KEBIJAKAN PERKOTAAN DI INDONESIA Elkana Catur Hardiansah

DEFINISI PERKOTAAN Penetapan daerah yang disebut perkotaan menurut BPS mempunyai ciri yaitu : Suatu daerah yang penduduknya memiliki kegiatan utama bukan pertanian. Kepadatan penduduk kurang dari 5000 jiwa/km2 Memiliki fasilitas umum kurang lebih 8 dari 16 fasilitas seperti SD, SLTP, SMU, Bioskop, Rumah Sakit, Bank, Telephone, Listrik, Pabrik, Pasar dll

Penetapan daerah yang disebut perkotaan menurut BPS mempunyai ciri yaitu :

Suatu daerah yang penduduknya memiliki kegiatan utama bukan pertanian.

Kepadatan penduduk kurang dari 5000 jiwa/km2

Memiliki fasilitas umum kurang lebih 8 dari 16 fasilitas seperti SD, SLTP, SMU, Bioskop, Rumah Sakit, Bank, Telephone, Listrik, Pabrik, Pasar dll

Perkotaan Indonesia Terkonsentrasinya Pembangunan Perkotaan di Pulau Jawa  menyebabkan arus urbanisasi ke Jawa, dengan 60% penduduk perkotaan Indonesia berlokasi di Pulau Jawa Kurang terkendalinya Pembangunan Kota-Kota Berskala Besar dan Metropolitan  mengancam tingkat keberlanjutan dan kelayakhunian Tidak seimbangnya kemampuan pelayanan perkotaan, secara kuantitas maupun kualitas, dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi dan perubahan preferensi yang berkembang akibat peningkatan kegiatan ekonomi dan tingkat kesejahteraan

Terkonsentrasinya Pembangunan Perkotaan di Pulau Jawa  menyebabkan arus urbanisasi ke Jawa, dengan 60% penduduk perkotaan Indonesia berlokasi di Pulau Jawa

Kurang terkendalinya Pembangunan Kota-Kota Berskala Besar dan Metropolitan  mengancam tingkat keberlanjutan dan kelayakhunian

Tidak seimbangnya kemampuan pelayanan perkotaan, secara kuantitas maupun kualitas, dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi dan perubahan preferensi yang berkembang akibat peningkatan kegiatan ekonomi dan tingkat kesejahteraan

Diperkirakan pada tahun 2025, jumlah penduduk di kawasan perkotaan mencapai 68,26% dari total jumlah penduduk Indonesia

Diperkirakan pada tahun 2025, jumlah penduduk di kawasan perkotaan mencapai 68,26% dari total jumlah penduduk Indonesia

Potret Kesenjangan... 37 kota (9% dari total daerah administratif) menyumbang 40% PDB nasional 14 kota besar (3,4% dari total daerah administratif) menyumbang 30% PDB nasional Secara umum HDI kota > HDI kabupaten Kesenjangan HDI antarprovinsi ada tapi kecil, kesenjangan HDI antarkabupaten/kota dalam provinsi lebih besar Makin jauh dari kota utama (ibukota provinsi) HDI makin kecil

37 kota (9% dari total daerah administratif) menyumbang 40% PDB nasional

14 kota besar (3,4% dari total daerah administratif) menyumbang 30% PDB nasional

Secara umum HDI kota > HDI kabupaten

Kesenjangan HDI antarprovinsi ada tapi kecil, kesenjangan HDI antarkabupaten/kota dalam provinsi lebih besar

Makin jauh dari kota utama (ibukota provinsi) HDI makin kecil

TANTANGAN GLOBAL Kebangkitan kota menengah (secondary cities) di berbagai negara sebagai pusat pertumbuhan baru Tuntutan untuk kota Besar dan Metropolitan untuk memperhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan Di era desentralisasi, salah satu parameter keberhasilan dari proses ini adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk di daerahnya. Kompetisi antar kota dan daerah

Kebangkitan kota menengah (secondary cities) di berbagai negara sebagai pusat pertumbuhan baru

Tuntutan untuk kota Besar dan Metropolitan untuk memperhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan

Di era desentralisasi, salah satu parameter keberhasilan dari proses ini adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk di daerahnya.

Kompetisi antar kota dan daerah

Problems Pertumbuhan Perkotaan tidak seimbang ditambah dengan kesenangan pembangunan antar wilayah menimbulkan urbanisasi yang tidak ditunjukkan oleh Meluasnya wilayah perkotaan dan kawasan pinggiran Konurbasi Meningkatnya jumlah desa kota Terjadinya reklasifikasi Dampak negatif Terjadinya eksploitasi berlebihan terhadap SDA di sekitar kota Konversi lahan produktif Menurunnya kualitas lingkungan Menurunnya kualitas pelayanan Kota baru yang tidak mandiri

Pertumbuhan Perkotaan tidak seimbang ditambah dengan kesenangan pembangunan antar wilayah menimbulkan urbanisasi yang tidak ditunjukkan oleh

Meluasnya wilayah perkotaan dan kawasan pinggiran

Konurbasi

Meningkatnya jumlah desa kota

Terjadinya reklasifikasi

Dampak negatif

Terjadinya eksploitasi berlebihan terhadap SDA di sekitar kota

Konversi lahan produktif

Menurunnya kualitas lingkungan

Menurunnya kualitas pelayanan

Kota baru yang tidak mandiri

Arah Pembangunan Perkotaan MENUJU PEMBANGUNAN KOTA YANG LAYAK HUNI (LIVABLE) MENUJU KOTA YANG BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE) MENDORONG KOTA YANG MEMILIKI NILAI TAMBAH (VALUABLE) BAGI MASYARAKATNYA

MENUJU PEMBANGUNAN KOTA YANG LAYAK HUNI (LIVABLE)

MENUJU KOTA YANG BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE)

MENDORONG KOTA YANG MEMILIKI NILAI TAMBAH (VALUABLE) BAGI MASYARAKATNYA

RPJM

7 URBAN POLICY 2004-2009 mendorong percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga dapat menjalankan perannya sebagai motor penggerak pembangunan di wilayah-wilayah pengaruhnya. mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan secara sinergis. meningkatkan keterkaitan pembangunan antarkota. mengelola pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dengan memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. mengelola laju migrasi dari desa ke kota dengan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi non pertanian di perdesaan. meningkatkan kapasitas pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal pelayanan publik, pengelolaan lingkungan perkotaan, pengembangan kemitraan dengan swasta, dan terutama peningkatan kapasitas fiskal. peningkatan kerja sama antar pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam pembangunan prasarana dan sarana. Semua ini memerlukan adanya keterpaduan dan skala ekonomi tertentu untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

mendorong percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga dapat menjalankan perannya sebagai motor penggerak pembangunan di wilayah-wilayah pengaruhnya.

mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan secara sinergis.

meningkatkan keterkaitan pembangunan antarkota.

mengelola pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dengan memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

mengelola laju migrasi dari desa ke kota dengan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi non pertanian di perdesaan.

meningkatkan kapasitas pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal pelayanan publik, pengelolaan lingkungan perkotaan, pengembangan kemitraan dengan swasta, dan terutama peningkatan kapasitas fiskal.

peningkatan kerja sama antar pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam pembangunan prasarana dan sarana. Semua ini memerlukan adanya keterpaduan dan skala ekonomi tertentu untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

tantangan… Kesenjangan pertumbuhan antara kota-kota metropolitan dengan kota menengah dan kecil: Memeperlemah keterkaitan antarwilayah  sistem perkotaan nasional Interaksi perdagangan menguntungkan Jawa Kota-kota menghadapi tekanan: penyediaan perumahan, lapangan kerja, pelayanan publik, lingkungan dan kapasitas pembiayaan Peningkatan daya saing kota . :pencapaian agenda global, penarikan investasi, dan lain sebagainya Kebangkitan Kota Menengah (Secondary Cities) Di Berbagai Negara Sebagai Pusat Pertumbuhan Baru

Kesenjangan pertumbuhan antara kota-kota metropolitan dengan kota menengah dan kecil:

Memeperlemah keterkaitan antarwilayah  sistem perkotaan nasional

Interaksi perdagangan menguntungkan Jawa

Kota-kota menghadapi tekanan: penyediaan perumahan, lapangan kerja, pelayanan publik, lingkungan dan kapasitas pembiayaan

Peningkatan daya saing kota . :pencapaian agenda global, penarikan investasi, dan lain sebagainya

Kebangkitan Kota Menengah (Secondary Cities) Di Berbagai Negara Sebagai Pusat Pertumbuhan Baru

tantangan Pengelolaan Kawasan perkotaan Skala Besar  kelayakhunian dan keberlanjutan, kerjasama antar kota, sharing infrasturucture Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam manajemen perkotaan  pembiayaan, kualitas SDM, dan lain-lain Sinkronisasi perencanaan tata ruang kawasan perkotaan  menyesuaikan dengan UU 26 tahun 2007

Pengelolaan Kawasan perkotaan Skala Besar  kelayakhunian dan keberlanjutan, kerjasama antar kota, sharing infrasturucture

Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam manajemen perkotaan  pembiayaan, kualitas SDM, dan lain-lain

Sinkronisasi perencanaan tata ruang kawasan perkotaan  menyesuaikan dengan UU 26 tahun 2007