1) Jalan di Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua rusak sejak tahun 2012 tanpa perbaikan, menyebabkan risiko kecelakaan dan kerugian bagi pengguna jalan. 2) Pengguna jalan kini berhak menggugat pemerintah kabupaten jika terjadi kecelakaan akibat kondisi jalan yang buruk dan lama tidak diperbaiki. 3) Pemerintah kabupaten mempunyai kewajiban memperbaiki jalan rus

1. BURUKNYA JALAN RAYA DI KECAMATAN RAIJUA
“Korban Lakalantas Akibat Jalan Rusak
Bisa Gugat Pemerintah”
(Pasal 273, UU RI 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
(Berhubungan dengan Kerusakan Jalan di Kecamatan Raijua, Kab. Sabu Raijua)
Oleh: Elkana Goro Leba, S. Sos
Mahasiswa Program Pascasarjana
Program Studi Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL)
Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta
Jalan rusak dan berbatu-batu sejak tahun 2012 (penetapan anggaran APBD untuk
perbaikan jalan sejak 2011) sering membuat pengguna jalan di Kecamatan Raijua, Kabupaten
Sabu Raijua gregetan dan harus penuh waspada, apa lagi bila terjadi kecelakaan Lalu Lintas
(Lakalantas), pasti ada kerugian materi seperti biaya perbaikan kendaraan karena mungkin
ada bagian kendaraan yang rusak dan boros Bahan Bakar Minyak (BBM), bahkan tidak
jarang korban luka. Namun kini pengguna jalan bisa menggugat Penyelenggara Sarana dan
Prasarana (Pemerintha) dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua bila terjadi
Lakalantas akibat kerusakkan jalan atau infrastruktur jalan raya yang buruk dan tak kunjung
diperbaiki. Ini berita menarik bagi pengguna jalan di Kecamatan Raijua. Sebab selama ini
sepertinya pengguna jalan tidak pernah sadar dan bahkan mungkin tidak pernah tahu tentang
hal ini. Selama ini pengguna jalan hanya menjalankan kewajibannya dan tidak tahu haknya
sebagai pengguna jalan padahal mereka juga berhak mendapatkan fasilitas yang layak dari

2. pemerintah dan pemerintah daerah (Pemkab. Sarai). Dan pemerintah pun sepertinya tidak
pernah jalankan kewajibannnya, dalam hal ini mengganti rugi para pengguna jalan yang
alami kecelakaan akibat jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Jalan yang rusak dibiarkan
bertahun-tahun tidak diperbaiki oleh Pemkab Sarai yang merupakan penyelenggara terhadap
fasilitas jalan raya.
Namun, kini ada harapan baru yang datang dari UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN. Dalam ketentuan PIDANA Pasal 273 tertera bahwa “Setiap
penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak
yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
(1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau
barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Ketetuan selanjutnya Pasal 273 tersebut yang
dapat kita lihat adalah sanksi pidana untuk Penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan
patut memperbaiki Jalan yang rusak, yaitu:
1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang
rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan
dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat,
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling
banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain
meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan
belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta
lima ratus ribu rupiah).
Siapa Penyelenggara jalan?

3. Dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sama sekali
tidak mendefinisikan Penyelenggara itu siapa. Tetapi Merujuk pada UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN, Pada Pasal
15 dan 16 Penyelenggara itu adalah:
1) Pemerintah (Kementerian Pekerjaan Umum) yaitu Jalan Nasional
2) Pemerintah Provinsi (Dinas Pekerjaan Umum) yaitu Jalan Provinsi
3) Pemerintah Kabupaten (Dinas Pekerjaan Umum) yaitu Jalan Kabupaten dan Jalan Desa
4) Pemerintah Kota (Dinas Pekerjaan Umum) yaitu Jalan Kota
Kewajiban Penyelenggara Jalan
Kembali ke Undang-udang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
menerangkan bahwa Kewajiban Penyelenggara Jalan adalah sebagai berikut:
1. Pasal 24: Memperbaiki Jalan yang rusak dan memberi tanda atau rambu pada Jalan yang
rusak.
2. Pasal 238 ayat (1): Menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan
Prasarana Lalu Lintas.
3. Lintas Pasal 238 ayat (2): Menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan
Kecelakaan Lalu
4. Pasal 239 ayat (1): Mengembangkan program asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
5. Pasal 239 ayat (2): Membentuk perusahaan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
Hak Korban
Menurut Pasal 240 dan Pasal 241 UU No. 22 Tahun 2009 korban Lakalantas
mempunyai hak sebagi berikut:
Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:
1. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya
Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
2. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu
Lintas; dan
3. Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

4. Penyelenggara Jalan (Pemkab Sarai) tidak pernah jalankan Kewajibannya
Merujuk pada paparan di atas, dengan jelas korban, yakni masyarakat Kecamatan
Raijua mempunyai hak untuk mendapatkan bahkan menuntut fasilitas yang layak dari
pemerintah dan pemerintah Kabupaten Sabu Raijua juga mempunyai kewajiban untuk
memperbaiki fasilitas jalan yang rusak dan atau mengganti kerugian korban lakalantas yang
selama ini tidak pernah dijalankan.
Semoga dengan tulisan saya ini, membuka mata dan hati pemerintah Kabupaten Sabu
Raijua untuk menjalankan Kewajibannya dan juga masyarakat Sabu Raijua terutama
Kecamatan Raijua menuntut Hak mereka untuk mendapatkan fasilitas jalan yang layak dari
pemkab Sarai.