KEBUTUHAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DI BIDANG PERKOTAAN DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN NASIONAL  Disiapkan ; Elkan...
OTONOMI DAERAH
OTONOMI DAERAH <ul><li>Pasal 1 UUD 1945: desentralisasi & OTDA tetap dalam kerangka NKRI </li></ul><ul><li>Desentralisasi ...
PEMBAGIAN URUSAN PUSAT DAN DAERAH
<ul><li>Urusan Pemerintahan </li></ul><ul><li>Kelembagaan </li></ul><ul><li>Personil </li></ul><ul><li>Keuangan daerah </l...
OTONOMI DAERAH DAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN <ul><li>Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah meningkatkan kesempatan bagi ...
KONDISI MAKRO PERKOTAAN SERTA KEBIJAKAN NASIONAL
<ul><li>Kesenjangan pertumbuhan antara kota-kota metropolitan dengan kota menengah dan kecil : </li></ul><ul><ul><li>Mempe...
<ul><li>Pertama, mendorong percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga dapa...
<ul><li>Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota  </li></ul><ul><li>Program Pengendalian Pembangunan Kota-k...
KONSEP KERJASAMA ANTAR DAERAH
KERJASAMA SEBAGAI INTERAKSI DUA PIHAK Kerjasama Ketidak-adilan Ketidak-adilan Untung Ketidak-adilan Harmoni Ketidak-adilan...
<ul><li>Handshake Agreement   </li></ul><ul><ul><li>Kerjasama Informal Antara Pemerintah daerah </li></ul></ul><ul><li>Fee...
KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM MENGATASI PERSOALAN PERKOTAAN
<ul><li>Undang-Undang No. 32 tahun 2 004 tentang Pemerintahan Daerah </li></ul><ul><li>Undang-Undang No. 33 tahun 2004 ten...
<ul><li>Sudah adanya keterkaitan antar daerah,  </li></ul><ul><li>Meningkatkan efisiensi dalam ukuran-ukuran economies of ...
<ul><li>Skala Ekonomi  </li></ul><ul><ul><li>besaran dan skala pelayanan </li></ul></ul><ul><li>Efisien dan Efektif </li><...
Sumber: Mclernon dan Sugiri (2004)-PERFORM PROJECT MODEL KERJASAMA ANTAR WILAYAH
<ul><li>Pelayanan publik, yaitu termasuk sektor : </li></ul><ul><ul><li>Pelayanan publik : pendidikan, kesehatan, persampa...
<ul><li>Kerjasama antar daerah di bidang perkotaan perlu dikembangkan dengan prinsip  efisiensi, efektifitas, sinergi dan ...
<ul><li>Bertujuan untuk meningkatkan kualitas air minum dan sumber air lainnya di kawasan Metro NY </li></ul><ul><li>Kerja...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan

16,047 views
15,801 views

Published on

Menyampaikan mengenai tantangan dan model kerjasama antar daerah di wilayah Perkotaan

Published in: Travel, Technology
0 Comments
15 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
16,047
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
84
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
15
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan

  1. 1. KEBUTUHAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DI BIDANG PERKOTAAN DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN NASIONAL Disiapkan ; Elkana Catur Hardiansah
  2. 2. OTONOMI DAERAH
  3. 3. OTONOMI DAERAH <ul><li>Pasal 1 UUD 1945: desentralisasi & OTDA tetap dalam kerangka NKRI </li></ul><ul><li>Desentralisasi adalah urusan yang menjadi kewenangan daerah, merupakan hasil dari pendelegasian sebagai urusan pusat untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat </li></ul><ul><li>UU No. 32/2004: pendegelasian urusan menggunakan 3 (tiga) prinsip dasar yaitu efisiensi, eksternalitas, dan akuntabilitas </li></ul><ul><li>Masing-masing jenjang pemerintahan (Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota) memiliki kewenangan dan peran untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang disepakati bersama secara nasional </li></ul><ul><li>Tujuan dari pembangunan nasional dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 yang menjabarkan visi dan misi Presiden-Wakil Presiden terpilih </li></ul><ul><li>Desentralisasi dan otonomi daerah bertujuan untuk menumbuhkan prakarsa daerah dan memfasilitasi keanekaragaman sesuai kondisi daerahnya masing-masing </li></ul>
  4. 4. PEMBAGIAN URUSAN PUSAT DAN DAERAH
  5. 5. <ul><li>Urusan Pemerintahan </li></ul><ul><li>Kelembagaan </li></ul><ul><li>Personil </li></ul><ul><li>Keuangan daerah </li></ul><ul><li>Perwakilan Daerah </li></ul><ul><li>Pelayanan publik </li></ul><ul><li>Pengawasan </li></ul>ELEMEN DASAR YANG MEMBENTUK PEMERINTAH DAERAH
  6. 6. OTONOMI DAERAH DAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN <ul><li>Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah meningkatkan kesempatan bagi Pemerintah daerah untuk memberikan alternatif pemecahan-pemecahan inovatif </li></ul><ul><li>Saat ini, k onsep desentralisasi dan otonomi daerah masih terfokus untuk menata dan mempercepat pembangunan di wilayahnya masing-masing </li></ul><ul><li>Untuk memaksimalkan/mengoptimalkan potensinya dan meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Daerah diharapkan dapat bekerja sama dan mengeluarkan inovasi-inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang lintas wilayah </li></ul>
  7. 7. KONDISI MAKRO PERKOTAAN SERTA KEBIJAKAN NASIONAL
  8. 8. <ul><li>Kesenjangan pertumbuhan antara kota-kota metropolitan dengan kota menengah dan kecil : </li></ul><ul><ul><li>Memperlemah keterkaitan antarwilayah  sistem perkotaan nasional </li></ul></ul><ul><ul><li>Interaksi perdagangan menguntungkan Jawa </li></ul></ul><ul><li>Kota-kota menghadapi tekanan : penyediaan perumahan, lapangan kerja, pelayanan publik, lingkungan dan kapasitas pembiayaan </li></ul><ul><li>Kesenjangan Pelayanan Perkotaan : transportasi, air minum, sampah, kependudukan </li></ul>ISU KESENJANGAN WILAYAH
  9. 9. <ul><li>Pertama, mendorong percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga dapat menjalankan perannya sebagai motor penggerak pembangunan di wilayah-wilayah pengaruhnya. </li></ul><ul><li>Kedua, mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan secara sinergis. </li></ul><ul><li>Ketiga, meningkatkan keterkaitan pembangunan antarkota. </li></ul><ul><li>Keempat, mengelola pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dengan memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. </li></ul><ul><li>Kelima, mengelola laju migrasi dari desa ke kota dengan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi non pertanian di perdesaan. </li></ul><ul><li>Keenam, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal pelayanan publik, pengelolaan lingkungan perkotaan, pengembangan kemitraan dengan swasta, dan terutama peningkatan kapasitas fiskal. </li></ul><ul><li>Ketujuh, peningkatan kerja sama antar pemerintah kabupaten/kota , khususnya dalam pembangunan prasarana dan sarana. Semua ini memerlukan adanya keterpaduan dan skala ekonomi tertentu untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup </li></ul>KEBIJAKAN NASIONAL PERKOTAAN
  10. 10. <ul><li>Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota </li></ul><ul><li>Program Pengendalian Pembangunan Kota-kota Besar Dan Metropolitan </li></ul><ul><li>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah </li></ul>PROGRAM-PROGRAM RPJMN
  11. 11. KONSEP KERJASAMA ANTAR DAERAH
  12. 12. KERJASAMA SEBAGAI INTERAKSI DUA PIHAK Kerjasama Ketidak-adilan Ketidak-adilan Untung Ketidak-adilan Harmoni Ketidak-adilan Tidak rugi/untung Ketidak-adilan Ketidak-adilan Konflik Rugi B Untung Tidak rugi/untung Rugi A Interaksi Antara A dan B
  13. 13. <ul><li>Handshake Agreement </li></ul><ul><ul><li>Kerjasama Informal Antara Pemerintah daerah </li></ul></ul><ul><li>Fee for service contracts (service agreements) </li></ul><ul><ul><li>satu daerah “menjual” satu bentuk pelayanan publik pada daerah lain. (misal Air) </li></ul></ul><ul><li>Joint Agreements </li></ul><ul><ul><li>partisipasi dari daerah-daerah dalam penyediaan atau pengelolaan pelayanan publik </li></ul></ul><ul><li>Jointly-formed authorities </li></ul><ul><ul><li>lebih populer dengan sebutan Sekretariat Bersama </li></ul></ul><ul><li>Regional Bodies </li></ul><ul><ul><li>satu badan bersama menangani isu-isu mencakup lebih dari satu daerah. S ebenarnya bisa dijalankan Pemerintah Propinsi </li></ul></ul>BENTUK-BENTUK KERJASAMA DALAM PELAYANAN PUBLIK
  14. 14. KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM MENGATASI PERSOALAN PERKOTAAN
  15. 15. <ul><li>Undang-Undang No. 32 tahun 2 004 tentang Pemerintahan Daerah </li></ul><ul><li>Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah </li></ul><ul><li>Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom </li></ul><ul><li>Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) </li></ul><ul><li>Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009 </li></ul><ul><li>Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1730/SJ tanggal 13 Juli 2005 </li></ul>LANDASAN HUKUM DALAM KERJASAMA DAERAH
  16. 16. <ul><li>Sudah adanya keterkaitan antar daerah, </li></ul><ul><li>Meningkatkan efisiensi dalam ukuran-ukuran economies of scale (skala ekonomi </li></ul><ul><li>Meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik, </li></ul><ul><li>Perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah-daerah </li></ul><ul><li>Adanya daerah yang surplus fasilitas/sumber daya </li></ul><ul><li>Adanya kemungkinan duplikasi pelayanan yang diberikan di beberapa daerah yang berdekatan. </li></ul>URGENSI KERJASAMA DAERAH
  17. 17. <ul><li>Skala Ekonomi </li></ul><ul><ul><li>besaran dan skala pelayanan </li></ul></ul><ul><li>Efisien dan Efektif </li></ul><ul><ul><li>Minimum cost-maximum services </li></ul></ul><ul><li>Kondisi/ Kebutuhan </li></ul><ul><ul><li>Kondisi geografis </li></ul></ul>PRINSIP KERJASAMA
  18. 18. Sumber: Mclernon dan Sugiri (2004)-PERFORM PROJECT MODEL KERJASAMA ANTAR WILAYAH
  19. 19. <ul><li>Pelayanan publik, yaitu termasuk sektor : </li></ul><ul><ul><li>Pelayanan publik : pendidikan, kesehatan, persampahan, air bersih, dll. </li></ul></ul><ul><ul><li>infrastruktur (jalan, energi, pelabuhan, bandara, dll.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Administrasi pemerintahan (kependudukan, perijinan) </li></ul></ul><ul><li>Pariwisata </li></ul><ul><li>Tata ruang </li></ul><ul><li>Pertahanan dan Keamanan </li></ul><ul><li>Perdagangan, investasi dan pengelolaan aset, dll </li></ul>ISU/BIDANG YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN
  20. 20. <ul><li>Kerjasama antar daerah di bidang perkotaan perlu dikembangkan dengan prinsip efisiensi, efektifitas, sinergi dan saling menguntungkan </li></ul><ul><li>Sedangkan kerjasama dengan pihak ketiga dan lembaga/badan bantuan internasional  dapat mengatasi kekurangan dari segi permodalan maupun untuk transfer teknologi. </li></ul><ul><li>Apabila dalam kerjasama antar kota diperlukan membentuk institusi pelaksana tersendiri, maka institusi itu harus mempunyai indikator yang jelas dan terukur </li></ul>TANTANGAN KERJASAMA DAERAH
  21. 21. <ul><li>Bertujuan untuk meningkatkan kualitas air minum dan sumber air lainnya di kawasan Metro NY </li></ul><ul><li>Kerjasama Antara EPA (enviromental protection agency), Kota New York, Negara Bagian New York, kota-kota sekitar NY yang mendapat pelayanan air dan beberapa kelompok kepentingan melalui Nota Kesepahaman </li></ul><ul><li>Nota kesepahaman membentuk kerangka kelembagaan dan hubungan kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas air minum di Metro NY yang didalamnya bersisiparameter Pelayanan air minum dan rencana aksi </li></ul><ul><li>Tujuan utama :protect water quality within the watershed while promoting the economic viability of the local communities. </li></ul>LESSON LEARNED: KERJASAMA AIR MINUM DI NEW YORK

×