KATA PENGANTARKegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Propinsi Papua tahun 2010merupakan kegiatan lanjutan EKP...
DAFTAR ISIKata Pengantar                                                                                                  ...
BAB I                                           PENDAHULUANA. Latar Belakang Evaluasi    Menurut Undang - Undang (UU) No. ...
Untuk mengukur             kinerja    yang      telah    dicapai     pemerintah        atas pelaksanaan  ketiga agenda ter...
Keluaran dari kegiatan evaluasi meliputi:  1. Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan          RPJMN 2004 - 20...
BAB II                HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009   A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI   1...
2007 hingga tahun 2009 laju peningkatan presentase tindak kriminalitas melonjak       dari 88,84 % hingga mencapai 100% ti...
terus dilakukan secara transparan dan terbuka untuk mengeliminir gesekan-       gesekan yang sering dimanfaatkan oleh piha...
B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS       1. Indikator          Untuk mewujudkan Indonesia yang adil ...
penegak hukum meningkat signifikan selama lima tahun. Penanganan kasus           mencapai 80 % yaitu pada tahun 2008 dan 2...
grafik                                                                    berikut:                                        ...
didiperbaiki dan disempurnakan sesuai tata kelolah system keuangan negara           untuk kepentingan pembangunan dan kese...
Perempuan. Konsekuensinya ; ruang lingkup menjadi luas, pembiayaan           meningkat    dan     program-program      pen...
2. Kebijakan affirmative gender yang telah mendapatkan porsi dalam proses              pembangunan di propinsi Papua      ...
Partisipasi   Pendidikan Masyarakat           Tingkat partisipasi pendidikan masyarakat     diindikasikan masing-masing : ...
Kebijakan penanganan angka melek huruf          tidak   mengalami perubahan           signifikan. Antara tahun 2004 hingga...
Grafik diatas tentang indikator output dari sector kesehatan menunjukan trend           fluktuativ yang menurun pada dua t...
Kebijakan lain yang menonjol di bidang kesehatan yaitu        pemberian kartu           gratis bagi masyarakat miskin.    ...
Penggunaan alat kontrasepsi bagi setiap keluarga di Papua cukup tinggi antar           tahun 2008 hingga tahun 2009. Menin...
Keterlibatan masyarakat di sektor pertanian cukup positive. Partisipasi ini           terlihat mengalami peningkatan signi...
asing di wilayah perairan laut Papua menjadi indikasi bahwa perlu dilakukan           tindakan pengamanan perairan laut   ...
tersebut. Jalan nasional dalam kondisi sedang berkisar antara        41,10 -           11,10%    untuk tahun 2008-2009. Se...
Produk Domestk Regional Bruto Provinsi Papua berfluktuasi dari tahun 2004-           2009, dan terjadi peningkatan -1,49 h...
penduduk di Provinsi Papua bekisar 11 jutaan rupiah, meningkat menjadi 20           juta pada tahuna 2005.         Namun u...
g. Investasi           Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah tentu saja           harus memperha...
Nilai rencana persetujuan investasi menurun sangat nyata antar tahun 2004           hingga tahun 2009 dari 5.45 M hingga 0...
terhadap penerimaan investasi PMA. Selain PMA di sektor migas , nilai           persetujuan PMA di sektor perkebunan      ...
kemiskinan, bahkan ketergantungan masyarakat semakin tinggi kepada           pemerintah seperti; Program Bantuan Langsung ...
problem hidupnya sendiri dan menata kehidupannya yang lebih baik ke           depan.           Tingkat pengangguran terbuk...
d. Perlu adanya komitmen yang tinggi dan konsisten dari pemerintah pusat               secepatnya membangun infrastruktur ...
kasus kejahatan yang menonjol dan terus meningkat seiring dengan dinamika       pembangunan di daerah.   2. Agenda pembang...
Infrastruktur jalan darat sebagian besar berada dalam kondisi rusak baik jalan       propins maupun nasional. Kondisi jala...
BAB III      RELEVANSI RPJMN 2010 -2014 DENGAN RPJMD PROPINSI PAPUA   1. Pengantar       Pembangunan daerah merupakan bagi...
memiliki signifikansi positip, maka hasil capaian agenda pembangunan         yang       dilaksanakan selama periode      l...
Tabel 2. Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional              RPJMN 2010-2014                                     ...
c. Penetapan standar akuntabilitas                                                              5. Program pengendalian Ke...
lambatnya 2011;      Konsisten dan     amanat UU No. 21/2001.                                       dilatari oleh semangat...
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen

1,722 views

Published on

Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Paua oleh Tim Universitas Cendrawasih

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,722
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
70
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan Akhir EKPD 2010 - Papua - Uncen

  1. 1. KATA PENGANTARKegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Propinsi Papua tahun 2010merupakan kegiatan lanjutan EKPD tahun sebelumnya yang dimulai sejak 2007.Penulisan laporan EKPD tahun ini dilakukan oleh tim independen dari UniversitasCenderawasih.Kegiatan EKPD 2010 merupakan yang keempat dari pelaksanaan kerjasama antaraBappenas dan 33 perguruan tinggi di Indonesia yang mana Universitas Cenderawasihmerupakan salah satu dari 33 perguruan tinggi tersebut. Pada prinsipnya kerjasama inimemberikan makna cukup strategis bagi kedua pihak dalam mengawal prosespelaksanaan agenda pembangunan di Provinsi Papua. Tim indipenden UniversitasCenderawasih berusha memberikan penilaian kritis terhadap hasil evaluasi kinerjapembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Selanjutnya Bappenasmenggunakan hasil evaluasi tersebut sebagai salah satu acuan perbaikan danpenyempurnaan kebijakan pembangunan nasional. Manfaat penting lainnya dari proseskerjasama ini yakni terjadi proses pembelajaran bersama diantara para pihak yangmelakukan kerjasama dalam perspektif yang lebih luas.Terdapat aspek utama dalam mengevaluasi EKPD 2010 dalam RPJMN 2004-2009 didaerah Provinsi Papua yaitu untuk menganalisa relevansi antara RPJMN 2010–2014 danRPJMD. Esensi evaluasi untuk mengetahui capaian dan relevansi pelaksanaan agendapembangunan nasional agenda pembangunan daerah. Utimate goalnya adalah apakahpelaksanaan agenda pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional danapakah dampak dari pelaksanaan agenda pembangunan tersebut membawa perubahandan kemajuan di masyarakat.Semoga laporan EKPD ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan di ProvinsiPapua.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   2 
  2. 2. DAFTAR ISIKata Pengantar iDaftar Isi iiBAB I PENDAHULUAN Latar belakang................................................................................................... 4 Tujuan dan Sasaran.......................................................................................... 5 Keluaran............................................................................................................ 6BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009 A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI 1. Indikator..................................................................................................... 7 2. Analisis Pencapaian Indikator................................................................... 7 3. Rekomendasi Kebijakan............................................................................ 9 B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS 1. Indikator...................................................................................................... 10 2. Analisis Pencapaian Indikator.................................................................... 10 3. Rekomendasi Kebijakan............................................................................. 14 C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. Indikator.................................................................................................... 15 2. Analisis Pencapaian Indikator.................................................................. 15 3. Rekomendasi Kebijakan........................................................................... 30 D. KESIMPULAN................................................................................................. 31BAB III. RELEVANSI RPJMN 2010-2014 DENGAN RPJMD PROVINSI 1. Pengantar................................................................................................. 34 2. Tabel 2. Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional…………. 36 3. Rekomendasi a. Rekomendasi Terhadap RPJMD Provinsi Papua.............................. 74 b. Rekomendasi Terhadap RPJMN........................................................ 75BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1. Kesimpulan............................................................................................... 77 2. Rekomendasi............................................................................................ 81LAMPIRAN 83Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   3 
  3. 3. BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Evaluasi Menurut Undang - Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari empat tahapan perencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan, penetapan, pengendalian perencanaan serta evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sebagai suatu tahapan perencanaan pembangunan, evaluasi harus dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai sejauh mana pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan tersebut dilaksanakan. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 telah selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemerintah (Bappenas) berkewajiban untuk melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanan RPJMN tersebut. Saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) Tahun 2010 – 2014. Siklus pembangunan jangka menengah lima tahun secara nasional tidak selalu sama dengan siklus pembangunan 5 tahun di daerah. Sehingga penetapan RPJMN 2010 - 2014 ini tidak bersamaan waktunya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi. Hal ini menyebabkan prioritas-prioritas dalam RPJMD tidak selalu mengacu pada prioritas-prioritas RPJMN 2010-2014. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi relevansi prioritas/program antara RPJMN dengan RPJMD Provinsi.2 Di dalam pelaksanaan evaluasi ini, dilakukan dua bentuk evaluasi yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Yang pertama adalah evaluasi atas pelaksanaan RPJMN 2004 - 2009 dan yang kedua penilaian keterkaitan antara RPJMD dengan RPJMN 2010-2014. Metode yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 adalah evaluasi ex-post untuk melihat efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) dengan mengacu pada tiga agenda RPJMN 2004 - 2009 yaitu agenda Aman dan Damai; Adil dan Demokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   4 
  4. 4. Untuk mengukur kinerja yang telah dicapai pemerintah atas pelaksanaan ketiga agenda tersebut, diperlukan identifikasi dan analisis indikator pencapaian. Sedangkan metode yang digunakan dalam evaluasi relevansi RPJMD Provinsi dengan RPJMN 2010 - 2014 adalah membandingkan keterkaitan 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya dengan prioritas daerah. Selain itu juga mengidentifikasi potensi local dan prioritas daerah yang tidak ada dalam RPJMN 2010 - 2014. Adapun prioritas nasional dalam RPJMN 2010 - 2014 adalah 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, 2) Pendidikan, 3) Kesehatan, 4) Penanggulangan Kemiskinan, 5) Ketahanan Pangan, 6) Infrastruktur, 7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha, 8) Energi, 9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, 10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca - konflik, 11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi dan 3 prioritas lainnya yaitu 1) Kesejahteraan Rakyat lainnya, 2) Politik, Hukum, dan K eamanan lainnya, 3) Perekonomian lainnya. Hasil dari EKPD 2010 diharapkan dapat memberikan umpan balik pada perencanaan pembangunan daerah untuk perbaikan kualitas perencanaan di daerah. Selain itu, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah. Pelaksanaan EKPD dilakukan secara eksternal untuk memperoleh masukan yang lebih independen terhadap pelaksanaan RPJMN di daerah. Berdasarkan hal tersebut, Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan melaksanakan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi selaku evaluator eksternal dan dibantu oleh stakeholders daerah. Pelaksanaan EKPD 2010 akan dilaksanakan dengan mengacu pada panduan yang terdiri dari Pendahuluan, Kerangka Kerja Evaluasi, Pelaksanaan Evaluasi, Organisasi dan Rencana Kerja EKPD 2010, Administrasi dan Keuangan serta Penutup.B. Tujuan dan Keluaran Evaluasi Tujuan kegiatan ini adalah: 1. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN 2004 - 2009 dapat memberikan kontribusi pada pembangunan di daerah; 2. Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan prioritas / program (outcome ) dalam RPJMN 2010 - 2014 dengan prioritas / program yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   5 
  5. 5. Keluaran dari kegiatan evaluasi meliputi: 1. Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMN 2004 - 2009 untuk setiap provinsi; 2. Tersedianya dokumen evaluasi keterkaitan RPJMD Provinsi dengan RPJMN 2010 – 2014.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   6 
  6. 6. BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009 A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI 1. Indikator Untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan damai ,terdapat beberapa indikator utama yang dipergunakan yaitu : Indeks Kriminalitas, presentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional, presentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional dan kasus-kasus korupsi di daerah. 2. Analisis Pencapaian Indikator Untuk mewujudkan pembangunan Indonesia khusus di Papua yang aman dan damai maka faktor-faktor tersebut dianalisis sebagai berikut : Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai Indeks kriminalitas dari tahun 2004-2009 menunjukan peningkatan signifikan dari 66,70% hingga 100%. Angka peningkatan tersebut disebabkan oleh keterbukaan wilayah dan kemudahan akses informasi serta transportasi pada beberapa wilayah di Papua sebagai konsekuensi pemekaran wilayah. Peningkatan jumlah fasilitas transportasi disisi lain juga mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah, namun sebaliknya seiring dengan itu angka kejahatan mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Pada 2 (dua) tahun terkahir atau tahunEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   7 
  7. 7. 2007 hingga tahun 2009 laju peningkatan presentase tindak kriminalitas melonjak dari 88,84 % hingga mencapai 100% tindak kriminalitas. Cenderawasih Pos (media lokal) 15 September 2010 memberitakan bahwa terhubungnya akses jalan darat antara kota Jayapura dan beberapa Kabupaten seperti ; Kabupaten Jayapura, Keerom dan Sarmi menjadi pemicu meningkatnya kasus pencurian kendaraan bermotor. Faktor lainnya yaitu jumlah penduduk di pusat-pusat kota terus meningkat terutama Kota Jayapura sebagai ibu kota Propinsi Papua. Kaum migran yang masuk ke jayapura datang dari berbagai daerah baik luar papua maupun papua. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki pekerjaan tetap yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan angka pengangguran , sedangkan lapangan kerja yang tersedia relativ terbatas. Kejahatan konvensional yang menonjol terjadi di Papua yaitu woman traficking karena adanya keterbukaan wilayah dan peningkatan dana pembangunan setiap melalui dana Otonomi Khusus Papua menjadi daya tarik tersendiri bagi para pencari kerja dari berbagai profesi termasuk aktivitas woman traficking. Selain itu, kasus kejahatan konvensional yang menonjol lainnya yaitu konflik horisontal antar suku di kalangan penduduk asli yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda. Konflik antar suku merupakan fenomena bola apa dalam sekam yang sewaku-waktu dapat saja meledak tergantung dari faktor pemicu dan suasana yang mendukung. Arus modernisasi yang demikian kuat dan menjadi trend nilai bersama menimbulkan benturan-benturan dengan nilai-nilai lokal yang dipahami secara berbeda-beda oleh setiap suku-suku asli di papua. Kondisi tersebut menyebabkan benturan nilai tak terhindarkan oleh faktor-faktor pemicu yang sensitiv sifatnya. Secara kuantitatif sejumlah kasus yang terjadi selama lima tahun periode pembangunan dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum secara maksimal, namun secara kualitativ kasus-kasus konflik horisontal masih belum maksimal hasilnya mengingat keberagaman suku dan budaya menjadi titik rawan terjadinya konflik karena tidak didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Upaya penyelesaian kasus kejahatan konvensional dilakukan secara serius dan intensiv oleh institusi penegak hukum. Hal ini dibuktikan dengan presentase penyelesaian kasus kejahatan dari tahun 2004-2009 mampu diselesaikan tuntas. Penangan terhadap kasus-kasus tersebut pada tahun 2008 hingga tahun 2009 sudah mencapai angka 98%. Penanganan kasus-kasus kejahatan konvensionalEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   8 
  8. 8. terus dilakukan secara transparan dan terbuka untuk mengeliminir gesekan- gesekan yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu menjadi komoditas politik sehingga turut berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Papua. Sementara itu, untuk tingkat presentase penyelesaian kasus-kasus kejahatan trans nasional mampu di atasi dengan baik. Untuk tahun 2004-2009, penyelesaian terhadap kasus kejahatan trans nasional mampu diselesaikan 100%. Mengingat laju tingkat kejahatan tersebut tidak sebesar tindak kriminalitas di daerah. Papua New Guinea sebagai negara tetangga untuk saat ini belum menjadi sebuah wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi sehingga kejahatan transnasional masih dikategorikan belum membahayakan. Oleh karena itu, institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan RI hingga saat ini mampu menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara baik. 3. Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan hasil analisis di atas, berikut dirumuskan beberapa butir rekomendasi kebijakan sebagai berikut : a. Pemerintah daerah perlu bekerjasama dan berkoordinasi secara intensive dengan aparat penegak hukum guna mencermati dinamika pembangunan daerah dan perubahan-perubahan yang demikian cepat tentu saja berimplikasi luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. b. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sistem pengawasan dan pengamanan secara intensive dan ketat terhadap arus keluar barang dan mobilisasi manusia ke Papua melalui beberapa pintu masuk terutama jalur laut dan darat di daerah perbatasan. c. Perlu ditetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang tata tertib arus keluar - masuk barang ke Papua dan juga kependudukan dan ketenaga kerjaan di tingkat propinsi agar dapat menekan tindak kejahatan konvensional dan trans nasional.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   9 
  9. 9. B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS 1. Indikator Untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis maka 2 (dua) aspek sebagai cermin dari agenda tersebut yaitu : Pelayanan Publik dan Demokrasi. Untuk pelayanan publik menggunakan beberapa indikator kunci yaitu : Kasus-kasus korupsi di Papua, Presentase Kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah satu atap dan presentase instansi (SKPD) Provinsi yang memiliki peraturan wajar dengan pengecualian (WDP). Sedangkan demokrasi mempergunakan indikator outcome masing-masing : melihat Gender Development Index (GDI), Gender Empowerment Measurement (GEM) dan Index Pembangunan Manusia (IPM). 2. Analisis Pencapaian Indikator a. Penyelesaian Kasus Korupsi Motif korupsi yang terjadi di Papua memiliki tipe dan cirri tersendiri. Peningkatan terhadap kasus-kasus korupsi sangat significan sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang tugas yang diberikan seperti tersaji dalam grafik berikut : Presentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan (%) Dari tabel di atas tentang penangan kasus-kasus korupsi di propinsi Papua daerah. Nampak bahwa kasus-kasus korupsi berhasil ditangani aparatEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   10 
  10. 10. penegak hukum meningkat signifikan selama lima tahun. Penanganan kasus mencapai 80 % yaitu pada tahun 2008 dan 2009. Peningkatan penanganan kasus korupsi di Papua disebabkan oleh adanya desakan yang begitu kuat di tengah-tengah masyarakat berkenaan dengan maraknya fenomena korupsi yang dilakukan secara terang-terangan terutama oleh para pejabat publik dan politisi. Hanya saja bila dicermati kritis bahwa jumlah kasus yang dilaporkan tersebut relative kecil dibandingkan dengan fakta di lapangan. Ada juga sejumlah kasus yang dilaporkan , namun hanya berakhir pada tingkat penyidikan dan penyelidikan dengan berbagai argument hukum yang dianggap belum cukup bukti dan lain-lain. Tiga kasus menonjol yang berhasil ditangani pihak penegak hukum yaitu bupati Yapen, Supiori dan bupati Boven Digoel. Ketiga pejabat tersebut kasusnya ditangani langsung oleh Komisi Pemberatasan Korupsi sehingga proses hukumnya bisa berjalan lancar, cepat dan efektiv. Sejumlah penyebab maraknya fenomena korupsi di Papua , namun seolah- olah dibiarkan oleh masyarakat yaitu ; kultur kekuasaan dan politik yang mendukung praktek korupsi dibiarkan terus berlangsung, polarisasi etnis yang tinggi dengan kecenderungan ikatan primordial yang kuat menyebabkan control sosial menjadi lemah. Selain itu proses akulturasi (masuknya nilai-nilai baru yang besifat ekonomi uang) dan yang tidak kalah penting yaitu lemahnya law enforcement dan integritas para penegak hukum (kentalnya budaya feodal). b. Pelayanan Publik Pelayanan publik secara baik dari pemerintah kepada masyarakat menunjukan bukti bahwa pemerintah telah melaksanakan tugas dan fungsi untuk lebih bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan dari masyarakat. Sistem birokrasi dalam sistem pelayanan baik dalam mekanisme pembuatan peraturan daerah satu atap dan presentase instansi (SKPD) Provinsi yang memiliki pelaporan wajar tanpa pengecualian terlihat di bawahEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   11 
  11. 11. grafik berikut: Presentase Kabupaten/ Kota yang memiliki Peraturan Daerah atau Atap (%) Presentase Instansi (SKPD) Propinsi yang memiliki pelaporan Wajar Dengan Pengecualian (WDF) Data pada table diatas tentang pelayanan publik dengan indikator masing- masing : peraturan daerah pelayanan satu atap dan laporan penggunaan keuangan Negara dengan opini wajar tanpa pengecualian. Indikator Peraturan daerah pelayanan satu atap menunjukkan bahwa presentase kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah satu atap belum terbentuk di seluruh Kabupaten. Satu-satunya Perda satu atap hanya terdapat di propinsi yaitu Dispenda Propinsi dan pihak Kepolisian. Kendala-kendalanya ; pemerintah propinsi melalui Biro Hukum belum memfasilitasi terbentuknya kerangka peraturan daerah satu atap, kualifikasi pendidikan aparatur di bidang hukum terbatas, aparatur yang cakap dan kompeten sesuai bidang tugas relartiv rendah serta kurangnya pemahaman aparatur tentang semangat otonomi daerah menyebabkan lemahnya koordinasi antar tingkatan pemerintahan (propinsi dan kabupaten). Selain itu indikator Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikategori opini wajar tanpa pengecualian. Seluruh SKPD di propinsi Papua belum berada pada kategori opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tingkat kemajuan yang dicapai umumnya berada pada kategori opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Trend WDP di Papua cenderung meningkat karena pembinaan melalui pelatihan dan hasil-hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah untukEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   12 
  12. 12. didiperbaiki dan disempurnakan sesuai tata kelolah system keuangan negara untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. c. Demokrasi Aggenda pembangunan yang adil di Indonesia yang dilaksanakan di propinsi Papua yang menampilkan indikator demokrasi disajikan pada grafik bawah ini : Gender Development Index Gender Empowerment Measurement Index Pembangunan Manuasia Indikator demokrasi yang digunakan masing-masing : Gender Development Index (GDI), Gender Empowerment Measurement (GEM) dan Index Pembangunan Manusia (IPM). Nilai GDI dan GEM memperlihatkan trend perkembangan yang paralel. Kedua indikator tersebut perkembangannya fluktuativ selama lima tahun dengan tingkat kecenderungan meningkat. GDI dan GEM mencapai persentase maksimal pada tahun 2009 yaitu sekiar 58 – 60 percent. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi peningkatan persentase dari kedua indikator output tersebut (GDI dan GEM) yaitu : Kebijakan affirmative dalam semangat Otonomi Khusus Papua yakni pemberdayaan dan keberpihakan sumber daya manusia. Issu gender tentu saja menjadi bagian dari semangat pemberdayaan dimaksud. Tingkat responsive dan sensitie gender pemerintah cukup baik. Selain itu, komitmen pemerintah daerah terhadap gender ditandai dengan peningkatan status kantor pemberdayaan perempuan menjadi Badan PemberdayaanEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   13 
  13. 13. Perempuan. Konsekuensinya ; ruang lingkup menjadi luas, pembiayaan meningkat dan program-program peningkatn kapasitas perempuan meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa porsi pemberdayaan dan keberpihakan kepada perempuan semakin mendapat tempat dalam proses pembangunan di Papua. Index Pembangunan Manusia menghalami peningkatan secara periodik hingga pada tahun 2009. IPM Papua menampilkan perubahan peningkatan yang berbeda pada periode waktu berjalan. Pada tahun 2004-2007 nilai IPM meningkat dari angka 60,90 mencapai 63,41, namun pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 57,17. Penurunan tersebut dipengerauhi oleh pengelolaan kebijakan pendidikan dianggap belum efektiv yang ditandai dengan angka putus sekolah tingkat Sekolah Dasar masih tinggi dan kualitas output dari hasil pengelolahan kebijakan pendidikan relative rendah. Faktor lainnya, kebijakan pembangunan di bidang kesehatan juga belum optimal terutama pelayanan kesehatan dasar di wilayah-wilayah terpencil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Index pembangunan manusia di Papua mengalami peningkatan selama satu periode pemerintahan namun peningkatan tersebut belum signifikan seiring dengan perkembangan kemajuan di era informasi dan tehnologi. Dengan kata lain perkembangan IPM Papua selama satu periode pemerintahan relative lambat perkembangannya 3. Rekomendasi Kebijakan Memperhatikan uraian dan analisis yang disajikan diatas, berikut beberapa butir rekomendasi yang dapat dikemukakan tentang indikator demokrasi sebagai berikut : 1. Sinyalemen masih maraknya korupsi di Papua, maka disarankan perlu dibentuk suatu lembaga pengawas independen atau setingkat dengan Komisi Pemberatasan Korupsi di daerah yang diatur dengan Undang - Undang agar dapat mengontrol dan mengawasi setiap pelaku pembangunan. Selain itu, perlu diprogramkan secara intensive dan kesinambungan peningkatan kapasitas tenaga teknis pengelola keuangan daerah.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   14 
  14. 14. 2. Kebijakan affirmative gender yang telah mendapatkan porsi dalam proses pembangunan di propinsi Papua perlu terus dikawal agar peningkatan kualitas dari proses tersebut dapat membuahkan hasil maksimal seiring dengan berjalannya waktu dan tuntutan jaman. 3. Perhatian terhadap peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia Papua perlu ditangani secara mendasar dan komprehensiv melalui sebuah konsep yang dapat mensinergikan antara system pendidikan modern dan kondisi obyektif daerah (budaya lokal). 4. Indeks IPM Papua memperlihatkan kecenderungan peningkatan , namun lambat kemajuannya. Oleh karena itu perlu ada kebijakan dibidang pendidikan dan kesehatan yang sinergis dan terintegrasi sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup rakyat di Papua , terutama penduduk asli Papua. C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. Indikator Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat di propinsi Papua menggunakan beberapa indikator acuan yaitu : Pendidikan, Pengelolaan Sumberdaya Alam meliputi (sektor : Pertanian, Kehutanan dan Kelautan), Infrastruktur, Ekonomi Makro, Nilai Investasi, Kesehatan dan Keluarga Berencana. 2. Analisis Pencapaian Indikator a. Pendidikan Untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara atau wilayah dapat dilakukan diantaranya menampilkan angka partisipasi masyarakat yang mengenyam pendidikan pada berbagai jenjang. Untuk mengetahui tingkat perkembangan pendidikan masyarakat di Papua dapat disajikan pada grafik bawah ini :Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   15 
  15. 15. Partisipasi Pendidikan Masyarakat Tingkat partisipasi pendidikan masyarakat diindikasikan masing-masing : Angka Partisipasi Murni tingkat SD, Angka Partisipasi Kasar tingkat SD, rata- rata nilai akhir tingkat SMP, rata-rata nilai akhir tingkat menengah, angka putus sekolah tingkat SD, angka putus sekolah tingkat SMP dan angka putus sekolah tingkat menengah. Data pada grafik diatas tentang tingkat partisipasi masyarakat di dalam pendidikan memperlihatkan perkembangan yang fluktuatif. Beberapa indikator output pendidikan memperlihatkan trend positive peningkatannya , namun ada sebagian indikator output lainnya memperlihatkan trend negative dalam artian terjadi penurunan. Angka partisipasi murni tingkat sekolah dasar cenderung meningkat pada tiga tahun terakhir atau dari tahun 2007-2009 yakni sebesar empat percent dari 80,92 - 84,90%. Kondisi ini berbeda dengan angka partisipasi kasar murid SD pada periode waktu yang sama, dimana nilai partisipasi menurun dari 101, 01 menjadi 97,83%. Angka kelulusan dari 3,94 melonjak 2 kali lipat menjadi 6,03 untuk angka kelulusan nilai akhir sekolah menengah tingkat pertama selama dua tahun berturut-turut pada tahun 2007 dan 2008. Peningkatan angka kelulusan tersebut setelah dikonfrontir dengan beberapa guru yang terlibat di tingkat SMU mengindikasikan bahwa hasil lulusan tersebut tidak murni hasil kerja keras para murid tetapi sebenarnya tingkat kelulusan Ujian Akhir Nasional dipengaruhi oleh intervensi kebijakan terselubung dari instansi tehnis ke sekolah-sekolah untuk membantu kelulusan para siswa.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   16 
  16. 16. Kebijakan penanganan angka melek huruf tidak mengalami perubahan signifikan. Antara tahun 2004 hingga 2007 angka perkembangan melek huruf tetap berada pada angka 74 %. Sedangkan di tahun 2008-2009 sedikit mengalami peningkatan yaitu 75%. Perhatian pemerintah daerah terhadap masalah angka melek huruf ini masih terasa kurang mendapat perhatian yang memadai. Peningkatan kesejahteraan dan tuntutan terhadap kualifikasi pendidikan para guru dalam meningkatkan kualitasnya terus mendapat pemerintah. Hal tersebut tercermin dari angka kelayakan guru di tingkat SMP yang cukup baik dari tahun 2008-2009 meningkat secara baik hingga mencapai 91,28%. Berbagai kebijakan dan program telah dilakukan secara intensive dan serius oleh pemerintah daerah melalui instansi tehnis terkait, bahkan alokasi anggaran pembangunan melalui sector pendidikan memperoleh porsi terbesar dibandingkan dengan sector-sektor prioritas lainnya sepert : kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur dasar. Memperhatikan grafik diatas nampak pengelolaan pendidikan cenderung fluktuativ dan hanya menekankan output serta dari pengelolaan menonjolkan aspek kuantitativ dari pada proses kualitatif , maka bisa dipastikan bahwa perkembangan penyelenggaraan pendidikan di propinsi Papua relative lambat kemajuannya. Ada sejumlah faktor yang berpengaruhi terhadap lambatnya perkembangan pengelolaan pendidikan di Papua, yakni : Kebijakan dan strategi pengelolaan pendidikan masih menggunakan pola yang sama dari waku ke waktu, porsi pengelolaan kebijakan pada level pendidikan menengah dan tinggi lebih besar dibandingkan dengan pendidikan dasar. Selain itu manfaat pengelolaan kebijakan pendidikan cukup terasa di wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah pinggiran dan kampung-kampung, dan masalah klasik dari waktu ke waktu yaitu tingkat kesejahteraan termasuk minimnya ketersediaan sarana dan prasarana. b. Kesehatan Pengukuran tentang tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari indikator kesehatan masyakat pada suatu daerah. Sektor Kesehatan merupakan salah satu leading sector di era otonomi Khusus Papua saat ini. Berikut tampilan grafik tentang perkembangan pembangunan bidang kesehatan selama periode tahun 2004-2009, sebagai berikut :Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   17 
  17. 17. Grafik diatas tentang indikator output dari sector kesehatan menunjukan trend fluktuativ yang menurun pada dua tahun terakhir 2008-2009. Angka gizi buruk dan kurang cenderung menurun. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah member perhatian besar melalui berbagai kebijakan untuk menekan angka gizi buruk dan kurang , dan telah memberikan hasil positive. Sedangkan tingkat kematian mengalami penurunan terutama pada tahun 2008-2009, namun penurunan angka tersebut relative masih lambat karena angka kematian bayi masih cukup tinggi yaitu mencapai hampir 70% dalam tahun 2008-2009. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya nampak jelas bahwa belum memperlihatkan perubahan signifikan terhadap penurunan tingkat angka kematian bayi di Papua. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar dapat mengevaluasi kebijakan dan program yang dilaksanakan selama ini dan merumuskan ulang disesuaikan disesuaikan dengan kondisi saat ini dan sumber daya yang tersedia. Tingka harapan hidup penduduk di Papua selama lima tahun terakhir mengalami perubahan walaupun tingkat perubahannya relative kecil dan lambat. Secara keseluruhan menunjukan hasil positi karena tingkat harapan hidup penduduk di Papua yaitu mencapai usia 70 tahun. Artinya bahwa peningkatan t ersebut seiring dengan ada kemajuan di bidang kesehatan dan diikuti juga dengan pelayanan kesehatan semakin menjangkau masyarakat.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   18 
  18. 18. Kebijakan lain yang menonjol di bidang kesehatan yaitu pemberian kartu gratis bagi masyarakat miskin. Bila dicermati secara kritis tentang pelayanan kesehatan dapat dikatakan bahwa pelayanan kesehatan di wilayah perkotaan semakin baik karena didukung dengan kebijakan dan keterjangkuan pelayanan serta ketersediaan tenaga medis dan sarana kesehatan. Sedangkan di wilayah pinggiran dan pedalaman belum optimal pelayanan kesehatan sehingga belum berdampak terhadap tingkat kualitas kehidupan masyarakat. sejumlah hambatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di wilayah pinggiran yang belum maksimal yakni antara kebijakan dan implementasi belum dapat berjalan maksimal disebabkan oleh diantaranya ; birokrasi pelayanan yang cukup panjang, terbatasnya tenaga medis pada level kampung dan kondisi geografis dengan tingkat kesulitan yang khas pada setiap wilayah serta terbatasnya prasarana dan sarana kesehatan. c. Keluarga Berencana Program keluarga berencana merupakan program nasional dengan tujuan utama menekan laju pertumbuhan penduduk dan menciptakan keluarga sejahtera. Program Keluarga Berencana di Propinsi papua selama lima tahun penyelenggaraan pemerintahan disajikan pada grafik dibawah ini :Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   19 
  19. 19. Penggunaan alat kontrasepsi bagi setiap keluarga di Papua cukup tinggi antar tahun 2008 hingga tahun 2009. Meningkatnya penggunaan alat kontrasepsi tersebut dari 47 % hingga 50 % berdampak pula bagi laju pertumbuhan penduduk di Papua. Tingkat pertumbuhan dapat diturunkan dari 2,03% hingga 1,99 %. Walaupun tingkat presentasi pertumbuhan tidak cukup besar, namun penggunaan alat kontrasepsi dianggap cukup berhasil di dalam membantu menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Apabila laju ini dapat ditekan, maka akan berdampak positif bagi keluarga terutama dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Penggunaan alat kontrapsi berhasil dilaksanakan hanya bagi pasangan yang menggunakan alat kontrasepsi, namun secara keseluruhan pada umumnya penduduk di Papua tidak menggunakan alat kontrasepsi. Ada sejumlah alasan yaitu masyarakat belum merasa penting dengan program Keluarga Berncana, perspektif social budaya masyarakat Papua yang melihat program Keluarga Berencana bagi kehidupannya. Tingkatan kepadatan penduduk relative rendah sehingga kondisi ini belum menjadi problem pembangunan dan juga jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayah. d. Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyakat, dapat diprotet melalui beberapa sektor , seperti ; pertanian, kehutanan dan kelautan. Sektor ini masih menjadi andalan utama penduduk asli papua menggantungkan kehidupannya dari ketersediaan sumberdaya alam yang melimpah. Untuk mengetahui kontribusu sector-sektor ini terhadap pembangunan dapat disajikan pada tabel berikut ini :Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   20 
  20. 20. Keterlibatan masyarakat di sektor pertanian cukup positive. Partisipasi ini terlihat mengalami peningkatan signifikan dalam 2 (dua) tahun terakhir dari nilai 6,16 menjadi 6,67 M. Tingkat partisipasi masyarakat mengelolah hasil pertanian dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di sektor pertanian tanpa disadari turut berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah presentase areal lahan kritis. Pembabatan hutan dan pembukaan lahan baru untuk kepentingan aktivitas pertanian terus meningkat belakangan ini tanpa disadari mulai merusak ecosystem hutan dan akan dampak terhadap pengrusakan hutan ke depan. Pada periode waktu tahun 2008-2009 presentase lahan kritis meningkat tajam dari 0,12 -0,22 %. Pemanfaatan lahan untuk berbagai kebutuhan pembangunan berpengaruh secara signifikan terhadap meningkatnya jumlah persentase areal lahan kritis. Disamping itu , tindak pidana terhadap kegiatan perikanan mengalami peningkatan selama dua tahun yaitu tahun 2008-2009. Peningkatan persentase kejahatan perikanan disebabkan oleh beberapa kelompok masyarakat dengan cara menggunakan bahan peledak guna menangkap ikan (destructive fishing). Kegiatan ini tentu saja dapat menghancurkan potensi sumberdaya ikan yang ada selama ini. Mengingat kebutuhan ikan dari waktu ke waktu terus meningkat, menyebabkan masyarakat melakukan cara- cara tidak terpuji dalam menangkap ikan. Masyarakat tidak menyadari bahwa cara-cara salah tersebut telah melanggar hukum karena telah merusak sumberdaya alam dan pesisir laut. Tertangkapnya beberapa kapalEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   21 
  21. 21. asing di wilayah perairan laut Papua menjadi indikasi bahwa perlu dilakukan tindakan pengamanan perairan laut wilayah Indonesia dari ancaman pencurian sumberdaya perikanan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dua modus utama tindak pidana kelautan yaitu illegal fishing dan destructive fishing yang tentu saja dapat mengganggu ekosistem laut. e. Infrastruktur Dukungan infrastruktur terutama perhubungan darat sangat diperlukan agar dapat mendukung pelaksanaan pembangunan wilayah secara utuh sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gambaran pembangunan infrastruktur perhubungan darat di Propinsi Papua selama periode lima tahun disajikan pada grafik berikut ini : Dukungan infrastruktur jalan darat yang menjadi focus perhatian analisis yaitu jalan nasional dan jalan provinsi. Kondisi jalan nasional yang tergolong baik selama tahun 2008-2009 menghalami penurunan sekitar 5,73-3,73%. Penurunan tersebut dimaksudkan yaitu kondisi jalan tersebut mengalami kerusakan dan belum mendapatkan perhatian dalam hal perawatan dan pemeliharaan. Jalan Nasional mengalami penurunan kondisi baik jalanEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   22 
  22. 22. tersebut. Jalan nasional dalam kondisi sedang berkisar antara 41,10 - 11,10% untuk tahun 2008-2009. Sementara kondisi jalan nasional yang berada dalam keadaan rusak selama dua tahun terakhir 2008 - 2009 berkisar antara 53,17 – 54,23 %. Meningkatnya jumlah jalan nasional yang rusak disinyalir disebabkan oleh keterbatasan anggaran pembangunan untuk membiaya kegiatan pemeliharan dan perbaikan. Jalan nasional yang rusak perlu mendapat perhatian yang serius dalam upaya perbaikan jalan tersebut. Disamping itu pula, terdapat jalan-jalan provinsi. Persentase jalan provinsi yang tergolong baik berkisar 38,45-38,76% pada tahun 2008-2009. Prasana jalan darat tersebut Nampak cukup terawat baik. Jalan provinsi yang berada dalam kondisi sedang dan rusak mencapai 24 % dan lebih dari 50%. Oleh sebabnya presentase jalan rusak baik jalan nasional dan provinsi perlu untuk diperbaiki dalam rangka memberikan pelayanan yang baik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Rusaknya infrastruktur jalan darat yang ada dapat berpengaruh langsung kepada alur distribusi barang dan jasa , dan tentunya saja akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi bagi daerah tersebut dan wilayah sekitarnya. Permasalahan dasar yang menyebabkan infrastruktur jalan darat dari waktu ke waktu tidak mengalami peningkatan signifikan sebenarnya lebih disebabkan oleh lemahnya komitmen pemerintah dalam memperhatikan pembangunan infrastruktur dasar di propinsi Papua. f. Ekonomi Makro Indikator ekonomi makro yang sering digunakan dalam menganalisa pertumbuhan ekonomi secara aggregate suatu daerah adalah PDRB (Produk Domeistik Regional Bruto). PDRB pada prinsipnya adalah total output yang diproduksi oleh propinsi ataupun kabupaten. Gambar berikut memperlihatkan kondisi perekonomian Provinsi Papua.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   23 
  23. 23. Produk Domestk Regional Bruto Provinsi Papua berfluktuasi dari tahun 2004- 2009, dan terjadi peningkatan -1,49 hingga 15,49 untuk tahun 2008-2009. Bila dicermati perkembangan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir yakni; pada tahun 2004 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua mencapai minus 22%, namun pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua mencapai skitar 35%. Jika melihat share total PDRB, dari tahun 2004-2009 terlihat bahwa sektor manufaktur memiliki peran yang sangat signifikan dalam perekonomian Provinsi Papua, hal ini disebabkan karena kontribusi perusahaan PT Freeport Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara langsung pertumbuhan perekonomian Provinsi Papua dipengaruhi oleh perekonomian global. Jika melihat presentase manufaktur terhadp total PDRB berfluktuasi. Hal ini terjadi karena bervariasinya harga komoditas tembaga di dunia internasional. Seperti terlihat pada grafik diatas harga tembaga di dunia internasional mengalami peningkatan di tahun 2005, sehingga hal ini mendongkrak perekonomian Provinsi Papua, namun pada tahun 2008, harga tembaganya mengalami penurunan. Sebenarnya voulme produksi tembaga hampir sama untuk tahun 2005 dan 2008, namun harga tembaga berbeda berakibat pada turunnnya pendapatan PT Freeport Indonesia. Perkembangan pendapatan per kapita Provisi Papua mengalami kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2004 pendapatan perkaiptaEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   24 
  24. 24. penduduk di Provinsi Papua bekisar 11 jutaan rupiah, meningkat menjadi 20 juta pada tahuna 2005. Namun untuk tahun 2005-2006, pendapatan perkapita Provisi Papua mengalami stagnasi pada posisi 20 juta rupiah per tahun. Hal ini disebabkan karena kontribusi sektor pertambangan. Sebenarnya volume produksi sektor pertambangan khususnya tembaga yang diolah dari PT Freeport meningkat, namun harga tembaga dipasar internasional rendah sehingga berpengaruh terhadap menurunnya pendapatan per kapita. Disisi lain, meningkatnya harga tembaga berakibat meningkatnya pendaptan per kapita pada tahun 2006 sampai dengan 2008. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi papua sangat tinggi dipengaruhi oleh kontribusi sector migas melalui PT Freeport sebagai penyumbang PDRB terbesar yaitu 68 % (Papua dalam angka, 2008). Artinya bahwa hasil PT Freeport dibawa keluar dan selanjutnya dikonversikan kedalam bentuk bagi hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dituangkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Implikasinya yakni ketergantungan pemerintah daerah semakin tinggi pada subsidi pemerintah seperti DAU, DAK, Dana OTSUS, hibah dan lain-lain. Ketergantungan tersebut hanya melestarikan mentalitas peramu yang masih dominan subsisten dari pada ekonomi produktif. Perkembangan inflasi di Provinsi Papua berfluktuasi dalam kurun waktu 2004-2009. Pada tahun 2004, inflasi Provinsi Papua dibawah 10%, namun pada tahun 2005 inflasi mencapai 14%. Peningkatan laju inflasi di Provinsi Papua dipicu oleh terjadi kenaikan di sektor pendidikan dan juga kelompok makanan jadi dan rokok. Namun untuk tahun 2006-2007, perkembangan laju inflasi di Provinsi Papua relatif stabil. Secara keseluruhan , inflasi diatas 10 percent dikategorikan sangat tinggi bila disandingkan dengan rata-rata inflasi tingkat nasional. Kondisi tersebut telah berlangsung dari waktu ke waktu terutama dipengaruhi oleh berbagai kebutuhan hidup penduduk Papua di produksi dan didatangkan dari luar Papua. Kebutuhan hidup yang bisa dihasilkan di Papua berasal dari sektor pertanian dan perkebunan yang sifatnya bahan mentah (raw material) seperti sayur-sayuran atau palawija dan sumber protein lainnya yang disediakan oleh alam. Dengan demikian , laju inflasi tersebut tetap berada pada kategori yang relatif tinggi karena berkaitan dengan biaya produksi, transportasi dan bea masuk pajak, dan lain-lain yang ditentukan oleh perkembangan ekonomi makro secara nasional.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   25 
  25. 25. g. Investasi Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah tentu saja harus memperhatikan kegiatan investasi di daerah tersebut. Peningkatan nilai investasi memberi gambaran tentang kesejahteraan suatu wilayah atau daerah. Berikut tampilan grafik tentang perkembangan investasi di Papua selama periode waktu 2004-2009: Keadaan investasi di Provinsi Papua seperti pada Gambar diatas bervariasi. Realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) tahun 2004 mencapai sekitar 2.000 miliar, meningkat mejadi 3.000 miliar pada tahun 2005. Namun sejak dari tahun 2005-2007, nilai realisasi PMDN mengalami penurunan sebesar 1.500 miliar. Menurunya nilai realisasi PMDN disebabkan karena faktor ketidakjelasan kepemilikhan hak tanah dan birokrasi perijinan yang masih berbelit-belit. Seperti diketahui di Provisisi Papua, dalam mengurus kepemilikan tanah harus memiliki persetujuan dari dua lembaga. Yang pertama dari Departement Pertanahan yang mengeluarkan sertifikat tanah. Dan yang kedua, harus ada pelepasan tanah dari adat dalam bentuk surat pelepasan. Kenyataannya investor mengalami kesulitan dalam memperoleh surat pelepasan hak tanah karena sering terjadi konflik diantara suku-suku yang memiliki hak ulayat tanah tersebut. Surat ijin investasi antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah propinsi dan kabupaten masih menjadi hambatan tersendiri.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   26 
  26. 26. Nilai rencana persetujuan investasi menurun sangat nyata antar tahun 2004 hingga tahun 2009 dari 5.45 M hingga 0,41M. Namun penurunan rencana investasi tidak sejalan dengan nilai realisasi investasi PMDN yang meningkat sangat signifikan pada tahun 2008 – 2009 atau berkisar dari 10,18 M hingga mencapai 380,73 M. Peningkatan nilai ini memberi dampak pada rencana serapan tenaga kerja yang cukup tinggi bagi masyarakat, dimana mengalami peningkatan nilai sebesar 2 kali lipat dari $ 89 hingga mencapai $ 196. Kondisi ini memberi gambaran tentang modal yang di investasikan dalam bentuk serapan tenaga kerja mampu mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat lebih baik pada dua tahun terakhir. Namun realisasi di dalam penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan yang cukup besar dari dua tahun terakhir. Penurunan nilai resapan tenaga kerja dari sekitar $ 25 menjadi $ 15. Kondisi ini dapat memberi dampak secara tidak langsung bagi penyerapan tenaga kerja. Namun penurunan nilai tersebut tidak terlalu berdampak langsung bagi penurunan nilai investasi di Provinsi Papua. Kebijakan keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat lewat kesempatan berusaha termasuk kemudahaan bantuan kredit lunak. Kebijakan tersebut tentu saja diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perhatian juga diberikan pada sektor informal dan peningkatan kualifikasi tenaga kerja sehingga diharapkan para pelaku usaha atau calon pelaku usaha dapat membuka usaha sendiri. Kebijakan strategis tersebut dilakukan dengan tujuan utamanya adalah agar dapat menggerakan kegiatan perekonomian daerah. Sehingga ketergantungan masyarakat terhadap perusahaan asing dan atau bekerja sebagai karyawan asing bisa bergeser kepada pengelolaan usaha mandiri. Kebijakan pemerintah daerah yang pro ekonomi kerakyatan diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat tentu saja akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Secara umum perkembangan nilai realisasi investasi penanaman modal di Provisi Papua dalam kurun waktu 2004-2008 tidak banyak mengalami perubahan. Terjadi penuruanan invesati PMA dari tahun dari tahun 2005 sampai dengan 2006 dan penurunan tersebut disebabkan karena terjadi penurunan harga tembaga di pasar internasional sehingga ini berpengaruhEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   27 
  27. 27. terhadap penerimaan investasi PMA. Selain PMA di sektor migas , nilai persetujuan PMA di sektor perkebunan mengalami peningkatan di era otonomi khusus Papua saat ini, hanya saja realisasi tidak berjalan optimal disebabkan oleh berbagai hambatan seperti birokrasi perijinan yang masih panjang antara pemerintah pusat dan daerah, hak ulayat, stabilitas politik di daerah serta etos kerja pembangunan sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi. h. Kesejahteraan Sosial Tingkat kesejahteraan rakyat diukur dari presentase penduduk miskin dan tingkat pengagguran terbuka. Berikut disajikan dapat diuraikan pada grafik berikut ini: Presentase penduduk miskin pada 2 (dua) tahun terakhir atau pada periode tahun 2008-2009 tidak banyak menampilkan perubahan yang cukup berarti. Hal ini dapat dilihat dari angka presentase penduduk miskin berkisar pada 37,08% dan 37,52%. Dari jumlah tersebut, terdapat 70 % penduduk miskin berada di kampung-kampung. Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, namun belum mampu mengurangi atau menekan angkaEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   28 
  28. 28. kemiskinan, bahkan ketergantungan masyarakat semakin tinggi kepada pemerintah seperti; Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), jarring pengaman social, dan lain-lain. Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan masih bersifat simbolik dan karikatif tetapi tidak bersifat edukatif (BLT, jaringan pengaman social, dll) Orientasi masyarakat ke PNS masih cukup tinggi, partisipasi masyarakat ke sekor swasta rendah karena dipengaruhi oleh etos kerja pembangunan belum relevan dengan tuntutan dunia kerja (mentalitas peramu). Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat relatif rendah. Selama empat tahun terakhir ini, pemerintah daerah melaksanakan program strategis dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan di kampung-kampung dengan kebijakan Respek (Rencana Strategi Pembangunan Kampung). Pemerintah Daerah Propinsi menyediakan jumlah dana sebesar Rp. 100 juta tiap kampung untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Respek tersebut. Program Respek tersebut disinergikan dengan program PNPM Mandiri pada tahun 2008 dengan tujuan yang sama yaitu penanggulangan kemiskinan. Oleh karena iu masih relative dini kalau pemerintah daerah mengklaim keberhasilan program Respek tersebut telah menekan jumlah kelompok miskin. Alasannya bahwa jumlah uang yang telah banyak beredar di kampung-kampung selama empat tahun terakhir tidak dengan sendirinya telah mengurangi kelompok masyarakat miskin. Pertanyaannya jumlah dana tersebut dipergunakan untuk kebutuhan apa saja di kampung-kampung ? . Apabila kebanyakan dari dana tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan produktiv , maka hasilnya paling cepat terasa lima tahun berjalan, tetapi sebaliknya bila jumlah uang yang besar dipergunakan untuk kepentingan konsumtiv atau semata-mata pembangunan fisik, maka sebenarnya belum memberikan jaminan bahwa kelompok warga miskin telah dibantu untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Ada kemungkinan masyarakat miskin tidak mampu membebaskan dirinya dari belenggu kemiskinan karena warga miskin terjebak oleh kebijakan yang membelenggu mereka sendiri untuk tetap bergantung kepada pihak pemberi bantuan (pemerintah). Oleh karena itu, program Respek dan PNPM Mandiri masih perlu dievaluasi tingkat keberhasilan dengan durasi waktu paling lambat lima tahun pelaksanaan program tersebut. Program Respek memiliki nilai positive karena program tersebut sangat membantu penduduk miskin untuk terlibat memecahkanEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   29 
  29. 29. problem hidupnya sendiri dan menata kehidupannya yang lebih baik ke depan. Tingkat pengangguran terbuka dari waktu ke waku terus meningkat secara signifikan. Kebanyakan dari para penganggur adalah lulusan-lulusan perguruan tinggi dari luar Papua dan dari dalam Papua, dan lulusan SMU yang tidak sempat melanjutkan studi pada jenjang perguruan tinggi karena berbagai alasan. Selain itu, migran dari luar papua yang melihat peluang otonomi khusus Papua dan pemekaran wilayah. Kelompok migran bervariasi latar belakangnya seperti para kalangan terdidik (lulusan perguruan tinggi), lulsan SLTA dan kalangan kurang terdidik seperti tenaga kerja kasar, dan lain- lain. 3. Rekomendasi Kebijakan Beberapa rekomendasi dikemukakan berikut ini sebagai acuan guna meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, meliputi : a. Kebijakan pengelolaan pendidikan sebaiknya fokus perhatian porsinya lebih besar pada level pendidikan dasar dan locusnya diarahkan ke wilayah-wilayah pinggiran dan kampung-kampung. Selain itu, metode dan pola pendekatan penerapannya juga harus berbeda antara wilayah perkotaan dan pinggiran dan atau kampung-kampung. Memadukan dan mensinergikan system pendidikan modern dan kondisi obyektif daerah (budaya local) sudah saatnya perlu ada langkah-langkah konkrit guna mempersiapkan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas ke depan. b. Kebijakan pembangunan di bidang kesehatan tidak sekedar memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk miskin atau penderita, tetapi perlu ada keterlibatan sektor-sektor lain seperti pekerjaan umum, perhubungan dan intansi tehnis lainnya. Tujuannya agar pelayanan kesehatan baik dari aspek kebijakan maupun implementasi menyangkut pelayan kesehatan dasar hingga kesejahteraan para medis benar-benar mendapat perhatian sehingga pembangunan kesehatan dapat berjalan optimal. c. Program penyuluhan secara intensive kepada para nelayan dan masyarakat umum agar menggunakan cara-cara baik dan benar dalam menangkap ikan terutama sesuai dengan lokal wisdom agar tidak merusak ekosistem perairan dan kepentingan generasi selanjutnya.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   30 
  30. 30. d. Perlu adanya komitmen yang tinggi dan konsisten dari pemerintah pusat secepatnya membangun infrastruktur dasar yang menghubungkan antara kabupaten di propinsi Papua termasuk propinsi Papua Barat agar dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi yang selama ini diterima apanya sebagai fakta pembangunan. e. Kebijakan tentang kredit mikro bagi pengusaha kecil perlu diikuti dengan pendampingin secara intensive dan perlu melibatkan pihak swasta membantu pemerintah daerah membimbing dan membina pengusaha-pengusaha lokal agar terjadi transfer knowledge dan skill sesuai tuntutan perkembangan saat ini. f. Menyediakan fasilitas dan pengadaan formasi tenaga kesehatan agar pelayanan kesehatan bisa lebih merata dan menjangkau kampung- kampung. Selain itu , perlu merekrut tenaga-tenaga penyuluh lapangan agar dapat melakukan proses pendampingan dan penyuluhan bagi setiap keluarga tentang gizi dan permasalahannya sehingga pada akhirnya mereka mampu menurunkan angka gizi buruk dan kurang pada bayi. g. Kebijakan penanggulangan seperti Respek dan PNPM Mandiri merupakan sebuah kebijakan strategis yang perlu dievaluasi untuk menilai tingkat keberhasilan dan terus diperbaiki dan disempurnakan untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat di Papua melalui pendekatan pembangunan berbasis kampung serta perlu diikuti juga dengan dukungan penuh dari seluruh jajaran pemerintahan di tingkat Kabupaten. D. KESIMPULAN Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Agenda Pembangunan Indonesia yang Aman dan Damai yang diuraikan diatas memperlihatkan bahwa index kriminal ,kejahatan konvensional dan kasus transnasional secara umum dapat diselesaikan dengan baik oleh institusi penegak hukum. Dinamika perkembangan pembangunan yang dipengaruhi oleh adanya keterbukaan wilayah sebagai hasil pemekaran wilayah dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua berdampak terhadap meningkatnya kasus-kasus criminal, kejahatan konvensional dan transnasional selama tiga tahun terakhir ini. Kasus pencurian bermotor , women trafficking dan transaksi ganja merupakan kasus-Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   31 
  31. 31. kasus kejahatan yang menonjol dan terus meningkat seiring dengan dinamika pembangunan di daerah. 2. Agenda pembangunan Indonesia yang adil dan demokratis secara umum belum menunjukkan kinerja yang baik. Jumlah kasus korupsi berhasil ditangani oleh institusi penegak hukum namun fakta di lapangan bahwa fenomena korupsi marak terjadi di masyarakat dari pada dugaan korupsi yang dilaporkan kepada pihak berwajib. Belum ada peraturan daerah pelayanan satu atap di seluruh Kabupaten di propinsi Papua. Satu-satunya SKPD yang memiliki pelayanan satu atap yaitu Dinas Pendapatan Propinsi Papua bekerjasama dengan pihak Kepolisian Daerah Papua yang dikenal dengan Samsat terkait dengan pengurusan-pengurusan administrasi kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di propinsi Papua belum berada pada kategori opini pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian. Umumnya, kinerja SKPD masih berada pada kategori opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Indikator demokrasi menunjukkan kinerja positive melalui Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Meassurement (GEM). Pemerintah Daerah memberikan perhatian sungguh-sungguh kepada pemberdayaan perempuan dan hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan tidak saja dalam rumah tetapi di luar rumah sesuai profesinya masing-masing dan jumlah tersebut terus meningkat. 3. Secara umum agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat menunjukan kinerja positive, namun kemajuan yang dicapai relative lambat dan lebih dominan aspek kuantitativ dari pada aspek kualitativ. Indikator pendidikan dan kesehatan mengalami perkembangan positiv , namun lambat mencapai kemajuan optimal. Hal ini disebabkan oleh strategi dan pola pendekatan, orientasi pembangunan yang masih perkotaan dari pada pedalaman dan kampung - kampung. Laju pertumbuhan ekonomi relative rendah dan tingkat kontribusi PDRB untuk pertumbuhan ekonomi di Papua masih dominan dari PT Feeport sebesar 68% sehingga ketergantungan ekonomi Papua sangat tinggi pada subsidi pemerintah melalui DAU, DAK, OTSUS dan dana-dana Hibah. Nilai investasi relative rendah karena berbagai kendala ; birorakrasi perijinan antara pemerintah pusat dan daerah, permasalahan tanah (hak hulayat),faktor keamana dan etos kerja pembangunan.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   32 
  32. 32. Infrastruktur jalan darat sebagian besar berada dalam kondisi rusak baik jalan propins maupun nasional. Kondisi jalan nasional yang dikategorikan berada dalam kondisi baik hanya mencapai11 percent. Kendala-kendala klasik yakni ; lemahnya komitmen pemerintah dan keterbatasan anggaran Negara. Tingkat kebutuhan pembangunan yang terus meningkat menyebabkan masyarakat melakukan penebangan dan pembabatan hutan untuk kepentingan pertanian. Aktivitas tersebut tanpa disadari oleh masyarakat dan pemerintah telah merusak ecosystem hutan dan lingkungan. Kondisi ini sedang terjadi secara perlahan-lahan namun pasti bahwa hutan sedang di hancurkan dengan alasan pembangunan dan ekonomi. Demikian halnya dengan potensi sumber daya laut yang menjadi sumber kehidupan manusia termasuk penduduk di Propinsi Papua terakit dengan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (Destructive fishing) dan Illegal fishing di perairan Papua terus meningkat dalam tiga tahun belakangan ini. Keadaan ini tanpa disadari akan merusak ecosystem di perairan laut. Persentase penduduk miskin tidak mengalami perubahan selama empat tahun belakangan ini yaitu masih tetap berada kisaran 37 percent. Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah tetapi belum berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Program Bantuan Langsung Tunai , jaring pengaman social dan lain-lain merupakan pendekatan yang sifanya karitatif dan simbolik sehingga tidak mengandung unsur edukasi bagi masyarakat. Justru kondisi yang terjadi sebaliknya masyarakat sangat tergantung kepada si pemberi bantuan (pemerintah) . Kebijakan Respek sebagai kebijakan strategis pemerintah daerah dalam rangka menanggulangi kemiskinan mengandung filosophis dan semangat pemberdayaan bagi penduduk miskin yang hidup di kampung-kampung dan umumnya adalah penduduk asli papua. Hanya saja program tersebut baru berjalan empat tahun sehingga masih memerlukan waktu lima tahun untuk mengevaluasi tingkat kemajuan dari keberhasilan dari program tersebut. Angka pengangguran terus meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir disebabkan oleh lulusan perguruan tinggi dari dalam dan luar Papua,kaum migrant dari luar Papua, orientasi pencari kerja lebih kepada PNS, keterbatasan lapangan kerja di sector public dan sector swasta belum berkembang pesat di propinsi Papua.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   33 
  33. 33. BAB III RELEVANSI RPJMN 2010 -2014 DENGAN RPJMD PROPINSI PAPUA 1. Pengantar Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan terencana, intensiv dan berkesinambungan guna mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ada acuan dasar sebagai pedoman agar dapat melakukan pengkawalan terhadap proses pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Kerangka dasar pembangunan nasional selama lima tahun belakangan ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai dasar untuk mengkawal agenda-agenda prioritas yang harus dicapai selama satu periode penyelenggaraan pemerintahan. Agenda prioritas nasional menjadi acuan dasar selanjutnya dijabarkan ke dalam RPJM Daerah dan disesuaikan dengan kondisi riil dan kebutuhan masing-masing daerah. Tujuan dan sasaran dari agenda yang ditetapkan dalam RPJMN maupun RPJMD output akhir dapat dilihat dan dinilai pada akhir periodisasi pemerintahan. Apakah perkembangan pembangunan selama periode tersebut hasilnya signifikan sesuai agenda pembangunan atau, sebaliknya keseluruhan proses pelaksanaan agenda pembangunan menghalami banyak hambatan dan kendala sehingga hasil akhirnya tidak optimal. Kemajuan dan keberhasilan pembangunan di daerah menjadi tolok ukur kemajuan pembangunan nasional. Standart acuan yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan secara normatif adalah relevansi antara muatan agenda RPJMN dan RPJMD Propinsi. Ada sejumlah faktor yang berpengaruh signifikan terhadap muatan relevansi RPJMN dengan RPJMD yaitu kemampuan pemerintah daerah memaknai subtansi materi RPJMN yang dikonversikan kedalam RPJMD Propinsi, pemahaman terhadap konsep perencanaan pembangunan nasional dan tehnis penyusunan agenda perencanaan pembangunan di daerah, komitmen dan konsisten dalam mengkawal agenda pembangunan nasional yang dilaksanakan di daerah dlam kerangka acuan RPJMD Propinsi. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang telah berlangsung selama beberapa tahun ini bertujuan diantaranya ingin mengetahui relevansi antara agenda RPJMN dan RPJMD Propinsi Papua. Apabila relevansi antara RPJMN dan RPJMDEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   34 
  34. 34. memiliki signifikansi positip, maka hasil capaian agenda pembangunan yang dilaksanakan selama periode lima tahun pemerintahan menjadi gambaran tentang keberhasilan pembangunan atau, sebaliknya justru berbagai hambatan dan kendala yang djumpai dalam proses pelaksanaan pembangunan. Agenda pembangunan boleh saja dianggap relevan dan konsisten dikawal dengan baik , namun hasil capainya menjadi berbeda antara nasional dan daerah. Pada level makro atau nasional agenda pembangunan dianggap berhasil karena didukung oleh kemajuan daerah-daerah lain, namun pada level daerah itu sendiri , capaian hasilnya tidak maksimal yang disebabkan oleh berbagai hambatan. Sebaliknya juga bisa jadi tidak antara agenda RPJMN dan RPJMD sehingga mengukur kemajuan pembangunan yang disandingkan dengan perkembangan pembangunan secara nasional menjadi cukup sulit. Dengan demikian, evaluasi kinerja pembangunan daerah kali ini tentu saja menggarisbawahi relevansi pengkawalan antara agenda RPJMN dan RPJMD , karena relevansi tersebut tentu saja menjadi tolok ukur secara signifikan untuk menilai keberhasilan pmbangunan pada level normatif. Bab III ini secara khusus menyajikan materi agenda pembangunan dari kedua dokumen tersebut dan kemudian memberikan analisis kritis terhadap relevansi pengkawal RPJMN dengan RPJMD Propinsi Papua. Hasl penilaian tersebut selanjutnya diberikan usul dan saran dlam bentuk rekomendasi untuk RPJMN dan RPJMD Propinsi Papua.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010   35 
  35. 35. Tabel 2. Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014 RPJMD Provinsi 2006 - 2011 AnalisisNO Penjelasan terhadap Analisis Kualitatif Kualitatif*) Prioritas Prioritas Program Aksi Program Pembangunan Pembangunan MENATA PRIORITAS 1. REFORMASI DAN TATA KEMBALI1 KELOLA PEMERINTAH DAERAH Otonomi Daerah; Penataan otonomi daerah melalui ●Penghentian/pembatas 1. Pembenahan 1. Restrukturisasi dan debirokratisasi pemerintahan daerah an pemekaran wilayah; sistem Kegiatan Pokok : Pemerintahan a. Analisis kebutuhan Daerah pada semua b. Penyusunan desain OTK Pemda jajaran dan c. Penetapan Perda tentang struktur organisasi Pemda ● Peningkatan efisiensi tingkatan dan efektivitas 2. Penataan organisasi distrik dan kampung - Implementasi UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua penggunaan dana Kegiatan Pokok : yang belum terinternalisasi secara merata pada jajaran perimbangan daerah; a. Sinkronisasi peratutan perundang-undangan tentang pemerintahan terutama antara pemeritahan propinsi dan organisasi dan manajemen distrik dan Kampung Kabupaten menimbulkan penafsiran dan penerapan berbeda- b. Konsultasi dan kesepa-katan dengan stakeholder beda sehingga berdampak terhadap belum efektifnya tata c. Penetapan organisasi distrik dan taat kerja pemerintahan - Prioritas ● Penyempurnaan dan kampung kelolah penyelenggaraan dalam kerangka pelaksanaan daerah pelaksanaan pemilihan OTSUS Papua yang tidak kepala daerah; 3. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik - Pemahaman good governance yang masih lemah pada Kegiatan Pokok : ada di seluruh tingkatan pemerintahan dan tidak diimbangi dengan a. Peningkatan Partisipasi masyarakat prioritas kapasitas dan kompetensi aparatur yang memadai dalam b. Mengarus-utamakan penyelenggaraan pemerintahan nasional yang baik mengisi perubahan system pemerintahan dari system c. Membangun mekanisme Check and balance sentralistik kepada sysyem yang desentralistik (otonomi daerah)menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan di 4.1. Penataan manajemen pemerintahan Papua belum sesuai dengan prinsip-prinsip good Kegiatan Pokok : governance a. Penyusunan standar kinerja b. Monitoring dan evaluasi 4.2 Perbaikan mekanisme dalam pengambilan keputusan a. Penjaringan asmara b. Konsultasi Publik Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010 36
  36. 36. c. Penetapan standar akuntabilitas 5. Program pengendalian Kegiatan pembangunan Kegiatan Pokok : a. Kajian Perencanaan Pembangunan b. Pengumpulan data Perencanaan c. Penyusunan basis data perencanaan d. Penyusunan sistem manajemen data dan jaringan komunikasi data e. Perencanaan dan sinkronisasi program/ kegiatan pembangunan f. Monitoring dan evaluasi 2. Operasi 1. Pemberantasan KKN : pemberantasan Kegiatan Pokok : KKN a. Peningkatan pemahaman penyelenggara pemerintahan 3. Mendorong 1. Pendayagunaan lembaga –lembaga suprastruktur dan lembaga- infrastruktur politik dalam pembinaan demokrasi lembaga politik Kegiatan Pokok : (infrasutruktur a. Fasilitasi Peningkatan profesionalisme DPRP dan DPRD dan b. Fasilitasi peningkatan peran partaipolitik suprastruktur politik) untuk 2. Peningkatan kedewasaan berpolitik berfungsi Kegiatan Pokok : sebagai lembaga a. Fasilitasi pemahaman nilai-nilai demokrasi demokrasi dan b. Pelaksanaan pendidikan politik rakyat membangun c. Fasilitasi Peningkatan partisipasi politik rakyat budaya politik yang sehat, dewasa dan bermutu. Regulasi; ● Percepatan 1. Implementasi 1. Fasilitasi penyusunan seluruh PP sesuai amanat UU No. Konsekuensi penerapan UU No 21/2001 OTSUS Papua harmonisasi dan Undang Undang 21/2001. menyebabkan agenda seting penyelenggaraan pemerintahan No. 21 Tahun Kegiatan pokok : sinkronisasi peraturan 2001 tentang a. Pembentukan Tim.  Prioritas harus dikerangkakan menurut amanat UU OTSUS yang mana perundang-undangan Otonomi Khusus, b. Pengajuan usulan draf PP. Daerah yang pelaksanaannya harus didukung melalui Peraturan Daerah di tingkat pusat dan di Provinsi Papua c. Konsultasi dan Pembahasan draf PP. tidak ada di Khusus Papua. daerah peraturan Secara Prioritas daerah selambat - Menyeluruh, 2. Fasilitasi penyusunan seluruh Perdasi dan Perdasus sesuai Nasional - Penyelenggaraan pemerintahan daerah di propinsi PapuaEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010 37
  37. 37. lambatnya 2011; Konsisten dan amanat UU No. 21/2001. dilatari oleh semangat Undang-Undang Otonomi Khusus Konsekuen Kegiatan pokok : Papua, oleh sebabnya penerapan kebijakan-kebijakan baru a. Pembentukan Tim. b. Pengajuan usulan draf Perdasi dan Perdasus. yang bersifat nasional di Papua seperti UU Otonomi Daerah c. Konsultasi dan Pembahasan draf Perdasi dan Perdasus hanya menimbulkan beragam tafsir dan penerapan yang dengan DPRP dan MRP. berbeda-beda di jajaran pemerintahan terutama antara Propinsi dan Kabupaten 3. Sosialisasi UU No. 21/ 2001 ke seluruh lapisan masyarakat dan instansi pemerintah tingkat pusat dan daerah. Ada program pemekaran wilayah namun kerangka acuan Kegiatan pokok : a. Pembentukan pusat informasi. pemekaran harus mengacu kepada UU OTSUS 2001. b. Seminar/lokakarya c. Penyuluhan d. Publikasi media. 4. Fasilitasi penyusunan draf amandemen UU No. 21/2001. Kegiatan pokok : a. Pembentukan Tim. b. Pengajuan usulan draf amandemen. c. Konsultasi dan Pembahasan draf amandemen. 5. Fasilitasi, koordinasi dan komunikasi stakeholder dalam penyelesaian masalah pemekaran provinsi IJB sesuai UU No. 21/2001. Kegiatan pokok : a. Menyelenggarakan pertemuan intensif antar stakeholder. b. Pelaksanaan kesepakatan. c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan. 6. Penataan Pemekaran Provinsi Baru Kegiatan Pokok : a. Sosialisasi UU No. 21 Tahun 2001 dan UU Tentang Pemerintahan Daerah b. Kajian Pemekaran Provinsi Fasilitasi, Koordinasi dan Komunikasi dengan Stakeholder Sinergi Antara Pusat dan Daerah;Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua, Tahun 2010 38

×