KATA PENGANTAR       Laporan Akhir Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Lampung inidisusun dengan maksud agar dapat digunak...
DAFTAR ISI                                                                                                      HalamanKat...
DAFTAR TABELTabel                                                                                  HalamanTabel 1.1     In...
DAFTAR GRAFIKGrafik                                                                                            HalamanGraf...
Realisasi Investasi (PMA) .......................................Grafik 2.3.12   Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikat...
DAFTAR GAMBARGambar                                                HalamanGambar 1 Kerangka Kinerja Evaluasi Kesesuaian RP...
Laporan Akhir                                                                                     BAB I                   ...
Laporan Akhirevaluasi atas pelaksanaan RPJMN 2004 – 2009 dan yang kedua penilaian keterkaitanantara RPJMD dengan RPJMN 201...
Laporan AkhirSasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:    1. Tersediannya data/informasi dan penilaian pelaksanaan...
Laporan Akhir                                              BAB II          HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009A. AG...
Laporan Akhir        Selain hal-hal yang diuraikan di atas, indeks kriminalitas juga erat kaitannyadengan masalah pengangg...
Laporan Akhir                Tabel 2.1.2 Angka Persentase Penyelesaian Kejahatan Konvensional                Indikator    ...
Laporan Akhirrendah hendaknya menjadi salah satu prioritas perhatian institusi yang terkait denganaspek hukum dan keamanan...
Laporan Akhir        Jumlah kasus kajahatan trans nasional yang tertinggi di Provinsi Lampung adalahkasus narkoba (92.6%)....
Laporan Akhir     hukum di Lampung, agar proporsi antara jumlah aparat penegak hukum dengan     jumlah penduduk mendekati ...
Laporan Akhirini secara kuantitatif menunjukkan tren yang sama pada tahun sebelumnya walaupunjumlah kasus yang dilaporkan ...
Laporan Akhirditingkatkan sehingga kasus penanganan korupsi bisa ditingkatkan pada tahun yang akandatang.          Tabel 2...
Laporan Akhirkonteks ini semua instansi selalu memeroleh predikat pelaporan Wajar DenganPengecualian. Hal ini adalah sebua...
Laporan Akhir            Tabel 2.2.4 Jumlah Gender Empowerment Meassurement Provinsi Lampung                Indikator     ...
Laporan Akhirmemokuskan kebijakannya pada sektor politik, di Lampung misalkan hampir setiap tahunterdapat event pilkada, t...
Laporan Akhir                             Umur Harapan Hidup (UHH)                             Angak Kematian Bayi (AKB)  ...
Laporan Akhir    2. Analisis Capaian Indikator    2.1 Indeks Pembangunan Manusia        2.1.1    Indikator Indeks pembangu...
Laporan Akhir          Keberhasilan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) di ProvinsiLampung ini tidak terlepas da...
Laporan Akhir                                             Angka Putus Sekolah SMP/MTs                                     ...
Laporan Akhir                          Tabel 2.3.3 Angka Partisipasi Kasar tingkat SD             Indikator               ...
Laporan Akhir                                  Tabel 2.3.4 Angka Melek Huruf                 Indikator                2004...
Laporan Akhir Rata-Rata Nilai Akhir                4,12         5,85          6,06         6,06        6,13      6,87 Ting...
Laporan Akhirmencapai 20 % sebagaimana diamanahkan di dalam Undang-undang Sistem PendidikanNasional dalam praktiknya mampu...
Laporan Akhir    2.2.3    Rekomendasi    1. Perlu upaya terpadu menekan angka putus sekolah, terutama untuk pendidikan    ...
Laporan Akhir Gizi Kurang (%)                  10.30       12.10         7.00         11.80        5.60          5.00 Pers...
Laporan AkhirPropinsi Lampung yang mempunyai empat dokter spesialis. Hal ini terkendala mengingatpengangkatan tenaga keseh...
Laporan AkhirAnalisa Indikator        Pada Tabel 2.3.6 tampak jelas bahwa Umur Harapan Hidup (UHH) pendudukProvinsi Lampun...
Laporan Akhir                                                  Grafik 2.3.5 Angka Kematian Bayi (AKB) Nasional            ...
Laporan Akhir  Untuk menguraikan efektifitas kinerja pembangunan di sektor kesehatan, berikut  disajikan grafik Angka Kema...
Laporan Akhir2.3.3 Rekomendasi        Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan kesehatan pada RJMD 2004 – 2009tampak jelas b...
Laporan Akhirperan dan kesertaan masyarakat dalam berkeluarga berencana.                             Oleh karena itudiperl...
Laporan Akhir        Pada Tabel 2.3.7 tampak bahwa selama kurun waktu 2004 – 2009 presentasependuduk ber KB (CPR) di Provi...
Laporan AkhirAnalisa Indikator     Untuk menguraikan efektifitas kinerja pembangunan di sektor keluarga berencana,berikut ...
Laporan Akhir     Pada Grafik 2.3.7 nampak bahwa persentase pemakaian kontrasepsi (ContraceptivePrevalence Rate/CPR) dari ...
Laporan Akhir2.5 Ekonomi Makro     2.5.1 Indikator Ekonomi Makro        Selama tahun 2004 sampai 2008 laju pertumbuhan eko...
Laporan Akhir        2.5.2 Capaian Indikator        Peningkatan konsumsi swasta pada 2009-2010 terjadi karena adanya aktiv...
Laporan Akhirmenurunkan laju pertumbuhan sektor pertanian, akibatnya pertumbuhan ekonomi ProvinsiLampung pada tahun 2010 m...
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA

3,300 views

Published on

Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Lampung oleh Tim Universitas Lampung

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,300
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
107
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan Akhir EKPD 2010 - Lampung - UNILA

  1. 1. KATA PENGANTAR Laporan Akhir Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Lampung inidisusun dengan maksud agar dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalamkegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Provinsi Lampung. Laporanini menyajikan Pendahuluan, Tujuan, Sasaran, Keluaran, Metodelogi,Hasil-Hasilyang telah dicapai, Analisis Relevansi antara RPJMD Lampung terhadap RPJMN2010-2014 dan Rekomendasi Kebijakan. Tim Independen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Lampungmengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Bappenasuntuk bekerjasama dalam penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan DaerahProvinsi Lampungdan diharapkan kerjasama ini berlanjut untuk tahun berikutnya. Kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan LaporanAkhir Tim Independen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Lampung inidapat bermanfaat dan menjadi acuan pihak-pihak yang terkait dalammeningkatkan kinerja pembangunan Provinsi Lampung. Bandar Lampung, November 2010 Koordinator Tim, Prof. Dr. Ir. Sugeng P Harianto, M.S. NIP 19580923 198211 1001 i
  2. 2. DAFTAR ISI HalamanKata Pengantar ……………………………………………….......... iDaftar Isi ………………………………………………………………. iiDaftar Tabel ...................................................................................... iiiDaftar Grafik .....................................................................................Daftar Gambar .................................................................................BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang ……………....................................... 1 B. Tujuan dan Sasaran .…………………………………… 3 C. Keluaran ………………..……………………………….. 3BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2014 4 A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN 4 DAN DAMAI …………………………………………………. 1. Indikator …………………………………………………. 4 2. Capaian Indikator ………………………………………. 4 3. Rekomendasi …………………………………………… 8 B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL 9 DAN DEMOKRATIS ………………………………………. 1. Indikator ………………………………………………… 9 2. Capaian Indikator ……………………………………… 9 3. Rekomendasi ………………………………………….. 14 C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN 14 RAKYAT …………………………………………………….. 1. Indikator …………………………………………………. 14 2. Analisis Capaian Indikator ……………………………. 16 2.1 Indeks Pembangunan Manusia ………………….. 16 2.2 Pendidikan …………………………………………. 17 2.3 Kesehatan ………………………………………….. 23 2.4 Keluarga Berencana ………………………………. 29 2.5 Ekonomi Makro …………………………………….. 34 2.6 Investasi …………………………………………….. 44 2.7 Infrastruktur ………………………………………… 48 2.8 Pertanian …………………………………………… 53 2.9 Kehutanan ………………………………………….. 56 2.10 Kelautan …………………………………………… 58 2.11 Kesejahteraan Sosial ……………………………. 60 3. Rekomendasi …………………………………………… 64 D. KESIMPULAN ……………………………………………… 67BAB III ANALISIS RELEVANSI RPJMD LAMPUNG TERHADAP 68 RPJMN 2010-2014 A. RELEVANSI VISI DAN MISI .……………......................... 68 B. ANALISIS RELEVANSI …………………………………….. 211BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 213 A. KESIMPULAN.……………………………………………. 213 B. REKOMENDASI …………………………………………… 214LAMPIRAN ii
  3. 3. DAFTAR TABELTabel HalamanTabel 1.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2004-2009 Dalam Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai ........................... I0Tabel 1.2.1Tabel 2.1Tabel 2.1.1 IndeksTabel 2.1.2Tabel 2.1.3 iii
  4. 4. DAFTAR GRAFIKGrafik HalamanGrafik 2.1.1 Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai Indikator Indeks Kriminalitas ................................... I0Grafik 2.1.2 Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai Indikator Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional ..........................................Grafik 2.1.3 Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai Indikator Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional .........................................Grafik 2.2.1 Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokrasi Indikator Persentase Kasus Korupsi yang Tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan .Grafik 2.2.2 Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokrasi Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap ...Grafik 2.2.3 Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokrasi Indikator Persentase Instansi (SKPD) Provinsi yang memiliki Pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ..............................................Grafik 2.2.4 Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokrasi Indikator Gender Development Index (GDI).............Grafik 2.2.5 Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokrasi Indikator Gender Empowerment Meassurement (GEM) ......................................................................Grafik 2.3.1 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Indeks Pembangunan Manusia ...............................Grafik 2.3.2 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Angka Partisipasi Murni (SD/MI) .............................Grafik 2.3.3 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) .............................Grafik 2.3.4 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Angka Melek Aksara 15 tahun keatas .....................Grafik 2.3.5 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) ...................................Grafik 2.3.6 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Persentase Penduduk ber-KB (contraceptive prevalence rate) ......................................................Grafik 2.3.7 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk ..........................................Grafik 2.3.8 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi ............................................Grafik 2.3.9 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Pendapatan Per kapita (dalam juta rupiah) .............Grafik 2.3.10 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Laju Inflasi .......................................................................Grafik 2.3.11 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Nilai iv
  5. 5. Realisasi Investasi (PMA) .......................................Grafik 2.3.12 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Nilai Realisasi PMDN yang disetujui ...............................Grafik 2.3.13 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Persentase Panjang Jalan Nasional dalam Kondisi Baik, Sedang dan Buruk .........................................Grafik 2.3.14 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Persentase Luas Lahan Rehabilitasi dalam Hutan Terhadap Lahan Kritis .............................................Grafik 2.3.15 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Luas Kawasan Konservasi Laut (juta Ha) ...............Grafik 2.3.16 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Persentase Penduduk Miskin ..................................Grafik 2.3.17 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka ..............................Grafik 2.3.18 Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator Tingkat Kesejahteraan sosial .................................. v
  6. 6. DAFTAR GAMBARGambar HalamanGambar 1 Kerangka Kinerja Evaluasi Kesesuaian RPJMD 5 Lampung dan RPJMN 2010-2014 ……………….. vi
  7. 7. Laporan Akhir BAB I PENDAHULUANA. Latar BelakangMenurut Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari empattahapan perencanaan yang meliputi penyusunan, penetapan, pengendalian perencanaan,serta evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sebagai suatu tahapan perencanaanpembangunan, evaluasi harus dilakukan secara cermat dan sistematis denganmengumpulkan dan menganalisis data serta informasi yang terkait untuk menilai sejauhmana pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan tersebut dilaksanakan.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 – 2009 telah selesai dilaksanakan. Dalamkaitan itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang TataCara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, makapemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)berkewajiban melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan RPJMNtersebut.Pada saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014. Sebagaimanadiketahui, siklus pembangunan jangka menengah lima tahunan secara nasional ternyatatidak selalu sama dengan siklus pembangunan lima tahunan di daerah. Oleh karena itu,penetapan RPJMN 2010 – 2014 tidak bersamaan waktunya dengan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan RPJMD Kabupaten.Kondisi ini menyebabkan prioritas-prioritas dalam RPJMD sangat mungkin tidak selalumengacu pada perioritas-perioritas dalam RPJMN 2010 – 2014. Untuk itu perlu dilakukanevaluasi secara komprehensif tentang relevansi prioritas/program antara RPJMN danRPJMD Provinsi.Pada pelaksanaan evaluasi ini dilakukan dua bentuk evaluasi yang berkaitan denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Yang pertama adalahEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 1
  8. 8. Laporan Akhirevaluasi atas pelaksanaan RPJMN 2004 – 2009 dan yang kedua penilaian keterkaitanantara RPJMD dengan RPJMN 2010-2014.Metode yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004 – 2009 adalahevaluasi ex-post untuk melihat efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) denganmengacu pada tiga agenda RPJMN 2004 – 2009 yaitu agenda Aman dan Damai; Adil danDemokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Untuk mengukur kinerja yangtelah dicapai pemerintah atas pelaksanaan ketiga agenda tersebut diperlukan identifikasidan analisis indikator pencapaian.Pada bagian lain, metode yang digunakan dalam evaluasi relevansi RPJMN 2010 – 2014dengan RPJMD Provinsi adalah membandingkan keterkaitan antara 11 prioritas nasionaldan 3 prioritas lainnya dengan prioritas daerah. Selain itu juga diidentifikasi potensi lokaldan prioritas daerah yang tidak ada dalam dalam RPJMN 2010 – 2014. Adapun prioritasnasional dalam RPJMN 2010 – 2014 adalah: 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2)Pendidikan; 3) Kesehatan; 4) Penenggulangan Kemiskinan; 5) Ketahanan Pangan; 6)Infrastruktur; 7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8) Energi; 9) Lingkungan Hidup danPengelolaan Bencana; 10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca konflik; serta11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi dan 3 prioritas lainnya yaitu 1)Kesejahteraan Rakyat lainnya, 2) Politik, Hukum dan Keamanan lainnya, 3)Perekonomian lainnya.Hasil EKPD tahun 2010 diharapkan dapat memberikan umpan balik pada prosesperencanaan pembangunan di daerah untuk perbaikan kualitas perencanaan di daerah.Selain itu, hasil evaluasi dapat juga digunakan sebagai dasar bagi pemerintah dalammengambil kebijakan pembangunan daerah.B. Tujuan dan SasaranTujuan kegiatan ini adalah: 1. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN 2004 – 2009 dapat memberikan kontribusi pada pembangunan di Daerah Lampung; 2. Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan antara prioritas/program (outcome) dalam RPJMN 2010 – 2014 dengan prioritas/program yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 2
  9. 9. Laporan AkhirSasaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah: 1. Tersediannya data/informasi dan penilaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di daerah; 2. Tersediannya data/informasi dan penilaian keterkaitan RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD Provinsi Lampung.C. Hasil yang DiharapkanKeluaran Evaluasi ini adalah: 1. Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMN 2004 – 2009 untuk Provinsi Lampung; 2. Tersedianya dokumen evaluasi keterkaitan antara RPJMN 2010 – 2014 dengan RPJMD Provinsi Lampung.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 3
  10. 10. Laporan Akhir BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI 1. Indikator Indikator kinerja dalam Agenda Pembangunan Indonesia yang Aman dan Damaipada Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 dapat dilihatpada Tabel 2.1. Tabel 2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 2004-2009 Dalam Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai Agenda Pembangunan Indikator Mewujudkan Indonesia yang Indeks Kriminalitas1 Aman dan Damai Persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional Persentase kasus kejahatan trans nasional 2. Analisis Capaian Indikator Secara normatif dan ideal, Indeks Kriminalitas seharusnya semakin menurun darike tahun. Kondisi Indeks Kriminalitas di Provinsi Lampung disajikan pada Grafik 2.1.1.Pada tahun 2005 angka Indeks Kriminalitas di Provinsi Lampung mencapai posisi tertinggiyaitu 86%. Angka indeks tersebut menurun drastis menjadi nihil pada tahun 2006, 2007dan 2008. Namun, pada grafik tersebut tampak bahwa angka indeks tersebut naikkembali pada tahun 2009, yaitu mencapai angka 71,98%. Fenomena ini harus dianalisisdan dicermati, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, karena akanmemiliki dampak kontraproduktif terhadap pencapaian sasaran program pembangunan. Fenomena fluktuasi tajam pada Indeks Kriminalitas di Provinsi Lampung sangatmungkin merupakan resultansi dari pengaruh beberapa aspek, termasuk aspek sosial,ekonomi, politik, dan keamanan. Salah satu faktor penyebab tingginya indeks kriminalitasadalah minimnya jumlah aparat penegak hukum dibandingkan dengan populasipenduduk. Kondisi tersebut diperburuk pula oleh serba terbatasnya sarana dan prasaranayang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks yang lebih makro, penanganankasus kriminalitas ini juga terkait erat dengan angka kemiskinan. Pada saat ini angkakemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2009 masih cukup tinggi, yaitu 20.22%. Secarateoritis, semakin tinggi tingkat kemiskinan maka angka kriminalitas juga akan meningkat.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 4
  11. 11. Laporan Akhir Selain hal-hal yang diuraikan di atas, indeks kriminalitas juga erat kaitannyadengan masalah pengangguran. Fenomena krisis ekonomi global tahun 2008 yangmenekan ekonomi domestik menyebabkan beberapa industri (PMDN dan PMA) yangberbasis tenaga kerja (padat karya) mengalami kebangkrutan sehingga banyak kasuspemutusan hubungan kerja (PHK). Hal tersebut berimplikasi kepada meningkatnyapengangguran, yang pada gilirannya dapat meningkatkan indeks kriminalitas. Makadalam konteks ini perlu kebijakan yang lintas sektoral antara berbagai instansi pemerintahdaerah. Mencermati permasalahan tersebut, maka pemerintah diharapkan terus menerusberupaya membangun iklim investasi yang lebih mengarah kepada pengembanganindustri yang berpola padat karya, terutama di kawasan perdesaan dan daerah suburban.Langkah strategis lain yang perlu dipertimbangkan adalah mengembangkan sistemjaminan sosial jangka pendek bagi tenaga kerja yang kehilangan lapangan kerja. Tabel 2.1.1 Angka Indeks Kriminalitas di Provinsi Lampung Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Indeks 0.00 86.00 0.00 0.00 0.00 71.98 Kriminalitas Sumber: Polda Lampung 2010Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 5
  12. 12. Laporan Akhir Tabel 2.1.2 Angka Persentase Penyelesaian Kejahatan Konvensional Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Persentase Penyelesaian Kasus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.70 Kejahatan Konvensional (%)Sumber: Polda Lampung 2010 Pada Grafik 2.1.2 dapat dilihat bahwa tahun 2009 persentase penyelesaian kasuskejahatan konvensional mencapai angka 69,70%. Dari 8.136 kasus kejahatankonvensional, sebanyak 5.676 dapat berhasil diselesaikan (69.7%). Kejahatankonensional yang terjadi meliputi pembunuhan (39 kasus), penganiayaan berat (214kasus), pencurian dengan kekerasan (723 kasus), pencurian dengan pemberatan (1.809kasus), pencurian kendaraan bermotor (1.538 kasus), senjata tajam (57 kasus), judi (299kasus), penggelapan (513 kasus), kasus lain-lain (2.944 kasus). Berdasarkan jenis-jenis kasus kejahatan konvensional yang terjadi, kasuspencurian kendaraan bermotor merupakan kasus yang cukup menarik. Dengan jumlahkasus 1.538 pada tahun 2009, berarti setiap hari di Provinsi Lampung terjadi 4.21 kasuscuranmor. Kasus curanmor di Provinsi Lampung ternyata memiliki tingkat penyelesaianperkara yang paling rendah, yaitu hanya 23.4% (361 kasus dari 1.538 kasus). Faktabahwa kasus curanmor di Provinsi Lampung memiliki tingkat penyelesaian perkara palingEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 6
  13. 13. Laporan Akhirrendah hendaknya menjadi salah satu prioritas perhatian institusi yang terkait denganaspek hukum dan keamanan. Harus ada upaya khusus untuk meningkatkan kapasitasaparat penegak hukum, sehingga mampu menguasai, mengatasi, dan menyelesaikanmodus-modus kejahatan curanmor yang semakin berkembang. Sudah saatnyamempertimbangkan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mencegah,mendeteksi, dan mengatasi kasus curanmor di Provinsi Lampung secara sistematis dantuntas. Tabel 2.1.3 Angka Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans Nasional Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Persentase 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.60 Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans Nasional (%) Sumber: Polda Lampung 2010 Pada Grafik 2.1.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 persentase penyelesaiankasus kejahatan trans nasional di Provinsi Lampung mencapai angka 99,60%. Hal inilebih baik jika dibandingkan dengan penanganan kasus kejahatan konvensional.Beragam kasus tindak pidana kejahatan trans nasional antara lain perdagangan orang,kejahatan maya, penyelundupan, narkoba, teror bom, senjata api, dan bahan peledak.Total kasus pada tahun 2009 mencapaiu 543 kasus dan tertangani sebanyak 541 kasus.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 7
  14. 14. Laporan Akhir Jumlah kasus kajahatan trans nasional yang tertinggi di Provinsi Lampung adalahkasus narkoba (92.6%). Fakta bahwa jumlah kasus narkoba merupakan kasus yangtertinggi harus menjadi perhatian khusus semua pihak, termasuk pemerintah daerah danseluruh lapisan masyarakat (Alim Ulama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, TokohPemuda, dll). Kasus narkoba ini sangat berbahaya karena dampak negatifnya yang amatbesar dan luas terutama terhadap kualitas sumberdaya manusia. Jika masalah tersebuttidak dapat diatasi maka Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang lemah. Upaya-upaya preventif, kuratif dan defensf perlu dilakukan secara sistematis, komprehenshif danberkelanjutan. Penegakan hukum secara tegas perlu diterapkan kepada para pelakutindak kejahatan narkoba. Selain kejahatan konvensional dan kejahatan trans nasional, pada tahun 2009 diProvinsi Lampung juga terjadi 9 kasus korupsi yang termasuk klasisifikasi kejahatanmerugikan Negara. Dari 9 kasus tersebut hanya 4 kasus (44.4%) yang berhasildiselesaikan. Angka tersebut termasuk prosentase penyelesaian kasus kejahatanterendah dalam klasifikasi kejahatan merugikan negara. Hal ini tentu saja harus menjadiperhatian serius pihak-pihak terkait. 3. Rekomendasi Kebijakan Dalam kerangka agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai makaPemerintah dan Pemerintah Daerah direkomendasikan untuk:a) Meningkatkan aktivitas ekonomi yang berdampak langsung terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, serta upaya-upaya lain yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.b) Mendorong peran masyarakat luas dalam upaya penegakan hukum untuk memberantas kriminalitas, kejahatan konvensional dan kejahatan trans nasional. Dalam konteks Provinsi Lampung, prioritas khusus perlu diberikan terhadap kasus kejahatan curanmor, narkoba, dan korupsi.c) Melakukan berbagai upaya untuk mempercepat reformasi birokrasi yang lebih diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat (good governance).d) Meningkatkan kapasitas aparatur penegak hukum dan sarana prasarana pendukung, sehingga aparat hukum lebih mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif. Pada bagian lain perlu juga diupayakan menambah personil aparat penegakEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 8
  15. 15. Laporan Akhir hukum di Lampung, agar proporsi antara jumlah aparat penegak hukum dengan jumlah penduduk mendekati kondisi idealnya.B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS 1. Indikator Indikator dalam Agenda Pembangunan Indonesia yang Adil dan Demokratis pada Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.2. Tabel 2.2. Indikator Kinerja pembangunan Daerah 2004-2009 Dalam Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis Agenda Pembangunan Indikator Mewujudkan Indonesia yang Pelayanan Publik Adil dan Demokratis Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan Persentase kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap Persentase instansi (SKPD) Provinsi yang memiliki pelaporan wajar tanpa pengecualian (WTP) Demokrasi Gender Development Index (GDI) Gender Empowerment Measurement (GEM) 2. Analisis Capaian Indikator Peralihan fungsi pemerintah dari prinsip to govern (memerintah) ke to service(melayani) mempunyai beberapa implikasi, yang paling pokok adalah pemerintah di eraglobalisasi dituntut untuk dapat memberikan layanan yang prima kepada masyarakat.Oleh sebab isu korupsi dan pelayan publik yang prima menjadi tema penting dalam setiapkebijakan pemerintah bahkan cenderung menjadi indikator tolak ukur keberhasilankepemimpinan. Pada bagian lain pemberantasan korupsi merupakan satu agenda penting dalamkepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam konteks Provinsi Lampung,pada tahun 2004 angka penanganan kasus korupsi mencapai angka 100% berdasarkanpada laporan yang masuk dan penanganan sebanyak 2 (dua) kasus korupsi pada tahun2004 berhasil ditangani oleh aparat penegak hukum, pada tahun 2005 jumlah kasuskorupsi yang dilaporkan masuk adalah 1 (satu) kasus korupsi dan berhasil ditangani halEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 9
  16. 16. Laporan Akhirini secara kuantitatif menunjukkan tren yang sama pada tahun sebelumnya walaupunjumlah kasus yang dilaporkan mengalami penurunan sebanyak 1 (satu) kasus korupsi. Tabel 2.2.1 Jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Persentase kasus korupsi 100.00 100.00 50.00 100.00 75.00 44.40 yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan (%) Sumber: Kejaksaan Tinggi Lampung Kemudian pada tahun 2006 tren ini mengalami penurunan dari 4 (empat) kasuskorupsi yang dilaporkan aparat penegak hukum hanya menangani 2 (dua) kasus korupsisaja atau 50% dari kasus korupsi yang dilaporkan, pada tahun berikutnya 2007, jumlahkasus korupsi yang dilaporkan hanya 3 (tiga) kasus korupsi dan ketiga kasus korupsitersebut berhasil ditangani dengan baik oleh aparat penegak hukum atau 100% darikasus korupsi yang dilaporkan. Pada tahun 2008 jumlah kasus korupsi yang dilaporkanmengalami kenaikan menjadi 4 (empat) kasus korupsi dan berhasil ditangani sebanyak 3(tiga) kasus korupsi oleh aparat penegak hukum atau 75% dari total jumlah kasus korupsiyang dilaporkan, kemudian pada tahun 2009 tren penanganan kasus korupsi mengalamipenurunan. Pada tahun 2009 di Lampung tren persentase peanganan kasus korupsi menurunpada level 44,4 %. Dari sisi penanganan kasus korupsi ini merupakan kinerja yang mestiEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 10
  17. 17. Laporan Akhirditingkatkan sehingga kasus penanganan korupsi bisa ditingkatkan pada tahun yang akandatang. Tabel 2.2.2 Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap(%) Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Persentase kabupaten/ kota yang 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 71.00 memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap (%)Sumber: Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung Merujuk data, perda pelayanan satu atap di Provinsi Lampung mulai diberlakukanpada tahun 2008 pada tahun itu persentase kepemilikan Perda satu atap Provinsimencapai 60% dan pada tahun 2009 tren persentase kepemilikan Perda naik mencapai71% merujuk pada data hal ini bergerak cukup signifikan semua kabupaten/kota telahmemiliki perda pelayanan satu atap, hanya saja medio tahun 2008 dan 2009 ProvinsiLampung memiliki 4 (empat) kabupaten baru yaitu Tulang Bawang Barat, Mesuji,Pesawaran dan Pringsewu keempat kabupaten baru ini belum memiliki perda pelayanansatu atap. Diharapkan pada tahun 2011 seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampungakan memiliki Perda Pelayanan Satu Atap, hal ini sangat penting karena merupakanbagian dari kepentingan publik yang mesti difasilitasi. Walaupun merujuk data dari tahun 2004, 2005, 2006, 2007, ,2008 dan 2009 tidakpernah ada SKPD Provinsi yang memiliki pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian, dalamEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 11
  18. 18. Laporan Akhirkonteks ini semua instansi selalu memeroleh predikat pelaporan Wajar DenganPengecualian. Hal ini adalah sebuah kewajaran karena predikat WDP adalah predikatrata-rata SKPD di Indonesia. Pada bagian lain terdapat hal positif yang telah dilakukanPemerintah Provinsi Lampung, beragam upaya agar predikat pelaporan Wajar TanpaPengecualian dapat diperoleh setiap SKPD salah satunya adalah dengan melibatkanberagam stake holder bagi membenahi administrasi dan manajerial setiap SKPD diProvinsi Lampung. Tabel 2.2.3 Jumlah Gender development index Provinsi Lampung Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gender Development Index 58.04 59.54 60.4 60.7 58.3 57.01 Sumber: BPS (Lampung Dalam Angka) Data grafik menunjukkan untuk level provinsi Lampung pada tahun 2004, GDIprovinsi Lampung mencapai angka 58,04 pada tahun 2005 GDI mengalami peningkatanmencapai angka 59,54 pada tahun 2006 GDI kembali mengalami peningkatan mencapai60,40 pada tahun 2007 GDI Provinsi Lampung kembali naik 0,30 menjadi 60,70 padatahun 2008 GDI mengalami penurunan menjadi 58,30 dan pada tahun 2009 GDI kembalimengalami penurunan mencapai 57,01. Dari data GDI berdasarkan grafik didapatkan bahwa tingkat GDI provinsi Lampungterus mengalami peningkatan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, kemudianmengalami penurunan pada tahun yang relatif signifikan pada tahun 2008 dan 2009.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 12
  19. 19. Laporan Akhir Tabel 2.2.4 Jumlah Gender Empowerment Meassurement Provinsi Lampung Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gender Empowerment 59.32 60.60 61.40 61.50 66.31 61.50 Measurement Sumber: BPS (Lampung Dalam Angka) Gender Empowerement Messurement adalah tolak ukur yang dipakai untukmengukur tingkat pemberdayaan gender dalam masyarakat. Begitupun GenderDevelopment Index atau GDI, GDM juga merupakan alat ukur yang dipakai oleh WorkdBank untuk sebagai salah satu bagian mencapai MDGs. Dalam konteks provinsi Lampung, indeks Gender Empowerement Meassurement(GEM) terlihat konstan dan tidak ada peningkatan yang cukup signifikan, yaitu pada tahun2004 indeks mencapai 59,32, pada tahun 2005 mencapai 60,60 kemudian pada tahun2006 mencapai 61,40 dan mengalami kenaikan menjadi 61,50 pada tahun 2007. Padatahun 2008 indeks tersebut naik menjadi 66,31 dan kembali mengalami pada tahun 2009menjadi 61,50. Jika melihat tren maka indeks terus mengalami kenaikan dari tahun 2004,2005, 2006 sampai tahun 2007 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2008 dan2009. Banyak faktor yang menyebabkan menurunnya angka GDI dan GEM di ProvinsiLampung salah satu yang menjadi faktor adalah pemerintah daerah cenderung hanyaEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 13
  20. 20. Laporan Akhirmemokuskan kebijakannya pada sektor politik, di Lampung misalkan hampir setiap tahunterdapat event pilkada, tahun 2005, 2007, 2008 belum lagi event regular pilpres dan pilegtahun 2009. Sehingga program di sektor policy for gender issues agak terpinggirkan. Olehsebab itu diperlukan sebuah intervensi kebijakan yang tepat bagi meningkatkan GDI danGEM tersebut. 3. Rekomendasi Kebijakana) Perlunya intervensi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerement Meassurement (GEM.)b) Pemerintah perlu menciptakan satu kebijakan di sektor real yang mikro fokus pada pemberdayaan perempuan.c) Perlunya dibuat sebuah strategi kebijakan yang dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas birokrasi dalam pengelolaan dan penggunaan sumber-sumber (resources) keuangan dan lainnya.C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. Indikator Indikator dalam Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat pada Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.3 Tabel 2.3 Indikator Kinerja pembangunan Daerah 2004-2009 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Agenda Indikator Pembangunan Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kesejahteraan Pendidikan Rakyat Angka partisipasi murni (SD/MI) Angka partisipasi kasar (SD/MI) Rata-rata nilai akhir SMP/MTs Rata-rata nilai akhir sMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah SD Angka Putus Sekolah SMP/MTs Angka Putus Sekolah menengah Angka Melek aksara 15 tahun ke atas Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs Persentase jumlah guru yang layak mengajar sekolah menengah KesehatanEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 14
  21. 21. Laporan Akhir Umur Harapan Hidup (UHH) Angak Kematian Bayi (AKB) Prevalensi Gizi Buruk (%) Prevalensi Gizi Kurang (%) Persentase Tenaga Kesehatan perpenduduk Keluarga Berencana Persentase penduduk ber-KB (Contraceptive prevalence rate) Laju Pertumbuhan Penduduk Total Fertility Rate (TFR) Ekonomi Makro Laju Pertumbuhan Ekonomi Persentase ekspor terhadap PDRB Persentase Output Manufaktuir terhadap PDRB Pendapatan perkapita (dalam juta rupiah) Laju inflasi Investasi Nilai rencana PMA yang disetujui Nilai Realisasi Investasi PMA Nilai Rencana PMDN yang disetujui Nilai realisasi investasi PMDN Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA Infrastruktur % panjang jalan nasional dalam kondisi:  Baik  Sedang  Buruk % panjang jalan provinsi dalam kondisi:  Baik  Sedang  Buruk Pertanian Nilai tukar petani PDRB sektor pertanian Kehutanan Persentase luas lahan rehabiulitasi dalam hutan terhadap lahan kritis Kelautan Jumlah tindak pidana perikanan Luas kawasan konservasi laut (juta Ha) Kesejahteraan Sosial Persentase penduduk miskin Tingkat pengangguran terbukaEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 15
  22. 22. Laporan Akhir 2. Analisis Capaian Indikator 2.1 Indeks Pembangunan Manusia 2.1.1 Indikator Indeks pembangunan manusia Agenda Pembangunan Indikator Meningkatkan Kesejahteraan Indeks Pembangunan Manusia Rakyat 2.1.2 Capaian Indikator Tabel 2.3.1 Jumlah Indek Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Indikator  2004  2005  2006  2007  2008  2009  Indeks Pembangunan  68.40 68.80 69.40 69.78 71.85  72.57 Manusia  Sumber: BPS Lampung Agenda pembangunan meningkatkan kesejahteraan rakyat bidang indekspembangunan manusia menunjukkan kecenderungan yang selalu meningkat secara linierdari tahun 2004-2009 yaitu dari 68,40 menjadi 72,57. Hal ini berarti upaya peningkatanmutu sumber daya manusia di Provinsi Lampung untuk menunjang pembangunan selaluditingkatkan dari tahun ke tahun. Jika mengacu pada persamaan garis indekspembangunan manusia, maka daya kemampua prediksinya sangat tinggi sehinggaupaya-upaya yang dilakukan dapat diyakini akan mencapai sasaran atau target.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 16
  23. 23. Laporan Akhir Keberhasilan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) di ProvinsiLampung ini tidak terlepas dari semakin baiknya Indeks Pembangunan Kesehatan (IPK),Indeks Pembangunan Pendidikan (IPP) , dan Indeks Ekonomi Pendapatan (IEP): IPM = IPK + IPP + IEP Indikator meningkatnya Indeks Pembangunan Kesehatan masyarakat yangdigunakan adalah : Umur harapan hidup meningkat menjadi 70,5 tahun, angka kematianbayi berkurang menjadi 28 bayi/1000 kelahiran hidup, gizi kurang berkurang menjadi 5 %,dan meningkatnya persentase tenaga kesehatan per penduduk sebesar 0,025 % (Tabel2.3.1). Indikator Indeks Pembangunan Pendidikan yang tetap baik dan semakin baikmeliputi : APM SD/MI lebih dari 90 %, APK SD/MI lebih dari 100%, rata-rata nilai akhirtingkat SMP meningkat menjadi 6,73, tingkat sekolah menengah meningkat menjadi 6,87,angka putus sekolah tingkat SD turun menjadi 1,94 %, tingkat SMP turun menjadi 2,74 %,persentase guru layak mengajar terhadap guru seluruhnya untuk tingkat SMP meningkatmenjadi 96,58 %, dan untuk tingkat SMA meningkat menjadi 77,86 % (Tabel 2.3.5). Indeks Ekonomi Pendapatan dicirikan dengan semakin meningkatnya pendapatanper kapita masyarakat. Grafik 2.3.9 menunjukkan bahwa pendapatan perkapita ProvinsiLampung naik dua kali lipat lebih selama tahun 2004-2009 yakni dari Rp 4,5 juta/kapitapada tahun 2004 menjadi Rp 10,75 juta per kapita pada tahun 2009. 2.1.3 Rekomendasi Agar indek pembangunan manusia di Provinsi Lampung dapat dipertahankanbahkan ditingkatkan, maka kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah ProvinsiLampung adalah meningkatkan kebijakan yang terkait dengan sektor pendidikan,kesehatan, dan peningkatan pendapatan masyarakat.2.2 Pendidikan 2.2.1 Indikator Pendidikan Agenda Pembangunan Indikator Meningkatkan Kesejahteraan Pendidikan Rakyat Angka partisipasi murni (SD/MI) Angka partisipasi kasar (SD/MI) Rata-rata nilai akhir SMP/MTs Rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah SDEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 17
  24. 24. Laporan Akhir Angka Putus Sekolah SMP/MTs Angka Putus Sekolah menengah Angka Melek aksara 15 tahun ke atas Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs Persentase jumlah guru yang layak mengajar sekolah menengah 2.2.2 Capaian Indikator Tabel 2.3.2 Angka Partisipasi Murni Tingkat SD Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pendidikan Angka Partisipasi Murni 92.73 91.60 93.94 94.04 94.23 93.98 Tingkat SD Sumber: BPS Provinsi LampungEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 18
  25. 25. Laporan Akhir Tabel 2.3.3 Angka Partisipasi Kasar tingkat SD Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pendidikan Angka Partisipasi 109.33 106.80 111.55 109.48 106.66 107.73 Kasar Tingkat SD Sumber: BPS Provinsi LampungEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 19
  26. 26. Laporan Akhir Tabel 2.3.4 Angka Melek Huruf Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pendidikan Angka Melek Huruf (%) 93.10 93.50 93.50 93.47 93.79 93.50 Sumber: BPS Provinsi Lampung Agenda pembangunan meningkatkan kesejahteraan rakyat bidang pendidikandengan indikator angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar tingkat SD menunjukkantrend yang selalu meningkat secara lamban sedangkan angka melek huruf relatif tidakmengalami peningkatan sehingga program-program keaksaraan masih sangat perluditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitasnya dengan lebih mendorong partisipasimasyarakat. Angka partisipasi murni tingkat SD dalam 6 tahun terakhir mengalami peningkatansebesar rata-rata 0,25 per tahun. Sebaliknya, angka partisipasi kasar tingkat SD dalam 6tahun terakhir mengalami tren penurunan. Namun, nilai tersebut masih di atas 100%.Kedua indikator tersebut mencerminkan bahwa pelayanan pendidikan telah diberikandengan baik kepada penduduk usia sekolah dasar. Fluktuasi angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar tingkat SD ini terjadikarena disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk usia sekolah SD yang secarasignifikan dapat mempengaruhi tingkat pelayanan pendidikan secara kuantitatif. Disamping itu, pengembangan pendidikan non-formal (Kelompok Belajar Paket A) masihmemerlukan upaya sosialisasi dan peningkatan mutu pengelolaan agar dapat menjadijalan keluar pemerataan pendidikan bagi penduduk di luar usia sekolah tingkat SD. Tabel 2.3.5. indikator pendidikan Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pendidikan Angka Partisipasi Murni 92,73 91,60 93,94 94,04 94,23 93,98 Tingkat SD Angka Partisipasi Kasar 109,33 106,80 111,55 109,48 106,66 107,73 Tingkat SD Rata-Rata Nilai Akhir 4,80 5,81 5,81 5,81 6,29 6,73 Tingkat SMPEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 20
  27. 27. Laporan Akhir Rata-Rata Nilai Akhir 4,12 5,85 6,06 6,06 6,13 6,87 Tingkat Sekolah Menengah Angka Putus Sekolah 2,88 1,56 2,29 2,06 2,00 1,94 Tingkat SD (%) Angka Putus Sekolah 3,30 3,00 2,48 2,91 2,82 2,74 Tingkat SMP (%) Angka Putus Sekolah 2,14 2,21 4,04 3,10 3,75 4,54 Tingkat Sekolah Menengah (%) Angka Melek Huruf (%) 93,10 93,50 93,50 93,47 93,79 93,50 Persentase Guru Layak 66,21 66,14 67,00 82,80 89,42 96,58 Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat SMP (%) Persentase Guru Layak 64,34 68,35 70,48 71,99 74,87 77,86 Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat Sekolah Menengah (%) Rata-rata nilai akhir tingkat SMP dan tingkat sekolah menengah dalam 6 tahunterakhir menunjukkan tren meningkat. Rata-rata nilai akhir tingkat SMP meningkat rata-rata 0,39 poin per tahun. Rata-rata nilai akhir tingkat sekolah menengah meningkat rata-rata 0,55 poin per tahun. Angka tersebut menunjukkan keberhasilan peningkatan mutupendidikan yang menjawab tren peningkatan passing grade kelulusan tingkat SMP dansekolah menengah. Nilai akhir sebagai indikator hasil belajar menunjukkan efektivitas prosespembelajaran secara keseluruhan di mana faktor-faktor sarana prasarana belajar, sumberbelajar, tenaga pendidik, manajemen dan tenaga kependidikan secara simultanmempengaruhi proses pembelajaran. Data menunjukkan bahwa seluruh faktorpendukung proses pendidikan sudah cukup efektif mendorong peningkatan hasilpendidikan. Namun demikian perlu dilakukan upaya pemerataan kualitas faktor-faktorpendukung agar capaian hasil belajar yang diperoleh dapat lebih ditingkatkan. Angka putus sekolah tingkat SD dan SMP mengalami penurunan masing-masingrata-rata 0,19 % dan 0,11 % per tahun. Tren menurun ini lebih disebabkan olehpeningkatan layanan pendidikan, khususnya dalam memenuhi program wajib belajar 9tahun. Peningkatan layanan yang didukung oleh peningkatan anggaran pendidikanEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 21
  28. 28. Laporan Akhirmencapai 20 % sebagaimana diamanahkan di dalam Undang-undang Sistem PendidikanNasional dalam praktiknya mampu meningkatkan animo dan kebutuhan masyarakat akanpendidikan anak-anak. Keberhasilan program wajib belajar 9 tahun belum secara signifikanmempengaruhi peningkatan partisipasi pendidikan masyarakat di tingkat sekolahmenengah. Hal ini ditunjukkan oleh tren peningkatan angka putus sekolah tingkat sekolahmenengah dalam 6 tahun terakhir yang meningkat rata-rata 0,48 persen per tahun.Sebagian penduduk masih memandang anak-anak usia sekolah menengah perlu untukmemulai usaha atau mulai bekerja guna menunjang perekonomian keluarga. Kondisi inimerupakan permasalahan kultural di samping masih perlunya meningkatkan pemerataanlayanan pendidikan menengah dan dukungan pembiayaan dari Pemerintah ProvinsiLampung seperti beasiswa. Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas menunjukkan trenpeningkatan rata-rata 0,08 persen per tahun. Hal ini menunjukkan keberhasilanpendidikan, terutama untuk pendidikan dasar baik melalui pendidikan formal maupunpendidikan non-formal. Masih adanya penduduk yang buta aksara lebih disebabkan olehjumlah penduduk usia lanjut yang tidak melaksanakan pendidikan dasar baca tulis danhitung secara formal. Di samping masih adanya kelompok masyarakat miskin yang belumterjangkau layanan pendidikan. Pada umumnya kelompok masyarakat ini berdomisili diwilayah-wilayah terpencil. Persentase guru layak mengajar terhadap guru seluruhnya tingkat SMPmengalami tren peningkatan rata-rata 5,87 % per tahun, dan persentase guru layakmengajar terhadap guru seluruhnya untuk tingkat sekolah menengah mengalami trenpeningkatan rata-rata 2,7 % per tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh semakinmeningkatnya jumlah guru yang memenuhi syarat tingkat pendidikan sebagaimana diaturdi dalam standar pendidikan nasional. Program sertifikasi guru juga menjadi faktor yangmenyebabkan peningkatan jumlah guru yang memenuhi syarat kelayakan mengajar.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 22
  29. 29. Laporan Akhir 2.2.3 Rekomendasi 1. Perlu upaya terpadu menekan angka putus sekolah, terutama untuk pendidikan tingkat menengah melalui peluncuran beasiswa kepada masyarakat tidak mampu, perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah, serta peningkatan pengembangan pendidikan non-formal. 2. Program peningkatan mutu guru perlu dipercepat untuk memenuhi kebutuhan kelayakan guru mengajar secara kualitatif, dan penyebarannya dilakukan berdasarkan orientasi pemerataan pelayanan pendidikan. 3. Program sertifikasi tenaga pendidik perlu dilanjutkan dan ditingkatkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas profesionalisme guru. 4. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana serta elemen-elemen penunjang pendidikan lainnya (seperti pengadaan sumber belajar, media pembelajaran, dan lain-lain) perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan. 5. Alokasi dana sebesar minimal 20 persen anggaran belanja daerah perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk mendukung pembangunan terpadu sektor pendidikan di segala lini.2.3. Kesehatan2.3.1 Indikator Kesehatan Pembangunan kesehatan merupakan salah satu bagian dari upaya peningkatankualitas sumberdaya manusia, menuju Insan Indonesia yang Cerdas dan Berdaya Saing.Keberhasilan pembangunan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator. Pada kurunwaktu tahun 2004 – 2009 indikator kinerja pembangunan kesehatan di Provinsi Lampungdisajikan pada Tabel 2.3.6. Tabel 2.3.6. Indikator Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2004 – 2009. Capaian Tahun Indikator Kesehatan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Umur Harapan Hidup 67.60 68.00 68.50 69.90 70.10 70.50 (tahun) Angka Kematian Bayi 55.00 37.00 29.00 43.00 35.00 28.00 (per 1.000 kelahiran hidup) Gizi Buruk (%) 7.20 5.70Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 23
  30. 30. Laporan Akhir Gizi Kurang (%) 10.30 12.10 7.00 11.80 5.60 5.00 Persentase Tenaga 0.011 0.016 0.027 0.022 0.023 0.025 Kesehatan per Penduduk (%) Sasaran pembangunan kesehatan Nasional pada akhir tahun 2009memprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatanyang antara lain tercermin dari indikator sebagai berikut:1. Meningkatnya umur harapan hidup;2. Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 26 per 1000 kelahiran hidup;3. Menurunnya angka kematian Ibu melahirkan dari 307 menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup; dan4. Menurunnya prevalensi Gizi kurang pada anak balita dari 25,8 persen menjadi 20 persen; 2.3.2 Capaian Indikator Peningkatan kualitas puskesmas meskipun belum optimal telah dilakukanterutama pada aspek fisik dengan program rehabilitasi infrastruktur Puskesmas diberbagai lokasi di Propinsi Lampung. Sampai pada pertengahan 2009, akses terhadapsarana kesehatan sudah mencapai 3,5 dari angka ideal 5 puskesmas. Peningkatankualitas Puskesmas juga dilakukan dengan peningkatan fasilitas rawat inap padabeberapa Puskesmas sehingga dapat meningkatkan kualitas Puskesmas sebagai saranalayanan kesehatan masyarakat. Namun peningkatan kualitas ini belum dapat dilakukansecara menyeluruh terutama pada level puskesmas pembantu di daerah yang relatifterpencil. Jumlah Puskesmas mencapai jumlah 217 yang 40 diantaranya sebagaipuskesmas rawat inap, sedangkan jumlah puskesmas pembantu mencapai kurang lebihtiga kali lipat jumlah puskesmas yang ada. Dengan demikian jumlah layanan kesehatan(yankes) yang berkualitas masih terbatas. Peningkatan kualitas sarana puskesmas belum dapat diimbangi denganpeningkatan kualitas tenaga kesehatan terutama tenaga dokter. Kondisi ini belumtermasuk keberadaan dokter tersebut yang tidak selalu di tempat mengingat jangkauandaerah yang tidak mudah. Tenaga perawat dan bidan desa jumlahnya juga masih belummemadai terutama untuk mengantisipasi target penurunan angka kematian bayi danangka kematian ibu melahirkan. Jumlah dokter spesialis di Propinsi Lampung juga masihjauh dari angka ideal mengingat hanya sekitar 40% rumah sakit di seluruh WilayahEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 24
  31. 31. Laporan AkhirPropinsi Lampung yang mempunyai empat dokter spesialis. Hal ini terkendala mengingatpengangkatan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis bukan kewenangan DinasKesehatan. Jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin telah mulai dilaksanakan denganmembebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat miskin (keluarga miskin-Gakin) dirumah sakit umum daerah melalui program jaminan pemeliharaan kesehatan bagimasyarakat miskin (JPK-MM). Namun pada pelaksanaanya masih terkendala denganbelum semua keluarga dengan kategori miskin mempunyai kartu gakin yang berfungsisebagai jaminan layanan kesehatan bagi penduduk miskin. Akses yang tidak mudah jugamenjadi kendala pemantauan dan implementasi jamkesmas di daerah terpencil seperti dikabupaten Lampung Barat dan kabupaten Way Kanan. Hal ini juga terlihat dari jumlahpuskesmas yang masih minim pada dua daerah tersebut dibandingkan dengan luasdaerah yang harus dilayani. Kendala jarak dan kesulitan transportasi serta distribusi kartumiskin yang masih terkendala. Program apotek rakyat dan obat serba seribu masihterkendala pelaksanaanya di daerah miskin dan terpencil, namun relatif lebih berjalandengan baik di daerah perkotaan. Program gerakan hidup sehat telah dilakukan dengan bentuk penyuluhan danpendampingan masyarakat. Kegiatan ini juga banyak melibatkan peran aktif lebagaswadaya masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan dan hidup sehat.Program ini masih sangat diperlukan dan diperkuat mengingat jenis penyakit yang masihbanyak diderita oleh masyarakat adalah diare, TBC, DBD dan Malaria yang ketiganyasangat berhubungan dengan kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat. Kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian indikator adalah belum rapinyabasis data kesehatan sehingga relatif sulit dalam melakukan evaluasi capaian indikatoryang telah diagendakan. Anggaran yang terbatas (kurang lebih hanya 3% dari APBD)menjadikan skala prioritas harus disusun secara cermat agar pencapaian sasaran lebihefektif dengan dana yang terbatas. Penanganan masalah kesehatan pada pendudukmiskin sangat terkait dengan bidang lain sehingga intervensi yang dilakukan cenderungtidak dapat dilakukan hanya oleh dinas kesehatan namun harus terpadu dengan programsektor lain. Kesulitan akses transportasi dan jarak menjadi kendala utama masih belumidealnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Sistem pengangkatan tenagakesehatan juga masih dapat lebih diefektifkan terutama pada daerah miskin dan terpencil.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 25
  32. 32. Laporan AkhirAnalisa Indikator Pada Tabel 2.3.6 tampak jelas bahwa Umur Harapan Hidup (UHH) pendudukProvinsi Lampung secara konsisten meningkat dari tahun 2004 – 2009. Pada dasarnyaUHH merupakan akumulasi dari berbagai keberhasilan pembangunan di bidangkesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Fenomena peningkatan UHH tentu saja mempunyaiimplikasi yang perlu dicermati oleh pemerintah (pusat dan daerah), termasuk penyediaanlayanan kesehatan bagi manula dan fasilitas-fasilitas lainnya yang terkait. Pada Tabel 2.3.6 tampak bahwa Prevalensi Gizi Buruk dan Prevalensi Gizi Kurangdi Provinsi Lampung pada tahun 2004 – 2009 cenderung semakin menurun. Hal inimencerminkan bahwa rangkaian program pembangunan kesehatan di Provinsi Lampungcukup berhasil dapat berjalan sinergis dengan program pembangunan pada sektor lain,terutama sektor ketahanan pangan. Keberhasilan penurunan Prevalensi Gizi Buruk danPrevalensi Gizi Kurang harus menjadi lesson learned bagi RPJMD berikutnya, sehinggamenjadi lebih efektif. Prosentase Tenaga Kesehatan per Penduduk di Provinsi Lampung pada kurunwaktu 2004 – 2009 cenderung meningkat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintahdaerah untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan bagimasyarakat. Apabila dicermati, pada Tabel 2.3.6 di atas tampak jelas bahwa peningkatanpersentase tenaga kesehatan per penduduk berdampak pada keberhasilan peningkatanUHH, penurunan angka kematian bayi, serta penurunan prevalensi gizi buruk dan gizikurang.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 26
  33. 33. Laporan Akhir Grafik 2.3.5 Angka Kematian Bayi (AKB) Nasional dan Provinsi Lampung Angka Kematian Bayi (AKB) Nasional 80,0 Angka Kematian Bayi/1000 lahir hidup Angka Kematian Bayi (AKB) Prov. Lampung 70,0 60,0 55 50,0 43 40,0 37 35 30,0 29 28 20,0 10,0 0,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Grafik 2.3.6 Angka Kematian Bayi dan Tenaga Kesehatan di Provinsi Lampung 80,0 0,030 70,0 % Tenaga Kesehatan/Penduduk 0,025 Angka Kematian Bayi/1000 lahir 60,0 0,020 50,0 hidup 40,0 0,015 30,0 0,010 20,0 Angka Kematian Bayi (AKB) Prov. Lampung 0,005 10,0 % Tenaga Kesehatan 0,0 0,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 27
  34. 34. Laporan Akhir Untuk menguraikan efektifitas kinerja pembangunan di sektor kesehatan, berikut disajikan grafik Angka Kematian Bayi pada setiap 1000 kelahiran hidup dari tahun 2004 sampai dengan 2009. Pada Grafik 2.3.5 terlihat bahwa di Propinsi Lampung terjadi perubahan yang cukup signifikan pada Angka Kematian Bayi. Pada kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 jumlah Angka Kematian Bayi menurun, yaitu dari 55 per 1000 kelahiran hidup menjadi 29 per 1000 kelahiran hidup. Namun, pada tahun 2007 terjadi peningkatan, yaitu menjadi 43 per 1000 kelahiran hidup, meskipun setelah itu menurun kembali sampai dengan tahun 2009 menjadi 28 per 1000 kelahiran hidup. Angka terakhir tersebut mendekati target nasional sebesar 26 per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan data yang tersedia, ada fenomena menarik mengenai hubungan antara Angka Kematian Bayi dengan Prosentase Tenaga Kesehatan yang tersedia. Hubungan tersebut disajikan pada Grafik 2.3.6, dimana jika grafik Angka Kematian Bayi yang disandingkan dengan prosentase tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk di Propinsi Lampung pada setiap tahunnya dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Pada grafik tersebut tampak bahwa Angka Kematian Bayi sangat erat korelasinya dengan prosentase jumlah tenaga kesehatan. Kenaikan prosentase jumlah tenaga kesehatan diikuti oleh menurunnya Angka Kematian Bayi, dan demikian sebaliknya jika prosentase tenaga kesehatan menurun maka Angka Kematian Bayi cenderung meningkat atau dengan kata lain prosentase tenaga kesehatan berbanding terbalik dengan Angka Kematian Bayi di Propinsi Lampung. Pada indikator gizi kurang tampak bahwa angka yang dicapai Propinsi Lampung sudah jauh lebih baik (5% pada tahun 2009) dibandingkan dengan target nasional sebesar 20% pada akhir 2009. Pada Tabel 2.3.5 dapat dilihat bahwa pada tahun 2004 indikator gizi kurang sudah dapat ditekan pada angka 10%. Angka indikator gizi kurang agak meningkat pada tahun 2005 dan 2007, namun angkanya tidak melebihi 13%, yang berarti masih berada di bawah target nasional pada akhir 2009. Hal ini menunjukkan bahwa angka kematian bayi tidak hanya ditentukan oleh faktor asupan gizi, namun juga ditentukan oleh faktor pelayanan kesehatan.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 28
  35. 35. Laporan Akhir2.3.3 Rekomendasi Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan kesehatan pada RJMD 2004 – 2009tampak jelas bahwa keberhasilam pembangunan di bidang kesehatan berkontribusisignifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pada RPJMD2010 – 2015 Provinsi Lampung, pembangunan bidang kesehatan harus tetap menjadisalah satu prioritas utama. Secara khusus program-program pembangunan di bidang kesehatan perludiarahkan untuk secara efektif mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan secaranasional. Perlu pula dicatat bahwa program pembangunan di bidang kesehatanhendaknya disinergikan dengan pembangunan pada bidang-bidang lain, termasuk bidangpendidikan, bidang pertanian dan ketahanan pangan, serta pembangunan infrastruktur. Peningkatan kualitas kesehatan sebaiknya didorong dengan peningkatan rasiotenaga kesehatan yang sekaligus menggambarkan peningkatan sarana prasarana sertalayanan kesehatan pada masyarakat. Upaya peningkatan status kesehatan juga perludiikuti upaya peningkatan bidang terkait misalnya peningkatan pendapatan masyarakatdan pola hidup sosial yang sehat. Upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan capaian indikator IndonesiaSehat 2010 adalah dengan membangun sistem basis data kesehatan yang efektif untukpengambilan keputusan dan perencanaan program ke depan. Peningkatan anggarandalam mendukung pelaksanaan program harus dilakukan dengan tanpamengesampingkan sumber dana non konvensional. Penanganan masalah kesehatansecara terpadu dengan program sektor lain menjadi kata kunci yang sangat penting.Peningkatan akses masyarakat terhadap yankes harus dilakukan dengan menambahjumlah yankes terutama di wilayah yang rasio yankesnya masih rendah. Sistempengangkatan tenaga kesehatan harus lebih diefektifkan dengan berbasis padakebutuhan masyarakat terutama untuk daerah miskin dan terpencil.2.4 Keluarga Berencana 2.4.1 Indikator keluarga Berencana Saat ini tingkat kesertaan masyarakat dalam program KB di Propinsi Lampungtelah mencapai tingkat yang tinggi dengan aspirasi yang semakin modern. Kesertaanyang tinggi tersebut menuntut pelayanan yang lebih berkualitas baik sarana, tenaga danmetoda kontrasepsi yang digunakan. Apabila tuntutan tersebut tidak dapat terpenuhi,maka dikhawatirkan akan terjadi kejenuhan yang pada akhirnya akan mengendorkanEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 29
  36. 36. Laporan Akhirperan dan kesertaan masyarakat dalam berkeluarga berencana. Oleh karena itudiperlukan inovasi dan rangsangan baru agar masyarakat mempertahankan, bahkanmeningkatkan peran dan kesertaan mereka dalam upaya-upaya yang mengarah kepadapeningkatan kesejahteraan. Sasaran nasional sebagaimana ditentukan dalam RPJMN 2004-2009 adalahAngka Fertilitas Total (TFR) sebesar 2,2 dan Laju Pertambahan Penduduk (LPP) sebesar1,14 %. Disisi lain komitmen pemerintah kabupaten/kota terhadap program KB nasionalsangat beragam. Untuk itu perlu dilakukan penajaman sasaran sesuai dengan dayadukung kondisi dan potensi wilayah serta kontribusinya terhadap pencapaian sasarannasional. Untuk daerah-daerah prioritas, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapatmenyediakan dukungan baik dalam bentuk kelembagaan, tenaga, sarana dan prasaranaserta anggaran yang memadai. Namun kendala kemampuan pemerintah dalammembiayai pembangunan masih terbatas sehingga pengalokasiannya perlu didasarkanpada skala prioritas, baik dalam konteks program maupun wilayah. 2.4.2 Capaian Indikator Program KB merupakan suatu cara yang efektif untuk mencegah mortalitas ibudan anak karena dapat menolong ibu untuk menghindari kehamilan resiko tinggi. Adapunpelaksanaannya melalui penundaan kehamilan sampai usia 20 tahun atau lebih,menghentikan kehamilan pada usia lebih dari 35 tahun (usia yang baik untuk melahirkandibawah 35 tahun), dan memperkecil jumlah paritas (dua anak lebih baik),memperpanjang jarak kehamilan satu dengan kehamilan berikutnya minimal dua tahun(usahakan jangan punya dua balita). Keberhasilan Program KB, menurut BKKBN, dapatdilihat dari dua indikator yaitu persentase pemakaian kontrasepsi (ContraceptivePrevalence Rate/CPR) serta rata-rata jumlah anak yang dilahirkan (Total FertilityRate/TFR). Tabel 2.3.7 Capaian Indikator Keluarga Berencana di Propinsi Lampung Indikator Capaian Tahun Keluarga Berencana 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Contraceptive Prevalence 78.42 80.85 78.69 85.18 87.74 90.37 Rate (%) Pertumbuhan Penduduk (%) 1.70 1.25 1.35 1.08 1.39 1.36 Total Fertility Rate (%) 2.7 2.7 2.7 2.5 2.45 2.43Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 30
  37. 37. Laporan Akhir Pada Tabel 2.3.7 tampak bahwa selama kurun waktu 2004 – 2009 presentasependuduk ber KB (CPR) di Provinsi Lampung secara signifikan meningkat. Apabiladicermati lebih lanjut, peningkatan angka CPR tersebut berkorelasi erat dengan lajupenurunan pertumbuhan penduduk. Pencapaian tersebut di atas, tidak lepas daridukungan sarana dan prasarana keluarga berencana yang tersedia di Provinsi Lampung.Jumlah klinik KB di Provinsi Lampung pada tahun 2006 terdiri dari klinik KB pemerintah814 unit, swasta 64, pelayanan KB Rumah Sakit Pemerintah 11 unit dan swasta 20 unit. Fenomena yang diperlihatkan oleh data di atas mencerminkan bahwa programkeluarga berencana dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengendalikan jumlahpenduduk. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tingginya laju pertumbuhanpenduduk maka pada RPJMD 2010 – 2015 program keluarga berencana harus menjadisalah satu prioritas. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (2007), secara nasionalmenunjukan angka CPR pada tahun 2003 sebanyak 60,3%, TFR 2,6 dengan LPP 1,49%sedangkan pada tahun 2007 CPR sebanyak 61,4% dengan TFR 2,6, LPP 1,28%. Jumlahakseptor KB baru di Propinsi Lampung pada tahun 2005 sebanyak 194.222 orang denganpemakaian kontrasepsi yang paling diminati adalah suntikan sebanyak 92.341 pemakai(48,34%). Akseptor KB baru yang dicapai pada tahun 2006 (222.310 orang) ternyatakurang dari target (232.550 orang) yang ditetapkan BKKBN yaitu sekitar 95,59 persen.Jenis kontrasepsi yang paling diminati oleh akseptor baru masih sama dengan yangpaling diminati pada tahun sebelumnya yaitu suntikan, sebesar 107.454 orang (48,33persen) kemudian disusul jenis pil, sebanyak 87.074 orang (36,17 persen). Sebagai ilustrasi kinerja pembangunan keluarga berencana di Provinsi Lampung,berikut disajikan data kinerja program keluarga berencana di Kota Bandar Lampung.Pemakai AKDR di Kota Bandar Lampung, sebagai kota terbesar di Propinsi Lampung,mengalami penurunan dari 5,1% (tahun 2008) menjadi 4.2% (tahun 2009). Di antara tigabelas kecamatan yang terdapat di Kota Bandar Lampung terdapat dua kecamatan yangrendah pencapaiannya yaitu Kecamatan Teluk Betung Utara dan Kecamatan TelukBetung Selatan.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 31
  38. 38. Laporan AkhirAnalisa Indikator Untuk menguraikan efektifitas kinerja pembangunan di sektor keluarga berencana,berikut disajikan grafik CPR dan Pertumbuhan Penduduk dari tahun 2004 sampai dengan2009. Grafik 2.3.7 Persentase penduduk ber KB di Provinsi Lampung 110,0 100,0 90,0 Persentase (%) 80,0 70,0 60,0 50,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Grafik 2.3.8 Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Lampung 2,1 1,9 1,7 Persentase (%) 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 2004 2005 2006 2007 2008 2009Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 32
  39. 39. Laporan Akhir Pada Grafik 2.3.7 nampak bahwa persentase pemakaian kontrasepsi (ContraceptivePrevalence Rate/CPR) dari tahun 2004 sampai dengan 2006 cenderung stagnan padakisaran 80 persen namun mulai tahun 2007 meningkat terus hingga mencapai 90,37 %.Meskipun angka tersebut masih dibawah target nasional (BKKBN) sebesar 95,59%,namun tren yang terus meningkat memberikan harapan bahwa pada tahun 2010 palingtidak dapat menyamai target persentase pemakaian kontrasepsi secara nasional. 2.4.3 Rekomendasi Berdasarkan pemasalah dan tantangan yang dihadapi, serta kondisi pencapaianindikator sampai tahun 2009. Maka upaya yang perlu dilakukan di bidang pembangunankeluarga kecil berkualitas antara lain adalah: a) Peningkatan advokasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar memberikan prioritas (kelembagaan, tenaga lapangan, sarana/prasarana, dan anggaran) memadai untuk program KB; b) Peningkatan konsolidasi dan perumusan strategi tepat dan cermat agar sasaran dapat tercapai; c) Penurunan kesenjangan pencapaian program antar Kabupaten/Kota sehingga sasaran propinsi dapat tercapai dan memberikan kontribusi secara nasional; d) Pengkajin kembali kebijakan dan strategi operasional dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran KS (Keluarga Sejahtera); e) Penguatan mekanisme operasional dan pemberdayaan seluruh potensi masyarakat dalam pelaksanaan program; f) Pencarian pendekatan dan terobosan baru dalam rangka perluasan sasaran sesuai segmentasi wilayah dan tingkat fertilisasi; g) Pencarian terobosan untuk peningkatan pemakaian kontrasepsi secara efektif dan efisien, serta kesertaan pria dalam pemakaian kontrasepsi; h) Peningkatan program kesehatan reproduksi remaja yang diarahkan untuk menurunkan fertilisasi kelompok umur muda (kelompok 15-19); i) Peningkatan keikutsertaan peserta KB sebagai anggota kelompok UPPKS untuk meningkatkan ekonomi keluarga; j) Penguatan program pelembagaan keluarga kecil berkualitas untuk peningkatan SDM KB di lapangan baik secara kuantitas maupun kualitas, serta memperkuat jejaring institusi masyarakat.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 33
  40. 40. Laporan Akhir2.5 Ekonomi Makro 2.5.1 Indikator Ekonomi Makro Selama tahun 2004 sampai 2008 laju pertumbuhan ekonomi Nasional terusmeningkat dari 4% per tahun pada 2004 menjadi di atas 6% per tahun pada 2008 danturun menjadi 4,44% pada tahun 2009 dikarenakan imbas dari krisis keuangan globalyang cukup berdampak pada perekonomian nasional Demikian juga untuk ProvinsiLampung, laju pertumbuhan ekonominya juga mengalami peningkatan dari 5% per tahunpada 2004 menjadi 6,80 % pada tahun 2009. Tren pelambatan pertumbuhan ekonomidunia dan nasional pada tahun 2009 tidak terlalu berpengaruh besar terhadap kinerjaekonomi lampung yang terus tumbuh positif dan tahun 2009 mengalami pertumbuhanekonomi lebih tinggi dibandingkan tahun 2008. Sektor keuangan, sektor pertanian dansektor pengangkutan menjadi penopang pertumbuhan yang terjadi. Dari sisi permintaan, konsumsi swasta masih mendominasi aktivitasperekonomian dengan pangsa sebesar 55,59% dan pertumbuhan sebesar 6,2% (yoy),diikuti dengan pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) yang berpangsa13,38% dengan laju pertumbuhan tahunan mencapai 11,54% (yoy). Hal ini menunjukkanbahwa peran konsumsi swasta dan pembentukan modal tetap bruto memiliki peran yangpenting dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dari sisipermintaan (Bank Indonesia, 2010). Secara umum dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Lampung tahun2009 mengalami akselerasi dibandingkan tahun 2008. Pulihnya ekonomi makro pascakrisis ekonomi global mampu mendorong output seluruh sektor secara tahunan. Dari sisitekanan harga menjadi berkurang akibat supply komoditas yang memadai. Dari sisirealisisi penerimaan daerah Provinsi 2009 dapat melebihi target yang telah ditetapkan.Indikator kesejahteraan masyarakat di 2009 mengalami peningkatan. Hal ini terlihat padaTingkat pengangguran terbuka (TPT) yang mengalami penurunan dan nilai tukar petani(NTP) yang mengalami peningkatan. Keputusan Gubernur Lampung melalui SK Nomor G/681/III.05/HK/2009 tanggal19 Nopember 2009 telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung tahun2010, sebesar Rp767.500. Mengalami kenaikan sebesar Rp76.500 atau 11,07% dariUMP Lampung tahun 2009 sebesar Rp691.000. secara langsung akan mendorongpeningkatan konsumsi swasta sebagai sumber pertumbuhan dari sisi permintaan.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 34
  41. 41. Laporan Akhir 2.5.2 Capaian Indikator Peningkatan konsumsi swasta pada 2009-2010 terjadi karena adanya aktivitaspersiapan Pemilukada, tahun ajaran baru, serta panen komoditas petanian danperkebunan. Beberapa prompt indikator peningkatan konsumsi swasta tersebut antaralain Pemilukada, Nilai Tukar Petani, Konsumsi air dan listrik rumah tangga, hasil surveikonsumen, dan penjualan kendaraan bermotor yang terus mengalami kenaikan dari tahunke tahun selama 2004-2009 terutama pada tahun 2009-2010. Indikator pertumbuhankonsumsi swasta lainnya adalah impor barang konsumsi dan optimisme masyarakatterhadap kondisi perekonomian. Rata-rata bulanan impor barang konsumsi mengalamipeningkatan sebesar 17,57% (qtq), dari US$ 3,09 juta menjadi US$ 3,64 juta. Begitu jugadengan hasil survei konsumen Bank Indonesia Bandar Lampung yang menunjukkanoptimisme masyarakat melalui kenaikan indeks keyakinan konsumen (IKK), indekskondisi ekonomi saat ini (IKESI), serta indeks ekspektasi konsumen (Bank Indonesia,2010) Kegiatan Investasi pada triwulan II-2010 tumbuh sebesar 11,54% (yoy) atau4,44% (qtq). Data BPMD Provinsi Lampung menunjukkan bahwa realisasi investasiselama triwulan laporan sebesar Rp 794,9 milyar untuk pembiayaan beberapa bidangusaha seperti industri kimia dasar organik sebesar Rp 40,58 miliar, industri udang danpakan ternak sebesarRp 741,78miliar, dan jasa penunjang pertambangan minyak dan gasbumi sebesar Rp 12,57 miliar. Ekspor juga mengalami pertumbuhan positif seiringperkembangan kondisi global yang relatif stabil dan terus berkembang. Dari sisi penawaran, pertumbuhan PDRB sebesar 5,5% (yoy) pada triwulan II-2010 didukung oleh pertumbuhan positif dari delapan (8) sektor ekonomi. Pertumbuhanterbesar terjadi pada Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan dengansumbangan pertumbuhan sebesar 3,68%. Perkembangan aktivitas keuangan maupunmaraknya sewa rumah merupakan salah satu penyebabnya. Adapun sektor yangtumbuh negatif adalah sektor Pertanian akibat faktor cuaca berupa hujan yang terjadihampir sepanjang triwulan laporan sehingga mengganggu produksi sektor tersebut. Sektor pertanian masih mendominasi PDRB Lampung dengan pangsa 35,6%,namun pertumbuhan tahunannya menurun sebesar 7,2% (yoy). Sektor pertanian inisangat rentan dengan perubahan iklim yang ekstrim. Pada tahun 2009-2010 perubahaniklim yang ekstrim (banjir dan kekeringan serta serangan hama yang eksplosif) telahEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 35
  42. 42. Laporan Akhirmenurunkan laju pertumbuhan sektor pertanian, akibatnya pertumbuhan ekonomi ProvinsiLampung pada tahun 2010 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2009. Di samping sektor pertanian, penyumbang PDRB dari sisi penawaran adalahsektor perdagangan, hotel dan restoran dengan pertumbuhan mencapai 5,4% (yoy) danpangsa 15,9%. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sektor tersebut padamasa yang akan datang perlu terus ditingkatkan. Fakta menunjukkan bahwa pada tahun2004-2010 pembangunan sarana dan prasarana perdagangan seperti revitalisasi pasar-pasar tradisional, pengembangan pasar-pasar modern, pembangunan hotel dan restorandi Kota Bandar Lampung dan kota-kota lainnya pada tahun 2004-2010 telah mampumemacu pertumbuhan ekonomi sektor tersebut dan perekonomian Lampung secarakeseluruhan. Fasilitasi dan pelayanan serta insentif fiskal dan moneter perlu ditingkatkanpada masa yang akan datang guna memacu sektor tersebut. Gambar 2.3.9 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampungpada tahun 2004 sampai 2009 tumbuh positif dengan tren yang terus meningkat dari 4%tahun 2005 menjadi lebih dari 6% pada tahun 2009. Secara relatif laju pertumbuhanekonomi Provinsi Lampung lebih tinggi dibanding secara relatifkan dengan lajupertumbuhan ekonomi Nasional (Gambar 2.3.9 dan 2.3.10). Peningkatan lajupertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung disebabkan karena adanya peningkatan yangpesat dalam aktivitas bidang pertanian, industri pertanian (agroindustri), perdagangan,hotel dan restoran, transportasi dan komunikasi serta jasa yang selama 2004 sampaiEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi LampungKerjasama antara Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian Perencanaan PembangunanNasional/Bappenas dengan Universitas Lampung Tahun 2010 36

×