• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Bahan Mading
 

Bahan Mading

on

  • 4,944 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,944
Views on SlideShare
4,944
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
4
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Bahan Mading Bahan Mading Document Transcript

    • Presiden Bisa Perintahkan Penarikan Toyota Crown Kamis, 7 Januari 2010 | 20:18 WIB Hindra Liu Toyota Crown Royal Saloon, mobil dinas baru para menteri dan pejabat negara parkir di depan Istana Merdeka, Rabu (6/1/2010) TERKAIT: • BPK Didesak Audit Pengadaan Mobil Dinas Pejabat • Istana Negara bak "Showroom" Toyota Crown Royal Saloon • Perlu Tak Perlu Memperdebatkan "Si Crown".... • Laode: Camry Sudah Sangat Mewah! • ICW: Pemberian Mobil Mewah Berpotensi Boroskan Negara Rp 32,4 Miliar JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Azis akan mengusulkan internal Badan Anggaran untuk meminta BPK melakukan audit terhadap pengadaan mobil dinas pejabat yang baru, Toyota Crown Royal Saloon. Diduga ada pemborosan uang negara dalam pengadaan mobil tersebut dan melebihi anggaran yang diposkan. Desakan kepada para pejabat untuk mengembalikan mobil dinas pun terus didengungkan. Diduga ada pemborosan uang negara dalam pengadaan mobil Toyota Crown Saloon dan melebihi anggaran yang diposkan. Menurut Harry, Presiden sebagai kepala pemerintahan bisa menginstruksikan bawahannya untuk mengembalikan mobil tersebut. "Pengelolaan aset negara itu ada di Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu di bawah Presiden. Maka, Presiden bisa saja memerintahkan untuk menarik kembali mobil pejabat karena bawahannya melakukan kekeliruan dalam mengambil kebijakan," ujar Harry, saat menerima masukan sejumlah LSM mengenai pengadaan mobil mewah bagi pejabat, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/1/2010).
    • Ia juga mempertanyakan pernyataan pemerintah yang selalu mengatasnamakan telah mengantongi persetujuan DPR dalam pengadaan mobil dinas. DPR, jelas Harry, menyetujui anggaran dan tidak sampai pada detail teknis mengenai kendaraan yang akan dibeli. Belakangan, ia baru mengetahui adanya dugaan menyalahi ketentuan standar umum mobil dinas, setelah mencuat menjadi isu publik. "Kesan saya, pemerintah berlindung di bawah persetujuan DPR. Secara legalitas, pengadaan mobil itu sah. Tapi, bagaimana dari aspek kepantasan, kepatutan soal moralitas. Soal hukum tidak ada masalah. Pertanyaannya lagi, prosedur di tingkat implementasi apa ada pelanggaran prosedur," katanya. Oleh karena itu, Badan Anggaran akan segera meminta penjelasan pemerintah mengenai pengadaan mobil yang perencanaannya dilakukan bersama oleh Menteri Keuangan Sekretaris Negara. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, mengatakan, pihaknya bersama LSM lainnya akan mencoba mendatangi sejumlah pejabat untuk mengembalikan kendaraan. Pengadaan mobil mewah untuk pejabat dinilai tak pantas di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang tengah sulit. "Mungkin akan kami mulai dari pejabat yang berasal dari PKS. Selama ini kan sering menolak fasilitas berlebihan. Agar dikembalikan saja, dan selanjutnya memakai kendaraan yang lebih sederhana," ujar Ray. Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang berpendapat, akan lebih efisien jika kendaraan dinas pejabat diterapkan dengan model sewa. Sebab, selama ini kendaraan dinas yang sudah tidak dipakai tidak jelas nasibnya.
    • Glamor Mobil Pejabat SBY-Boediono diatas 33 Juta Rakyat Miskin 2010 Januari 6 tags: angka kemiskinan, sby boediono, utang negara by nusantaraku Mobil dinas Rp 1.3 miliar Ketua DPR Marzuki Alie dari Fraksi Demokrat Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan 2 dari 4 tujuan dasar pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tertuang dalam UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibentuklah pemerintahan bersama lembaga-lembaga negar lain untuk mengelola negara dan bangsa ini. Pemilihan umum legislatif maupun eksekutif pada dasarnya adalah memilih orang- orang yang tepat dan benar untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan dan legislatif demi menjalankan program-program pensejahteraan rakyat, melindungi negara, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan perdamaian dunia. Dan untuk itupula, pemerintah berwenang dan bertanggungjawab dalam pengelolaan APBN demi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Untuk menunjang kerja para pejabat negeri ini, maka sudah sepantasnya mereka mendapat reward dan fasilitas yang proportional terhadap mayoritas masyarakat di negeri ini. Demi menunjang kinerjanya, khususnya mobilitas/ruang gerak, maka saya setuju apabila setiap 5 tahun, mobil dinas para pejabat diganti baru dengan alasan mobil dinas lama sudah tidak bekerja secara optimum. Pengadaan mobil dinas ini semata-mata untuk urusan negara, bukan untuk meningkatkan prestise. Oleh karena itu, pengadaan mobil dinas haruslah mengedepankan asas manfaat, proportional dan efisien, bukan demi melangsungkan gaya hidup glamour para pejabat diatas kemiskinan rakyat Indonesia.
    • Pemerintah SBY-Boediono yang Glamor Menjelang akhir tahun 2009 ini, pemerintah baru 2009-2014, SBY-Boediono menghabiskan sekitar Rp 100 miliar anggaran negara untuk pengadaan 80 unit mobil mewah pejabat seharga Rp 1.3 miliar per unit. Inilah adalah kado istimewa pemerintah SBY-Boediono menjelang penutupan akhir tahun 2009. Proyek pembelian mobil mewah ini telah direncanakan oleh Pemerintah SBY pada periode 2004-2009. Dengan beribu alasan, para pejabat pemerintah SBY-Boediono berusaha membela pembelian mobil sangat mewah ini. Para menteri, ketua dan wakil ketua lembaga negara periode saat ini mendapatkan mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon. Dibawah pemerintahan yang mengaku sederhana dan pro rakyat dalam kampanye pilpres 2009 silam, SBY meloloskan pembelian mobil sangat mewah, yang tidak lain untuk menaikkan standar prestise para pejabat negara, dari sebelumnya mobil dinas Toyota Camry seharga Rp 600 juta menjadi Toyota Crown Royal Saloon seharga Rp 1300 juta (Kompas). Mestinya para petinggi negeri a.k.a presiden dan jajarannya (pengambil keputusan) sadar betul bahwa fungsi dari mobil dinas adalah penunjang kerja mereka dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan negara seperti di aline pembuka tulisan di atas. Penunjang mereka ketika melakukan mobilitas ruang gerak untuk mengurusi ikhwal negara. Mereka harus sadar bahwasanya mobil dinas tidaklah tepat digunakan sebagai alat untuk menaikkan gengsi, pamor pribadi. Tidaklah pula untuk akomodasi hidup glamor. Toyota Camry seharga Rp 641 juta (harga saat ini) sebagai mobil dinas pejabat era 2004-2009 Jika filosopi kendaraan dinas adalah alat bantu dalam melaksanakan tugas negara untuk kepentingan rakyat sebesar-besarnya, mengapa Presiden SBY diam terhadap pengadaan mobil super mewah yang menghabiskan anggaran Rp 100 miliar lebih? Dimana letak pro-rakyat apabila pemerintahannya secara seenak-enaknya mengganti mobil dinas kelas Camry Rp 640 juta (Toyota.co.id) dengan Crown Rp 1.3 miliar? Mengapa pemerintah SBY harus mengganti mobil dinas Camry lama dengan mobil dinas Crown yang lebih mewah? Apakah dengan mobil Crown lalu langsung meningkatkan kesejahteraan rakyat?
    • Toyota Innova Rp 287 juta, Mobil Dinas Pimpinan KPK Dalam konteks yang rasional, maka kemewahan mobil pejabat tidaklah membawa manfaat yang besar bagi rakyat dan negara. Justru sebaliknya, hal ini membebankan kas negara sekaligus menunjukkan bahwa para pejabat sedang show-off mental mereka feodal nan glamor. Kurangnya asas yang proportional dan bijak dalam mengelola anggaran negara, mungkin menjadi hilangnya empati pemerintah SBY dalam meningkatkan fasilitas pejabat yang glamor. Kita perlu bertanya-tanya, apakah dalam pemikiran pak SBY terbersik bahwa kemewahan fasilitas para pejabat lebih penting daripada tugas dan tanggungjawab mereka? Jika pak SBY memikirkan asa manfaat seperti ini, maka semestinya mobil dinas Camry lama diganti dengan mobil dinas Toyota Innova yang baru. Dari segi manfaat, tidak ada perbedaan mendasar antara Toyota Innova dengan Toyota Crown. Dari segi efisiensi, pengadaan 80 unit Toyota Innova akan menghemat Rp 81 miliar bila dibanding 80 unit Toyota Crown. Harga per unit Toyota Innova V A/T Diesel Minor Change saat ini Rp 287 juta (Toyota, Jan 2010.), jauh dibawah harga Toyota Crown Royal Saloon sebesar Rp 1.3 miliar. Dari segi utilitas ekonomi nasional, Toyota Innova diproduksi dalam negeri, sementara Toyota Crown merupakan produk impor. Pembelian produk Innova setidaknya akan meningkatkan aktivitas ekonomi nasional, baik dalam hal lapangan pekerjaan, industri penyokong Toyota Innova, hingga penghematan devisa negara. Mestinya, para menteri di era Pemerintahan SBY-Boediono dan juga pejabat negara belajar dari asas manfaat dan utilitas ekonomi yang dipertahankan oleh KPK Selama ini, para pimpinan KPK mendapat fasilitas Toyota Innova sebagai mobil dinas. Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, menyarankan sebaiknya mobil dinas yang digunakan adalah Toyota Innova. Menurutnya, selain kualitas Toyota Innova bagus, juga merupakan produk industri dalam negeri. (Vivanews, Jan 2009).
    • Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, menyarankan sebaiknya mobil dinas yang digunakan adalah Toyota Innova. Menurutnya, selain kualitas Toyota Innova bagus, juga merupakan produk industri dalam negeri. (Vivanews, Jan 2009). Bila pimpinan KPK telah menunjukkan bahwa mereka bisa bekerja secara optimun dengan dibantu Toyota Innova, mengapa para menteri SBY-Boediono dan pejabat negara lainnya tidak mencoba melakukan hal yang sama? Utang dan Kemiskinan Melilit Indonesia Pemulung, Potret Kemiskinan Negeri Bila dari tadi kita melihat asas manfaat dan utilitas ekonomi nasional, sekarang saya mengajak kita melihat pengadaan mobil mewah para pejabat ini dari sisi efisiensi APBN. Apakah pemerintah SBY bersama Beodiono mengedepankan asas efisien dalam mengelola anggarannya? Dari pembahasan diatas, jelas pemerintah SBY kurang memikirkan asas manfaat dan efisien dalam menggunakan APBN. Padahal apabila pemerintah SBY benar-benar pro rakyat dan mengelola anggaran dengan efisien, maka Toyota Innova akan menjadi pilihan utama dibanding Toyota Camry apalagi Crown. Pengadaan Toyota Innova sebagai mobil dinas pejabat baru dapat menghemat APBN hingga Rp 81 miliar untuk 80 unit. Efisiensi ini dapat mengurangi besaran utang yang membengkak, sekaligus dialihkan untuk program pengentasan kemiskinan. Sebagai catatan, angka kemiskinan rakyat Indonesia per Maret 2009 mencapai 32.5 juta jiwa. Sebanyak 32.500.000 penduduk Indonesia berpenghasilan kurang dari Rp 7000 per hari.
    • Dari 32.5 juta orang tersebut, 11.9 juta berada di perkotaan dan 20.6 juta berada di Pedesaan (Laporan BPS). Untuk daerah pedesaan, 20.600.000 penduduk Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup paling mendasar yakni biaya makanan sebesar Rp 4600 per hari + biaya bukan makanan (tempat tinggal, pakaian dll) sebesar Rp 1350 per hari. Untuk perkotaan, sebanyak 11.900.000 orang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup paling mendasar yakni Rp 5200 per hari (biaya makan) + Rp 2200 per hari (biaya rumah, pakaian dll). Dengan menganti Toyota Crown dengan Innova, maka pemerintah dapat mengalihkan setidaknya Rp 81 miliar untuk membantu bantuan maupun kredit bagi ribuan hingga puluhan ribu nelayan dan petani Indonesia. Bila setiap nelayan/petani diperbantu oleh satu orang lain dan menghidupi 2-4 orang anggota keluarga, maka setidaknya pemerintah dapat membuka ribuan tenaga kerja + mengurangi angka kemiskinan dikalangan rakyat jelata. Pemulung Cilik Namun, fakta berbicara lain. Pemerintah memilih untuk memperoleh fasilitas mobil mewah. Sementara tiap tahun, APBN terus defisit disertai utang yang semakin membengkak. Utang menjadi buruk tatkala pengelolaan negara begitu boros oleh pemimpinnya. Bayangkan, pada tahun 2010 ini, nilai utang jatuh tempo pemerintah RI mencapai Rp 116 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 54 triliun berasal dari utang luar negeri, dan Rp 62 triliun berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) (Detikfinance, 26 Des 2009). Jika dalam pengadaan mobil dinas yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat luas via pers, pemerintah begitu berani menunjukkan bahwa mereka begitu boros dan glamor, bagaimana nasib dengan pengeluaran negara lainnya yang tidak terpantau oleh
    • masyarakat? Inilah alasan mengapa kita perlu kritis dan cermat upaya pemerintah meningkatkan utang negara yang membengkak! ******* Dari persoalan pengadaan mobil ini saja, masih pantaskah Presiden SBY berbicara didepan para pemilihnya bahwa ia adalah presiden yang pro-rakyat? Masih pantaskah ia mendengungkan bahwa pemerintahannya profesional untuk rakyat? Dimanakah janji- janji manis yang keluar dari mulut SBY-Boediono beserta tim kampanyenya? Dimanakah para patriot Partai Demokrat yang berbicara lantang pro-rakyat? Yang pasti, pengadaan mobil dinas mewah bagi para menteri dan pejabat negara merupakan bukti bahwa pemerintah saat ini tidak memiliki sensitivitas terhadap kemiskinan. Hidup hemat hanyalah kata-kata penghias bibir belaka pemimpin yang berlindung dibawah pencitraan. Kado mobil mewah merupakan pendidikan buruk karena akan mendorong pemerintah daerah melakukan hal yang sama. Soalnya ada contoh dari pemerintahan pusat. Dan apabila Bung Hatta saat ini masih hidup, mungkin ia tidak akan berhenti menangis melihat tingkah laku para penguasa negeri ini. Hal yang sangat bertolak belakang dengan pemikiran dan contoh teladan yang telah diberikan Proklamator bangsa ini, yang hidup sederhana. Bahkan untuk membeli sepatu Bally saja, Bung Hatta tidak mampu membelinya (Baca : Bung Hatta, Negarawan Uncorruptable (1): Kisah Menabung Utk “Sepatu Bally”, Tapi….) Pantaskah utang negara membesar hanya demi hidup mewah para pejabat negeri ini? Itulah salah satu alasan utama sejak awal saya menulis Fakta-Fakta Tersembunyi Pemerintah SBY-JK : Utang Membengkak Rp 1667 Triliun. Akankah kita biarkan negeri dagelan ini terus berlanjut? entikan Kerusakan Lingkungan, di Darat dan Laut Bangka Belitung Sekarang Juga Akibat pengerukan timah di lepas pantai terjadi perubahan topografi pantai dari yang sebelumnya landai menjadi curam. Hal ini akan menyebabkan daya abrasi pantai semakin kuat dan terjadi perubahan garis pantai yang semakin mengarah ke daratan. Aktivitas pengerukan dan pembuangan sedimen akan menyebabkan perairan di sekitar penambangan mengalami kekeruhan yang luar biasa tinggi. Radius kekeruhan tersebut akan semakin jauh ke kawasan lainnya jika arus laut semakin kuat. Karenanya, meskipun pengerukan tidak dilakukan di sekitar daerah terumbu karang, namun sedimen yang terbawa oleh arus bisa mencapai daerah terumbu karang yang bersifat fotosintetik sangat rentan terhadap kekeruhan.
    • Menurut data 2006, cadangan bijih timah di Indonesia mencapai 355.870 ton. Angka itu terdiri atas 106.068 ton di darat dan 249.802 ton di lepas pantai dan sebagian besar cadangan timah tersebut terletak di Pulau Bangka, tempat dimana kita berpijak. Tahun lalu, produksi bijih timah PT Timah Tbk mencapai 58.086 ton. Mayoritasnya, yakni 46.078 ton ditambang di darat dan hanya 12.008 ton yang digali dari lepas pantai. Karenanya, di tahun-tahun mendatang PT Timah Tbk akan mengkonsentrasikan penambangan di daerah lepas pantai. Apalagi biaya produksi pertambangan di lepas pantai jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pertambangan di darat. Tahun 2007 saja, PT Timah Tbk mengeluarkan Rp 724 miliar untuk biaya produksi pertambangan di darat (inilah.com, 2008). Selain itu, dari segi dampak lingkungan penambangan lepas pantai yang timbul tidak terlalu parah karena dilakukan minimal dua mil dari pantai. Sejak Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 146/MPP/Kep/4/1999 mengenai pencabutan timah sebagai komoditas strategis, Bupati Bangka saat itu, Eko Maulana Ali, sekarang Gubernur ke-3 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memberikan izin aktivitas penambangan skala kecil atau tambang inkonvensional (TI). Hanya dalam kurun waktu beberapa tahun, jumlah TI darat membabi buta di Pulau Bangka lalu menular hingga ke bumi laskar pelangi, Pulau Belitung. Selain itu beroperasi pula beberapa perusahaan peleburan (smelter) timah sekala menengah di Pulau Bangka membuat persaingan pertambangan timah di darat semakin tinggi. Foto/Gambar Kapal Hisap PT TIMAH di perairan laut Bangka Belitung Tak heran jika PT Timah Tbk menyiapkan pos peningkatan kapasitas produksi dari belanja modal sebesar Rp 551 miliar antara lain untuk menambah jumlah kapal hisap 8 buah menjadi 20 buah dan sedang menyiapkan pembangunan kapal keruk hisap untuk laut dalam yang bisa mengambil pasir timah sampai kedalaman hingga 60 meter
    • (republika, 2008). Menurut informasi, kapal keruk tersebut akan selesai pada tahun 2009 dan memiliki kapasitas 1000 hingga 1500 meter kubik per jam. Atau dua hingga tiga kali kapasitas kapal keruk yang ada sekarang yang sebesar 600 meter kubik perjam. Menurut data dari kompas, 2005, di kawasan Kabupaten Bangka saja, PT Timah Tbk mengoperasikan delapan kapal keruk yang aktif menambang timah, dengan mengerahkan sekitar 100 pekerja di setiap kapal : Kapal Keruk Kebiyang, Tempelan, Rambat, Duyung, dan Peri. Sementara Kapal Keruk Singkep I, Riau, dan Merantai. Kapal-kapal besar itu mengeruk timah dari kedalaman 25 meter sampai dengan 50 meter di dasar laut, dengan produksi antara 20 ton sampai dengan 80 ton timah setiap delapan jam. Pengerukan itu sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu, rata-rata jaraknya sekitar lima kilometer dari bibir pantai. Penambangan dilakukan dengan berpindah-pindah. Jika kandungan timahnya sudah tipis, akan beralih ke tempat lain. Tahun depan PT Timah Tbk mentargetkan kontribusi produksi timah dari lepas pantai menjadi 50 persen. Tahun ini, perseroan akan membangun tujuh kapal keruk, masing-masing senilai Rp 150 miliar dan satu kapal keruk berukuran besar senilai Rp 200 miliar. Saat ini PT Timah Tbk sudah mengoperasikan 14 kapal, empat diantaranya berukuran besar dan 10 sedang. Foto/Gambar Akitivitas Tambang Inkonvensional (TI) Apung di perairan laut Bangka Belitung Akibat pengerukan timah di lepas pantai terjadi perubahan topografi pantai dari yang sebelumnya landai menjadi curam. Hal ini akan menyebabkan daya abrasi pantai semakin kuat dan terjadi perubahan garis pantai yang semakin mengarah ke daratan. Aktivitas pengerukan dan pembuangan sedimen akan menyebabkan perairan di sekitar penambangan mengalami kekeruhan yang luar biasa tinggi. Radius kekeruhan tersebut akan semakin jauh ke kawasan lainnya jika arus laut semakin kuat. Karenanya, meskipun pengerukan tidak dilakukan di sekitar daerah terumbu karang, namun sedimen yang
    • terbawa oleh arus bisa mencapai daerah terumbu karang yang bersifat fotosintetik sangat rentan terhadap kekeruhan. Foto/Gambar Akitivitas Tambang Inkonvensional (TI) Apung di perairan laut Bangka Belitung Tidak ada pertambangan yang tidak merusak lingkungan, baik di darat maupun di laut. Kerusakan itu akan memberikan dampak untuk beberapa puluh tahun ke depan bahkan bisa bersifat permanen. Penambangan timah lepas pantai yang membabi buta jelas-jelas telah merusak terumbu karang, mengotori pantai, dan mengganggu perkembangan perikanan. Penambangan di sekitar pantai obyek wisata akan memberangus pesona pantai yang bernilai jual tinggi. Potensi besar dalam jangka panjang akan habis, hanya untuk memenuhi nafsu mengeruk keuntungan yang sesaat. Sebagai daerah kepulauan, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi yang sangat besar di sektor ekosistem pesisir terutama ekosistem terumbu karang. Namun sangat disayangkan, hingga saat ini belum jelas informasi sebaran dan kondisi ekosistem terumbu karang yang terdapat di kawasan Pulau Bangka. Kekeruhan perairan yang tinggi akibat penambangan timah dilepas pantai akan menyebabkan penutupan polip-polip karang oleh sediment yang terbawa ke pesisir. Hal ini akan menyebabkan kondisi karang menjadi merana dan akhirnya mengalami kematian massal. Tak dapat dipungkiri, pertambangan timah lepas pantai merupakan penyebab utama kerusakan ekosistem terumbu karang di Pulau Bangka. Tidak hanya akibat aktivitas dari kapal keruk, tetapi juga oleh kapal hisap dan TI Apung yang semakin marak. Terumbu karang yang sehat menyediakan tempat tinggal, tempat berlindung (Spawning ground), tempat berkembang biak (Nursery ground) dan sumber makanan (Feeding
    • ground) bagi ribuan biota laut yang tinggal di dalam dan di sekitarnya, seperti di laut lepas, hutan mangrove, dan padang lamun. Tidak ada wilayah laut lain yang mempunyai begitu banyak jenis kehidupan dengan rantai makanan yang sangat produktif seperti terumbu karang. Terumbu karang mampu mendukung kehidupan ribuan penduduk Pulau Bangka, khususnya dalam sektor perikanan dan pariwisata. Dari 1 km2 terumbu karang yang sehat, dapat diperoleh 20 ton ikan yang cukup untuk memberi makan 1.200 orang di wilayah pesisir setiap tahun (Burke et al., 2002). Kerusakan terumbu karang akan kembali pulih seperti semula setidaknya membutuhkan waktu sekitar 50 tahun tanpa ada lagi aktivitas pengrusakan di lingkungan ekosistem terumbu karang tersebut. Tak heran jika degradasi terumbu karang yang parah ini memberikan dampak pada turunnya produksi perikanan tangkap, semakin kecilnya ukuran ikan yang tertangkap, semakin jauhnya daerah penangkapan (fishing ground). Hal ini mendorong meningkatnya biaya produksi sehingga mengurangi rente sumberdaya (resource rent) yang menyebabkan rendahnya pendapatan nelayan khususnya nelayan skala kecil. Jika hal ini terus terjadi maka kesejahteraan masyarakat nelayan akan terancam. Tentu saja pihak yang paling dirugikan oleh aktivitas pertambangan lepas pantai adalah nelayan. Karenanya, banyak nelayan yang mengajukan protes terhadap pertambangan lepas pantai yang terjadi di sekitar daerahnya. Hal ini wajar terjadi karena aktivitas pertambangan membuat hasil tangkapan nelayan berkurang yang berakibat menurunnya pendapatan nelayan. Perairan pantai menjadi keruh dan ekosistem terumbu karang rusak parah. Foto/Gambar Kerusakan Lingkungan akibat Akitivitas Penambangan Timah di Bangka Belitung Parahnya, tidak seperti kerusakan di darat, kerusakan di laut sulit dikontrol karena lobang-lobang bekas galian tersembunyi di dasar perairan. Namun, kerusakan alam
    • terutama ekosistem terumbu karang akibat pertambangan lepas pantai sangat mudah dijelaskan secara ilmiah. Jika hal ini terus dibiarkan, pada titik klimaksnya, bukan mustahil akan terjadi pertikaian atau penjarahan yang dilakukan oleh nelayan yang merasa dirugikan kepada pihak penambang. Dibutuhkan win-win solution untuk masalah ini dimana kedua belah pihak akan merasa saling diuntungkan minimal tidak saling merugi, sayangnya alam akhirnya selalu menjadi pihak yang dirugikan. Ternyata bukan hanya PT Timah Tbk yang mulai memindahkan prioritas penambangannya ke daerah lepas pantai Pulau Bangka. Beberapa perusahaan swasta skala menengah yang telah membuka smelternya di Pulau Bangka atau di Pulau Belitung pun mulai jenuh dengan carut marut penambangan timah di darat. Mereka pun mulai membidik potensi timah di laut Pulau Bangka. Beberapa perusahaan smelter mulai mengadakan kapal hisap untuk mengeruk timah di Propinsi ini. Kapal hisap yang dioperasikan hanya berjarak kurang dari 4 mil laut dari bibir pantai dan kedalaman 5 – 20 meter. Foto/Gambar Akitivitas Tambang Inkonvensional (TI) Apung di perairan laut Bangka Belitung Semakin bergairahnya harga timah di dunia membuat perusahaan-perusahaan swasta berpacu mengeruk timah di Propinsi ini. Dapat diramalkan beberapa tahun ke depan, kegiatan penambangan timah di pantai akan semakin marak dilakukan mulai dari PT Timah Tbk (kapal keruk dan kapal hisap), perusahaan-perusahaan swasta skala menengah (kapal hisap) dan masyarakat (TI Apung). Memang setiap kegiatan pertambangan skala menengah hingga besar di daerah lepas pantai harus melalui tahap analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), namun sayangnya kontrol terhadap aktivitas pertambangan di lapangan sangat lemah oleh pihak terkait.
    • Foto/Gambar Akitivitas Tambang Inkonvensional (TI) Apung di perairan laut Bangka Belitung Terbukti!!! Dari hasil pantauan satelit yang dimiliki Badan koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) 100% kapal hisap yang beroperasi di perairan Babel beroperasi diluar wilayah yang sudah ditentukan (Bangkapos, 9 November 2008). Tak dapat dipungkiri, yang menjadi acuan dalam pertambangan adalah ada tidaknya "timah" di lokasi tersebut, bukan karena ada tidaknya "ekosistem terumbu karang". Jika di suatu lokasi ditemukan banyak bijih timahnya dan banyak karangnya pemanambangan tetap dilakukan. Jika tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah kita untuk mengatur sumberdaya alam ini dengan bijaksana, propinsi ini akan menunggu detik-detik kehancuran ekosistem pesisirnya setelah ekosistem di darat kita luluh lantak oleh penambangan timah darat. Laut kita kini menunggu gilirannya. Tulisan ini telah di Publish di Rubrik "Opini" Harian Bangka Pos Written By : Indra Ambalika Syari, S.Pi Kepala Laboratorium Perikanan FPPB – UBB ( indra-ambalika@ubb.ac.id) Dan Pengamat, Pemerhati, Peneliti dan Aktivis Kelestarian Ekosistem Terumbu karang di perairan laut Bangka Belitung
    • Berikut ini adalah beberapa tips merawat rambut agar sehat yang dapat Anda lakukan di rumah: 1. Untuk menghindari kusam dengan ujung-ujungnya yang pecah, Anda harus rajin creambath paling tidak satu kali seminggu. Dengan banyaknya toko-toko kosmetik yang menjual krim untuk creambath dari berbagai merek ternama, Anda dapat dengan mudah melakukan perawatan creambath di rumah. Tersedia dengan pilihan ginseng, orang-aring, kemiri, seledri, dan lidah buaya, Anda dapat menentukan pilihan berdasarkan kebutuhan rambut Anda,. Untuk menghitamkan rambut misalnya, pilihlan krim yang mengandung kemiri, sementara untuk memperkuat akar-akar rambut, pilihlah krim yang mengandung ginseng. Caranya pun cukup mudah, setelah melakukan pemijatan sekadarnya, ungkep rambut dengan handuk hangat selama beberapa menit sebagai pengganti proses steam di salon. Setelah itu keramas rambut seperti biasa. 2. Jika ujung rambut masih juga pecah-pecah walaupun Anda sudah rajin creambath, itu artinya rambut Anda membutuhkan hair spa agar rambut mendapatkan nutrisi yang lebih baik. Hair spa ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi rambut yang rusak. Prosesnya pun kurang lebih sama dengan creambath dan sudah banyak toko-toko kosmetik yang menjual bahan-bahannya. 3. Jika Anda memiliki tanaman lidah buaya, resep tradisional warisan nenek ini mungkin bisa dipraktikkan untuk mendapatkan rambut sehat berkilau. Caranya, setelah keramas ambil daging lidah buaya untuk diusapkan pada kulit kepala, biarkan beberapa saat hingga mengering. Nisacaya rambut Anda akan bertambah lebat dan berkilau. 4. Selain itu Anda dapat mencampur 1 sendok teh minyak zaitun dan 2 sendok makan daging lidah buaya yang sudah dihancurkan untuk dijadikan sampo. Konon sampo ini akan membuat kulit kepala menjadi segar dan rambut menjadi lembut. Mudah dan murah bukan?