Laporan AKhir EKPD 2009 Maluku - UNPATTI

1,216
-1

Published on

Dokumen Laporan Akhir EKPD 2009 Provinsi Maluku oleh Universitas Pattimura

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,216
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan AKhir EKPD 2009 Maluku - UNPATTI

  1. 1. Sedangkan tingkat pembangunan ekonomi dan tingkat pengelolaan sumber daya alam belum sejalan atau tidak relevan di Provinsi Maluku Utara dibandingkan dengan nasional berdasarkan analisis relevansi. Akan tetapi dalam perkembangan lima tahun terakhir terhadap capaian indikator hasil yang diperoleh menunjukan angka fluktuasi dari tahun ketahun. Hal ini menunjukan bahwa kinerja pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara belum atau tidak efektif berdasarkan analisis efektifitas. Hasil analisis ini, sepenuhnya menggunakan data yang falid dari berbagai sumber yang tersedia, akan tetapi sediaan data, permasalahan pembangunan, capaian, upaya tindak lanjut, serta rekomendasi kebijakan berdasarkan isu-isu strategis Provinsi Maluku Utara diharapkan menjadi bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan nasional. Ternate, 21 Desember 2009 Rektor Universitas Khairun, Dr. Gufran Ali Ibrahim, M.S. NIP 19630928 200112 1001
  2. 2. Kata Pengantar Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2009 dilaksanakan untuk menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-2008. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut. Capaian indikator hasil yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2009 adalah (1) tingkat pelayanan publik dan demokrasi, (2) tingkat kualitas sumber daya manusia, (3) tingkat pembangunan ekonomi, (4) kualitas pengelolaan sumber daya alam, dan (5) tingkat kesejahteraan sosial. Universitas Khairun sebagai salah satu Perguruan Tinggi yang ditugasi oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara berdasarkan 5 (lima) capaian indikator yang telah ditetapkan. Analisis yang digunakan terhadap indikator hasil dan pencapaian indikator hasil adalah analisis relevansi dan analisis efektifitas. Sesuai dengan panduan yang diberikan, pendekatan evaluasi kinerja pembangunan daerah mengunakan analisis relevansi dan analisis efektifitas serta menampilkan capaian yang spesifik dan menonjol pada masing-masing daerah. Hasil capaian indikator kinerja pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara disusun berdasarkan data sekunder yang tersedia di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara, yang di dalamnya termasuk RPJMD Maluku Utara 2005-2007, RMJMD 2008-2012 dan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah oleh Gubernur Maluku Utara tahun 2006 dan 2007, data BPS 2004 – 2008, Data SKPD terkait, hasil diskusi dengan beberapa LSM yang bergerak dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup, serta hasil focus group discussion (FGD) dan penilaian EKPD Tahun 2009 untuk Provinsi Maluku Utara. Hasil kajian dengan menggunakan pendekatan analisis relevansi dan efektifitas terhadap kinerja pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2004 - 2008 berdasarkan indikator yang telah ditetapkan Bappenas menunjukan bahwa rata-rata capaian indikator hasil yang telah ditetapkan diantaranya tingkat pelayanan publik dan demokrasi, tingkat kualitas sumber daya manusia, dan tingkat kesejahteraan sosial sejalan atau lebih baik di Provinsi Maluku Utara dibandingkan dengan nasional berdasarkan analisis relevansi.
  3. 3. DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang dan Tujuan.................................................................... 1 1.2. Keluaran................................................................................................... 2 1.3. Metodologi .............................................................................................. 2 1.4. Sistimatika Penulisan Laporan ................................................................ 3 BAB II HASIL EVALUASI 2.1. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi .............................................. 11 2.1.1. Capaian Indikator ……………………………………………………. 11 2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol........................ 13 2.1.3. Rekomendasi Kebijakan............................................................... 14 2.2. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia................................................ 15 2.2.1. Capaian Indikator……………………………………………………. 16 2.2.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol........................ 20 2.2.3. Rekomendasi Kebijakan............................................................... 22 2.3. Tingkat Pembangunan Ekonomi…………………………………………... 22 2.3.1. Capaian Indikator…………………………………………………….. 23 2.3.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol......................... 27 2.3.3. Rekomendasi Kebijakan................................................................ 28 2.4. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam.............................................. 29 2.4.1. Capaian Indikator…………………………………………………….. 30 2.4.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol........................ 33 2.4.3. Rekomendasi Kebijakan................................................................ 33 2.5. Tingkat Kesejahteraan Rakyat................................................................ 34 2.5.1. Capaian Indikator…………………………………………………….. 36 2.5.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol......................... 40 2.5.3. Rekomendasi Kebijakan................................................................ 41 BAB III KESIMPULAN ............................................................................................... 42 Lampiran
  4. 4. BAB I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang dan Tujuan Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di daerah masing-masing. Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2009 dilaksanakan untuk menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004- 2008. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut. Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberikan informasi penting yang berguna sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi yang spesifik sesuai kondisi lokal guna mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah periode berikutnya, termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi (DEKON). Tujuan dari evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) tahun 2009 adalah untuk menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-2008, dan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut. 1
  5. 5. 1.2. Keluaran Keluaran dari evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) tahun 2009 adalah : 1. Terhimpunnya data dan informasi evaluasi kinerja pembangunan di tingkat provinsi ; 2. Tersusunnya hasil analisa evaluasi kinerja pembangunan pada setiap provinsi 1.3. Metodologi Metode yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja pembangunan daerah adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif dimaksudkan untuk mendeskripsikan lima iindikator keberhasilan pemerintah daerah yang meliputi ;(1) Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi; (2) Tingkat Kualitas sumber Daya Manusia; (3) Tingkat Pembangunan Ekonomi; (4) Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam; dan (5) Tingkat Kesejahteraan Rakyat. Untuk menentukan capaian 5 kelompok indikator hasil digunakan metode kuantitatif sebagai berikut: 1. Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih yang memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes); 2. Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator pendukung dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase; 3. Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase maka tidak dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri; 4. Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna negatif, maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan terlebih dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif). Sebagai contoh adalah nilai indikator pendukung persentase kemiskinan semakin tinggi, maka kesejahteraan sosialnya semakin rendah; 5. Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi jumlah dari penyusun indikator hasil (indicator pendukungnya). Contoh untuk indikator tingkat kesejahteraan sosial disusun oleh: a. Persentase penduduk miskin b. Tingkat pengangguran terbuka c. Persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak d. Presentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia e. Presentase pelayanan dan rehabilitasi sosial 2
  6. 6. Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Pengamatan langsung Pengamatan langsung kepada masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan di daerah, diantaranya dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, lingkungan hidup dan permasalahan lainnya yang terjadi di wilayah provinsi terkait. Pengumpulan Data Primer Data diperoleh melalui FGD dengan pemangku kepentingan pembangunan daerah. Tim Evaluasi Provinsi menjadi fasilitator rapat/diskusi dalam menggali masukan dan tanggapan peserta diskusi. Pengumpulan Data Sekunder Data dan informasi yang telah tersedia pada instansi pemerintah seperti BPS daerah, Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Analisis Data Untuk menilai kinerja pembangunan daerah, pendekatan yang digunakan adalah Relevansi dan Efektivitas. Relevansi digunakan untuk menganalisa sejauh mana tujuan/sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini, relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional. Sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 1.4. Sistimatika Penulisan Laporan Sistimatika penulisan laporan evaluasi kinerja pembangunan daerah terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 hasil evaluasi, dan bab 3 kesimpulan. Bagian pendahuluan berisi penjelasan mengenai pentingnya melakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah, tujan dan keluaran yang ingin dicapai serta metodologi yang digunakan dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah. Bagian hasil evaluasi terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu (1) Tingkat pelayanan publik dan demokrasi, (2) Tingkat kualitas sumber daya manusia, (3) Tingkat pembangunan ekonomi, (4) Kualitas pengelolaan sumber daya alam, dan (5) Tingkat kesejahteraan rakyat. Lima indikator tersebut berisi capaian indikator 3
  7. 7. dengan menggunakan analisis relevansi dan efektivitas, analisis capaian indikator spesifik dan menonjol serta rekomendasi kebijakan. Bagian kesimpulan menjelaskan apakah capaian tujuan/sasaran pembangunan daerah telah relevan dan efektif terhadap tujuan/sasaran pembangunan nasional. 4
  8. 8. BAB II Hasil Evaluasi Pembangunan Provinsi Maluku Utara semenjak ditetapkan sebagai suatu daerah Otonom dengan karakteristik wilayah kepulauan sampai saat ini menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Kondisi ini disebabkan karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi antara lain : 1. Terbatasnya daya dukung infrastruktur ekonomi, sosial dan transportasi, termasuk kelistrikan; 2. Masalah kesenjangan antar kabupaten/kota; 3. Belum optimalnya pemanfaatan SDA yang berkualifikasi komoditas unggulan di sub sektor perikanan dan kelautan, sektor pertanian dan perkebunan serta pariwisata; 4. Masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan; 5. Masih rendahnya investasi pemerintah maupun masyarakat; 6. Rendahnya pelayanan public dan demokrasi, 7. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM manusia, 8. Lemahnya penegakan hukum serta penanganan persoalan pasca konflik sosial; 9. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang mengakibatkan rendahnya kualitas hidup masyarakat Maluku Utara Rendahnya ketersediaan infrastruktur pembangunan di Provinsi Maluku Utara seperti di bidang transportasi, ketersediaan jalan arteri primer (jalan utama), jalan linkungan dan arteri sekunder banyak yang rusak, lebar badan jalan yang lama rata-rata tidak sama, kapasitas badan jalan yang semakin terbatas terutama di daerah pedesaan. Untuk prasarana dan sarana transportasi laut, masih sedikitnya aktivitas bongkar muat barang dan penumpang di pelabuhan, tingginya biaya pajak yang dipungut oleh pihak pelabuhan, belum tersedianya fasilitas prasarana dan sarana yang memadai, dan masih kurangnya peran swasta dalam pembangunan pelabuhan. Permasalahan transportasi udara meliputi masih rendahnya rute penerbangan pesawat, masih sedikitnya frekuensi penerbangan pesawat untuk setiap harinya, mahalnya biaya untuk setiap penerbangan, dan masih kecilnya kapasitas pelabuhan yang baru dapat melayani jenis pesawat tertentu. Pada bidang pembangunan sarana pengairan irigasi, permasalahan yang dihadapi adalah ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan akan air, jaringan yang lama rata-rata sudah banyak yang tidak berfungsi (rusak), dan tidak berjalannya sistem pengaturan air. Untuk bidang energi listrik, permasalahan yang muncul adalah keterbatasan kapasitas pembangkit, karena kapasitas tenaga listrik yang tersedia tidak mampu untuk melayani 5
  9. 9. permintaan akan listrik, tingginya ketergantungan tehadap BBM, dan keterbatasan kemampuan pendanaan. Permasalahan infrastruktur telekomunikasi adalah terbatasnya ketersediaan infrastruktur informasi, tidak meratanya penyebaran infrastruktur informasi, dan terbatasnya kemampuan pembiayaan penyediaan infrastruktur informasi. Permasalahan di bidang permukiman adalah terbatasnya kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perumahan, masih banyaknya penduduk perkotaan dan perdesaan yang belum memiliki tempat tinggal, belum tertatanya sistem perumahan dan lingkungan, terutama di daerah permukiman nelayan, daerah pelabuhan dan daerah permukiman sekitar pasar, dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk membangun rumah yang layak. Di bidang penyediaan air bersih, permasalahannya adalah masih rendahnya ketersediaa air bersih yang disediakan oleh PDAM, rendahnya kualitas pengelolaan air minum yang dikeluarkan oleh PDAM, tingginya tingkat kebocoran yang terjadi pada perpipaan, permasalahan tarif yang tidak mampu mencapai kondisi pemulihan biaya, dan meningkatnya kecenderungan Kabupaten-Kabupaten baru untuk membentuk PDAM baru yang terpisah dari kabupaten induk. Kondisi kesenjangan antar daerah juga menimbulkan permasalahan, terutama kesenjangan pelayanan pembangunan dan ketersediaan infrastruktur. Pada Kabupaten/kota tertentu penyediaan pelayanan dan ketersediaan infrastruktur lebih baik dibandingkan dengan kabupaten lain, kondisi ini juga berdampak pada ketersediaan sumberdaya alam yang dimiliki. Sementara disatu sisi ke depan persaingan investasi dan persaingan antardaerah akan semakin tinggi, oleh karena masing-masing daerah berupaya menambah lapangan kerja dan mengurangi penduduk miskin melalui masuknya investasi, sehingga persaingan merebut peluang investasi antar daerah sangat ketat. Sehubungan dengan itu setiap daerah berupaya secara maksimal untuk melakukan promosi potensi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif untuk masuknya investasi. Potensi konflik kepentingan akan semakin besar terkait dengan kewenangan tiap daerah dalam pengelolaan potensi daerah, terutama pada daerah-daerah yang berbatasan dan wilayah perbatasan antarnegara. Keberhasilan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan ditandai oleh terwujudnya keseimbangan antara penggunaan sumber daya alam untuk pembangunan dengan daya dukung lingkungannya sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara berkelanjutan (sustainable development) di seluruh sektor dan wilayah yang ada di Provinsi Maluku Utara. Sampaisaat ini belum tertatanya wilayah pesisir dan kelautan yang disesuaikan dengan peruntukannya sebagai aset untuk melestarikan populasi ikan dan 6
  10. 10. pengembangan pariwisata serta berfungsinya wilayah tersebut sebagai daerah mitigasi gempa dan tsunami. Permasalahan yang dihadapi adalah, pemanfaatan SDA yang tidak terukur dan terkendali, rendahnya penggunaan teknologi pengolahan SDA; tidak terintegrasinya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga sering melahirkan konflik kepentingan antara pemanfaatan sumber daya alam (pertambangan, kehutanan) dengan upaya pelestarian lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam untuk perolehan devisa bagi daerah selama ini cenderung memberikan penekanan yang terlalu besar terhadap eksploitasi sumber daya alam sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hokum. Selain itu meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, menurunnya ketersediaan air dan daya dukung prasarana irigasi, rendahnya produktivitas dan mutu komoditas pertanian, serta rendahnya kemampuan dan akses petani terhadap sumber daya produktif. Untuk sumberdaya kelautan, terdapat ketidakseimbangan tingkat pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan antar kawasan; adanya kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang ilegal dan merusak, seperti illegal fishing; belum optimalnya pengembangan perikanan budidaya; meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan di kawasan pesisir yang menurunkan daya dukungnya; dan belum lengkapnya kerangka regulasi dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Sedangkan pada sektor pertambangan, persoalan utama yang dihadapi meliputi (1) penegakan hukum dalam sektor pertambangan terutama pada kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI); (2) beberapa potensi bahan galian yang sudah teridentifikasi terletak pada kawasan lindung; (4) dampak lingkungan akibat penambangan. Masih adanya sejumlah persoalan bidang politik seperti eksistensi kelembagaan sosial politik daerah yang masih lemah, rendahnya partisipasi pemilih, peran organisasi kemasyarakatan yang belum optimal, belum meratanya kesadaran dan toleransi terhadap perbedaan, kemajemukan dan kedewasaan berpolitik seperti terlihat dari munculnya berbagai ketegangan konflik antar kelompok masyarakat maupun praktek demokrasi dalam proses pemilihan kepala daerah hingga kepala desa. Dari aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masih kurangnya tranparansi perencanaan, rendahnya akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan pemanfaatan hasil pembangunan daerah, masih lemahnya kelembagaan birokrasi pemerintah daerah dilihat dari belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan kerja, kurangnya kualitas sumberdaya 7
  11. 11. aparatur, Oleh karena itu dalam kerangka reformasi birokrasi penataan sistem, kelembagaan dan prosedur pemerintahan sangat memiliki andil dalam mempengaruhi proses pembangunan Provinsi Maluku Utara. Di bidang hukum permasalahan yang dihadapi meliputi banyaknya produk hukum daerah yang disharmonis, masih terdapat tindakan diskriminasi dalam Penegakan hukum, seperti tindakan yang tidak adil, tidak tegas, dan diskriminatif, rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, Kurangnya prasarana dan sarana pendukung dalam penegakkan hukum, Meningkatnya gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut terutama dalam ilegal fishing, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya kehutanan dan laut, Khususnya dalam pemberantasan korupsi diperlukan kemauan politik yang besar serta keteladanan dari pimpinan pemerintahan beserta jajarannya , dan rendahnya aparat penegak hukum yang secara khusus menangani perkara korupsi belum dibekali oleh kualitas pendidikan dan pelatihan yang memadai, yang berakibat pada rendahnya kinerja aparat penegakan hukum dan tidak tuntasnya penanganan kasus korupsi. Pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara sedikit banyak akan terhambat oleh kondisi sumberdaya manusia yang masih rendah baik kualitas maupun kuantitas. Untuk Indkes Pembangunan Manusia (IPM) sampai pada tahun 2007 masih rendah, berada pada 67,82%. Selain itu, masih lemahnya struktur dan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan menjadi tantangan sendiri dalam pengembangan sumberdaya alam Maluku Utara di masa mendatang. Kualitas pendidikan juga masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kurang dan belum meratanya pendidik baik secara kuantitas maupun kualitas serta kesejahteraan pendidik yang juga masih rendah. Perhitungan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) Provinsi Maluku Utara pada tahun 2005 berada pada rangking 22 secara nasional. Sedangkan persentase penduduk miskin pada tahun 2008 sebesar 11,28 persen dan dari 9 kabupaten/kota di Maluku Utara seluruhnya masuk sebagai daerah tertinggal. Angka kemiskinan ini sangat rentan terhadap perubahan kondisi politik dan ekonomi daerah, kemungkinan terjadinya masalah sosial dan kriminalitas. Kesejahteraan sosial masyarakat yang relatif masih rendah antara lain tercermin dari anak maupun penduduk lanjut usia yang terlantar, kecacatan, ketunasosialan, bencana alam dan konflik sosial. Sementara itu kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan korban bencana alam dan sosial masih rendah. 8
  12. 12. Berdasarkan pada permasalahan dan hambatan, maka tujuan yang hendak dicapai dengan keberadaan Provinsi Maluku Utara baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang untuk mewujudkan Maluku Utara sebagai Provinsi Kepulauan Yang Damai, Maju, Mandiri, Adil Dan Sejahtera. A. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat maluku utara dalam ikatan “Marimoi Ngone Futuru” , yang ditandai oleh : 1. Meningkatnya rasa saling percaya antarkelompok masyarakat yang tercermin dari semakin menurunnya sikap saling mencurigai, ketegangan dan potensi konflik antarkelompok maupun antargolongan masyarakat, serta meningkanya kerjasama antarkelompok masyarakat dalam berbagai bentuk yang positif, konstruktif dan berkesinambungan; 2. Tertanamnya kembali nilai-nilai “Marimoi Ngone Futuru” sebagai ciri identitas masyarakat Maluku Utara dalam rangka melestarikan falsafah budaya; 3. Meningkatnya penegakan supremasi hukum sesuai dengan perangkat perundang- undangan yang berlaku serta aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional; 4. Meningkatnya keamanan yang menjamin keselamatan masyarakat dan keutuhan wilayah NKRI. B. Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik, yang ditandai oleh : 1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan Pemerintah Daerah menjadi lebih efisien dan efektif guna mendorong ketersediaan aparatur yang profesional dalam rangka public good services; 2. Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi untuk mendukung penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, pemberian kemudahan berinvestasi, keberpihakan pada masyarakat miskin melalui prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektifitas kelembagaan; 3. Terciptanya peraturan perundangan daerah yang harmonis dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas; 4. Meningkatnya kemampuan aparatur daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kinerja pemerintahan daerah. C. Terwujudnya masyarakat Maluku Utara yang maju, yang ditandai oleh : 1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan daerah-daerah lainnya, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi lebih 9
  13. 13. besar 7 persen pertahun, tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 10 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 15 persen; 2. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan pada komoditas unggulan (perkebunan, perikanan dan pariwisata) yang kompetitif sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah pengembangan; 3. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan antarpulau yang handal dan terintegrasi satu sama lain dengan mengedepankan transportasi laut sebagai andalan yang didukung oleh transportasi darat dan udara; 4. Meningkatnya Kualitas sumber daya manusia, termasuk pengarusutamaan peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Maluku Utara ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di atas rata-rata nasional; 5. Berkurangnya secara nyata jumlah penduduk miskin melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat di perdesaan. 6. Berkurangnya tingkat pengangguran melalui penyediaan dan perluasan lapangan kerja terutama yang memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan. D. Terwujudnya pembangunan daerah yang Mandiri, Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan, yang ditandai oleh : 1. Meningkatnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah tanpa terlalu bergantung kepada sumber pembiayaan lainnya; 2. Meningkatnya kemandirian pangan daerah melalui ketersediaan dan diversifikasi pangan; 3. Terpenuhinya pelayanan sosial dasar dan sarana prasarana kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan yang terpencil dan terisolir terutama sarana pendidikan, kesehatan, perumahan dan sanitasi, air bersih; 4. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien serta berkembangnya pemanfaatan sumber energi alternatif sesuai dengan ketersediaan dan daya dukung lingkungan melalui pengembangan biofuel, tenaga surya, tenaga mikrohidro dll; 5. Meningkatnya kualitas produk-produk unggulan perkebunan (kelapa dalam, pala, cengkeh, kakao) kelautan dan perikanan serta pariwisata dengan disertai oleh peningkatan nilai tambah melalui pengolahan produk-produk dasar manjadi barang setengah jadi bahkan barang jadi melalui pengembangan industri pengolahan di Maluku Utara; 10
  14. 14. 6. Terciptanya keterpaduan sistem tata ruang yang berorientasi pada wilayah kepulauan melalui penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berorientasi pada perwilayahan pembangunan yang berbasis gugus pulau dengan rencana Tataran Transportasi Wilayah (tatrawil). 7. Menerapkan sistim pengelolaan pertanahan secara efektif, efisien serta melaksanakan penegakkan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip keadilan, transparansi dan demokrasi. Selain itu perlu dilakukan penyempurnaan kelembagaan pertanahan sesuai dengan semangat otonomi daerah terutama peningkatan sumberdaya manusia di bidang pertanahan. 8. Meningkatnya kerjasama antardaerah baik antarprovinsi maupun antarkabupaten dalam rangka pelayanan masyarakat yang berpihak pada masyarakat miskin, terutama yang mendiami wilayah perbatasan negara dan wilayah terpencil serta dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan investasi. E. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam (SDA) secara bijaksana dan lestari, yang ditandai oleh : 1. Meningkatnya pendayagunaan sumberdaya alam secara optimal, bertanggungjawab dan berkelanjutan; 2. Berkembangnya pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis kearifan lokal; 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat akan pentingnya pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan terutama di wilayah tertinggal dengan tetap memperhatikan hak ulayat atas sumberdaya alam; 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup bagi kepentingan generasi mendatang serta 5. Terpeliharanya kekayaan, keragaman jenis (plasma nutfah) dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing daerah sebagai modal dasar pembangunan daerah; 6. Meningkatnya pemahaman terhadap pentingnya pengurangan risiko bencana dan kerusakan lingkungan. 2.1. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi 2.1.1. Capaian Indikator Untuk mengukur tingkat pelayanan publik dan demokrasi digunakan beberapa indikator yang meliputi persentase jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan, persentase aparat yang berijazah minimal S1, persentase jumlah kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan 11
  15. 15. satu atap. Sedangkan untuk demokrasi digunakan indikator Gender Development Index (GDI), Gender Empowerment Meassurement (GEM), tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah provinsi, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif, dan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pilpres. Dari data indikator yang dikemukakan menunjukan bahwa selama kurung waktu 2004 – 2008 (lima tahun) capaian pelayanan publik masih dibawah 50% sedangkan untuk demokrasi capaian rata-rata tingkat partisipasi adalah 80%. Rendahnya pelayanan publik disebabkan karena sebagai provinsi baru, Maluku Utara pada tahun awal berdirinya mengalami konflik horizontal, sehingga fokus pelayanan pemerintahan lebih diarahkan pada penyelesaian dan rekonstruksi pasca konflik serta rendahnya sumberdaya aparatur yang tersedia. Capaian indikator tingkat pelayanan publik dan demokrasi disajikan pada grafik 1. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi 60.00 2.00 50.00 1.50 40.00 1.00 Tingkat Pelayanan Publik & Demokrasi Malut Tingkat Pelayanan Publik & 30.00 0.50 Demokrasi Nasional Tren Tingkat Pelayanan & 20.00 0.00 Demokrasi Malut Tren Tingkat Pelayanan & Demokrasi Nasional 10.00 ‐0.50 0.00 ‐1.00 2004 2005 2006 2007 2008 Tahun Grafik 1. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi Provinsi Maluku Utara Tahun 2004-2008 Bila memperhatikan capaian indikator tingkat pelayanan dan demokrasi (grafik 1) Provinsi Maluku Utara telah berada diatas stándar nasional tingkat pelayanan publik dan demokrasi. Namun hal ini harus menjadi catatan penting, karena tidak semua data indikator diperoleh secara baik, misalnya untuk penanganan kasus yang terselesaikan, data yang diberikan hanya yang telah diselesaikan sedangkan data kasus korupsi yang terlaporkan tidak semuanya diberikan dan bahkan pada tahun 2004 dan 2005 instansi penegakan hukum tidak memperoleh. 12
  16. 16. 2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Memperhatikan data dan grafik 1 diatas, indikator spesifik dan menonol terletak pada demokrasi, terutama pada indikator pemilihan kepala daerah dan legislatif. Penyelesaian sengketa pilkada yang berlarut-larut sangat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan publik kepada masyaratat. Pemilihan kepala daerah pada tahun 2003 dan tahun 2008 diwarnai dengan konflik dengan penyelesaian yang berkepanjangan. Untuk pilkada 2008 misalnya, konflik yang terjadi bukan hanya pada tataran calon kepala daerah, akan tetapi juga terjadi pada penyelenggara, DPRD dan panwas, bahwa sengketa tersebut masuk pada rana peradilan yang bukan hanya diajukan pada Mahkamah Agung yang pada saat itu berwenang untuk mengadili sengketa pilkada, akan tetapi juga diajukan pada Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan sengketa kewenangan. Hal ini dilakukan karena ada pihak yang menganggap bahwa penetapan Gubernur terpilih yang dilakukan oleh Presiden melalui Departemen Dalam Negeri tidak sesuai dengan hasil pemilihan kepala daerah yang ditetapkan oleh KPUD maupun KPU Pusat. Konflik pemilihan umum juga terjadi pada tahun 2008 ketika dilaksanakan pemilihan legislatif. Selain permasalahan data pemilih, penetapan hasil pileg juga menjadi permasalahan, yang berdampak pada tertundanya pelaksanaan pelantikan. Walaupun telah dilakukan Pelatikan Presiden, namun terdapat 2 kabupaten (Halmahera Utara dan Halmahera Selatan) belum dilakukan pelantikan, bahkan sampai saat ini Kabupaten Halmahera Selatan belum dilakukan pelantikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilih. Kondisi ini terjadi selain permasalahan perubahan data pada tingkat PPK, juga terjadi konflik pada tataran KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan KPU Provinsi berkaitan dengan penetapan hasil. KPU Provinsi berdalil bahwa data yang sah dan harus digunakan oleh Gubernur adalah hasil penetapan yang dilakukan oleh KPU Provinsi, karena pada saat ini telah dilakukan pengambilalihan tugas KPU Kabupaten Halsel dalam rangka penetapan hasil pileg. Namun ketika dilakukan pengambilalihan tersebut tidak secara langsung KPU Provinsi menetapkan hasil Pileg Kabupaten Halmahera Selatanl, dan dalam rangka pelaksaaan pilpres KPU Halmahera Selatan diaktifkan kembali. Atas dasar pengaktifan tersebut, maka KPU Halmahera selatan mengganggap bahwa mereka tidak melakukan pelanggaran dan tidak dikenakan sanksi, dengan demikian berdasarkan ketentuan UU Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu kewenangan untuk melakukan penetapan hasil Pileg pada tingkat Kabupaten merupakan kewenangan KPU Kabupaten. Hal ini menimbulkan 13
  17. 17. dualisme usulan penetapan caleg terpilih ke Gubernur, yaitu berdasarkan data versi KPU Kabupaten dan KPU Provinsi. Dengan dualisme tersebut, maka sampai saat ini Gubernur belum menerbitkan SK penetapan calon terpilh untuk pelaksanakan pelantikan. Analisis Relefansi, berdasarkan grafik 1 capaian indikator menunjukan bahwa pelayanan publik dan demokrasi Maluku Utara telah telah berada diatas stándar nasional atau dengan kata lain Provinsi Maluku Utara dalam aspek pelayanan publik dan demokrasi lebih baik dibandingkan dengan capaian indikator nasional. Analisis Efektifitas, bila memperhatikan tren, menunjukan bahwa perkembangan pelayanan publik dan demokrasi belum mengambarkan kestabilan, namun terjadi fluktuasi yang sangat tajam. Misalnya yang terjadi pada tahun 2006 bisa mencapai diatas 40%, namun pada tahun 2007 turun pada level 20%, baru pada tahun 2008 meningkat. Rendahnya tren pada tahun 2007 disebabkan karena Maluku Utara masuk dalam tahap persiapan penyelenggaran pesta demokrasi melalui pemilihan Kepala Daerah, sehingga sumberdaya pemerintahan lebih diarahkan pada suksesnya pelaksanan Pilkada, yang berakibat terganggunya pelayanan publik. Hal ini mengambarkan tingkat pelayanan publik dn demokrasi di Provinsi Maluku Utara tidak efektif. 2.1.3. Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi kebijakan dimaksud untuk dapat meningkatkan kinerja pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara terhadap indikator kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut : 1. Pelaksananan pengawasan yang intens dan diikuti dengan pemberian sangksi yang tegas terhadap penyelenggaraan pemilihan umum pada level Provinsi dan sampai pada tingkat Desa. 2. Penyediaan dan pemutahiran data pada institusi pelayanan umum penyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum. 3. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan manajemen aparat pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan percepatan pembangunan Provinsi Maluku Utara. 4. Perwujudakan lembaga demokrasi yang makin kokoh dengan kebijakan yang diarahkan pada optimalisasi fungsi serta hubungan kemitraan antarlembaga 14
  18. 18. eksekutif dan legislatif daerah; mendorong lebih lanjut upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat secara dewasa; meningkatkan kualitas partai-partai politik dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung, aman dan demokratis sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. 5. Penegakan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintah yang baik. 6. Menata dan memantapkan kelembagaan pemerintahan daerah dengan kebijakan yang diarahkan untuk memperjelas pembagian kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan mekanisme kerja, struktur organisasi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai kinerja pelayanan pemerintahan dan pembangunan. 7. Penerapan dan penegakan hukum dan HAM yang dilaksanakan secara tegas, lugas dan profesional dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap HAM, keadilan dan kebenaran, terutama dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan yang transparan terhadap kasus korupsi. 2.2. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia Proses pembangunan sumber daya manusia merupakan sebuah interaksi berbagai komponen lintas sektor yang berlangsung secara bertahap dari masa tradisional, maka perkembangan, sampai dengan masa modern. Sehingga pembangunan sumber daya manusia merupakan suatu proses berjenjang dalam jangka panjang dan berbagai faktor sosial dan ekonomi ikut memberikan kontribusi di dalamnya. Pembangunan manusia adalah sebuah proses untuk memperluas pilihan yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Hal ini dapat dicapai melalui upaya yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu kesehatan, pengetahuan, dan ketrampilan agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pembangunan manusia seutuhnya tidak saja mencakup asepk fisiologi, intelektualitas, dan kesejahteraan ekonomi semata, namun juga aspek iman dan ketaqwaan juga perlu mendapat perhatian yang sama besar. Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan tingkat kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam. Tujuannya adalah untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sisi lain, masih rendahnya sumber daya 15
  19. 19. manusia yang ditandai dengan pendidikan penduduk yang relatif rendah maka untuk menggalang partisipasi penduduk dalam pembangunan nasional tidak dapat sekaligus, akan tetapi secara bertahap 2.2.1. Capaian Indikator Indikator output tingkat kualitas sumber daya manusia meliputi pendidikan diantaranya angka partisipasi murni, angka putus sekolah pada tingkat SD, SMP, dan SMA, angka melek aksara, guru layak mengajar pada tingkat SMP,SMA, aspek kesehatan diantaranya gisi buruk, gizi kurang, dan penduduk ber-KB. Secara rata- rata perubahan yang terjadi selama periode 2004 hingga 2008 terlihat pada grafik 2. Grafik 2. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku Utara Tahun 2004-2008 Grafik tersebut memperlihatkan adanya dua wilayah yang diperbandingkan, yakni wilayah Provinsi Maluku Utara dan tingkat kualitas sumber daya manusia dalam skala nasional. Hal yang sama juga berlaku untuk melihat tren perubahan tingkat kualitas sumber daya manusia. Khusus untuk Provinsi Maluku Utara tingkat kualitas sumber daya manusia terlihat seperti pada grafik di bawah ini. dalam periode 2004 – 2008 secara umum tingkat kualitas sumber daya manusia mengalami fluktuasi. Kisarannya berada di atas 70%, dengan kisaran terbesar terjadi pada tahun 2008 di mana tingkat kualitas sumber daya manusia berada pada 78,01%. Angka ini sedikit mengalami kenaikan dari periode 2007 yang berkisar 77,46% 16
  20. 20. Hal ini tidak memiliki perbedaan yang berarti dengan tingkat kualitas sumber daya manusia ukuran nasional dengan kisaran Provinsi Maluku Utara. Perbedaan mencolok hanya untuk periode 2008 antara tingkat kualitas sumber daya manusia Provinsi Maluku Utara dengan skala nasional. Pada tahun 2008 tingkat kualitas sumber daya manusia untuk Maluku Utara berada pada 78,01% sedangkan kisaran nasional hanya berada pada 63,94%. Secara nasional tingkat kualitas sumber daya manusia juga berada di atas kisaran 70%. Fluktuasi juga terjadi pada tren perubahan tingkat kualitas sumber daya manusia. Tren penurunan untuk tingkat kualitas sumber daya manusia Maluku Utara pada tahun 2006 turun 0,04, serta naik kembali pada angka 0,01. Tren yang mencolok terjadi pada tahun 2008 di mana mencapai angka 0,05, turun pada angka 0,02 di bawah nol (negative). Perubahan-perubahan di atas merupakan hasil akumulasi dari beberapa sub indikator yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), pendidikan, kesehatan, serta keluarga berencana. Akan tetapi kendala terbesar adalah ketersediaan dan konsistensi dari data yang disediakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Analisis relevansi, Analisa tingkat kualitas sumber daya manusia ini dilakukan terhadap 10 unsur sebagaiamana yang diisyaratkan dalam panduan BAPENAS. Kesepuluh unsur tersebut terdiri dari 2 unsur utama yaitu unsur pendidikan dan unsur kesehatan. Khusus untuk unsur pendidikan, Angka Partisipasi Murni SD/MI; Angka Putus Sekolah SD, SMP/MTS, dan SLTA; Angka Melek Aksara; serta Presentase Jumlah Guru yang layak mengajar untuk SMP dan SLTA merupakan elemen perhitungan kualitas sumber daya manusia. Dari tabel 1 dan grafik 2, terlihat bahwa secara umum perbandingan capaian indikator untuk sektor pendidikan selama periode 2004-2008 antara nasional dengan Provinsi Maluku Utara hampir tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Angka Partisipasi Murni Nasional dan Provinsi Maluku Utara sama-sama berada pada kisaran 90% – 93%. Hal yang sama juga terjadi pada angka melek aksara, di mana baik indikator Nasional maupun Provinsi Maluku Utara berada pada kisaran 90% - 95%. Kecenderungan yang sama juga terjadi untuk indikator persentase jumlah guru yang layak mengajar. 17
  21. 21. Perbedaan signifikan terjadi pada angka putus sekolah baik untuk tingkat SD, SLTP, mapun SLTA. Sebagai contoh angka putus sekolah SLTP tahun 2007 untuk Provinsi Maluku Utara sebesar 18,24, sangat tinggi dibandingkan dengan indikator yang sama di tingkat nasional yaitu sebesar 3,94. Hal yang sama juga terjadi untuk angka putus sekolah SLTA pada periode yang sama. Tabel 1. Perbandingan Unsur Pendidikan Indikator Nasional dan Provinsi Maluku Utara Pendidikan 2004 2005 2006 2007 2008 Angka Partisipasi SD/MI -Nasional 93.00 93.30 93.54 93.75 93.98 Angka Partisipasi Murni SD/MI - MU 91.44 91.73 92.46 93.22 92.78 Angka Putus Sekolah SD - Nasional 2.97 3.17 2.41 1.81 Angka Putus Sekolah SD - MU 3.15 8.27 4.86 2.66 2.61 Angka Putus Sekolah SMP/MTs - 2.83 1.97 2.88 3.94 Nasional Angka Putus Sekolah SMP/MTs - MU 2.62 0.76 2.07 18.24 17.18 Angka Putus Sekolah Sekolah 3.14 3.08 3.33 2.68 Menengah – Nasional Angka Putus Sekolah Sekolah 3.72 2.84 3.26 5.18 4.83 Menengah - MU Angka melek aksara 15 tahun keatas - 90.40 90.90 91.50 91.87 92.19 Nasional Angka melek aksara 15 tahun keatas - 95.20 95.18 94.41 93.41 93.02 MU Persentase Jumlah guru layak 81.12 81.01 78.04 86.26 mengajar SMP/MTs – Nasional Persentase Jumlah guru layak 68.88 67.81 51.43 88.11 79.39 mengajar SMP/MTs – MU Persentase Jumlah guru layak mengajar Sekolah Menengah - 69.47 72.44 82.55 84.05 Nasional Persentase Jumlah guru layak 74.23 74.69 87.15 86.37 92.83 mengajar Sekolah Menengah – MU Selain elemen-elemen pendidikan di atas, kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh indikator kesehatan yang terdiri prevalensi gizi buruk dan prevalensi gizi kurang. Kecukupan gizi di Provinsi Maluku Utara secara umum telah tercukupi. Khusus untuk gizi kurang pada tahun 2004 prevalensi gizi kurang provinsi sebesar 8,75% lebih rendah dibandingkan dengan indikator nasional yang sama yaitu sebesar 25,80%. Tahun 2005 perbedaannya menjadi lebih signifikan di mana prevalensi gizi kurang nasional sebesar 24,70%, lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi gizi kurang Provinsi Maluku Utara 4,31%. Akan tetapi perbedaan besaran ini menjadi lebih dekat pada tahun 2006 di mana prevalensi gizi kurang nasional 18
  22. 22. sebesar 23,60%, sedangkan indikator yang sama oleh Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 19,13%. Lebih lanjut, analisis kualitas sumber daya manusia juga mencakup unsur keluarga berencana, di mana di dalamnya terdapat elemen persentase penduduk ber-KB. Hasil menunjukan ada kecenderungan pola yang sama antara persentase penduduk ber-KB nasional dengan Provinsi Maluku Utara. Selama periode 2004 – 2006, persentase penduduk ber-KB Provinsi Maluku Utara lebih rendah dibandingka dengan indikator nasional yang sama. Selama periode ini persentase penduduk ber- KB berkisar antara 40% hingga 60%. Angka tetapi selama tahun 2007-2008 terlihat bahwa persentase penduduk ber-KB Provinsi Maluku Utara lebih tingg dari indikator nasional yang sama. Persentase indikator ini untuk Provinsi Maluku Utara berkisar antara 60% - 65%. Kisaran ini mengalami kecenderungan penurunan baik untuk nasional maupun di Provinsi Maluku Utara. Analisis efektifitas, capaian indikator pada kualitas sumber daya manusia Provinsi Maluku Utara selama periode 2004-2008 mengalami kenaikan dengan kecenderungan membaik. Pada tahun 2004 tingkat kualitas sumber daya manusia berada pada besaran 75.41%. Angka ini kemudian naik menjadi 76,99% pada tahun 2005. Hal ini berarti bahwa terdapat perbaikan terhadap kualitas sumber daya manusia baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun juga keluarga berencana. Tingkat kualitas sumber daya manusia Provinsi Maluku Utara kembali turun menjadi 73,78% pada tahun 2006; kemudian naik kembali menjadi 77,46% di tahun 2007 dan 78,01% pada tahun berikutnya. Apabila dilihat dari masing-masing unsur: pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana, secara garis besar dapat disimpulkan terdapat perbaikan tingkat sumber daya manusia di Provinsi Maluku Utara. Tabel 1, dan grafik 2 memberikan ilustrasi terhadap kecenderungan ini. Dari Tabel 1, Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI pada tahun 2004 sebesar 91,44%, membaik menjadi 91,73% pada tahun berikutnya serta naik pada tahun 2006 menjadi 92,46%. Tahun 2007, APM ini naik menjadi 93,22%; namun turun secara tidak signifikan pada tahun 2008 pada besaran 92,78%. Kecenderungan yang sama (berflukttuasi) pada Persentase Jumlah Guru Layak Mengajar. Khusus untuk Angka Putus sekolah baik pada tingkat SD, SLTP, maupun SLTA, secara umum kecenderungan di Provinsi Maluku Utara adalah mengalami penurunan. Tabel 1 menunjukkan bahwa Angka Putus Sekolah SD cenderung 19
  23. 23. mengalami perbaikan dari 3,15% pada tahun 2004, naik menjadi 8,27% di tahun 2005, dan turun pada 2006 menjadi 4,86%. Penurunan ini juga terjadi di tahun 2007 (2,66%) dan 2008 (2,61%). Kecenderungan Angka Putus Sekolah pada tingkat SD berbeda dengan yang terjadi pada tingkat SLTP/MTs selama periode 2004-2008. Selama periode ini Angka Putus Sekolah di Provinsi Maluku Utara mengalami kecenderungan naik dari 2,62% (2004), 0,76% (2005), 2,07& (2006), 18,24% (2007) dan 17,18% (2008). Hal yang sama juga terjadi pada Angka Putus Sekolah SLTA/SMK/MA seperti yang terlihat dalam Tabel 1. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Maluku Utara meskipun telah mengalami perbaikan pada beberapa elemen di sektor pendidikan, akan tetapi masih terdapat beberapa hal yang belum tersentuh upaya perbaikan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan indeks elemen sektor pendidikan tersebut dijelaskan secara khusus dalam evaluasi ini. Di sektor kesehatan, khusus untuk Prevalensi Gizi Kurang meskipun terjadi fluktuasi selama periode 2004-2008, Elemen ini mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Seperti yang terlihat pada Grafik 2 di atas, 8,75% Prevalensi Gizi Kurang pada tahun 2004, turun menjadi 4,31% di tahun berikutnya. Akan tetapi pada tahun 2006, indeks ini kemudian naik menjadi 19,13%, terus mengalami kenaikan pada tahun 2007 menjadi 21,01%, namun turun kembali pada besaran 13,23% di tahun 2008. Dua periode terakhir menyimpulkan telah terdapat upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna menekan jumlah balita yang mengalami kekurangan asupan gizi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan dan fluktuasi dari faktor ini tidak dijelaskan dalam evaluasi ini. Persentase jumlah penduduk yang mengikuti program keluarga berencana. Untuk Provinsi Maluku Utara, meskipun tampak berfluktuasi yang mengikut program keluarga berencana mengalami kenaikan apabila dilihat dari periode 2004-2008. Hal ini terlihat pada persentasenya, yang berada pada kisaran lebih dari 40% pada tahun 2004, naik di atas 50% pada tahun 2005 dan 2006; serta kemudian pada tahun 2007 dan 2008 terus naik di atas 60%. 2.2.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Indikator pendidikan memberikan sumbangan paling besar dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia selama periode 2004 – 2008. Dengan kisaran mendekati 90%, unsur pendidikan melebihi unsur-unsur lain seperti indeks 20
  24. 24. pembangunan manusia (IPM) yang berada pada kisaran 65%, unsur kesehatan yang relatif berfluktuasi relatif kecil dan berada di antara kisaran 55% - 65%. Selama periode 2004-2008, Indek Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku Utara mengalami kenaikan yang cukup berarti. Pada tahun 2004 IPM provinsi ini hanya berkisar pada angka 66,40, naik menjadi 67,00, 67,50, dan 67,82 pada tiga tahun berikutnya. Kemudian pada tahun 2008, IPM Provinsi Maluku Utara telah mencapai hamir 68,37%. Pada sektor pendidikan, salah satu elemennya adalah nilai rata-rata baik untuk SLTP maupun SLTA. Secara garis besar nilai rata-rata masing-masing tingkatan pendidikan berfluktuasi selama periode 2004-2008. Khusus untuk rata-rata nilai akhir SLTA masih dianggap rendah dan belum mencapai nilai 6. Tahun 2004 dan 2006 nilai ini hanya berada pada kisaran 4,25 dan 4,30. Sedangkan untuk tahun 2005, 2007, dan 2008 rata-rata nilai akhir telah mencapai di atas 5,54. Elemen lain yang menjadi perhatian dalam unsur kesehatan adalah umur harapan hidup. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan ada perbaikan kualitas kesehatan masyarakat yang berdampak pada bertambahnya usia harapan hidup. Selama periode 2004-2008, umur harapan hidup Provinsi Maluku Utara bergerak dari 63 tahun (2004), 64 tahun (2005 dan 2006), 66 tahun (2007), dan 67 tahun untuk tahun 2008. Dengan kata lain bahwa dalam periode tersebut, penduduk Provinsi Maluku Utara memiliki pertambahan usia yang lebih lama dari tahun ke tahun. Pada angka kematian bayi, terlihat bahwa selama periode tersebut persentase indikator ini befluktuasi. Pada tahun 2004 Angka Kematian Bayi mencapai 42%, naik menjadi 56% pada tahun berikutnya, dan turun kembali menjadi 43% pada tahun 2006. Indeks ini kemudian naik kembali menjadi 51% pada tahun berikutnya, dan turun kembali pada tahun 2008 menjadi 45%. Akan tetapi, untuk Angka Kematian Ibu mengalami kenaikan yang cukup signifkan dalam periode yang sama (2004- 2008). Secara berturut dalam periode ini, Angka Kematian Ibu naik dari 12%, 15%, 37%, 41%, dan 45%. Indikator yang lain yang tidak diikutsertakan dalam perhitungan tingkat kualitas sumber daya manusia adalah Persentase Tenaga Kesehatan Per Penduduk dan Persentase Pertumbuhan Penduduk untuk Provinsi Maluku Utara selama periode 2004-2008 menunjukkan bahwa Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk berfluktuasi selama periode tersebut. Tahun 2004, Persentase Laju Pertumbuhan 21
  25. 25. Penduduk dimulai pada kisaran 1,88% berdasarkan jumlah penduduk pada periode sebelumnya, turun menjadi 1,71% pada tahun 2005, naik secara signifikan kembali menjadi 3,94% pada tahun 2006, turun lagi menjadi 2,75% di tahun 2007, serta kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun 2008 menjadi 1,62%. Persentase Tenaga Kesehatan Per Penduduk merupakan indikator yang menarik karena secara khusus menjelaskan perbandingan tenaga kesehatan yang tersedia yang dapat melayani penduduk Provinsi Maluku Utara. Tenaga kesehatan antara lain terdiri dari tenaga dokter, tenaga kebidanan, tenaga keperawatan, apoteker, serta tenaga kesehatan pendukung lainnya seperti petugas laboratorium dan radiologi. Grafik 7 memperlihatkan bahwa pola pertumbuhan jumlah tenaga kesehatan selama periode 2004-2008 tidak mengalami perubahan yang berarti. Persentase Tenaga Kesehatan Per Penduduk berada pada kisaran 0,13% hingga 0,16%. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan antara tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara masih jauh dari cukup. Hal ini juga akan membuat penduduk di provinsi ini akan rentan terhadap masalah kesehatan beserta penanganannya. 2.2.3. Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi kebijakan dimaksud untuk dapat meningkatkan kinerja pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara terhadap indikator kualitas sumberdaya manusia adalah sebagai berikut : 1. Penurunan angka putus sekolah pada berbagai tingkat pendidikan melalui bantuan pendidikan gratis bagi masyarakat ekonomi lemah 2. Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga pendidik 3. Meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Maluku Utara 4. Menurunkan angka prevalensi gizi buruk dan menekan menekan jumlah balita kekurangan gizi melalui program desa mandiri pangan 5. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan melalui peningkatan jumlah serta kualitas tenaga kesehatan 2.3. Tingkat Pembangunan Ekonomi Pembangunan ekonomi merupakan rangkaian upaya dan kebijakan yang bertujuan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergesaran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder 22
  26. 26. dan tersier. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dan dengan tingkat yang sebaik mungkin. Pembangunan sektor ekonomi yang dimasukkan dalam perhitungan produksi dometik bruto (PDRB) adalah Pertanian, Pertambangan dan penggalian, Industri pengolahan, Listrik, Gas dan Air Minum, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Angkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan serta jasa perusahaan, serta Jasa-jasa. Akan tetapi pembangunan ekonomi tidak hanya didasarkan pada 9 sektor di atas. Guna mengetahui tingkat pembangunan ekonomi dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) tahun 2009 Provinsi Maluku Utara memiliki 3 unsur utama yakni ekonomi makro, invetasi, dan infrastruktur. Dari ketiga unsur utama tersebut hanya unsur pertama yang digunakan dalam menentukan tingkat pembangunan ekonomi. Elemen yang digunakan dari unsur ekonomi makro ini adalah laju pertumbuhan, persentase ekspor terhadap PDRB, persentase output manufaktur terhadap PDRB, dan persentase UMKM terhadap PDRB. 2.3.1. Capaian Indikator Analisis capaian indikator tingkat pembangunan ekonomi Provinsi Maluku Utara merupakan bentuk pencapaian salah satu unsur pembangunan secara keseluruhan indikator yang ada. Unsur ini kemudian dibandingkan dengan capaian indikator pembangunan ekonomi nasional untuk periode 2004 – 2008 disajikan pada grafik 3. Grafik 3. Tingkat Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Utara Tahun 2004-2009 23
  27. 27. Dari Grafik 3 terlihat bahwa secara umum tingkat pembangunan ekonomi Provinsi Maluku Utara lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pembangunan ekonomi nasional. Dengan kata lain dalam grafik tersebut juga terlihat adanya fluktuasi tingkat pembangunan ekonomi Provinsi Maluku Utara selama periode 2004-2008. Hal ini jelas dari perbandingan tren tingkat pembangunan ekonomi nasional dengan Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan unsur ekonomi makro dengan elemen-elemen yakni laju pertumbuhan, persentase ekspor terhadap PDRB, persentase output manufaktur terhadap PDRB, dan persentase UMKM terhadap PDRB. Perbandingan antara elemen-element tingkat pembangunan ekonomi nasional dan Provinsi Maluku Utara terlhat pada Tabel 2 di bawah ini. Tabel 2. Perbandingan Elemen-elemen Tingkat Pembangunan Ekonomi Nasional dengan Provinsi Maluku Utara Periode 2004-2008 Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 Laju Pertumbuhan ekonomi - Nasional 4.25 5.37 5.19 5.63 6.30 Laju Pertumbuhan ekonomi - MU 4.71 5.10 5.48 6.01 6.40 Persentase ekspor terhadap PDRB - Nasional 20.07 20.84 19.48 21.26 20.34 Persentase ekspor terhadap PDRB - MU 34.98 43.99 48.68 58.84 65.69 Persentase output Manufaktur terhadap PDRB - 28.07 27.41 27.54 27.06 27.87 Nasional Persentase output Manufaktur terhadap PDRB – 14.14 13.75 13.77 13.40 13.21 MU Persentase output UMKM terhadap PDRB - 55.40 53.90 53.49 53.60 52.70 Nasional Persentase output UMKM terhadap PDRB - MU - - - - - Pendapatan per kapita (dalam juta rupiah) - 10.61 12.68 15.03 17.58 21.70 Nasional Pendapatan per kapita (dalam juta rupiah) - MU 2.71 2.92 3.07 3.35 3.52 Berdasarkan tabel di atas, apabila diperbandingkan per elemen, maka terlihat terdapat beberapa variasi perbedaan. Selama periode 2004 hingga 2008 laju pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 4,25% hingga 6,30%. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kecenderungan yang terjadi selama periode yang sama di Provinsi yang sama, yaitu berada pada kisaran 4,71% hingga 6,40%. Apabila dilihat dari persentase output manufaktur terhadap PDRB nasional dan Provinsi Maluku Utara, maka terlihat bahwa besaran indeks hanya setengah dari indeks nasional. Pada tahun 2004 besaran indeks ini untuk tingkat nasional adalah sebesar 28,07%, sedangka untuk tingkat provinsi indeks ini hanya sebesar 14,14%. 24
  28. 28. Untuk periode 2005 sampai dengan 2008, secara berturut-turut adalah 27,41% (nasional) dan 13,75% (provinsi); tahun 2006 27,54% untuk nasional dan 13,77% untuk provinsi; tahun 2007 adalah sebesar 27,06% dan 13,40% untuk nasional; serta untuk tahun 2008 untuk nasional sebesar 27,87% dan untuk Provinsi Maluku Utara sebesar 13,21%. Perbedaan besar juga terjadi untuk pendapatan per kapita antara nasional dan Provinsi Maluku Utara. Secara nasional pendapatan per kapita telah mencapai di atas 10,61 juta pada tahun 2004, 12,86 juta di tahun 2005, 15,03 juta untuk tahun 2006, 17,58 juta pada tahun 2007, serta 21,70 juta pada tahun 2008. Hal ini berbeda dengan kondisi pendapatan per kapitan di Provinsi Maluku Utara. Selama periode 2004-2008, pendapatan per kapita secara berturut-turut adalah 2,71 juta, 2,92 juta, 3,07 juta, 3,35 juta, dan 3,52 juta. Dengan kata lain terdapat perbedaan signifikan yang sangat besar antara pendapatan per kapita nasional dengan Provinsi Maluku Utara. Akan tetapi jika dibandingkan antara persentase ekspor terhadap PDRB maka selama periode 2004-2008, Provinsi Maluku Utara memiliki presentase eskpor terhadap PDRB lebih besar dibandingkan dengan indeks nasional. Persentase ini selama periode 2004-2008 untuk Provinsi Maluku Utara berada pada kisaran antara 34,98% pada tahun 2004 hingga 65,69% pada tahun 2008. Pada tahun 2004 tingkat pembangunan ekonomi Provinsi Maluku Utara mencapai angka 18,85%, masih rendah dibandingkan dengan indeks yang sama pada tahun tersebut. Tingkat pembangunan ekonomi Provinsi Maluku Utara cenderung naik untuk tahun 2005 hingga 2007. Di tahun 2005 tingkat pembangunan ekonomi naik menjadi 21,92%, 23,66% untuk tahun 2006, serta 27,20% tahun 2007. Akan tetapi indeks ini turun pada tahu 2008 menjadi 17,76%. Hal ini mengakibatkan tren tingkat pembangunan ekonomi berfluktuasi dari 0,00 pada tahun 2004 naik menjadi 0,16 di tahun berikutnya. Pada tahun 2006 tren tingkat pembangunan ekonomi 0,08, naik kembali pada besaran 0,15 di tahun 2007, dan turun hingga 0,35 di bawah nol pada tahun 2008. Kecenderungan ini tidak terjadi pada tingkat pembangunan ekonomi nasional yang selama periode 2004-2008 berada pada kisaran 39,47% hingga 42,97%. Tingkat pembangunan ekonomi nasional selama periode ini cenderung mengalami kenaikan. Hal yang sama juga terjadi pada tren tingkat pembangunan ekonomi nasional. Dari grafik di bawah ini nampak jelas bahwa hampir tidak ada perubahan yang signifikan. Tren tingkat pembangunan ekonomi nasional berada pada kisaran 25
  29. 29. 0,00 hingga 0,04. Pada tahun 2004 hingga 2006, tren tingkat pembangunan ekonomi hanya berada pada besaran 0,00. Pada tahun 2007 tren ini naik menjadi 0,04 dan turun kembali menjadi 0,03 pada tahun berikutnya. Analisis Relevansi, memperlihatkan adanya kesenjanagn antara tingkat pembangunan ekonomi nasional dan Provinsi Maluku Utara. Tahun 2004 tingkat pembangunan ekonomi adalah sebesar 18,85% untuk Provinsi Maluku Utara, sedangkan indeks yang sama untuk tingkat pembangunan ekonomi nasional adalah sebesar 39,47% pada periode yang sama. Di tahun berikutnya walaupun tingkat pembangunan ekonomi Provinsi Maluku Uatar naik menjadi 21,92%, hal ini masih jauh dibandingkan dengan indeks tingkat pembangunan nasional yaitu sebesar 40,07%. Hal yang juga masih terjadi pada tahun 2006, 2007, dan 2008, yang secara berturut pada periode ini 23,66% (Provinsi Maluku Utara), 40,26% (nasional); 27,20 (Provinsi Maluku Utara), 27,20% (nasional); serta 17,16% (Provinsi Maluku Utara), 42,97 (nasional). Apabila dilihat dari tren maka dengan sendirinya terlihat perbedaan signifikan antara tren tingkat pembangunan ekonomi nasional dengan Provinsi Maluku Utara. Walaupun tren tingkat pembangunan ekonomi nasional terlihat meningkat, tren pada indeks yang sama untuk Provinsi Maluku Utara berfluktuasi selama periode 2004- 2008. Tren nasional tingkat pembangunan ekonomi 2005 sebesar 0,00, sedangkan untuk Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 0,16. Pada periode berikutnya, tingkat pembangunan ekonomi nasional masih sama dengan periode sebelumnya, namun indeks untuk Provinsi Maluku Utara turun menjadi 0,08. Pada tahun 2007, tren tingkat pembangunan ekonomi nasional naik menjadi 0,04, dan untuk Provinsi Maluku Utara juga naik menjadi 0,15. Di tahun 2008, tren tingkat pembangunan ekonomi nasional turun menjadi 0,03, sedangka untuk Provinsi Maluku Utara turun hingga 0,35 di bawah nol. Selama periode 2004 hingga 2008 laju pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 4,25% hingga 6,30%. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kecenderungan yang terjadi selama periode yang sama di Provinsi yang sama, yaitu berada pada kisaran 4,71% hingga 6,40%. Apabila dilihat dari persentase output manufaktur terhadap PDRB nasional dan Provinsi Maluku Utara, maka terlihat bahwa besaran indeks hanya setengah dari indeks nasional. Pada tahun 2004 besaran indeks ini untuk tingkat nasional adalah sebesar 28,07%, sedangka untuk tingkat provinsi indeks ini hanya sebesar 14,14%. Untuk periode 2005 sampai dengan 2008, secara 26
  30. 30. berturut-turut adalah 27,41% (nasional) dan 13,75% (provinsi); tahun 2006 27,54% untuk nasional dan 13,77% untuk provinsi; tahun 2007 adalah sebesar 27,06% dan 13,40% untuk nasional; serta untuk tahun 2008 untuk nasional sebesar 27,87% dan untuk Provinsi Maluku Utara sebesar 13,21%. Perbedaan besar juga terjadi untuk pendapatan per kapita antara nasional dan Provinsi Maluku Utara. Secara nasional pendapatan per kapita telah mencapai di atas 10,61 juta pada tahun 2004, 12,86 juta di tahun 2005, 15,03 juta untuk tahun 2006, 17,58 juta pada tahun 2007, serta 21,70 juta pada tahun 2008. Hal ini berbeda dengan kondisi pendapatan per kapitan di Provinsi Maluku Utara. Selama periode 2004-2008, pendapatan per kapita secara berturut-turut adalah 2,71 juta, 2,92 juta, 3,07 juta, 3,35 juta, dan 3,52 juta. Dengan kata lain terdapat perbedaan signifikan yang sangat besar antara pendapatan per kapita nasional dengan Provinsi Maluku Utara. Akan tetapi jika dibandingkan antara persentase ekspor terhadap PDRB maka selama periode 2004-2008, Provinsi Maluku Utara memiliki presentase eskpor terhadap PDRB lebih besar dibandingkan dengan indeks nasional. Persentase ini selama periode 2004-2008 untuk Provinsi Maluku Utara berada pada kisaran antara 34,98% pada tahun 2004 hingga 65,69% pada tahun 2008. Analisis Efektifivitas, terhadapat indikator hasil yang telah ditetapkan untuk pengukuran efektifitas pembangunan ekonomi diukur hanya menggunakan unsur ekonomi makro dengan memasukkan elemen laju pertumbuhan, persentase ekspor terhadap PDRB, persentase output manufaktur terhadap PDRB, dan persentase UMKM terhadap PDRB. Diperoleh bahwa tingkat pembangunan ekonomi di Provinsi Maluku Utara memiliki kecenderungan membaik selama periode 2004- 2007. Penurunan indeks ini terjadi pada 2008. Efetifitas pembangunan ekonomi pada tahun 2004 adalah 18,75%, naik berturut dari 2005 sampai dengan 2007 yaitu 21,92%, 23,66%, dan 27,20%. Akan tetapi pada tahun 2008 tingkat pembangunan ekonomi Provinsi Maluku Utara menjadi 17,76%. 2.3.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Secara garis besar laju inflasi selama periode 2004-2008 mengalami penurunan. Akan tetapi hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menurunkan laju inflasi ini memiliki hasil yang signifikan. Pada tahun 2004 indeks inflasi sebesar 7,69 turun secara signifikan menjadi 3,27 pada dua tahun berikutnya, kembali mengalami kenaikan menjadi 4,64 pada 2007, namun kemudian turun kembali menjadi 2,24 pada tahun 2008. 27
  31. 31. Selain laju inflasi, unsur yang tidak dimasukkan dalam perhitungan tingkat pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan investasi baik PMDN maupun PMA, serta perkembangan infrastruktur khususnya panjang jalan. Perkembangan investasi terihat selama periode 2004-2008 tidak terdapat banyak realisasi investasi penanaman modal asing (PMA). Penanaman modal asing yang terjadi selama periode ini hanya terjadi pada tahun 2006. Sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) terjadi fluktuasi yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2005 terjadi 100% realisasi investasi dari investasi yang direncanakan. Pada tahun 2006 nilai realisasi investasi cenderung turun hingga 83%, naik secara sangat signifikan pada tahun 2007 menjadi 1080% akibat adanya perubahan nilai realisasi investasi yang sangat besar. Akan tetapi angka ini negatif 91,53% pada tahun 2008 akibat penurunan nilai realisasi investasi. Kondisi infrastruktur khususnya kondisi jalan baik jalan nasional maupun jalan provinsi memperlihatkan bahwa selama periode 2004-2008 tidak terdapat pertambahan jalan nasional, di mana panjang jalan 458,23 km tetap selama lima tahun terakhir. Sedangkan untuk kondisi jalan nasional berfluktuasi menurut kondisi jalan baik, sedang, dan buruk. Kondisi jalan yang ada memperlihatkan dengan jelas bahwa penambahan jalan hanya terjadi pada tahun 2005, dengan penambahan sepanjang 1559,15 km. Setelah tahun 2005 tidak terdapat penambahan jalan. 2.3.3. Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan hasil analisis serta capaian indikator spesifik dan menonjol maka pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota perlu berbagai upaya nyata khususnya yang berhubungan langsung dengan elemen-elemen pendukung pehitungan tingkat pembangunan ekonomi. Hal ini penting karena elemen-elemen ini merupakan faktor yang menjadi dasar ukuran kinerja pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara diantaranya : 1. Perhatian khusus pemerintah daerah adalah persentase output manufaktur terhadap PDRB provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa produksi output belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah. 2. Perbaikan sektor riil untuk dapat pembukaan lapangan kerja baru serta insentif wiraswasta guna memberikan dorongan bagi pelaku bisnis dan pencari kerja untuk memperoleh dan meningkatkan pendapatan mereka. 3. Meningkatkan iklim investasi 4. Menyediakan database pendukung investasi dalam rangka menarik perhatian calon investor tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan dana untuk 28
  32. 32. mencari tahu informasi tentang peluang investasi yang ada di Provinsi Maluku Utara 5. Menjaga situasi politik dan keaman juga merupakan peran utama pemerintah bersama-sama dengan masyarakat luas agar tercipta rasa aman dalam iklim investasi. 6. Penyedediaan sarana dan prasarana yang memadai terutama infrastruktur pendukung terutama jalan 2.4. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Potensi sumberdaya alam alam di Provinsi Maluku Utara meliputi sumberdaya non- hayati yaitu air, lahan, udara dan bahan galian, sedangkan sumberdaya alam hayati yaitu hutan, flora, dan fauna. Penggunaan lahan di Provinsi Maluku Utara didominasi oleh penggunaan lahan hutan. Penggunaan lahan yang dominan berikutnya adalah perkebunan, dilihat dari penyebarannya, areal hutan terbesar di Provinsi Maluku Utara adalah Kabupaten Halmahera Timur 984.716 Ha. Penggunaan lahan dominan berikutnya di Provinsi Maluku Utara adalah penggunaan lahan untuk perkebunan, yaitu 245.747 Ha, penyebarannya yang relatif luas adalah Halmahera Selatan dan Kabupaten Kepulauan Sula. Penggunaan lahan kampung/permukiman terluas adalah Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Tengah. Jenis tanah yang tersebar di Provinsi Maluku Utara antara lain; jenis tanah mediteran, jenis tanah Podsolik merah kuning, jenis tanah kompleks, jenis tanah latosol, jenis tanah regosol, dan jenis tanah allufial. Berdasarkan kondisi sumber daya alam bahwa wilayah Maluku Utara sangat cocok untuk usaha-usaha pertanian tanaman pangan seperti padi, jagung, Ubi Kayu, Kedelai, Kacang ijo (kacang- kacangan), umbi-umbian serta tanaman hortikultura (buah-buahan, sayur-sayuran); usaha perkebunan seperti Kelapa, Kelapa Sawit, Kakao, Cengkeh, Pala, Kopi, Jambu Mete, Lada, Kapok, Kayu Manis, Vanili, dan jenis komoditi perkebunan lainnya. Usaha-usaha sub sektor peternakan seperti ternak Sapi, Kerbau, Kambing, Unggas (Ayam Ras, Ayam Petelur, Ayam Buras dan Itik); usaha sektor perikanan seperti perikanan laut dan sebagian kecil perikanan air tawar. Maluku Utara mempunyai prospek yang potensial untuk bahan galian logam dan non-logam seperti nikel-kobal, tembaga, emas dan perak merupakan komoditi unggulan untuk dikembangkan lebih lanjut. Pulau Halmahera mempunyai potensi endapan bahan galian emas yang cukup prospektif, temuan endapan emas 29
  33. 33. epitermal di daerah Gosowong dengan potensi yang terkandung dalam busur magnetik. Indikasi adanya hidro karbon di Provinsi Maluku Utara ditunjukan oleh gejala rembesan minyak seperti yang ditemukan di Pulau Halmahera yang dilakukan oleh Pertamina dan British Petroleum di Cekungan Halmahera Selatan dengan rembesan flour pada kedalaman 3000 meter, selain itu terdapat potensi panas bumi di Jailolo, energi panas bumi di Songa Bacan. Berdasarkan pencatatan Stasiun Klimatologi, rata-rata temperatur di Provinsi Maluku Utara sepanjang tahun 2007 sekitar 270C, dengan suhu minimum 23,30C pada bulan ahustus dan suhu maksimum 31,50C pada bulan Oktober dan kelembaban udara 84 %. Selama tahun 2007 terjadi hari hujan sepanjang tahun dengan intensitas beragam. Curah hujan tertinggi dan hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Nopember. 2.4.1. Capaian Indikator Potensi sumber daya alam di provinsi Maluku Utara merupakan salah satu sumber pemasukan andalan dalam menggerakan roda perekonomian daerah. Pengelolaan sumber daya alam diyakini mampu menyerap tenaga kerja produktif. Namun disisi lain, pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan/tidak bijaksana dapat memicu menurunnya fungsi lingkungan hidup. Sumber daya alam perlu dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara bijaksana dengan tetap memperhatikan kelestraian dan fungsi lingkungan hidup. Sehingga sumber daya alam yang tersedia senantiasa mempuanyai peran ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resource based economy) dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan (life support system). Beberapa permasalahan kualitas pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Maluku Utara antara lain 1) ekosisten pesisir dan laut kualitasnya semakin menurun, 2) aktifitas pertambangan yang merusak lingkungan, 3) lemahnya penegakan hukum terhadap illegal logging dan penyelundupan kayu serta illegal fishing. Data luas lahan kritis di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2009 adalah 196.976 ha dengan luas kawasan konservasi adalah 215.300 ha yang terdiri dari hutan konservasi cagar alam 48.000 ha dan hutan konservasi taman nasional adalah 167.300 ha . Sampai dengan tahun 2008 persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap total luas lahan kritisis baru mencapai 5.80 persen, 30
  34. 34. sedangkan rehabilitasi lahan luar hutan terhadap total luas lahan kritisis adalah 5.42 persen. Jumlah tindak pidana perikanan yang umum terjadi pri provinsi Maluku Utara adalah penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang, penangkapan ikan pada daerah yang tidak sesuai dengan daerah yang dizinkan, serta penangkapan ikan yang hasil tangkapannya tidak dilaporkan. Berdasarkan data tahun 2004 – 2008 tentang jumlah tindak pidana perikanan diperoleh bahwa terdapat 70 kasus tindak pidana diantara pada tahun 2005 sebanayak 9 kasus, tahun 2006 sebanyak 13 kasus, tahun 2007 sebanyak 20 kasus, dan tahun 2008 sebanyak 20 kasus. Dari jumlah kasus tersebut terdapat 53 kasus yang telah diproses ke pengadilan diantaranya 48 kasus telah diputuskan dipengadilan dan 5 kasus dilakukan pembinaan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana hanya bersifat pelanggaran administrasi. Data jumlah kasus tersebut diantaranya pelanggaran tanpa izin 15 kasus, pelanggaran alat tangkap 2 kasus, peanggaran fishing ground 17 kasus, pelanggaran LBP/SLO 5 kasus, pelanggaran SIB 8 kasus, pelanggaran ABK 4 kasus, pemalsuan dokumen 1 kasus, san pembiusan 1 kasus. Capaian Indikator kualitas pengelolaan sumber daya alam selama lima tahun terakhir (2004 – 2008) di Provinsi Maluku Utara meliputi dua aspek yaitu aspek kehutanan diantaranya persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis, rehabilitasi lahan luar hutan, dan luas kawasan konservasi. Sedangkan aspek kelauatan diantaranya jumlah tindak pidana perikanan, persentase terumbu karang dalam keadaan baik, dan luas kawasan konservasi laut. Dari kedua aspek tersebut indikator yang digunakan terhadap pengelolaan SDA adalah (1) persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis, (2) persentase terumbu karang dalam keadaan baik. Capaian indikator Provinsi Maluku Utara dibandingan dengan indikator nasional disajikan pada grafik 4. 31
  35. 35. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam 30.00 0.20 0.00 0.00 0.00 Tren Kualitas Pengelolaan Sumber Daya  0.03 0.00 25.00 0.00 ‐0.01 0.00 Kualitas Pengelolaan Sumber Daya  ‐0.05 ‐0.20 20.00 15.96 15.75 15.31 ‐0.40 14.91 Alam Alam 15.00 28.13 ‐0.60 10.00 ‐0.80 5.00 ‐1.00 ‐1.00 ‐1.00 1.38 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 ‐1.20 2004 2005 2006 2007 2008 Tahun Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Malut Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Nasional Tren Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Malut Tren Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Nasional Grafik 4. Kualitas Sumber daya Alam Provinsi Maluku Utara Tahun 2004-2008 Capaian indikator kualitas sumber daya alam di Provinsi Maluku Utara terhadap indikator persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis, dan persentase terumbu karang dalam keadaan baik menunjukan bahwa terjadi penurunan kualitas sumber daya alam di Provinsi Maluku Utara jika dibandingkan dengan data nasional. Hal ini dapat dilihat dari jumlah luas lahan yang direboisasi pada lahan kritis dari tahun ketahun yang cenderung menurun. Analisis relevansi berdasarkan tren indikator tingkat kualitas sumber daya alam Provinsi Maluku Utara dibandingkan dengan capaian indikator nasional (grafik 4) menunjukkan bahwa tingkat kualitas sumber daya alam Provinsi Maluku Utara pada tahun 2004 – 2008 terhadap indikator persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis dan persentase terumbu karang dalam keadaan baik di Provinsi Maluku Utara relatif jauh lebih rendah jika dibandingkan rata-rata secara nasional atau indikator hasil di daearah Provinsi Maluku Utara belum relevan dengan indikator hasil secara nasional. Belum relevannya hasil indikator yang dicapai pada kualitas sumber daya alam di Provinsi Maluku Utara jika dibandingkan secara nasional berdasarkan data luas total lahan kritis yaitu 196.976 ha baru 11.432 ha atau 5,80% yang dilakukan rehabilitasi dalah hutan terhadap luas lahan kritis yang tersedia, sementara persentase terumbu karang dalam keadaan baik mencapai 55 persen pada tahun 2004 dan pada tahun 2005 sampai dengan 2008 tidak dilakukan aktifitas kegiatan pada dinas terkait 32
  36. 36. (Perikanan dan kelautan) yang berhubungan dengan perbaikan ataupun pemeliharan terhadap terumbu karang yang ada di wilayah Maluku Utara. Analisis efektifitas berdasarkan capaian indikator kualias pengelolaan sumber daya alam kinerja pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara belumk efektif. Secara umum dapat dilihat beberapa masalah diantaranya semakin menurunya ekosisten pesisir dan laut diberbagai daerah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi maluku Utara dan aktifitas pertambangan yang merusak lingkungan dari tahun ke tahun, serta meningkatnya illegal logging dan illegal fishing. Jika dilihat dari capaian kinerja pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara terhadap indikator hasil yang ditetapkan diperoleh bahwa pada aspek kehutanan yaitu dari luas lahan kritis 196.976 ha telah dilakukan reboisasi seluas 2.486 (2.100 GNRHL dan 386 DAK-DR) pada tahun 2004, meningkat pada tahun 2005 yaitu 5.646 (4.902 GNRHL dan 510 DAK-DR) dan kemudian terjadi penurunan pada tahun 2006 yaitu reboisasi seluas 3.525 ha (2.935 GNRHL dan 590 DAK-DR) dan pada tahun 2007 tidak dilakukan reboisasi. Rehabilitasi lahan luar hutan baru mencapai 10.669 ha atau 5.42 persen dari total luas lahan kritis yaitu 196.976 ha. Aktifitas penghijauan sejak tahun 2004 sebesar 2.237 ha, kemudian meningkat pada tahun 2005 yaitu 5.646 ha, dan mengalami penurunanan areal penghijauan pada tahun 2007 yaitu 2.686 ha, dan seterusnya mengalami penurunan areal penghiauan pada tahun 2008 yaitu 100 ha. Disi lain luas kawasan konservasi mengalami stagnasi yaitu sebesar 215.300 ha. 2.4.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Capaian indikator spesifik dan menonjol pada kualitas sumber daya alam menunjukan bahwa luas kawasan konservasi selama lima tahun terakhir tidak mengalami pertambahan lus areal. Sedangkan jumlah tindak pidana perikanan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. 2.4.3. Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi kebijakan pada indikator kualitas sumber daya alam untuk mencapai sasaran pembangunan daerah meliputi perbaikan manajemen dan sisten pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi manfaat ekonomi dan sumber daya alam, rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Kebijakan sumber daya alam diarah pada : 33
  37. 37. 1. Pembangunan pertanian diarahkan pada: a. Revitalisasi pembangunan pertanian sebagai sektor andalan b. Pengembangan komoditas pertanian yang strategis c. Pengembangan industri berbasis pertanian 2. Pembangunan kehutanan diarahkan pada : a. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan termasuk pengawasan dan penegakan hukum b. Membuat kesepakatan antara tingkat pemerintahan dalam hal pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan; c. Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam pengelolaan hutan; d. Memanfaatkan hasil hutan dan jasa lingkungannya secara optimal 3. Pembangunan kelautan diarahkan pada: a. Mengelola sumber daya kelautan, termasuk pulau ‐ pulau kecil, secara lestari b. Membangun sistem pengendalian dan pengawasan; c. Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak; d. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya kelautan 4. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada: a. Koordinasi pengelolaan lingkungan hidup; b. Meningkatkan upaya penegakan hukum secara konsisten kepada pencemar lingkungan; c. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup 2.5. Tingkat Kesejahteraan Rakyat Terciptanya tingkat kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan utama pendirian negara Republik Indonesia. Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja memiliki dimensi fisik atau materi, tetapi juga dimensi rohani. Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini mengarah pada pencapaian 5 (lima) sasaran pokok dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut. Sasaran pertama adalah pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan target berkurangnya persentase penduduk tergolong miskin dari 16,6 persen pada 34
  38. 38. tahun 2004 menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 dan berkurangnya pengangguran terbuka dari 9,5 persen pada tahun 2003 menjadi 5,1 persen pada tahun 2009. Sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan antar wilayah dengan Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas manusia yang tercermin dari terpenuhinya hak sosial rakyat. Sasaran keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan dan Sasaran kelima adalah meningkatnya dukungan infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada tingkat daerah, agenda dan sasaran pembangunan nasional merupakan bagian dari agenda Provinsi Maluku Utara diantaranya agenda mewujudkan Maluku Utara yang maju, dan mewujudkan Maluku Utara Mandiri. Untuk mewujudkan Maluku Utara yang maju, maka sasaran pertama adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia Maluku Utara yang tercermin dari meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama, termasuk meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan jender. Prioritas pembangunan yang dilakukan yaitu peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak, pengendalian pertumbuhan penduduk, pembangunan kependudukan, dan keluarga kecil berkualitas. Sasaran kedua adalah menurunnya jumlah penduduk miskin secara nyata yang tercermin dari penuruan angka penduduk miskin 11,97 persen pada tahun 2007, dan 11,28 persen pada tahun 2008, serta berkurangnya kesenjangan pembangunan antar kawasan dengan mempercepat pengembangan kawasan serta meningkatkan daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah; mewujudkan keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar desa/kota dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah. Secara lebih khusus, sasaran selanjutnya adalah meningkatnya peran perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas di perdesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Prioritas pembangunan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan keserasian pembangunan antar kawasan dan antar kabupaten/kota 35
  39. 39. keserasian pembangunan desa-kota. Sasaran ketiga adalah meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang ditunjukkan oleh pembangunan dan peningkatan berbagai sarana penunjang pembangunan. Dengan prioritas pembangunan percepatan pembangunan Infrastruktur, pembangunan trasportasi, pembangunan perumahan, dan ketenagalistrikan. Sedangkan untuk mewujudkan Maluku Utara Mandiri dengan 2 (dua) sasaran yaitu sasaran pertama adalah terciptanya lapangan kerja secara memadai yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 7,03 persen pada tahun 2008 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Untuk mencapai sasaran tersebut pertumbuhan ekonomi diupayakan meningkat dari 5,48 persen pada tahun 2005 menjadi 8,16 persen pada tahun 2009 atau rata-rata tumbuh sebesar 0,67 persen per tahun. Prioritas pembangunan menciptakan lingkungan usaha yang sehat untuk meningkatkan peranan masyarakat melalui, pemulihan roda ekonomi ekonomi daerah, peningkatan investasi dan pemasukan non-migas, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, perbaikan iklim ketenagakerjaan, peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, revitalisasi pertanian, peningkatan pengelolaan BUMD. Sasaran kedua adalah pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan dan membaiknya mutu lingkungan hidup dengan prioritas pembangunan perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup. 2.5.1. Capaian Indikator Memasuki 10 (sepuluh) tahun usia Provinsi Maluku Utara pada oktober 2009, kehidupan sosial-ekonomi masyarakat harus diakui telah banyak mengalami kemajuan dan perubahan yang pesat. Upaya perbaikan dan pemulihan telah mampu menciptkan kembali berbagai aktivitas ekonomi, dan pendapatan yang pada gilirannya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kebutuhan hidup masyarakat. Namun kondisi ini masih terus dibenahi dan terus dilanjutkan karena sejumlah indikator menunjukkan hasil yang belum memuaskan, seperti pengangguran dan kemiskinan, disamping itu juga keseimbangan sosial dan lingkungan perlu menjadi prioritas pembangunan daerah. Capaian Indikator kesejakteraan rakyat selama lima tahun terakhir (2004 – 2008) di Provinsi Maluku Utara yang meliputi (1) persentase penduduk miskin, (2) tingkat 36

×