Your SlideShare is downloading. ×
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengan

497

Published on

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengah

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Tengah

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
497
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Awal dengan judul “Evaluasi KinerjaPembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011” kerjasama antaraUniversitas Palangka Raya dengan Deputi Bidang Evaluasi Kinerja PembangunanKementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas. Laporan ini berisitentang persiapan Tim Evaluasi Provinsi mengumpulkan dan menganalisis data sertapola, sistem dan mekanisme kerja Tim EKPD. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah tahun 2011 mengalami perubahandibandingkan dengan tahun 2010. Tujuan yang ingin dicapai meliputi analisis tingkatpencapaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di provinsiKalimantan Tengah; mengetahui relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, danstrategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 sesuai dengan kondisi KalimantanTengah serta mengetahui masalah spesifik melalui evaluasi tematik di provinsiKalimantan Tengah. Evaluasi tematik merupakan hasil evaluasi yang telah dilakukan olehPerguruan Tinggi yang merupakan isu strategis Provinsi yang perlu ditindaklanjutirekomendasi kebijakannya oleh Pemerintah. Laporan awal ini merupakan gambarankegiatan yang akan dilakukan Tim dalam rangka penyusunan laporan akhir EKPD 2011. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dariberbagai pihak terutama Gubernur Cq. Bapak Sekda beserta Jajarannya, KepalaBappeda Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala BPS, Kepala Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) dalam lingkup Provinsi Kalimantan Tengah, dan semua pihak yang tidakmampu kami sebutkan satu persatu. Kami menyadari Laporan Awal ini masih jauh darisempurna, oleh karenanya kami tetap mengharapkan kritik dan saran yang bersifatkonstruktif dari semua pihak agar dalam penulisan-penulisan selanjutnya menjadi lebihbaik lagi. Palangka Raya, 15 Juni 2011 Universitas Palangka Raya Rektor, HENRY SINGARASA NIP 19521028 198003 1002 i
  • 2. BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Evaluasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistemperencanaan pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk mendukung koordinasi antar pelakupembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah,antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; (3)menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamintercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, danberkelanjutan. Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis (Renstra)Bappenas dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas mencakup 4peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai: (1) pengambil kebijakan/keputusan (policymaker) dengan penjabaran pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencanapembangunan; (2) koordinator; (3) think-tank; dan (4) administrator dengan penjabaranpenyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencanapembangunan dan penyusunan laporan hasil evaluasi. Dengan demikian, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan evaluasiterhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari peran tersebuttelah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata CaraPengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang didalamnyamencakup evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-post. Terkait dengan peran utama Bappenas diatas, maka evaluasi tahunan terhadappelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 mutlak diperlukan, demikian jugapencapaian di tiap daerah. Panduan EKPD 2011.RPJMN 2011 – 2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yaitu: 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan KemiskinanLaporan Awal EKPD-Kalteng-2011 1
  • 3. 5. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8. Energi 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik 11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi3 prioritas lainnya, yaitu: 1. Kesejahteraan Rakyat 2. Politik, Hukum, dan Keamanan 3. Perekonomian Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada RPJMN2010-2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat pencapaian target kinerjaRPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2) relevansi isu strategis, sasaran,arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisidaerah; dan (3) evaluasi tematik di tiap daerah. Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal denganharapan agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya berlangsungdalam proses yang lebih independen. Oleh karena itu, Bappenas cq. Deputi EvaluasiKinerja Pembangunan akan melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja PembangunanDaerah (EKPD) bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi selaku evaluator eksternal. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka dilakukan penandatangan MOU denganNomor: 71/D.IX/05/2011 antara Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunandengan Rektor Universitas Palangka Raya pada tanggal 12 Mei 2011 di gedung UtamaBappenas yang menandai resmi dimulainya kegiatan evaluasi kinerja tahun 2011.B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi Tujuan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2011adalah sebagai berikut : 1. Untuk melengkapi baseline data 2009 dan mengetahui tingkat pencapaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah.Laporan Awal EKPD-Kalteng-2011 2
  • 4. 2. Untuk mengetahui relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah 3. Untuk mengetahui masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah Sasaran Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2011 adalah sebagaiberikut : 1. Tersedianya baseline data 2009 dan hasil evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah. 2. Tersedianya hasil evaluasi yang menunjukkan kesesuaian dan atau ketidaksesuaian antara isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah. 3. Tersedianya hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah. Sedangkan keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2011 adalahsebagai berikut : 1. Tersedianya dokumen data dasar evaluasi dan dokumen hasil evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 berdasarkan RPJMN 2010-2014 di tiap daerah. 2. Tersedianya dokumen hasil evaluasi relevansi terhadap isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah. 3. Tersedianya dokumen hasil evaluasi terhadap masalah spesifik melalui evaluasi tematik di tiap daerah.C. Anggota Tim Evaluasi Provinsi Sebagai salah-satu mitra dari BAPPENAS, Rektor Universitas Palangka Raya(UNPAR) telah membentuk Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) ProvinsiKalimantan Tengah untuk tahun 2011 sebanyak 8 yang terdiri dari berbagai disiplin ilmuyang relevan. Susunan anggota tim evaluasi provinsi Kalimantan Tengah sesuai SuratKeputusan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor: 463/H24/LL/2011 tanggal 3 Maret2011 dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:Laporan Awal EKPD-Kalteng-2011 3
  • 5. Tabel 1. Susunan Anggota Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011No Tugas Nama Jabatan/Bidang Ilmu NPWP Dalam Tim Drs. Henry Singarasa, 14.113.126.8 Penanggung1 Rektor MS -711.000 Jawab 05.870.047.72 Prof. Dr. Ahim S. Rusan Studi Pembangunan Koordinator -711.000 Prof. Dr. Ir. Bambang S. Pertanian / 15.374.462.83 Sekretaris Lautt, M.Si Agroteknologi -711.000 Prof. Dr. Eddy Lion, Dasar-dasar Ilmu 88.273.981.64 Anggota M.Pd Pengetahuan Sosial -711.000 Dr. Muses Embang, SE, 14.482.600.55 Studi Pembangunan Anggota MS -711.000 Pertanian / Teknologi 15.099.510.86 Dr. Ir. Saputera, Msi Anggota Hasil Pertanian -711.000 15.374.463.67 Ewald Hinting, SE Managemen Ekonomi Anggota -711.000 08.324.398.48 Palentina, Amd Pertanian Anggota -711.000 Laporan Awal ini disusun sebagai salah satu persyaratan administrasi seperti yangditentukan dalam Buku Panduan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2011yang hanya berisi 3 Bab dengan rincian sebagai berikut:Bab I. PENDAHULAN A. Latar Belakang Evaluasi B. Tujuan dan Keluaran Evaluasi Kalimantan Tengah C. Anggota Tim Evaluasi ProvinsiBab II. RENCANA KERJA TIM EVALUASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembang-an dalam RPJMN 2010-2014 C. Evaluasi TematikBab III. PENUTUPLaporan Awal EKPD-Kalteng-2011 4
  • 6. Laporan Awal EKPD-Kalteng-2011 5
  • 7. BAB II RENCANA KERJA TIM EVALUASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAHA. Rencana Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2004 – 2009 di Daerah Kalimantan Tengah Rencana kerja tim evaluasi provinsi khusus untuk Evaluasi Pelaksanaan RPJMN2004 – 2009 di Kalimantan Tengah dibagi menjadi tiga bagian yaitu persiapan tim,pengumpulan data, dan metode evaluasi.A.1. Persiapan Tim. Hal-hal yang dipersiapakan oleh tim evaluasi provinsi dalam sub bagian ini yaitu :diskusi internal dan persiapan ruang kerja, pembagian tugas, penetapan jadwal kerja tim.A.1.1. Diskusi Internal dan Persiapan Ruangan Hasil diskusi internal dengan Rektor disepakati hal-hal sebagai berikut:a. Bahwa beliau mempersilahkan Tim untuk rapat/diskusi pada ruang rapat Rektor sepanjang tidak digunakan.b. Bahwa beliau akan memfasilitasi Tim dalam bentuk surat menyurat serta menyurati Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Sekretaris Wilayah Daerah, Bappeda, Biro Pusat Statistik (BPS) agar Tim yang telah dibentuk dapat didukung/dibantu dalam pengumpulan data (Surat terlampir).c. Dalam mengumpulkan data, Tim Perlu melakukan pendekatan baik secara formal maupun informal dengan menggunakan jalur-jalur yang ada sehingga kegiatan pengumpulan data menjadi lancar. Berbekal surat dari Rektor, Tim akan melakukan koordinasi dengan bagian-bagianyang paling terkait dengan penyediaan data yaitu Biro Pusat Statistik (BPS), BappedaProvinsi dan SKPD lainnya. Kami yakin akan dilayani dengan baik dan disertai denganpenyediaan data yang memadai dalam bentuk cetakan dan juga dalam soft copy.Laporan Awal EKPD-Kalteng-2011 6
  • 8. A.1.2. Pembagian Tugas Tim. Tugas-tugas yang dibagikan meliputi tugas-tugas kesekretariatan dan tugas-tugasyang lebih banyak muatan akademiknya seperti pengumpulan data dan analisis data.Hasil keputusan rapat, bahwa tugas-tugas kesekretariatan ditangani oleh Ewald Hinting,SE, dan Palentina, Amd. Sedangkan untuk tugas-tugas yang lebih banyak muatanakademis akan ditangani oleh Tim Lainnya (lihat tabel 1) yang dibantu juga oleh merekaberdua itu. Adapun nama-nama anggota tim yang bertugas mengumpulkan data sesuaidengan agenda pembangunan dan indikator yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2sebagai berikut : Tabel 2 Nama-Nama Anggota Tim Serta Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah NAMA TIM INDIKATOR INSTANSI1. Drs. Henry Singarasa, MS Indeks Kriminalitas Polda2. Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd Kalteng3. Palentina, A.Md - Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional (%) - Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans Nasional (%) Pelayanan Publik Kejaksaan - Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan (%) - Persentase kabupaten/ kota yang memiliki Biro Hukum peraturan daerah pelayanan satu atap (%) dan Ortal - Persentase instansi (SKPD) provinsi yang Inspektorat memiliki pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) [%]1. Prof. Dr. Ahim S. Rusan Demokrasi Badan2. Dr. Muses Embang, MS Pemberdaya - Gender Development Index an - Gender Empowerment Measurement PerempuanLaporan Awal EKPD-Kalteng-2011 7
  • 9. 1. Drs. Henry Singarasa, MS Indeks Pembangunan Manusia (IPM) BPS2. Prof. Dr. Eddy Lion, M.Pd3. Palentina, A.Md Pendidikan Diknas Provinsi - Angka Partisipasi Murni Tingkat SD Kalteng - Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD - Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat SMP - Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat Sekolah Menengah - Angka Putus Sekolah Tingkat SD (%) - Angka Putus Sekolah Tingkat SMP (%) - Angka Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah (%) - Angka Melek Huruf (%) - Persentase Guru Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat SMP (%) - Persentase Guru Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat Sekolah Menengah (%)1. Dr. Ir. H. Saputera, M.Si Kesehatan Dinas2. Ewald Hinting, SE Kesehatan - Umur Harapan Hidup (tahun) - Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup) - Gizi Buruk (%) - Gizi Kurang (%) - Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk (%) - Keluarga Berencana BKKBN - Contraceptive Prevalence Rate (%) - Pertumbuhan Penduduk (%) - Total Fertility Rate (%)1. Prof. Dr. Ahim S. Rusan Ekonomi Makro BPS2. Dr. Muses Embang, MS - Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) - Persentase Ekspor terhadap PDRB (%) - Persentase Output Manufaktur Terhadap PDRB (%) - Pendapatan Perkapita (Rupiah) - Laju Inflasi (%) : - Palangkaraya BI Investasi BPMD Provinsi - Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp. Milyar) - Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMDN Kalteng (Rp.Milyar) - Nilai Realisasi Investasi PMA (US$ Juta) - Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMA (US$ Juta)Laporan Awal EKPD-Kalteng-2011 8
  • 10. - Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA1. Prof. Dr. Ir. Bambang S. Infrastruktur Dinas PU Lautt, M.Si2. Dr. Ir. H. Saputera, M.Si - Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Baik Bappeda3. Ewald Hinting, SE (%) - Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Dinas Sedang (%) Perhubunga - Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Rusak n (%) - Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik (%) - Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Sedang (%) - Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Rusak (%) Pertanian Dinas Pertanian - Rata-rata Nilai Tukar Petani per Tahun - PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Dan Berlaku (Rp. Juta) Peternakan Kehutanan Dinas Kehutanan - Persentase Luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis (%) Kelautan Dinas Perikanan - Jumlah Tindak Pidana Perikanan - Luas Kawasan Konservasi Laut (km2) Dan Kelautan1. Prof. Dr. Ahim S. Rusan Kesejahteraan Sosial BPS2. Dr. Muses Embang, MS - Persentase Penduduk Miskin (%) - Tingkat Pengangguran Terbuka (%)Beberapa data indikator memang sudah disiapkan oleh BAPPENAS untuk tim EKPDprovinsi, namun untuk melengkapi beberapa data yang masih kurang maka tim provinsiakan mengunjungi instansi terkait (sumber data).A.1.3. Jadwal Kerja Tim Pokok-pokok kegiatan Tim EKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010 yangdijadwalkan meliputi persiapan, pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, danLaporan Awal EKPD-Kalteng-2011 9
  • 11. penyusunan laporan. Adapun jadwal kerja tim secara rinci dapat dilihat pada tabel 3sebagai berikut: Tabel 3 Jadual Kerja Tim EKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 BulanNo. Pokok Kegiatan Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des1. Persiapan & Lap Awal2. Pengumpulan Data3. Analisis Data4. Penyusunan Laporan5. FGD6. Monitoring7. Verifikasi Laporan8. Seminar Laporan Akhir9. Perbaikan Laporan Akhir10. Penyusunan Lap. Nasional11. Penyampaian Laporan AkhirA.2. Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan untuk kepentingan penyusunan Rencana EvaluasiPelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Daerah lebih dominan berbentuk data sekunder yangmencerminkan indicator untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; indicatoruntuk mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; indicator untuk meningkatkankesejahteraan rakyat. Adapun rincian data dimaksud adalah sebagai berikut :1) Data Indeks Kriminalitas, meliputi data Kasus Kejahatan Konvensional (%), data Kasus Kejahatan Trans Nasional (%).2) Data Pelayanan Publik meliputi data kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan (%), data kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap (%), data instansi (SKPD) provinsi yang memiliki pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) [%].3) Data Indeks Pembangunan Manusia yang terkait dengan data pendidikan meliputi data Angka Partisipasi Murni Tingkat SD, data Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD, data Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat SMP, data Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat Sekolah Menengah, data Angka Putus Sekolah Tingkat SD (%), data Angka Putus SekolahLaporan Awal EKPD-Kalteng-2011 10
  • 12. Tingkat SMP (%), data Angka Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah (%), data Angka Melek Huruf (%), data Guru Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat SMP (%), data Guru Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat Sekolah Menengah (%).4) Data Demokrasi meliputi data Gender Development Index, data Gender Empowerment Measurement.5) Data Ekonomi Makro meliputi data Laju Pertumbuhan Ekonomi , data persentase Ekspor terhadap PDRB , data Persentase Output Manufaktur Terhadap PDRB, data Pendapatan Perkapita (Rupiah), data Laju Inflasi.6) Data investasi meliputi data Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp. Milyar), data Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMDN (Rp.Milyar), data Nilai Realisasi Investasi PMA (US$ Juta), data Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMA (US$ Juta), data Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA.7) Data Kesejahteraan Sosial meliputi data Persentase Penduduk Miskin (%), data Tingkat Pengangguran Terbuka (%).8) Data Infrastruktur data Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Baik (%), data Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Sedang (%), data Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi Rusak (%), data Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik (%), data Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Sedang (%), data Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Rusak (%).9) Data Pertanian meliputi data Rata-rata Nilai Tukar Petani per Tahun, data PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Juta).10) Data Kehutanan meliputi data Persentase Luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis (%).11) Data Kelautan meliputi data Jumlah Tindak Pidana Perikanan, data Luas Kawasan Konservasi Laut (km2).12) Data Kesehatan kesehatan meliputi data Umur Harapan Hidup (tahun), data Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup), data Gizi Buruk (%), data Gizi Kurang (%), data Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk (%), data Keluarga Berencana, data Contraceptive Prevalence Rate (%)13) Pertumbuhan Penduduk (%), data Total Fertility Rate (%).Sumber data dan informasi yang akan didatangi adalah adalah:Laporan Awal EKPD-Kalteng-2011 11
  • 13. 1. Biro Perekonomian Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah meliputi data; Laporan Pertanggungjawaban Gubernur (LPJ Gubernur.), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), 2. Biro Pusat dan Statistik berupa Kalimantan Tengah dalam Angka 2008/2009 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 4. Polda Kalimantan Tengah 5. KPU Provinsi Kalimantan Tengah 6. Satuan kerja Perangkat Daerah meliputi: Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BKKBN, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesejahteraan Sosial. Wilayah penelitian meliputi 13 Kabupaten dan satu kota, dapat dilihat pada petasebagai berikut:A.3. Metode Evaluasi Data Metode yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 adalahEvaluasi ex-post untuk melihat efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) denganmengacu pada tiga agenda RPJMN 2004 - 2009 yaitu agenda Aman dan Damai; AdilLaporan Awal EKPD-Kalteng-2011 12
  • 14. dan Demokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Untuk mengukur kinerjayang telah dicapai pemerintah atas pelaksanaan ketiga agenda tersebut, diperlukanidentifikasi dan analisis indikator pencapaian.B. Rencana Identifikasi Relevansi RPJMN dengan RPJMD Kalimantan Tengah Rencana kerja tim evaluasi provinsi khusus untuk Identifikasi Relevansi RPJMNdengan RPJMD Kalimantan Tengah dibagi menjadi tiga yaitu persiapan tim, pengumpulandata, dan metode evaluasi.B.1. Persiapan Tim. Hal-hal yang dipersiapakan oleh tim evaluasi provinsi dalam sub bagian ini yaitu :diskusi internal dan persiapan ruang kerja, pembagian tugas, penetapan jadwal kerja tim.B.1.1. Diskusi Internal dan Persiapan Ruangan Diskusi Internal dan Persiapan Ruangan untuk Identifikasi Relevansi RPJMNdengan RPJMD Kalimantan Tengah dilakukan menjadi satu dengan item A.1.1.B.1.2. Pembagian Tugas Tim. Pembagian tugas tim untuk Identifikasi Relevansi RPJMN dengan RPJMDKalimantan Tengah dilakukan menjadi satu dengan item A.1.2.B.1.3. Jadual Kerja Tim Jadual kerja tim untuk Identifikasi Relevansi RPJMN dengan RPJMD KalimantanTengah dilakukan menjadi satu dengan item A.1.3.B.2. Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan untuk kepentingan Identifikasi Relevansi RPJMN denganRPJMD Kalimantan Tengah lebih dominan berbentuk data sekunder. Data tersebut databerupa data prioritas pembangunan daerah dan data program daerah yang tertuangdalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Ada satu persoalan kecil yaitu data prioritas pembangunan daerah dan dataprogram pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengahtahun 2005 – 2010 dibuat dengan mengacu RPJMN 2004 – 2009, bukannya mengacuRPJMN 2010 - 2014, sehingga secara substantive sulit disandingkan. Bila dipaksadisandingkan, maka RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yang terbaru dan relevan palingLaporan Awal EKPD-Kalteng-2011 13
  • 15. cepat bisa diperoleh sekitar bulan Nopember 2010 atau 3 bulan setelah pelantikanGubernur Kalimantan Tengah Periode 2010 – 2015 pada bulan Agustus 2010.B.3. Metode Evaluasi Data Sedangkan metode yang digunakan dalam evaluasi relevansi RPJMN 2010-2014dengan RPJMD Provinsi adalah membandingkan keterkaitan 11 prioritas nasional dan 3prioritas lainnya dengan prioritas daerah. Selain itu juga mengidentifikasi potensi lokal danprioritas daerah yang tidakada dalam RPJMN 2010-2014. Adapun prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, 2) Pendidikan, 3) Kesehatan, 4) Penanggulangan Kemiskinan, 5) Ketahanan Pangan, 6) Infrastruktur, 7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha, 8) Energi, 9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, 10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik, 11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi dan3 (tiga) prioritas lainnya yaitu 1) Kesejahteraan Rakyat lainnya, 2) Politik, Hukum, danKeamanan lainnya, 3) Perekonomian lainnyaUntuk wilayah Kalimantan Tengah, karena RPJMD 2011 – 2015 belum disusun,maka dalam evaluasi ini masih menggunakan prioritas seperti yang tertuangdalam RPJMD Kalteng tahun 2005 – 2010 dengan urutan prioritas sebagai berikut: 1. Infrastruktur: Pembangunan dan pemeliharan jalan, jembatan, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan sungai baik antar Provinsi , antar Kabupaten, antar Kecamatan, antar Desa yang terisolir dan antar sentra- sentra produksi di sektor/sub pertanian, pertambangan, perikanan /kelautan, kehutanan, perkebunan, dan peternakan secara terencana dan terpadu.Laporan Awal EKPD-Kalteng-2011 14
  • 16. 2. Ekonomi: Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, yang merata, berkelanjutan serta mendorong investasi, baik dari dalam maupun luar negeri 3. Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Berencana: Peningkatan kemampuan pelayanan pendidikan, kesehatan keluarga berencana secara berkesinambungan beserta sarana dan prasarananya. 4. Pemerintahan: Peningkatan tanggungjawab daya tanggap pemerintah dalam perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok wilayah dalam kerangka menciptakan effective government, good governance dan bebas KKN. 5. Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia: Penegakan supermasi hukum yang berkeadilan termasuk pertanahan dan pendayagunaan aparat keamanan dalam penciptaan ketentraman dan kedamaian masyarakat serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. 6. Politik: Pembangunan kehidupan politik yang berkelanjutan dengan dasar toleransi, keadilan, dan partisipasi yang berbasis multikultural. 7. Seni Budaya dan Agama: Memperkuat keterbukaan, toleransi kultural dan kerukunan antar agama, suku, ras maupun golongan dalam masyarakat Kalimantan Tengah yang majemuk dalam kerangka dan semangat serta sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Kepemudaan, Pramuka dan keolahragaan: Meningkatkan dan pemberdayaan peranan generasi muda dalam pembangunan, menguatkan sarana dan prasarana kepramukaan seperti Bumi Perkemahan di masing- masing Kabupaten/Kota, serta meningkatkan prestasi, partisipasi, pembelajaran, profesionalisme dan kualitas manajemen organisasi keolahragaan dalam mendukung pembangunan dan prestasi olah raga di Kalimantan Tengah. 9. Kepariwisataan: Terwujutnya daya saing pariwisata dengan peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata.Laporan Awal EKPD-Kalteng-2011 15
  • 17. 10. Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang: Pembangunan Kalimantan Tengah yang sangat strategis harus berwawasan lingkungan. Mewujutkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan serta mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Perhubungan dan Telekomunikasi: Perhubungan yang dititik beratkan pada peningkatan fasilitas bandara udara, baik yang berada di Kota Palangkaraya maupun Kabupaten-Kabupaten lainnya. Begitu pula dengan pelabuhan laut, pelabuhan ferry dan pelabuhan sungai lainnya perlu ditingkatkan fasilitasnya. Telekomunikasi yang mana pelayanan telekomunikasi harus ditingkatkan untuk menjangkau daerah-daerah baik di Kabupaten/Kota maupun di Kecamatan-kecamatan. 12. Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan: Titik berat pembangunan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Tengah yang handal dan dapat bersaing di era globalisasi. Pengarus utamaan gender diartikan bahwa peran serta perempuan disejajarkan dengan laki-laki diberbagai aspek bidang, seperti di bidang legislatif, bidang eksekutif dan di masyarakat. Sedangkan Kebijakan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi KalimantanTengah, yaitu : 1. Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Peningkatan efektivitas dan efesiensi Belanja Daerah untuk Pembangunan Daerah dan pelayanan publik. 3. Peningkatan pengelolaan Pembiayaan Daerah secara efektif dan efisien untuk penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.Laporan Awal EKPD-Kalteng-2011 16
  • 18. 4. Peningkatan partisipasi pemerintah kabupaten/Kota, pelaku bisnis lokal, nasional dan internasional serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Secara lebih spesifik, Kebijakan Keuangan Daerah di sisi PendapatanDaerah diarahkan untuk: 1. Optimalisasi Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah yang mendorong peningkatan produktivitas usaha dan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Optimalisasi Peningkatan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Provinsi Kalimantan Tengah. 3. Optimalisasi pemanfaatan Kekayaan Daerah dengan pola kerjasama pihak ketiga sebagai alternatif peningkatan Pendapatan Daerah. 4. Optimalisasi Peningkatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan Kebijakan Keuangan Daerah di sisi Belanja Daerah diarahkanuntuk: 1. Peningkatan kualitas pengalokasian sumberdaya secara lebih strategik yaitu didasarkan pada perencanan pembangunan daerah, prioritas daerah dan efektifitas tiap usulan program dan kegiatan dalam menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat . 2. Sebagai upaya mendukung efisiensi Belanja Daerah, perlu dikembangkan secara berkala Standar Harga, Standar Biaya, Tolok Ukur kinerja dan Analisa Standar Biaya yang mencerminkan kondisi riil. 3. Penentuan plafon anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah berdasarkan prioritas pembangunan daerah. 4. Pelaksanaan disiplin anggaran digunakan sesuai Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja modal; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Hibah; Belanja bagi hasil; Belanja bantuan keuangan; dan Belanja tidak tersangka. 5. Keberhasilan realisasi anggaran didasarkan penggunaan angaran yang minimal dan kualitas output yang maksimal.Laporan Awal EKPD-Kalteng-2011 17
  • 19. BAB III PENUTUP Sesuai dengan dalamrapat-rapat yang dilaksanakan oleh Tim EKPD ProvinsiKalimantan Tengah, maka TIM menyepakati hal-hal sebagai berikut:a. Sekretariat Tim, menggunakan salah-satu ruangan di Rektorat Universitas Palangka Raya. Pertimbangannya, karena Sekretaris Tim adalah juga Pembantu Rektor III Unpar.b. Tim sudah melaporkan rencana kerja kepada Rektor yang sekaligus juga bertindak sebagai penanggungjawab kegiatan untuk diketahui dan mendapat dukungan dari beliau.c. Tim telah melakukan Tugas dalam koordinasi dan pengambilan data.d. Tim telah melakukan koordinasi dengan Sekretaris daerah agar memberikan rekomendasi kepada Tim untuk pengambilan data pada SKPD di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah. Demikian Laporan Awal ini dibuat, kiranya menjadi masukan dalam melakukanEvaluasi Kinerja Bappenas tahun 2010 ini. Palangka Raya, 18 Juni 2010 Tim PenyusunLaporan Awal EKPD-Kalteng-2011 18
  • 20. BAB II RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSIA. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 Rencana kerja evaluasi terhadap capaian prioritas nasional 2010 dan 2011 meliputirencana : (1) persiapan ijin, bahan dan alat ke lapangan, identifikasi item yang dievaluasipada subbagian ini, identifikasi data utama dan data pendukung baik data primer maupundata sekunder, penyusunan instrumen pengumpulan data, latihan pemahaman analisisdata; (2) proses (persiapan pola, sistem, mekanisme kerja tim), tahapan-tahapan; (3)penetapan skedul rapat-rapat tim, penggandaan daftar pertanyaan, pengumpulan datasekunder, pengolahan data; (4) penetapan tempat ruang kerja tim, penetapan sumberinformasi; (5) identifikasi sumber informasi, dan penetapan enumerator lapangan.1. Mempersiapkan Surat Ijin ke Lapangan, Bahan, dan Alat Ke lapangan yang dimaksudkan disini yaitu pergi mendatangi kantor dinas/instansisebagai sumber informasi data yang dibutuhkan. Sebelum menemui pimpinan kantordinas/instansi tentu saja harus dipersiapan surat ijin pengumpulan data dari SekretarisDaerah Provinsi Kalimantan Tengah. Isi surat tersebut memuat nama-nama tim kelapangan, maksud dan tujuan, jenis data yang dicari, serta batas waktu ijin yang digunakan. Disamping persiapan surat legalitas formal, juga dipersiapkan bahan dan alat kerjatim berupa stopmap, polpen, buku catatan, dan kendaraan tim.2. Menetapkan Item yang Dievaluasi Item yang akan dievaluasi pada bagian ini harus diketahui oleh masing-masinganggota tim lapangan, sehingga setiap anggota tim tahu apa yang akan disampaikankepada sumber informasi nanti. Dengan mengetahui item yang dievaluasi maka data yangakan dikumpulkan nanti tentu saja lebih optimal (tidak kurang dan tidak lebih), sehinggatidak terjadi kunjungan yang berulang-ulang ke sumber informasi, dan tentu saja ini akanlebih efisien. Rencana kerja tim sebelum turun ke lapangan yaitu menginventarisir Item yang akandievaluasi pada bagian ini yaitu sebagai berikut: 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2) Pendidikan; 3) Kesehatan;
  • 21. 4) Penanggulangan Kemiskinan; 5) Ketahanan Pangan; 6) Infrastruktur; 7) Iklim Investasi Dan Iklim Usaha; 8) Energi; 9) Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana; 10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-Konflik; Dan 11) Kebudayaan, Kreaktivitas, Dan Inovasi Teknologi. 12) Kesejahteraan Rakyat 13) Politik, Hukum, dan Keamanan 14) Perekonomian3. Menetapkan Data Utama dan Data Pendukung Data utama dan data pendukung memang mutlak ditetapkan. Data utama memangmengacu pada buku panduan EKPD 33 provinsi tahun 2011, namun persoalannya apabiladata utama itu belum siap atau tidak ada sehingga harus diolah oleh tim lebih dahulu, makainilah yang harus dipersiapkan. Hal yang sama masalahnya juga pada data pendukung. Tim juga harus mampu menetapkan data pendukung tambahan yang dianggaprelevan disamping yang telah ditetapkan oleh Bappenas seperti yang tertuang dalam bukupanduan EKPD 33 provinsi tahun 2011 tersebut. Baik data utama dan data pendukung yangdipergunakan sebagai indikator tentu saja harus sesuai dengan evaluasi prioritas nasional. Adapun rencana kerja tim yaitu menginventarisir data utama yang akan dicari sesuaibuku panduan EKPD 33 provinsi tahun 2011 yaitu sebagai berikut: 1) Data Kasus Korupsi 2) Data Perda Pelayanan Satu Atap 3) Data Pelaporan WTP 4) Data E-Procurement 5) Data Perda Transparansi 6) Data Rata-Rata Lama Sekolah 7) Data Angka Kematian Bayi 8) Data Angka Harapan Hidup 9) Data Penduduk Ber-KB 10) Data Penduduk Miskin 11) Data Pengangguran Terbuka 12) Data PDRB Sektor Pertanian
  • 22. 13) Data Panjang Jalan Nasional dalam kondisi baik 14) Data Panjang Jalan Nasional dalam kondisi sedang 15) Data Panjang Jalan Nasional dalam kondisi buruk 16) Data Pembangunan Rumah Sederhana 17) Data Perda RTRWP 18) Data Kredit UMKM 19) Data PMA 20) Data PMDN 21) Data Elektrifikasi 22) Data Rehabilitasi Lahan Kritis 23) Data Indeks Gini 24) Data Kabupaten Tertinggal. 25) Data HAKI 26) Data IPM 27) Data Pendapatan Per Kapita 28) Data Indeks Kriminalitas 29) Data Pertumbuhan Ekonomi Disamping data utama, rencana kerja tim juga menginventarisir data pendukungyang akan dicari sesuai buku panduan EKPD 33 provinsi tahun 2011 yaitu sebagai berikut: 1) Data APM (SD/MI) 2) Data APK (SD/MI) 3) Data Angka Melek Aksara 15 tahun ke atas 4) Laju Pertumbuhan Penduduk 5) Nilai Tukar Petani 6) Produksi Padi 7) Jumlah Penyuluh Pertanian 8) Perda RTRWK yang sudah disyahkan 9) Data Alokasi Kredit Perbankan 10) Data Jumlah Tabungan Masyarakat 11) Data Frekuensi Terjadi Bencana Alam 12) Data Luas RTH di Ibukota Provinsi 13) Data Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kab/Kota/Provinsi 14) Kemiskinan 15) Data Jumlah Dosen Peneliti PTN/PTS 16) Data Jumlah Perpustakaan
  • 23. 17) Data Jumlah Riset dan Lembaga Riset 18) Data Penyandang Masalah Sosial 19) Data Gizi Buruk 20) Data Kejahatan Konvensional 21) Data Kejahatan Transnasional 22) Data Inflasi 23) Data Perkembangan PAD 24) Data Pertumbuhan Ekspor 25) Data Pertumbuhan Impor.4. Pembuatan Instrumen Pengumpulan Data Rencana kerja pembuatan instrumen pengumpulan data meliputi rencana kerjapembuatan koesioner (daftar isian data) dan butir-butir wawancara baik untuk pengumpulandata utama maupun untuk data pendukung. Instrumen pengumpulan data didesainsedemikian rupa oleh tim EKPD provinsi tahun 2011 menurut kategori prioritas. Masing-masing anggota tim nanti akan mengumpulkan data menggunakan instrumen tersebutsesuai dengan tingkat pengetahuannya terhadap data itu, atau disesuaikan dengan akseskemudahannya, sehingga tingkat kesulitan dalam pengumpulan data dapat diminimalkan. Pembagian tugas sebagai koordinator dan anggota tim serta jenis data apa yangakan dikumpulkan nanti dibuat dalam satu tabel sebagai acuan dan alat kontrol. Rincianmasing-masing dapat dilihat pada lampiran.5. Meningkatkan Pemahaman Analisis Data Alat analisis yang dipergunakan untuk EKPD tahun 2011 memang sudah ditetapkanoleh Bappenas yaitu menggunakan analisis persentase untuk melihat kecenderungankinerja pembangunan nasional di daerah. Lebih lanjut kecenderungan tersebut baikmenurun atau meningkat akan dicari faktor penyebabnya dan kemudian dijelaskan secaradeskriptif. Terkait dengan analisis data maka hal yang mutlak dilakukan oleh tim EKPD Provinsiyaitu meningkatkan pemahaman langkah-langkah analisis data sesuai buku panduan EKPD33 provinsi tahun 2011. Oleh sebab itu rencana kerja tim EKPD provinsi, sebelum betul-betul melakukan analisis data maka terlebih dahulu melakukan diskusi terbatas mengenaianalisis data untuk indikator yang ada targetnya dan yang tidak ada targetnya.
  • 24. 6. Penetapan Proses Proses disini menyangkut pola, sistem, dan mekanisme karja tim. Mulai daripengumpulan data, pengolahan data, analisis data, interpretasi hasil analisis sampai kerekomendasi harus ada pola, sistem, dan mekanisme yang jelas. Sehingga isi laporan danpenyampaian laporan EKPD akan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam buku panduan. Rencana kerja tim akan membahas pola, sistem, dan mekanisme mengenaipenyusunan laporan akhir apakah dengan pola dikerjakan bab per bab bersama-sama disekretariat atau masing-masing anggota tim terlebih dahulu membuat draft laporan tersendirimulai dari pengumpulan dan pengolahan data sampai ke rekomendasi di tempat masing-masing. Kemudian sistem dan mekanisme menyangkut bagaimana penggabungan hasilevaluasi dari masing-masing anggota tim.7. Pembuatan Skedul Pelaksanaan EKPD 2011 oleh Tim EKPD Provinsi telah dimulai sejak bulan Mei2011. Kemudian penyusunan laporan akhir dilakukan sejak bulan Juli sd. September 2011.Jadi batas penerimaan laporan akhir di Bappenas Jakarta tanggal 20 September 2011. Persiapan yang dilakukan yaitu penyusunan skedul yang ketat sampai dengantanggal tersebut yang meliputi waktu untuk rapat-rapat awal, penyusunan sistematikalaporan, pengumpulan data utama dan data pendukung, pengolahan data, analisis data, danpenggandaan. Adapun rencana kerja tim EKPD provinsi yang tertuang dalam skedulsebagai berikut: Rencana Kegiatan Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional Tahun 2010 dan 2011 No Rencana Kegiatan Waktu (2011) 1. Rapat evaluasi capaian Awal Juni 2. Pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis Juni s/d Juli data (11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya) 3. Kompilasi Data Hasil Analisis Evaluasi Terhadap Juli s/d Juli Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 4. Draft Laporan Hasil Analisis Evaluasi Terhadap Juli Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011
  • 25. 8. Menetapkan Sekretariat Tim EKPD Provinsi Sekretariat tim EKPD provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011 ditetapkan di sampingruang kerja Pembantu Rektor III. Untuk rencana kerja tim yaitu mempersiapkan ruang kerjatim, baik untuk tempat rapat/diskusi mengenai hasil analisis evaluasi terhadap capaianprioritas nasional 2010 dan 2011 maupun tempat menumpuk atau menyimpan datasekunder yang dibutuhkan. Tim sewaktu-waktu juga bekerja di ruang ini.9. Membuat Susunan Tim ke Lapangan Tim Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 akan dibagimenjadi 6 sub tim. Masing-masing sub tim tersebut akan bertugas dan bertanggung jawabmengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis data sesuai dengan tugas yangditetapkan. Adapun susunan tugas tim yang dimaksud yaitu:No Nama Tugas Mengumpul Data 1 Henry Singarasa, Eddi Lion, Palentina Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Henry Singarasa, Eddi Lion, Palentina Pendidikan 3 Bambang S. Lautt, Saputera, Ewald Hinting Kesehatan 4 Bambang S. Lautt, Saputera, Ewald Hinting Penanggulangan Kemiskinan 5 Bambang S. Lautt, Saputera, Ewald Hinting Ketahanan Pangan 6 Bambang S. Lautt, Saputera, Ewald Hinting Infrastruktur 7 Ahim S. Rusan dan Muses Embang Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Palentina, Ewald Hinting Energi 9 Saputera, Ewald Hinting Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana10 Muses Embang Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik11 Eddi lion, Saputera Kebudayaan, Kreatifitas, Inovasi dan Teknologi12 Ahim S. Rusan, Muses Embang, Ewald H. Kesejahteraan rakyat lainnya13 Eddi Lion, Ewald Hinting Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya14 Ahim S. Rusan, Muses Embang Perekonomian lainnyaB. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan dalm RPJMN 2010 – 20141. Mempersiapkan Surat Ijin ke Bappeda, Bahan, dan Alat Data mengenai Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi PembangunanKalimantan Tengah hanya ada di Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelum menemuiKepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah tentu saja harus dipersiapan surat ijinpengumpulan data dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Isi surat tersebut
  • 26. memuat nama-nama tim ke lapangan, maksud dan tujuan, jenis data yang dicari, serta bataswaktu ijin yang digunakan.2. Menetapkan Item yang Dievaluasi Item yang akan dievaluasi pada bagian ini harus diketahui oleh anggota tim yang keBappeda itu, sehingga anggota tim tersebut tahu apa yang akan disampaikan kepadasumber informasi nanti. Dengan mengetahui item yang dievaluasi maka data yang akandikumpulkan nanti tentu saja lebih optimal (tidak kurang dan tidak lebih), sehingga tidakterjadi kunjungan yang berulang-ulang ke sumber informasi, dan tentu saja ini akan lebihefisien. Rencana kerja tim sebelum ke Bappeda yaitu menginventarisir item yang akandievaluasi pada bagian ini yaitu sebagai berikut: 1) Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah 2) Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah; 3) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.3. Inventarisasi Data Adapun rencana kerja tim yaitu: 1. Menginventarisir data isu strategis yang tertuang dalam dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dan 2011. 2. Menginventarisir data sasaran yang tertuang dalam dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dan 2011. 3. Menginventarisir data arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tertuang dalam dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dan 2011.4. Pembuatan Instrumen Pengumpulan Data Rencana kerja pembuatan instrumen pengumpulan data meliputi rencana kerjapembuatan daftar isian data yang memuat rincian isu strategis, rincian sasaran, rincian arahkebijakan dan strategi pembangunan daerah provinsi Kalimantan Tengah. Instrumenpengumpulan data didesain sedemikian rupa oleh tim EKPD provinsi tahun 2011, sehinggamasing-masing anggota tim nanti akan mengumpulkan data menggunakan instrumentersebut sesuai dengan tingkat pengetahuannya terhadap data itu.
  • 27. 5. Meningkatkan Pemahaman Analisis Data Alat analisis yang dipergunakan untuk EKPD tahun 2011 khususnya analisismengenai relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembanganmemang sudah ditetapkan oleh Bappenas yaitu menggunakan analisis tabulasi. Analisis iniuntuk melihat relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembanganKalimantan di Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil akhir analisis relevansi ini diharapkanmampu mengeluarkan rekomendasi “melanjutkan atau perbaikan” isu strategis, sasaran,arah kebijakan dan strategi RKP/RKPD tahun 2013. Terkait dengan analisis isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategipengembangan, maka hal yang mutlak dilakukan oleh tim EKPD Provinsi yaitumeningkatkan pemahaman langkah-langkah analisis sesuai buku panduan EKPD 33provinsi tahun 2011. Oleh sebab itu rencana kerja tim EKPD provinsi, sebelum betul-betulmelakukan analisis data maka terlebih dahulu melakukan diskusi terbatas dengan pihakBappeda.6. Penetapan Proses Proses disini menyangkut pola, sistem, dan mekanisme karja tim. Mulai daripengumpulan data, pengolahan data, analisis data, interpretasi hasil analisis sampai kerekomendasi harus ada pola, sistem, dan mekanisme yang jelas. Sehingga isi laporan danpenyampaian laporan EKPD akan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam buku panduan. Hal yang sama dengan analisis poin A, maka rencana kerja tim akan membahaspola, sistem, dan mekanisme mengenai penyusunan laporan akhir apakah dengan poladikerjakan bab per bab bersama-sama di sekretariat atau masing-masing anggota timterlebih dahulu membuat draft laporan tersendiri mulai dari pengumpulan dan pengolahandata sampai ke rekomendasi di tempat masing-masing. Kemudian sistem dan mekanismemenyangkut bagaimana penggabungan hasil evaluasi dari masing-masing anggota tim.7. Pembuatan Skedul Pelaksanaan EKPD 2011 oleh Tim EKPD Provinsi telah dimulai sejak bulan Mei2011. Kemudian penyusunan laporan akhir dilakukan sejak bulan Juli sd. September 2011.Jadi batas penerimaan laporan akhir di Bappenas Jakarta tanggal 20 September 2011. Persiapan yang dilakukan yaitu penyusunan skedul yang ketat sampai dengantanggal tersebut yang meliputi waktu untuk rapat-rapat awal, penyusunan sistematikalaporan, pengumpulan data utama dan data pendukung, pengolahan data, analisis data, dan
  • 28. penggandaan. Adapun rencana kerja tim EKPD provinsi yang tertuang dalam skedulsebagai berikut: Rencana Kegiatan Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional Tahun 2010 dan 2011 No Rencana Kegiatan Waktu 1. Rapat Relevansi Isue Pertengahan Juli 2. Pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan -sda- strategi pengembangan. 3. Kompilasi hasil analisis evaluasi terhadap isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi -sda- pengembangan 4. Draft laporan hasil analisis evaluasi terhadap isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi -sda- pengembangan8. Menetapkan Ruang Kerja Tim Ruang kerja tim evaluasi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategipengembangan provinsi Kalimantan Tengah tahun 2011 ditetapkan di Sekretariat EKPDProvinsi Kalimantan Tengah yaitu di samping ruang kerja Pembantu Rektor III.9. Membuat Susunan Tim ke Lapangan Tim evaluasi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembanganprovinsi Kalimantan Tengah tahun 2011 akan dibagi menjadi 3 sub tim. Masing-masing subtim tersebut akan bertugas dan bertanggung jawab mengumpulkan data, mengolah data,dan menganalisis data sesuai dengan tugas yang ditetapkan. Adapun susunan tugas tim yang dimaksud yaitu:No Nama Data Yang Dikumpul Isu Strategis: 1 Saputera, Palentina 1. Optimalisasi pengembangan sektor dan industri unggulan wilayah berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan. 2 Ewald Hinting, Edy Lion 2. Kuantitas dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah 3 Muses Embang 3. Kesenjangan intrawilayah 4 Saputera 4. Degradasi SDA dan LH serta Mitigasi Bencana 5 Bambang S. Lautt 5. Kualitas SDM dan tingkat kemiskinan 6 Ahim S. Rusan 6. Pengembangan kawasan perbatasan
  • 29. 7 Henry Singarasa 7. Kualitas birokrasi dan tata kelola dalam kerangka otonomi daerah Sasaran: 1 Saputera, Palentina 1. Pembangunan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan. 2 Ewald Hinting, Edy Lion 2. Pembangunan infrastruktur 3 Muses Embang 3. Pengembangan wilayah 4 Saputera 4. Pembangunan SDA dan LH 5 Bambang S. Lautt 5. Pembangunan SDM dan pengentasan kemiskinan 6 Ahim S. Rusan 6. Pengembangan kawasan perbatasan 7 Henry Singarasa 7. Pengembangan birokrasi dan tata kelola dalam kerangka otonomi daerah Arah Kebijakan dan Strategi: 1 Saputera, Palentina 1. pengembangan sektor dan industri unggulan wilayah berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan. 2 Ewald Hinting, Edy Lion 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah 3 Muses Embang 3. Mengurangi kesenjangan intrawilayah 4 Saputera 4. Mengurangi degradasi SDA dan LH serta Mitigasi Bencana 5 Bambang S. Lautt 5. Meningkatkan kualitas SDM dan tingkat kemiskinan 6 Ahim S. Rusan 6. Mengembangkan kawasan perbatasan 7 Henry Singarasa 7. Meningkatkan kualitas birokrasi dan tata kelola dalam kerangka otonomi daerahC. Evaluasi Tematik1. Mempersiapkan Surat Ijin ke Lemlit dan Balitbang Data mengenai isu strategis serta rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepadapemerintah dan pemerintah daerah yang merupakan hasil penelitian sebelumnya ada diLemlit PT dan PTS, di Litbang-litbang pada Dinas/Instansi Teknis, serta di DRD padaBappeda Provinsi. Sebelum menemui data tersebut tentu saja harus dipersiapan surat ijinpengumpulan data dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Isi surat tersebutmemuat nama-nama tim ke lapangan, maksud dan tujuan, jenis data yang dicari, serta bataswaktu ijin yang digunakan.
  • 30. 2. Menetapkan Item yang Dievaluasi Item yang akan dievaluasi pada bagian ini harus diketahui oleh anggota tim yang keLemlit PT dan PTS, ke Litbang-litbang pada Dinas/Instansi Teknis, serta ke DRD padaBappeda Provinsi., sehingga anggota tim tersebut tahu apa yang akan disampaikan kepadasumber informasi nanti. Dengan mengetahui item yang dievaluasi maka data yang akandikumpulkan nanti tentu saja lebih optimal (tidak kurang dan tidak lebih), sehingga tidakterjadi kunjungan yang berulang-ulang ke sumber informasi, dan tentu saja ini akan lebihefisien. Rencana kerja tim sebelum ke Lemlit PT dan PTS, ke Litbang-litbang padaDinas/Instansi Teknis, serta ke DRD pada Bappeda Provinsi yaitu menginventarisir itemyang akan dievaluasi pada bagian ini yaitu sebagai berikut: 1. Isu Strategis Hasil Penelitian 2. Rekomenadi Kebijakan Hasil Penelitian3. Evaluasi Tematik Adapun rencana kerja tim yaitu: 1. Identifikasi dokumen hasil evaluasi yang telah dilaksanakan 2. Penyusunan laporan hasil identifikasi dokumen 3. Rekomendasi kebijakan4. Pembuatan Instrumen Pengumpulan Data Rencana kerja pembuatan instrumen pengumpulan data meliputi rencana kerjapembuatan daftar isian data yang memuat rincian isu strategis, rekomendasi kebijakan.Instrumen pengumpulan data didesain sedemikian rupa oleh tim EKPD provinsi tahun 2011,sehingga masing-masing anggota tim nanti akan mengumpulkan data menggunakaninstrumen tersebut sesuai dengan tingkat pengetahuannya terhadap data itu.5. Meningkatkan Pemahaman Analisis Data Alat analisis yang dipergunakan untuk EKPD tahun 2011 khususnya analisismengenai isu strategis, dan rekomendasi kebijakan memang sudah ditetapkan olehBappenas yaitu menggunakan analisis tabulasi. Analisis ini untuk melihat isu strategis, danrekomendasi kebijakan.
  • 31. Terkait dengan analisis isu strategis, dan rekomendasi kebijakan hasil penelitiansebelumnya, maka hal yang mutlak dilakukan oleh tim EKPD Provinsi yaitu meningkatkanpemahaman langkah-langkah analisis sesuai buku panduan EKPD 33 provinsi tahun 2011.Oleh sebab itu rencana kerja tim EKPD provinsi, sebelum betul-betul melakukan analisisdata maka terlebih dahulu melakukan diskusi terbatas.6. Penetapan Proses Proses disini menyangkut pola, sistem, dan mekanisme karja tim. Mulai daripengumpulan data, pengolahan data, analisis data, interpretasi hasil analisis sampai kerekomendasi harus ada pola, sistem, dan mekanisme yang jelas. Sehingga isi laporan danpenyampaian laporan EKPD akan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam buku panduan. Hal yang sama dengan analisis poin A dan B, maka rencana kerja tim akanmembahas pola, sistem, dan mekanisme mengenai penyusunan laporan akhir apakahdengan pola dikerjakan bab per bab bersama-sama di sekretariat atau masing-masinganggota tim terlebih dahulu membuat draft laporan tersendiri mulai dari pengumpulan danpengolahan data sampai ke rekomendasi di tempat masing-masing. Kemudian sistem danmekanisme menyangkut bagaimana penggabungan hasil evaluasi dari masing-masinganggota tim.7. Pembuatan Skedul Pelaksanaan EKPD 2011 oleh Tim EKPD Provinsi telah dimulai sejak bulan Mei2011. Kemudian penyusunan laporan akhir dilakukan sejak bulan Juli sd. September 2011.Jadi batas penerimaan laporan akhir di Bappenas Jakarta tanggal 20 September 2011. Persiapan yang dilakukan yaitu penyusunan skedul yang ketat sampai dengantanggal tersebut yang meliputi waktu untuk rapat-rapat awal, penyusunan sistematikalaporan, pengumpulan data utama dan data pendukung, pengolahan data, analisis data, danpenggandaan. Adapun rencana kerja tim EKPD provinsi yang tertuang dalam skedulsebagai berikut: Rencana Kegiatan Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional Tahun 2010 dan 2011 No Rencana Kegiatan Waktu 1. Rapat Evaluasi Tematik Awal Agustus 2011 2. Identifikasi dokumen hasil evaluasi yang telah -sda- dilaksanakan.
  • 32. 3. Penyusunan laporan hasil identifikasi dokumen -sda- 4. Rekomendasi kebijakan sesuai dengan isi dokumen -sda- hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh PT sebelumnya.8. Menetapkan Ruang Kerja Tim Ruang kerja tim evaluasi tematik ditetapkan di Sekretariat EKPD Provinsi KalimantanTengah yaitu di samping ruang kerja Pembantu Rektor III.9. Membuat Susunan Tim ke Lapangan Tim evaluasi tematik akan dibagi menjadi 3 sub tim. Masing-masing sub tim tersebutakan bertugas dan bertanggung jawab mengumpulkan data di 3 tempat yaitu di Lemlit PTdan PTS, di Balitbang Dinas/Instansi Teknis, dan di Bappeda Provinsi. Adapun susunan tugas tim yang dimaksud yaitu:No Nama Tugas Mengumpul Data Di 1 Henry Singarasa, Eddi Lion, Palentina Lemlit PT dan PTS 2 Ahim S. Rusan, Saputera, Ewald Hinting Balitbang Dinas/Instansi Teknis 3 Bambang S. Lautt, Muses Embang Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah
  • 33. BAB III PENUTUP Sesuai dengan kesepakatan dalam rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Tim EKPDProvinsi Kalimantan Tengah, maka TIM menyepakati hal-hal sebagai berikut:a. Berdasarkan pengalaman dalam mengumpulkan data selama ini terasa bahwa form isian data dari SKPD jarang kembali kepada Tim sehingga anggota Tim perlu lebih proaktif untuk mengampulkannya kembali dalam arti aktif mendatangi Dinas/ Instansi. Untuk itu sangat diharapkan adanya himbauan dari Sekda atau kepala Bappeda.b. Tim EKPD sudah melaporkan rencana kerja kepada Rektor yang sekaligus juga bertindak sebagai penanggungjawab kegiatan untuk diketahui dan mendapat dukungan dari beliau.c. Tim EKPD sudah mulai melakukan Tugas dalam koordinasi dan pengambilan data serta telah membagi diri dalam pengumpulan data.d. Tim telah melakukan koordinasi dengan Sekretaris daerah agar memberikan rekomendasi kepada Tim untuk pengambilan data pada SKPD di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah dan telah keluar surat ijin Nomor: 426/441/11-05/Kesra/2011 (terlampir).e. Ke depan diharapkan adanya koordinasi yang baik dengan penghubung Provinsi baik yang menyangkut informasi data, fasilitasi surat menyurat maupun masukan data untuk pelaksanaan evaluasi. Demikian Laporan Awal ini dibuat, kiranya menjadi masukan dalam melakukanEvaluasi Kinerja Bappenas tahun 2011 ini. Palangka Raya, 14 Juni 2011 Tim PenyusunLaporan Awal EKPD-Kalteng-2011 1

×