PEMBIAYAAN PERKOTAAN   Kerjasama Pemerintah-Swasta Disampaikan Oleh Elkana Catur H
PERKOTAAN INDONESIA <ul><li>Terkonsentrasinya Pembangunan Perkotaan di Pulau Jawa   menyebabkan arus urbanisasi  ke Jawa,...
Persentase RT dengan akses terhadap air : Persentase RT yang mengkonsumsi air mineral, air leding  atau air yang berasal d...
ARAH PEMBANGUNAN PERKOTAAN <ul><li>MENUJU PEMBANGUNAN KOTA YANG LAYAK HUNI  (LIVABLE) </li></ul><ul><li>MENUJU KOTA YANG B...
PELAYANAN PERKOTAAN <ul><li>AIR MINUM </li></ul><ul><li>SANITASI </li></ul><ul><li>TRANSPORTASI </li></ul><ul><li>PERPASAR...
MODEL PEMBIAYAAN KONVENSIONAL  <ul><li>APBN  </li></ul><ul><li>Dana Perimbangan (DAU, DAK, dll) </li></ul><ul><li>APBD </l...
MODEL-MODEL PEMBIAYAAN LAIN <ul><li>Pinjaman Luar Negeri </li></ul><ul><li>Municipal bond </li></ul><ul><li>Infrastructure...
PRINSIP KERJASAMA <ul><li>Saling menguntungkan (Pemerintah, Swasta dan </li></ul><ul><li>Masyarakat) </li></ul><ul><li>Men...
Perbedaan Pokok KPS dengan Privatisasi <ul><li>Sunk cost tinggi, proyek padat modal </li></ul><ul><li>Pay back period lama...
PERBEDAAN ANTARA  KONTRAKTOR DGN KPS Terlibat pengoperasian fasilitas Melaksanakan pelayanan umum Tdk terlibat dlm pengope...
MODEL PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAH OUTSOURCING KPS PRIVATISASI <ul><li>PENGELOLAAN MURNI MENJADI HAK SWASTA </li><...
<ul><li>ADA INVESTASI SWASTA </li></ul><ul><li>PEMBANGUNAN SARANA </li></ul><ul><li>BIAYA RENDAH KUALI-TAS TINGGI </li></u...
KETERKAITAN ANTARA BESARNYA INVESTASI, JANGKA WAKTU KERJASAMA DAN LAIN-LAIN A4 - 9 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA (Tahu...
MODEL-MODEL KPS
OPERATOR (SWASTA) P  D  A  M PEMASOK AIR BAKU PELANGGAN 1 2 3 1.1 1.2 2.1 3.1 2.2 3.2 KONTRAK PELAYANAN  ( SERVICE CONTRAC...
OPERATOR (SWASTA) P  D  A  M PEMASOK AIR BAKU PELANGGAN 1 2 3 1.1 1.2 2.1 3.1 2.2 3.2 KONTRAK PENGELOLAAN  (O&M AND MANAGE...
OPERATOR (SWASTA) P  D  A  M PEMASOK AIR BAKU PELANGGAN 1 2 3 1.1 1.2 2.1 3.1 2.2 3.2c KONTRAK SEWA  (LEASE CONTRACT) Kete...
P D A M INVESTOR (SWASTA) PEMASOK AIR BAKU PELANGGAN 1 2 3 1.1 1.2 2.1 3.1 2.2 3.2 BUILT OPERATE TRANSFER  (BOT) Keteranga...
P  D  A  M INVESTOR (SWASTA) PEMASOK AIR BAKU PELANGGAN 1 2 3 1.1 1.2 2.1 3.1 2.2 PERJANJIAN KONSESI  (CONCESSION) Keteran...
<ul><li>Keppres 7/1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan/atau Pengelolaan Infrastr...
MATERI PENGATURAN  PERPRES 67/2005 <ul><li>Prinsip-prinsip yang perlu diikuti dalam penyediaan infrastruktur oleh badan us...
PERSOALAN TARIF  TA BU TA : Tarif Awal dan Penyesuaiannya BU : Biaya Modal + Biaya Operasional + Keuntungan yg Wajar TP : ...
TERIMA KASIH [email_address]
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Kuliah Pembiayaan Perkotaan

2,950

Published on

ini presentasi pada saat mengajar di Trisakti soal kerjasama pemerintah dan swatsa

Published in: Business
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,950
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Kuliah Pembiayaan Perkotaan "

  1. 1. PEMBIAYAAN PERKOTAAN Kerjasama Pemerintah-Swasta Disampaikan Oleh Elkana Catur H
  2. 2. PERKOTAAN INDONESIA <ul><li>Terkonsentrasinya Pembangunan Perkotaan di Pulau Jawa  menyebabkan arus urbanisasi ke Jawa, dengan 60% penduduk perkotaan Indonesia berlokasi di Pulau Jawa </li></ul><ul><li>Kurang terkendalinya Pembangunan Kota-Kota Berskala Besar dan Metropolitan  mengancam tingkat keberlanjutan dan kelayakhunian </li></ul><ul><li>Tidak seimbangnya kemampuan pelayanan perkotaan, secara kuantitas maupun kualitas, dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi dan perubahan preferensi yang berkembang akibat peningkatan kegiatan ekonomi dan tingkat kesejahteraan </li></ul>
  3. 3. Persentase RT dengan akses terhadap air : Persentase RT yang mengkonsumsi air mineral, air leding atau air yang berasal dari pompa air, sumur terlindung atau sumber mata air terlindung. Sumber : BPS
  4. 4. ARAH PEMBANGUNAN PERKOTAAN <ul><li>MENUJU PEMBANGUNAN KOTA YANG LAYAK HUNI (LIVABLE) </li></ul><ul><li>MENUJU KOTA YANG BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE) </li></ul><ul><li>MENDORONG KOTA YANG MEMILIKI NILAI TAMBAH (VALUABLE) BAGI MASYARAKATNYA </li></ul>
  5. 5. PELAYANAN PERKOTAAN <ul><li>AIR MINUM </li></ul><ul><li>SANITASI </li></ul><ul><li>TRANSPORTASI </li></ul><ul><li>PERPASARAN </li></ul><ul><li>PERMUKIMAN </li></ul><ul><li>PENDIDIKAN </li></ul><ul><li>KESEHATAN </li></ul><ul><li>RUANG TERBUKA </li></ul><ul><li>DLL </li></ul>
  6. 6. MODEL PEMBIAYAAN KONVENSIONAL <ul><li>APBN </li></ul><ul><li>Dana Perimbangan (DAU, DAK, dll) </li></ul><ul><li>APBD </li></ul>PERSOALAN: DIBUTUHKAN SUMBER PEMBIAYAAN TAMBAHAN UNTUK PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PERKOTAAN
  7. 7. MODEL-MODEL PEMBIAYAAN LAIN <ul><li>Pinjaman Luar Negeri </li></ul><ul><li>Municipal bond </li></ul><ul><li>Infrastructure Bank  BLU </li></ul><ul><li>Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) </li></ul>
  8. 8. PRINSIP KERJASAMA <ul><li>Saling menguntungkan (Pemerintah, Swasta dan </li></ul><ul><li>Masyarakat) </li></ul><ul><li>Meningkatkan efisiensi, kualitas pelayanan dan penge- </li></ul><ul><li>lolaan infrastruktur </li></ul><ul><li>Peran Pemerintah sebagai regulator dan enabler </li></ul><ul><li>swasta sebagai operator dan provider </li></ul><ul><li>Dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif </li></ul><ul><li>Penyelenggaraan Proyek dilaksanakan oleh </li></ul><ul><li>Penanggung jawab proyek </li></ul>
  9. 9. Perbedaan Pokok KPS dengan Privatisasi <ul><li>Sunk cost tinggi, proyek padat modal </li></ul><ul><li>Pay back period lama </li></ul><ul><li>Biaya O/P relatif lebih tinggi </li></ul><ul><li>Sangat tergantung pda pemerintah dan rentan terhadap gejolak sosial </li></ul><ul><li>Profit bersifat marginal </li></ul>KARAKTERISTIK PROYEK INFRASTRK TETAP MILIK PEMERINTAH DAN KEMBALI KE PEMERINTAH ASET PEMERINTAH SWASTA KONSESI PENGELOLAAN MENGELOLA SELAMA PERIODE TERTENTU KPS ASET PEMERINTAH SWASTA MENGELOLA SELAMANYA SETELAH MENJADI HAK MILIK DIVESTITURE IPO DAN STRATEGIC SALE PRIVATISASI
  10. 10. PERBEDAAN ANTARA KONTRAKTOR DGN KPS Terlibat pengoperasian fasilitas Melaksanakan pelayanan umum Tdk terlibat dlm pengoperasian fasilitas Tdk melaksanakan pelayanan umum Kontraktor/ Konsesioner <ul><li>Konsesioner mengendalikan operasional </li></ul><ul><li>Pre, Co atau Full Financing oleh konsesioner </li></ul><ul><li>Konsesioner melaksanakan Investasi atas fasilitas </li></ul><ul><li>Konsesioner bebas mendesain atas fasilitas yg akan dibangun </li></ul><ul><li>Konsesioner melakukan supervisi atas pembangunan fasilitas yg akan diopersikannya </li></ul><ul><li>Pemerintah mengendalikan lingkup pekerjaan </li></ul><ul><li>Tdk ada Pre, Co atau Full Financing oleh kontraktor </li></ul><ul><li>Kontraktor tdk melakukan investasi atas fasilitas </li></ul><ul><li>Lingkup dan spesifikasi ditentukan oleh pemerintah </li></ul><ul><li>Kontraktor tdk melakukan supervisi atas pekerjaan </li></ul>Perbedaan Utama Jangka Panjang Jangka Pendek JK.Waktu Kontrak Lingkup Kegiatan beragam, berdasarkan hasil Lingkup Kegiatan sudah ditentukan, berdasarkan anggaran Karakteristik Utama Pembangunan & Pengoperasian sarana pelayanan umum dilakukan oleh swasta, sesuai dgn kontrak Kegiatan dilaksanakan ber dasarkan order dr pemerintah Pengertian K P S JASA BORONGAN U R A I A N
  11. 11. MODEL PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAH OUTSOURCING KPS PRIVATISASI <ul><li>PENGELOLAAN MURNI MENJADI HAK SWASTA </li></ul><ul><li>PERUBAHAN KEPEMILIKAN ASET (STLH DIJUAL KPD SWASTA} </li></ul><ul><li>PENEGELOLAAN DISERAHKAN KEPADA PIHAK SWASTA </li></ul><ul><li>ASET MASIH TETAP MILIK PEMERINTAH YANG DIKEMBALIKAN STLH PENGELOAAN SELESAI </li></ul><ul><li>MANAJEMEN PENGELOLAAN DIAMBIL DARI PIHAK LUAR (BISA DARI SWASTA) </li></ul><ul><li>DITANGANI PENUH OLEH PEMERINTAH </li></ul>
  12. 12. <ul><li>ADA INVESTASI SWASTA </li></ul><ul><li>PEMBANGUNAN SARANA </li></ul><ul><li>BIAYA RENDAH KUALI-TAS TINGGI </li></ul><ul><li>MENGUNTUNGKAN </li></ul><ul><li>EFISIENSI TINGGI </li></ul><ul><li>COCOK UNTUK KONDISI EKONOMI YANG BAIK </li></ul><ul><li>TIDAK ADA INVESTASI </li></ul><ul><li>TERBATAS PADA PERLATAN </li></ul><ul><li>KEUNTUNGAN KECIL </li></ul><ul><li>EFISIENSI TERBATAS </li></ul><ul><li>COCOK UNTUK MASA KRISIS </li></ul><ul><li>TIDAK ADA INVESTASI </li></ul><ul><li>PENGELOLAAN PERUSAHAAN </li></ul><ul><li>KEUNTUNGAN KECIL </li></ul><ul><li>EFISIENSI TERBATAS </li></ul><ul><li>COCOK UNTUK MASA KRISIS </li></ul><ul><li>TIDAK ADA INVESTASI </li></ul><ul><li>TERBATAS PADA O & M </li></ul><ul><li>KEUNTUNGAN KECIL </li></ul><ul><li>EFISIENSI TERBATAS </li></ul>1. SERVICE CONTRACT BENTUK KPS 3. LEASE CONTRACT 2. MANAJEMEN CONTRACT 4. BOT / BOOT 5. CONCESSION <ul><li>ADA INVESTASI SWASTA </li></ul><ul><li>PENGELOLAAN DAN KEUANGAN </li></ul><ul><li>MENGUNTUNGKAN </li></ul><ul><li>EFISIENSI TINGGI </li></ul><ul><li>COCOK UNTUK KONDISI EKONOMI YANG BAIK </li></ul>
  13. 13. KETERKAITAN ANTARA BESARNYA INVESTASI, JANGKA WAKTU KERJASAMA DAN LAIN-LAIN A4 - 9 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA (Tahun) INVESTASI (Rp / $ ) TINGKAT KEWENANGAN dan KEPEMILIKAN SWASTA TINGKAT KETERLIBATAN DAN RESIKO SWASTA 1 PERJANJIAN KEJASAMA PENGELOLAAN PERJANJIAN KEJASAMA PERSEWAAN PERJANJIAN KERJASAMA “BOT” PERJANJIAN KERJASAMA KONSESI “ High end” PERJANJIAN KEJASAMA PELAYANAN Low end” 2
  14. 14. MODEL-MODEL KPS
  15. 15. OPERATOR (SWASTA) P D A M PEMASOK AIR BAKU PELANGGAN 1 2 3 1.1 1.2 2.1 3.1 2.2 3.2 KONTRAK PELAYANAN ( SERVICE CONTRACT ) Keterangan : 1. Kontrak Pelayanan tanpa penanaman Modal Swasta 1.1. Imbalan Pelayanan 1.2. O&P, Penagihan Rekening, Penurunan Kebocoran Air (UFW), pembacan Meter 2. Kontrak Penyediaan Air Baku 2.1. Rekening Air Baku (Rp / M3) 2.2. Penyediaan Air Baku 3. Perjanjian Pelanggan dengan PDAM 3.1. Pelayanan Air Bersih 3.2. Rekening Air Bersih (Rp/M3) INVESTASI
  16. 16. OPERATOR (SWASTA) P D A M PEMASOK AIR BAKU PELANGGAN 1 2 3 1.1 1.2 2.1 3.1 2.2 3.2 KONTRAK PENGELOLAAN (O&M AND MANAGEMENT CONTRACT) Keterangan : 1. Kontrak Pengelolaan + Penanaman Modal Swasta 1.1. Imbalan Pelayanan 1.2. O&P, Penagihan Rekening 1. 3. Penurunan Kebocoran Air (UFW), 1.4. pembacan Meter 2. Kontrak Penyediaan Air Baku 2.1. Rekening Air Baku (Rp / M3) 2.2. Penyediaan Air Baku 3. Perjanjian Pelanggan dengan PDAM & Swasta 3.1. Pelayanan Air Bersih 3.2. Rekening Air Bersih (Rp/M3) INVESTASI REKENING ESCROW
  17. 17. OPERATOR (SWASTA) P D A M PEMASOK AIR BAKU PELANGGAN 1 2 3 1.1 1.2 2.1 3.1 2.2 3.2c KONTRAK SEWA (LEASE CONTRACT) Keterangan : 1. Kontrak Pengelolaan + Penanaman Modal Swasta 1.1. Hak Penggunaan Aset & Fasilitas O&M 1.2. Pembayaran Sewa 2. Kontrak Penyediaan Air Baku 2.1. Rekening Air Baku (Rp / M3) 2.2. Penyediaan Air Baku 3. Perjanjian Pelanggan dengan Swasta 3.1. Pelayanan Air Bersih 3.2. Rekening Air Bersih (Rp/M3) REKENING ESCROW 3.2a 3.2b INVESTASI
  18. 18. P D A M INVESTOR (SWASTA) PEMASOK AIR BAKU PELANGGAN 1 2 3 1.1 1.2 2.1 3.1 2.2 3.2 BUILT OPERATE TRANSFER (BOT) Keterangan : 1. Perjanjian BOT (BKAM) Penyediaan Kapasitas Air Bersih 1.1. Penyediaan Air Bersih 1.2. Rekening “Take or Pay” Air Bersih (Rp/M3) 2. Kontrak Penyediaan Air Baku 2.1. Rekening Air Baku (Rp / M3) 2.2. Penyediaan Air Baku 3. Perjanjian Pelanggan dengan PDAM 3.1. Pelayanan Air Bersih 3.2. Rekening Air Bersih (Rp/M3) 3.2b REKENING ESCROW 3.2a 3.2c INVESTASI
  19. 19. P D A M INVESTOR (SWASTA) PEMASOK AIR BAKU PELANGGAN 1 2 3 1.1 1.2 2.1 3.1 2.2 PERJANJIAN KONSESI (CONCESSION) Keterangan : 1. Perjanjian Konsesi (Produksi, Distribusi, Pengembangan) 1.1. Pembayaran Royalti / Kewajiban 1.2. Pembayaran Imbalan (Water Charge) 2. Kontrak Penyediaan Air Baku 2.1. Rekening Air Baku (Rp / M3) 2.2. Penyediaan Air Baku 3. Perjanjian Pelanggan dengan Swasta 3.1. Pelayanan Air Bersih 3.2. Rekening Air Bersih (Rp/M3) 3.2c REKENING ESCROW 3.2a 3.2b INVESTASI
  20. 20. <ul><li>Keppres 7/1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan/atau Pengelolaan Infrastruktur </li></ul><ul><li>Keppres 81/2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur </li></ul><ul><li>Perpres 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur </li></ul><ul><li>Perpres 42/2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur </li></ul>KERANGKA REGULASI
  21. 21. MATERI PENGATURAN PERPRES 67/2005 <ul><li>Prinsip-prinsip yang perlu diikuti dalam penyediaan infrastruktur oleh badan usaha: </li></ul><ul><ul><li>Kerjasama dalam bentuk kemitraan ( partnership ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Uji kelayakan kerjasama oleh pemerintah (due dilligence) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengelolaan resiko (risk management) </li></ul></ul><ul><ul><li>Dukungan pemerintah (government support) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tatacara pengadaan yang adil, terbuka, transparan,kompetitif, bertanggung gugat, saling menguntungkan (procurement) </li></ul></ul><ul><ul><li>Proyek kerjasama atas prakarsa badan usaha ( unsolicited project ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tarif awal dan penyesuaian tarif </li></ul></ul><ul><li>Pengaturan mengenai prosedur pengadaan badan usaha yang akan berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur dalam bentuk: </li></ul><ul><ul><li>Kerjasama ( PPP contract ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ijin Pengusahaan ( License ) </li></ul></ul>
  22. 22. PERSOALAN TARIF TA BU TA : Tarif Awal dan Penyesuaiannya BU : Biaya Modal + Biaya Operasional + Keuntungan yg Wajar TP : Tingkat Kemampuan Pengguna KP : Kompensasi <ul><li>Dalam hal penetapan Tarif Awal dan Penyesuaiannya < Biaya Modal + Biaya Operasional + Keuntungan yg Wajar , karena ditetapkan berdasarkan Tingkat Kemampuan Pengguna , maka diberikan Kompensasi </li></ul><ul><li>Besaran kompensasi diperoleh dari kompetisi antar peserta lelang dan dipilih berdasarkan penawaran kompensasi terendah </li></ul><ul><li>Kompensasi hanya diberikan pada proyek yang mempunyai kepentingan dan kemanfaatan sosial yang besar </li></ul>Tarif Awal dan Penyesuaiannya ditetapkan untuk memastikan tingkat pengembalian investasi yang meliputi Biaya Modal + Biaya Operasional + Keuntungan yg Wajar TA=TP BU TA BU KP
  23. 23. TERIMA KASIH [email_address]

×