KEBUTUHAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DI BIDANG PERKOTAAN DALAM MENGHADAPI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN NASIONAL Disiapkan ; Elkana Catur Hardiansah

OTONOMI DAERAH

OTONOMI DAERAH Pasal 1 UUD 1945: desentralisasi & OTDA tetap dalam kerangka NKRI Desentralisasi adalah urusan yang menjadi kewenangan daerah, merupakan hasil dari pendelegasian sebagai urusan pusat untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat UU No. 32/2004: pendegelasian urusan menggunakan 3 (tiga) prinsip dasar yaitu efisiensi, eksternalitas, dan akuntabilitas Masing-masing jenjang pemerintahan (Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota) memiliki kewenangan dan peran untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang disepakati bersama secara nasional Tujuan dari pembangunan nasional dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 yang menjabarkan visi dan misi Presiden-Wakil Presiden terpilih Desentralisasi dan otonomi daerah bertujuan untuk menumbuhkan prakarsa daerah dan memfasilitasi keanekaragaman sesuai kondisi daerahnya masing-masing

Pasal 1 UUD 1945: desentralisasi & OTDA tetap dalam kerangka NKRI

Desentralisasi adalah urusan yang menjadi kewenangan daerah, merupakan hasil dari pendelegasian sebagai urusan pusat untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat

UU No. 32/2004: pendegelasian urusan menggunakan 3 (tiga) prinsip dasar yaitu efisiensi, eksternalitas, dan akuntabilitas

Masing-masing jenjang pemerintahan (Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota) memiliki kewenangan dan peran untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang disepakati bersama secara nasional

Tujuan dari pembangunan nasional dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 yang menjabarkan visi dan misi Presiden-Wakil Presiden terpilih

Desentralisasi dan otonomi daerah bertujuan untuk menumbuhkan prakarsa daerah dan memfasilitasi keanekaragaman sesuai kondisi daerahnya masing-masing

PEMBAGIAN URUSAN PUSAT DAN DAERAH

Urusan Pemerintahan Kelembagaan Personil Keuangan daerah Perwakilan Daerah Pelayanan publik Pengawasan ELEMEN DASAR YANG MEMBENTUK PEMERINTAH DAERAH

Urusan Pemerintahan

Kelembagaan

Personil

Keuangan daerah

Perwakilan Daerah

Pelayanan publik

Pengawasan

OTONOMI DAERAH DAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah meningkatkan kesempatan bagi Pemerintah daerah untuk memberikan alternatif pemecahan-pemecahan inovatif Saat ini, k onsep desentralisasi dan otonomi daerah masih terfokus untuk menata dan mempercepat pembangunan di wilayahnya masing-masing Untuk memaksimalkan/mengoptimalkan potensinya dan meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Daerah diharapkan dapat bekerja sama dan mengeluarkan inovasi-inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang lintas wilayah

Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah meningkatkan kesempatan bagi Pemerintah daerah untuk memberikan alternatif pemecahan-pemecahan inovatif

Saat ini, k onsep desentralisasi dan otonomi daerah masih terfokus untuk menata dan mempercepat pembangunan di wilayahnya masing-masing

Untuk memaksimalkan/mengoptimalkan potensinya dan meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Daerah diharapkan dapat bekerja sama dan mengeluarkan inovasi-inovasi/konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang lintas wilayah

KONDISI MAKRO PERKOTAAN SERTA KEBIJAKAN NASIONAL

Kesenjangan pertumbuhan antara kota-kota metropolitan dengan kota menengah dan kecil : Memperlemah keterkaitan antarwilayah  sistem perkotaan nasional Interaksi perdagangan menguntungkan Jawa Kota-kota menghadapi tekanan : penyediaan perumahan, lapangan kerja, pelayanan publik, lingkungan dan kapasitas pembiayaan Kesenjangan Pelayanan Perkotaan : transportasi, air minum, sampah, kependudukan ISU KESENJANGAN WILAYAH

Kesenjangan pertumbuhan antara kota-kota metropolitan dengan kota menengah dan kecil :

Memperlemah keterkaitan antarwilayah  sistem perkotaan nasional

Interaksi perdagangan menguntungkan Jawa

Kota-kota menghadapi tekanan : penyediaan perumahan, lapangan kerja, pelayanan publik, lingkungan dan kapasitas pembiayaan

Kesenjangan Pelayanan Perkotaan : transportasi, air minum, sampah, kependudukan

Pertama, mendorong percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga dapat menjalankan perannya sebagai motor penggerak pembangunan di wilayah-wilayah pengaruhnya. Kedua, mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan secara sinergis. Ketiga, meningkatkan keterkaitan pembangunan antarkota. Keempat, mengelola pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dengan memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Kelima, mengelola laju migrasi dari desa ke kota dengan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi non pertanian di perdesaan. Keenam, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal pelayanan publik, pengelolaan lingkungan perkotaan, pengembangan kemitraan dengan swasta, dan terutama peningkatan kapasitas fiskal. Ketujuh, peningkatan kerja sama antar pemerintah kabupaten/kota , khususnya dalam pembangunan prasarana dan sarana. Semua ini memerlukan adanya keterpaduan dan skala ekonomi tertentu untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup KEBIJAKAN NASIONAL PERKOTAAN

Pertama, mendorong percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa, sehingga dapat menjalankan perannya sebagai motor penggerak pembangunan di wilayah-wilayah pengaruhnya.

Kedua, mendorong peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan secara sinergis.

Ketiga, meningkatkan keterkaitan pembangunan antarkota.

Keempat, mengelola pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dengan memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Kelima, mengelola laju migrasi dari desa ke kota dengan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi non pertanian di perdesaan.

Keenam, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal pelayanan publik, pengelolaan lingkungan perkotaan, pengembangan kemitraan dengan swasta, dan terutama peningkatan kapasitas fiskal.

Ketujuh, peningkatan kerja sama antar pemerintah kabupaten/kota , khususnya dalam pembangunan prasarana dan sarana. Semua ini memerlukan adanya keterpaduan dan skala ekonomi tertentu untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota Program Pengendalian Pembangunan Kota-kota Besar Dan Metropolitan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah PROGRAM-PROGRAM RPJMN

Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota

Program Pengendalian Pembangunan Kota-kota Besar Dan Metropolitan

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

KONSEP KERJASAMA ANTAR DAERAH

KERJASAMA SEBAGAI INTERAKSI DUA PIHAK Kerjasama Ketidak-adilan Ketidak-adilan Untung Ketidak-adilan Harmoni Ketidak-adilan Tidak rugi/untung Ketidak-adilan Ketidak-adilan Konflik Rugi B Untung Tidak rugi/untung Rugi A Interaksi Antara A dan B

Handshake Agreement Kerjasama Informal Antara Pemerintah daerah Fee for service contracts (service agreements) satu daerah “menjual” satu bentuk pelayanan publik pada daerah lain. (misal Air) Joint Agreements partisipasi dari daerah-daerah dalam penyediaan atau pengelolaan pelayanan publik Jointly-formed authorities lebih populer dengan sebutan Sekretariat Bersama Regional Bodies satu badan bersama menangani isu-isu mencakup lebih dari satu daerah. S ebenarnya bisa dijalankan Pemerintah Propinsi BENTUK-BENTUK KERJASAMA DALAM PELAYANAN PUBLIK

Handshake Agreement

Kerjasama Informal Antara Pemerintah daerah

Fee for service contracts (service agreements)

satu daerah “menjual” satu bentuk pelayanan publik pada daerah lain. (misal Air)

Joint Agreements

partisipasi dari daerah-daerah dalam penyediaan atau pengelolaan pelayanan publik

Jointly-formed authorities

lebih populer dengan sebutan Sekretariat Bersama

Regional Bodies

satu badan bersama menangani isu-isu mencakup lebih dari satu daerah. S ebenarnya bisa dijalankan Pemerintah Propinsi

KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM MENGATASI PERSOALAN PERKOTAAN

Undang-Undang No. 32 tahun 2 004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1730/SJ tanggal 13 Juli 2005 LANDASAN HUKUM DALAM KERJASAMA DAERAH

Undang-Undang No. 32 tahun 2 004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/1730/SJ tanggal 13 Juli 2005

Sudah adanya keterkaitan antar daerah, Meningkatkan efisiensi dalam ukuran-ukuran economies of scale (skala ekonomi Meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik, Perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah-daerah Adanya daerah yang surplus fasilitas/sumber daya Adanya kemungkinan duplikasi pelayanan yang diberikan di beberapa daerah yang berdekatan. URGENSI KERJASAMA DAERAH

Sudah adanya keterkaitan antar daerah,

Meningkatkan efisiensi dalam ukuran-ukuran economies of scale (skala ekonomi

Meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik,

Perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah-daerah

Adanya daerah yang surplus fasilitas/sumber daya

Adanya kemungkinan duplikasi pelayanan yang diberikan di beberapa daerah yang berdekatan.

Skala Ekonomi besaran dan skala pelayanan Efisien dan Efektif Minimum cost-maximum services Kondisi/ Kebutuhan Kondisi geografis PRINSIP KERJASAMA

Skala Ekonomi

besaran dan skala pelayanan

Efisien dan Efektif

Minimum cost-maximum services

Kondisi/ Kebutuhan

Kondisi geografis

Sumber: Mclernon dan Sugiri (2004)-PERFORM PROJECT MODEL KERJASAMA ANTAR WILAYAH

Pelayanan publik, yaitu termasuk sektor : Pelayanan publik : pendidikan, kesehatan, persampahan, air bersih, dll. infrastruktur (jalan, energi, pelabuhan, bandara, dll.) Administrasi pemerintahan (kependudukan, perijinan) Pariwisata Tata ruang Pertahanan dan Keamanan Perdagangan, investasi dan pengelolaan aset, dll ISU/BIDANG YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN

Pelayanan publik, yaitu termasuk sektor :

Pelayanan publik : pendidikan, kesehatan, persampahan, air bersih, dll.

infrastruktur (jalan, energi, pelabuhan, bandara, dll.)

Administrasi pemerintahan (kependudukan, perijinan)

Pariwisata

Tata ruang

Pertahanan dan Keamanan

Perdagangan, investasi dan pengelolaan aset, dll

Kerjasama antar daerah di bidang perkotaan perlu dikembangkan dengan prinsip efisiensi, efektifitas, sinergi dan saling menguntungkan Sedangkan kerjasama dengan pihak ketiga dan lembaga/badan bantuan internasional  dapat mengatasi kekurangan dari segi permodalan maupun untuk transfer teknologi. Apabila dalam kerjasama antar kota diperlukan membentuk institusi pelaksana tersendiri, maka institusi itu harus mempunyai indikator yang jelas dan terukur TANTANGAN KERJASAMA DAERAH

Kerjasama antar daerah di bidang perkotaan perlu dikembangkan dengan prinsip efisiensi, efektifitas, sinergi dan saling menguntungkan

Sedangkan kerjasama dengan pihak ketiga dan lembaga/badan bantuan internasional  dapat mengatasi kekurangan dari segi permodalan maupun untuk transfer teknologi.

Apabila dalam kerjasama antar kota diperlukan membentuk institusi pelaksana tersendiri, maka institusi itu harus mempunyai indikator yang jelas dan terukur

Bertujuan untuk meningkatkan kualitas air minum dan sumber air lainnya di kawasan Metro NY Kerjasama Antara EPA (enviromental protection agency), Kota New York, Negara Bagian New York, kota-kota sekitar NY yang mendapat pelayanan air dan beberapa kelompok kepentingan melalui Nota Kesepahaman Nota kesepahaman membentuk kerangka kelembagaan dan hubungan kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas air minum di Metro NY yang didalamnya bersisiparameter Pelayanan air minum dan rencana aksi Tujuan utama :protect water quality within the watershed while promoting the economic viability of the local communities. LESSON LEARNED: KERJASAMA AIR MINUM DI NEW YORK

Bertujuan untuk meningkatkan kualitas air minum dan sumber air lainnya di kawasan Metro NY

Kerjasama Antara EPA (enviromental protection agency), Kota New York, Negara Bagian New York, kota-kota sekitar NY yang mendapat pelayanan air dan beberapa kelompok kepentingan melalui Nota Kesepahaman

Nota kesepahaman membentuk kerangka kelembagaan dan hubungan kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas air minum di Metro NY yang didalamnya bersisiparameter Pelayanan air minum dan rencana aksi

Tujuan utama :protect water quality within the watershed while promoting the economic viability of the local communities.