Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pemberian Surat Keterangan Fiskal (SKF) dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa untuk keperluan instansi pemerintah menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak. SKF diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi syarat seperti tidak sedang dalam penyidikan pidana pajak, tidak berutang pajak, dan telah menyampaikan SPT tahunan dan masa terakhir, setel

1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
KPP Pratama Bandung Cibeunying
2014
TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN
FISKAL DALAM RANGKA PENGADAAN BARANG
DAN/ATAU JASA UNTUK KEPERLUAN INSTANSI
PEMERINTAH
PER-44/PJ/2013

2. DASAR HUKUM
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

3. DASAR HUKUM
Peraturan Dirjen Pajak Nomor 44/PJ/2013
menggantikan Peraturan Dirjen Pajak Nomor
69/PJ/2007 tentang Perubahan atas Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ./2001
tentang Tata cara pemberian surat keterangan Fiskal

4. GAMBARAN UMUM
 Surat Keterangan Fiskal (SKF) adalah surat yang
diterbitkan oleh DJP yang berisi keterangan
mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib
Pajak untuk masa pajak dan tahun pajak tertentu
 SKF dipergunakan untuk memenuhi persyaratan
bagi Wajib Pajak dalam melakukan pengadaan
barang dan/jasa untuk keperluan Instansi
Pemerintah

5. SYARAT SKF (1/3)
SKF diberikan kepada WP yang mengajukan
permohonan dan memenuhi persyaratan :
1. Tidak sedang dilakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan;
2. Tidak mempunyai utang pajak kecuali mendapatkan
izin mengangsur atau menunda pembayaran;

6. SYARAT SKF (2/3)
3. Telah menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun pajak
terakhir dan SPT Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak
terakhir;
4. Mengisi formulir permohonan (lampiran I).

7. FORMULIR PERMOHONAN SKF (LAMPIRAN I)

8. SYARAT SKF (3/3)
Lampiran :
1. Fotokopi SPT Tahunan tahun pajak terakhir beserta
tanda terima pelaporan dan SSP dalam hal terdapat
pembayaran
2. Fotokopi SPT Masa untuk 3 (tiga) masa terakhir
beserta bukti pelaporan dan SSP dalam hal
terdapat pembayaran

9. PENELITIAN PERSYARATAN
• Petugas KPP kantor pusat WP terdaftar meneliti
pemenuhan persyaratan termasuk kewajiban
perpajakan di KPP kantor cabang WP terdaftar

10. PERMINTAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
Kelengkapan sudah harus diterima
maksimal 5 (lima) hari kerja sejak dikirim.

11. FORMAT KONFIRMASI (LAMPIRAN III)

12. FORMAT KONFIRMASI (LAMPIRAN III)

13. PENELITIAN PERSYARATAN
• Jangka waktu pemenuhan jawaban atas surat
konfirmasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak
formulir dikirim.

14. POIN PERUBAHAN (1/3)
No Keterangan KEP-447/PJ./2001 stdd
PER-69/PJ./2007
PER-44/PJ/2013
1 Tempat Pengajuan KPP tempat WP terdaftar KPP tempat WP kantor pusat
terdaftar
2 Formulir koreksi
positif dan negatif
untuk Penghitungan
Fiskal (lampiran II)
Wajib dilampirkan Tidak dipersyaratkan
3 Fotokopi SPPT dan
STTS PBB Tahun
Terakhir
Wajib dilampirkan Hanya dalam hal kewenangan
pemungutan masih berada di DJP

15. POIN PERUBAHAN (2/3)
No Keterangan KEP-447/PJ./2001 stdd
PER-69/PJ./2007
PER-44/PJ/2013
4 Fotokopi SSB BPHTB
untuk WP baru
memperoleh hak
atas tanah
dan/bangunan
Wajib dilampirkan Tidak dipersyaratkan
5 Tidak mempunyai
utang pajak di KPP
terdaftar kantor
pusat maupun
cabang
Tidak ditegaskan secara
eksplisit (hanya sebagai
kelengkapan
permohonan)
Syarat dikabulkannya
permohonan (pasal 3 angka 2)
6 Telah
menyampaikan SPT
Masa 3 masa pajak
terakhir
Tidak ditegaskan secara
eksplisit (hanya sebagai
kelengkapan
permohonan)
Syarat dikabulkannya
permohonan (pasal 3 angka 3)

16. POIN PERUBAHAN (3/3)
No Keterangan KEP-447/PJ./2001 stdd
PER-69/PJ./2007
PER-44/PJ/2013
7 Kelengkapan
dokumen
permohonan SKF
Tidak diatur Paling lama 5 hari kerja sejak
permintaan dikirim
8 Penelitian dan
konfirmasi
pemenuhan
kewajiban
perpajakan
KPP tempat WP terdaftar KPP tempat kantor pusat dan
kantor cabang terdaftar
9 Jawaban atas surat
konfirmasi
Tidak diatur Paling lama 3 hari kerja sejak
permohonan konfirmasi dikirim

17. DIRJEN PAJAK
Menguji
PERSYARATAN dan KELENGKAPAN
JANGKAWAKTU
Surat Permohonan I Surat Permohonan II
MEMENUHI
Menerbitkan SKF paling
lama 10 hari kerja
(lampiran IV)
TIDAK
MEMENUHI
PERSYARATAN
surat penolakan
pemberian SKF
(lampiran V)
WAJIB PAJAK
surat penolakan
pemberian SKF
(lampiran V)
TIDAK MEMENUHI
KELENGKAPAN
SAMPAI BATAS
WAKTU
17

18. PERMOHONAN DISETUJUI

19. PERMOHONAN DITOLAK