KATA PENGANTAR      Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atasizin-Nya sehingga laporan peneliti...
DAFTAR ISIHALAMAN JUDUL ...............................................................................................   ...
DAFTAR TABEL                                                                                                           Hal...
DAFTAR GRAFIK                                                                                                             ...
GRAFIK 25 PRESENTASE LUAS LAHAN REHABILITASI DALAMHUTAN TER            HADAP LAHAN KRITIS ...................................
                                                                               1                                         B...
2         Di dalam pelaksanaan kegiatan ini, dilakukan dua bentuk evaluasi yangberkaitan dengan RPJMN. Bentuk pertama adal...
3      1. Kesejahteraan Rakyat lainnya,    2. Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya,    3. Perekonomian lainnya.         Ha...
4                                      BAB II             HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009        Sistem perenca...
5  secara sistematis dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untukmenilai seberapa jauh pencapaian sasaran...
6  2. Analisis Pencapaian Indikator    2.1. Tingkat Kriminalitas           Tingkat kriminalitas di Sulawesi Barat, yakni j...
7      penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup    bangsa, karena penyalahgunaan narkob...
8      untuk memperbaiki image penegakan hukum. Tujuan usaha kolaboratif polisi-    masyarakat ini agar dapat mengidentifi...
9      organisasi politik, sosial/keagamaan dan LSM, penanaman rasa saling percaya    antar golongan/multi etnis, peningka...
10  B. Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis     1. Indikator            Agenda Mewujudkan Indonesia yang A...
11  2. Analisis Pencapaian Indikator    2.1. Pelayanan Publik    a.   Kasus Korupsi yang Tertangani Dibanding yang Dilapor...
12             Sumber: Kejaksanaan Tinggi RI Sulselbar, 2010           Tindak pidana korupsi telah menjadi tindak pidana y...
13      masyarakat. Langkah ini merupakan upaya mengembalikan kepercayaan    masyarakat kepada hukum dan penyelenggara neg...
14      pemberantasan       korupsi       dilakukan   baik     berupa    peraturan     perundang-    undangannya, kelembag...
15      b.   Kabupaten /Kota yang Mempunyai Peraturan Daerah Pelayanan Satu         Atap dan Instansi yang memiliki Pelapo...
16      2. Sumber daya manusia yang ditugaskan untuk mengimplementasikan standar       dan sistem akuntansi serta pertangg...
17      penyempurnaan-penyempurnaan agar sesuai dengan SAP. Kedua, masih    terbatasnya sumber daya manusia di bidang keua...
18             Pembangunan     gender   juga   ditunjukkan     dengan   indikator   gender    empowerment measurement (GEM...
19      persentase 64,71 persen dan tetap bertahan pada level nilai 60, hal ini sejalan    dengan perkembangan IPM pada ta...
20      b. Gender Empowerment Measurement (GEM)           Pencapaian        Gender Empowerment Measurement          (GEM) ...
21                                        Grafik-6                      Gender Empowerment Measurement         75         ...
22      secara teroretis-filosofis, GEM adalah bagian dari upaya meningkatkan kualitas    manusia, dalam arti bagaimana ma...
23      d) Penyusunan berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG      di tingkat provinsi dan kabupaten.   ...
24        PP dan Departemen Kesehatan diperluas dengan melibatkan Departemen      Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangu...
25      Investasi (6) Infrastruktur (7) Pertanian               (8) Kehutanan             (9) Kelautan, dan    (10). Kesej...
26       Nilai Rencana Investasi PMA (US$ Juta)     10.038   10.038      10.038      10.309      25.109      31.473     Re...
27      Sementara itu, diawal tahun terbentuknya provinsi ini pada tahun 2004 masih    berada pada kategori menengah bawah...
28      kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang    mewajibkan Pemerintah bertanggung j...
29      tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah, termasuk daerah-daerah di    Sulawesi Barat.           Perhatian pe...
30             Tahun    2008      indeks    pembangunan    manusia      kembali   mengalami    peningkatan    (68,55%)    ...
31      2.2. Pendidikan            Dalam bidang pendidikan akan diukur beberapa indikator, di dalamnya    tercakup pendidi...
32      menjadi sebesar 78,69, namun kembali bertambah sebesar 2,06% menjadi    80,75% ditahun 2009. Khusus data APM dan A...
33      94,20 % (tahun 2008). Sedangkan untuk umur 13-15 tahun juga mengalami    peningkatan dari 74,60% (tahun 2007) menj...
34              Peningkatan angka pertisipasi kasar (APK)            ini juga ditunjang dengan    adanya pembebasan biaya ...
35      putus sekolah antara lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan    pentingnya pendidikan anak, kondisi ekonomi...
36      Jawa, Cina dan sebagainya. Seseorang yang hanya dapat membaca atau menulis    saja belum dianggap sebagai melek hu...
37      perempuan sedangkan angka tertinggi adalah Kabupaten Majene (96,48%) untuk    laki-laki.         Dengan demikian u...
38      Selain dari itu, mutu pendidikan dapat dilihat dari dimensi kemanusiaan meliputi    keteguhan iman dan takwa, etik...
39      tertinggi selama 5 tahun terakhir (3,23%). Namun demikian, hal tersebut tidaklah    terlalu berpengaruh karena dis...
40      maupun sekunder, termasuk di dalamnya kesulitan akan biaya pendidikan    (menengah ke atas).    2.3. Kesehatan    ...
41              Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi    lahir sampai bayi belum berusia tep...
42      program pelayanan kesehatan Ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi    dan suntikan anti tetanus.          ...
43              Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mendukung peningkatan    derajat kesehatan masyarakat melalui pening...
44                Umur   harapan   hidup   di   Provinsi   Sulawesi   Barat   menunjukkan    peningkatan dari 66,30 (tahun...
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM

1,494

Published on

Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Sulawesi Barat oleh Tim Universitas Negeri Makassar

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,494
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan Akhir EKPD 2010 - Sulbar - UNM

  1. 1. KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atasizin-Nya sehingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan sesuai rencana.Laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban akhir tahun dari Tim PenelitiIndependen Universitas Negeri Makassar (UNM) dalam melakukan EvaluasiKinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2010. Evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat inibertujuan untuk mengetahui capaian pembangunan daerah sesuai denganrencana strategis pembangunan daerah dan untuk mengetahui manfaat hasilpembangunan yang telah dirasakan oleh warga masyarakat. Dengan kata lain,sesuai dengan indikator capaian yang diharapkan oleh Bappenas maka timpeneliti berharap agar hasil penelitian ini menyajikan hasil Evaluasi RPJMD telahmengacu pada RPJMN 2004-2009 sesuai ketentuan Undang-undang nomor 25tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telahmemberikan kontribusi dalam pelaksanaan hingga tersusunnya laporan EKPDProvinsi Sulawesi Barat ini. Secara khusus terima kasih disampaikan kepadaDeputi EKPD Bappenas yang memberikan kepercayaan kepada tim peneliti UNMdalam melakukan tugas ini. Begitu pula terima kasih disampaikan kepada timpeneliti yang telah bekerja keras melakukan penelitian hingga selesainya laporandibuat. Akhirnya, saya berharap agar kerjasama yang baik ini dapat terus terjalindi masa akan datang. Makassar, 09 November 2010 Rektor Universitas Negeri Makassar, Prof. DR. H. Arismunandar, M.Pd. ii
  2. 2. DAFTAR ISIHALAMAN JUDUL ............................................................................................... iKATA PENGANTAR ............................................................................................ iiDAFTAR ISI.......................................................................................................... iiiDAFTAR TABEL ................................................................................................. ivDAFTAR GRAFIK ............................................................................................... vBAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1 1. 1 Latar Belakang . ..................................................................... 1 1. 2 Tujuan dan Sasaran .............................................................. 3 1. 3 Keluaran ............................................................................... 3BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009 ............ 4 A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI ........................................................................... 5 1. Indikator ........................................................................... 5 2. Analisis Capaian Indikator ................................................ 6 3. Rekomendasi Kebijakan ................................................... 8 B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN . DEMOKRASI ......................................................................... 10 1. Indikator ............................................................................ 10 2. Analisis Capaian Indikator ............................................... 11 3. Rekomendasi Kebijakan ................................................... 22 C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT.. 24 1. Indikator ........................................................................... 24 2. Analisis Capaian Indikator ............................................... 26 3. Rekomendasi kebijakan ................................................... 91 D. KESIMPULAN ........................................................................ 93BAB III RELEVANSI RPJMN 2010-2014 DENGAN RPJMD PROVINSI 95 1. Pengantar .............................................................................. 95 2. Prioritas dan Program Aksi Pembangunan nasional ............. 98 3. Rekomendasi ........................................................................ 98 a. Rekomendasi Terhadap RPJMD Provinsi ........................ 98 b. Rekomendasi Terhadap RPJMN ...................................... 100BAB III KESIMPULAN ............................................................................ 102 1. Kesimpulan ............................................................................ 102 2. Rekomendasi ........................................................................ 104 iii
  3. 3. DAFTAR TABEL HalamanTABEL 1 INDIKATOR PEMBANGUNAN INSONESIA YANG AMAN DAN 5 DAMAITABEL 2 INDIKATOR AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS ........................................................................ 10TABEL 3 INDIKATOR AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ........................................................................................... 25TABEL 4 JUMLAH PENDUDUK MENURUT KABUPATEN PROV. SULBAR .. 50 iv
  4. 4. DAFTAR GRAFIK HalamanGRAFIK 1 INDEKS KRIMINALITAS .................................................................. 6GRAFIK 2 PRESENTASE KASUS KORUPSI YANG TERTANGANI DIBANG KAN YANG DILAPORKAN ……………………………………………. . 11GRAFIK 3 GENDER DEPELOVMENT INDEKS ................................................. 17GRAFIK 4 GENDER DEPELOVMENT INDEKS ................................................. 18GRAFIK 5 GENDER EMPOWERMENT MEASUREMENT ................................ 20GRAFIK 6 GENDER EMPOWERMENT MEASUREMENT ................................ 21GRAFIK 7 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA .............................................. 27GRAFIK 8 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA ............................................... 29GRAFIK 9 ANGKA PARTISIPASI MURNI & KASAR TINGKAT SD .................. 32GRAFIK 10 ANGKA MELEK HURUF (%) 15 THN KEATAS .............................. 35GRAFIK 11 ANGKA MELEK HURUF (%) 15 THN KEATAS .............................. 38GRAFIK 12 ANGKA KEMATIAN BAYI ............................................................... 41GRAFIK 13 KONTRACEPTIVE PREPALENCE RATE ........................................ 47GRAFIK 14 JUMLAH AKSEPTOR BARU & AKSEPTOR AKTIF.......................... 49GRAFIK 15 PERTUMBUHAN PENDUDUK ....................................................... 51GRAFIK 16 PERTUMBUHAN PENDUDUK ....................................................... 52GRAFIK 17 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI .................................................. 54GRAFIK 18 PENDAPATAN PERKAPITA ............................................................ 58GRAFIK 19 LAJU I N F L A S I ............................................................................. 59GRAFIK 20 LAJU INFLASI SULBAR JUNI 2008 – MEI 2009 .............................. 60GRAFIK 21 INFLASI BEBERAPA KELOMPOK PENGELUARAN ....................... 63GRAFIK 22 NILAI REALISASI INVESTASI PMDN ( MILYAR RP) ....................... 67GRAFIK 23 NILAI REALISASI INVESTASI PMA ( US JUTA)) ............................ 70GRAFIK 24 KONDISI JALAN NASIONAL .......................................................... 77 v
  5. 5. GRAFIK 25 PRESENTASE LUAS LAHAN REHABILITASI DALAMHUTAN TER HADAP LAHAN KRITIS ................................................................... 81GRAFIK 26 PRESENTASE PENDUDUK MISKIN ................................................ 87GRAFIK 27 PERKEMBANGAN GARIS KEMISKINAN ........................................ 88GRAFIK 28 PRESENTASE PENDUDUK MISKIN ................................................ 89GRAFIK 29 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA & ANGKATAN KERJA .... 90 vi
  6. 6.   1   BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan salahsatu dari empat tahapan perencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan,penetapan, pengendalian perencanaan serta evaluasi pelaksanaan perencanaan.Sebagai suatu tahapan perencanaan pembangunan, evaluasi harus dilakukansecara sistematis dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untukmenilai seberapa jauh pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunantersebut dilaksanakan. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 telah selesaidilaksanakan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan, pemerintah (Bappenas) berkewajiban untuk melakukan evaluasiguna melihat seberapa jauh pelaksanan RPJMN tersebut. Saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.Siklus pembangunan jangka menengah lima tahun secara nasional tidak selalu samadengan siklus pembangunan 5 tahun di daerah, sehingga penetapan RPJMN 2010-2014 ini tidak bersamaan waktunya dengan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Provinsi. Hal ini menyebabkan prioritas dalam RPJMDtidak selalu mengacu pada prioritas-prioritas RPJMN 2010-2014. Untuk itu perludilakukan evaluasi relevansi prioritas/ program antara RPJMN dengan RPJMDProvinsi. 1
  7. 7. 2   Di dalam pelaksanaan kegiatan ini, dilakukan dua bentuk evaluasi yangberkaitan dengan RPJMN. Bentuk pertama adalah evaluasi atas pelaksanaanRPJMN 2004-2009 dan yang kedua penilaian keterkaitan antara RPJMD denganRPJMN 2010-2014. Metode yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009adalah Evaluasi ex-post untuk melihat efektivitas (hasil dan dampak terhadapsasaran) dengan mengacu pada tiga agenda RPJMN 2004 – 2009, yaitu: agendaAman dan Damai; Adil dan Demokratis; serta Meningkatkan KesejahteraanRakyat. Untuk mengukur kinerja yang telah dicapai pemerintah atas pelaksanaanketiga agenda tersebut, diperlukan identifikasi dan analisis indikator pencapaian.Sedangkan metode yang digunakan dalam evaluasi relevansi RPJMD Provinsidengan RPJMN 2010-2014 adalah membandingkan keterkaitan 11 prioritas nasionaldan 3 prioritas lainnya dengan prioritas daerah. Selain itu, juga mengidentifikasipotensi lokal dan prioritas daerah yang tidak ada dalam RPJMN 2010-2014. Adapunprioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014 adalah:1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola,2) Pendidikan,3) Kesehatan,4) Penanggulangan Kemiskinan,5) Ketahanan Pangan,6) Infrastruktur,7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha,8) Energi,9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana,10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik,11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi dan 3 prioritas lainnya yaitu
  8. 8. 3   1. Kesejahteraan Rakyat lainnya, 2. Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya, 3. Perekonomian lainnya. Hasil dari EKPD 2010 diharapkan dapat memberikan umpan balik padaperencanaan pembangunan daerah untuk perbaikan kualitas perencanaan didaerah. Selain itu, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintahdalam mengambil kebijakan pembangunan daerah. Pelaksanaan EKPD dilakukan secara eksternal untuk memperoleh masukanyang lebih independen terhadap pelaksanaan RPJMN di daerah. Berdasarkan haltersebut, Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan melaksanakankegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) yang bekerja sama denganDeputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian PerencanaanPembangunan Nasional/Bappenas.B. Tujuan dan Sasaran Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2010 dilaksanakan untukmelihat seberapa jauh pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dapat memberikan kontribusipada pembangunan di daerah dan untuk mengetahui sejauh mana keterkaitanprioritas/program (outcome) dalam RPJMN 2010-2014 dengan prioritas/programyang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Provinsi.C. Keluaran Evaluasi Seusai pelaksanaan EKPD 2010 ini diharapkan keluaran yang meliputi:a. Tersedianya data/informasi dan penilaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di daerah;Tersedianya data/informasi dan penilaian keterkaitan RPJMD Provinsi denganRPJMN 2010-2014.
  9. 9. 4   BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009 Sistem perencanaan pembangunan daerah mengalami perubahan mendasarseiring dengan tuntutan pada bidang politik, penyelenggaraan pemerintahan yangbaik (good government), dan pengelolaan keuangan negara. Undang-undang nomor32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, telah mengatur sistem pemilihankepala daerah yang dilaksanakan secara langsung. Paparan visi, misi dan programkepala daerah terpilih akan menjadi bahan utama penyusunan agenda kerjapemerintah daerah untuk 5 tahun ke depan. Penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman bagipelaksanaan pembangunan suatu provinsi. Penyusunan RPJMD Provinsi SulawesiBarat sendiri adalah untuk tahun 2004-2009. RPJMD ini merupakan penjabaran dariVisi, Misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya memperhatikanRencana Penggunaan Jangkan Menengah Nasional (RPJMD-Nasional) yangmemuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakanumum, dan agenda pembangunan daerah, serta memuat program dan kegiatanSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), program lintas Satuan Kerja PerangkatDaerah (lintas SKPD), dan program kewilayahan. Setiap program dan kegiatandisertai dengan kerangka regulasi dan kerangka pendanaannya yang bersifatindikatif. Menurut Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan salahsatu dari empat tahapan perencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan,penetapan, pengendalian perencanaan, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan.Sebagai suatu tahapan perencanaan pembangunan, evaluasi harus dilakukan 4
  10. 10. 5  secara sistematis dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untukmenilai seberapa jauh pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunantersebut dilaksanakan.A. Agenda Pembangunan Indonesia yang Aman dan Damai 1. Indikator Pada agenda Pembangunan Indonesia Yang Aman dan Damai dalam RPJMN 2004-2009 mencakup beberapa program yang pencapaiannya dapat diukur pada tiga indikator utama. Ketiga indikator utama yang dimaksud adalah indeks kriminalitas, persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional, dan persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional.    Kaitannya dengan hal tersebut, maka berdasarkan temuan di lapang, data indeks kriminalitas tidak tersedia sehingga yang digunakan untuk menganalisis tingkat kriminalitas adalah data tentang tingkat kriminalitas atau jumlah kriminalitas yang tertangani. Selanjutnya, data mengenai persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional dan transnasional juga tidak lengkap sehingga hanya diberikan evaluasi yang sifatnya analisis data kualitatif. Nilai pencapaian indikator untuk agenda Pembangunan Indonesia Yang Aman dan Damai di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada Tabel-1. Tabel 1: Indikator Pembangunan Indonesia yang Aman dan Damai Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Indeks Kriminalitas 0,737 0,987 1.162 0,226 Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional (%) Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans Nasional (%) Sumber: BPS, Sulawesi Barat, 2010
  11. 11. 6  2. Analisis Pencapaian Indikator 2.1. Tingkat Kriminalitas Tingkat kriminalitas di Sulawesi Barat, yakni jumlah kejadian kriminal perseribu penduduk dalam satu tahun, berdasarkan data pada Tabel-1 di atas, menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat pada periode 2005- 2007, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2008. Sedangkan data untuk tahun 2004 dan 2009 tidak dapat ditemukan. Pada tahun 2007, angka kriminalitas di Sulawesi Barat mencapai 1,16 kejadian perseribu penduduk, bertambah 0,17 dari tahun 2006, sementara itu, angka ini menurun 0,93 menjadi 0,23 pada tahun 2008. Pada tahun 2007, jumlah tindak pidana di Sulawesi Barat mencapai 1.162 kasus, tahun 2006 berjumlah 987 kasus, dan pada tahun 2008 tingkat kriminalitas menurun drastis menjadi 226 kasus. kecenderungan angka kriminalitas 2004- 2009 dapat dilihat pada Grafik di bawah ini. Grafik-1 Indeks Kriminalitas 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Indeks Kriminalitas Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2010 Kriminalitas merupakan ancaman nyata bagi terciptanya masyarakat yang aman dan tenteram. Makin maraknya kasus penyeludupan, pembunuhan, penganiayaan, pencurian, penggelapan dan penyalahgunaan senjata api dan bahan peledak adalah indikasi belum tertanganinya secara serius masalah kriminalitas. Maraknya kejahatan yang terorganisir seperti peredaran dan
  12. 12. 7   penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa, karena penyalahgunaan narkoba mencakup dimensi kesehatan baik jasmani dan mental, dimensi ekonomi dengan meningkatnya biaya kesehatan, dimensi kultural dengan rusaknya tatanan perilaku dan norma masyarakat secara keseluruhan. Hubungannya dengan perilaku kriminal di Provinsi Sulawesi Barat, dapat dilihat pada gambar 1 dimana jumlah pelaku kriminal pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 0,18 persen. Hal ini pada akhirnya akan dapat membahayakan integritas dan kelangsungan hidup bermasyarakat dan akan mempercepat tumbuhnya rasa tidak nyaman dan tidak aman dalam kehidupan bermasyarakat. Makin tingginya tingkat kriminal di Sulawesi Barat sangat ditentukan antara lain oleh: a. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, dan b. Turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum. Untuk itu, dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2006-2011 setiap SKPD menekankan peningkatan kedisilplinan agar setiap pekerjaan yang dilakukan senantiasa berada dalam koridor hukum dan tidak bertentangan norma kesopanan, kesusilaan, adat dan norma agama. Selanjutnya, berangkat dari kenyataan bahwa jumlah polisi yang tersedia tidak sesuai dengan rasio masyarakat yang harus dilayani, maka perlu pendekatan yang lebih partisipatif melalui apa yang dikenal dengan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM). FKPM yang dibentuk di setiap desa merupakan pendekatan baru sebagai bentuk reformasi kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service). Pendekatan ini juga merupakan model baru (different styles of polycing) yang terbukti menjadi pendekatan terbaik
  13. 13. 8   untuk memperbaiki image penegakan hukum. Tujuan usaha kolaboratif polisi- masyarakat ini agar dapat mengidentifikasi problem kriminal dan penyimpangan secara dini dan melibatkan masyarakat mencari solusi penyelesaian masalah. Masyarakat diharapkan melalui pendekatan ini dapat menyelesaikan masalahnya sendiri - to help citizens resolve a vast array of personal problems – sebelum ditangani oleh kepolisian. Polisi terlibat, the role of the police officer in community based policing, is to have an active part in the community (Schmalleger). Dengan kata lain, FKPM adalah ujung tombak polisi di lapangan yang diharapkan bertindak cepat dan tanggap akan gejala ketidaktertiban. Namun, meski ideal harapan ini, kondisi ini masih dilematis. 2.2. Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional dan Trans Nasional Berdasarkan hasil identifikasi data, tidak tersedia data persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional dan trans-nasional di provinsi Sulawesi Barat. Walaupun kejahatan konvensional seperti pencurian tetap terjadi namun pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor hampir tidak pernah terjadi di Provinsi Sulawesi Barat.3. Rekomendasi Kebijakan Konflik dan pariwisata perlu diantisipasi melalui kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial dengan peningkatan koordinasi dan upaya pengentasan golongan masyarakat kurang beruntung, penanganan komunitas adat terpencil melalui pemenuhan hak dasar, serta penanganan bencana alam dan perlindungan sosial; pembangunan kesatuan bangsa perlu diarahkan melalui penciptaan iklim komunikasi politik dan ketersaluran aspirasi politik, fasilitasi
  14. 14. 9   organisasi politik, sosial/keagamaan dan LSM, penanaman rasa saling percaya antar golongan/multi etnis, peningkatan harmoni/integrasi masyarakat, dan revitalisasi nilai kebangsaan; pembangunan kepariwisataan, seni dan budaya perlu dilakukan dalam wujud peningkatan infrastruktur pendukung kepariwisataan berbasis budaya lokal, revitalisasi kesenian tradisional, dan pemeliharaan nilai lokal asli; pembinaan pemuda dan olah raga dapat dilakukan dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana, pembinaan organisasi, peningkatan prestasi serta pembinaan organisasi kepemudaan. Kebijakan ini dijabarkan ke dalam beberapa program seperti: (1) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, (2) Penanggulangan Bencana, (3) Pengembangan Wawasan Kebangsaan, (4) Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Pencegahan tindak Kriminal, (5) Pengembangan Kegiatan Kepariwisataan, (6) Pemberdayaan pemuda dan Olahraga, (7) Pemberdayaan Perempuan, dan (8) Pengembangan komunikasi dan Informasi. Adapun sasaran sebagai indikator keberhasilan program ini adalah terwujudnya kesejahteraan sosial yang lebih baik, terpeliharanya harmoni sosial dan integrasi bangsa, serta terbukanya ruang aktivitas bagi kelompok pemuda dan perempuan, terlestarinya kekayaan budaya dan terpeliharanya tertib hukum dalam masyarakat.
  15. 15. 10  B. Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis 1. Indikator Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis mencakup dua kelompok indikator yakni kebijakan publik dan demokrasi. Pencapaian bidang kebijakan publik diukur dengan indikator persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan, persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Perda Pelayanan Satu Atap, dan Persentase instansi/SKPD Provinsi (dalam laporan ini data yang bisa diperoleh adalah pemerintah Kabupaten dan pemerintah Provinsii) yang memiliki pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian. Sedangkan pencapaian bidang demokrasi diukur dengan indikator Gender-related Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurement (GEM). Nilai capaian dari setiap indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel-2 berikut. Tabel 2. Indikator agenda mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pelayanan Publik                    Persentase kasus korupsi yang  tertangani dibandingkan dengan yang  0.00 0.00 0.00 66,6 0.00 0.00 dilaporkan (%)  Persentase kabupaten/ kota yang  memiliki peraturan daerah pelayanan  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  satu atap (%)  Persentase instansi (SKPD) provinsi  yang memiliki pelaporan Wajar Tanpa  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  Pengecualian (WTP) [%]  Demokrasi                    Gender Development Index (GDI)  60,10  61,52  63,60  63.60  64.71  64.71  Gender Empowerment Measurement  59.70  61.30  61.80  61,97  62.20  62.20  (GEM)  Sumber: Data Kajati Sulselbar dan BPS Prov. Sulbar, 2010.
  16. 16. 11  2. Analisis Pencapaian Indikator 2.1. Pelayanan Publik a. Kasus Korupsi yang Tertangani Dibanding yang Dilaporkan Hubungannya dengan kasus korupsi yang tertangani, diperlukan adanya interpretasi dan persepsi yang jelas tentang definisi yang digunakan. Yang dimaksud dengan kasus korupsi yang “tertangani” dalam EKPD di Sulawesi Barat adalah kasus korupsi yang buktinya sudah dianggap cukup oleh kejaksaan dan sedang diproses ditambah dengan kasus korupsi yang diterima pelimpahannya oleh kejaksaan dari kepolisian. Maksudnya adalah bahwa konsep tertangani disini merupakan kasus korupsi yang telah berada pada proses atau tahap penuntutan, sedangkan definisi yang digunakan dari konsep kasus korupsi yang “dilaporkan” adalah seluruh kasus korupsi yang laporannya diterima secara langsung oleh Kejaksaan dari masyarakat atau sumber lain ditambah kasus korupsi yang pelimpahannya diterima oleh Kejaksaan dari Kepolisian. Data yang dianalisis pada EKPD 2010 mencakup tahun 2007 saja, karena data 2004-2006, serta data 2008-2009 tidak dapat disajikan (data tidak ada). Grafik-2 Persentase Kasus Korupsi yang Tertangani  dibandingkan dengan yang dilaporkan 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Persentase Kasus Korupsi yang Tertangani dibandingkan  dengan yang  dilaporkan
  17. 17. 12   Sumber: Kejaksanaan Tinggi RI Sulselbar, 2010 Tindak pidana korupsi telah menjadi tindak pidana yang luar biasa (extra ordinary crime), maka sejalan dengan perkembangan kemajuan teknologi, modus tindak pidana korupsi menjadi semakin canggih. Akibatnya, upaya pemberantasan korupsi yang selama ini telah dilakukan masih dirasakan jauh dari harapan masyarakat. Sungguhpun demikian, hal tersebut justru akan menjadi tantangan, tidak saja bagi pemerintah Provinsu Sulawesi Barat namun juga seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama membangun komitmen memberantas korupsi. Adanya perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan korupsi dalam waktu dua tahun terakhir memperlihatkan kesungguhan pemerintah dalam mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan stimulasi untuk mempercepat dikeluarkannya berbagai produk perundang-undangan, seperti Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). Selain peraturan itu, sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2004, pada Februari 2005 pemerintah telah selesai menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) 2004-2009. RAN PK merupakan acuan dalam menyusun program pemberantasan korupsi dan mensinergikan berbagai upaya nasional dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Soalnya, korupsi merupakan masalah sistemik, sehingga memerlukan penanganan secara sistemik pula, yaitu melalui langkah-langkah pencegahan, penindakan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasinya. Langkah- langkah tersebut untuk memastikan pelaksanaan pencegahan maupun penindakan pemberantasan korupsi, serta memberikan hasil konkret kepada
  18. 18. 13   masyarakat. Langkah ini merupakan upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan penyelenggara negara serta pencerahan mengenai anti korupsi kepada masyarakat. Dalam hubungannya dengan kasus korupsi di Provinsi Sulawesi Barat, tercatat pada tahun 2007, sedikitnya terdapat 30 kasus korupsi yang dilaporkan dan hanya 20 atau 66,6 persen yang tertangani oleh Kejaksaan Negeri Mamuju Sulbar. Sedangkan kasus korupsi yang ditangani Kejari Mamuju yang masih dalam tahap kasasi. Dari sekian kasus korupsi yang ditangani Kejari Mamuju, maka kasus terbesar adalah kasus pembobolan Bank Sulsel Cabang Pasangkayu, senilai miliyaran rupiah. Penegakan hukum yang tegas, imparsial dan tidak diskriminatif merupakan jawaban atas permasalahan tersebut. Untuk itu, perlu dilakukan percepatan penyelenggaraan penegakan hukum dan peningkatan kinerja penyelenggaraan negara di bidang penegakan hukum, baik dengan pembenahan berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar operasional penegakan hukum, penyempurnaan dan peningkatan kualitas lembaga penegak hukum, dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta peningkatan budaya hukum masyarakat. Adanya berbagai upaya yang dilakukan, tidak saja pemerintah, tetapi juga semua stakeholders, maka tingkat penanganan korupsi akan terus membaik. Dengan demikian, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, serta akan memberikan implikasi positif berupa meningkatnya investor yang menanamkan modalnya di Sulawesi Barat. Pada gilirannya, para investor itu akan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya penyelenggaraan negara di bidang penegakan hukum, khususnya dalam rangka pemberantasan korupsi semakin ditingkatkan. Peningkatan
  19. 19. 14   pemberantasan korupsi dilakukan baik berupa peraturan perundang- undangannya, kelembagaan dan aparat penegak hukumnya, maupun budaya hukum masyarakatnya. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas utama. Peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas instansi/lembaga pemberantasan korupsi juga terus ditingkatkan, antara lain dengan memberikan dukungan peningkatkan profesionalisme aparatnya, dukungan sarana dan prasarana dan peningkatan kesejahteraan. Selanjutnya, upaya mendorong keterbukaan terus ditingkatkan, antara lain dengan mendorong partisipasi dan keberanian masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga penegak hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilihat dari sisi penindakan yang selama ini selalu mendapatkan porsi terbesar baik di media cetak maupun elektronik, namun diseimbangkan dengan pemberian informasi kepada masyarakat tentang upaya pemerintah dalam melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi. Hal ini sebenarnya telah banyak dilakukan, termasuk berbagai reformasi pelayanan publik di bidang perpajakan, investasi, dan pertanahan. Langkah tersebut sangat penting untuk meningkatkan kesinambungan akuntabilitas instansi/lembaga yang telah melakukan pembenahan (reform), sehingga semua pihak dapat tetap mengawasi kinerja lembaga terkait. Langkah- langkah itu pada dasarnya sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia yang telah meratifikasi UNCAC, yakni ada empat fokus yang harus dilaksanakan oleh negara yang telah meratifikasi, yaitu langkah pencegahan, penindakan, kerjasama internasional, dan pengembalian aset dalam rangka pemberantasan korupsi.
  20. 20. 15   b. Kabupaten /Kota yang Mempunyai Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap dan Instansi yang memiliki Pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian. Sampai saat ini Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki Kabupaten/kota yang mempunyai peraturan daerah pelayanan satu atap, demikian pula instansi (SKPD) provinsi yang memiliki pelaporan wajar tanpa pengecualian. Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sekarang ada 6 (enam) pemerintah daerah. Adapun perkembangan opini BPK atas LKPD di wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2006 s.d. 2007 adalah sebagai berikut: 1. Tahun Anggaran 2006, terdapat 3 (tiga) pemerintah daerah yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 2 (dua) pemerintah daerah yang mendapat opini Disclaimer; 2. Tahun Anggaran 2006, terdapat 4 (empat) pemerintah daerah yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 (satu) pemerintah daerah yang mendapat opini Disclaimer; Hasil pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat oleh BPK selama periode 2006-2007 juga menunjukkan bahwa pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD di Provinsi Sulawesi Barat masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar dan sistem akuntansi yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada beberapa permasalahan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai berikut: 1. Review atas laporan keuangan oleh aparat pengawasan internal belum sebagaimana yang diharapkan, baik dari segi kemampuan, metodologi maupun implementasi reviewnya.
  21. 21. 16   2. Sumber daya manusia yang ditugaskan untuk mengimplementasikan standar dan sistem akuntansi serta pertanggungjawaban keuangan daerah masih terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya. 3. Masih terdapat kelemahan dalam desain dan implementasi sistem akuntansi keuangan daerah seperti tidak efektifnya rekonsiliasi antara PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) selaku BUD (Bendahara Umum Daerah) dengan SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) selaku pengguna anggaran. 4. Sistem aplikasi belum terintegrasi sehingga menghasilkan data yang berbeda meskipun dokumen sumbernya sama. 5. Rekening pemerintah masih belum tertib karena belum terwujudnya sistem perbendaharaan tunggal (Treasury Single Account), masih banyak uang daerah yang tersebar di berbagai rekening dan sulit dikendalikan. 6. Aset tetap daerah belum seluruhnya diinventarisasi dan dilakukan penilaian sehingga menimbulkan keraguan terhadap keberadaan, kepemilikan, kelengkapan, dan kondisi aset yang dilaporkan. 7. Investasi Pemerintah baik berupa penyertaan modal pada BUMD maupun berupa dana bergulir belum dikelola dan dilaporkan secara akurat. Dari hasil audit BPK juga tergambar bahwa setidaknya ada dua alasan yang menyebabkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah belum transparan dan belum akuntabel. Pertama adalah karena laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah belum disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang baku. Setelah 60 tahun merdeka, Indonesia baru memiliki SAP yang diintrodusir pada tanggal 13 Juni 2005 sehingga masih perlu disosialisasikan kepada para penggunanya. Sementara itu, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2008 yang saat ini digunakan oleh Pemerintah Daerah masih memerlukan
  22. 22. 17   penyempurnaan-penyempurnaan agar sesuai dengan SAP. Kedua, masih terbatasnya sumber daya manusia di bidang keuangan negara maupun di bidang pengawasan yang ada di daerah yang benar-benar menguasai SAP dan memiliki kemampuan teknis untuk menerapkannya. 2.3. Demokrasi a. Gender Development Index (GDI) Dalam konteks ini perlu dipahami bahwa Gender Development Indeks (GDI) merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kesetaraan dalam relasi gender pada berbagai aspek kehidupan. Capaian indikator GDI Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan dari tahun 2004 hingga 2009, dimana pada tahun 2008-2009 berhasil mencapai 64,71 persen, meningkat 1,11 Persen dari tahun 2007. Sementara itu, tahun 2004 persentase peningkatan GDI hanya sebesar 63,90 persen. Dalam rangka memberikan gambaran yang lebih jelas, dapat dilihat seperti pada grafik berikut. Grafik-3 Gender Development Indeks 66 64 62 60 58 56 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gender Development Indeks Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2010
  23. 23. 18   Pembangunan gender juga ditunjukkan dengan indikator gender empowerment measurement (GEM) atau indeks pemberdayaan gender (GDI), yang diukur melalui partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Di wilayah Sulawesi Barat, GDI tahun 2007 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2006. Pada Provinsi Sulawesi Barat nilai GDI tertinggi dengan nilai 64,7, sedangkan jika dilihat dari perbandingan antar kabupaten, maka nilai tertinggi GDI pada tahun 2008 terdapat di Kabupaten Majene. Secara global nilai GDI Provinsi Sulawesi Barat cenderung meningkat. Terjadinya peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; (1) keterwakilan perempuan di parlemen, (2) meningkatnya proporsi perempuan dalam pekerjaan profesional, (3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan (4) upah nonpertanian perempuan. Di samping itu, perlindungan perempuan dan anak terutama terhadap berbagai tindak kekerasan cukup bagus. Grafik-4 Gender Development Indeks 160 140 120 100 Gender Development  80 Indeks 60 Indeks Pembangunan  40 Manusia 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2010 Berdasarkan data tersebut di atas, pada tahun 2004 hingga 2009 peningkatan GDI Sulawesi Barat berjalan seiring dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di mana pada tahun 2009 GDI mencapai
  24. 24. 19   persentase 64,71 persen dan tetap bertahan pada level nilai 60, hal ini sejalan dengan perkembangan IPM pada tahun yang sama sebesar 69,64 persen. Dengan demikian, semakin meningkat persentase GDI maka semakin meningkat pula persentase IPM, seperti yang tergambar pada grafik-4 di atas. Peningkatan ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan kualitas manusia dalam hal pengetahuan, kesehatan dan daya beli secara tidak langsung mempunyai hubungan dengan semakin membaiknya kesetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam proses interaksi sosial, pola kekuasaan, dan struktur kemasyarakatan. Tentu saja ini dengan asumsi bahwa pendidikan telah mengubah tata nilai dan norma masyarakat memahami dan mampu menerima prinsip kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam konteks gender, yakni tentang masih tingginya angka kematian ibu (AKI), masalah gizi masyarakat dan lingkungan yang tidak sehat. Hal ini menunjukkan masih banyak terdapat ketimpangan antara status kesehatan pada perempuan dan laki-laki, dan tentu saja ini harus mendapatkan prioritas dalam penanganannya. Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Untuk mempercepat pengarusutamaan gender, perlu dilakukan pengembangan kapasitas SDM kesehatan, antara lain melalui seminar gender bidang kesehatan. Kesetaraan gender adalah wujud kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
  25. 25. 20   b. Gender Empowerment Measurement (GEM)  Pencapaian Gender Empowerment Measurement (GEM) Provinsi Sulawesi Barat seperti pada tabel-2 menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan sekalipun tidak terlalu signifikan dari tahun 2004 sampai 2009, karena tingkat pertambahan angka GEM yang tidak terlalu banyak mengalami perubahan data dari tahun ke tahun. Adapun data mengenai GEM tersaji pada grafik-5 berikut. Grafik-5 Gender Empowerment Measurement 62.5 62 61.5 61 60.5 60 59.5 59 58.5 58 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gender Empowerment Measurement Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2010 Gender Empowerment Meassurement (GEM). Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measurement/GEM) meliputi variabel partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Artinya, bagaimana tingkat partisipasi perempuan pada ketiga bidang tersebut. Sama halnya dengan GDI yang menganggap bahwa Indeks Pembangunan Manusia adalah salah satu indikator yang turut berpengaruh, maka Gender Empowerment Measurement juga turut dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia, seperti pada grafik-6 indikator pendukung di bawah ini:
  26. 26. 21   Grafik-6 Gender Empowerment Measurement 75 70 Indeks   65 Pem ba n Ma nusia 60 55 Gende r  50 Em powe Me as ure 20 04 20 05 20 06 2007 2008 2009 Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2010 Angka Gender Empowerment Meassurement (GEM) Sulawesi Barat seperti pada grafik-6 di atas, menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari tahun ke tahun (2004-2008), yaitu: 59,70 persen (2004); 61,30 persen (2005); 61,80 persen (2006); 61,97 persen (2007); dan 62,20 persen (2008); dan 62,20 persen pada tahun 2009. Artinya, tingkat partisipasi perempuan pada bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan di Sulawesi Barat juga mengalami peningkatan. Peningkatan angka GEM di Sulawesi Barat tidak terlepas dari: a. Keberhasilan Pemerintah Sulawesi Barat dalam mengimplementasikan program-program pengarusutamaan gender (perempuan) khususnya yang terkait dengan partisipasi perempuan pada bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan di Sulawesi Barat; b. Kebijakan Pemerintah Sulawesi Barat yang sudah responsif gender. Sedangkan bila dibandingkan angka GEM antar Kabupaten di Sulawesi Barat, maka angka GEM tertinggi berada di Kabupaten Majene. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa GEM juga turut dipengaruhi oleh IPM. Oleh karena itu, hal ini perlu diperhatikan. Bagaimanapun,
  27. 27. 22   secara teroretis-filosofis, GEM adalah bagian dari upaya meningkatkan kualitas manusia, dalam arti bagaimana manusia semakin memiliki peluang dalam era keterbukaan terhadap pilihan-pilihan dalam kehidupannya (choices) dan semakin mampu menyuarakan pilihan-pilihannya (voices). Pada grafik tersebut di atas, terlihat bahwa peningkatan GEM di Sulawesi Barat cenderung seiring dengan peningkatan IPM. Ketika nilai GEM mengalami peningkatan yang tinggi pada tahun 2009 sebesar 62,20 dan tetap bertahan pada level nilai 60, saat itu juga, IPM juga mengalami peningkatan yang tinggi pada tahun yang sama sebesar 69,64, sementara dari tahun 2004-2008 peningkatan GEM tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, tetap diyakini bahwa upaya pemberdayaan atau pencapaian kesetaraan gender pada organisasi/kelembagaan pemerintah maupun non pemerintah memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat secara umum.3. Rekomendasi Kebijakan Layanan satu atap di Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi baru belum ada satu pun daerah yang menyelenggarakannya. Sedangkan tentang gender, dimana dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Sulawesi Barat 2009-2014 telah diprogramkan Pengarusutamaan Gender maka diperlukan langkah sebagai berikut: a) Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup dan ekonomi. b) Pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang kesetaraan dan keadilan gender. c) Peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan PP di provinsi dan kabupaten seperti Pusat Studi Perempuan/Gender, lembaga-lembaga penelitian.
  28. 28. 23   d) Penyusunan berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG di tingkat provinsi dan kabupaten. e) Pembentukan wadah-wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan perempuan sebagai bentuk partisipasi perempuan dalam proses pembangunan. Beberapa gerakan dan upaya yang muncul di berbagai komunitas kelompok masyarakat / bangsa sebagai upaya dalam peningkatan dan pemberdayaan perempuan perlu digalakkan begitu pula diperlukan penanganan ketertinggalan perempuan. Ketertinggalan perempuan dapat dilihat di berbagai bidang, di bidang pendidikan, angka buta huruf /tidak dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Secara keseluruhan angka buta huruf penduduk usia 10 tahun ke atas di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2006 adalah sekitar 12,51 persen, dengan persentase buta huruf perempuan yang sebesar 14,84 persen dibandingkan dengan laki-laki buta huruf sebesar 10,13 persen. Dalam melakukan perencanaan kebijakan kesetaraan gender oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memasukkan ke dalam Rencana Strategis Pemerintah Provinsi dan Rencana Strategis SKPD yang ada dengan mengakomodasi aspek-aspek pokok berikut ini: a) Di sektor pendidikan masih diperlukan dukungan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah. b) Di sektor kesehatan kebijakan kesetaraan/ keadilan gender relatif lebih maju dibanding sektor pendidikan dimana telah direkomendasikan kerjasama antara Departemen Kesehatan dengan Kantor Meneg Pemberdayaan Perempuan untuk meningkatkan kebijakan dan program-program pengarusutamaan gender di sektor kesehatan. Dalam konsep otonomi daerah, kerjasama kantor Meneg
  29. 29. 24   PP dan Departemen Kesehatan diperluas dengan melibatkan Departemen Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan lembaga- lembaga studi wanita. Demikian pula di Provinsi Sulawesi Barat. c) Di sektor ekonomi menduduki posisi yang vital mengingat krisis yang diderita Indonesia yang mempunyai dampak terbesar pada menurunnya kemampuan ekonomi yang dikenal dengan meningkatnya tingkat kemiskinan sehingga memerlukan kebijakan yang berkenaan dengan upaya-upaya kesetaraan gender di sektor ekonomi. Dengan lahirnya PP Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Perda Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan organisasi perangkat daerahnya sehingga melahirkan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB dalam struktur kelembagaan di provinsi yang tugas/pokok dan fungsinya adalah pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan khususnya pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat. d) Di sektor pemerintahan dapat dilihat peran serta perempuan di eksekutif . Dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat sesuai UU No.26 Tahun 2006.C. Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat 1. Indikator Dalam agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat, terdapat beberapa bidang yang masing-masing mencakup beberapa indikator sebagai basis analisis dan evaluasi, antara lain: (1) Indeks Pembangunan Manusia, (2) Bidang Pendidikan, (3) Bidang Kesehatan, (4) Bidang Ekonomi Makro (5)
  30. 30. 25   Investasi (6) Infrastruktur (7) Pertanian (8) Kehutanan (9) Kelautan, dan (10). Kesejahteraan Sosial. Pencapaian RPJMN 2004-2009 di Sulawesi Barat atas indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel-3 berikut. Tabel 3. Indikator Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Indeks Pembangunan Manusia 64.40 65.72 67.06 67.72 68.55 69.64 Pendidikan Angka Partisipasi Murni Tingkat SD 0.00 87.08 91.67 92.17 95.20 99.25 Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD 0.00 88.30 94.02 109.93 78.69 80.75 Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat SMP 6.34 6.35 6.75 6.33 6.7 6.7 Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat Sekolah 6.35 6.94 6.9 6.35 6.49 6.58 Menengah Angka Putus Sekolah Tingkat SD (%) 6,57 6.51 3.36 2.60 2,00 1,75 Angka Putus Sekolah Tingkat SMP (%) 3,98 4.06 6.02 14.47 3.00 2.00 Angka Putus Sekolah Tingkat Sekolah 3.49 4.16 5.57 3.22 2.30 1,75 Menengah (%) Angka Melek Huruf (%) 15 tahun ke atas 82.90 83.40 85.90 86.40 87.05 85,00 Persentase Guru Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat SMP 77.25 76.93 77.42 85.03 69.81 75.30 (%) Persentase Guru Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat 64.01 64.74 74.20 79.54 Sekolah Menengah (%) Kesehatan Umur Harapan Hidup (tahun) 66.30 66.40 67.00 67.20 67.40 67.70 Angka Kematian Bayi ( A K B ) 30,00 29.10 28,20 27.40 Gizi Buruk (%) 1.81 0.87 0.11 0.16 Gizi Kurang (%) 8.95 7.80 2.38 Persentase Tenaga Kesehatan per 0.13 0.16 0.16 0.20 Penduduk (%) Keluarga Berencana Contraceptive Prevalence Rate (%) 0.00 0.00 0.00 45,20 52,20 50,00 Pertumbuhan Penduduk (%) 0.00 2.68 0.02 3.23 1.54 1.53 Total Fertility Rate (%) 3,5 Ekonomi Makro Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 6.00 6.78 6.42 7.43 8.54 6,89 Persentase Ekspor terhadap PDRB (%) 15.10 14.52 13.57 13.51 14.21 14.15 Persentase Output Manufaktur Terhadap 0.00 7.35 7.57 7.74 PDRB (%) Pendapatan Perkapita (Rupiah) 3.955.774 4,562,424 5,162,733 6,091,286 7,534.953 8.671.818 Laju Inflasi (%) : 3.64 3.64 3.01 3.01 3.04 3.21 Investasi Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp. 1.014 1.014 1.014 1.142 1.712 1.712 Milyar) Nilai Rencana Investasi PMDN 2.485 2.485 2.485 2.652 5.273 6.111 (Rp.Milyar) Nilai Realisasi Investasi PMA (US$ Juta) 0.18 0.18 0.18
  31. 31. 26   Nilai Rencana Investasi PMA (US$ Juta) 10.038 10.038 10.038 10.309 25.109 31.473 Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA 3,708 3,708 3,708 3,404 3,404 3,404 Infrastruktur Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi 53.31 53.40 61.73 58.78 69.26 80.65 Baik (%) Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi 37.82 6.68 12.78 13.02 11.61 12.48 Sedang (%) Persentase Jalan Nasional dalam Kondisi 3.33 14.42 5.41 3.24 3.24 6.87 Rusak (%) Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi 77.15 62.57 41.18 43.84 68.43 85.31 Baik (%) Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi 72.21 16.99 27.73 33.62 39.02 33.79 Sedang (%) Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi 32.52 65.74 47.42 44.69 24.35 26.18 Rusak (%) Pertanian Rata-rata Nilai Tukar Petani per Tahun 100 100.81 103.58 105.14 PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga 2,472,699 2,746,166 3,255,735 3.920.386 4.196.304 Berlaku (Rp. Juta) Kehutanan Persentase Luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis (%) Kelautan Jumlah Tindak Pidana Perikanan 1 1 1 3 Luas Kawasan Konservasi Laut (km2) Kesejahteraan Sosial Persentase Penduduk Miskin (%) 24.22 20.74 19.03 16.73 15.29 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 0.00 6.45 5.68 4.92 4.102. Analisis Pencapaian Indikator 2.1. Indeks Pembangunan Manusia Setiap tahun sejak 1990, Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report) telah menerbitkan indeks pembangunan manusia (human development index - HDI) yang mengartikan kesejahteraan secara lebih luas dari sekedar pendapatan domestik bruto (PDB). Indeks pembangunan manusia memberikan suatu ukuran beberapa dimensi tentang pembangunan manusia. Indeks perkembangan manusia yang tercermin dari kondisi Kesehatan dan Pendidikan. Capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Barat sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 IPM Sulbar sudah menghampiri nilai diatas 70 yaitu sebesar 69,64 persen.
  32. 32. 27   Sementara itu, diawal tahun terbentuknya provinsi ini pada tahun 2004 masih berada pada kategori menengah bawah yakni 64,40 persen. Pada tabel-3, terlihat bahwa peningkatan signifikan tercapai pada tahun 2009, dimana IPM Sulawesi Barat naik 1,09 poin dari tahun 2008 Grafik-7     72 Indeks Pembangunan Manusia  70 68  66 64  62 60  2004 2005 2006 2007 2008 2009 Indeks Pembangunan  Manusia Sumber: BPS, Bappeda Sulbar, 2010 Nilai Indeks perkembangan manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Barat walau lebih kecil daripada nilai IPM nasional namun mampu menggeser rangkingnya dari rangking 28 menjadi 27. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di wilayah Sulawesi Barat disebabkan oleh semakin meratanya jangkauan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan dan semakin diperhatikannya mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama di daerah pedesaan dan pedalaman. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional, karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan
  33. 33. 28   kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan Pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antar bangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena pendidikan merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa untuk bisa memenangi kompetisi global. Berbagai studi menunjukkan, pendidikan bukan saja penting untuk membangun masyarakat terpelajar yang menjelma dalam wujud massa kritis (critical mass), tetapi juga dapat menjadi landasan yang kuat untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, dan mempunyai keahlian dan keterampilan. Tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan yang memadai ini memberi kontribusi pada peningkatan produktivitas nasional. Pemerintah Sulawesi Barat sangat konsisten dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya ini ditunjukkan dengan disusunnya Program Pembangunan Daerah (Propeda) Sulawesi Barat 2005-2010 yang menyebutkan bahwa strategi yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja bidang pendidikan di antaranya adalah dengan melakukan perluasan dan pemerataan di dalam memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Program pendidikan mempunyai andil yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa, baik dari segi ekonomi maupun sosial, karena keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan merupakan salah satu parameter yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui
  34. 34. 29   tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah, termasuk daerah-daerah di Sulawesi Barat. Perhatian pemerintah Sulawesi Barat, selain pada sektor pendidikan juga tertuju pada bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan. Untuk melihat seberapa besar indikator tersebut memberi kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, dapat dilihat pada grafik-8 indikator pendukung di bawah ini. Grafik-8 Indeks Pembangunan Manusia 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Indeks Pembangunan  Manusia Umur Harapan Hidup Persentase Penduduk Miskin (%) Sumber: BPS, Bappeda, Dinkes, Dinas Sosial Sulawesi Barat, 2010 Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2005 indeks pembangunan manusia tidak begitu mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Capaian yang terkesan stagnan sebesar 65,72% itu pada dasarnya dipengaruhi oleh meningkatnya persentase penduduk miskin (24,22%) di samping itu, angka kematian bayi juga ikut meningkat (30,00%), serta tingginya angka putus sekolah pada tingkatan SD (6,51%), padahal persentase umur harapan hidup juga mengalami peningkatan (66,40%) sejalan dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia pada tahun yang sama.
  35. 35. 30   Tahun 2008 indeks pembangunan manusia kembali mengalami peningkatan (68,55%) disebabkan oleh meningkatnya persentase angka partisipasi murni tingkat SD (95,20%) dan menurunnya angka partisipasi kasar tingkat SD dari 109,93% menjadi 78,69%. Selain itu angka putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu SD (2,00%), SMP (3,00%), dan SMA (2,30%) disebabkan oleh semakin menurunnya persentase penduduk miskin (16,73%) yang secara tidak langsung akan berimplikasi pada kemampuan masyarakat turut andil pada program pembangunan, baik dalam bidang pendidikan maupun kesehatan. Ini tentu saja merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan kaitannya dengan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu strong point dalam pembangunan provinsi Sulawesi Barat berkelanjutan. Tahun 2009 perkembangan indeks pembangunan manusia Sulawesi Barat masih berada pada tataran meningkat. (69,64%), ini artinya meningkat sebesar 1,09% dari tahun sebelumnya (68,55%). Disebabkan oleh semakin terfokusnya upaya pemerintah provinsi dalam melakukan pengentasan kemiskinan, perbaikan sistem pendidikan dan kesehatan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2009 adalah 15,29% menurun sebesar 1,44%. Sektor pendidikan juga sudah mulai membaik dengan beberapa indikator antara lain meningkatnya angka partisipasi murni tingkat SD yang hampir mencapai 100%, angka putus sekolah pada tingkat SD, SMP, dan SMA yang juga mengalami penurunan sebagai akibat dari meningkatnya persentase umur harapan hidup (67,70%) meningkat sebesar 0,30% dari tahun 2008 (67,40%). Intinya adalah bahwa pada hakikaktnya indeks pembangunan manusia di provinsi Sulawesi Barat dapat dikategorikan cukup baik karena dari tahun ke tahun (2004-2009) terus mengalami tren positif dalam peningkatannya.
  36. 36. 31   2.2. Pendidikan Dalam bidang pendidikan akan diukur beberapa indikator, di dalamnya tercakup pendidikan dasar dan menengah. Pada dasarnya pendidikan di Sulawesi Barat secara keseluruhan menunjukkan adanya peningkatan, sekalipun peningkatan dari tahun ke tahun tidak terlalu tinggi, namun setidaknya peningkatan tersebut dapat memberikan indikasi bahwa pemerintah tetap memperhatikan dan menjadikan pendidikan sebagai program prioritas pembangunan. Angka partisipasi murni SD yang terus mengalami peningkatan, berbanding terbalik dengan angka partisipasi kasar SD yang terus mengalami penurunan (korelasional), nilai rata-rata SMP dan SMA juga terus meningkat, begitupun dengan angka putus sekolah SD, SMP, SMA, dan angka melek huruf 15 tahun ke atas yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal lain yang cukup menggembirakan adalah persentase guru yang layak mengajar (SMP dan SMA) yang terus mengalami peningkatan. a. Angka Partisipasi Murni dan Kasar (APM dan APK) Tingkat SD/MI Indikator pertama adalah Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI. Perkembangan data mengenai Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, jika pada tahun 2005 APM tingkat SD/MI hanya sebesar 87,08%, maka pada tahun 2009 persentase APM mampu dinaikkan dan hampir mencapai 100% dengan raihan 99,25%. Kondisi tersebut justru berbanding terbalik dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI. APK tingkat SD/MI dari tahun 2005- 2009 berfluktuatif. Selama tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2005 sampai 2007 persentase APK tingkat SD/MI sangat memprihatinkan karena jumlahnya yang terus meningkat 88,30% pada tahun 2005 menjadi 109,93% ditahun 2007. Pada tahun berikutnya, APK tingkat SD/MI berhasil diturunkan, bahkan lebih rendah
  37. 37. 32   menjadi sebesar 78,69, namun kembali bertambah sebesar 2,06% menjadi 80,75% ditahun 2009. Khusus data APM dan APK tingkat SD/MI untuk tahun 2004 tidak dapat ditampilkan karena data tersebut tidak berhasil ditemukan, mengingat pada saat itu merupakan tahun di mana provinsi Sulawesi Barat melakukan transisi dari hasil pemekaran provinsi Sulawesi Selatan. Perkembangan capaian indicator, baik APM maupun APK tingkat SD/MI dari tahun 2004-2009 tersaji pada grafik berikut. Grafik-9 Angka Partisipasi Murni dan Kasar Tingkat SD/MI 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Angka Partisipasi  Murni Angka Partisipasi  Kasar Sumber: Kemendiknas Sulawesi Barat, 2010 Perhatian pemerintah terhadap sumber daya manusia secara dini semakin meningkat, hal tersebut juga terkait dengan program wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan pemerintah dalam upaya meningkatkan partisipasi sekolah. Angka ini merupakan rasio persentase penduduk umur tertentu yang masih sekolah terhadap total penduduk pada umur tersebut. Angka ini menggambarkan sejauh mana besarnya partisipasi penduduk usia sekolah tertentu untuk bersekolah pada jenjang pendidikannya. Berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan di Sulawesi Barat untuk penduduk usia 7-12 tahun sedikitnya tercatat 94,10 % (tahun 2007) mengalami peningkatan menjadi
  38. 38. 33   94,20 % (tahun 2008). Sedangkan untuk umur 13-15 tahun juga mengalami peningkatan dari 74,60% (tahun 2007) menjadi 75,10% (tahun 2008), dan untuk tingkat umur 16-18 tahun dari 42.90% (tahun 2007) meningkat menjadi 43,52 persen (tahun 2008). Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu yang dibagi kedalam tiga kelompok jenjang pendidikan, yaitu SD, SMP dan SMU. Secara umum angka partisipasi murni (APS) di Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari 87,08% (tahun 2005) menjadi 99,25% (tahun 2009). Bila dilihat dari daerah tempat tinggal, maka angka partisipasi murni tingkat Sekolah Dasar (SD) dan (SMP) pada tahun 2008 di daerah perdesaan cenderung lebih tinggi dibanding daerah perkotaan, sedangkan untuk jenjang SMU angka partisipasi murni di perkotaan lebih tinggi dari pada perdesaan. Dari tabel di atas nampak bahwa peningkatan pada angka partisipasi murni memberi indikasi bahwa perluasan akses pendidikan telah diarahkan untuk memperluas daya tampung satuan pendidikan dengan tujuan akhir agar semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan. Selama kurun waktu 2004 - 2009 telah dilaksanakan sejumlah program perluasan akses pendidikan sebagai implementasi dari kebijakan pokok perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Pencapaian yang diperoleh dari implementasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat. Pada tabel di atas juga nampak bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk penduduk usia sekolah dasar (7-12 tahun) pada tahun 2005 adalah 88.30. Ini berarti bahwa pada tahun 2006, ada lebih dari 88,30 persen penduduk usia sekolah dasar (7-12 tahun) yang masih bersekolah dan mengalami peningkatan hingga 94,02 persen pada tahun 2007.
  39. 39. 34   Peningkatan angka pertisipasi kasar (APK) ini juga ditunjang dengan adanya pembebasan biaya pendidikan untuk tingkat Sekolah Dasar dan peran orang tua dalam mendorong anaknya untuk bersekolah. Hinga tahun 2009 ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pendidikan telah berhasil meningkatkan angka partisipasi murni (SD/sederajat) dan angka partisipasi kasar (SMP/sederajat). Demikian pula tingkat kelulusan (SD,SMP dan SMU) sebesar 88,08%. Adapun sasaran program pengembangan pendidikan pada tahun 2009 ini, antara lain meliputi : a. Program pendidikan anak usia dini b. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun c. Program pendidikan menengah d. Program pendidikan non formal dan program pengembangan teknologi informasi, komunikasi dan pendidikan Disadari pula bahwa upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran strategis guru. Dengan kata lain, guru merupakan komponen yang sangat krusial di satuan pendidikan. Tidak hanya jumlah guru harus seimbang dengan jumlah siswa di sekolah, mutu guru pun harus diperhatikan, karena Salah satu indikator kinerja peningkatan mutu pendidikan adalah rata-rata nilai ujian nasional (UN) siswa. Rata-rata nilai akhir tingkat sekolah SMP mengalami peningkatan dari 6,34 (tahun 2004) menjadi 6,7 (tahun 2009), demikian pula untuk tingkat SMU dari rata-rata nilai 6,35 (tahun 2005) menjadi 6.58 (tahun 2009). Sedangkan angka putus sekolah yang mana mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu sering pula digunakan sebagai indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Penyebab utama dari
  40. 40. 35   putus sekolah antara lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, kondisi ekonomi orang tua yang miskin dan keadaan geografis yang kurang menguntungkan. Di Provinsi Sulawesi Barat dicatat bahwa angka putus sekolah mengalami penurunan baik untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD), SMP maupun Sekolah Menengah Umum (SMU). Pada tingkat SD angka putus sekolah mengalami penurunan dari 6.57 % (tahun 2004) menjadi 1,75% (tahun 2009) dan untuk tingkat SMP dari 3,98% (tahun 2004) menjadi 2,00% (tahun 2009) dan tingkat SMU penurunan dari 3,94% (tahun 2004) menjadi 1,75% (tahun 2009). b. Angka Melek Huruf (%) 15 tahun ke Atas Sama halnya dengan APM dan APK bahwa angka melek huruf 15 tahun ke atas juga mengalami persentase yang cenderung meningkat. Grafik-10 Angka Melek Huruf (%) 15 Tahun Ke Atas 88 87 86 85 Angka Melek Huruf (%) 84 15 tahun ke atas 83 82 81 80 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber: Kemendiknas Sulawesi Barat, 2010 Selanjutnya angka melek huruf yang dimaksud di sini adalah seseorang yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Yang dimaksud huruf lainnya misalnya huruf Arab, Bugis/Makassar,
  41. 41. 36   Jawa, Cina dan sebagainya. Seseorang yang hanya dapat membaca atau menulis saja belum dianggap sebagai melek huruf. Hasil Susenas 2004 di Sulawesi Barat menunjukkan bahwa angka melek huruf penduduk usia 15 tahun sekitar 87,59%. Sisanya sebesar 12,41 persen yang buta huruf. Kelompok ini diperkirakan terdiri dari mereka yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau pelayanan pendidikan, penyandang cacat dan penduduk yang berusia lanjut. Perbaikan tingkat melek huruf disebabkan oleh meningkatnya partisipasi pendidikan dasar serta meningkatnya proporsi siswa SD/MI yang dapat menyelesaikan sekolahnya. Berdasarkan jenis kelamin, selisih angka melek huruf laki-laki dan perempuan masih cukup besar yaitu : sekitar 4 persen. Perbedaan angka melek huruf menurut jenis kelamin ini tampak berfluktuasi antar kabupaten. Keadaan tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan yang berbeda antar wilayah tanpa melihat status jenis kelamin, meskipun disadari pula bahwa di beberapa masyarakat tertentu masih ada yang memprioritaskan anak laki-laki untuk disekolahkan dari pada anak perempuannya. Jika dilihat perkabupaten di Propinsi Sulawesi Barat, hasil Susenas 2006 menunjukkan bahwa variasi angka melek huruf berkisar antara 82 sampai 95 persen. angka melek huruf tertinggi di atas angka 90 persen terlihat didua kabupaten yaitu Majene (95%), dan Mamuju Utara (94%). Sementara itu terdapat satu kabupaten yang angka melek huruf nya di bawah 85 persen, yaitu Kabupaten Polewali Mandar sebesar 82,06 persen. Berdasarkan jenis kelamin dan kabupaten, angka melek huruf laki-laki berkisar antara 80 sampai 95 persen dengan angka terendah di Kabupaten Polman (80,05%), sedangkan untuk
  42. 42. 37   perempuan sedangkan angka tertinggi adalah Kabupaten Majene (96,48%) untuk laki-laki. Dengan demikian untuk mendorong peningkatan IPM berskala nasional hingga mencapai posisi yang lebih baik, pemerintah provinsi Sulawesi Barat perlu mengupayakan peningkatan angka melek huruf dan perluasan pendidikan dasar dengan mempertahankan APM SD pada tingkat 99 % dengan mengupayakan peningkatan APK SMP pada tahun 2011 menjadi 95 % (atau jumlah siswa SMP/MTs sebanyak 66.326 siswa dan jumlah Penduduk usia 13 – 15 tahun sebanyak 69.817 serta menurunkan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas hingga 5 % atau sebanyak 5.010 pada tahun 2009.  Selanjutnya peningkatan mutu elevansi, dan daya saing pendidikan, serta mutu pendidikan merupakan kondisi di mana masukan, proses dan output adalah baik, guru yang sesuai dengan persyaratan, sarana/prasarana yang tidak rusak, dan biaya yang tidak mahal. Oleh karena itu, peningkatan mutu diarahkan pada mutu masukan, proses, output, guru, sarana/prasarana, dan biaya. Sedangkan relevansi pendidikan merupakan kondisi di mana terdapat keterkaitan antara sekolah dengan lapangan pekerjaan sehingga semua lulusan akan memperoleh atau menciptakan lapangan pekerjaan sesuai dengan jenis sekolah. Oleh karena itu, relevansi diarahkan untuk melihat kesesuaian antara sekolah dengan lapangan pekerjaan. Pencapaian mutu dan relevansi pendidikan di masa datang diharapkan dapat memberikan dampak peningkatan taraf hidup masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu dan relevansi pendidikan ditujukan oleh pencapaian prestasi akademik dan non-akademik yang lebih tinggi serta relevansinya terhadap tuntutan masyarakat dan dunia kerja yang ditunjukan oleh penguasaan iptek.
  43. 43. 38   Selain dari itu, mutu pendidikan dapat dilihat dari dimensi kemanusiaan meliputi keteguhan iman dan takwa, etika dan wawasan kebangsaan serta kepribadian yang modern. Sebagaimana yang dikemukakan di atas, bahwa salah indikator yang turut mempengaruhi meningkatnya persentase angka melek huruf adalah karena semakin meningkat pula angka partisipasi murni tingkat SD/MI dan menurunnya angka partisipasi kasar (APK), sedangkan peningkatan APM dan penurunan APK akan memberikan kontribusi kepada peningkatan angka melek huruf. Hubungan antara keduanya dapat dilihat pada grafik di bawah ini Grafik-11 Angka Melek Huruf (%) 15 Tahun ke Atas 350 300 Angka Partisipasi  Kasar  250 Tingkat SD/MI 200 Angka Melek Huruf (%)  150 15 tahun ke atas 100 Angka Partisipasi  Murni  50 Tingkat SD/MI 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber: Kemendiknas, BPS Sulawesi Barat, 2010 Berdasarkan data tersebut di atas, pada tahun 2007 angka melek huruf (%) untuk usia 15 tahun ke atas mengalami peningkatan sebesar 86.40%, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya (85,90%) disebabkan oleh faktor APM pada tahun itu juga mengalami peningkatan dan telah menembus angka 90-an (92,17%). Padahal APK justru meningkat tajam dari 94,02% menjadi 109,93%, hal ini disebabkan oleh persentase penrtumbuhan penduduk yang mencapai angka
  44. 44. 39   tertinggi selama 5 tahun terakhir (3,23%). Namun demikian, hal tersebut tidaklah terlalu berpengaruh karena disaat yang bersamaan persentase penduduk miskin justru menurun (19,03%), berarti semakin membaik. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan pendidikan, utamanya pada tingkatan menengah ke atas juga semakin tinggi. Tingginya masyarakat yang mengenyam pendidikan tentu saja akan berdampak positif terhadap peningkatan angka melek huruf tersebut sebagai output dari proses pendidikan formal dan/atau non formal. Pada tahun 2008, angka melek huruf kembali mengalami peningkatan (87,05%) karena APM juga mengalami peningkatan (95,20%) didukung pula oleh APK yang mengalami penurunan drastis (78,69%) karena persentase penduduk miskin berhasil ditekan menjadi 16,73%. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada tahun 2008 mengalami peningkatan yang sangat menggembirakan karena merupakan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia (8,54%). Kondisi ini praktis akan memberikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal tersedianya ruang bagi usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan ini akan berkontribusi pada berkurangnya APK dan meningkatnya APM pada tingkat SD/MI. Pada tahun 2009, angka melek huruf justru mengalami penurunan disebabkan oleh faktor menurunnya laju pertumbuhan ekonomi (6,89%) dan semakin tingginya laju inflasi (3,21%), sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya (3,04%). Hal ini berdampak pada kesulitan masyarakat dalam menghadapi gelombang ekonomi yang tidak menentu pada saat itu, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer
  45. 45. 40   maupun sekunder, termasuk di dalamnya kesulitan akan biaya pendidikan (menengah ke atas). 2.3. Kesehatan Indikator dalam bidang kesehatan dasar yang paling penting adalah menyangkut tentang umur harapan hidup (UHH). Artinya adalah bahwa semakin sehat seseorang, maka semakin besar pula harapan baginya untuk memiliki umur yang panjang. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah UHH. oleh karena itu, semakin tinggi persentase masyarakat yang berusia panjang, maka semakin tinggi pula derajat kesehatan masyarakatnya. Sebaliknya, semakin rendah persentase masyarakat yang berusia panjang, maka semakin rendah pula derajat kesehatan masyarakat. Umur Harapan Hidup (UHH) di Sulawesi Barat dari tahun 2004 hingga 2009 dapat dikategorikan cukup baik karena selalu menunjukkan peningkatan. Jika pada tahun 2004 sebagai tahun pertama berdirinya provinsi ini persentase Umur Harapan Hidupnya hanya sebesar 66,30%, maka 5 tahun berikutnya (2009) berhasil memperbaiki UHH menjadi 67,70%. Peningkatannya tidak terlalu signifikan sebenarnya, tetapi paling tidak UHH menunjukkan tren positif setiap tahun sebagai salah satu jargon percepatan pembangunan dalam bidang kesehatan. Indikator lain dalam bidang kesehatan dasar yang juga dinilai sangat penting adalah pentingnya angka kematian bayi (Infant mortality rate), gizi kurang, dan gizi buruk karena Indikator ini dinilai sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
  46. 46. 41   Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal; adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan dari luar. Grafik-12 Sumber: Dinas Kesehatan Sulawesi Barat, 2010 Angka Kematian Bayi menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan Angka Kematian Bayi untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang bersangkutan dengan
  47. 47. 42   program pelayanan kesehatan Ibu hamil, misalnya program pemberian pil besi dan suntikan anti tetanus. Sedangkan Angka Kematian Post-Neo Natal dan Angka Kematian Anak serta Kematian Balita dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun. Kesehatan dan gizi merupakan bagian dari indikator kesejahteraan penduduk dalam hal kualitas fisik, salah satu indikator utama adalah angka kematian bayi (AKB) Dari grafik-12 di atas dapat dilihat bahwa penurunan angka kematian bayi dari 30,00 persen tahun 2005 menjadi 27,40 persen tahun 2008 seiring dengan menurunnya grafik angka gizi buruk dari 1,81 persen tahun 2005 menjadi 0,16 persen tahun 2009 dan Gizi kurang dari 8,95 persen tahun 2005 menjadi 2,38 persen tahun 2008. Hal ini memberikan indikasi betapa pembangunan kesehatan di Sulawesi Barat mendapat perhatian yang besar dari pemerintah. Pembangunan kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan ekonomi. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Secara umum, status kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan, antara lain dilihat indikator angka kematian bayi, kematian ibu melahirkan, usia harapan hidup, dan prevalensi gizi kurang.
  48. 48. 43   Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat, terutama penduduk miskin, terhadap pelayanan kesehatan dasar. Dalam upaya membuat pemberian pelayanan kesehatan makin merata dan bermutu, ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dasar sangat diperlukan. Sampai dengan akhir tahun 2009 telah tersedia 178 unit Rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta dan rumah sakit ABRI. 2.171 Puskesmas termasuk Puskesmas Pembantu, dan Klinik Keluarga Berencana sekitar 81 unit. Dan dari jumlah itu terserap sedikitnya 2.487 tenaga kesehatan. Meskipun demikian, banyak golongan masyarakat terutama penduduk miskin belum sepenuhnya dapat mengakses pelayanan kesehatan karena kendala biaya, jarak dan transportasi. Untuk itu, diperlukan peningkatan ketersediaan, pemerataan dan mutu sarana pelayanan kesehatan dasar, terutama di Puskesmas dan jaringannya. Dalam upaya memperluas jaringan pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa, akan ditingkatkan pelaksanaan poliklinik kesehatan desa sebagai salah satu upaya perwujudan desa siaga. Di poliklinik kesehatan desa tersebut dilaksanakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam upaya mempercepat penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan meningkatkan status gizi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini lebih menekankan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi penduduk miskin, pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPK-MM) akan terus dilanjutkan. Data berikut ini akan menggambarkan beberapa indikator kesehatan yang menjadi perhatian pemerintah dalam pembangunan bidang kesehatan.
  49. 49. 44   Umur harapan hidup di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan peningkatan dari 66,30 (tahun 2004) menjadi 67.70 (tahun 2009). Peningkatan ini tentunya berbanding terbalik dengan data angka kematian bayi yang cenderung manurun dari 30.00 (tahun 2005) menjadi 27.40 (tahun 2008). Sedangkan presentase gizi buruk dan gizi kurang cenderung mengalami penurunan, yaitu dari 8,95 % (tahun 2006) turun menjadi 2,38% (tahun 2008). Beberapa data tidak tersedia di Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi baru pecahan dari Provinsi Sulawesi Barat, hal ini karena data tersebut masih bergabung dengan data Provinsi Sulawesi Barat, kegiatan pendataan khususnya pada Dinas Kesehatan dilakukan pada tahun 2005, sehingga ketersediaan data ada yang mulai tahun 2006. Upaya penanggulangan masalah gizi terutama difokuskan pada ibu hamil, bayi, dan anak balita, karena mereka ini adalah golongan rawan yang paling rentan terhadap kekurangan gizi serta besarnya dampak yang dapat ditimbulkan. Masalah gizi bukan hanya masalah kesehatan, tetapi menyangkut masalah sosial ekonomi, dan perilaku masyarakat. Dengan demikian, upaya penanggulangan masalah gizi harus dilakukan secara sinergis meliputi berbagai bidang seperti pertanian, pendidikan dan ekonomi dengan fokus pada kelompok miskin. Obat dan perbekalan kesehatan merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan. Ketersediaan dan keterjangkauan obat esensial untuk pelayanan kesehatan perlu terus diupayakan. Meningkatnya ketersediaan obat generik esensial diharapkan dapat mendorong pemakaian obat generik esensial oleh masyarakat umum terutama bagi kelompok miskin, karena lebih terjangkau oleh masyarakat. Upaya ini akan bersinergi dengan upaya peningkatan akses serta prasarana pelayanan kesehatan dasar. Dengan sinergitas ini, masyarakat

×