Politik dan kebijakan publik

5,791 views
5,537 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,791
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
184
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Politik dan kebijakan publik

  1. 1. Politik dan Kebijakan Publik
  2. 2. prolog Ilmu politik tidak pernah lepas dari persoalan pengambilan keputusan, inheren dalam ilmu politik. Bukan hal yang mudah untuk dilakukan dan banyak kesulitan yang dihadapi. Kesulitan tersebut tergantung dari beberapa hal:1. Sederhana atau kompleksnya persoalan yang tengah terjadi, akan berdampak pada resiko pengambilan keputusan.2. Ketersediaan informasi (Stiglitz:2002&2003) mengatakan pembusukan ekonomi yang dapat berimbas pada kemandekan politik dapat disebabkan oleh informasi yang asimetris, yaitu informasi yang timpang antara warga masyarakat sehingga terjadi ketidaksempurnaan dalam pengambilan keputusan.3. Kedewasaan pengambil keputusan, dapat berlaku netral untuk melihat suatu kejadian politik yang mungkin juga menyangkut kepentingan golongan, partai atau agama.
  3. 3. mendefinisi kebijakan publik Kebijakan publik atau yang dikenal dengan sebutan public policy merupakan salah satu dari core function dalam studi Ilmu Administrasi Negara. Paradigma yang selama ini berkembang pada umumnya sering mempersepsikan kebijakan publik identik dengan peraturan yang sifatnya tertulis dan administratif. Pendapat semacam itu tidaklah sepenuhnya salah. Hal yang perlu dilakukan pelurusan adalah dengan pergeseran paradigma Administrasi Negara tersebut bahwa negara sebagai satu-satunya aktor yang berhak mengeluarkan keputusan yang menyangkut kemaslahatan umum, juga mesti melibatkan pasar dan masyarakat dalam proses perumusan keputusan politik yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing pihak yang memiliki kepentingan terhadap persoalan
  4. 4. Lanjutan… Banyak sekali pakar yang mengemukakan tentang definisi kebijakan publik. Antara pakar yang satu dengan pakar yang lain mendefinisikan kebijakan publik secara berbeda-beda sesuai dengan pendekatan yang menjadi mainstream logika berpikir pakar tersebut. Riant Nugroho D menyatakan bahwa Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat negara sebagai sebuah strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Dari definisi tersebut kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis daripada fakta politis ataupun teknis. Dalam kebijakan publik menurut ahli ini sudah merangkum preferensi-preferensi politis aktor yang terlibat dalam proses kebijakan Nugroho D, Riant. 2008.
  5. 5.  Sementara itu, Syahrin Narhasy (2006) mengungkapkan bahwa kebijakan publik merupakan studi tentang bagaimana dan apa efek dari tindakan aktif dan pasif dari pemerintah. Definisi tersebut agak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh pendapat ahli sebelumnya dimana Syahrin Narhasy melihat bahwa persoalan teknis dari kebijakan publik lebih penting bila dibandingkan dengan administrasinya. Hal tersebut dikarenakan kebijakan publik lebih menyangkut persoalan sejauh mana pemerintah tanggap terhadap aspirasi masyarakat yang menuntut pemerintah untuk segera memberikan solusi untuk menyelesaikannya.
  6. 6. Lanjutan… Harold J. Laswell menyatakan bahwa Kebijakan Publik merupakan suatu program yang diproyeksikan pada tujuan, nilai, dan praktek tertentu. Apabila dicermati, pernyataan definisi tersebut mengedepankan aspek teknokratis dimana kebijakan publik lebih dipahami sebagai sebuah rancangan program, tidak hanya bersifat administratif saja seperti yang tertuang dalam peraturan tertentu.
  7. 7.  Lain lagi halnya dengan apa yang dikemukakan oleh Carl J. Friedrich. Kebijakan publik menurut ahli ini dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi dan sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
  8. 8. lanjutan Di sisi yang lain, George C. Edward dan Ira Sharkansky mengatakan bahwa kebijakan publik adalah menyangkut persoalan apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah serta hal tersebut merupakan tujuan akhir dari program pemerintah. Definisi ini mirip dengan apa yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye bahwa kebijakan publik merupakan persoalan pemerintah untuk mengambil pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ketiga pakar tersebut mengedepankan prinsip pilihan rasional (rational choice) dimana pemerintah diminta untuk mengambil suatu pilihan antara melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini jika dikaji lebih jauh ada keterkaitan dengan persoalan pengelolaan konflik dimana sebuah pilihan yang diambil akan menentukan arah yang akan ditempuh
  9. 9.  H. Hugh Heclo mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah analisa untuk mengkarakterisasi apa yang terdapat dalam studi pemerintahan tentang persoalan publik. Apa yang dipikirkan oleh Heclo terkait dengan definisi kebijakan publik cenderung bersifat administratif. Hal ini dikarenakan bahwa kebijakan publik dianggap sebagai sebuah kajian teoritis mengenai ciri khas dalam setiap persoalan publik yang dihadapi oleh suatu pemerintahan.
  10. 10. Lanjutan… Definisi tersebut mengacu kepada pernyataan Edward dan Sharkansky yang menyatakan bahwa “.… Public Policy is what government say and do, to do not do, it is the goals or purposes of government programs. “ Bedakan antara definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye dengan Edward & Sharkansky. Thomas Dye menyatakan bahwa “Public Policy means what the government choose to do or not to do. “ Thomas Dye tidak menyebutkan bahwa kebijakan publik sebagai sebuah tujuan akhir dari suatu program pemerintah, sementara Edward & Sharkansky menyatakan hal yang sebaliknya.
  11. 11.  Pakar lain yang memiliki definisi tersendiri mengenai kebijakan publik adalah E. S. Quade. Menurutnya, kebijakan publik merupakan seperangkat analisa yang umumnya mempresentasikan sejumlah informasi sebagai langkah untuk basis pengembangan bagi pembuat kebijakan guna memberikan keputusan. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa kebijakan publik lebih dipahami sebagai suatu hal yang sifatnya cenderung teknokratis. Ini terlihat dari sejumlah aturan yang telah dihasilkan dimana aturan tersebut menuntut adanya suatu tindak lanjut dalam wujud praktis yang terlihat dari adanya sejumlah presentasi
  12. 12. Lanjutan… Begitu juga halnya dengan apa yang dikemukakan oleh William N. Dunn mengenai konsep dasar dari kebijakan publik. Dunn mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan bagian dari disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metodologi dan sejumlah argumentasi guna menghasilkan dan transformasi informasi kebijakan yang relevan yang akan digunakan dalam peraturan politik untuk mengatasi persoalan kebijakan. Definisi tersebut lebih mengedepankan sifatnya yang teknokratis, hal tersebut terlihat dari adanya keharusan untuk transformasi segala macam informasi yang terdapat di dalam sebuah kebijakan yang sagat diperlukan untuk menyelesaikan
  13. 13.  E. S. Quade, dalam Dunn, William N. 1981. Public Policy Analysis; An Introduction. New Jersey: Hal. 35. Quade menyatakan bahwa “ … Policy is any type of analysis that generates and presents information in such a way as to improve the basic for policy makers to exercise their judgement.“ “Policy is an applied social science discipline which uses multiple methods of inquiry and argument to produce and transform policy relevant information that may be utilized in political settings to resolve policy problems.“ untuk lebih jelasnya lihat Ibid.
  14. 14. Lanjutan.. Definisi lain tentang kebijakan publik menurut Dimock, salah seorang pakar yang concern dengan berbagai macam persoalan publik. Menurutnya, kebijakan publik lebih didefinisikan sebagai sebuah rekonsiliasi dan kristalisasi dari pandangan serta keinginan dari sejumlah orang maupun kelompok tertentu dalam sebuah struktur sosial. Adanya rekonsiliasi sebagai sebuah pendekatan yang dikedepankan oleh Dimock mengisyaratkan bahwa perlu adanya penggunaan pendekatan pengelolaan konflik. Hal ini penting dikarenakan setiap kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah, dampaknya akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat selaku pemegang otoritas tertinggi dalam pemerintahan yang demokatis.
  15. 15. Teori pengambilan keputusan1. Teori rasional komprehensif (the rational comprehensive theory), langkah dan unsurnya sbb: Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah yg tidak dapat dipisahkan dg masalah lain atau ada masalah yg diprioritaskan sbg pertimbangan Tujuan, nilai, atau sasaran yg menjadi pedoman pengambil keputusan dijelaskan dan diranking menurut kepentingannya Bermacam-macam alternatif yg berhubungan dg masalah yg diteliti secara seksama
  16. 16. Lanjutan… Konsekuensi (biaya&manfaat) yg akan ditimbulkan oleh setiap alternatif yg diteliti. Masing-masing alternatif dan akibat yg menyertai dibandingkan dg alternatif yg lain. Pembuat keputusan akan memilih alternatif, konsekuensi yg mendorong pencapaian tujuan, nilai atau objeknya.
  17. 17. Lanjutan….. Mendapat kritikan seperti Lindbloom (1977), pengambilan keputusan seringkali tidak dihadapkan pada masalah yg kongkrit yg mampu didefinisikan secara jelas Tidak realistis (stiglitz mengatakan kekomplitan data susah untuk didapatkan) Aspek nilai juga menerima kritikan, karena susah untuk melakukan perbandingan dan pembobotan dalam konflik yang terjadi susah membedakan nilai bersifat pribadi atau umum.
  18. 18. Teori pengambilan keputusan2. Teori inkremental, perevisian (tambal sulam), merunut sbb: Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis empiris dari tindakan yg diperlukan utk mencapainya lebih bersifatt saling menjalin daripada terpisah-pisah satu sama lain. Pembuat keputusan hanya mempertimbangkan bbrp alternatif yg bhubungan dg permasalahannya, dan hal ini dibedakan hanya yg bersifat menambah kebijakan yg ada Utk masing-masing alternatif hanya akibat (konsekuensi) yg penting yg akan dilakukan evaluasi
  19. 19. Lanjutan… Permasalahan yg dihadapi pembuat keputusan secara kontinyu didefinisikan kembali Tidak akan terdapat kputusan tunggal atau pemecehan yg benar utk suatu masalah Pembuatan keputusan yg bsifat menambahkan sesungguhnya merupakan perbaikan dan lebih sesuai utk kemajuan saat ini, lebih menunjukkan ketidaksempurnaan sosial yg kongkrit daripada utk peningkatan tujuan sosial di masa yg akan datang
  20. 20. Teori pengambilan keputusan3. Mixed scanning theory Merupakan kritik thd dua teori sebelumnya, sependapat dg kritik thd teori rasional komprehensif dan kritik thd inkrementalis keputusan yg diambil cenderung membela kepentingan mayoritas (kuat&terorganisir) dan menafikan masyarakat marjinal. Dimungkinkan penggunaan teori rasional atau inkremental dalam keadaan yg berbeda, memperhitungkan kemampuan si pengambil keputusan, merupakan kompromi yg menggunakan kombinasi dari rasional dan inkremental (et zioni)
  21. 21. Faktor yg mempengaruhipengambilan keputusanAnderson (1984:13-15), 5 kategori yg mempengaruhi1. Political values2. Organization values3. Personal values4. Policy values5. Dan, ideological values
  22. 22. Mengapa belajar kebijakan publikdalam studi ilmu politikDye (1995) dan Anderson (1984)1. Pertimbangan ilmiah, menambah pengetahuan yang lebih mendalam2. Pertimbangan profesional, menerapkan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah sosial secara praktis.3. Pertimbang politis, agar setiap perundangan dan regulasi yang dihasilkan dapat tepat guna mencapai tujuan yang sesuai dengan target yg dituju.
  23. 23. Beberapa pendekatan dalam studikebijakan publik1. Pendekatan kelompok Suatu kelompok merupakan sekumpulan individu yang diikat oleh tingkah laku atau kepentingan yang sama. Individu akan dianggap penting jika ia bertindak mengatasnamakan kelompok kepentingannya. Sehingga kelompok dapat dijadikan penghubung antara inividu dengan pemerintah. Kelompok tersebut memiliki tujuan, secara langsung atau melalui media massa menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan publik yang diperlukan. Pada saat-saat tertentu kebijakan publik merupakan usaha yang menjaga keseimbangan yang dicapai di dalam kelompok. Keseimbangan ini ditentukan oleh pengaruh dari kelompok kepentingan, pengaruh ini diharapkan dapat menghasilkan perubahan dalam kebijakan publik. Pendekatan kelompok merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan, yang di dalamnya kelompok kepentingan berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif.
  24. 24. Pendekatan Kelembagaan Struktur organisasi pemerintah merupakan fokus dari pendekatan ini karena kegiatan-kegiatan politik berpusat pada lembaga-lembaga pemerintah, seperti pada lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kebijakan publik ditentukan, dilaksanakan dan dipaksakan secara otoritatif oleh lembaga- lembaga pemerintahan tersebut. Kegiatan individu-individu dan kelompok-kelompok secara umum diarahkan kepada lembaga- lembaga pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan publik dan lembaga pemerintah dilihat memiliki hubungan yang sangat erat. Suatu kebijakan tidak akan menjadi kebijakan publik sebelum kebijakan itu ditetapkan dan dilaksanakan oleh suatu lembaga pemerintah. Ada tiga karakteristik kebijakan publik:1. Pemerintah memberi legitimasi kepada kebijakan-kebijakan, namun hanya kebijakan pemerintah sajalah yang mampu melibatkan semua warga negara untuk mematuhinya sebagai kewajiban yang sah2. Kebijakan-kebijakan pemerintah membutuhkan universalitas, kebijakan pemerintah mampu menjangkau semua masyarakat, bukan sebagian dari masyarakat3. Pemerintah memonopoli paksaan dalam masyarakat, hanya pemerintah yang memegang hak monopoli untuk memaksakan secara sah kebijakan-kebijakan kepada anggota masyarakat, sehingga pemerintah dapat memberikan sanksi kepada mereka yang tidak mentaatinya.
  25. 25. Pendekatan Fungsional Pendekatan ini memusatkan perhatian pada berbagai kegiatan fungsional yang terjadi dalam proses kebijakan. Ada tujuh kategori analisis fungsional menurut Harold Lasswell, yaitu: Inteligensi, pengumpulan dan pemrosesan informasi tentang masalah-masalah kebijakan Rekomendasi, pembuatan dan pengembangan alternatif-alternatif untuk mengatasi suatu masalah Preskripsi, tentang bagaimana peraturan-peraturan umum dipergunakan atau diterapkan dan siapa yang menerapkannya Permohonan, penentuan perilaku tertentu yang bertentangan dengan peraturan atau undang-undang serta penggunaan pearturan atau undang-undang Aplikasi, penerapan dan diberlakukannya undang-undang dan peraturan Penilaian, pelaksanaan kebijakan (berhasil atau tidak) Terminasi, penghentian atau dilanjutkannya peraturan-peraturan
  26. 26. Pendekatan Elite Masyarakat terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok pemegang kekuasaan atau elit dan yang tidak memiliki kekuasaan atau massa. Semua lembaga politik dan lembaga masyarakat lainnya didominasi oleh sekelompok individu yang sangat kuat. Kebijakan publik merupakan produk elit yang merefleksikan nilai-nilai mereka untuk penguatan kepentingan mereka. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada peran kepemimpinan dalam pembentukan kebijakan-kebijakan publik. Elit bertugas membuat dan melaksanakan kebijakan serta mampu bertindak dalam suatu lingkungan yang ditandai dengan sikap massa yang apatis, kerancuan informasi sehingga massa menjadi pasif. Pejabat pemerintah hanyalah sekedar pelaksana dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh elit tadi. Massa buta terhadap informasi tentang kebijakan. Maka, elit lebih banyak mempengaruhi massa daripada massa mempengaruhi elit. Akibatnya, kebijakan tidak begitu banyak mencerminkan keinginan rakyat, tetapi keinginan elit. Artinya tanggungjawab kesejahteraan massa berada di tangan elit dan bukan pada massa. Kelemahan dari pendekatan ini adalah kebijakan-kebijakan tidak selalu mementingkan kesejahteraan masyarakat.
  27. 27. Pendekatan Sistem Ada tiga komponen yang terdapat dalam pendekatan ini, yaitu input, proses dan output. Input merupakan desakan atau tekanan dari lingkungan yang mempengaruhi sistem politik, yang terdiri atas dua hal yaitu tuntutan dan dukungan. Output dari suatu sistem politik itu sendiri adalah alokasi nilai-nilai yang otoritatif dari suatu sistem. Kebijakan merupakan hasil atau output dari suatu sistem (politik). Pendekatan sistem menggambarkan kebijakan publik sebagai suatu output dari suatu sistem politik. Sistem mengandung arti serangkaian institusi dalam masyarakat dan aktivitasnya mudah diidentifikasi. Lembaga-lembaga ini melakukan fungsi transformasi dari beberapa tuntutan ke dalam suatu keputusan yang otoritatif. Usaha transformasi ini membutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Kelemahan dari teori ini adalah terpusatnya perhatian

×