KATA PENGANTAR       Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) 2010 Provinsi Sulawesi Selatanmemiliki makna penting dalam...
1                                              BAB I                                       PENDAHULUAN1.   Latar Belakang ...
2       Metode yang digunakan dalam evaluasi relevansi RPJMN 2010-2014 dengan RPJMDProvinsi Sulawesi Selatan 2008-2012 ada...
33.   Keluaran       Luaran dari kegiatan ini adalah:           1. Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJ...
4                                                      BAB II                                           HASIL EVALUASI    ...
5periode 2004-2007, puncak peningkatan pada tahun 2007, lalu menurun pada periode 2008-2009 (Grafik-1), sementara gambaran...
6kejahatannya. Sementara itu, perhatian aparat keamanan, baik menjelang pemilihan maupunsesudah pemilihan, juga lebih bany...
7didukung oleh kondisi perekonomian yang membaik pada tahun 2008-2009 yakni angkakemiskinan dan pengangguran yang terus be...
8         Hasil wawancara dengan pihak kepolisian menunjukkan bahwa tidak tertutupkemungkinan perbedaan persentase penyele...
9Miras             68       60        86      85        82      73        84      99   390     224    131     113Narkotika...
10       Pada wilayah-wilayah perkotaan di Sulawesi Selatan nilai-nilai materialisme telahsemakin menguat, berbarengan den...
11perzinahan/perbuatan cabul dan kasus miras sedikit menurun, penyerapan nilai-nilai budayaglobal yang negatif, yang berim...
12zaman yang antara lain ditandai oleh semakin menguatnya tuntutan arus bawah, tuntutanpenegakan HAM, demokratisasi serta ...
13       yang lebih terbuka dan demokratis, peningkatan penegakan hukum, serta aktualisasi       nilai moral dan agama dal...
14     Pelayanan Satu Atap, dan Persentase instansi/SKPD Provinsi (dalam laporan ini data yang     bisa diperoleh adalah p...
152. Analisis Pencapaian Indikator       (1) Pelayanan Publik       1. Penyelesaian Kasus Korupsi       Definisi yang digu...
16       Grafik-3: Persentase Kasus Korupsi yang Tertangani dibanding yang Terlaporkan di                 Kejaksaan Negeri...
17tahun 2009, pada tingkat Kejaksaan Tinggi (Provinsi), terlaporkan 31 kasus dan tertangani 19kasus; pada tingkat Kejaksaa...
18       Grafik-4: Persentase kasus korupsi tertangani dan terlaporkan pada Kepolisian                 Dibandingkan dengan...
19banyak dipengaruhi oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun2007 tentang Organisasi Perangkat D...
20       Peranan bantuan teknis yang diberikan sejumlah lembaga internasional juga cukupbesar dalam pelayanan satu atap ya...
21       Grafik-6: Persentase Hasil Pemeriksaan BPK dan Tingkatan Opini       Pada Grafik-6 terlihat bahwa opini Wajar Tan...
22organization yang belum optimal berlangsung dalam konteks dan substansi pelaporankeuangan pada berbagai unit pemerintaha...
23         Grafik-7: Gender-related Development Index Provinsi Sulawesi Selatan 2004-2009SLTA. Bahkan pada Perguruan Tingg...
24       Ketiga, sebagaimana terlihat pada Grafik-8,      peningkatan GDI Sulawesi Selatanberjalan seiring dengan peningka...
25keberdayaan gender amat strategis pada lembaga ini. Pada tahun 2006, persentaseperempuan di DPRD Provinsi mencapai 8% (e...
26        Berbagai program pembangunan terkait upaya pemberdayaan gender juga telahberjalan signifikan di Sulawesi Selatan...
273. Rekomendasi Kebijakan(1)   Agar persentase kasus korupsi yang tertangani dibanding yang terlaporkan dapat lebih      ...
28     nilai akhir SMA/SMK/MA., Angka Putus Sekolah SD., Angka Putus Sekolah SMP/MTs.,     Angka Putus Sekolah Sekolah Men...
29      Rata-rata Nilai Akhir                                                                    BPS, 2009; Ke-4.    SMP/M...
30                                                                                                               2010.    ...
31       Persentase panjang                                                                   jalan nasional dalam        ...
32berada pada peringkat 21 tetapi pada tahun 2005 dan 2006 turun menjadi peringkat 23, danpada tahun 2007-2008 pada pering...
33produksi dan produktivitas terus berjalan seiring dengan program Revitalisasi Pertaniansecara nasional dan Gerbang Emas ...
34       Dihubungkan dengan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang mencanangkanSulawesi Selatan sebagai Provinsi 10 Ter...
35kesulitan ekonomi seperti itu. Meskipun pada saat itu mulai diperkenalkan kebijakan inklusifdi bidang pendidikan, sepert...
36       Hal yang membuat lonjakan APK pada tahun 2006 menarik adalah karenapeningkatannya yang jauh melebihi APM. Pada ta...
37       3. Rata-rata Nilai Akhir SMP/MTs       Rata-rata nilai akhir siswa SMP/MTs yang diukur melalui nilai ujian nasion...
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS

2,677 views
2,538 views

Published on

Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Sulawesi Selatan oleh Tim Universitas Hasanuddin

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,677
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
66
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan Akhir EKPD 2010- Sulsel - UNHAS

  1. 1. KATA PENGANTAR Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) 2010 Provinsi Sulawesi Selatanmemiliki makna penting dalam penyelenggaraan pembangunan di Indonesia. Pertama, EKPDini memuat hasil evaluasi pencapaian dari penyelenggaraan RPJMN 2004-2009 di ProvinsiSulawesi Selatan, sehingga kinerja dari satu periode RPJMN terpresentasikan secara utuh.Kedua, EKPD ini memuat analisis relevansi RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD ProvinsiSulawesi Selatan, sehingga bisa memberi arahan bagi EKPD 2011 dan seterusnya. Laporan EKPD 2010 Provinsi Sulawesi Selatan telah diselesaikan dengan baik.Substansi isi dan metode evaluasi sepenuhnya mengacu kepada Panduan EKPD 2010 yangdisusun Bappenas, sementara analisis dan eksplanasi atas sejumlah fakta dilakukan sesuaikompetensi akademis dari masing-masing evaluator. Terima kasih disampaikan kepada Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan atasdukungannya selama EKPD ini berlangsung, terutama dalam penyelenggaraan focus groupdiscussion yang melibatkan seluruh Kepala Bidang di Bappeda, khususnya Kepala BidangMonitoring dan Evaluasi Pembangunan, serta dukungan data dan informasi yang diberikan.Terima kasih juga disampaikan kepada pihak Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian DaerahSulawesi Selatan-Sulawesi Barat serta seluruh SKPD Provinsi Sulawesi Selatan yang telahmemberikan data yang diperlukan bagi EKPD ini serta terlibat dalam diskusi-diskusi denganevaluator. Akhirnya, terima kasih disampaikan kepada pihak Bappenas atas kepercayaannyakepada Universitas Hasanuddin dalam penyelenggaraan EKPD 2010 ini. Semoga kerjasamaini memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan bangsa dan negara. Makassar, 9 Desember 2010 Rektor Universitas Hasanuddin, u.b. Pembantu Rektor Bidang Kerjasama dan Perencanaan Prof. Dr. Dwia Aries Tina NK., MSc. NIP:
  2. 2. 1 BAB I PENDAHULUAN1. Latar Belakang Menurut Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari empattahapan perencanaan pembangunan, yang meliputi penyusunan, penetapan, pengendalianperencanaan serta evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sebagai suatu tahapanperencanaan pembangunan, evaluasi harus dilakukan secara sistematis denganmengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai sejauh manapencapaian sasaran dan tujuan atau kinerja pembangunan secara keseluruhan. Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 telah selesai dilaksanakan. Sesuai denganPeraturan Pemerintah (PP) No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemerintah (BAPPENAS) berkewajibanuntuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN tersebut. Saat ini Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014telah ditetapkan. Siklus pembangunan jangka menengah ilma tahun secara nasional tidakselalu sama dengan siklus pembangunan jangka menengah lima tahun di daerah, sehinggapenetapan RPJMN 2010-2014 tidak bersamaan waktunya dengan RPJMD Provinsi. Hal inimenyebabkan prioritas-prioritas dalam RPJMD Provinsi tidak selalu mengacu pada prioritas-prioritas RPJMN 2010-2014. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi relevansi prioritas/programantara RPJMN dengan RPJMD provinsi. Di dalam pelaksanaan evaluasi ini, dilakukan dua bentuk evaluasi yang berkaitandengan RPJMN. Pertama, evaluasi atas pelaksanaan RPJMN 2004-2009; kedua, penilaianketerkaitan antara RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2012 dengan RPJMN 2010-2014.Metode yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 adalah evaluasi ex-post untuk melihat efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) dengan mengacu padatiga agenda RPJMN 2004-2009 yaitu agenda Aman dan Damai, Adil dan Demokratis, sertaMeningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Untuk mengukur kinerja yang telah dicapaipemerintahan atas pelaksanaan ketiga agenda tersebut, diperlukan identifikasi dan analisisindikator pencapaian.
  3. 3. 2 Metode yang digunakan dalam evaluasi relevansi RPJMN 2010-2014 dengan RPJMDProvinsi Sulawesi Selatan 2008-2012 adalah dengan membandingkan keterkaitan 11prioritas nasional dan tiga prioritas lainnya dengan prioritas daerah Provinsi SulawesiSelatan. Selain itu, juga dengan mengindentifikasi potensi lokal dan prioritas daerah yangtidak ada dalam RPJMN 2010-2014. Adapun prioritas nasional dalam RPJMN 2010-1014adalah: 1. Refomasi Birokrasi dan Tata Kelola, 2. Pendidikan, 3. Kesehatan, 4.Penanggulangan Kemiskinan, 5. Ketahanan Pangan, 6. Infrastruktur, 7. Iklim Investasi danIklim Usaha, 8. Energi, 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolahan Bencana, 10. Kebudayaan,Kreativitas dan Inovasi Teknologi, dan tiga prioritas lainnya yaitu 1. Kesejahteraan RakyatLainnya, 2. Politik, Hukum dan Keamanan lainnya, 3. Perekonomian Lainnya. Hasil dari EKPD 2010 diharapkan dapat memberikan umpan balik pada perencanaandi daerah. Selain itu, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah dalammengambil kebijakan pembangunan daerah. Pelaksanaan EKPD ini dilakukan melalui kerjasama antara Bappenas cq. DeputiEvaluasi Kinerja Pembangunan dengan Universitas Hasanuddin selaku evaluator eksternaldan dibantu oleh stakeholders daerah. Pelaksanaan EKPD 2010 mengacu pada PanduanEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2010 yang disusun oleh Deputi Bidang EvaluasiKinerja Pembangunan, Bappenas.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan dari EKPD Provinsi Sulawesi Selatan adalah: 1. Untuk melihat sejauhmana pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dapat memberikan kontribusi pada pembangunan daerah Sulawesi Selatan; 2. Untuk mengetahui sejauhmana keterkaitan prioritas/program dalam RPJMN 2010-2014 dengan prioritas/program yang ada dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2013. Sasaran dari EKPD Provinsi Sulawesi Selatan adalah: 1. Tersedianya data/informasi dan penilaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Sulawesi Selatan; 2. Tersedianya data/informasi dan penilaian keterkaitan RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2013.
  4. 4. 33. Keluaran Luaran dari kegiatan ini adalah: 1. Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 2. Tersedianya dokumen evaluasi keterkaitan RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2013.
  5. 5. 4 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009 A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI 1. Indikator Agenda Pembangunan Indonesia Yang Aman dan Damai pada RPJMN 2004-2009 mencakup beberapa program yang pencapaiannya dapat diukur pada tiga indikator utama yakni indeks kriminalitas, persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional, dan persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional. Dalam EKPD Sulawesi Selatan 2004-2009, data indeks kriminalitas tidak dapat ditemukan sehingga data yang digunakan adalah tingkat kriminalitas, berupa perbandingan antara kasus kriminalitas yang terjadi dengan total penduduk Sulawesi Selatan, dinyatakan dalam satuan jumlah tindakan kriminal perseribu penduduk dalam setahun. Data tentang persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional juga tidak ditemukan sehingga hanya diberikan evaluasi kualitatif-deskriptif. Adapun nilai pencapaian indikator untuk agenda Pembangunan Indonesia Yang Aman dan Damai dapat digambarkan pada Tabel-1. Tabel-1: Nilai Pencapaian Indikator Agenda Pembangunan Indonesia Yang Aman dan Damai RPJMN 2004-2009 di Sulawesi Selatan. Nilai IndikatorNo. Indikator Sumber Data 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Indeks Kriminalitas (Tingkat1. 1,5027 1,5492 1,7530 2,0263 1,7240 1,6636 Polda Sulselbar, Kriminalitas) 2005-2010 Persentase Penyelesaian Kasus Polda Sulselbar,2. 59,81 54,96 54,38 55,97 48,92 44,16 Kejahatan Konvensional 2005-2010 Persentase Penyelesaian Kasus3. Kejahatan Transnasional - - - - - - - 2. Analisis Pencapaian Indikator (1) Keamanan dan Kedamaian 1. Tingkat Kriminalitas Tingkat kriminalitas di Sulawesi Selatan, yakni jumlah kejadian kriminal perseribu penduduk dalam satu tahun, menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat pada
  6. 6. 5periode 2004-2007, puncak peningkatan pada tahun 2007, lalu menurun pada periode 2008-2009 (Grafik-1), sementara gambaran kuantitatif jenis dan tingkat kriminalitas tersebut dapatdilihat pada Tabel-2. Pada tahun 2007, angka kriminalitas di Sulawesi Selatan mencapai 2,02kejadian perseribu penduduk, bertambah 0,27 poin dari tahun 2006, dimana angka inimenurun 0,30 menjadi 1,72 pada tahun 2008. Pada tahun 2007, jumlah tindak pidana diSulawesi Selatan mencapai 15.554 kasus dengan selang waktu kejadian antar tindak pidanaselama 33 menit delapan detik. Pada tahun 2006 jumlah tindak pidana mencapai 13.374kasus dengan selang waktu kejadian antar tindak pidana selama 39 menit, pada tahun 2008sebanyak 13.456 kasus dengan selang waktu kejadian antar tindak pidana selama 39 menitenam detik. Pada tahun 2007 tersebut, persentase penyelesaian kasus pidana sebanyak60,34%, pada tahun 2006 lebih rendah yakni 60,25% dan pada tahun 2008 lebih tinggi yakni64,71%. Grafik-1: Tingka Kriminalitas di Sulawesi Selatan 2004-2009. Tingginya angka kriminalitas pada tahun 2007, sebagaimana terlihat pada Grafik-1,diduga banyak dipengaruhi oleh panasnya suhu politik di Sulawesi Selatan menjelang danpasca pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun tersebut. Konflik antar pendukungcalon gubernur yang terjadi di sejumlah kabupaten/kota selain punya andil langsung terhadaptingginya tingkat kriminalitas, juga situasi dan kondisi yang relatif tidak stabil ketika itubanyak dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melaksanakan aksi-aksi
  7. 7. 6kejahatannya. Sementara itu, perhatian aparat keamanan, baik menjelang pemilihan maupunsesudah pemilihan, juga lebih banyak tercurah pada pengamanan pemilihan, dimana situasiini diduga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kriminal. Tabel-2: Keadaan Umum Tindak Pidana serta Tingkat Kriminalitas di Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009. T a h u n Uraian 2004 2005 2006 2007 2008 2009Jumlah Tindak Pidana 11.089 11.611 13.374 15.554 13.456 13.730Penyelesaian 6.042 6.341 8.058 9.385 8.707 8.729% Penyelesaian 54,49% 54,61% 60,25% 60,34% 64,71 63,58Selang Waktu terjadinya 47’39” 45’ 39’ 33’8” 39,06 38,28Tindak PidanaJumlah Penduduk 7.379.370 7.494.701 7.629.138 7.675.893 7.805.024 8.253.387Tingkat kriminalitas 1,5027 1,5492 1,7530 2,0263 1,7240 1,6636Sumber: Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Selatan , 2004-2009 dan BPS 2006-2009 (Diolah kembali) Pada tahun 2007, kondisi perekonomian Sulawesi Selatan juga kurang baikkinerjanya. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005 sangat rendah, ini mempunyai akibatsangat besar bagi sebagian besar rumah tangga miskin dimana salah satu akibatnya adalahtingginya angka pencurian. Pada tahun 2004 hingga 2007 angka pengangguran juga tinggi,pada tahun 2006 sebanyak 18,64% dan meskipun pada tahun 2007 sudah menurun menjadi12,78 % tetapi efeknya pada tekanan ekonomi penduduk masih signifikan dalam mendorongterjadinya kriminalitas. Jumlah rumah tangga miskin juga tinggi pada periode 2004-2007,yakni diatas 14%. Kesemua ini memberi indikasi adanya korelasi antara kondisiperekonomian yang kurang baik dengan tingginya angka kriminalitas. Pada tahun 2008-2009, terjadi perbaikan ketertiban dan keamanan yang signfikan,ditandai dengan angka kriminalitas yang terus menurun. Ini terkait dengan kondisi politikyang kembali normal pasca pemilihan gubernur, meskipun dalam pemilihan kepala daerahtahun 2010 terjadi ekses cukup tajam, tetapi efeknya pada kriminalitas akan terlihat padadata tahun tersebut dan tahun berikutnya. Perbaikan kondisi ketertiban dan keamanan juga
  8. 8. 7didukung oleh kondisi perekonomian yang membaik pada tahun 2008-2009 yakni angkakemiskinan dan pengangguran yang terus berkurang dan pertumbuhan ekonomi yang relatifterpelihara. 2. Penyelesaian Kejahatan Konvensional Ditinjau dari seluruh kejahatan konvensional yang terjadi di Sulawesi Selatan, telahterjadi peningkatan persentase penyelesaian kasus selama periode 2004-2009. Pada tahun2005 penyelesaian kasus hanya 54,49%, meningkat hingga 64,71% pada tahun 2008, dansedikit menurun pada tahun 2009 yakni 63,58% (Grafik-2). Ini menujukkan peningkatankinerja aparat keamanan, khususnya jajaran kepolisian, dalam penyelesaian tindak pidanakejahatan konvensional. Namun demikian, ditinjau dari segi penyelesaian jenis kejahatanyang menonjol di Sulawesi Selatan, sebagaimana juga terlihat pada Grafik-2, terdapatpenurunan tingkat penyelesaian kejahatan. Persentase penyelesaian tertinggi adalah padatahun 2004 (59,81%), kemudian pada tahun 2005 dan tahun 2006 menurun menjadi sekitar54%, dan sedikit meningkat pada tahun 2007. Selanjutnya pada tahun 2008 dan 2009persentase penyelesaiannya menurun menjadi 48,92 % dan 44,16%. Secara keseluruhanpersentase penyelesaian kasus tindak pidana mengalami peningkatan, tetapi untuk kasuskejahatan yang menonjol persentase penyelesaiannya justru menurun. Grafik-2: Penyelesaian keseluruhan tindak pidana kejahatan konvensional dan Tindak pidana kejahatan menonjol di Sulawesi Selatan 2004-2009.
  9. 9. 8 Hasil wawancara dengan pihak kepolisian menunjukkan bahwa tidak tertutupkemungkinan perbedaan persentase penyelesaian ini disebabkan oleh keterbatasan jumlahdan kualitas aparat kepolisian yang menangani jenis kejahatan yang menonjol, keterbatasansarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas aparat, serta modus operandi penjahat yangsemakin beragam dengan jumlah dan kualitas yang juga semakin meningkat. Dengankondisi demikian, maka peluang menumpuknya penyelesaian kasus tertentu yang menonjoldi kepolisian menjadi sangat besar, yang pada gilirannya bisa mengurangi kepercayaanmasyarakat terhadap lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian. Pada kejahatan konvensional, hal yang juga perlu dicermati adalah kecenderunganmeningkatnya jumlah absolut jenis kejahatan tertentu yang menonjol pada periode 2004-2009 (Lihat data penunjang pada Tabel-3). Kalau pada tahun 2004 jumlahnya hanya 3.926kasus, pada tahun 2007 bertambah menjadi 5.346 kasus, pada tahun 2009 jumlahnya terusmeningkat dan mencapai angka 5.562 kasus. Tabel-3: Kasus Kejahatan Konvensional Menurut Jenis Kejahatan Yang Menonjol di Sulawesi Selatan Tahun 2004-2009 T a h u n Jenis 2004 2005 2006 2007 2008 2009 KejahatanYang Menonjol L S L S L S L S L S L SPerkelahian 17 13 3 4 3 1 9 - - - - -KelompokPengeroyokan 168 111 239 157 232 180 463 374 513 400 660 469Pemerasan & 67 36 75 31 96 66 84 59 295 164 504 229AncamanPenghancuran/Perusakan 421 202 399 208 516 317 585 332 469 336 201 121BarangPembakaran 29 20 10 9 32 14 31 17 14 10 17 13CD Porno 1 - 2 3 15 9 10 2 60 40 2 -Perzinahan+ 166 112 203 119 249 201 233 192 180 97 332 236CabulPerkosaan 105 76 97 70 112 70 142 115 135 105 109 112
  10. 10. 9Miras 68 60 86 85 82 73 84 99 390 224 131 113Narkotika/ 275 309 269 370 261 260 274 244 392 371 409 356PsikotropikaPembunuhan 143 125 121 117 127 133 109 99 139 106 89 68Aniya Berat 814 268 1.047 603 1.000 736 970 673 531 403 412 312Empat Jenis 1.65 1.016 1.852 644 2.255 648 2.352 786 2.209 350 2.69 427Pencurian 2 6Jumlah 3.92 2.348 4.403 2.420 4.980 2.708 5.346 2.992 5.327 2.60 5.56 2.456 6 6 2% Penyelesaian - 59,81 - 54,96 - 54,38 - 55,97 - 48,9 - 44,16 2 Sumber: Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Selatan, 2004-2009 (diolah kembali) Keterangan : L = Lapor; S = Selesai Dari sejumlah jenis kejahatan konvensional tersebut, yang sangat menonjol danmengalami peningkatan selama periode 2004-2009 adalah pencurian yakni pencurian berat,pencurian dengan kekerasan, pencurian hewan dan pencurian kendaraan bermotor.Perkelahian kelompok yang pada tahun 2005 dan 2006 menunjukkan penurunan, padatahun 2007 kembali mengalami peningkatan. Data tentang perkelahian kelompok ini belummencakup perkelahian antara anggota POLRI dengan anggota TNI yang cukupmenghebohkan di Bantaeng pada tanggal 22 September 2007. Meskipun jumlah kasusperkelahian antar kelompok pada tahun 2007 lebih rendah dibanding perkelahian antarkelompok pada tahun 2004, yang memprihatinkan dari perkelahian tahun 2007 adalahbanyaknya generasi muda dari kalangan mahasiswa yang terlibat, padahal faktor pemicunyahanyalah masalah-masalah sepele yang seyogyanya tidak berkembang dalam skala besar.Hal lain yang mungkin ikut berpengaruh antara lain adalah karakteristik masyarakat SulawesiSelatan yang “agak keras”, euforia reformasi dan kekurangtegasan aparat dalampenanganan berbagai kasus tersebut. Selanjutnya, menyangkut kasus pengeroyokan,pemerasan dan ancaman, penghancuran/perusakan barang, serta pembakaran, trennya jugaagak mengkuatirkan. Hal ini merupakan sinyal berkurangnya rasa saling percaya dankeharmonisan hubungan antar kelompok masyarakat yang justeru merupakan salah satuprioritas RPJMN 2004-2009.
  11. 11. 10 Pada wilayah-wilayah perkotaan di Sulawesi Selatan nilai-nilai materialisme telahsemakin menguat, berbarengan dengan cenderung memudarnya solidaritas sosial, nilai-nilaikekeluargaan, dan keramahtamahan sosial. Identitas nasional kemudian terlemahkan olehcepatnya penyerapan budaya global yang negatif, serta keterbatasan dalam mengadopsibudaya global yang lebih relevan bagi upaya pembangunan karakter bangsa. Gambarancepatnya penyerapan budaya global yang negatif di Sulawesi Selatan, antara lain dapatdilihat dari peningkatan jumlah kasus narkotika/psikotropika, CD porno, perzinahan,perkosaan dan pencabulan (Lihat Tabel-3). Tingginya pertambahan kasusnarkotika/psikotropika juga semakin mengkuatirkan. Pada tahun 2004 hanya 275 kasus danpada tahun 2009 sudah mencapai 409 kasus. Beberapa kalangan mengemukakan bahwapeningkatan jumlah penyalahgunaan narkotika/psikotropika sekaligus berpotensi semakinmeningkatnya pula jumlah penderita HIV/AIDS. Data yang diperoleh melalui media terungkapbahwa kasus penyalahgunaan narkotika/psikotropika nampaknya berkorelasi positif denganpeningkatan penderita HIV/AIDS. Data pada Harian Fajar (Senin, 10 Nopember 2008)mengungkapkan bahwa berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Makassar jumlahpenderita HIV/AIDS yang ditemukan dan terdeteksi khusus di Kota Makassar terhitungJanuari hingga April 2008 adalah 1.782 orang, padahal di penghujung 2007 baru 1.599orang. Artinya hanya dalam waktu empat bulan, penderita penyakit mematikan ini bertambah183 orang. Dari sumber yang sama juga dikemukakan bahwa untuk Sulawesi Selatan, jikatahun 2007 hanya 1.844 orang, maka pada April 2008 sudah mencapai angka 2.059 orangatau mengalami peningkatan 215 orang. Walaupun Pemerintah dan pemerhati HIV/AIDStidak tinggal diam (di Makassar sudah disiapkan tujuh lokasi Voluntary Counseling Testing(VCT) untuk membantu pendeteksian virus HIV. Hanya saja, data dari Dinas Kesehatan KotaMakassar ini akurasinya diragukan oleh sejumlah LSM, karena berdasarkan pemantauanmereka, disinyalir yang belum ditemukan dan terdeteksi jumlahnya bisa mencapai angka 10kali lipat dari pada yang terdeteksi. Dalam konteks ini, dari berbagai sumber termasuk darikepolisian, dikemukakan bahwa maraknya kasus HIV/AIDS di Sulawesi Selatan danMakassar tidak terlepas dari sindikat peredaran narkoba di wilayah ini. Data hasil tangkapanPolwiltabel Makassar menunjukkan bahwa dari Januari hingga 9 Nopember 2008 kasusnarkoba yang tertangkap adalah 66 kasus dengan tersangka 82 orang. Demikian pula kasus perkosaan, dari 105 kasus pada tahun 2004, meningkat menjadi142 kasus pada tahun 2007. Kecenderungan peningkatan kasus-kasus tersebutmenunjukkan tanda yang semakin mengkuatirkan. Meskipun kasus CD porno,
  12. 12. 11perzinahan/perbuatan cabul dan kasus miras sedikit menurun, penyerapan nilai-nilai budayaglobal yang negatif, yang berimbas terhadap etika pergaulan sosial, merupakan peringatanyang harus ditangani secara sungguh-sungguh oleh semua pihak. Bahkan beberapa aksierotis versi lokal yang populer dengan nama “candoleng-doleng” (pertunjukan musik elektonpada acara pesta yang disertai tarian erotis) hingga saat ini masih menjadi agendamendesak pemerintah di beberapa kabupaten untuk menghentikannya. Demikian pula kasusrekaman adegan porno/mesum yang melibatkan warga setempat sudah ditemukan dibeberapa daerah seperti di Kabupaten Bone, Soppeng dan Kota Pare-Pare. Fenomena inimemberikan gambaran betapa cepatnya penyerapan nilai-nilai budaya global yang negatif,yang berimbas terhadap etika pergaulan masyarakat. Pada sisi lain toleransi antar etnis dan antar umat beragama meskipun datanyasecara pasti tidak diperoleh oleh tim evaluasi, namun dilihat dari keterlibatan berbagai etnis diSulawesi Selatan (empat etnis besar yakni Makassar, Bugis, Toraja dan Mandar), termasuketnis Tionghoa, dalam kesuksesan berbagai event keagamaan yang dilaksanakan diSulawesi Selatan, dapat dikatakan bahwa pencapaian RPJMN 2004-2009 di SulawesiSelatan dari aspek toleransi dan kerukunan antar etnis dan umat beragama, walaupun masihperlu lebih ditingkatkan, namun sudah berada pada jalur yang benar. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai instansi terkait, secara umum agendamewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai di Sulawesi Selatan pada periode 2004-2009walaupun dapat dikatakan cukup berhasil, namun beberapa faktor seperti kenaikan hargaBBM, cukup panasnya suhu politik dalam proses dan pelaksanaan pemilihan kepala daerahbaik pada level Provinisi maupun Kabupaten/Kota, memiliki pengaruh (timbal baik) yangcukup besar terhadap upaya mewujudkan agenda tersebut. Selain itu, persaingan para calonanggota legislatif [DPR, DPRD dan DPD), juga merupakan faktor yang mempengaruhikondisi aman dan damai. Selain itu, terdapat faktor lain yang berpengaruh yakni perubahan peran TNI dalampemeliharaan ketertiban dan keamanan, serta belum sempurnanya kesiapan Polri untuksepenuhnya berperan sebagai ujung tombak pemelihara keamanan dan ketertiban,menyebabkan aktivitas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat belum mampudilaksanakan secara efektif. Demikian pula, apabila ditinjau dari jumlah dan kualitas personilaparat keamanan dalam memelihara keamanan di sebagian besar wilayah yang belummemadai ditengah keragaman masyarakat (etnis, budaya dan agama), serta perubahan spirit
  13. 13. 12zaman yang antara lain ditandai oleh semakin menguatnya tuntutan arus bawah, tuntutanpenegakan HAM, demokratisasi serta kemajuan teknologi dan informasi. 3. Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional Secara umum, kasus kejahatan transnasional belum signifikan terjadi di SulawesiSelatan. Pada kasus perdagangan manusia misalnya, meskipun pengiriman TKI cukup besarjumlahnya di Sulawesi Selatan, tetapi dibaliknya kejahatan demikian tidak teridentifikasi.Begitu pula dalam kasus narkoba, meskipun intensitasnya cukup tinggi, tetapi indikasiketerlibatan jaringan transnasional belum signifikan.3. Rekomendasi Kebijakan(1) Menyangkut menurunnya persentase penyelesaian jenis kejahatan tertentu yang menonjol, direkomendasikan agar pemerintah menunjukkan perhatian yang lebih serius terhadap peningkatan jumlah dan kualitas aparat kepolisian, serta sarana prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas mereka. Dalam konteks ini tentu saja ketegasan pimpinan dalam penegakan peraturan perundang-undangan tidak boleh lagi ditunda- tunda, termasuk dalam pemberian sangsi dan reward terhadap aparat kepolisian yang aktif sesuai capaian pelaksanaan tugas masing-masing.(2) Dalam upaya menumbuhkembangkan rasa saling percaya dan harmoni antarkelompok dan golongan masyarakat yang merupakan faktor penting untuk menciptakan rasa aman dan damai, dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan, partisipasi masyarakat seyogyanya lebih ditingkatkan. Bahkan diharapkan rasa saling percaya tersebut juga terwujudkan antar seluruh pemangku kepentingan, antar lembaga pemerintah (dalam arti luas), serta antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, termasuk pemantapan forum dialog lintas agama.(3) Lunturnya nilai-nilai budaya luhur dan menurunnya nilai-nilai moral serta krisis jati diri, identitas dan kepribadian daerah, seharusnya dapat menyadarkan para pihak akan pentingnya menjadikan sistem dan nilai budaya lokal sebagai identitas dan jatidiri masyarakat. Dalam konteks ini, keteladanan dari para pemimpin di Sulawesi Selatan, termasuk eksekutif dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, serta aparat hukum harus lebih ditingkatkan. Demikian pula perlunya meningkatkan frekuensi dialog antarbudaya
  14. 14. 13 yang lebih terbuka dan demokratis, peningkatan penegakan hukum, serta aktualisasi nilai moral dan agama dalam keseharian, utamanya dari para pemimpin.(4) Masalah penyalahgunaan narkotika/psikotropika dan penanggulangan HIV/AIDS di Sulawesi Selatan yang semakin meningkat dan mengkuatirkan, membutuhkan kesungguhan serta dukungan multipihak, oleh sebab itu semua pihak utamanya pemerintah harus mengambil langkah nyata dan progressif, tanpa pandang bulu menindaki secara tegas siapapun yang terlibat. Tentu saja dalam penanganannya tidak semata mengharapkan dari pemerintah, tetapi harus dilakukan secara bersama seluruh pemangku kepentingan, tanpa dukungan tersebut apa yang dilakukan oleh pemerintah sulit mencapai hasil yang optimal.(5) Hal lain yang juga penting dicermati adalah bagaimana meminimalisir terjadinya perkelahian (baca: tawuran) antar mahasiswa di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, termasuk demonstrasi yang banyak berujung pada aksi anarkis. Pentingnya perhatian khusus dan betul-betul serius terhadap masalah ini agar pandangan negatif (suka tawuran dan anarkis) yang dilekatkan terhadap warga dan mahasiswa yang cenderung merugikan masyarakat di kota Makassar bisa terkikis habis. Dalam konteks ini diperlukan upaya yang sungguh-sungguh oleh semua pemangku kepentingan, utamanya pemerintah, aparat hukum, kalangan kampus, pers dan tokoh masyarakat untuk duduk bersama dengan pikiran yang jernih membicarakan langkah-langkah pencegahan, serta ketegasan dalam penindakan mereka yang tertangkap tangan dan terbukti bersalah. Dalam konteks ini diharapkan media massa (baik tulis maupun elektronik) dengan segenap jajaran wartawannya berperan secara aktif ikut mencegah terjadinya tawuran, paling tidak memberi informasi kepada aparat keamanan dan tidak justeru memberitakannya berulang-ulang dan menjadikannya sebagai berita sensasional. Pemerintah sendiri diharapkan dapat memainkan perannya sebagai fasilitator dan atau mediator yang kredibel dan adil.B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS1. Indikator Pencapaian pembangunan menyangkut Agenda Indonesia yang Adil dan Demokratismencakup dua kelompok indikator yakni kebijakan publik dan demokrasi. Pencapaian bidangkebijakan publik diukur dengan indikator persentase kasus korupsi yang tertanganidibandingkan dengan yang dilaporkan, persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Perda
  15. 15. 14 Pelayanan Satu Atap, dan Persentase instansi/SKPD Provinsi (dalam laporan ini data yang bisa diperoleh adalah pemerintah Kabupaten dan pemerintah Provinsi) yang memiliki pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian. Sedangkan pencapaian bidang demokrasi diukur dengan indikator Gender-related Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measure (GEM). Nilai pencapaian dari setiap indikator tersebut ditampilkan pada Tabel-4. Tabel-4: Nilai Pencapaian Indikator Agenda Pembangunan Indonesia Yang Adil dan Demokratis pada RPJMN 2004-2009. Nilai Indikator Sumber DataNo Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kejaksaan Tinggi Sulselbar, 2010 dan dan Polda Sulselbar, Persentase kasus korupsi yang Data Data 2010; Data 2004 dan1. tertangani dibandingkan dengan yang tdk ter- tdk ter- 67,65 87,18 74,60 75,00 2005 hanya yang dilaporkan sedia sedia bersumber dari Polda, data 2006-2009 dari Polda dan Kejaksaan Tinggi. Persentase Kabupaten/Kota yang2. 8,70 13,04 17,39 21,74 52,17 52,17 Pemprov Sulawesi memiliki Perda Pelayanan Satu Atap Selatan, 2010 Persentase entitas (Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang BPK Sulawesi Sela-tan,3. - 15 0 0 0 - memiliki pelaporan Wajar Tanpa 2005-2010. Pengecualian Pembangunan Manu- sia Berbasis Gender 2005-2006, BPS-Ke- menteri-an PP dan PA; Pembangunan4. Gender Development Index 56,90 57,40 59,00 60,40 61,04 62,07 Berbasis Gen-der 2006-2008, BPS-Ke- menterian PP dan PA; Tahun 2009 data proyeksi. Pembangunan Manu- sia Berbasis Gender 2005-2006, BPS-Ke- menteri-an PP dan PA; Pembangunan5. Gender Empowermen Index 49,20 50,00 51,80 52,60 52,90 53,82 Berbasis Gender 2006- 2008, BPS-Ke- menterian PP dan PA; Tahun 2009 data proyeksi.
  16. 16. 152. Analisis Pencapaian Indikator (1) Pelayanan Publik 1. Penyelesaian Kasus Korupsi Definisi yang digunakan dari konsep kasus korupsi yang “tertangani” dalam EKPD diSulawesi Selatan adalah kasus korupsi yang buktinya sudah dianggap cukup oleh kejaksaandan sedang diproses ditambah dengan kasus korupsi yang diterima pelimpahannya olehkejaksaan dari kepolisian. Dengan kata lain konsep tertangani disini adalah kasus korupsiyang telah masuk ke tahap penuntutan, sedangkan definisi yang digunakan dari konsepkasus korupsi yang “dilaporkan” adalah seluruh kasus korupsi yang laporannya diterimasecara langsung oleh Kejaksaan dari masyarakat atau sumber lain ditambah kasus korupsiyang pelimpahannya diterima oleh Kejaksaan dari Kepolisian. Data yang dianalisis padaEKPD 2010 mencakup tahun 2006 hingga 2009, sementara data tahun 2004-2005 tidakdapat ditampilkan secara valid. Berdasarkan pengertian tersebut, gambaran persentase kasus korupsi yang ditanganidibandingkan dengan yang dilaporkan dapat dilihat pada Grafik-3. Pada Grafik-3 ditunjukkanperkembangan kinerja penyelesaian kasus korupsi secara total yang ditangani KejaksaanTinggi (Tingkat Provinsi) dan yang ditangani Kejaksaan Negeri (Tingkat Kabupaten danKota). Selain itu juga ditunjukkan perkembangan penyelesaian kasus korupsi pada masing-masing Tingkat Kejaksaan Tinggi dan Tingkat Kejaksaan Negeri. Pada Grafik-3 terlihat bahwa fenomena menonjol terjadi pada tahun 2007, ketikapersentase kasus korupsi yang tertangani meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya,dan tahun 2008 ketika persentase kasus korupsi yang tertangani tersebut menurun secarasignifikan pula. Ada beberapa faktor dapat dijelaskan terkait fenomena tersebut. Pertama, bahwa tingginya kinerja penyelesaian kasus korupsi pada tahun itudikontribusi dominan oleh Kejaksaan Negeri (Kabupaten/Kota), yakni sebanyak 37 kasusterlaporkan dan yang ditangani sebanyak 33 kasus (89,10%); sementara Kejaksaan Tinggipada tahun itu hanya menerima laporan dua kasus dan yang tertangani satu kasus (50%). Iniberbeda signifikan dengan kinerja tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2006 kinerja lebihtinggi dikontribusi oleh Kejaksaan Tinggi yakni terlaporkan delapan kasus dan ditangani tujuhdiantaranya (87,5%), sementara Kejaksaan Negeri hanya menerima 27 laporan dantertangani 16. Salah satu faktor yang mempengaruhi fenomena ini adalah semakin besarnyaperhatian masyarakat di Kabupaten dan Kota dalam melaporkan kasus-kasus korupsi
  17. 17. 16 Grafik-3: Persentase Kasus Korupsi yang Tertangani dibanding yang Terlaporkan di Kejaksaan Negeri dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatandengan kelengkapan data dan informasi yang memungkinkan pihak kejaksaan melakukantindak lanjut, selain itu kasus yang dilimpahkan polisi ke kejaksaan juga meningkat. Perananmedia massa juga besar dalam peningkatan ini, selain Surat Kabar yang terbit di Makassar,pada beberapa daerah juga telah terbit koran lokal yakni di Kota Pare-pare dengan sumberberita pada Kota Pare-pare dan Kabupaten sekitarnya, di Kota Palopo dengan sumber beritapada Kota Palopo dan Kabupaten sekitarnya. Peranan LSM, baik LSM yang berkiprah diKota Makassar maupun LSM yang berkiprah di Kabupaten, juga signifikan. LSM diKabupaten Bulukumba sangat gencar mempersoalkan dugaan penyelewengan danbekerjasama dengan media massa memberitakannya, begitu pula LSM di Kota Pare-pare,Kota Palopo dan Kabupaten Bone. Kedua, pada tahun 2008, persentase antara yang ditangani dengan yang dilaporkanterlihat adanya penurunan dibanding tahun 2007, tetapi secara kuantitatif sebenarnya terjadipeningkatan signifikan. Pada tingkat Kejaksaan Tinggi, tahun itu terlaporkan 21 kasus danyang tertangani 13 kasus (Lihat Tabel-5). Sementara itu, pada tingkat Kejaksaan Negeri,terlaporkan 42 kasus dan tertangani 34 kasus. Bahkan pada tahun berikutnya, secarakuantitatif kinerja ini lebih meningkat lagi, meskipun secara persentase agak stagnan. Pada
  18. 18. 17tahun 2009, pada tingkat Kejaksaan Tinggi (Provinsi), terlaporkan 31 kasus dan tertangani 19kasus; pada tingkat Kejaksaan Negeri terlaporkan 41 kasus dan tertangani 35 diantaranya.Artinya, yang terlihat sebagai penurunan persentase penanganan kasus harus dipahamibahwa dibaliknya terjadi peningkatan kuantitas dari kasus yang terlaporkan, dan sebenarnyaterjadi pula peningkatan kuantitas atas kasus yang tertangani. Keterbatasan jumlah aparatkejaksaan dan kompleksitas dari kasus yang terlaporkan menjadikan persentase yangtertangani terlihat sedikit menurun. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerjapenanganan kasus korupsi di Sulawesi Selatan, baik pada tingkat Kejaksaan Tinggi maupuntingkat Kejaksaan Negeri, telah meningkat signifikan selama periode 2005-2009. Tabel-5: Persentase Jumlah Kasus Korupsi yang Tertangani (Tahap Penuntutan) Dibandingkan Dengan yang Dilaporkan Tahun 2004-2009 Wilayah 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kab/Kota se-SulSel Dilaporkan Tertangani Data tdk Data tdk 26 37 42 41 % tersedia tersedia 16 33 34 35 61,54 89,19 80,95 85,37 Kejati SulSel Dilaporkan 8 2 21 31 Tertangani Data tdk Data tdk 7 1 13 19 % tersedia tersedia 87,50 50,00 61,90 61,29 Total Dilaporkan Tertangani Data tdk Data tdk 34 39 63 72 % tersedia tersedia 23 34 47 54 67,65 87,18 74,60 75,00 Sumber: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, 2010. Untuk pengembangan analisis lebih jauh, pada Grafik-4 ditunjukkan kinerjapenanganan kasus korupsi oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, danditampilkan bersama kinerja Kejaksaan (Kejaksaan Tinggi ditambah Kejaksaan Negeri)Sulawesi Selatan. Terlihat bahwa kinerja Kepolisian tinggi pada tahun 2008, dimana saat itukinerja Kejaksaan sedikit menurun; sementara pada tahun 2007 ketika kinerja Kejaksaantinggi, kinerja kepolisian justeru menurun dibanding tahun sebelumnya. Jumlah kasus yangterlaporkan di kepolisian pada tahun 2008 sebanyak 28 dan 26 diantaranya tertangani(92,86%). Pada tahun 2007, terlaporkan 29 kasus dan yang tertangani 19 kasus. Pencapaianini agak menurun pada tahun 2009, dimana kasus terlaporkan di kepolisian hanya 17 dantertangani 11 kasus diantaranya.
  19. 19. 18 Grafik-4: Persentase kasus korupsi tertangani dan terlaporkan pada Kepolisian Dibandingkan dengan Kejaksaan di Sulawesi Selatan, 2006-2009. (2) Pelayanan Satu Atap Salah satu indikator pelayanan publik adalah persentase kabupaten/kota yangmemiliki peraturan daerah pelayanan satu atap. Namun demikian, karena indikator yangdigunakan adalah peraturan daerah, maka meskipun terdapat beberapa kabupaten yangtelah melaksanakan pelayanan satu atap tetapi payung hukum yang digunakan baru sebatasSK Bupati, maka dalam evaluasi ini tidak dimasukkan sebagai kabupaten/kota yang telahmemiliki peraturan daerah pelayanan satu atap. Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik adalahdengan perwujudan pelayanan satu atap yang kemudian dikembangkan menjadi pelayanansatu pintu. Sepintas kedua konsep ini sama, namun apabila dicermati ternyata dalamimplementasinya berbeda. Dalam implementasi konsep pelayanan satu atap, kecenderunganyang terlihat adalah sejumlah unit kerja ditempatkan dalam satu atap di lokasi tertentu, tetapidalam memberikan pelayanan setiap unit kerja tersebut bekerja sendiri-sendiri ataumenerbitkan izin sendiri. Sedangkan dalam konsep pelayanan satu pintu, keterpaduanpemberian pelayanan lebih ditonjolkan, jadi berbagai jenis perizinan yang diurus olehmasyarakat, pintu masuk dan keluarnya sama dan dikerjakan oleh aparat yang ditempatkanpada kantor pelayanan (perizinan) terpadu tersebut. Pada Grafik-5 terlihat bahwa peningkatan jumlah kabupaten/kota yang telah memilikiperaturan daerah pelayanan satu atap/pintu sangat menonjol pada tahun 2008. Ini juga
  20. 20. 19banyak dipengaruhi oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dimana sejumlah daerah memberikan responsyang positif dan melakukan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan PP tersebut. Pada Grafik-5 terlihat bahwa pada tahun 2008 persentase Kabupaten/Kota yangmemiliki Perda Perizinan Satu Atap meningkat sebanyak 30,47% dari tahun 2007, dimanasaat itu sebanyak 12 (52,17%) Kabupaten/Kota telah memiliki Perda Perizinan Satu Atap.Peningkatan pada tahun 2007 tersebut erat kaitannya dengan kesadaran yang makin tinggi Grafik-5: Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Perda Satu Atap Di Sulawesi Selatan.pada pemerintah daerah tentang pentingnya investasi sehingga pelayanan satu atapdilengkapi dengan standar prosedur pelayanan yang jelas menjadi upaya untuk mendorongdaya saing daerah bagi investasi. Khusus untuk pelayanan umum bagi masyarakat,pemerintah daerah juga makin menyadari pentingnya pelayanan prima kepada masyarakat,sehingga ketepatan waktu, keramahan layanan dan biaya murah dianggap penting untukdiberikan dan wadah yang tepat adalah Kantor Pelayanan Satu Atap yang memiliki kekuatanhukum dalam bentuk Perda. Ini yang menjadikan peningkatan Perda Pelayanan Satu Atapdari hanya dua Kabupaten/Kota pada tahun 2004, menjadi tiga pada tahun 2005, empatpada tahun 2006 dan lima pada tahun 2007 lalu meningkatan drastis menjadi 12 tahun 2008dan bertahan hingga 2009.
  21. 21. 20 Peranan bantuan teknis yang diberikan sejumlah lembaga internasional juga cukupbesar dalam pelayanan satu atap yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota. Di Kota Pare-pare misalnya, inisiatif menyelenggarakan pelayanan satu atap dan upaya peningkatankualitasnya secara berkelanjutan, amat dikontribusi oleh bantuan teknis dan pendampingansebuah lembaga internasional dan bersamaan dengan itu unit pelayanan ini dipimpin olehseorang pejabat yang memiliki visi jelas tentang pelayanan dan kapasitas SDM yang terusditingkatkan. Pencapaian Kota Pare-pare dalam pelayanan satu atap, dengan jumlah urusanyang tertangani yang terus meningkat, telah menjadi inspirasi sejumlah daerah lainnya untukmengakselerasi pelayanan satu atap. (3) Pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian Berhubung data tentang opini laporan keuangan berdasarkan SKPD Provinsi tidaktersedia, maka pada bagian ini evaluasi dilakukan terhadap data opini laporan keuangan unitdaerah yang menjadi sasaran evaluasi BPK-Sulawesi Selatan yakni Provinsi SulawesiSelatan sebagai satu unit dan masing-masing Kabupaten/Kota sebagai satu unit pula.Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa oleh BPK Sulawesi Selatanselama 2004-2009 jumlahnya bervariasi tiap tahun, karena itu perhitungan persentase LPKDdengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dihitung berdasarkan jumlah unit LKPD yangdiperiksa BPK-Sulawesi Selatan pada tahun tersebut. Data yang bisa dianalisis mencakupLKPD 2005-2008, hasil pemeriksaan 2004 dan 2009 tidak dapat ditampilkan datanya dalamevaluasi ini. Gambaran tentang persentase LKPD yang mendapatkan opini Wajar TanpaPengecualian, Wajar Dengan Pengecualian dan Disclaimer dapat dilihat pada Grafik-6. Pada Grafik-6 terlihat bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanya tercapaipada tahun 2005 oleh tiga dari 20 (15%) pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi yang diperiksapada tahun tersebut, setelah itu tidak ada lagi LKPD yang mendapatkan opini WTP hingga2008.Opini yang terbanyak dicapai adalah Wajar dengan Pengecualian, paling banyak padatahun 2007 yakni 11 dari 14 Kabupaten/Kota/Provinsi yang diperiksa (87,5%) dan pada tahun2008 yakni 100% dari sembilan Kabupaten/Kota/Provinsi yang diperiksa. Opini disclaimerjuga ditemukan, paling banyak pada tahun 2008 yakni empat diantara 13 (30,77%)Kabupaten/Kota/Provinsi yang diperiksa tahun tersebut.
  22. 22. 21 Grafik-6: Persentase Hasil Pemeriksaan BPK dan Tingkatan Opini Pada Grafik-6 terlihat bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanya tercapaipada tahun 2005 oleh tiga dari 20 (15%) pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi yang diperiksapada tahun tersebut. Setelah itu tidak ada lagi LKPD yang mendapatkan opini WTP hingga2008.Opini yang terbanyak dicapai adalah Wajar dengan Pengecualian, paling banyak padatahun 2007 yakni 11 dari 14 Kabupaten/Kota/Provinsi yang diperiksa (87,5%) dan pada tahun2008 yakni 100% dari sembilan Kabupaten/Kota/Provinsi yang diperiksa. Opini disclaimerjuga ditemukan, paling banyak pada tahun 2008 yakni empat diantara 13 (30,77%)Kabupaten/Kota/Provinsi yang diperiksa tahun tersebut. Rendahnya persentase LKPD yang mendapatkan penilaian WTP terkait dengansejumlah faktor tetapi yang utama adalah soal SDM. SDM pemerintah daerah yang terkaitdengan perencanaan program/kegiatan, perencanaan keuangan, pelaksanaan kegiatanhingga pelaporan keuangan; kompetensi dan kapasitasnya belum sepenuhnya sesuaidengan kebutuhan pengetahuan, perilaku dan keterampilan yang dibutuhkan dalamterciptanya konsistensi antara perencanaan program/kegiatan dengan perencanaankeuangan; pencapaian efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan; pengelolaanadministrasi program/kegiatan yang sinergis dengan administrasi keuangan; ketepatan sertaketajaman analisis laporan keuangan; dan kordinasi pelaporan diantara berbagai pelaksanakegiatan dalam berbagai SKPD pada tiap daerah. Keterbatasan kapasitas dan kemampuanSDM ini erat kaitannya dengan pelatihan dan pengembangan serta proses learning-
  23. 23. 22organization yang belum optimal berlangsung dalam konteks dan substansi pelaporankeuangan pada berbagai unit pemerintahan daerah. Selain itu, kesesuaian latar pengetahuanilmiah atas pegawai yang terkait dengan siklus perencanaan program kegiatan, perencanaankeuangan, evaluasi program/kegiatan, serta pelaporan keuangan ikut berkontribusimengingat mekanisme perekrutan dan siklus mutasi yang pada beberapa kasus belumsepenuhnya mempertimbangkan ketajaman kapasitas dan kompetensi tertentu termasukanalisis dan pelaporan keuangan. Fenomena terkait keterbatasan jumlah dan kualitas SDMini mewarnai rendahnya penilaian WTP pada LKPD di Sulawesi Selatan selama 2005-2008. (2) Demokrasi 1. Gender-related Development Indeks Gender-related Development Indeks (GDI) sebagai indikator yang menunjukkankesetaraan dalam relasi gender pada berbagai aspek kehidupan, menunjukkan bahwapencapaian Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan pada periode 2004-2009.Peningkatan tertinggi dicapai pada tahun 2006 (1,6 poin) dan 2007 (1,4 poin), sementarapada tahun 2005 peningkatan hanya 0,5 poin, tahun 2008 sebesar 1,00 poin dan tahun 2009sebesar 1,03 poin (Lihat Grafik-7). Periode ini juga ditandai dengan angka GID yang berhasilmenembus level nilai 60 sejak tahun 2007, berbeda dengan nilai GEM Sulawesi Selatanyang pada 2004-2009 nilainya tertahan dibawah level 60 (Lihat Uraian tentang GEM). Darisegi peringkat, pada tahun 2004 GDI Sulawesi Selatan berada pada peringkat 24, tahun2005 peringkat 25, tahun 2006 peringkat 26, tahun 2007 dan 2008 peringkat 29, dan tahun2009 kemungkinan bertahan pada peringkat 29. Dari segi peringkat nasional, pencapaianGDI Sulawesi Selatan lebih rendah dari pencapaian GEMnya, meskipun dari segi nilaipencapaian GDI lebih tinggi dari pencapaian GEM. Pada periode 2004-2009, pencapaian tahun 2006-2009 menunjukkan fenomenakrusial, selain karena pada tahun itu tercapai peningkatan GDI tertinggi, juga pada tahun itunilai GDI menembus dan bertahan diatas nilai 60. Ada beberapa faktor terkait hal tersebut.Pertama, secara sosial-budaya, pola pikir dan acuan nilai masyarakat Sulawesi Selatantentang relasi perempuan dan laki-laki memang telah semakin bergeser dari orientasipatriarkat kearah yang semakin membuka ruang bagi keterlibatan perempuan pada berbagaiaktivitas di sektor publik. Ini ditandai dengan terbukanya peluang yang sama antaraperempuan dan laki-laki dalam mengakses pendidikan, yang dalam dekade terakhir porsimurid perempuan relatif berimbang dengan murid laki-laki pada tingkat SD, SLTP hingga
  24. 24. 23 Grafik-7: Gender-related Development Index Provinsi Sulawesi Selatan 2004-2009SLTA. Bahkan pada Perguruan Tinggi, terdapat kecenderungan mahasiswi lebih besarporsinya dari mahasiswa. Ini seiring pula dengan tidak adanya lagi nilai dan norma yangmengikat secara ketat untuk menempatkan perempuan hanya beraktivitas di sektordomestik-dalam rumah tangga sementara hanya laki-laki yang memasuki sektor publik-luarrumah tangga. Perubahan konstruksi sosial-budaya ini merupakan buah dari kemajuanpendidikan, perkembangan interaksi sosial dan dinamika keterbukaan informasi yangberlangsung secara gradual seiring proses pembangunan dan perkembangan. Kedua, peningkatan nilai GDI juga merupakan dampak dari implementasi kebijakanpemerintah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahun mengimplementasikanProgram Peningkatan Peran Serta Perempuan dan Kesetaraan Gender dengan kegiatanutama pembinaan organisasi perempuan untuk kesetaraan gender dan peningkatanketerampilan dan manajemen usaha bagi perempuan; Program Peningkatan PeranPerempuan di Perdesaan dalam bentuk pembinaan dan penilaian lomba P2WKSS, BKB danGSI; selain itu juga melakukan penguatan bagi Pemenuhaan Hak-Hak Perempuan dan Anak,Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan serta Peningkatan PeranPerempuan dalam Pengambilan Keputusan. Intervensi sejenis juga diperankan sejumlahDonor, LSM dan Perguruan Tinggi dalam berbagai kegiatan yang manfaat dan dampaknyadiharapkan berkontribusi pada pemberdayaan perempuan dan kesataraan gender (LAKIP,2009).
  25. 25. 24 Ketiga, sebagaimana terlihat pada Grafik-8, peningkatan GDI Sulawesi Selatanberjalan seiring dengan peningkatan IPM. Di sini tertunjukkan bahwa perbaikan kualitasmanusia dalam hal pengetahuan, kesehatan dan daya beli ternyata ada korelasinya dengansemakin membaiknya kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan dalam proses interaksisosial, struktur kemasyarakatan dan pola-pola kekuasaan. Tentu saja ini dengan asumsibahwa pendidikan telah mengubah tata nilai dan norma masyarakat yang sebelumnyapatriarkat menjadi menerima prinsip kesetaraan perempuan dan laki-laki serta membukaruang bagi realisasi prinsip tersebut. 2. Gender Empowerment Measure Pencapaian Gender Empowerment Measure (GEM) Provinsi Sulawesi Selatan selama2004-2009 menunjukkan kecenderungan terus meningkat dengan pertambahan angka GEMyang tidak terlalu berbeda dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, GEM Sulawesi Selatanmeningkat 0,8 poin dari tahun 2004, dari tahun 2005 ke tahun 2006 meningkat 1,8 poin, daritahun 2006 ke tahun 2007 meningkat 0,8 poin, dari tahun 2007 ke tahun 2008 meningkat 0,3poin dan dari tahun 2008 ke tahun 2009 meningkat 0,92 poin. Ini berarti bahwa peningkatanterbesar tercapai pada tahun 2006 (1,8 poin) dan tahun 2009, sementara peningkatanterendah pada tahun 2008 (0,3 poin) (Lihat Grafik-8). Dari segi peringkat nasional, peringkatGEM Sulawesi Selatan cenderung menurun pada periode 2004-2009. Pada tahun 2005peringkat GEM Sulawesi Selatan adalah 23, tahun 2006 dan 2007 turun ke posisi 25, tahun2008 turun lagi ke posisi 26, dan tahun 2009 kemungkinan tetap pada peringkat 26. Artinya,meskipun nilai GEM Sulawesi Selatan meningkat terus pada periode 2004-2009, tetapipeningkatan nilai GEM Provinsi lain lebih tinggi, sehingga peringkat GEM Sulawesi Selatancenderung turun. Sebagaimana diketahui, GEM ditentukan oleh tiga indikator utama yakni (1)persentase perempuan di parlemen, (2) persentase perempuan yang bekerja sebagaiadministrator dibanding perempuan yang bekerja sebagai manajer, (3) persentaseperempuan yang bekerja sebagai profesional dibanding yang bekerja sebagai pekerja teknis.Mengacu pada tiga indikator ini, beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan GEMSulawesi Selatan dapat diuraikan sebagai berikut. Faktor paling pokok dibalik peningkatan GEM pada 2006 dan 2009 dapat dilihat padapersentase perempuan di DPRD Sulawesi Selatan. Indikator ini sangat penting, karenaDPRD adalah tempat dimana kebijakan/regulasi disusun, karena itu upaya mendorong
  26. 26. 25keberdayaan gender amat strategis pada lembaga ini. Pada tahun 2006, persentaseperempuan di DPRD Provinsi mencapai 8% (enam orang dari total 75 anggota) sebagai hasil Grafik-8: Pencapaian GEM Provinsi Sulawesi Selatan, 2004-2009pemilu 2004, suatu peningkatan dari periode sebelumnya yang hanya dua orang dari total 50anggota (4%). Pada tahun 2009, persentase perempuan di DPRD Sulawesi Selatanmeningkat menjadi 16% (12 orang dari total 75 anggota). Dengan demikian, peningkatanGEM di Sulawesi Selatan sebagian besar dikontribusi oleh hasil pilihan rakyat atas legislatorperempuan yang porsinya makin besar. Namun demikian, kuota 30% perempuan di DRPDtampaknya masih jauh. Selain itu, organisasi birokrasi maupun dunia usaha juga semakin terbuka untukmemberi ruang kepada perempuan dalam mengakses posisi tinggi. Pada tahun 2009,pejabat perempuan untuk eselon II-a (Kepala Dinas dan Kepala Badan) pada PemerintahProvinsi Sulawesi Selatan sebesar 6,2% (dua diantara 32 orang), eselon II-b (Kepala Kantordan Kepala Biro) sebesar 3,4% (satu dari 29 orang), eselon III-a (Kasubdin/Kabid/Kabag)sebesar 18% (47 dari 225 orang), eselon III-b (Kabag pada Kantor) sebesar 32% (delapandari 25 orang), eselon IV-a sebesar 34% (87 dari 294 orang) dan eselon IV-b sebesar 96%(49 dari 51 orang). Dengan demikian, pemilu yang semakin banyak menghasilkan anggota legislatifperempuan, serta peningkatan kemampuan perempuan untuk bisa menempati level ataspada organisasi dimana ia bekerja, merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhiperbaikan nilai GEM Sulawesi Selatan.
  27. 27. 26 Berbagai program pembangunan terkait upaya pemberdayaan gender juga telahberjalan signifikan di Sulawesi Selatan, baik yang dijalankan oleh Pemerintah, PemerintahProvinsi dan Pemerintah Kabupaten; maupun yang dijalankan oleh Lembaga Donor,Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi. PadaPemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten selama 2004-2009 telahdifokuskan upaya-upaya untuk memperkuat organisasi dan kelembagaan perempuan dalambentuk peningkatan kemampuan SDM dan pemberian bantuan teknis dan manajerial seiringdengan upaya-upaya untuk mengarusutamakan berbagai aspek terkait gender dalamperencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan. Pendampingan dan advokasi untukmendorong kebijakan yang pro-gender juga telah didorong oleh sejumlah donor, LSM danperguruan tinggi selama periode tersebut. Faktor terakhir yang patut diperhatikan adalah kaitan GEM dengan IPM.Bagaimanapun, secara teroretis-filosofis, GEM adalah bagian dari upaya meningkatkankualitas manusia, dalam arti bagaimana manusia semakin terbuka pilihan-pilihan dalamkehidupannya (choices) dan semakin mampu menyuarakan pilihan-pilihannya (voioces).Pada Grafik-9 terlihat bahwa peningkatan GEM di Sulawesi Selatan cenderung seiringdengan peningkatan IPM. Ketika nilai GEM mengalami peningkatan yang tinggi pada tahun2006, saat itu IPM juga mengalami peningkatan yang tinggi, sementara terpeliharanyapeningkatan GEM dari 2006 hingga 2009 juga terkait dengan peningkatan IPM tertinggi padatahun 2007 yang terpelihara hingga 2009. Artinya, upaya pemberdayaan atau pencapaiankesetaraan gender pada organisasi/kelembagaan pemerintah maupun non pemerintahmemiliki korelasi dengan tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat secaraumum. Pada akhirnya harus tersadari bahwa meskipun berbagai faktor yang telah diuraikan initelah mempengaruhi atau berkorelasi dengan peningkatan nilai GEM Sulawesi Selatan pada2004-2009, dilihat dari posisi relatif peningkatan tersebut dibanding peningkatan yang dicapaiProvinsi lain akselerasi peningkatan Sulawesi Selatan masih lebih rendah, sehinggaperingkat GEM nasional cenderung menurun. Faktor-faktor yang telah mendorongpeningkatan GEM selama ini perlu lebih signifikan lagi pengaruhnya atau diperlukanbekerjanya faktor pendorong lain yang bisa lebih mendorong akselerasi.
  28. 28. 273. Rekomendasi Kebijakan(1) Agar persentase kasus korupsi yang tertangani dibanding yang terlaporkan dapat lebih besar, diperlukan peningkatan kapasitas pada lembaga kejaksaan terkait kecukupan staf yang melayani kebutuhan data dan administratif seorang jaksa, kecukupan jumlah jaksa dalam menangani kasus terlaporkan yang semakin besar jumlahnya, kecukupan biaya operasional penanganan kasus, dan kecukupan sarana/fasilitas dalam penanganan perkara. Dalam perspektif jangka panjang, masalah korupsi idealnya didekati dengan upaya-upaya pencegahan terkait perbaikan sistem pelaporan dan pengawasan, serta perbaikan remunerasi.(2) Agar penyelenggaraan pembangunan berjalan lebih memenuhi norma transparansi dan akuntabilitas, sehingga pelaporan keuangan SKPD atau pemerintah daerah memperoleh penilaian wajar tanpa pengecualian, upaya perbaikan dapat didorong dalam bentuk: (1) peningkatan kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam formulasi rencana dan implementasi rencana yang memenuhi kriteria efektivitas dan efisiensi yang baik; (2) peningkatan kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan yang menunjukkan konsistensi antara perencanaan (RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD) dengan pelaksanaan kegiatan (APBD dan LAKIP); (3) dorongan keterbukaan data dan informasi pembangunan sehingga terbuka akses bagi masyarakat, LSM dan media dalam mengakses informasi pembangunan; (4) kordinasi intensif antar lembaga yang terlibat dalam pengawasan pembangunan.3. Pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan pembangunan perlu semakin didorong bukan hanya dalam perspektif untuk mewujudkan kesetaraan laki-laki dan perempuan dari segi jumlah/proporsi pada berbagai aspek dan tahapan pembangunan; tetapi lebih substantif dari itu adalah bagaimana menyeimbangkan sifat-sifat maskulinitas dan feminitas dalam pengelolaan pembangunan sehingga dengan itu humanisasi dan keberlanjutan pembangunan lebih substantif dihubungkan dengan perspektif gender.C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT1. Indikator Indikator yang menjadi basis evaluasi agenda peningkatan kesejahteraan rakyatadalah: (1) Indeks Pembangunan Manusia, (2) Pendidikan mencakup Angka PartisipasiMurni (SD/MI), Angka Partisipasi Kasar (SD/MI), Rata-rata nilai akhir SMP/MTs., Rata-rata
  29. 29. 28 nilai akhir SMA/SMK/MA., Angka Putus Sekolah SD., Angka Putus Sekolah SMP/MTs., Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah., Angka melek aksara 15 tahun keatas., Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs., Persentase jumlah guru yang layak mengajar Sekolah Menengah, (3) Kesehatan mencakup Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Bayi (AKB), Prevalensi Gizi buruk (%), Prevalensi Gizi kurang (%), Persentase tenaga kesehatan per penduduk, Keluarga Berencana, Persentase penduduk ber-KB (contraceptive prevalence rate), Laju pertumbuhan penduduk, Total Fertility Rate (TFR), (4) Ekonomi Makro mencakup Laju pertumbuhan ekonomi, Persentase ekspor terhadap PDRB, Persentase output manufaktur terhadap PDRB, Pendapatan per kapita (dalam juta rupiah), Laju inflasi, (5) Investasi mencakup Nilai Rencana PMA yang disetujui, Nilai Realisasi Investasi PMA (US$ Juta), Nilai Rencana PMDN yang disetujui, Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp Milyar), Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA, (6) Infrastruktur mencakup % panjang jalan nasional dalam kondisi baik, sedang, dan buruk, % panjang jalan provinsi dalam kondisi baik, sedang, dan buruk, (7) Pertanian mencakup Rata-rata nilai tukar petani per tahun, PDRB sektor pertanian, (8) Kehutanan mencakup Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis, (9) Kelautan mencakup Jumlah tindak pidana perikanan dan Luas kawasan konservasi laut (juta Ha), 10. Kesejahteraan Sosial mencakup Persentase penduduk miskin dan Tingkat pengangguran terbuka. Pencapaian RPJMN 2004-2009 di Sulawesi Selatan atas indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel-6 berikut. Tabel-6: Pencapaian RPJMN 2004-2009 di Sulawesi Selatan atas indikator-indikator Meningkatkan Kesejahteraan Sosial. Nilai Indikator Sumber DataNo Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Indeks BPS, 2009; *Angka 70,82*)1. Pembangunan 67,80 68,06 68,81 69,62 70,22 proyeksi Manusia BPS, 2009; Ke- Angka Partisipasi mendiknas, 2010;2. 90,64 88,13 91,08 92,06 92,15 92,55*) Disdiknas Sulsel, Murni SD/MI 2010;*Angka proyeksi BPS, 2009; Ke- Angka Partisipasi *) mendiknas, 2010;3. 103,28 101,43 107,70 108,56 109,25 110,83 Disdiknas Sulsel, Kasar SD/MI 2010;*Angka Proyeksi
  30. 30. 29 Rata-rata Nilai Akhir BPS, 2009; Ke-4. SMP/MTs 4,83 5,95 5,95 5,95 6,44 7,21 mendiknas, 2010; Disdiknas Sulsel, 2010 BPS, 2009; Ke- Rata-rata Nilai Akhir mendiknas, 2010;5. SMA/SMK/MA 5,56 6,05 6,25 6,24 6,28 7,19 Disdiknas Sulsel, 2010 BPS, 2009; Ke- Angka Putus Seko- mendiknas, 2010; *)6. lah SD 4,17 1,54 3,83 1,61 3,01 3,87 Disdiknas Sulsel, 2010;*Angka Pro- yeksi BPS, 2009; Ke- Angka Putus Seko- mendiknas, 2010; *)7. lah SMP/MTs 12,15 4,49 3,44 4,87 12,86 16,69 Disdiknas Sulsel, 2010;*Angka Proyeksi BPS, 2009; Ke- Angka Putus Seko- mendiknas, 2010; lah Sekolah Mene-8. 4,41 3,63 3,13 4,35 24,64 53,84*) Disdiknas Sulsel, ngah 2010;*Angka Proyeksi BPS, 2009; Ke- Angka Melek Aksara mendiknas, 2010;9. 84,50 84,60 85,70 86,24 85,58 94,47 Disdiknas Sulsel, 15 tahun keatas 2010 Persentase jumlah BPS, 2009; Ke- guru yang layak me- *) *) mendiknas, 2010;10. 79,01 79,14 76,80 87,38 90,58 93,90 Disdiknas Sulsel, ngajar di SMP/MTs 2010 Persentase jumlah BPS, 2009; Ke- guru yang layak me- mendiknas, 2010; *) *)11. ngajar di Sekolah 75,88 80,58 90,61 91,03 96,83 102,99 Disdiknas Sulsel, Menengah 2010 BPS, 2005; Bap- penas, 2007;Ris- kesdas, 2007;12. Umur Harapan Hidup 68,70 68,70 69,20 69,40 70,40 70,98*) Diskes Sulsel, 2010; *Angka Proyeksi. BPS, 2005; Bap- Angka Kematian penas, 2007;Ris- kesdas, 2007;13. Bayi 37,37*) 36,00 29,10 41,00 27,40 26,35*) Diskes Sulsel, 2010.*Angka Pro- yeksi Prevalensi Gizi BPS, 2005; Bap- penas, 2007;Ris-14. Buruk 8,53 8,60 1,32 1,89 1,80 1,80 kesdas, 2007; Diskes Sulsel,
  31. 31. 30 2010. BPS, 2005; Bap- penas, 2007; Ris- Prevalensi Gizi15. 19,62 18,35 13,37 14,74 14,50 14.50 kesdas, 2007; Kurang Diskes Sulsel, 2010. BPS, 2005; Bap- Persentase tenaga penas, 2007; Ris-16. kesehatan 0,0012 0,0015 0,0016 0,0011 0,0015 0,0016* kesdas, 2007; perpenduduk Diskes Sulsel, 2010. BPS, 2004-2009; Persentase BPS, SDKI, 2007.17. 56,49 56,54 57,30 65,57 62,00 64,29 penduduk berKB Laju pertumbuhan BPS, 2004-2009;18. penduduk 1,36 1,64 1,41 0,92 1,36 1,33 BPS, SDKI, 2007. Total Fertility Rate19. 2,29 2,30 Laju Pertumbuhan20. Ekonomi 5,32 5,20 6,72 6,34 7,72 6,2 BPS Sulsel, 2010 Persentase Ekspor21. terhadap PDRB 13,50 13,57 13,51 14,58 22,28 12,11 BPS Sulsel, 2008 Persentase Output Manufaktur terhadap22. 13,44 13,78 13,54 13,22 12,99 12,53 BPS Sulsel, 2008 PDRB Pendapatan perkapi- ta (Berdasarkan Har- BPS Sulsel. 201023. 6.150.051 7.016.919 8.126.117 9.079.914 11.092.285 11.541.232 ga Konstan dalam juta rupiah)24. Laju Inflasi 6,47 7,45 7,21 5,71 11,79 2,22 BPS Sulsel, 2010 Nilai rencana PMA 53,317,00 611,550,000 109,172,533 BKPMD Sulsel,25. yang disetujui (Juta 0 22,803, 141,430,870 2010 US$) Nilai Realisasi26. Investasi PMA (US$) 1,7 66,9 13,2 55,0 27,6 76,9 BKPMD Sulsel, 2010 Nilai Rencana PMDN27. 912,40 996,617 923,027 3.945,147 1.213,999 4.461,424 BKPMD Sulsel, yang disetujui (M) 2010, BPS Sulsel, 2010 Nilai Realisasi Investasi PMDN (M) BKPMD Sulsel,28. 109,00 147,58 68,60 1,06 1.110,524 1.113,790 2010; BPS Sulsel, 2010 Realisasi Penyerapan Tenaga29. 116  122  280  3.058  1.992  505 BPS Sulsel, 2010 Kerja PMA
  32. 32. 31 Persentase panjang           jalan nasional dalam           kondisi:           LAKIP Pemprov30. 57,92  72,21  71,60  11,25  64,94  46,91% Sulsel, 2010. Baik Sedang 30,83  25,38  21,15  84,37  28,29  35,30 Buruk 11,24  2,41  7,25  4,38  6,77  17,79 Persentase jalan provinsi dalam kondisi:31. Baik 54,00 37,76 20,19 42,61 56,24 56,50 LAKIP Provinsi Sedang 22,93 35,80 22,75 39,85 23,78 24,00 Sulsel, 2009. Buruk 23,07 26,44 57,06 17,54 20,00 19,50 Nilai Tukar Petani32. (rata-rata/tahun) 106,1 94,9 97,4 115,1 100,2 100,55 BPS Sulsel PDRB Sektor Per- BPS Provinsi tanian (nilai M. dan 20.900,36 25.071,81 27.080,0033. 14.124,24 16.188.36 18.513.26 (30,12) (29,40) (27,90) Sulsel, 2007- %) (31,90) (31,26) (30,40) 2009. Persentase luas lahan rehabilitasi Dishut Sullsel,34. 2,36 2,76 2,54 2,54 2,54 5,16 2006, 2010 dalam hutan ter- hadap lahan kritis Jumlah tindak pidana35. perikanan 9 10 11 2 20 10 Dinas Perikanan Sulsel, 2010 Luas kawasan kon- Dinas Perikanan36. 580.765 580.765 580.765 580.765 762.022 762.022 Sulsel, 2010 servasi laut (Ha) Persentase pen-37. 14,90 14,98 14,57 14,11 13,34 12,31 BPS, 2010. duduk miskin Tingkat penganggur-38. 15,93 18,64 12,76 11,25 9,04 8,74 BPS, 2010. an terbuka 2. Analisis Pencapaian Indikator (1) Indeks Pembangunan Manusia Pencapaian IPM Sulawesi Selatan mengalami peningkatan berarti dalam periode 2004-2009. Pada tahun 2009 IPM Provinsi ini sudah berada pada nilai diatas 70, artinya kategori menengah-atas, sementara pada tahun 2004 masih berada pada kategori menengah bawah yakni 67,8. Dari segi peringkat nasional, pada tahun 2004 Provinsi ini
  33. 33. 32berada pada peringkat 21 tetapi pada tahun 2005 dan 2006 turun menjadi peringkat 23, danpada tahun 2007-2008 pada peringkat 21 dan pada 2009 peringkat 20. Artinya, baik dari seginilai maupun dari peringkat Sulawesi Selatan mencapai peningkatan signifikan dalam tigatahun terakhir. Pada Grafik-9 terlihat bahwa peningkatan signifikan tercapai pada tahun 2007,dimana IPM Sulawesi Selatan naik 0,81 poin dari tahun 2007, nilainya menembus angka 70atau level IPM menengah-atas, peringkat nasional menduduki posisi 21 (Grafik-10). Setelahitu, pada tahun 2008 IPM Sulawesi Selatan naik 0,6 poin, begitu pula pada tahun 2009 naik0,6 poin, dan peringkat nasionalnya bertahan pada posisi 20. Grafik-9: Perkembangan IPM dan Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan, 2004-2009. Ada beberapa faktor yang berpengaruh pada peningkatan di tahun 2007 dan berhasilbertahan hingga tahun 2009. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi meskipunberfluktuasi dalam lima tahun terakhir, sementara inflasi cukup terkendali, sehingga daya belimasyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi ini terutama didorong oleh perkembanganinfrastruktur dan fasilitas yakni berfungsinya jalan tol yang menghubungkan pelabuhandengan bandara, berfungsinya bandara baru Sultan Hasanuddin, berkembangnya pusatbelanja dan hiburan, serta pelebaran jalan antara Kota Makassar dan Pare-pare yangkeseluruhannya mendorong aktivitas perekonomian. Sementara itu, pada sektor pertaniankhususnya tanaman pangan, yang penyerapan tenaga kerjanya cukup besar, peningkatan
  34. 34. 33produksi dan produktivitas terus berjalan seiring dengan program Revitalisasi Pertaniansecara nasional dan Gerbang Emas (Gerakan Pengembangan Ekonomi Masyarakat) padaperiode 2004-2008, dilanjutkan dengan program pencapaian surplus beras dua juta ton dansurplus jagung 1,5 juta ton. Pada produk unggulan lain, kakao yang produksinya menurunhingga tahun 2008, setelah itu mengalami pembenahan dalam bentuk penanaman kembalidan perlakuan sambung samping. Produk unggulan rumput laut yang menyerap tenaga kerjacukup banyak pada hampir seluruh daerah pesisir di Sulawesi Selatan, juga cukupberkembang dalam lima tahun terakhir. Keseluruhan unsur perekonomian rakyat ini telahberkontribusi pada terpeliharanya daya beli sebagaian besar masyarakat Sulawesi Selatan. Fenomena ini juga seiring dengan persentase penduduk miskin yang terus menurundari tahun 2004 hingga 2009. Sebagaimana diperlihatkan pada Grafik-11, mulai tahun 2006-2007 persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan mengalami penurunan secara moderat,dan pada tahun 2008-2009 menurun lebih signifikan. Penurunan jumlah penduduk miskinmenunjukkan perbaikan pada daya beli masyarakat, dimana daya beli adalah salah satuindikator pokok IPM. Kedua, perbaikan pencapaian pada kondisi pendidikan. Pada periode 2007-2009,angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah penduduk Sulawesi Selatan cukupmeningkat. Selain merupakan dampak dari program wajib belajar sembilan tahun yang telahberjalan sebelumnya, pencapaian ini juga dikontribusi oleh perhatian pemerintah ProvinsiSulawesi Selatan bersama seluruh pemerintah Kabupaten pada pembangunan pendidikan,dimana pada tahun 2008 hingga 2010 pendidikan gratis hingga SLTA menjadi prioritasutama pemerintah. Selain itu, pemerintah Provinsi juga memberi beasiswa pendidikan S3 keluar negeri bagi pegawai negeri sipil dalam jumlah yang cukup besar, yang kalau merekasudah tamat menjadi faktor yang memperbesar angka rata-rata lama sekolah di SulawesiSelatan. Ketiga, dalam hal angka harapan hidup, kinerja pembangunan kesehatan SulawesiSelatan memang telah menunjukkan pencapaian cukup baik selama ini. Pada periode 2008-2010, dengan dicanangkannya Program Kesehatan Gratis oleh Pemerintah ProvinsiSulawesi Selatan disertai pembangunan rumah sakit untuk pasien kelas III yang digratiskan,sementara pelayanan Jamkesmas oleh pemerintah pusat juga semakin baik, makadiekspektasi bahwa pencapaian indikator angka kematian bayi, angka kematian ibumelahirkan, serta angka harapan hidup sendiri, mengalami peningkatan.
  35. 35. 34 Dihubungkan dengan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yang mencanangkanSulawesi Selatan sebagai Provinsi 10 Terbaik dalam Pelayanan Hak Dasar di Indonesia,pencapaian IPM di peringkat 20 pada tahun 2009 masih memerlukan akselerasi tinggi untukbisa mendekati posisi 10 besar. Peningkatan memang telah dicapai signifikan, tetapiakselerasinya belum cukup untuk memenuhi target. Waktu tiga tahun yang tersisa, yakni2010-2013, merupakan kesempatan bagi Provinsi ini untuk mengejar pencapaian visinya. (2) Pendidikan. Terdapat sepuluh indikator yang akan dikemukakan dalam menganalisis kinerjapendidikan di Sulawesi Selatan, yang di dalamnya tercakup pendidikan dasar danmenengah. Secara umum dari kesepuluh indikator tersebut, tujuh di antaranya menunjukkankecenderungan membaik, yaitu Angka Partisipasi Murni Tingkat SD, Angka Partisipasi KasarTingkat SD, rata-rata nilai akhir tingkat SMP, rata-rata nilai akhir tingkat sekolah menengah,Angka Melek Huruf (%), persentase guru layak mengajar terhadap guru seluruhnya tingkatSMP, dan persentase guru layak mengajar terhadap guru seluruhnya tingkat sekolahmenengah. Kecenderungan memburuk yang diperlihatkan oleh angka-angkanya yangmeningkat adalah Angka Putus Sekolah Tingkat SMP (%) dan Angka Putus Sekolah TingkatSekolah Menengah (%). Sementara Angka Putus Sekolah Tingkat SD (%) menunjukkanketidakstabilan yang ditunjukkan oleh nilainya yang fluktuatif dari tahun ke tahun. 1. Angka Partisipasi Murni (SD/MI) Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI, pada tahun 2005 mengalamipenurunan yang cukup besar dari 90,64 pada tahun 2004 menjadi 88,13 (Grafik-12). Setahunkemudian, angka tersebut bisa dinaikkan kembali melampaui angka tertinggi yang dicapaisetahun sebelumnya menjadi 91,08, sebelum naik secara perlahan rata-rata di bawah satudigit sampai tahun 2009. Menurunnya APM tingkat SD/MI pada tahun 2005 tidak terlepas dari kenyataankesulitan ekonomi yang dihadapi keluarga miskin untuk bisa menyekolahkan anaknya(Grafik-13). Pada saat itu Sulawesi Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi rendah,sementara laju inflasi mencapai tingkat tertingginya. Di Makassar misalnya, laju inflasi saatitu mencapai 15,20, jauh melambung dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,47. Keadaan inijelas mengurangi daya beli masyarakat sehingga banyak diantara mereka yang hanyaberada sedikit di atas garis kemiskinan kembali terjatuh miskin. Berdasarkan Grafik-10 tampaknya pendidikan anak-anak adalah salah satu aspekyang terpaksa dikorbankan oleh kelompok keluarga miskin untuk bisa bertahan dalam
  36. 36. 35kesulitan ekonomi seperti itu. Meskipun pada saat itu mulai diperkenalkan kebijakan inklusifdi bidang pendidikan, seperti adanya dana BOS, tetapi sosialisasi dan pelaksanaannyabelum sepenuhnya efektif dan menyentuh secara tepat semua kelompok miskin yang sangatberkepentingan. Angka Partisipasi Murni Tingkat SD/MI dan Persentase Penduduk Miskin 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 2004 1 2005 2 2006 3 2007 4 2008 5 2009 6 Partisipasi murni tingkat SD/MI % penduduk miskin Grafik-10: Perkembangan APM dan Kemiskinan di Sulawesi Selatan (Sumber: BPS, 2010; Kementerian Diknas, 2010) Untungnya penurunan APM tingkat SD/MI ini tidak berlangsung lama. Sejak tahun2006 keadaan itu secara cepat bisa tertanggulangi dan terus mengalami pertumbuhan padatahun-tahun sesudahnya. Grafik juga menunjukkan bahwa sejak tahun 2006 kondisikemiskinan di Sulawesi Selatan juga perlahan bisa dikurangi, sehingga jumlah keluarga yangtidak bisa membiayai pendidikan anggotanya juga bisa diperbesar. 2. Angka Partisipasi Kasar Menurunnya angka partisipasi sekolah pada tahun 2005, juga terlihat pada AngkaPartisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI (Grafik-11). Pada tahun 2004, APK tingkat SD/MIsebesar 103,28 dan turun menjadi 101,43 pada tahun 2005. Penyebab penurunan ini didugajuga sama dengan yang mempengaruhi APM, yaitu faktor yang terkait dengan ekonomikhususnya kemiskinan keluarga peserta didik.
  37. 37. 36 Hal yang membuat lonjakan APK pada tahun 2006 menarik adalah karenapeningkatannya yang jauh melebihi APM. Pada tahun 2006, APK telah menjadi 107,70, jauhmeninggalkan APM yang baru mencapai 91,08. Diduga kuat penyebabnya adalahmeningkatnya peserta didik baru pada jenjang SD/MI yang berasal dari mereka yang setahunlalu terpaksa menunda niat mengikuti pendidikan dasar. Besaran APK yang semakin timpangdengan APM, serta semakin tingginya APK di atas angka 100 menunjukkan membengkaknyajumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang berusia tidak sesuai dengan jenjangpendidikannya. Jika benar dugaan bahwa kesulitan ekonomilah yang menyebabkan keluargamenunda memasukkan anggota keluarganya ke lembaga pendidikan, maka hal itumengindikasikan masih adanya kecenderungan keterlambatan mengikuti pendidikan dasarpada sebagian anak-anak. Angka Partisipasi Kasar Tingkat SD/MI 112,00 110,00 108,00 106,00 104,00 102,00 100,00 98,00 96,00 2004 1 2005 2 2006 3 2007 4 2008 5 2009 6 Partisipasi kasar tkt SD/MI Grafik-11: Perkembangan APK SD/MI (Sumber: Kementerian Diknas, 2010). Berdasarkan data tahun 2008 dan data proyeksi tahun 2009, baik APM maupun APKmulai menunjukkan peningkatan yang stabil. Jika APM berubah menjadi 92,55 pada tahun2009 dari 92,15 tahun sebelumnya, maka APK naik perlahan dari 109,25 pada tahun 2008menjadi 110,83 pada tahun 2009. Kondisi stabil ini terutama dipicu stabilitas ekonomimasyarakat, serta dukungan kebijakan inklusif di bidang pendidikan dasar yang semakinterjangkau dan merata.
  38. 38. 37 3. Rata-rata Nilai Akhir SMP/MTs Rata-rata nilai akhir siswa SMP/MTs yang diukur melalui nilai ujian nasional padaberbagai mata pelajaran, menunjukkan bahwa pencapaian siswa di Sulawesi Selatan terusmenunjukkan peningkatan. Pada tahun 2004, rata-rata nilai akhir ujian nasional siswaSMP/MTs adalah 4,83, lalu meningkat menjadi 5,95 dan bertahan selama tahun 2005 hingga2007. Pada tahun 2008, nilai ujian akhir tersebut meningkat menjadi 6,44 dan pada tahun2009 meningkat lagi menjadi 7,21. Dibalik peningkatan nilai tersebut, jumlah dan proporsisiswa yang lulus ujian nasional juga terus meningkat dari tahun ketahun. Prestasi rendahumumnya ditunjukkan oleh sekolah-sekolah swasta yang manajemen pembelajarannyakurang baik, sementara pada sekolahh negeri prestasi rendah hanya ditunjukkan padakabupaten tertentu. Ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas proses belajar-mengajar serta kualitasdari berbagai unsur lainnya seperti guru dan sarana dan prasarana sehingga prestasi belajarsiswa terus meningkat. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan ini adalah adanyapeningkatan upaya yang nyata pada tingkat sekolah, terutama dalam memberikan tambahanjam belajar kepada siswa pada tahun penyelenggaraan ujian nasional. Upaya-upaya inididuga terkait pula dengan adanya persaingan positif antar sekolah dan daerah karena hasilujian nasional selalu diberitakan luas setiap tahun; sekolah yang bagus prestasinyamendapatkan pujian sementara sekolah yang prestasi ujian nasionalnya rendahmendapatkan kritikan dari masyarakat. Selain itu, pencanangan Gubernur Sulawesi Selatan atas Pendidikan Gratis, diikutidengan komitmen Bupati dan Walikota untuk mendukungnya, memang kemudian menuntutkonsekuensi bahwa dibalik penggratisan tersebut jangan sampai kualitas terkorbankan. Halini direspons dengan perhatian yang tinggi pada kalangan Dinas Pendidikan Provinsi danKabupaten/Kota dalam bentuk mendorong persiapan siswa sebaik-baiknya dalammenghadapi ujian nasional. 4. Rata-rata Nilai Akhir SLTA/MA Rata-rata nilai akhir siswa SLTP/MA juga mengalami peningkatan pada periode 2004-2009. Pada tahun 2004, rata-rata nilai akhir siswa SLTA/MA adalah 5,58, angka ini terusmeningkat menjadi 6,05 tahun 2005, 6,25 tahun tahun 2006, turun menjadi 6,24 tahun 2007,naik lagi menjadi 6,28 tahun 2008 dan pada tahun 2009 mencapai nilai 7,19. Beberapadaerah seperti Kota Makassar, Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara danKabupaten Luwu Timur menunjukkan prestasi yang cukup konsisten.

×