Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat

on

  • 1,487 views

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat

Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat

Statistics

Views

Total Views
1,487
Slideshare-icon Views on SlideShare
1,487
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
38
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Kalimantan Barat Document Transcript

    • KATA PENGANTARUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional telah mengamanatkan pemerintah untuk menyusun Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaanuntuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sehubungan dengan itu, Pemerintah telah menetapkanPeraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, yang disusun berdasarkan visi, misi,dan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih.RPJMN 2010-2014 tersebut akan dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia termasukdi Provinsi Kalimantan Barat, baik dalam kerangka desentralisasi, dekonsentrasi, maupuntugas pembantuan. Keberhasilan pelaksanaan RPJMN di daerah ini sangat ditentukanoleh koordinasi dan sinergi diantara seluruh stakeholders pembangunan. Lemahnyakoordinasi dan sinergi dipastikan akan membawa konsekuensi berupa tidak tercapainyasasaran-sasaran program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan.Oleh karena itu, untuk memastikan apakah koordinasi dan sinergi antara semua pelakupembangunan berjalan dengan baik, apakah sasaran-sasaran program dan kegiatanterpenuhi, serta apakah berbagai permasalahan pembangunan lainnya dapat diatasi,maka pelaksanaan RPJMN di Provinsi Kalimantan Barat perlu dievaluasi secara cermatdan terus-menerus. Evaluasi diperlukan disamping untuk mengetahui lebih awal masalahyang dihadapi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan juga untuk mengetahuiada atau tidaknya ketidaksesuaian atau bahkan perbedaan antara rencana pusat denganharapan (rencana) daerah.Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepadaKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, yang telah menunjukUniversitas Tanjungpura sebagai evaluator pelaksanaan Evaluasi Kinerja PembangunanDaerah (EKPD) di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011. Untuk itu, saya telahmenugaskan tim EKPD Universitas Tanjungpura yang berasal dari berbagai disiplin ilmuyang relatif independen, sehingga hasil evaluasinya diharapkan obyektif dan dapatditerima oleh berbagai pihak.Meskipun demikian, proses evaluasi ini tetap membutuhkan bantuan dari pemerintahProvinsi Kalimantan Barat, khususnya terkait dengan penyediaan data. Oleh karena itu,kami mohon perkenan Gubernur Kalimantan Barat beserta seluruh SKPD untuk bersama-sama mensukseskan seluruh rangkaian proses Evaluasi ini, agar diperoleh hasil evaluasi EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | i.
    • yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Kalimantan Barat. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya kita melakukan Evaluasi KinerjaPembangunan Daerah (EKPD) tahun 2011 di Provinsi Kalimantan Barat . Amin. Pontianak, Juni 2011 Universitas Tanjungpura Rektor, Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA. NIP. 19621110 198811 1 001 EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | ii .
    • DAFTAR ISIKata Pengantar ..................................................................................................... iDaftar Isi ..................................................................................................... iiiDaftar Tabel ..................................................................................................... ivBAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1 A. Latar Belakang Evaluasi ......................................................................... 1 B. Tujuan, Sasaran, dan Keluaran Evaluasi ............................................... 2 C. Anggota Tim EKPD Provinsi Kalimantan Barat ....................................... 3BAB II RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI KALIMANTAN BARAT ................ 4 A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 .............. 4 B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan dalam RPJMN 2010-2014 ............................................. 8 C. Evaluasi Tematik ................................................................................... 9BAB III PENUTUP .................................................................................................... 10 EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | iii .
    • DAFTAR TABELTabel 1. Capaian Indikator Kinerja 11 Prioritas Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 dan 2010 .......................................................................... 4Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja 3 Prioritas Lainnya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 dan 2010 .......................................................................... 6 EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | iv .
    • BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Evaluasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan pemerintah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sehubungan dengan itu, Pemerintah telah menyusun RPJMN Tahun 2010-2014 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. RPJMN tersebut merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai Presiden dan Wakil Presiden dan disusun berdasarkan visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Saat ini kita sedang berada pada tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2010- 2014 yang pada intinya berisikan 11 prioritas nasional, yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik; (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi; serta terdapat pula 3 prioritas tambahan, yaitu: (1) Kesejahteraan Rakyat lainnya; (2) Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya; dan (3) Perekonomian lainnya. Seluruh prioritas dalam RPJMN Tahun 2010-2014 sudah barang tentu akan dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Barat, baik dalam kerangka desentralisasi, dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan. Meskipun memiliki perbedaan waktu dengan periode RPJMN tahun 2010-2014, namun khusus dalam kerangka desentralisasi, prioritas nasional tersebut telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Barat tahun 2008-2013, karena penyusunan RPJMD sangat memperhatikan RPJMN. Selanjutnya, prioritas nasional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kedalam berbagai program dan kegiatan tahunan. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan RPJMN di daerah ini sangat ditentukan oleh adanya koordinasi dan kerjasama yang padu antara Dinas, Badan, dan Kantor dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi berbagai kebijakan, EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | 1 .
    • program, dan kegiatan pembangunan. Lebih jauh lagi, bahkan koordinasi dan sinergi juga diperlukan antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat luas. Lemahnya koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah antara semua pelaku pembangunan, dipastikan akan membawa konsekuensi berupa tidak tercapainya sasaran-sasaran program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN dan RPJMD. Akibatnya malah dapat muncul berbagai permasalahan pembangunan seperti meningkatnya kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, konflik sosial, gizi buruk, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk memastikan apakah koordinasi dan sinergi antara semua pelaku pembangunan berjalan dengan baik, apakah sasaran-sasaran program dan kegiatan terpenuhi, serta apakah berbagai permasalahan pembangunan lainnya dapat diatasi, maka pelaksanaan RPJMN di Provinsi Kalimantan Barat perlu dievaluasi secara cermat dan terus-menerus. Sudah barang tentu pelaksanaan evaluasi akan mengacu pada RPJMN Tahun 2010-2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat pencapaian target kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di Provinsi Kalimantan Barat; (2) relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN Tahun 2010-2014 dengan kondisi Provinsi Kalimantan Barat; dan (3) evaluasi tematik di Provinsi Kalimantan Barat.B. Tujuan, Sasaran, dan Keluaran Evaluasi No Tujuan Sasaran Keluaran 1 Untuk melengkapi baseline 1. Tersedianya baseline Dokumen data data 2009 dan mengetahui data 2009 dan hasil dasar evaluasi tingkat pencapaian prioritas evaluasi capaian dan dokumen nasional 2010 dan 2011 prioritas nasional 2010 hasil evaluasi berdasarkan RPJMN 2010- dan 2011 berdasarkan capaian 2014 di Provinsi Kalimantan RPJMN 2010-2014 di prioritas Barat. Provinsi Kalimantan nasional 2010 Barat. dan 2011 2. Tersedianya informasi berdasarkan dasar untuk RPJMN 2010- merumuskan 2014 di kebijakan terutama Provinsi yang berupa langkah Kalimantan penanganan segera, Barat. baik oleh pemerintah maupun oleh pemerintah daerah. EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | 2 .
    • 2 Untuk mengetahui relevansi 1. Tersedianya hasil Dokumen hasil isu strategis, sasaran, arah evaluasi yang evaluasi kebijakan, dan strategi menunjukkan terhadap pengembangan dalam kesesuaian dan atau relevansi isu RPJMN 2010-2014 dengan ketidaksesuaian strategis, kondisi Provinsi Kalimantan antara isu strategis, sasaran, arah Barat. sasaran, arah kebijakan, dan kebijakan, dan strategi strategi pengembangan dalam pengembangan RPJMN 2010-2014 dalam RPJMN dengan kondisi Tahun 2010- Provinsi Kalimantan 2014 dengan Barat. kondisi Provinsi 2. Tersedianya informasi Kalimantan dasar untuk Barat. melakukan revisi RPJMN oleh pemerintah dan revisi RPJMD oleh pemerintah daerah. 3 Untuk mengetahui masalah 1. Tersedianya hasil Dokumen hasil spesifik di Provinsi evaluasi terhadap evaluasi Kalimantan Barat. masalah spesifik di terhadap Provinsi Kalimantan masalah Barat. spesifik di 2. Tersedianya informasi Provinsi dasar baik bagi Kalimantan pemerintah maupun Barat. pemerintah daerah dalam merumuskan langkah kebijakan mengatasi masalah spesifik Provinsi Kalimantan Barat.C. Anggota Tim EKPD Provinsi Kalimantan Barat 1. Prof. Dr. Thamrin Usman, DEA Rektor Universitas Tanjungpura 2. Prof. Dr. Eddy Suratman, SE, MA Koordinator 3. Ir. M. Iqbal Arsyad, MT Anggota 4. Ir. Abubakar Alwi, MT., Ph.D Anggota 5. Meiran Panggabean, SE., M.Si Anggota 6. Dr. Ir. Radian, MS Anggota 7. Wahyudi, SE., M.Si Anggota 8. Jumadi, S.Sos., M.Si Anggota EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | 3 .
    • BAB II RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI KALIMANTAN BARATA. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 Tim EKPD Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan evaluasi terhadap capaian prioritas nasional tahun 2010 dan 2011 di Provinsi Kalimantan Barat. Evaluasi ini akan dilakukan berdasarkan sasaran utama pembangunan daerah pada buku III RPJMN 2010-2014 dengan indikator kinerja yang berbeda antara tahun 2010 dan 2011. Perbedaan tersebut disebabkan oleh ketersediaan data tahun 2011 yang belum selengkap data pada tahun 2010. Langkah evaluasi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Identifikasi Capaian 2009, 2010, dan 2011 Sebelum analisis, maka terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap data capaian tahun 2009, 2010, dan 2011 beserta target capaian 2010 dan 2011 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMN 2010-2014. Analisis akan difokuskan untuk membandingkan capaian 2010 dengan capaian 2009, juga capaian 2010 dengan capaian 2011. Adapun data capaian komponen indikator kinerja tahun 2009 dan 2010 tersebut adalah data 11 prioritas nasional sebagai berikut: Tabel. 1 Capaian Indikator Kinerja 11 Prioritas Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 dan 2010 Kete- rangan Prioritas Nasional Indikator Satuan No Indika- tor 1 Reformasi Birokrasi dan Persentase kasus % U Tata Kelola korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan. Persentase Kab/kota % U yang memiliki Perda pelayanan satu atap Persentase Kab/Kota % U yang memiliki pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | 4 .
    • Persentase Kab/Kota % U yang telah memiliki e- procurement Persentase Kab/Kota % U yang telah memiliki Perda Transparansi2 Pendidikan Rata-rata lama Tahun U sekolah APM SD/MI % P APK SD/MI % P Angka melek aksara % P 15 tahun ke atas3 Kesehatan Angka Kematian Bayi Per U (AKB) 1000 kelahira n hidup Usia Harapan Hidup Tahun U Persentase penduduk % U ber KB Laju pertumbuhan % P penduduk4 Penanggulangan Persentase penduduk % U Kemiskinan miskin Tingkat pengangguran % U terbuka5 Ketahanan Pangan PDRB Sektor Rp U pertanian Nilai Tukar Petani Rp P Produksi Padi Ton P Jumlah Penyuluh Orang P Pertanian6 Infrastruktur Persentase Panjang % U jalan Nasional Baik Persentase Panjang % U jalan Nasional sedang Persentase Panjang % U jalan Nasional buruk Jumlah pembangunan unit U rumah sederhana/Provinsi Perda RTRW Provinsi unit U Persentase Kab/kota % P yang telah mensahkan Perda RTRW7 Iklim Investasi dan Iklim Jumlah alokasi kredit Rp P Usaha perbankan Jumlah tabungan Rp P masyarakat Persentase kredit % U UMKM EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | 5 .
    • Realisasi investasi US $ U PMA Realisasi investasi Rp U PMDN 8 Energi Rasio elektrifikasi % U 9 Lingkungan Hidup dan Persentase luas lahan % U Pengelolaan Bencana rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis Frekuensi terjadi Kali/tah P bencana un Persentase ruang % P terbuka hijau (RTH) di ibukota Provinsi Persentase % P pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di kab/kota/ Provinsi 10 Daerah Tertinggal, Indeks Gini U Terdepan, Terluar, dan Jumlah kabupaten kab U Pasca Konflik tertinggal Kemiskinan % P 11 Kebudayaan, Kreativitas, Jumlah perpustakaan unit P dan Inovasi Teknologi Jumlah paten (Haki) buah U Jumlah dosen peneliti orang P PTN/PTS Jumlah hasil riset dari buah P lembaga risetSerta 3 prioritas lainnya: Tabel. 2 Capaian Indikator Kinerja 3 Prioritas Lainnya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009 dan 2010 Kete- rangan No Prioritas Nasional Indikator Satuan Indika- tor 1 Kesejahteraan Rakyat IPM % U lainnya Pendapatan per Rp/ U kapita tahun Penyandang masalah % P sosial Gizi Buruk % P 2 Politik, Hukum, dan Indeks kriminalitas indeks U Keamanan lainnya Persentase % P penyelesaian kasus EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | 6 .
    • kejahatan konvensional Persentase % P penyelesaian kasus kejahatan transnasional 3 Perekonomian lainnya Pertumbuhan % U ekonomi Inflasi % P Perkembangan PAD % P Pertumbuhan Ekspor % P Pertumbuhan Impor % P2. Identifikasi Capaian 2010 dengan Target 2010 serta Capaian 2011 dengan Target 2011 Tim akan juga akan membandingkan antara capaian 2010 dengan target 2010 dan capaian 2011 dengan target 2011. Khusus untuk evaluasi tahun 2011 diutamakan untuk fokus pada 6 target kinerja, yaitu: (1) Pertumbuhan ekonomi; (2) Tingkat kemiskinan; (3) Angka pengangguran; (4) Angka Kematian Bayi; (5) Rata-rata lama sekolah; dan (6) Angka harapan hidup. Data ke 6 target kinerja yang digunakan adalah data laporan triwulan paling akhir yang tersedia. Akan tetapi jika ketersediaan data memungkinkan, maka Tim juga akan menganalisis indikator lainnya.3. Analisis  Untuk capaian 2010 akan dibandingkan dengan 2009, kemudian untuk capaian 2011 akan dibandingkan dengan 2010 lalu kemudian dianalisis mengapa terjadi kenaikan atau penurunan. Analisis juga akan menggunakan indikator pendukung dan jenis data lain seperti alokasi anggaran, kebijakan daerah, dan sebagainya.  Untuk indikator yang memiliki target kinerja pada tahun 2010 dan 2011 di RPJMN 2010-2014, akan dilakukan analisis secara detail tentang faktor- faktor penyebab tercapai atau tidaknya target kinerja tersebut. Analisis juga akan menggunakan indikator pendukung dan jenis data lain seperti alokasi anggaran, kebijakan daerah, dan sebagainya. Analisis akan menguraikan secara detail tentang faktor penyebab kemungkinan tercapai atau tidak tercapainya target 2011.  Untuk indikator utama yang tidak ada target kinerjanya juga akan tetap dianalisis dengan mengandalkan indikator pendukung dan data lain seperti alokasi anggaran, kebijakan daerah, dan sebagainya. Misalnya untuk EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | 7 .
    • menganalisis penurunan angka kemiskinan akan dikaitkan dengan data lain seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan nilai tukar petani, penurunan pengangguran, dan lain-lain.  Khusus capaian 2011, maka data yang digunakan adalah data laporan triwulan paling akhir yang tersedia. 4. Rekomendasi Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap capaian 11+3 prioritas nasional tersebut, maka akan dirumuskan rekomendasi kebijakan terutama terkait dengan langkah penanganan segera, baik oleh pemerintah maupun oleh pemerintah daerah.B. Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Pengembangan dalam RPJMN 2010-2014 Tim EKPD Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan evaluasi dengan langkah- langkah sebagai berikut: 1. Identifikasi Isu Tim akan memulai evaluasi dengan terlebih dahulu mengidentifikasi sejumlah isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Kalimantan yang tercantum pada RPJMN 2010-2014. 2. Analisis Relevansi Tim akan melakukan analisis sebagai berikut:  Analisis terhadap isu strategis yang ada dalam buku III RPJMN 2010-2014, untuk mengetahui kaitannya dengan isu strategis dalam RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi Kalimantan Barat.  Analisis terhadap sasaran yang ada dalam buku III RPJMN 2010-2014, untuk mengetahui apakah sasaran pembangunan tersebut relevan dengan sasaran yang ada pada RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi Kalimantan Barat.  Analisis terhadap arah kebijakan dan strategi pengembangan yang ada dalam buku III RPJMN 2010-2014, untuk mengetahui apakah arah kebijakan dan strategi pengembangan tersebut relevan dengan arah kebijakan dan strategi pengembangan yang ada pada RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi Kalimantan Barat. EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | 8 .
    • 3. Rekomendasi Tindak Lanjut Tim akan merumuskan rekomendasi terkait dengan isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan dengan arah rekomendasi sebagai berikut:  Melanjutkan atau perbaikan terhadap isu strategis. Jika rekomendasinya berupa perbaikan maka tim akan merumuskan perbaikan isu strategis tersebut.  Melanjutkan atau perbaikan terhadap sasaran. Jika rekomendasinya berupa perbaikan maka tim akan merumuskan perbaikan sasaran tersebut.  Melanjutkan atau perbaikan terhadap arah kebijakan dan strategi pengembangan. Jika rekomendasinya berupa perbaikan maka tim akan merumuskan perbaikan arah kebijakan dan strategi pengembangan tersebut.C. Evaluasi Tematik Tim EKPD Provinsi Kalimantan Barat akan memilih dan melakukan evaluasi terhadap isu penting yang sangat strategis di Kalimantan Barat. Evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian sebelumnya oleh para dosen Universitas Tanjungpura terkait dengan isu penting tersebut. Berdasarkan evaluasi tematik ini tim EKPD Universitas Tanjungpura akan merumuskan rekomendasi (usulan kebijakan) yang akan disampaikan ke pemerintah, untuk menjadi masukan dalam perencanaan periode berikutnya. EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | 9 .
    • BAB III PENUTUPDemikian laporan awal Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) tahun 2011 diProvinsi Kalimantan Barat ini disusun dengan harapan dapat dijadikan sebagai acuanoleh seluruh anggota tim EKPD dalam melaksanakan tugas evaluasi.RPJMN 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan lima tahun ke dua dalam kerangkaRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sebagaimanaditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007. Keberhasilan pelaksanaan RPJMNsangat tergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, baikdalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan. Evaluasi diperlukandisamping untuk mengetahui lebih awal masalah yang dihadapi dalam pelaksanaanperencanaan pembangunan juga untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksesuaianatau bahkan perbedaan antara rencana pusat dengan harapan (rencana) daerah.Tim EKPD Provinsi Kalimantan Barat adalah dosen Universitas Tanjungpura yang berasaldari berbagai disiplin ilmu yang relatif independen, sehingga hasil evaluasinya diharapkanobyektif dan dapat diterima oleh berbagai pihak. Meskipun demikian, proses evaluasi initetap membutuhkan bantuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, khususnyaBappeda terkait dengan penyediaan data. Disamping itu, untuk menghindari kesalahanpenilaian, maka sebelum draft laporan akhir evaluasi dikirim ke Bappenas akan dilakukanpertemuan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kalimantan Baratsebagai sarana konfirmasi akhir terhadap hasil evaluasi.Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa meridhoi upaya kita melakukan Evaluasi KinerjaPembangunan Daerah (EKPD) tahun 2011 di Provinsi Kalimantan Barat . Amin. EKPD Provinsi Kalimantan Barat 2011 | 10 .