• Save
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan

on

  • 18,279 views

Menyampaikan mengenai tantangan dan model kerjasama antar daerah di wilayah Perkotaan

Menyampaikan mengenai tantangan dan model kerjasama antar daerah di wilayah Perkotaan

Statistics

Views

Total Views
18,279
Slideshare-icon Views on SlideShare
18,224
Embed Views
55

Actions

Likes
14
Downloads
0
Comments
0

4 Embeds 55

http://www.slideshare.net 43
http://www.slideee.com 7
http://suluhdesa.blogspot.com 3
http://yanglebihpenting.blogspot.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan Presentation Transcript

    • KEBUTUHAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DI BIDANG PERKOTAAN DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN NASIONAL Disiapkan ; Elkana Catur Hardiansah
    • OTONOMI DAERAH
    • OTONOMI DAERAH
      • Pasal 1 UUD 1945: desentralisasi & OTDA tetap dalam kerangka NKRI
      • Desentralisasi adalah urusan yang menjadi kewenangan daerah, merupakan hasil dari pendelegasian sebagai urusan pusat untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat
      • UU No. 32/2004: pendegelasian urusan menggunakan 3 (tiga) prinsip dasar yaitu efisiensi, eksternalitas, dan akuntabilitas
      • Masing-masing jenjang pemerintahan (Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota) memiliki kewenangan dan peran untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang disepakati bersama secara nasional
      • Tujuan dari pembangunan nasional dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 yang menjabarkan visi dan misi Presiden-Wakil Presiden terpilih
      • Desentralisasi dan otonomi daerah bertujuan untuk menumbuhkan prakarsa daerah dan memfasilitasi keanekaragaman sesuai kondisi daerahnya masing-masing
    • PEMBAGIAN URUSAN PUSAT DAN DAERAH
      • Urusan Pemerintahan
      • Kelembagaan
      • Personil
      • Keuangan daerah
      • Perwakilan Daerah
      • Pelayanan publik
      • Pengawasan
      ELEMEN DASAR YANG MEMBENTUK PEMERINTAH DAERAH
    • OTONOMI DAERAH DAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN
      • Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah meningkatkan kesempatan bagi Pemerintah daerah untuk memberikan alternatif pemecahan-pemecahan inovatif
      • Saat ini, k onsep desentralisasi dan otonomi daerah masih terfokus untuk menata dan mempercepat pembangunan di wilayahnya masing-masing
      • Untuk memaksimalkan/mengoptimalkan potensinya dan meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Daerah diharapkan dapat bekerja sama dan mengeluarkan inovasi-inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang lintas wilayah
    • KONDISI MAKRO PERKOTAAN SERTA KEBIJAKAN NASIONAL
      • Kesenjangan pertumbuhan antara kota-kota metropolitan dengan kota menengah dan kecil :
        • Memperlemah keterkaitan antarwilayah  sistem perkotaan nasional
        • Interaksi perdagangan menguntungkan Jawa
      • Kota-kota menghadapi tekanan : penyediaan perumahan, lapangan kerja, pelayanan publik, lingkungan dan kapasitas pembiayaan
      • Kesenjangan Pelayanan Perkotaan : transportasi, air minum, sampah, kependudukan
      ISU KESENJANGAN WILAYAH
      • Pertama, mendorong percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga dapat menjalankan perannya sebagai motor penggerak pembangunan di wilayah-wilayah pengaruhnya.
      • Kedua, mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan secara sinergis.
      • Ketiga, meningkatkan keterkaitan pembangunan antarkota.
      • Keempat, mengelola pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dengan memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
      • Kelima, mengelola laju migrasi dari desa ke kota dengan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi non pertanian di perdesaan.
      • Keenam, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal pelayanan publik, pengelolaan lingkungan perkotaan, pengembangan kemitraan dengan swasta, dan terutama peningkatan kapasitas fiskal.
      • Ketujuh, peningkatan kerja sama antar pemerintah kabupaten/kota , khususnya dalam pembangunan prasarana dan sarana. Semua ini memerlukan adanya keterpaduan dan skala ekonomi tertentu untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
      KEBIJAKAN NASIONAL PERKOTAAN
      • Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota
      • Program Pengendalian Pembangunan Kota-kota Besar Dan Metropolitan
      • Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
      PROGRAM-PROGRAM RPJMN
    • KONSEP KERJASAMA ANTAR DAERAH
    • KERJASAMA SEBAGAI INTERAKSI DUA PIHAK Kerjasama Ketidak-adilan Ketidak-adilan Untung Ketidak-adilan Harmoni Ketidak-adilan Tidak rugi/untung Ketidak-adilan Ketidak-adilan Konflik Rugi B Untung Tidak rugi/untung Rugi A Interaksi Antara A dan B
      • Handshake Agreement
        • Kerjasama Informal Antara Pemerintah daerah
      • Fee for service contracts (service agreements)
        • satu daerah “menjual” satu bentuk pelayanan publik pada daerah lain. (misal Air)
      • Joint Agreements
        • partisipasi dari daerah-daerah dalam penyediaan atau pengelolaan pelayanan publik
      • Jointly-formed authorities
        • lebih populer dengan sebutan Sekretariat Bersama
      • Regional Bodies
        • satu badan bersama menangani isu-isu mencakup lebih dari satu daerah. S ebenarnya bisa dijalankan Pemerintah Propinsi
      BENTUK-BENTUK KERJASAMA DALAM PELAYANAN PUBLIK
    • KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM MENGATASI PERSOALAN PERKOTAAN
      • Undang-Undang No. 32 tahun 2 004 tentang Pemerintahan Daerah
      • Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah
      • Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
      • Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
      • Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009
      • Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1730/SJ tanggal 13 Juli 2005
      LANDASAN HUKUM DALAM KERJASAMA DAERAH
      • Sudah adanya keterkaitan antar daerah,
      • Meningkatkan efisiensi dalam ukuran-ukuran economies of scale (skala ekonomi
      • Meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik,
      • Perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah-daerah
      • Adanya daerah yang surplus fasilitas/sumber daya
      • Adanya kemungkinan duplikasi pelayanan yang diberikan di beberapa daerah yang berdekatan.
      URGENSI KERJASAMA DAERAH
      • Skala Ekonomi
        • besaran dan skala pelayanan
      • Efisien dan Efektif
        • Minimum cost-maximum services
      • Kondisi/ Kebutuhan
        • Kondisi geografis
      PRINSIP KERJASAMA
    • Sumber: Mclernon dan Sugiri (2004)-PERFORM PROJECT MODEL KERJASAMA ANTAR WILAYAH
      • Pelayanan publik, yaitu termasuk sektor :
        • Pelayanan publik : pendidikan, kesehatan, persampahan, air bersih, dll.
        • infrastruktur (jalan, energi, pelabuhan, bandara, dll.)
        • Administrasi pemerintahan (kependudukan, perijinan)
      • Pariwisata
      • Tata ruang
      • Pertahanan dan Keamanan
      • Perdagangan, investasi dan pengelolaan aset, dll
      ISU/BIDANG YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN
      • Kerjasama antar daerah di bidang perkotaan perlu dikembangkan dengan prinsip efisiensi, efektifitas, sinergi dan saling menguntungkan
      • Sedangkan kerjasama dengan pihak ketiga dan lembaga/badan bantuan internasional  dapat mengatasi kekurangan dari segi permodalan maupun untuk transfer teknologi.
      • Apabila dalam kerjasama antar kota diperlukan membentuk institusi pelaksana tersendiri, maka institusi itu harus mempunyai indikator yang jelas dan terukur
      TANTANGAN KERJASAMA DAERAH
      • Bertujuan untuk meningkatkan kualitas air minum dan sumber air lainnya di kawasan Metro NY
      • Kerjasama Antara EPA (enviromental protection agency), Kota New York, Negara Bagian New York, kota-kota sekitar NY yang mendapat pelayanan air dan beberapa kelompok kepentingan melalui Nota Kesepahaman
      • Nota kesepahaman membentuk kerangka kelembagaan dan hubungan kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas air minum di Metro NY yang didalamnya bersisiparameter Pelayanan air minum dan rencana aksi
      • Tujuan utama :protect water quality within the watershed while promoting the economic viability of the local communities.
      LESSON LEARNED: KERJASAMA AIR MINUM DI NEW YORK