PEMBIAYAAN PERKOTAAN Kerjasama Pemerintah-Swasta Disampaikan Oleh Elkana Catur H

PERKOTAAN INDONESIA Terkonsentrasinya Pembangunan Perkotaan di Pulau Jawa  menyebabkan arus urbanisasi ke Jawa, dengan 60% penduduk perkotaan Indonesia berlokasi di Pulau Jawa Kurang terkendalinya Pembangunan Kota-Kota Berskala Besar dan Metropolitan  mengancam tingkat keberlanjutan dan kelayakhunian Tidak seimbangnya kemampuan pelayanan perkotaan, secara kuantitas maupun kualitas, dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi dan perubahan preferensi yang berkembang akibat peningkatan kegiatan ekonomi dan tingkat kesejahteraan

Terkonsentrasinya Pembangunan Perkotaan di Pulau Jawa  menyebabkan arus urbanisasi ke Jawa, dengan 60% penduduk perkotaan Indonesia berlokasi di Pulau Jawa

Kurang terkendalinya Pembangunan Kota-Kota Berskala Besar dan Metropolitan  mengancam tingkat keberlanjutan dan kelayakhunian

Tidak seimbangnya kemampuan pelayanan perkotaan, secara kuantitas maupun kualitas, dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi dan perubahan preferensi yang berkembang akibat peningkatan kegiatan ekonomi dan tingkat kesejahteraan

Persentase RT dengan akses terhadap air : Persentase RT yang mengkonsumsi air mineral, air leding atau air yang berasal dari pompa air, sumur terlindung atau sumber mata air terlindung. Sumber : BPS

ARAH PEMBANGUNAN PERKOTAAN MENUJU PEMBANGUNAN KOTA YANG LAYAK HUNI (LIVABLE) MENUJU KOTA YANG BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE) MENDORONG KOTA YANG MEMILIKI NILAI TAMBAH (VALUABLE) BAGI MASYARAKATNYA

MENUJU PEMBANGUNAN KOTA YANG LAYAK HUNI (LIVABLE)

MENUJU KOTA YANG BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE)

MENDORONG KOTA YANG MEMILIKI NILAI TAMBAH (VALUABLE) BAGI MASYARAKATNYA

PELAYANAN PERKOTAAN AIR MINUM SANITASI TRANSPORTASI PERPASARAN PERMUKIMAN PENDIDIKAN KESEHATAN RUANG TERBUKA DLL

AIR MINUM

SANITASI

TRANSPORTASI

PERPASARAN

PERMUKIMAN

PENDIDIKAN

KESEHATAN

RUANG TERBUKA

DLL

MODEL PEMBIAYAAN KONVENSIONAL APBN Dana Perimbangan (DAU, DAK, dll) APBD PERSOALAN: DIBUTUHKAN SUMBER PEMBIAYAAN TAMBAHAN UNTUK PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PERKOTAAN

APBN

Dana Perimbangan (DAU, DAK, dll)

APBD

MODEL-MODEL PEMBIAYAAN LAIN Pinjaman Luar Negeri Municipal bond Infrastructure Bank  BLU Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)

Pinjaman Luar Negeri

Municipal bond

Infrastructure Bank  BLU

Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)

PRINSIP KERJASAMA Saling menguntungkan (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) Meningkatkan efisiensi, kualitas pelayanan dan penge- lolaan infrastruktur Peran Pemerintah sebagai regulator dan enabler swasta sebagai operator dan provider Dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif Penyelenggaraan Proyek dilaksanakan oleh Penanggung jawab proyek

Saling menguntungkan (Pemerintah, Swasta dan

Masyarakat)

Meningkatkan efisiensi, kualitas pelayanan dan penge-

lolaan infrastruktur

Peran Pemerintah sebagai regulator dan enabler

swasta sebagai operator dan provider

Dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif

Penyelenggaraan Proyek dilaksanakan oleh

Penanggung jawab proyek

Perbedaan Pokok KPS dengan Privatisasi Sunk cost tinggi, proyek padat modal Pay back period lama Biaya O/P relatif lebih tinggi Sangat tergantung pda pemerintah dan rentan terhadap gejolak sosial Profit bersifat marginal KARAKTERISTIK PROYEK INFRASTRK TETAP MILIK PEMERINTAH DAN KEMBALI KE PEMERINTAH ASET PEMERINTAH SWASTA KONSESI PENGELOLAAN MENGELOLA SELAMA PERIODE TERTENTU KPS ASET PEMERINTAH SWASTA MENGELOLA SELAMANYA SETELAH MENJADI HAK MILIK DIVESTITURE IPO DAN STRATEGIC SALE PRIVATISASI

Sunk cost tinggi, proyek padat modal

Pay back period lama

Biaya O/P relatif lebih tinggi

Sangat tergantung pda pemerintah dan rentan terhadap gejolak sosial

Profit bersifat marginal

PERBEDAAN ANTARA KONTRAKTOR DGN KPS Terlibat pengoperasian fasilitas Melaksanakan pelayanan umum Tdk terlibat dlm pengoperasian fasilitas Tdk melaksanakan pelayanan umum Kontraktor/ Konsesioner Konsesioner mengendalikan operasional Pre, Co atau Full Financing oleh konsesioner Konsesioner melaksanakan Investasi atas fasilitas Konsesioner bebas mendesain atas fasilitas yg akan dibangun Konsesioner melakukan supervisi atas pembangunan fasilitas yg akan diopersikannya Pemerintah mengendalikan lingkup pekerjaan Tdk ada Pre, Co atau Full Financing oleh kontraktor Kontraktor tdk melakukan investasi atas fasilitas Lingkup dan spesifikasi ditentukan oleh pemerintah Kontraktor tdk melakukan supervisi atas pekerjaan Perbedaan Utama Jangka Panjang Jangka Pendek JK.Waktu Kontrak Lingkup Kegiatan beragam, berdasarkan hasil Lingkup Kegiatan sudah ditentukan, berdasarkan anggaran Karakteristik Utama Pembangunan & Pengoperasian sarana pelayanan umum dilakukan oleh swasta, sesuai dgn kontrak Kegiatan dilaksanakan ber dasarkan order dr pemerintah Pengertian K P S JASA BORONGAN U R A I A N

Konsesioner mengendalikan operasional

Pre, Co atau Full Financing oleh konsesioner

Konsesioner melaksanakan Investasi atas fasilitas

Konsesioner bebas mendesain atas fasilitas yg akan dibangun

Konsesioner melakukan supervisi atas pembangunan fasilitas yg akan diopersikannya

Pemerintah mengendalikan lingkup pekerjaan

Tdk ada Pre, Co atau Full Financing oleh kontraktor

Kontraktor tdk melakukan investasi atas fasilitas

Lingkup dan spesifikasi ditentukan oleh pemerintah

Kontraktor tdk melakukan supervisi atas pekerjaan

MODEL PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAH OUTSOURCING KPS PRIVATISASI PENGELOLAAN MURNI MENJADI HAK SWASTA PERUBAHAN KEPEMILIKAN ASET (STLH DIJUAL KPD SWASTA} PENEGELOLAAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK SWASTA ASET MASIH TETAP MILIK PEMERINTAH YANG DIKEMBALIKAN STLH PENGELOAAN SELESAI MANAJEMEN PENGELOLAAN DIAMBIL DARI PIHAK LUAR (BISA DARI SWASTA) DITANGANI PENUH OLEH PEMERINTAH

PENGELOLAAN MURNI MENJADI HAK SWASTA

PERUBAHAN KEPEMILIKAN ASET (STLH DIJUAL KPD SWASTA}

PENEGELOLAAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK SWASTA

ASET MASIH TETAP MILIK PEMERINTAH YANG DIKEMBALIKAN STLH PENGELOAAN SELESAI

MANAJEMEN PENGELOLAAN DIAMBIL DARI PIHAK LUAR (BISA DARI SWASTA)

DITANGANI PENUH OLEH PEMERINTAH

ADA INVESTASI SWASTA PEMBANGUNAN SARANA BIAYA RENDAH KUALI-TAS TINGGI MENGUNTUNGKAN EFISIENSI TINGGI COCOK UNTUK KONDISI EKONOMI YANG BAIK TIDAK ADA INVESTASI TERBATAS PADA PERLATAN KEUNTUNGAN KECIL EFISIENSI TERBATAS COCOK UNTUK MASA KRISIS TIDAK ADA INVESTASI PENGELOLAAN PERUSAHAAN KEUNTUNGAN KECIL EFISIENSI TERBATAS COCOK UNTUK MASA KRISIS TIDAK ADA INVESTASI TERBATAS PADA O & M KEUNTUNGAN KECIL EFISIENSI TERBATAS 1. SERVICE CONTRACT BENTUK KPS 3. LEASE CONTRACT 2. MANAJEMEN CONTRACT 4. BOT / BOOT 5. CONCESSION ADA INVESTASI SWASTA PENGELOLAAN DAN KEUANGAN MENGUNTUNGKAN EFISIENSI TINGGI COCOK UNTUK KONDISI EKONOMI YANG BAIK

ADA INVESTASI SWASTA

PEMBANGUNAN SARANA

BIAYA RENDAH KUALI-TAS TINGGI

MENGUNTUNGKAN

EFISIENSI TINGGI

COCOK UNTUK KONDISI EKONOMI YANG BAIK

TIDAK ADA INVESTASI

TERBATAS PADA PERLATAN

KEUNTUNGAN KECIL

EFISIENSI TERBATAS

COCOK UNTUK MASA KRISIS

TIDAK ADA INVESTASI

PENGELOLAAN PERUSAHAAN

KEUNTUNGAN KECIL

EFISIENSI TERBATAS

COCOK UNTUK MASA KRISIS

TIDAK ADA INVESTASI

TERBATAS PADA O & M

KEUNTUNGAN KECIL

EFISIENSI TERBATAS

ADA INVESTASI SWASTA

PENGELOLAAN DAN KEUANGAN

MENGUNTUNGKAN

EFISIENSI TINGGI

COCOK UNTUK KONDISI EKONOMI YANG BAIK

KETERKAITAN ANTARA BESARNYA INVESTASI, JANGKA WAKTU KERJASAMA DAN LAIN-LAIN A4 - 9 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA (Tahun) INVESTASI (Rp / $ ) TINGKAT KEWENANGAN dan KEPEMILIKAN SWASTA TINGKAT KETERLIBATAN DAN RESIKO SWASTA 1 PERJANJIAN KEJASAMA PENGELOLAAN PERJANJIAN KEJASAMA PERSEWAAN PERJANJIAN KERJASAMA “BOT” PERJANJIAN KERJASAMA KONSESI “ High end” PERJANJIAN KEJASAMA PELAYANAN Low end” 2

MODEL-MODEL KPS

OPERATOR (SWASTA) P D A M PEMASOK AIR BAKU PELANGGAN 1 2 3 1.1 1.2 2.1 3.1 2.2 3.2 KONTRAK PELAYANAN ( SERVICE CONTRACT ) Keterangan : 1. Kontrak Pelayanan tanpa penanaman Modal Swasta 1.1. Imbalan Pelayanan 1.2. O&P, Penagihan Rekening, Penurunan Kebocoran Air (UFW), pembacan Meter 2. Kontrak Penyediaan Air Baku 2.1. Rekening Air Baku (Rp / M3) 2.2. Penyediaan Air Baku 3. Perjanjian Pelanggan dengan PDAM 3.1. Pelayanan Air Bersih 3.2. Rekening Air Bersih (Rp/M3) INVESTASI

OPERATOR (SWASTA) P D A M PEMASOK AIR BAKU PELANGGAN 1 2 3 1.1 1.2 2.1 3.1 2.2 3.2 KONTRAK PENGELOLAAN (O&M AND MANAGEMENT CONTRACT) Keterangan : 1. Kontrak Pengelolaan + Penanaman Modal Swasta 1.1. Imbalan Pelayanan 1.2. O&P, Penagihan Rekening 1. 3. Penurunan Kebocoran Air (UFW), 1.4. pembacan Meter 2. Kontrak Penyediaan Air Baku 2.1. Rekening Air Baku (Rp / M3) 2.2. Penyediaan Air Baku 3. Perjanjian Pelanggan dengan PDAM & Swasta 3.1. Pelayanan Air Bersih 3.2. Rekening Air Bersih (Rp/M3) INVESTASI REKENING ESCROW

OPERATOR (SWASTA) P D A M PEMASOK AIR BAKU PELANGGAN 1 2 3 1.1 1.2 2.1 3.1 2.2 3.2c KONTRAK SEWA (LEASE CONTRACT) Keterangan : 1. Kontrak Pengelolaan + Penanaman Modal Swasta 1.1. Hak Penggunaan Aset & Fasilitas O&M 1.2. Pembayaran Sewa 2. Kontrak Penyediaan Air Baku 2.1. Rekening Air Baku (Rp / M3) 2.2. Penyediaan Air Baku 3. Perjanjian Pelanggan dengan Swasta 3.1. Pelayanan Air Bersih 3.2. Rekening Air Bersih (Rp/M3) REKENING ESCROW 3.2a 3.2b INVESTASI

P D A M INVESTOR (SWASTA) PEMASOK AIR BAKU PELANGGAN 1 2 3 1.1 1.2 2.1 3.1 2.2 3.2 BUILT OPERATE TRANSFER (BOT) Keterangan : 1. Perjanjian BOT (BKAM) Penyediaan Kapasitas Air Bersih 1.1. Penyediaan Air Bersih 1.2. Rekening “Take or Pay” Air Bersih (Rp/M3) 2. Kontrak Penyediaan Air Baku 2.1. Rekening Air Baku (Rp / M3) 2.2. Penyediaan Air Baku 3. Perjanjian Pelanggan dengan PDAM 3.1. Pelayanan Air Bersih 3.2. Rekening Air Bersih (Rp/M3) 3.2b REKENING ESCROW 3.2a 3.2c INVESTASI

P D A M INVESTOR (SWASTA) PEMASOK AIR BAKU PELANGGAN 1 2 3 1.1 1.2 2.1 3.1 2.2 PERJANJIAN KONSESI (CONCESSION) Keterangan : 1. Perjanjian Konsesi (Produksi, Distribusi, Pengembangan) 1.1. Pembayaran Royalti / Kewajiban 1.2. Pembayaran Imbalan (Water Charge) 2. Kontrak Penyediaan Air Baku 2.1. Rekening Air Baku (Rp / M3) 2.2. Penyediaan Air Baku 3. Perjanjian Pelanggan dengan Swasta 3.1. Pelayanan Air Bersih 3.2. Rekening Air Bersih (Rp/M3) 3.2c REKENING ESCROW 3.2a 3.2b INVESTASI

Keppres 7/1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan/atau Pengelolaan Infrastruktur Keppres 81/2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perpres 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Perpres 42/2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur KERANGKA REGULASI

Keppres 7/1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan/atau Pengelolaan Infrastruktur

Keppres 81/2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Perpres 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Perpres 42/2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur

MATERI PENGATURAN PERPRES 67/2005 Prinsip-prinsip yang perlu diikuti dalam penyediaan infrastruktur oleh badan usaha: Kerjasama dalam bentuk kemitraan ( partnership ) Uji kelayakan kerjasama oleh pemerintah (due dilligence) Pengelolaan resiko (risk management) Dukungan pemerintah (government support) Tatacara pengadaan yang adil, terbuka, transparan,kompetitif, bertanggung gugat, saling menguntungkan (procurement) Proyek kerjasama atas prakarsa badan usaha ( unsolicited project ) Tarif awal dan penyesuaian tarif Pengaturan mengenai prosedur pengadaan badan usaha yang akan berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur dalam bentuk: Kerjasama ( PPP contract ) Ijin Pengusahaan ( License )

Prinsip-prinsip yang perlu diikuti dalam penyediaan infrastruktur oleh badan usaha:

Kerjasama dalam bentuk kemitraan ( partnership )

Uji kelayakan kerjasama oleh pemerintah (due dilligence)

Pengelolaan resiko (risk management)

Dukungan pemerintah (government support)

Tatacara pengadaan yang adil, terbuka, transparan,kompetitif, bertanggung gugat, saling menguntungkan (procurement)

Proyek kerjasama atas prakarsa badan usaha ( unsolicited project )

Tarif awal dan penyesuaian tarif

Pengaturan mengenai prosedur pengadaan badan usaha yang akan berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur dalam bentuk:

Kerjasama ( PPP contract )

Ijin Pengusahaan ( License )

PERSOALAN TARIF TA BU TA : Tarif Awal dan Penyesuaiannya BU : Biaya Modal + Biaya Operasional + Keuntungan yg Wajar TP : Tingkat Kemampuan Pengguna KP : Kompensasi Dalam hal penetapan Tarif Awal dan Penyesuaiannya < Biaya Modal + Biaya Operasional + Keuntungan yg Wajar , karena ditetapkan berdasarkan Tingkat Kemampuan Pengguna , maka diberikan Kompensasi Besaran kompensasi diperoleh dari kompetisi antar peserta lelang dan dipilih berdasarkan penawaran kompensasi terendah Kompensasi hanya diberikan pada proyek yang mempunyai kepentingan dan kemanfaatan sosial yang besar Tarif Awal dan Penyesuaiannya ditetapkan untuk memastikan tingkat pengembalian investasi yang meliputi Biaya Modal + Biaya Operasional + Keuntungan yg Wajar TA=TP BU TA BU KP

Dalam hal penetapan Tarif Awal dan Penyesuaiannya < Biaya Modal + Biaya Operasional + Keuntungan yg Wajar , karena ditetapkan berdasarkan Tingkat Kemampuan Pengguna , maka diberikan Kompensasi

Besaran kompensasi diperoleh dari kompetisi antar peserta lelang dan dipilih berdasarkan penawaran kompensasi terendah

Kompensasi hanya diberikan pada proyek yang mempunyai kepentingan dan kemanfaatan sosial yang besar

TERIMA KASIH [email_address]