Your SlideShare is downloading. ×
Negara Hukum
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Negara Hukum

1,772
views

Published on

Published in: Education

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
  • mantap,
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
1,772
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
60
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. TIK: Setelah pertemuan ini, mhs diharapkan dapat:1. Memahami dan menjelaskan tentang konsep negara hukum2. Memahami dan menjelaaskan tentang konsep negara hukum Eropa Kontinental dan negara hukum Anglo Saxon3. Memahami dan menjelaskan tentang negara hukum Inoonesia
  • 2. Ubi societas ibi ius, di mana adamasyarakat, di situ ada hukum. Setiapnegara di dunia ini memiliki hukumnyamading-masing, yakni hukum yg dibuatoleh masyarakatnhya sendiri dan haruspula dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Persoalannya lagi adalah apakahhukum yg berlaku tsb responsif (otonom)ataukah hukum yg elitis (menindas) ygerat kaitannya dengan sistempmerintahaan yg dilaksanakan di negaratsb.
  • 3. Plato dlm bukunya Nomoi merumuskanbahwa penyelenggaraan pemerintahan ygbaik adalah yg diatur oleh hukum. Aristoteles (murid Plato), dalambukunya Politica, juga merumuskan bahwasuatu negara yg baik adalah negara ygdiperintah dgn konstitusi dan berkedaulatanhukum. Bagi Aristoteles, yg memerintah dlmnegara bukanlah manusia melainkann pikiranyg adil, dan kesusilaanlah yg menentukanbaik buruknya suatu hukum.
  • 4. Wirjono Prodjodikoro: negara hukumadalah suatu negara yg di dlm wilayahnyaadalah:a. Semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dlm tindakannya baik thd para warga negara maupun dlm saling berhubungan nasing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yg berlaku.b. Semua orang (penduduk) dlm hubungan kemasyarakatan hrs tunduk pd peraturan- peraturan hukum yg berlaku.
  • 5. Dilihat dr bentukn ya, negara hukumdibedakan sbb:a. Negara hukum formal (Ngr. Hukum dlm arti sempit), yakni suatu negara hukum di mana pemerintah dlm berhubungan dgn warga negaranya bertindak laksana penjaga malam.b. Negara hukum material (dlm arti luas), yakni pemerin tah tidak saja berkewajiban melindungi wargaanya, tetapi juga hrs (aktif) memajukan kesejahteraan sosial rakyatnya.
  • 6. Ciri-ciri Negara Hukum Eropa Kontinental(Rechtsstaat) menurut Immanuel Kant adalah:a. Adanya perlindungan terhadap HAMb. Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara tsb Berdasarkan rumusan Kant ini, lahirlahnegara yg disebut konsep “negara hukumpenjaga malam” atau “negara polisi”, di manakekuasaan negara baru bertibdak apabilaterdapaat perselisihan (sengketa) antarindividu dlm masyarakat.
  • 7. Dlm perkembangan berikutnya,pemikiran negara hukum EropaKontinental banyak dipengaruhi olefaham Liberal yg menjunjung fahamnegara kesejahteraan (welfare state),sehingga konsep negara hukum EropaKontinental bergeser ke arah bentuknegara hukum kesejahteraan. F. J. Stahldlm teorinya merumuskan bentuk negarahukum kesejahteraan ini sbb:
  • 8. a. Adanya jaminan thd perlindungan HAMb. Adanya pemisahan kekuasaanc. Adaanya pemerintahan berdasarkan UUd. Adanya peradilan administrasi negara Menurut Stahl, negara hukum bertujuanmelindungi hak asasi warga negaranya dengancara membatasi dan mengawasi gerak langkahdan kekuasaan negara dengan UU.
  • 9. Konsep negara hukum Asnglo Saxonini berkembang di Inggris dan AS ygdikenal dgn sebutan rule of law. Menurut A.V. Dicey. Ciri negarahukum adalah:a. Supremasi hukum/kekuasaan tertinggi negara adalah hukumb. Kesamaan di hadapan hukumc. Perlindungan terhadap HAM
  • 10. Persamaan antara konseprechtsstaat dgn rule of law, yakni terletakpada adanya keinginan untukmemberikan perlindungan danpenghormatan terhadap HAM. Perbedaannya, jika pada negarahukum Anglo Saxon lebih menekankankepada prinsip persamaan di depanhukum, maka pada negara hukumrechtsstaat memasukkan unsur peradilanadministrasi negara sebagai salah satuunsur negara hukum.
  • 11. Perbedaan lainnya adalah, jika dlmnegara hukum Rechtsstaat sumberhukumnya lebih mengutamakan civil law(hukum tertulis) demi terwujudnyakepastian hukum, maka dalam negarahukum Anglo Saxon lebih mengutamakancommon law (yurisprudensi) agarterwujudnya keadilan.
  • 12. Psl 1 ayat (3) UUD-1945: “NegaraIndonesia adalah negara hukum”.Berdasarkan penegasan ini dapatdipahami baahwa sgl tindakan ygdilakukan atau diputuskan oleh alatnegara dan masyarakat haruslahberdasarkan kepada hukum. Hal ini telah menunjukkan adanyasupremasi hukum/kekuasaan tertinggidalam negara adalah hukum.
  • 13. Jika dikaitkaan dengan ciri-cirinegara hukum baik pada rechtsttaatbegitu juga pada rule of law, makanegara hukum Indonesia tidak secarakaku (strict) mengacu pada salah satudari kedua bentuk negara hukum tsb,tetapi adalag mengintegrasikan (konsepprismatik) nilai-nilai positif dari keduanya.Hal ini dapat dijelaskan sbb: Adanya supremasi hukum (Psl. 1 ayat (3) UUD-1945
  • 14.  Adanya pemisahan kekuasaan (Psl. 2 s/d Psl 24 C UUD-1945 Adanya pemerintahan berdasarkan UUD (Psl. 4 ayat (1) dan Psl 9 ayat (1) UUD- 1945 Adanya kesamaan dihadapan hukum (Psl 27 ayat (1) UUD-1945 Adanya Peradilan administrasi (Psl 24 ayat (2) UUD-1945 Adanya jaminan perlindungan HAM (Psl 28 A s.d Psl 28 J UUD-1945
  • 15. Penegakan hukum merupakan salah satuaspek terpenting dlm suatu negara hukum, karenahanya dgn penegakan hukumlah maka tujuanhukum, yakni keadilan, kepatian hukum danketertiban akan dapat dirasakan masyarakat. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, adatiga hal penting yg harus diperhatikan dlmmenegakkan hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatandan kepastian hukum .Sekaitan dgn ini, SatjiptoRaharjo menyatakaan bahwa penegakan hukummerupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-idetentang keadilan, kepastian hukum dankemaanfaantan sosial menjadi kenyataan.
  • 16. Studi tentang penegakan hukum selaludikaitkan dgn paradigma sistem hukum sbgmndikemukakan Lawrence M. Fiedman, ygmembagi sistem hukum itu ke dalam 3 subsistem sbb:a. Substansi hukum (legal substance) yg diibaratkan sbg apa yag dikerjakan atau dihasilkan oleh sebuah mesinb. Struktur Hukum (legal structur) yg diibaratkan sbg mesinc. Kultur hukum (legal cultur), yakni aapa sajaa atau siapa saja yg memutuskan mesin itu digunakan.
  • 17. Faktor-faktor yg mempengaruhipenegakan hukum adalah:a. Faktor hukumnya sendirib. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak- pihak yg membentuk maupun menerapkan hukumc. Faktor sarana atau fasilitas yg mendukung penegakan hukumd. Faktor masyarakatnya, yakni lingkungan di mana hukum tsb berlaku atau diterapkane. Faktor kebudayaan, hyakni hasil karya, cipta dan rasa yg didasarkan pada karsa manusia di dlm pergaulan hidup.