1. Presiden Bisa Perintahkan Penarikan Toyota Crown
Kamis, 7 Januari 2010 | 20:18 WIB
Hindra Liu
Toyota Crown Royal Saloon, mobil dinas baru para menteri dan pejabat negara parkir di
depan Istana Merdeka, Rabu (6/1/2010)
TERKAIT:
• BPK Didesak Audit Pengadaan Mobil Dinas Pejabat
• Istana Negara bak "Showroom" Toyota Crown Royal Saloon
• Perlu Tak Perlu Memperdebatkan "Si Crown"....
• Laode: Camry Sudah Sangat Mewah!
• ICW: Pemberian Mobil Mewah Berpotensi Boroskan Negara Rp 32,4 Miliar
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis akan
mengusulkan internal Badan Anggaran untuk meminta BPK melakukan audit terhadap
pengadaan mobil dinas pejabat yang baru, Toyota Crown Royal Saloon. Diduga ada
pemborosan uang negara dalam pengadaan mobil tersebut dan melebihi anggaran yang
diposkan. Desakan kepada para pejabat untuk mengembalikan mobil dinas pun terus
didengungkan.
Diduga ada pemborosan uang negara dalam pengadaan mobil Toyota Crown
Saloon dan melebihi anggaran yang diposkan.
Menurut Harry, Presiden sebagai kepala pemerintahan bisa menginstruksikan
bawahannya untuk mengembalikan mobil tersebut. "Pengelolaan aset negara itu ada di
Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu di bawah Presiden. Maka, Presiden bisa saja
memerintahkan untuk menarik kembali mobil pejabat karena bawahannya melakukan
kekeliruan dalam mengambil kebijakan," ujar Harry, saat menerima masukan sejumlah
LSM mengenai pengadaan mobil mewah bagi pejabat, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis
(7/1/2010).

2. Ia juga mempertanyakan pernyataan pemerintah yang selalu mengatasnamakan telah
mengantongi persetujuan DPR dalam pengadaan mobil dinas. DPR, jelas Harry,
menyetujui anggaran dan tidak sampai pada detail teknis mengenai kendaraan yang akan
dibeli. Belakangan, ia baru mengetahui adanya dugaan menyalahi ketentuan standar
umum mobil dinas, setelah mencuat menjadi isu publik.
"Kesan saya, pemerintah berlindung di bawah persetujuan DPR. Secara legalitas,
pengadaan mobil itu sah. Tapi, bagaimana dari aspek kepantasan, kepatutan soal
moralitas. Soal hukum tidak ada masalah. Pertanyaannya lagi, prosedur di tingkat
implementasi apa ada pelanggaran prosedur," katanya.
Oleh karena itu, Badan Anggaran akan segera meminta penjelasan pemerintah mengenai
pengadaan mobil yang perencanaannya dilakukan bersama oleh Menteri Keuangan
Sekretaris Negara.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti,
mengatakan, pihaknya bersama LSM lainnya akan mencoba mendatangi sejumlah pejabat
untuk mengembalikan kendaraan. Pengadaan mobil mewah untuk pejabat dinilai tak
pantas di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang tengah sulit.
"Mungkin akan kami mulai dari pejabat yang berasal dari PKS. Selama ini kan sering
menolak fasilitas berlebihan. Agar dikembalikan saja, dan selanjutnya memakai
kendaraan yang lebih sederhana," ujar Ray.
Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang berpendapat, akan
lebih efisien jika kendaraan dinas pejabat diterapkan dengan model sewa. Sebab, selama
ini kendaraan dinas yang sudah tidak dipakai tidak jelas nasibnya.

3. Glamor Mobil Pejabat SBY-Boediono
diatas 33 Juta Rakyat Miskin
2010 Januari 6
tags: angka kemiskinan, sby boediono, utang negara
by nusantaraku
Mobil dinas Rp 1.3 miliar Ketua DPR Marzuki Alie dari Fraksi Demokrat
Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan
2 dari 4 tujuan dasar pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang
tertuang dalam UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibentuklah
pemerintahan bersama lembaga-lembaga negar lain untuk mengelola negara dan bangsa
ini. Pemilihan umum legislatif maupun eksekutif pada dasarnya adalah memilih orang-
orang yang tepat dan benar untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan dan
legislatif demi menjalankan program-program pensejahteraan rakyat, melindungi negara,
mencerdaskan kehidupan berbangsa dan perdamaian dunia. Dan untuk itupula,
pemerintah berwenang dan bertanggungjawab dalam pengelolaan APBN demi
kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.
Untuk menunjang kerja para pejabat negeri ini, maka sudah sepantasnya mereka
mendapat reward dan fasilitas yang proportional terhadap mayoritas masyarakat di negeri
ini. Demi menunjang kinerjanya, khususnya mobilitas/ruang gerak, maka saya setuju
apabila setiap 5 tahun, mobil dinas para pejabat diganti baru dengan alasan mobil dinas
lama sudah tidak bekerja secara optimum. Pengadaan mobil dinas ini semata-mata untuk
urusan negara, bukan untuk meningkatkan prestise. Oleh karena itu, pengadaan mobil
dinas haruslah mengedepankan asas manfaat, proportional dan efisien, bukan demi
melangsungkan gaya hidup glamour para pejabat diatas kemiskinan rakyat Indonesia.

4. Pemerintah SBY-Boediono yang Glamor
Menjelang akhir tahun 2009 ini, pemerintah baru 2009-2014, SBY-Boediono
menghabiskan sekitar Rp 100 miliar anggaran negara untuk pengadaan 80 unit mobil
mewah pejabat seharga Rp 1.3 miliar per unit. Inilah adalah kado istimewa pemerintah
SBY-Boediono menjelang penutupan akhir tahun 2009. Proyek pembelian mobil mewah
ini telah direncanakan oleh Pemerintah SBY pada periode 2004-2009. Dengan beribu
alasan, para pejabat pemerintah SBY-Boediono berusaha membela pembelian mobil
sangat mewah ini. Para menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara periode saat ini
mendapatkan mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon.
Dibawah pemerintahan yang mengaku sederhana dan pro rakyat dalam kampanye pilpres
2009 silam, SBY meloloskan pembelian mobil sangat mewah, yang tidak lain untuk
menaikkan standar prestise para pejabat negara, dari sebelumnya mobil dinas Toyota
Camry seharga Rp 600 juta menjadi Toyota Crown Royal Saloon seharga Rp 1300
juta (Kompas). Mestinya para petinggi negeri a.k.a presiden dan jajarannya (pengambil
keputusan) sadar betul bahwa fungsi dari mobil dinas adalah penunjang kerja mereka
dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan negara seperti di aline pembuka tulisan
di atas. Penunjang mereka ketika melakukan mobilitas ruang gerak untuk mengurusi
ikhwal negara. Mereka harus sadar bahwasanya mobil dinas tidaklah tepat digunakan
sebagai alat untuk menaikkan gengsi, pamor pribadi. Tidaklah pula untuk akomodasi
hidup glamor.
Toyota Camry seharga Rp 641 juta (harga saat ini) sebagai mobil dinas pejabat
era 2004-2009
Jika filosopi kendaraan dinas adalah alat bantu dalam melaksanakan tugas negara untuk
kepentingan rakyat sebesar-besarnya, mengapa Presiden SBY diam terhadap pengadaan
mobil super mewah yang menghabiskan anggaran Rp 100 miliar lebih? Dimana letak
pro-rakyat apabila pemerintahannya secara seenak-enaknya mengganti mobil dinas kelas
Camry Rp 640 juta (Toyota.co.id) dengan Crown Rp 1.3 miliar? Mengapa pemerintah
SBY harus mengganti mobil dinas Camry lama dengan mobil dinas Crown yang lebih
mewah? Apakah dengan mobil Crown lalu langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat?

5. Toyota Innova Rp 287 juta, Mobil Dinas Pimpinan KPK
Dalam konteks yang rasional, maka kemewahan mobil pejabat tidaklah membawa
manfaat yang besar bagi rakyat dan negara. Justru sebaliknya, hal ini membebankan kas
negara sekaligus menunjukkan bahwa para pejabat sedang show-off mental mereka
feodal nan glamor. Kurangnya asas yang proportional dan bijak dalam mengelola
anggaran negara, mungkin menjadi hilangnya empati pemerintah SBY dalam
meningkatkan fasilitas pejabat yang glamor.
Kita perlu bertanya-tanya, apakah dalam pemikiran pak SBY terbersik bahwa
kemewahan fasilitas para pejabat lebih penting daripada tugas dan tanggungjawab
mereka? Jika pak SBY memikirkan asa manfaat seperti ini, maka semestinya mobil dinas
Camry lama diganti dengan mobil dinas Toyota Innova yang baru. Dari segi manfaat,
tidak ada perbedaan mendasar antara Toyota Innova dengan Toyota Crown. Dari segi
efisiensi, pengadaan 80 unit Toyota Innova akan menghemat Rp 81 miliar bila
dibanding 80 unit Toyota Crown. Harga per unit Toyota Innova V A/T Diesel Minor
Change saat ini Rp 287 juta (Toyota, Jan 2010.), jauh dibawah harga Toyota Crown
Royal Saloon sebesar Rp 1.3 miliar.
Dari segi utilitas ekonomi nasional, Toyota Innova diproduksi dalam negeri, sementara
Toyota Crown merupakan produk impor. Pembelian produk Innova setidaknya akan
meningkatkan aktivitas ekonomi nasional, baik dalam hal lapangan pekerjaan, industri
penyokong Toyota Innova, hingga penghematan devisa negara.
Mestinya, para menteri di era Pemerintahan SBY-Boediono dan juga pejabat negara
belajar dari asas manfaat dan utilitas ekonomi yang dipertahankan oleh KPK Selama ini,
para pimpinan KPK mendapat fasilitas Toyota Innova sebagai mobil dinas. Wakil
Ketua KPK, Haryono Umar, menyarankan sebaiknya mobil dinas yang digunakan
adalah Toyota Innova. Menurutnya, selain kualitas Toyota Innova bagus, juga merupakan
produk industri dalam negeri. (Vivanews, Jan 2009).

6. Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, menyarankan sebaiknya mobil dinas yang digunakan
adalah Toyota Innova. Menurutnya, selain kualitas Toyota Innova bagus, juga merupakan
produk industri dalam negeri. (Vivanews, Jan 2009).
Bila pimpinan KPK telah menunjukkan bahwa mereka bisa bekerja secara optimun
dengan dibantu Toyota Innova, mengapa para menteri SBY-Boediono dan pejabat negara
lainnya tidak mencoba melakukan hal yang sama?
Utang dan Kemiskinan Melilit Indonesia
Pemulung, Potret Kemiskinan Negeri
Bila dari tadi kita melihat asas manfaat dan utilitas ekonomi nasional, sekarang saya
mengajak kita melihat pengadaan mobil mewah para pejabat ini dari sisi efisiensi APBN.
Apakah pemerintah SBY bersama Beodiono mengedepankan asas efisien dalam
mengelola anggarannya? Dari pembahasan diatas, jelas pemerintah SBY kurang
memikirkan asas manfaat dan efisien dalam menggunakan APBN. Padahal apabila
pemerintah SBY benar-benar pro rakyat dan mengelola anggaran dengan efisien, maka
Toyota Innova akan menjadi pilihan utama dibanding Toyota Camry apalagi Crown.
Pengadaan Toyota Innova sebagai mobil dinas pejabat baru dapat menghemat APBN
hingga Rp 81 miliar untuk 80 unit. Efisiensi ini dapat mengurangi besaran utang yang
membengkak, sekaligus dialihkan untuk program pengentasan kemiskinan. Sebagai
catatan, angka kemiskinan rakyat Indonesia per Maret 2009 mencapai 32.5 juta jiwa.
Sebanyak 32.500.000 penduduk Indonesia berpenghasilan kurang dari Rp 7000 per hari.

7. Dari 32.5 juta orang tersebut, 11.9 juta berada di perkotaan dan 20.6 juta berada di
Pedesaan (Laporan BPS).
Untuk daerah pedesaan, 20.600.000 penduduk Indonesia tidak mampu memenuhi
kebutuhan hidup paling mendasar yakni biaya makanan sebesar Rp 4600 per hari + biaya
bukan makanan (tempat tinggal, pakaian dll) sebesar Rp 1350 per hari. Untuk perkotaan,
sebanyak 11.900.000 orang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup paling mendasar
yakni Rp 5200 per hari (biaya makan) + Rp 2200 per hari (biaya rumah, pakaian dll).
Dengan menganti Toyota Crown dengan Innova, maka pemerintah dapat mengalihkan
setidaknya Rp 81 miliar untuk membantu bantuan maupun kredit bagi ribuan hingga
puluhan ribu nelayan dan petani Indonesia. Bila setiap nelayan/petani diperbantu oleh
satu orang lain dan menghidupi 2-4 orang anggota keluarga, maka setidaknya pemerintah
dapat membuka ribuan tenaga kerja + mengurangi angka kemiskinan dikalangan rakyat
jelata.
Pemulung Cilik
Namun, fakta berbicara lain. Pemerintah memilih untuk memperoleh fasilitas mobil
mewah. Sementara tiap tahun, APBN terus defisit disertai utang yang semakin
membengkak. Utang menjadi buruk tatkala pengelolaan negara begitu boros oleh
pemimpinnya. Bayangkan, pada tahun 2010 ini, nilai utang jatuh tempo pemerintah RI
mencapai Rp 116 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 54 triliun berasal dari utang
luar negeri, dan Rp 62 triliun berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) (Detikfinance, 26
Des 2009).
Jika dalam pengadaan mobil dinas yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat luas via
pers, pemerintah begitu berani menunjukkan bahwa mereka begitu boros dan glamor,
bagaimana nasib dengan pengeluaran negara lainnya yang tidak terpantau oleh

8. masyarakat? Inilah alasan mengapa kita perlu kritis dan cermat upaya pemerintah
meningkatkan utang negara yang membengkak!
*******
Dari persoalan pengadaan mobil ini saja, masih pantaskah Presiden SBY berbicara
didepan para pemilihnya bahwa ia adalah presiden yang pro-rakyat? Masih pantaskah ia
mendengungkan bahwa pemerintahannya profesional untuk rakyat? Dimanakah janji-
janji manis yang keluar dari mulut SBY-Boediono beserta tim kampanyenya? Dimanakah
para patriot Partai Demokrat yang berbicara lantang pro-rakyat?
Yang pasti, pengadaan mobil dinas mewah bagi para menteri dan pejabat negara
merupakan bukti bahwa pemerintah saat ini tidak memiliki sensitivitas terhadap
kemiskinan. Hidup hemat hanyalah kata-kata penghias bibir belaka pemimpin yang
berlindung dibawah pencitraan. Kado mobil mewah merupakan pendidikan buruk karena
akan mendorong pemerintah daerah melakukan hal yang sama. Soalnya ada contoh dari
pemerintahan pusat.
Dan apabila Bung Hatta saat ini masih hidup, mungkin ia tidak akan berhenti menangis
melihat tingkah laku para penguasa negeri ini. Hal yang sangat bertolak belakang dengan
pemikiran dan contoh teladan yang telah diberikan Proklamator bangsa ini, yang hidup
sederhana. Bahkan untuk membeli sepatu Bally saja, Bung Hatta tidak mampu
membelinya (Baca : Bung Hatta, Negarawan Uncorruptable (1): Kisah Menabung Utk
“Sepatu Bally”, Tapi….)
Pantaskah utang negara membesar hanya demi hidup mewah para pejabat negeri ini?
Itulah salah satu alasan utama sejak awal saya menulis Fakta-Fakta Tersembunyi
Pemerintah SBY-JK : Utang Membengkak Rp 1667 Triliun.
Akankah kita biarkan negeri dagelan ini terus berlanjut?
entikan Kerusakan Lingkungan, di Darat dan Laut Bangka Belitung Sekarang Juga
Akibat pengerukan timah di lepas pantai terjadi perubahan topografi pantai dari yang
sebelumnya landai menjadi curam. Hal ini akan menyebabkan daya abrasi pantai semakin
kuat dan terjadi perubahan garis pantai yang semakin mengarah ke daratan. Aktivitas
pengerukan dan pembuangan sedimen akan menyebabkan perairan di sekitar
penambangan mengalami kekeruhan yang luar biasa tinggi. Radius kekeruhan tersebut
akan semakin jauh ke kawasan lainnya jika arus laut semakin kuat. Karenanya, meskipun
pengerukan tidak dilakukan di sekitar daerah terumbu karang, namun sedimen yang
terbawa oleh arus bisa mencapai daerah terumbu karang yang bersifat fotosintetik sangat
rentan terhadap kekeruhan.

9. Menurut data 2006, cadangan bijih timah di Indonesia mencapai 355.870 ton. Angka itu
terdiri atas 106.068 ton di darat dan 249.802 ton di lepas pantai dan sebagian besar
cadangan timah tersebut terletak di Pulau Bangka, tempat dimana kita berpijak. Tahun
lalu, produksi bijih timah PT Timah Tbk mencapai 58.086 ton. Mayoritasnya, yakni
46.078 ton ditambang di darat dan hanya 12.008 ton yang digali dari lepas pantai.
Karenanya, di tahun-tahun mendatang PT Timah Tbk akan mengkonsentrasikan
penambangan di daerah lepas pantai. Apalagi biaya produksi pertambangan di lepas
pantai jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pertambangan di darat. Tahun 2007
saja, PT Timah Tbk mengeluarkan Rp 724 miliar untuk biaya produksi pertambangan di
darat (inilah.com, 2008). Selain itu, dari segi dampak lingkungan penambangan lepas
pantai yang timbul tidak terlalu parah karena dilakukan minimal dua mil dari pantai.
Sejak Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 146/MPP/Kep/4/1999 mengenai pencabutan
timah sebagai komoditas strategis, Bupati Bangka saat itu, Eko Maulana Ali, sekarang
Gubernur ke-3 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memberikan izin aktivitas
penambangan skala kecil atau tambang inkonvensional (TI). Hanya dalam kurun waktu
beberapa tahun, jumlah TI darat membabi buta di Pulau Bangka lalu menular hingga ke
bumi laskar pelangi, Pulau Belitung. Selain itu beroperasi pula beberapa perusahaan
peleburan (smelter) timah sekala menengah di Pulau Bangka membuat persaingan
pertambangan timah di darat semakin tinggi.
Foto/Gambar Kapal Hisap PT TIMAH di perairan laut Bangka Belitung
Tak heran jika PT Timah Tbk menyiapkan pos peningkatan kapasitas produksi dari
belanja modal sebesar Rp 551 miliar antara lain untuk menambah jumlah kapal hisap 8
buah menjadi 20 buah dan sedang menyiapkan pembangunan kapal keruk hisap untuk
laut dalam yang bisa mengambil pasir timah sampai kedalaman hingga 60 meter

10. (republika, 2008). Menurut informasi, kapal keruk tersebut akan selesai pada tahun 2009
dan memiliki kapasitas 1000 hingga 1500 meter kubik per jam. Atau dua hingga tiga kali
kapasitas kapal keruk yang ada sekarang yang sebesar 600 meter kubik perjam. Menurut
data dari kompas, 2005, di kawasan Kabupaten Bangka saja, PT Timah Tbk
mengoperasikan delapan kapal keruk yang aktif menambang timah, dengan mengerahkan
sekitar 100 pekerja di setiap kapal : Kapal Keruk Kebiyang, Tempelan, Rambat, Duyung,
dan Peri. Sementara Kapal Keruk Singkep I, Riau, dan Merantai. Kapal-kapal besar itu
mengeruk timah dari kedalaman 25 meter sampai dengan 50 meter di dasar laut, dengan
produksi antara 20 ton sampai dengan 80 ton timah setiap delapan jam. Pengerukan itu
sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu, rata-rata jaraknya sekitar lima kilometer dari
bibir pantai. Penambangan dilakukan dengan berpindah-pindah. Jika kandungan
timahnya sudah tipis, akan beralih ke tempat lain. Tahun depan PT Timah Tbk
mentargetkan kontribusi produksi timah dari lepas pantai menjadi 50 persen. Tahun ini,
perseroan akan membangun tujuh kapal keruk, masing-masing senilai Rp 150 miliar dan
satu kapal keruk berukuran besar senilai Rp 200 miliar. Saat ini PT Timah Tbk sudah
mengoperasikan 14 kapal, empat diantaranya berukuran besar dan 10 sedang.
Foto/Gambar Akitivitas Tambang Inkonvensional (TI) Apung di perairan laut Bangka
Belitung
Akibat pengerukan timah di lepas pantai terjadi perubahan topografi pantai dari yang
sebelumnya landai menjadi curam. Hal ini akan menyebabkan daya abrasi pantai semakin
kuat dan terjadi perubahan garis pantai yang semakin mengarah ke daratan. Aktivitas
pengerukan dan pembuangan sedimen akan menyebabkan perairan di sekitar
penambangan mengalami kekeruhan yang luar biasa tinggi. Radius kekeruhan tersebut
akan semakin jauh ke kawasan lainnya jika arus laut semakin kuat. Karenanya, meskipun
pengerukan tidak dilakukan di sekitar daerah terumbu karang, namun sedimen yang

11. terbawa oleh arus bisa mencapai daerah terumbu karang yang bersifat fotosintetik sangat
rentan terhadap kekeruhan.
Foto/Gambar Akitivitas Tambang Inkonvensional (TI) Apung di perairan laut Bangka
Belitung
Tidak ada pertambangan yang tidak merusak lingkungan, baik di darat maupun di laut.
Kerusakan itu akan memberikan dampak untuk beberapa puluh tahun ke depan bahkan
bisa bersifat permanen. Penambangan timah lepas pantai yang membabi buta jelas-jelas
telah merusak terumbu karang, mengotori pantai, dan mengganggu perkembangan
perikanan. Penambangan di sekitar pantai obyek wisata akan memberangus pesona pantai
yang bernilai jual tinggi. Potensi besar dalam jangka panjang akan habis, hanya untuk
memenuhi nafsu mengeruk keuntungan yang sesaat.
Sebagai daerah kepulauan, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi yang
sangat besar di sektor ekosistem pesisir terutama ekosistem terumbu karang. Namun
sangat disayangkan, hingga saat ini belum jelas informasi sebaran dan kondisi ekosistem
terumbu karang yang terdapat di kawasan Pulau Bangka. Kekeruhan perairan yang tinggi
akibat penambangan timah dilepas pantai akan menyebabkan penutupan polip-polip
karang oleh sediment yang terbawa ke pesisir. Hal ini akan menyebabkan kondisi karang
menjadi merana dan akhirnya mengalami kematian massal. Tak dapat dipungkiri,
pertambangan timah lepas pantai merupakan penyebab utama kerusakan ekosistem
terumbu karang di Pulau Bangka. Tidak hanya akibat aktivitas dari kapal keruk, tetapi
juga oleh kapal hisap dan TI Apung yang semakin marak.
Terumbu karang yang sehat menyediakan tempat tinggal, tempat berlindung (Spawning
ground), tempat berkembang biak (Nursery ground) dan sumber makanan (Feeding

12. ground) bagi ribuan biota laut yang tinggal di dalam dan di sekitarnya, seperti di laut
lepas, hutan mangrove, dan padang lamun. Tidak ada wilayah laut lain yang mempunyai
begitu banyak jenis kehidupan dengan rantai makanan yang sangat produktif seperti
terumbu karang. Terumbu karang mampu mendukung kehidupan ribuan penduduk Pulau
Bangka, khususnya dalam sektor perikanan dan pariwisata. Dari 1 km2 terumbu karang
yang sehat, dapat diperoleh 20 ton ikan yang cukup untuk memberi makan 1.200 orang di
wilayah pesisir setiap tahun (Burke et al., 2002). Kerusakan terumbu karang akan
kembali pulih seperti semula setidaknya membutuhkan waktu sekitar 50 tahun tanpa ada
lagi aktivitas pengrusakan di lingkungan ekosistem terumbu karang tersebut.
Tak heran jika degradasi terumbu karang yang parah ini memberikan dampak pada
turunnya produksi perikanan tangkap, semakin kecilnya ukuran ikan yang tertangkap,
semakin jauhnya daerah penangkapan (fishing ground). Hal ini mendorong meningkatnya
biaya produksi sehingga mengurangi rente sumberdaya (resource rent) yang
menyebabkan rendahnya pendapatan nelayan khususnya nelayan skala kecil. Jika hal ini
terus terjadi maka kesejahteraan masyarakat nelayan akan terancam. Tentu saja pihak
yang paling dirugikan oleh aktivitas pertambangan lepas pantai adalah nelayan.
Karenanya, banyak nelayan yang mengajukan protes terhadap pertambangan lepas pantai
yang terjadi di sekitar daerahnya. Hal ini wajar terjadi karena aktivitas pertambangan
membuat hasil tangkapan nelayan berkurang yang berakibat menurunnya pendapatan
nelayan. Perairan pantai menjadi keruh dan ekosistem terumbu karang rusak parah.
Foto/Gambar Kerusakan Lingkungan akibat Akitivitas Penambangan Timah di Bangka
Belitung
Parahnya, tidak seperti kerusakan di darat, kerusakan di laut sulit dikontrol karena
lobang-lobang bekas galian tersembunyi di dasar perairan. Namun, kerusakan alam

13. terutama ekosistem terumbu karang akibat pertambangan lepas pantai sangat mudah
dijelaskan secara ilmiah. Jika hal ini terus dibiarkan, pada titik klimaksnya, bukan
mustahil akan terjadi pertikaian atau penjarahan yang dilakukan oleh nelayan yang
merasa dirugikan kepada pihak penambang. Dibutuhkan win-win solution untuk masalah
ini dimana kedua belah pihak akan merasa saling diuntungkan minimal tidak saling
merugi, sayangnya alam akhirnya selalu menjadi pihak yang dirugikan.
Ternyata bukan hanya PT Timah Tbk yang mulai memindahkan prioritas
penambangannya ke daerah lepas pantai Pulau Bangka. Beberapa perusahaan swasta
skala menengah yang telah membuka smelternya di Pulau Bangka atau di Pulau Belitung
pun mulai jenuh dengan carut marut penambangan timah di darat. Mereka pun mulai
membidik potensi timah di laut Pulau Bangka. Beberapa perusahaan smelter mulai
mengadakan kapal hisap untuk mengeruk timah di Propinsi ini. Kapal hisap yang
dioperasikan hanya berjarak kurang dari 4 mil laut dari bibir pantai dan kedalaman 5 – 20
meter.
Foto/Gambar Akitivitas Tambang Inkonvensional (TI) Apung di perairan laut Bangka
Belitung
Semakin bergairahnya harga timah di dunia membuat perusahaan-perusahaan swasta
berpacu mengeruk timah di Propinsi ini. Dapat diramalkan beberapa tahun ke depan,
kegiatan penambangan timah di pantai akan semakin marak dilakukan mulai dari PT
Timah Tbk (kapal keruk dan kapal hisap), perusahaan-perusahaan swasta skala menengah
(kapal hisap) dan masyarakat (TI Apung). Memang setiap kegiatan pertambangan skala
menengah hingga besar di daerah lepas pantai harus melalui tahap analisis mengenai
dampak lingkungan (AMDAL), namun sayangnya kontrol terhadap aktivitas
pertambangan di lapangan sangat lemah oleh pihak terkait.

14. Foto/Gambar Akitivitas Tambang Inkonvensional (TI) Apung di perairan laut Bangka
Belitung
Terbukti!!! Dari hasil pantauan satelit yang dimiliki Badan koordinasi Keamanan Laut
(Bakorkamla) 100% kapal hisap yang beroperasi di perairan Babel beroperasi diluar
wilayah yang sudah ditentukan (Bangkapos, 9 November 2008). Tak dapat dipungkiri,
yang menjadi acuan dalam pertambangan adalah ada tidaknya "timah" di lokasi tersebut,
bukan karena ada tidaknya "ekosistem terumbu karang". Jika di suatu lokasi ditemukan
banyak bijih timahnya dan banyak karangnya pemanambangan tetap dilakukan.
Jika tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah kita untuk mengatur sumberdaya alam
ini dengan bijaksana, propinsi ini akan menunggu detik-detik kehancuran ekosistem
pesisirnya setelah ekosistem di darat kita luluh lantak oleh penambangan timah darat.
Laut kita kini menunggu gilirannya.
Tulisan ini telah di Publish di Rubrik "Opini" Harian Bangka Pos
Written By : Indra Ambalika Syari, S.Pi
Kepala Laboratorium Perikanan FPPB – UBB ( indra-ambalika@ubb.ac.id)
Dan Pengamat, Pemerhati, Peneliti dan Aktivis Kelestarian Ekosistem Terumbu karang di
perairan laut Bangka Belitung

15. Berikut ini adalah beberapa tips merawat rambut agar sehat yang dapat Anda lakukan
di rumah:
1. Untuk menghindari kusam dengan ujung-ujungnya yang pecah, Anda harus rajin
creambath paling tidak satu kali seminggu.
Dengan banyaknya toko-toko kosmetik yang menjual krim untuk creambath dari
berbagai merek ternama, Anda dapat dengan mudah melakukan perawatan creambath di
rumah.
Tersedia dengan pilihan ginseng, orang-aring, kemiri, seledri, dan lidah buaya, Anda
dapat menentukan pilihan berdasarkan kebutuhan rambut Anda,. Untuk menghitamkan
rambut misalnya, pilihlan krim yang mengandung kemiri, sementara untuk memperkuat
akar-akar rambut, pilihlah krim yang mengandung ginseng.
Caranya pun cukup mudah, setelah melakukan pemijatan sekadarnya,
ungkep rambut dengan handuk hangat selama beberapa menit sebagai pengganti proses
steam di salon. Setelah itu keramas rambut seperti biasa.
2. Jika ujung rambut masih juga pecah-pecah walaupun Anda sudah rajin creambath, itu
artinya rambut Anda membutuhkan hair spa agar rambut mendapatkan nutrisi yang lebih
baik.
Hair spa ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi rambut yang rusak. Prosesnya pun
kurang lebih sama dengan creambath dan sudah banyak toko-toko kosmetik yang
menjual bahan-bahannya.
3. Jika Anda memiliki tanaman lidah buaya, resep tradisional warisan nenek ini mungkin
bisa dipraktikkan untuk mendapatkan rambut sehat berkilau.
Caranya, setelah keramas ambil daging lidah buaya untuk diusapkan pada kulit kepala,
biarkan beberapa saat hingga mengering. Nisacaya rambut Anda akan bertambah lebat
dan berkilau.
4. Selain itu Anda dapat mencampur 1 sendok teh minyak zaitun dan 2 sendok makan
daging lidah buaya yang sudah dihancurkan untuk dijadikan sampo. Konon sampo ini
akan membuat kulit kepala menjadi segar dan rambut menjadi lembut. Mudah dan murah
bukan?