• Like
  • Save
KEBUNTUAN DARI PENDEKATAN LEGALITAS FORMAL MENUJU PENDEKATAN INTERDISIPLINER
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

KEBUNTUAN DARI PENDEKATAN LEGALITAS FORMAL MENUJU PENDEKATAN INTERDISIPLINER

  • 1,485 views
Published

PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM YANG POSITIVISTIK TERHADAP NILAI-NILAI BUDAYA DALAM MASYARAKAT (Suatu tinjauan Sosiologis) ( Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sosiologi Hukum )

PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM YANG POSITIVISTIK TERHADAP NILAI-NILAI BUDAYA DALAM MASYARAKAT (Suatu tinjauan Sosiologis) ( Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sosiologi Hukum )

Published in Business , Technology
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • =(sambungan...!!!!) Terakhir dari saya. Anda selanjutnya mengatakan kepada saya bahwa: “pengambilan kesimpulan tentang positivistik itu didasarkan pada (kritik atas) pendapat Montesquieu, atau Kant, bukan hasil analisis atas putusan-putusan hakim di Indonesia sendiri”///

    Kemudian saya menjawab: Maaf, menurut saya anda sangat keliru jika menanggapi hal tersebut demikian, bahkan anda sepertinya tidak membaca dan mengerti dengan baik. Karena kesimpulan yang saya ambil dari apa yang saya tulis tentang positivistik, didasarkan pada beberapa kasus carok di Madura, yaitu dengan melihat pada setiap pertimbangan dalam putusan hakim dalam kasus tersebut yang masih “positivistik”, seperti halnya yang dikatakan oleh Montesquieu: “Hakim rakyat tidak lain dari pada corong yang mengucapkan teks undang-undang (bouche de la loi)”. Sehingga fokus permasalahannya saya pada “Penegakan Hukum Oleh Hakim Yang Positivistik Terhadap Nilai-Nilai Budaya Dalam Masyarakat”. Mengapa saya kemudian mengutip pendapat dari Montesquieu, (bahkan Paul Scholten juga mengutipnya)? alasannya karena dalam praktek penegakan hukum, orientasi hakim dalam berpikir masih bersifat positivistik (bergerak dalam batas-batas penerapan undang-undang) dalam perkara tersebut, cara berpikirnya masih seperti pada awal masa revolusi perancis yang cenderung bergerak dalam batas-batas penerapan undang-undang saja. Sedangkan, untuk hasil analisis saya, tentunya berdasarkan salah satu dari putusan hakim di Indonesia (kasus carok di Madura) dengan tinjauan yuridis dan teoritis.///

    Sekali lagi saran dari saya untuk anda, kiranya anda perlu memperkaya pengetahuan anda tentang teori hukum, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan serta ilmu sosial lainnya, karena hakum merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat sub-sub sistem yang saling bekerja sama secara teratur dan berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, hukum harus dipandang secara utuh dan tidak setengah-setengah.///
    Demikian tanggapan dan penjelasan dari saya, Semoga bermanfaat.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • oww..., ternyata anda cepat juga untuk menanggapinya…^_^, kalau begitu tanpa harus basa-basi terlalu banyak,saya lanjutkan saja.////
    Sebelumnya, terima kasih atas tanggapan anda. Saya mungkin akan menjelaskannya sedikit panjang lebar.///

    Jika anda bicara tentang fokus Scholten pada praktek penanganan perkara (perdata), memang dalam prakteknya, hakim perdata lebih luas ruang geraknya (tentu saja lebih cenderung pada peristiwa konkrit bersangkutan) dalam hal penemuan hukum, dengan menggunakan berbagai metode interprestasi, selain itu hakim perdata juga menggunakan metode penalaran, dengan cara: (1) melakukan penyempitan hukum/penghalusan hukum dari peraturan yang lingkupnya lebih luas (umum), (2). Argumentum per analogiam (analogi), yaitu memperluas peraturan yang lebih sempit, dan (3) Argumentum ά contraria, dimana peristiwa itu tidak diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur dalam undang-undang./// Akan tetapi, terhadap hal tersebut, hakim tidak mungkin lepas dari sumber penemuan hukum yang telah saya sebutkan pada komentar terdahulu, yaitu peraturan perundang-undanganlah yang merupakan sumber utamanya (secara hirarki). Sehingga, ada kecenderungan hakim manapun bisa saja bertindak hanya sebagai corong undang-undang, seperti yang diungkapkan oleh Montesquieu.///
    Saya tidak tahu buku Paul Scholten manakah yang anda baca, karena saya juga mempunyai buku dari Paul Scholten (Prof.Mr.G.J.Scholten) yang ditulis kembali dari bukunya Mr.C.Asser: Algemeen Deel, yang kemudian diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh Siti Soemarti Hartono (penyunting: Sudikno Mertokusumo), yang berjudul “Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata-Bagian Umum”, Cet.Kedua, Gadjah Mada University Press, 1993.///
    Oke, saya lanjutkan saja penjelasannya. Jadi pada bagian awal halaman buku tersebut, Paul Scholten mengatakan bahwa dalam mempelajari hukum perdata yang merupakan Kitab Undang-Undang/atau undang-undang tersendiri, boleh saja dianggap pasti “mengikat”, seperti halnya undang-undang lain (misalnya KUHP). Akan tetapi, didalam prakteknya, terkadang terjadi kesulitan untuk menetapkan apa yang sesungguhnya terjadi antara fakta dan peraturannya. Bahkan sebaliknya, antara penerapan peraturan pada fakta-faktanya. Yang kemudian menjadi pertanyaannya adalah: kepada siapakah akan diberi wewenang untuk menentukan hal tersebut, dan mengapa wewenang itu diberikan?////

    Paul Scholten, kemudian memulai penjelasannya dengan mengatakan, bahwa: “diawali pada masa Revolusi Perancis dimana pada masa itu telah diletakkan suatu kodifikasi yang memuat sebuah gagasan dominan, bahwa “semua hukum itu termuat dalam undang-undang”. Dari hal tersebut, orang kemudian menganggap bahwa dalam Kitab Undang-Undang, materinya telah diatur secara menyeluruh dan tuntas (orang kemudian mengingatnya kepada Hakim) dalam hal menerapkan suatu peraturan perundang-undangan pada peristiwa yang diajukan kepadanya”.////

    Paul Scholten bahkan mengutip ajaran dari Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan, yang mana: “memaksa Hakim bergerak dalam batas-batas penerapan undang-undang”, yang kemudian oleh Montesquieu terkenal dengan kata-katanya: “Hakim rakyat tidak lain dari pada corong yang mengucapkan teks undang-undang (bouche de la loi). Bilamana teks itu tidak berjiwa (tidak manusiawi), mereka tidak boleh mengubahnya, baik mengenai kekuatannya dan keketatannya (begitu “mengikat”)”. ////

    Berdasarkan penjelasan tersebut, kemudian dikaitkan dengan pernyataan anda yang mengatakan: “obyek/sumber risetnya adalah (bagaimana) hakim memutus perkara bukan semata penilaian atas pendapat filsuf ini atau itu”. Saya menjawab, tentu saja tulisan yang saya buat sebenarnya sudah berdasarkan fakta-fakta (praktek) yang telah terjadi (seperti contoh kasus carok di Madura), dan tentunya penilaiannya masih relevan dengan apa yang dikatakan oleh Montesquieu tentang “bouche de la loi” (sebagaimana dikutip pula oleh Paul Scholten) hingga zaman sekarang. Oleh karena itu saya menyarankan anda sebaiknya membaca buku (merupakan hasil penelitian): “Mahrus Ali, Menggugat Dominasi Negara : Penyelesaian Perkara Carok Berdasarkan Nilai – Nilai Budaya Masyarakat Madura, Cet.I, Rangkang-Indonesia, Yogyakarta, 2009”.//// (bersambung....!!!!!!)=
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Terima kasih masukannya, saya akan coba cari buku Sudikno Mertokusumo itu, karena soal penemuan hukum itu sebelumnya sudah pernah saya baca dalam bukunya Paul Scholten. Dan setahu saya, fokus Scholten pada praktek penanganan perkara (perdata). Jadi, seperti sudah saya sampaikan, obyek/sumber risetnya adalah (bagaimana) hakim memutus perkara, bukan semata penilaian atas pendapat filsuf ini atau itu. Tentang sumber hukum, katakanlah secara teoretis seperti apa yang telah anda paparkan itu, tapi apa prakteknya (hakim memutus) juga seperti itu? Yang saya maksudkan sebelumnya, pengambilan kesimpulan anda tentang positivistik itu didasarkan pada (kritik atas) pendapat Montesquieu, atau Kant, bukan hasil analisis atas putusan-putusan hakim di Indonesia sendiri. Oh ya, terima kasih juga atas sarannya untuk tulisan saya.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Terima kasih atas tanggapan anda.^_^///

    Maaf, anda kelihatannya kurang paham betul. Oke kalau begitu saya lanjutkan penjelasannya: jadi disana (kasus carok) jelas bahwa terhadap dakwaan yang diberikan oleh jaksa (penuntut umum) kepada terdakwa menggunakan Pasal 338, Pasal 340 dan Pasal 351 ayat (3) KUHP untuk memidana pelaku. Disini otomatis ketika hakim mengambil alih (dengan mengikuti) dakwaan dari jaksa tersebut, berarti hakim juga telah menggunakan pula Pasal 338, Pasal 340 dan Pasal 351 ayat (3) KUHP yang dipakai oleh jaksa untuk menuntut terdakwa dalam kasus tersebut. Sehingga jelas bahwa putusan yang dikeluarkan oleh hakim ialah putusan dengan menggunakan/berdasarkan isi (pasal) dari undang-undang yaitu KUHP.///

    Apabila dikaitkan dengan pandangan klasik yang dikemukakan oleh Montesquieu dan Kant, sekiranya anda perlu membaca dulu bukunya :”Sudikno Mertokusumo (almrhm), Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010”. Jika anda sudah membaca buku tersebut, anda pasti akan mengerti. Tetapi jika ada hal-hal yang tetap belum anda mengerti, silahkan ajukan pertanyaan kembali terkait dengan hal tersebut.///

    Saya lanjutkan kembali, jadi begini: “mengenai ucapan para sarjana/ahli filsuf/teorikus” seperti yang anda pahami itu. Maaf, menurut saya itu merupakan suatu pemahaman yang keliru. Perlu anda ketahui bahwa di dalam mempelajari hukum dikenal adanya sumber hukum, yakni tempat dimana hakim/aparat penegak hukum dapat menemukan hukumnya (secara hirarki), yaitu: (1) Peraturan perundang-undangan, (2) Hukum kebiasaan/konvensi, (3) Yurisprudensi, (4) Perjanjian/kontrak, (5) Doktrin/teori/pendapat para ahli.///

    Nah.. dari kelima sumber hukum tersebut, kemudian dikaitkan dengan pengertian anda dalam kalimat: “kesimpulan yang diambil bukan berdasar kasus-kasus hukum yang terjadi di Indonesia saat ini, tetapi berdasar ucapan filosof/teorikus yang hidup di Eropa tahun 1700-an terkait situasi saat itu di tempat itu”. Maka pandangan anda tersebut akan bertolak belakang bahkan bertentangan baik secara teori dalam ilmu hukum yang mengenal adanya sumber hukum (salah satunya Doktrin/teori/pendapat para ahli), dan secara yuridis, yaitu di dalam hukum acara peradilan, khusus mengenai “alat bukti” dicantumkan pula salah satunya “keterangan saksi ahli” (contohnya: lihat Pasal 184 KUHAP).///

    O iya, tulisan anda bagus, yang dimuat di: http://nasima.wordpress.com/2012/10/26/surat-untuk-pramudya-octavy-kecenderungan-positivistik/. Saya juga sudah membacanya, menurut saya itu suatu pemahaman kritis terhadap kedua paham, yakni paham positivisme hukum dan hukum progresif. Maaf sebelumnya, menurut saya, anda boleh saja kritis terhadap kedua paham tersebut, akan tetapi berikan juga “solusinya”. Tulisan anda pada akhirnya “mengambang”, mengapa demikian? Karena di dalam tulisan “penutup” anda justru hanya memberikan “pernyataan” dan “pertanyaan refleksi” kepada para pembaca. Sehingga hal tersebut menimbulkan kebingungan/mengambang karena tidak ada solusinya.///

    Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada anda. Sedikit saran dari saya, kiranya anda perlu memperkaya pengetahuan anda tentang teori hukum, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan serta ilmu sosial lainnya.///

    Demikian tanggapan dan penjelasan dari saya, Semoga bermanfaat.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • Terima kasih atas tanggapannya. Dalam tulisan yang anda rujukkan, dan sudah saya baca itu, contoh yang diberikan juga kasus carok di mana pernyataan yang sudah saya kutip itu dapat ditemukan. Dalam kasus itu, saya ulang, hakim mendasarkan putusannya hanya pada keterangan saksi dan terdakwa, serta mengambil alih dakwaan jaksa, tanpa menguji unsur-unsur delik dalam rumusan pasal yang didakwakan. Artinya, dalam kasus itu dasar putusan hakim jelas bukan isi undang-undang. Kok bisa dibilang la bouche de la loi? Apa cuma karena Montesquieu pernah bilang gitu? Kalau memang begitu, kesimpulan yang diambil bukan berdasar kasus-kasus hukum yang terjadi di Indonesia saat ini, tetapi berdasar ucapan filosof/teorikus yang hidup di Eropa tahun 1700-an terkait situasi saat itu di tempat itu. Oh, ya, saya juga tulis soal salah kaprah positivistik ini: http://nasima.wordpress.com/2012/10/26/surat-untuk-pramudya-octavy-kecenderungan-positivistik/
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
1,485
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
7
Likes
8

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. KEBUNTUAN DARI PENDEKATAN LEGALITAS FORMAL MENUJU PENDEKATAN INTERDISIPLINER
  • 2. LATAR BELAKANG 1 K ERANGKA TEORITIS 2 PEMBAHASAN 3 KESIMPULAN 4
  • 3. PLEASE to MENU
  • 4. A. LATAR BELAKANG
    • Pada praktiknya, hakim di Indonesia umumnya hanya menjadi corong undang-undang . Kebanyakan hakim selalu berpandangan positivisme bahwa apa yang sudah diatur oleh undang-undang itu adalah hukum. Padahal hukum adat juga merupakan sumber hukum tidak tertulis yang diakui dan dijadikan pedoman hidup dalam masyarakat.
  • 5. B. PERUMUSAN MASALAH
    • “ Bagaimanakah Penegakan Hukum Oleh Hakim Yang Positivistik Terhadap Nilai-Nilai Budaya Dalam Masyarakat?”
  • 6. PLEASE BACK TO MENU
  • 7. POSITIVISME hukum
          • JOHN AUSTIN:
          • Hukum itu tidak lain adalah perintah penguasa
          • HANS KELSEN:
          • Hukum harus diseragam dalam arti dapat diterapkan pada semua waktu dan tempat, hukum harus dilepaskan dari anasir-anasir politik dan dipisahkan dari moral; dengan kata lain hukum harus benar-benar murni dan hukum merupakan pencerminan dari proposisi yang “seharusnya”
  • 8.  
  • 9. PENEGAKAN HUKUM Ufran & Satjipto Rahardjo : Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan dari hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Soerjono Soekanto : Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
  • 10. NILAI-DAN NORMA Nilai itu diartikan sebagai suatu pernyataan tentang hal yang diinginkan oleh seseorang. Norma dan nilai menunjuk pada hal yang sama tetapi dari sudut pandangan yang berbeda. Norma itu mewakili suatu perspektif sosial, sedangkan nilai melihatnya dari sudut perspektif individual.
  • 11. NILAI DAN- NORMA MASYARAKAT
    • Parson :
    • bahwa yang disebut norma itu adalah suatu deskripsi tertulis mengenai suatu rangkaian perbuatan yang konkrit dan yang dipandang sebagai suatu hal yang diinginkan (desirable) . Deskripsi tersebut masih dikombinasikan dengan suatu paksaan untuk mendorong agar perbuatan-perbuatan tertentu dikemudian hari mencocoki perbuatan yang dikehendaki.
    • John Finley Scott :
    • bahwa manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat memberikan respons yang sangat kuat terhadap interaksinya yang dilakukan dengan sesama anggota masyarakat yang lain, sehingga nilai yang olehnya dipandang sebagai paling kuat lazimnya bersifat sosial pula .
    • Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa norma-norma itu sekaligus nilai-nilai yang baginya terkuat.
  • 12. HUKUM DAN NILAI-NILAI MASYARAKAT Schuyt : Bahwa hukum itu mengandung dalam dirinya nilai-nilai yang intrinsik, sehingga hukum itu dapat disebut sebagai suatu sistem yang intrinsik. Apa yang nantinya diwujudkan sebagai hukum didalam masyarakat yang bersangkutan tergantung dari titik tolak pandangannya mengenai apa saja yang termasuk dalam nilai-nilai itu. Didalam pembicaraan mengenai hukum, maka nilai-nilai tersebut berkembang menjadi antara hukum dan moral.
  • 13. Jadi, Norma atau Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat merupakan cermin kehendak bersama para anggotanya yang menjadi ukuran baik dan buruk suatu perbuatan hukum, serta cermin dari rasa keadilan mereka.
  • 14.  
  • 15. PEMBAHASAN
  • 16.  
  • 17. UU No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 10 Ayat (1) : “ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas , melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”
  • 18.  
  • 19. Menurut Bagir Manan, ada beberapa asas yang dapat diambil dari Pasal 10, yaitu :
    • Untuk menjamin kepastian hukum bahwa setiap perkara yang akan diajukan ke pengadilan akan diputus.
    • Untuk mendorong hakim melakukan penemuan hukum.
    • Sebagai perlambang kebebasan hakim dalam memutus perkara.
    • Sebagai perlambang hakim tidak selalu harus terikat secara harafiah pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hakim dapat mempergunakan berbagai cara untuk mewujudkan peradilan yang benar dan adil.
  • 20.  
  • 21. FENOMENA YANG TERJADI
  • 22.  
  • 23.
    • Sorotan utama terhadap kinerja Peradilan, sebagai berikut :
          • Hukum hanya dapat dinikmati oleh golongan yang mampu;
          • Mencari keadilan adalah upaya yang mahal;
          • Aparat penegak hukum (dalam hal ini pejabat peradilan tidak senantiasa bersih);
          • Kualitas profesi di bidang hukum yang kurang memadai;
          • Ada beberapa putusan hakim yang tidak selalu konsisten.
  • 24.  
  • 25. SATJIPTO RAHARDJO
    • Efektifnya pengadilan apabila memiliki 4 (empat) prasyarat :
    • Kepercayaan (masyarakat) bahwa di tempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti mereka kehendaki;
    • Kepercayaan (masyarakat) bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya;
    • Bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia;
    • Bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum.
  • 26.  
  • 27. UU No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) : "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat."
  • 28.  
  • 29. FENOMENA YANG TERJADI Ketidakmungkinan menghadirkan ketiga unsur Idee des Rechts itu secara proporsional dalam suatu putusan. Akibatnya, Hakim dalam memutuskan suatu perkara cenderung lebih menekankan pada kepastian hukumnya saja.
  • 30.  
  • 31.
      • Radbruch (Radbruch, 1946:30) 3 (tiga) unsur “ Idee des Rechts ”:
      • Keadilan ( gerechtigkeid)
      • Kemanfaatan (zweckmassigkeit) ; dan
      • Kepastian hukum ( rechtssicherheit )
  • 32.  
  • 33. BACK
  • 34.  
  • 35. PERKARA CAROK DI MADURA
    • Pelecehan Eksistensi Diri :
    • Dalam putusan terdakwa Badri dan Atmoyo, warga Desa Kadur, Pamekasan. Dalam pertimbangannya hakim menyatakan:
    • “ Dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada dimana satu dengan lainnya saling berhubungan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari dakwaan subsidair, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut.”
  • 36.
    • Sayangnya, hakim tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengapa menyetujui pendapat Penuntut Umum dalam tuntutannya.
    • Dengan kata lain hakim memindahkan argumen Penuntut Umum ke dalam pertimbangannya.
  • 37.
    • Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan 15 hari kepada Juma’atun P. Anik karena telah membacok Saniwi P. Hasad dengan menggunakan celurit karena telah mengganggu atau berselingkuh dengan istrinya, Astutik. Dalam putusan ini, hakim sama sekali tidak membuktikan unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada terdakwa.
    • Demikian juga dengan perkara, dengan terdakwa Abd. Rofik yang membacok tubuh Suro karena diketahui akan menggauli istrinya yang sedang tidur.
    • Putusan hakim dalam perkara ini tidak didasarkan pada terbuktinya unsur - unsur delik dalam rumusan Pasal yang di dakwakan, tapi hanya berdasarkan keterangan saksi - saksi dan terdakwa dipersidangan. Sedangkan unsur-unsur delik tidak disebutkan dan diuraikan satu-persatu didalam putusan.
    PERKARA CAROK Perselingkuhan :
  • 38.
    • Hakim mereduksi makna carok dengan memandangnya sebagai pembunuhan pada umumnya.
    • Makna dan nilai-nilai budaya Madura tentang pembelaan kehormatan diri, keturunan dan agama tidak akan dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim, karena hal itu jelas tidak cocok dengan komponen Pasal pembunuhan baik biasa maupun yang direncanakan.
  • 39.  
  • 40.
    • Bagi orang Madura, Carok memiliki keterkaitan dengan harga diri orang Madura.
    • Harga diri / kehormatan diri orang Madura akan terusik apabila dipermalukan (malo) atau dilecehkan secara sosial.
    • Oleh karena itu, bagi orang Madura menanggung beban malu merupakan pantangan yang harus disingkirkan.
  • 41.
    • “ Ango’an Poteya Tolang Etembeng Poteya Mata”
    • Artinya : “Lebih Baik Mati, Dari Pada Hidup Menanggung Malu”
    BACK
  • 42.  
  • 43. PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF
    • Satjipto Rahardjo :
    • Menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam putih dari peraturan ( according to the letter) , melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam ( to very meaning ) dari undang-undang atau hukum.
  • 44. PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF 2) Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. 3) Keberanian untuk mencari jalan lain dari pada yang biasa dilakukan., denganmenempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik -> “ rule breaking ”
  • 45. Metode penemuan hukum progresif menurut Achmad Rifai adalah sebagai berikut :
    • Metode hukum yang bersifat visioner, dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang kedepan dengan melihat case by case .
    • Metode hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan (rule breaking) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum dan kebenaran, dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya.
    • Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan dapat juga membawa bangsa dan Negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti saat ini.
  • 46. Putusan Hakim Yang Sesuai Dengan Metode Penemuan Hukum Yang Progresif Adalah :
    • Putusan hakim tidak hanya semata-mata bersifat legalistik, yakni hanya sekedar menjadi corong undang-undang (la bouche de la loi) meskipun memang seharusnya hakim selalu harus legalistik karena putusannya tetap pada peraturan perundang-udangan yang berlaku;
    • Putusan hakim tidak hanya sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar hanya memelihara ketertiban saja, tetapi putusan hakim harus befungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dalam pergaulan;
  • 47.
    • Putusan hakim yang mempunyai visi pemikiran kedepan (visioner) , yang mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hukum (rule breaking) , dimana dalam hal suatu ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka hakim bebas dan bebas melakukan tindakan contra legem , yaitu mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan, dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan;
    • Putusan hakim yang memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya, yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan untuk kemakmuran masyarakat serta membawa bangsa dan Negara keluar dari keterpurukan dalam segala bidang kehidupan.
  • 48.
    • Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum.
    HUKUM PROGRESIF YANG BERKEADILAN
  • 49.  
  • 50. Critical Legal Study (CLS)
    • Munculnya aliran Critical Legal Study (CLS) di Amerika Serikat pada tahun 1977, dimana jika diteliti lebih dekat, mengandung substansi kritik :
    • kemapanan akan aliran dalam hukum liberal yang bersifat formalistik dan prosedural; serta
    • Rasa ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan hukum yang berlaku di Amerika Serikat.
  • 51. CLS lahir dari bentuk pembangkangan terhadap realitas sosial tentang ketidakadilan yang memang merisaukan para ahli hukum saat ini. Hukum positif telah memperlihatkan dirinya tidak berdaya dan telah digunakan hanya sekedar sebagai suatu alat penindas atau pemanis belaka. Oleh karena itu, para penganut CLS berusaha keluar dari doktrin-doktrin yang sudah usang untuk segera masuk kedalam suatu tatanan hukum yang lebih baik sesuai dengan perkembangan masyarakat yang damai, tidak rasialis, tidak genderis, dan tidak korup. Pemikiran CLS tersebut, setidaknya telah mengilhami beberapa ahli hukum di Indonesia, sehingga sedikit banyak pemikirannya dipengaruhi oleh gerakan ini. Sebut saja, Prof. Satjipto Rahardjo yang menggagas bentuk pemikiran yang dinamakannya hukum progresif dengan dilatarbelakangi oleh keprihatinan akan lemahnya law enforcement di Indonesia dewasa ini, yang selanjutnya pemikiran tersebut berkembang dan mengilhami banyak kalangan hukum lainnya di negeri ini.
  • 52. Satjipto Rahardjo :
    • “ Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (law as a process, law in the making) .
  • 53.  
  • 54. PURE THEORY / REINE RECHTSLEHRE / TEORI HUKUM MURNI
    • 1. Hukum harus dipisahkan dari moral:
    • Analisis hukum ditujukan pada analisis norma(perintahpenguasa), bukan pada perilaku( real conduct ).
    • Norma hukum : norma yang murni( pure ), yang dibersihkan(steril) dari analisis nonyuridis(moralitas, politis, sosiologis, historis, dsb.).
    • Norma terdiri dari: norma individual & norma dasar
  • 55. 2. Hukum Harus Dipisahkan Dari Fakta-Fakta:
  • 56.  
  • 57.  
  • 58.  
  • 59. Montesquieu dan Kant
    • “ Menurut pandangan klasik yang dikemukakan oleh Montesquieu dan Kant, hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri.
    • Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang (bouche de la loi) , sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak pula dapat menguranginya. Ini disebabkan karena Montesquieu undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif.”
  • 60.  
  • 61.
    • Secara embrional positivisme hukum lahir dari rahim positivisme, suatu paham falsafah yang berkembang di Eropa Kontinental, khususnya di perancis dengan dua eksponennya yang terkenal, yaitu Henry Saint-Simon (1760-1825) dan August Comte (1798-1857). Positivisme ini berkembang akibat perjuangan gigih dari August Comte. Comte mengatakan terdapat hukum perkembangan yang menguasai manusia dan segala gejala hidup bersama, dan itu mutlak. Inilah yang oleh Comte disebut hukum tiga tahap. Artinya, tiap-tiap masyarakat mesti melalui tiga tahap itu, pertama, tahap teologis, kedua, tahap metafisik, dan ketiga, tahap positif. Pada tahap teologis, manusia percaya pada kekuatan-kekuatan ilahi dibelakang gejala-gejala alam. Sedangkan pada tahap metafisik ini dimulailah kritik terhadap segala pikiran termasuk teologis. Ide-ide teologi diganti dengan ide-ide abstrak dari metafisika. Adapun pada tahap positif gejala-gejala tidak diterangkan lagi oleh suatu idea alam yang abstrak, tetapi gejala diterangkan melalui gejala lain dengan mendapati hukum diantara gejala-gejala bersangkutan. Hukum-hukum tersebut sebenarnya merupakan bentuk relasi yang konstan diantara gejala-gejala tersebut.
    • Pemikiran positivisme hukum ini kemudian digunakan dalam hukum sehingga menjelma menjadi aliran positivisme hukum. Aliran ini lahir pada abad ke-19.
  • 62.  
  • 63. KESIMPULAN
    • Bahwa penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh sebab itu, hakim sebagai penegak hukum senantiasa harus memperhatikan dan mengikuti dinamika masyarakat, sebab dalam kenyataannya hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sering tidak mampu menjangkau kebutuhan yang ada.
    • Bahwa nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat mewujud dalam bentuk hukum, yaitu hukum yang dinamis dan multi dimensi yang bisa menjawab semua permasalahan yang ada ditengah masyarakat oleh karena itu aliran sosiologis berpendapat bahwa hukum adalah hasil interaksi masyarakat. Untuk itu hukum harus mencerminkan tentang nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat.
  • 64. KESIMPULAN
    • Penegakan hukum oleh hakim tidak sama dengan penegakan undang-undang, yang hanya sekedar sebagai corong undang-undang. Keberanian hakim untuk melakukan terobosan hukum baru ( rule breaking ), ialah dengan menempatkan nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat sebagai kekuatan “pembebasan” yang dapat memberi jalan keluar terhadap kebuntuan dari pendekatan legalitas formal. Oleh karena itu, filosofi hukum progresif adalah hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya, dan juga hukum itu bukan hanya bangunan peraturan belaka, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita, serta dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan membahagiakan Manusia.
  • 65. SARAN
    • Bahwa dalam hal peran hakim dalam penegakan hukum, maka hukum harus dapat dikembalikan pada akar moralitasnya, akar kulturalnya dan akar relijiusnya, sebab hanya dengan cara itu, masyarakat akan merasakan hukum itu cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang mereka anut. Sepanjang aturan hukum tidak sesuai dengan nilai-nilai intrinsik warga masyarakat, maka ketaatan hukum yang muncul hanyalah sekedar ketaatan yang bersifat compliance (taat hanya karena takut sanksi), dan bukan ketaatan yang bersifat internalization (taat karena benar-benar menganggap aturan hukum itu cocok dengan intrinsik yang dianutnya.
    • Bahwa penegakan hukum oleh hakim sedapat mungkin menghadirkan ketiga unsur Idee des Rechts , yang tidak sekedar memutuskan suatu perkara cenderung lebih menekankan pada kepastian hukum, dengan mempertahankan norma-norma secara tertulis yang ada dalam suatu undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku sebagai hukum positif. Jika hal ini dipertahankan maka hakim akan mengalami kebuntuan dalam berfikir, Oleh sebab itu putusan hakim harus didasarkan kepada suatu keyakinan yang jernih berdasarkan suara hati nurani, dengan pertimbangan senantiasa harus memperhatikan aspek filosofis maupun sosiologis agar putusannya menyentuh rasa keadilan masyarakat.
  • 66. SARAN
    • Hakim sebagai penegak hukum, dalam hal memeriksa, mengadili suatu perkara, apabila mengalami kebuntuan berpikir secara positivistik, maka hakim harus berani mengadirkan hukum progresif yang menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” dari pada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “ rule breaking ” dengan pertimbangan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
  • 67.