” (Pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai denganrencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah digariskan. Ia bertujuan untukmenunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksuduntuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.1 Menurut Prayudi, pengawasanadalah proses kegiatan-kegiatan yang yang membandingkan apa yang dijalankan,dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, ataudiperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapatkecocokan atau ketidakcocokan, dan apakah sebab-sebabnya.2 Untuk menjaga agar kaidah-kaidah konsitusi yang termuat dalam Undang-UndangDasar dan peraturan perundang-undangan konstitusional lainnya tidak dilanggar ataudisimpangi (baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuktindakan-tindakan pemerintah lainnya), perlu ada badan serta tata cara mengawasinya. Dalamliteratur yang ada terdapat tiga kategori besar pengujian peraturan perundang-undangan (danperbuatan administrasi negara), yaitu:1 Huda Ni’matul, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, 2009, hal.1032 Atmosudirdjo Prayudi, Hukum Administrasi Negara, Cetakan kesepuluh, Ghalia Indonesia Jakarta, 1995,hal.84 4
  5. 5. 1. Pengujian oleh badan peradilan (judicial review); 2. Pengujian oleh badan yang sifatnya politik (political review); dan 3. Pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (administrative review).3 Adapun fungsi pengawasan secara umum dapat mempunyai dua fungsi, yaitu fungsiprefentif dan fungsi represif. Yang dimaksud dengan fungsi prefentif adalah pengawasanyang dilakukan sebalum ada kejadian dalam arti lain tindakan ini bisa disebut dengantindakan berjaga-jaga atau pencegahan. Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan represif,yaitu tindakan yang dilakukan setelah adanya kejadian, dalam kata lain tindakan ini dapatdiserbu dengan tindakan pemerintah sebagai wujud dari kedaulatan rakyat mempunyai tugasuntuk melaksanakan terhadap amanah yang telah embannya, namun bagaimanapun subjekpemerintah dalam hal ini aparatur pemerintah tidaklah mutlak untuk senantiasa melaksanakanfungsi-fungsi yang dimilikinya. Hal ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan yang dimilikioleh personal yang menjalankan. Oleh karena itu perlu adanya suatu lembaga yang dapatmengawasi segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah. lembaga yangmempunyai peran penuh (full power) didalam menjalankan pengawasan adalah DewanPerwakilan Rakyat (DPR). Hal ini tercantum dalam Pasal 20 A UUD 1945 yang berbunyi;“Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsipengawasan” dan dipertegas dengan Pasal 21 yang berbunyi: “Anggota Dewan PerwakilanRakyat berhak mengajukan rancangan undang-undang”. Dalam bunyi kedua Pasal tersebut,disebut secara ekplisit terutama Pasal 21, dengan demikian DPR mempunyai fungsipengawasan terhadap proses dari suatu rancangan perundang-undangan, sehingga3 Manan Bagir, Empat Tulisan Tentang Hukum, (Bandung: Program Pascasarjana BKU Hukum Ketatanegaraan,Universitas Padjajaran, 1995), hlm. 3 5
  6. 6. meminimalisir tindakan-tindakan yang bersifat menyimpang, oleh karena itu perlu adanyaperencanaan, pelaksanaan serta hasil dari suatu program pemerintah.B. TAHAP PERENCANAAN DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL Terkait dengan tahapan awal (tahap perencanaan) didalam pembuatan kebijakan Prof.Budi winarto4 merumuskan tiga tahapan, yaitu: Pertama, perumusan masalah (definingproblem). Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalahmasyarakat harus dikenali dan didefinisikan dengan baik pula. Kedua, agenda kebijakan,yaitu bagaimana masalah tersebut mendapatkan perhatian para pengambil kebijakan ditingkatpemerintah, dengan cara memenuhi persyaratan-persyaratannya. Ketiga, pemilihan alternatifkebijakan untuk memecahkan masalah. Biasanya dalam tahap ini para perumus suatukebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai actor yang terlibatdalam perumusan kebijakan. Keempat, tahap penetapan kebijakan, setelah melalui beberapatahapan-tahapan diatas maka yag terakhir dalam tingkatan ini adalah tahap penetapankebijakan tersebut, supaya memiliki kekuatan hukum. Penetapan kebijakan publik disinidapat berbentuk Undang-Undang, Yurisprudensi, Keputusan presiden, keputusan-keputusanmenteri dan lain sebagainya. Dalam proses perencanaan ini, lembaga pemerintah mempunyaiinstrumen dasar didalam merumuskan program-program yang akan dilakukannya baik yangberupa jangka pendek atau jangka panjang, yaitu melaluli Program Legislasi Nasional(Prolegnas), adapun yang berwenang untuk menentukan komposisi lembaga ini adalahpresiden bersama Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Ditingkat daerah dikenal denganProgram Legislasi Daerah (Prolegda).4 Winarto Budi, Kebijakan Publik Teori Dan Proses, Media Pressindo Edisi Revisi 2008, hal 120-123 6
  7. 7. Dasar Pertimbangan Penyusunan Prolegnas1. Landasan Filosofis Pembentukan undang-undang yang terencana, sistematis, terarah, terpadu danmenyeluruh melalui Prolegnas diharapkan dapat mengarahkan pembangunan hukum,mewujudkan konsistensi peraturan undang-undang, serta meniadakan pertentangan antaraundang-undang yang ada (vertikal maupun horizontal) yang bermuara pada terciptanyahukum yang dapat melindungi hak-hak warga negara dan dapat menjadi sarana untukmencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Proses pembentukan undang-undang memberikanarah dan pedoman bagi terwujudnya cita-cita kehidupan bangsa dalam kerangka NegaraKesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.2. Landasan Sosiologis Salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupanbermasyarakat dan bernegara. Sebagai perwujudan hukum, pembentukan undang-undangharus sesuai dengan nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sekalipunmemang tidak mungkin semua nilai yang ada di dalam masyarakat dimuat dalam suatuundang-undang. Adapun wujud dari penempatan rakyat sebagai subyek dalam legislasi adalah pelibatanmasyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Artinya pembentukan undang-undang harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan demokratis sehingga masyarakatdapat terlibat dalam lahirnya suatu undang-undang. Dalam rangka mendapatkan gambarankebutuhan hukum dalam masyarakat, perencanaan Prolegnas Tahun 2010 – 2014 memintamasukan dari berbagai kalangan masyarakat yang meliputi kalangan akademisi, organisasi 7
  8. 8. kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, kalangan pelaku usaha,lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan petani, nelayan, pekerja dan unsur masyarakatlainnya. Dengan disusunnya Prolegnas diharapkan dapat dihasilkan kebijakan yang sesuaidengan aspirasi masyarakat, mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasimanusia, serta mempunyai daya guna yang efektif dalam masyarakat.3. Landasan Yuridis Prolegnas sebagai instrumen perencanaan pembangunan hukum tidak terlepas dariupaya pengembangan dan pemantapan sistem hukum nasional. Prolegnas sebagai instrumenperencanaan pembentukan undang-undang semakin penting jika dikaitkan dengan fungsi dankedudukan DPR sebagai pembentuk undang-undang sebagaimana ditegaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi kita telah mengamanatkan perlunya penataan sistem hukum nasional yangdilakukan secara menyeluruh dan terpadu yang didasarkan pada cita-cita Proklamasi danamanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), yangmenyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum harusmenjunjung tinggi supremasi hukum, mengakui persamaan kedudukan di hadapan hukumdan menjadikan hukum sebagai landasan operasional dalam menjalankan sistempenyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya membangunsistem hukum nasional, tidak dapat dilepaskan dari kerangka fungsi legislasi yang telah diatursecara jelas dan tegas dalam konstitusi. Sesuai ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR merupakan pemegangkekuasaan pembentuk undang-undang. Hal ini merupakan perubahan mendasar, karenamenempatkan DPR sebagai pelaku sentral dalam pembentukan undang-undang. 8
  9. 9. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa ”Program legislasi nasional adalahinstrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secaraberencana, terpadu, dan sistematis”. Dengan demikian Program Legislasi Jangka Menengahdapat berarti instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusunsecara terencana, terpadu, dan sistematis selama 5 (lima) tahun. Pasal 5 Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undanganberdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputikejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis danmateri muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan,dan keterbukaan.5 Maksud Penyusunan Prolegnas, yaitu : 1. Memberikan landasan perencanaan dan arahan yang sistematis dan berkelanjutan terhadap pembangunan jangka menengah yang berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mewujudkan masyarakat adil makmur. 2. Mengintegrasikan pembangunan nasional di bidang hukum secara spesifik diarahkan pada pembenahan dan penguatan sistem hukum nasional yang didasarkan pada konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tuntutan reformasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Meningkatkan sinergi antarlembaga yang berwenang membentuk undang-undang di tingkat pusat.5 www.google.com; Program Legislasi Nasional Tahun 2010 – 2014, hal.5-7 9
  10. 10. Tujuan Penyusunan Prolegnas 1. Mewujudkan negara hukum yang adil dan demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional dengan membentuk undangundang yang aspiratif dan progresif, serta berasaskan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan demi terwujudnya kemandirian bangsa; 2. Mewujudkan supremasi hukum yang berlandaskan pada rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang demokratis; 3. Mewujudkan penyempurnaan substansi hukum yang tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang demokratis; dan 4. Mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu membawa perubahan menuju masyarakat demokratis dan berkeadilan, serta berorientasi pada pengaturan perlindungan hak – hak asasi manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan jender.6C. TAHAP PALAKSANAAN DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL Prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan, selain sebagian ditentukandalam UU No. 12 Tahun 2011, secara rinci juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional dan PeraturanPresiden Nomor 68 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, Ran-perpu, Ran-PP, dan Ran-Perpres. Dalam Perpres 61 ditentukan bahwa penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR-RIdikoordinasikan oleh Badan Legislasi sedangkan penyusunan Prolegnas dilingkunganPemerintah dikoordinasikan oleh Menteri (Menteri Hukum dan HAM). Dalam rangkapembentukan hukum tertulis yang sinkron antara kepentingan DPR dan pemerintah,6 Ibid. hal.4 10
  11. 11. semestinya hasil penyusunan Prolegnas yang dilakukan dilingkungan DPR-RI danPemerintah disinergikan dengan memperhatikan konsepsi RUU yang meliputi: 1. Latar belakang dan tujuan penyusunan; 2. Sasaran yang akan diwujudkan; 3. Pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan 4. Jangkauan dan arah pengaturan. Terkait dengan penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah, Menteri/KepalaBappenas meminta kepada menteri lain dan pimpinan LPND mengenai perencanaanpembentukan RUU di lingkungan instansinya masing-masing sesuai dengan lingkup bidangtugas dan tanggung jawabnya. Penyampaian perencanaan pembentukan RUU tersebut harusdisertai dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturanperundang-undangan lainnya. Dalam hal ini menteri lain atau pimpinan LPND perlumenyertakan naskah akademis, agar semua pihak dapat memahami urgensi pengusulanrencana pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Menteri Hukum dan HAMyang berwenang melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUUdengan penyusun perencanaan (pemrakarsa) bersama-sama dengan menteri lain danpimpinan LPND yang terkait dengan substansi RUU. Upaya pengharmonisasian, pembulatan,dan pemantapan konsepsi RUU diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi dengan: a. Falsafah negara; b. Tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya; c. UUD Negara RI Tahun 1945; d. Undang-undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya; 11
  12. 12. e. Kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang diatur dengan RUU tersebut.7 Implementasi upaya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUUdilaksanakan melalui forum konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri/Kepala Bappenas.Dalam hal konsepsi RUU yang diajukan disertai dengan naskah akademis, maka naskahakademisdijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi. Dalam forum konsultasi tersebut, dapatdiundang para ahli dari lingkungan perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik,profesi, atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Konsepsi RUU yang telah memperoleh pengharmonisasian, pembulatan, danpemantapan konsepsi wajib dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada Presiden agardapat menjadi bagian dari Prolegnas usulan Pemerintah sebelum dikoordinasikan denganDPR-RI. Dalam hal Presiden memandang perlu kejelasan lebih lanjut terhadap konsepsiRUU, Presiden menugaskan Menteri untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi RUUdengan penyusun perencanaan dan menteri lain atau pimpinan LPND yang terkait. Hasilkoordinasi tersebut oleh Menteri dilaporkan kembali kepada Presiden. Untuk selanjutnyaMenteri menyampaikan hasil penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah kepada DPR-RI melalui Badan Legislasi dalam rangka sinkronisasi danharmonisasi Prolegnas. Demikian pula sebaliknya terhadap hasil penyusunan Prolegnas dilingkungan DPR-RI dikonsultasikan kepada pemerintah dalam rangka pengharmonisasian,pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU. Jika penyusunan Prolegnas dilakukan secaracemat dan matang akan membawa kemudahan dalam penyusunan peraturan perundang –7 www.google.com; Laporan Penelitian Pengawasan Terhadap Produk Hukum Daerah Dalam RangkaMewujudkan Pembangunan Hukum Nasional, Kerjasama DPD RI dengan Pusat Kajian Dampak Regulasi DanOtonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Agustus 2009, hal. 44-46 12
  13. 13. undangan.8 Terhadap penyusunan RUU yang dilakukan pemrakarsa berdasarkan usulan RUUdalam Prolegnas, tidak diperlukan lagi adanya persetujuan izin prakarsa dari Presiden.Pemrakarsa cukup melaporkan penyiapan dan penyusunan RUU kepada Presiden secaraberkala. Berbeda halnya jika Pemrakarsa mengajukan usul RUU di luar Prolegnas hanyakarena alasan “dalam keadaan tertentu”, maka pemrakarsa terlebih dahulu harus mengajukanpermohonan izin prakarsa kepada Presiden, dengan disertai penjelasan mengenai konsepsipengaturan RUU yang meliputi: a. Urgensi dan tujuan penyusunan; b. Sasaran yang ingin diwujudkan; c. Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan d. Jangkauan serta arah pengaturan. Keadaan tertentu di atas meliputi: (a) menetapkan Perpu menjadi UU; (b) meratifikasikonvensi atau perjanjian internasional; (c) mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik,atau bencana alam; (d) keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasionalatas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh Baleg dan Menteri. Dengan adanyaketentuan seperti ini, keinginan DPR-RI dan Pemerintah untuk meratifikasi konvensi ataupenjanjian internasional setiap saat bisa dilakukan. Dalam proses pembahasan (baik antardepmaupun di DPR) lebih mudah dibandingkan dengan penyusunan RUU biasa karenasubstansinya hanya 2 Pasal. Dalam mempersiapkan RUU, sebagaimana dilakukan selama ini,pengaturan dalam Perpres 68 ditentukan mengenai pembentukan panitia antadepartemen danpemrakarsa dapat mempersiapkan naskah akademisnya terlebih dahulu. Dalam rapatantardepartemen, pemrakarsa dapat mengundang pakar baik dari perguruan tinggi maupunpihak lainnya. Setelah RUU selesai dibahas, pemrakarsa diberikan kesempatan untuk8 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang,Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan RancanganPeraturan Preside 13
  14. 14. mengadakan sosialiasi kepada masyarakat (sebagai asas keterbukaan) untuk mendapatkanmasukan atas substansi RUU. Jika proses ini dapat dilakukan secara jelas dan taat asas, dengan sendirinya dapatmengurangi terjadinya inkonsistensi peraturan perundang-undangan yang selama ini sangatmewarnai kondisi hukum tertulis di Indonesia. Ketaataan pembentukan hukum di tingkatpusat ini memegang peran penting dalam rangka menata hukum nasional karena sejalandengan asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bolehbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, dapat dengan mudahditerapkan. Problem yang terjadi saat ini peraturan perundang-undangan yang lebih rendahdengan sendirinya dibatalkan padahal peraturan perundang-undangan di tingkat pusat belumterbentuk secara harmonis dan konsisten.9D. PROGRAM LEGISLASI DAERAH: KORELASINYA DENGAN PROLEGNAS Mengingat peranan Peraturan Daerah yang demikian penting dalam penyelenggaraanotonomi daerah, maka penyusunannya perlu diprogramkan, agar berbagai perangkat hukumyang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi dapat dibentuk secara sistematis,terarah dan terencana berdasarkan skala prioritas yang jelas. Dasar hukum Prolegdatercantum dalam Pasal 32 yang menentukan: “Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerahdilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah Provinsi” dan Pasal 39 Undang – UndangNomor 12 Tahun 2011, yang menentukan: “Perencanaan penyusunan Peraturan DaerahKabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota”. Prolegda dimaksudkan untukmenjaga agar produk peraturan perundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuansistem hukum nasional. Berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, Prolegda adalahinstrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana,9 Op.cit.,hal. 46-49 14
  15. 15. terpadu dan sistematis. Secara operasional, Prolegda memuat daftar Rancangan PeraturanDaerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral darisistem perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, dalam sistem hukum nasionalberdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Prolegdamerupakan pedoman dan pengendali penyusunan Peraturan Daerah yang mengikat lembagayang berwenang membentuk Peraturan Daerah. Menurut Oka Mahendra, ada beberapa alasan obyektif perlunya Prolegda yaitu untuk : 1. Memberikan gambaran obyektif tentang kondisi umum mengenai “permasalahan pembentukan Peraturan Daerah”; 2. Menetapkan skala prioritas penyusunan rancangan Peraturan Daerah untuk jangka panjang, menengah atau jangka pendek 3. Menjadi pedoman bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah; 4. Menyelenggarakan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk Peraturan Daerah; 5. Mempercepat proses pembentukan Peraturan Daerah dengan memfokuskan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menurut skala prioritas yang ditetapkan; 6. Menjadi sarana pengendali kegiatan pembentukan Peraturan Daerah. Walaupun UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan perlunyaProlegda, namun tidak ditentukan mekanisme penyusunan Prolegda. Pedoman penyusunanProlegda saat ini diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeriyang ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2004 merupakan diskresi yang dibuat denganpertimbangan: 15
  16. 16. 1. Penyusunan peraturan perundang-undangan daerah belum diprogramkan sesuai dengan kewenangan daerah, sehingga dalam penerbitan peraturan perundang- undangan daerah tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat; 2. Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah. Jika dicermati substansi Kepmen belum mampu mengatur secara jelas mekanisme danprosedur serta pertanggungjawaban penyusunan Prolegda dalam rangka manajemenpembentukan peraturan di daerah yang dapat mendorong terwujudnya RPJPD dan RPJMD.Secara garis besar ketentuan pengaturan tersebut sangat sumir dan normatif hanyamenentukan kelembagaan yang bertanggung jawab terhadap Prolegda di tingkat provinsi dankabupaten/kota.10 Selain itu, Ketika berlaku UU No. 32 Tahun 2004, Pemerintah mulai melakukankoreksi terhadap UU No. 22 Tahun 1999 dengan menerapkan empat model pengawasanterhadap produk hukum daerah. Pertama, executive preview, yakni terhadap rancanganPeraturan Daerah yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, dan RUTR sebelumdisahkan oleh Kepala Daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untukRaperda provinsi, dan oleh Gubernur terhadap Raperda kabupaten/kota. Kedua, executivereview (terbatas), yakni apabila hasil evaluasi Raperda tentang APBD dan rancanganPeraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD dinyatakanbertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebihtinggi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur/Bupati/Walikota bersama DPRD danGubernur/Bupati/Walikota tetap menetapkan Raperda tersebut menjadi Perda dan Peraturan.Gubernur/Bupati/ Walikota, Menteri Dalam Negeri untuk Provinsi dan oleh Gubernur untuk10 www.google.com; Laporan Penelitian Pengawasan Terhadap Produk Hukum Daerah Dalam RangkaMewujudkan Pembangunan Hukum Nasional, Op.cit., hal. 56-57 16
  17. 17. Kabupaten/Kota membatalkan Perda dan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tersebut.Ketiga, pengawasan represif, berupa pembatalan (executive review) terhadap semua PeraturanDaerah dilakukan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden. Keempat, pengawasan preventif,yakni terhadap rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD baru dapat dilaksanakansetelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Gubernur bagikabupaten/kota. Dalam konteks NKRI penyusunan Prolegda harus sinkron dengan Prolegnas sehinggatujuan pengaturan legislasi secara nasional dapat terwujud. Agar di dalam pembuatan UU danPerda terbangun konsistensi isi dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan konstitusi.Keharusan adanya Prolegnas dan prolegda dimaksudkan agar semua UU dan Perda yang akandibuat dapat dinilai lebih dulu kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945melalui perencanaan dan pembahasan yang matang. Di dalam prolegnas dan prolegda inidiatur pula mekanisme pembuatan UU yang tidak boleh dilanggar dengan konsekuensi jikamekanisme itu dilanggar dapat dibatalkan melalui pengujian oleh lembaga yudisial. UntukUU pengujiannya terhadap UUD dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan pengujianPerda terhadap peraturan yang lebih tinggi dilakukan oleh Mahkamah Agung. Berdasar PasalPasal 24A Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadapperaturan perundang – undangan yang secara hirarkis lebih tinggi. Menurut Moh. Mahfud MD, Prolegnas dan Prolegda menjadi penyaring isi (penuangan)Pancasila dan UUD di dalam UU dan Perda dengan dua fungsi. Pertama, sebagai potretrencana isi hukum untuk mencapai tujuan _oloni yang sesuai dengan Pancasila selama limatahun; di sini rencana isi hukum dapat dibicarakan lebih dulu agar sesuai dengan Pancasila.Kedua, sebagai mekanisme atau dan prosedur pembuatan agar apa yang telah ditetapkansebagai rencana dapat dilaksanakan dengan prosedur dan mekanisme yang benar. 17
  18. 18. Kesalahan isi (misalnya bertentangan dengan UUD atau bertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi) dan kesalahan prosedur dan mekanisme (misalnyapembuatannya tidak menurut tingkat-tingkat pembahasan yang ditentukan atau tidakmemenuhi korum) dapat dimintakan (digugat) pembatalan melalui pengujian oleh lembagayudisial (judicial review) ke MK (untuk pengujian UU terhadap UUD) _oloni MA (untukpengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). Dengan demikian lembaga yudisial (MK dan MA) melakukanpengujian baik secara material (uji materi) maupun secara formal (uji prosedur). Pengelolaan Prolegda mempersyaratkan pula kemampuan untuk melakukan fungsi-fungsi manajemen dengan baik yaitu fungsi perencanaan, penggerakan dan fungsipengawasan. Sehubungan dengan fungsi perencanaan setidak-tidaknya ada 3 (tiga) hal yangperlu diperhatikan dalam pengelolaan Prolegda yaitu: 1. Pemahaman peta permasalahan yang berkaitan dengan prioritas Prolegda dan sumber daya yang ada, serta cara-cara mengatasinya. 2. Perlunya koordinasi, konsistensi antar berbagai kegiatan, penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan prioritas, penyusunan rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Prolegda. 3. Penerjemahan secara cermat dan akurat Prolegda kedalam kegiatan konkrit yang terjadwal dengan dukungan dana yang memadai. Prolegnas dan Prolegda yang dibuat untuk masa lima tahun dapat dipenggal-penggal kedalam program legislasi tahunan sebagai prioritas pelaksanaan berdasar anggaran yangdisediakan. Sekalipun terdapat daftar prioritas penyusunan RUU dalam Prolegnas, akan tetapidimungkinkan dibentuk RUU baru dengan tujuan tertentu (kemendesakan). Selain itu RUUtersebut memang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti putusan MK yang membatalkansuatu UU. Keharusan segera dibentuk UU ini guna mengisi kevakuman hukum yang timbul. 18
  19. 19. Untuk tingkat daerah pun demikian, tatkala terdapat Perda yang dibatalkan atau munculnyakondisi khusus yang memerlukan segera pengaturan maka dimungkinkan hal itu dilakukan,agar tidak terjadi kevakuman dan kegoncangan kondisi akibat situasi khusus tersebut.11E. TAHAPAN HASIL DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL Pembentukan undang-undang melalui Prolegnas diharapkan dapat mewujudkankonsistensi undang-undang, serta meniadakan pertentangan antar undang-undang (vertikalmaupun horizontal) yang bermuara pada terciptanya hukum nasional yang adil, berdaya guna,dan demokratis. Selain itu dapat mempercepat proses penggantian materi hukum yangmerupakan peninggalan masa kolonial yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukummasyarakat. Sebagai instrumen mekanisme perencanaan hukum yang menggambarkansasaran politik hukum secara mendasar, Prolegnas dari aspek isi atau materi hukum (legalsubstance) memuat daftar Rancangan Undang-Undang yang dibentuk selaras dengan tujuanpembangunan hukum nasional yang tidak dapat dilepaskan dari rumusan pencapaian tujuanNegara bagaimana dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupanbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaianabadi dan keadilan sosial. Dalam tataran konkrit, sasaran politik hukum nasional harusmengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai arah danprioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap untukmewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.11 Ibid, hal. 63-66 19
  20. 20. F. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI Prolegnas merupakan kerja bersama antara DPR dengan Pemerintah, yang dikoordinasioleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang menangani bidang legislasi. Dipihak lain jugaPemerintah, yang berhak mengajukan inisiatif RUU, menyusun juga prolegnas yangdikoordinasikan oleh Menhukham. Dalam kenyataan, tampak bahwa Prolegnas sebagaisebagai sebuah instrumen pengarah dalam pembangunan dan pembentukan hukum belummemenuhi standar sebagai satu politik hukum yang menggambarkan arah kedepan yangdilakukan berdasarkan satu analisis kebijakan yang disusun atas dasar tujuan dandasar/falsafah negara, melainkan baru merupakan satu daftar keinginan (wish list), karenayang muncul baru sebatas judul RUU, yang kadang-kadang mengalami duplikasi, di manadua RUU judulnya sama. Di tingkat daerah persoalan kualitas peraturan daerah sangat buruk,sehingga harus dibatalkan oleh Pemerintah Pusat, karena bertentangan dengan Undang-Undang diatasnya, melanggar HAM dan bersifat diskriminatif.12 Terkait dengan hubunganantarkelembagaan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat Pusat dandaerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 16, Pasal 32 dan Pasal UU Nomor 12 Tahun2011, Departemen Hukum dan HAM mempunyai fungsi koordinasi dalam penyusunanprogram legislasi nasional. Sebagai instansi vertikal, peran Kantor Wilayah DepartemenHukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat menjembatani kesenjangan komunikasi dankoordinasi dalam pembentukan peraturan daerah, untuk meminimalisasi terjadinya tumpangtindih dan pertentangan peraturan di tingkat Pusat dan daerah. Namun, dalampelaksanaannya, koordinasi dan komunikasi tersebut belum berjalan dengan baik karenaadanya pendapat bahwa tidak ada landasan hukum yang memerintahkan pemerintah daerahharus berkoordinasi dengan kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusiadalam proses penyusunan peraturan daerah, selain kepada Departemen Dalam Negeri sebagai12 Harian Kompas tanggal 15 November, 2010 20
  21. 21. instansi pembina daerah. Disharmoni peraturan perundang-undangan juga terjadi karenaegoisme sektoral kementerian/lembaga dalam proses perencanaan dan pembentukan hukum.Terkait dengan kualitas peran lembaga penegak hukum, walaupun berbagai langkahperbaikan terus menerus dilakukan, pelaksanaannya masih mengalami hambatan. Terjadinyakasus korupsi beberapa tahun ini justru terjadi di lingkungan lembaga penegak hukum. Haltersebut akan semakin mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembagapenegak hukum. Faktor penyebabnya antara lain fungsi pengawasan internal dan eksternalpada lembaga-lembaga penegak hukum belum secara optimal memberikan sanksi yangmemberikan efek jera. Sebagai bagian dari sistem hukum secara keseluruhan, masyarakatmempunyai peran yang penting untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri, yangdidukung oleh politik hukum yang tinggi dari Pemerintah. Namun, kendala masih dihadapi,terutama masih minimnya pemberian akses terhadap keadilan dalam arti luas (pendidikan,kesehatan, politik, budaya, hukum, ekonomi, teknologi, dan lain-lain) atas partisipasi aktifmasyarakat dengan didukung oleh peraturan dan perundang-undangan. 21
  22. 22. BAB III PENUTUPA. KESIMPULAN Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulanantara lain : Bahwa didalam menjalankan fungsi pengawasan politik dalam pembentukan hukumnasional adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini tercantum dalam Pasal 20 A UUD1945 yang berbunyi; “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran,dan fungsi pengawasan” dan dipertegas dengan Pasal 21 yang berbunyi: “Anggota DewanPerwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan undang-undang”. Dalam bunyi keduaPasal tersebut, disebut secara ekplisit terutama Pasal 21, dimana DPR mempunyai fungsipengawasan yang mana objek dari pengawasan disini meliputi aparatur pemerintah, produkhukum yang dihasilkan, serta sarana yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankanfungsi-fungsinya sehingga meminimalisir tindakan-tindakan yang bersifat menyimpang, olehkarena itu perlu adanya perencanaan, pelaksanaan serta hasil dari suatu program pemerintah. Bahwa prolegnas merupakan wadah politik hukum, hal ini diatur dalam Undang-undangNomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dalamPasal 16 menggariskan bahwa, “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalamProlegnas”. Sedangkan untuk setiap daerah, sesuai dengan Pasal 32 yang berbunyi;“Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi”dan Pasal 39 “Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalamProlegda Kabupaten/Kota”. Prolegda dimaksudkan untuk menjaga agar produk peraturanperundang-undangan daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional. 22
  23. 23. Berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, Prolegda adalah instrumen perencanaanpembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.Secara operasional, Prolegda memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disusunberdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral dari sistem perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis, dalam sistem hukum nasional berdasarkanPancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Bahwa dalam kenyataan, tampak bahwa Prolegnas sebagai sebagai sebuah instrumenpengarah dalam pembangunan dan pembentukan hukum belum memenuhi standar sebagaisatu politik hukum yang menggambarkan arah kedepan yang dilakukan berdasarkan satuanalisis kebijakan yang disusun atas dasar tujuan dan dasar/falsafah negara, melainkan barumerupakan satu daftar keinginan (wish list), karena yang muncul baru sebatas judul RUU,yang kadang-kadang mengalami duplikasi, di mana dua RUU judulnya sama. Di tingkatdaerah persoalan kualitas peraturan daerah sangat buruk, sehingga harus dibatalkan olehPemerintah Pusat, karena bertentangan dengan Undang-Undang diatasnya, melanggar HAMdan bersifat diskriminatifB. SARAN Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran yang dapatpenulis rekomendasikan sebagai berikut : Bahwa fungsi pengawasan politik dalam pembentukan hukum nasional, dalamkenyataannya belum dapat berjalan sebagimana mestinya, untuk itu harus di upayakan olehPemerintah untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undanganperlu dilakukan secara terus menerus sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan hal ini perlu 23
  24. 24. ditindaklanjuti dengan serius. Sebagai pengemban fungsi law center, Departemen Hukum danHak Asasi Manusia diharapkan mampu memberikan masukan sekaligus melakukanharmonisasi dalam perumusan kebijakan pembentukan hukum serta menjadikan programlegislasi daerah sebagai bagian yang sinkron dengan program legislasi nasional sehinggakebijakan pembentukan hukum di daerah tetap berada dalam kerangka kebijakanpembentukan hukum nasional. Bahwa perlu adanya keterbukaan informasi yang didukung oleh fasilitas teknologiinformasi dapat meningkatkan akses masyarakat yang membutuhkan informasi permasalahanmengenai hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, dan juga belum memadainyasistem technology informations (IT) di Pemda khususnya daerah kabupaten, kondisi giografisdan transportasi, keterbatasan sumber daya manusia di Depdagri dan Depkeu yang bertugasmelakukan pengawasan langsung. Oleh karenanya untuk mendukung suksesnyapembangunan hukum nasional, perlu adanya penguatan sumber daya terkait IT maupunSDM-nya. 24
  25. 25. DAFTAR PUSTAKAA. BUKU – BUKU :Atmosudirdjo Prayudi, Hukum Administrasi Negara, Cetakan kesepuluh, Ghalia Indonesia Jakarta, 1995Huda Ni’matul, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, 2009____________, “Implikasi Pengawasan Produk Hukum Daerah Terhadap Pembangunan Hukum Nasional” Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) kerjasama antara Dewan Perwakilan Daerah RI dengan Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum UGM dengn DPD RI, Yogyakarta, 17 Juli 2009Manan Bagir, Empat Tulisan Tentang Hukum, (Bandung: Program Pascasarjana BKU Hukum Ketatanegaraan, Universitas Padjajaran, 1995)Winarto Budi, Kebijakan Publik Teori Dan Proses, Media Pressindo Edisi Revisi, 2008B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undanganPeraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan PresidenC. INTERNET :www.google.com; Laporan Penelitian Pengawasan Terhadap Produk Hukum Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Hukum Nasional, Kerjasama DPD RI dengan Pusat Kajian Dampak Regulasi Dan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Agustus 2009 25
  26. 26. www.google.com; Program Legislasi Nasional Tahun 2010 – 2014 26

×