Laporan Akhir EKPD 2010 - Kalbar - Untan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Laporan Akhir EKPD 2010 - Kalbar - Untan

  • 2,023 views
Uploaded on

Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Kalimantan Barat oleh Tim Universitas Tanjungpura

Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Kalimantan Barat oleh Tim Universitas Tanjungpura

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • URUS NIK BEACUKAI / REGISTRASI KEPABEANAN
    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2011
    Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 124/PMK.04/2007

    - URUS NIK BEACUKAI/SRP BEACUKAI PENERBITAN BARU
    - URUS NIK BEACUKAI/SRP BEACUKAI DITOLAK
    - URUS NIK BEACUKAI/SRP BEACUKAI DIBLOKIR
    - URUS NIK BEACUKAI/SRP BEACUKAI PINDAH ALAMAT
    - URUS PERUBAHAN NIK BEACUKAI/SRP BEACUKAI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2011
    URUS IZIN USAHA:
    - PENDIRIAN PT – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - PENDIRIAN PMA – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - PENDIRIAN CV – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - PENERBITAN APIU – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - PENERBITAN APIP – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - PENERBITAN NPIK – Seluruh Indonesia
    - PENERBITAN SRP/NIK BEACUKAI – Seluruh Indonesia
    - PENERBITAN UUG/HO
    - PENERBITAN KEAGENAN/DISTRIBUTOR
    - DLL
    Hubungi M. Samosir, SH
    PT. LEGALITAS SARANAIZIN INDONESIA
    Telp. 021-3142566
    Fax. 021-3928113.
    Mobile
    HP. 081385042000
    Flexi. 021-70940216
    Email: legal@saranaizin.com
    Pin BB 2262D175
    Website:http://www.saranaijin.com
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,023
On Slideshare
2,023
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
89
Comments
1
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Universitas Tanjungpura KATA PENGANTARRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 – 2009 telah selesaidilaksanakan dalam waktu lima tahun. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu evaluasiuntuk mengetahui sampai sejauh mana pencapaian program-program yang direncanakandalam tataran pelaksanaannya, baik nasional maupun di daerah.Buku ini merupakan Laporan Akhir dari Evaluasi Kinerja Pembangunan DaerahProvinsi Kalimantan Barat Tahun 2010. Hal-hal yang dievaluasi meliputi programpembangunan di semua bidang pembangunan yang dirangkum dalam tiga agendapembangunan, yaitu (1) Agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, (2)Agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan (3) Agenda meningkatkankesejahteraan masyarakat. Ketiga agenda pembangunan tersebut dicerminkan dalamenam indikator hasil, yaitu (1) Indeks Kriminalitas, (2) Pelayanan Publik serta Demokrasi,(3) Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia, (4) Tingkat Pembangunan Ekonomi, (5)Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan (6) Tingkat Kesejahteraan Rakyat. Selainitu juga dievaluasi relevansi RPJMN 2010 – 2014 dengan RPJMD Provinsi KalimantanBarat yang sedang berjalan.Dalam penyusunan laporan ini, Tim didukung oleh berbagai pihak antara lain Bappenas,Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, para stakeholder, dan masyarakatKalimantan Barat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih.Semoga hasil evaluasi ini akan menjadi bahan acuan dalam mencapai pembangunanyang lebih baik di masa yang akan datang. Pontianak, November 2010 Universitas Tanjungpura Rektor, Prof. Dr. H. Chairil Effendi, M.S. NIP. 19570509 198403 1 007Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 i
  • 2. Universitas Tanjungpura DAFTAR ISIKATA PENGANTAR .......................................................................................................... iDAFTAR ISI ........................................................................................................................ iiDAFTAR GAMBAR............................................................................................................. iiiBAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG EVALUASI..................................................................... 1 1.2 TUJUAN DAN SASARAN EVALUASI............................................................ 2 1.3. KELUARAN ................................................................................................... 3BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004 - 2009 2.1 AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI 2.1.1. Indikator................................................................................................. 4 2.1.2. Analisis Pencapaian Indikator .............................................................. 4 2.1.3. Rekomendasi Kebijakan........................................................................ 8 2.2. AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS 2.2.1. Capaian Indikator.................................................................................... 9 2.2.2. Analisis Pencapaian Indikator ……………………………………………... 9 2.2.3. Rekomendasi Kebijakan......................................................................... 13 2.3. AGENDA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2.3.1. Capaian Indikator..................................................................................... 14 2.3.2. Analisis Pencapaian Indikator ................................................................. 16 2.3.3. Rekomendasi Kebijakan.......................................................................... 41 2.4 KESIMPULAN.................................................................................................. 43BAB III. RELEVANSI RPJMN 2010-2014 DENGAN RPJMD PROVINSI 3.1. PENGANTAR………………………………………………………………….. 45 3.2. TABEL PRIORITAS DAN PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN NASIONAL……………………………………………………………………... 48 3.3. REKOMENDASI 3.3.1. Rekomendasi terhadap RPJMD Provinsi…………………………. 72 3.3.2. Rekomendasi terhadap RPJMN…………………………………… 72BAB IV. KESIMPULAN…………………………………………………………………………. 74Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 ii
  • 3. Universitas Tanjungpura DAFTAR GAMBARGambar 2.1. Grafik Indeks Kriminalitas Provinsi Kalimantan Barat 5Gambar 2.2. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional 6 Di Provinsi Kalimantan Barat Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans Nasional 7Gambar 2.3. Di Provinsi Kalimantan BaratGambar 2.4. Persentase Penyelesaian Kasus Korupsi di Provinsi Kalimantan 10 Barat Jumlah Perda Tentang Pelayanan Terpadu Yang Dimiliki oleh 11Gambar 2.5. Beberapa Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan BaratGambar 2.6. Grafik Persentase Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat 12 yang memiliki pelaporan Wajar Dengan Pengecualian (WDP)Gambar 2.7. GEM dan GDI Provinsi Kalimantan Barat 13Gambar 2.8. Indek Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat 17Gambar 2.9. Angka Partisipasi Murni SD/ MI dan Angka Partisipasi Kasar SD/ 18 MIGambar 2.10. Angka Melek Aksara 15 Tahun Keatas 19Gambar 2.11. Grafik Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran 21Gambar 2.12. Grafik Persentase Penduduk Ber-KB 22Gambar 2.13. Laju Pertumbuhan Penduduk 23Gambar 2.14. Total Fertility Rate (TFR) 23Gambar 2.15. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat 24Gambar 2.16. Grafik Pendapatan Perkapita Kalimantan Barat 27Gambar 2.17. Grafik Laju Inflasi di Kalimantan Barat 28Gambar 2.18. Grafik Realisasi Investasi di Kalimantan Barat 29Gambar 2.19. Grafik Realisasi Investasi di Kalimantan Barat 31Gambar 2.20. Peta Jaringan Jalan di Provinsi Kalba 33Gambar 2.21. Grafik Kondisi Jalan Nasional di Provinsi Kalimantan Barat 33Gambar 2.22. Grafik Kondisi Jalan Provinsi 34Gambar 2.23. Peta Skematis Status Jalan di Provinsi Kalimantan Barat 35Gambar 2.23. Peta Skematis Jalan di Kawasan Perbatasan Negara 35Gambar 2.24. Perkembangan Nilai Tukar Petani 36Gambar 2.25. Grafik Persentase Lahan Rehabilitasi 38Gambar 2.26. Grafik Perkembangan Penduduk Miskin Kalimantan Barat 40Gambar 3.1. Hubungan RPJMD Kalimantan Barat dengan Dokumen 46 Perencanaan LainnyaEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 iii
  • 4.                Universitas Tanjungpura BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang EvaluasiMenurut Undang-Undang (UU) No.25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari empattahapan perencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan, penetapan,pengendalian perencanaan serta evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sebagai suatutahapan perencanaan pembangunan, evaluasi harus dilakukan secara sistematis denganmengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai sejauh manapencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan tersebut dilaksanakan. PeraturanPresiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) Tahun 2004-2009 telah selesai dilaksanakan. Sesuai dengan PeraturanPemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Pemerintah, pemerintah (Bappenas) berkewajibanmelakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana pelaksanaan RPJMN tersebut.Saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Sikluspembangunan jangka menengah lima tahun secara nasional ini tidak sama dengan sikluspembangunan 5 tahunan di Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga penetapan RPJMN2010-2014 ini tidak bersamaan waktunya dengan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat yang periode waktunya adalah2008-2013. Hal ini menyebabkan prioritas-prioritas dalam RPJMD tidak selalu mengacupada prioritas-prioritas RPJMN 2010-2014. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi relevansiprioritas/program antara RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat2008-2013.Di dalam evaluasi ini, dilakukan dua bentuk evaluasi yang berkaitan dengan RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Yang pertama adalah evaluasi ataspelaksanaan RPJMN 2004-2009 dan yang kedua adalah evaluasi (penilaian) terhadapketerkaitan antara RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 dengan RPJMN 2010-2014.Metode yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 adalah evaluasiex-post untuk melihat efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) dengan mengacupada tiga agenda RPJMN 2004-2009 yaitu agenda aman dan damai, agenda adil danEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 1
  • 5.                Universitas Tanjungpurademokratis, dan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mengukur kinerjayang telah dicapai pemerintah atas pelaksanaan ketiga agenda tersebut, diperlukanidentifikasi dan analisis indikator pencapaian. Sedangkan metode yang digunakan dalammengevaluasi relevansi antara RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 denganRPJMN 2010-2014 adalah dengan membandingkan keterkaitan 11 prioritas nasional dan3 prioritas lainnya dengan prioritas daerah. Selain itu juga dengan mengidentifikasipotensi dan prioritas rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang tidak adadalam RPJMN 2010-2014. Adapun prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014 adalah: 1)Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2) Pendidikan; 3) Kesehatan; 4) PenanggulanganKemiskinan; 5) Ketahanan Pangan; 6) Infrastruktur; 7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8)Energi; 9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10) Daerah Tertinggal,Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik; dan 11) Kebudayaan, Kreativitas, dan InovasiTeknologi. Disamping itu juga terdapat 3 prioritas lainnya yaitu: 1) Kesejahteraan Rakyatlainnya; 2) Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya; dan 3) Perekonomian lainnya.Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2010 ini diharapkanmemberikan manfaat paling tidak terhadap dua hal, yaitu: pertama, memberikan umpanbalik pada perbaikan kualitas perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, dankedua, sebagai dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan diProvinsi Kalimantan Barat.1.2. Tujuan dan Sasaran EvaluasiAdapun tujuan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2010 ini di ProvinsiKalimantan Barat adalah: 1. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dapat memberikan kontribusi pada pembangunan Provinsi Kalimantan Barat; 2. Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan prioritas/program (outcome) dalam RPJMN 2010-2014 dengan prioritas/program yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013.Dengan sasaran meliputi: 1. Tersedianya data/informasi dan penilaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Kalimantan Barat; 2. Tersedianya data/informasi dan penilaian keterkaitan RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 2
  • 6.                Universitas Tanjungpura1.3. KeluaranKegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2010 ini di ProvinsiKalimantan Barat akan memberikan keluaran berupa: 1. Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Kalimantan Barat; 2. Tersedianya dokumen evaluasi keterkaitan RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 3
  • 7. Universitas Tanjungpura BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004 - 20092.1 AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI2.1.1. IndikatorTerkait dengan evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009, untuk agenda mewujudkanIndonesia yang aman dan damai digunakan indikator yang dijadikan basis evaluasipembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat, yakni sebagai berikut:  Indek kriminalitas  Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional  Persentase Penyelesaian Trans-nasional2.1.2. Analisis Pencapaian IndikatorRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004—2009 untuk agendaaman dan damai dari aspek peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangantindak kriminalitas di Kalimantan Barat (Kalbar) secara umum menunjukkan hasil yangcukup memuaskan. Dalam realitasnya dapat dilihat bahwa masyarakat dan dunia usahadi seluruh Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dapatmelakukan aktivitasnya dengan aman dan nyaman tanpa ada gangguan yang berarti.Kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif tersebut tersebut juga dapat diukurdengan semakin meningkatnya jumlah dan nilai realisasi investasi di Kalimantan Barat.Namun tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai tindak kriminal seperti kejahatankonvensional maupun trans-nasional serta berbagai bentuk kriminalitas lainnya, baiksecara kuantitas maupun kualitas, masih menunjukkan kecenderungan adanyapeningkatan.Faktor yang menjadi pemicu semakin meningkatnya tindakan kriminalitas tersebut selainmasih tidak seimbangnya perbandingan jumlah personil aparat kepolisian dengan jumlahpenduduk dan juga disebabkan oleh pengangguran, kemiskinan, atau tingginya peluangdan kesempatan setiap orang untuk melakukan tindakan kriminalitas. Sebagai gambaran,pada tahun 2005, persentase penduduk miskin Kalbar adalah 14,24%, lima tahunkemudian berkurang menjadi 10,74%. Pada periode yang sama, tingkat pengangguranterbuka juga menunjukkan penurunan dari 8,84% tahun 2005 menjadi 7,14% tahun 2009.Secara kuantitaif ada perbaikan dalam kemiskinan, tetapi secara kualitatif masih banyakpermasalahan yang harus diatasi, apalagi secara regional Kalbar merupakan daerah yangmasih cukup tinggi tingkat kemiskinannya di wilayah regional Kalimantan. Sekitar 91Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 4
  • 8. Universitas Tanjungpurapersen penduduk miskin berpendidikan rendah (Tidak pernah sekolah, Tamat SD/SLTP).Penduduk miskin yang buta huruf relatif tinggi (13,9%). Terkait dengan keadaan ini, angkaputus sekolah (APS) penduduk miskin usia SD sekitar 2,5%, dan usia SMP sekitar 18%.Dari fakta ini dapat dinyatakan bahwa masih tingginya tingkat kejahatan konvensional diKalbar secara langsung maupun tidak langsung punya keterkaitan dengan masalah masihrendahnya tingkat kesejahteraan dan jenjang pendidikan masyarakat. Grafik indekskriminalitas di Kalimantan Barat dapat dilihat di bawah ini.   Gambar 2.1. Grafik Indeks Kriminalitas Provinsi Kalimantan BaratDari data tersebut di atas terlihat bahwa kemampuan dalam penyelesaian kasus tindakankejahatan rata-rata hanya mencapai 48,13% saja. Sedangkan trend tindakan kejahatanterus meningkat, walaupun sejak tahun 2004 sampai dengan 2009 peningkatannyatersebut tidak terlalu signifikan, hal tersebut dapat terlihat bahwa pada tahun 2004, trendkenaikan tindakan kriminal jika dibandingkan dengan tahun 2003 mencapai 54,02%.Namun kemudian, kalau kita bandingkan dengan tahun 2009, trend kenaikan hanyaberada pada 3,03% saja. Kalau dicermati dari bentuk tindakan kejahatan konvensionaldan transnasional, maka tindakan kejahatan yang konvensional prosentase jauh lebihtinggi dari pada kejahatan transnasional.Berkaitan dengan kejahatan Konvensional, pada tahun 2006 terjadi peningkatanpersentase tindak kejahatan konvensional seperti curat, curas, curanmor, penganiayaandan tindakan kriminal lainnya. Perkembangan kasus kejahatan konevensional dapatdilihat pada grafik di bawah ini.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 5
  • 9. Universitas Tanjungpura Sumber : Polda Kalimantan Barat di olah Gambar 2.2. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional Di Provinsi Kalimantan BaratSetidaknya ada 7054 kasus tindak kriminal yang dilaporkan masyarakat. Dari 7054 kasustersebut, yang mampu diselesaikan oleh pihak Kepolisian Daerah di wilayah Kalbar hanyamencapai 52,24% atau 3685 kasus saja. Trend kenaikan tindakan kejahatan jikadibandingkan dengan tahun 2005 naik sebesar 27,63%. Kenaikan yang signifikan tingkatlaporan masyarakat terhadap tindakan kriminal yang masuk kategori konvensional terjadipada tahun 2008 dan 2009. Pada tahun 2008, setidaknya ada 8878 kasus yangdilaporkan. Dari jumlah laporan tersebut, yang mampu diselesaikan hanya sebesar42,82% atau 3802 kasus saja. Jika dibandingkan dengan tahun 2007, trend kenaikantindakan kriminal mencapai 14,05%. Sedangkan pada tahun 2009, setidaknya ada 9147kasus yang dilaporkan. Dari jumlah laporan tersebut, yang mampu diselesaikan hanyasebesar 49,34% atau 4513 kasus saja. Jika dibandingkan dengan tahun 2008, trendkenaikan tindakan kriminal mencapai 3,03%. Adapun faktor-faktor yang menyebabkanmeningkatnya tindakan kejahatan konvensional tersebut selain disebabkan oleh semakinterbatasnya lapangan pekerjaan, kemiskinan, tingginya peluang dan kesempatan setiaporang untuk melakukan tindakan kriminalitas dan juga masih tidak seimbangnyaperbandingan jumlah personil aparat kepolisian dengan jumlah penduduk tidak hanya diperkotaan tapi juga di wilayah Kecamatan dan pedesaan.Jika dilihat dari data jumlah kasus kriminalitas konvensional yang dilaporkan denganpenyelesaiannya maka tingkat kemampuan untuk menyelesaikannya kasus-kasustersebut masih masuk dalam kategori cukup rendah, karena rata-rata hanya mencapai47% saja. Sedangkan gambaran perbandingan jumlah laporan dan penyelesaiankejahatan trans-nasional dapat dilihat pada gambar berikut ini:Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 6
  • 10. Universitas Tanjungpura Sumber : Polda Kalimantan Barat di olah Gambar 2.3. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans Nasional Di Provinsi Kalimantan BaratBerdasarkan data tersebut di atas, pada tahun 2006 terjadi peningkatan persentase tindakkejahatan trans-nasional yang didominasi tindakan kejahatan seperti narkoba, peoplesmuggling dan senpi/handak. Pada tahun 2006 setidaknya ada 194 kasus tindak kriminalyang dilaporkan. Dari 194 kasus tersebut, yang mampu diselesaikan oleh pihak KepolisianDaerah di wilayah Kalbar mencapai 83,51% atau 162 kasus.Trend kenaikan tindakankejahatan trans-nasional jika dibandingkan dengan tahun 2005, naik sebesar 10,86%.Kenaikan yang signifikan tingkat laporan terhadap tindakan kriminal yang masuk kategoritrans-nasional terjadi juga pada tahun 2008 dan 2009. Pada tahun 2008, setidaknya ada2968 kasus yang dilaporkan.Dari jumlah laporan tersebut, yang mampu diselesaikan sebesar 80,41% atau 238 kasus.Jika dibandingkan dengan tahun 2007, trend kenaikan tindakan kriminal mencapai29,82%. Sedangkan pada tahun 2009, ada 304 kasus yang dilaporkan. Dari jumlahlaporan tersebut, yang mampu diselesaikan hanya sebesar 75,66% atau 230 kasus. Jikadibandingkan dengan tahun 2008, trend kenaikan tindakan kriminal trans nasionalmencapai 2,07%. Jika dilihat dari data jumlah kasus kejahatan trans nasional yangdilaporkan dengan penyelesaiannya maka tingkat kemampuan untuk menyelesaikannyakasus-kasus tersebut masih masuk dalam kategori cukup baik, karena rata-rata mencapai80%.Sebagai daerah yang memiliki perbatasan baik darat maupun lautan dengan SerawakMalaysia Timur, Kalbar memang cukup rentan dengan munculnya berbagai kejahatanberkategori trans nasional seperti aktivitas pencurian kayu (illegal logging), penyelundupanEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 7
  • 11. Universitas Tanjungpurabarang, dan penjualan manusia (trafficking person). Secara kewilayahan, ada lima daerahKabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negaratetangga Malaysia Timur. Lima kabupaten tersebut adalah: Kabupaten Sambas dengandua Kecamatan (Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar), KabupatenBengkayang dengan dua Kecamatan (Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Siding),Kabupaten Sanggau dengan dua kecamatan (Kecamatan Entikong dan KecamatanSekayam), Kabupaten Sintang dengan dua kecamatan ( Kecamatan Ketungau Hulu danKetungau Tengah) dan terakhir Kabupaten Kapuas Hulu dengan tujuh Kecamatan(Kecamatan Puring Kencana, Kecamatan Badau, Kecamatan Batang Lupar, KecamatanEmbalaoh Hulu, Kecamatan Putussibau, Kecamatan Kedamin dan KecamatanEmpanang). Kedua kawasan perbatasan antar negara tersebut relatif berhubunganlangsung satu sama lain baik darat. Namun kondisi yang membedakan satu sama lain, dimana wilayah Malaysia secara ekonomi dan infrastruktur relatif lebih maju dibandingkandengan wilayah Kalbar Indonesia. Kondisi tersebut berimplikasi terjadinya kecenderunganperubahan orientasi kegiatan sosial ekonomi penduduk di wilayah Indonesia ke wilayahMalaysia, sehingga secara langsung maupun tidak langsung hal tersebut memicumunculnya berbagai bentuk kejahatan trans nasional.Peningkatan keamanan, pemeliharaan ketertiban, dan penanggulangan kriminalitasmemang masih perlu menjadi prioritas dalam pembangunan jangka menengah daerahguna mendukung keberhasiloan RPJMN periode 2010—2014. Keberhasilan pencapaianpeningkatan keamanan, pemeliharaan ketertiban, dan penanggulangan tindak kejahatankonvensional dan trans nasional dapat menentukan keberhasilan pembangunan di segalabidang baik di tingkat daerah maupun pada tingkat pusat. Pencapaian prioritaspeningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan tindakan kriminalitas secaraumum diindikasikan oleh dua aspek yaitu: (1) menurunnya angka pelanggaran hukum danIndeks Kriminalitas; dan (2) meningkatnya kemampuan penuntasan atau penyelesaiankasus kriminalitas tersebut untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Dalamkonteks evaluasi di daerah, hasil yang dicapai dari dua aspek tersebut telah tergambarsebagaimana yang telah dijelaskan diatas yang menggambarkan pencapaian sasaranpeningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas selama tahun 2004-2009 yang meliputi : Indeks Kriminalitas kategori konvensional dan kategori trans nasionalyang dilihat dari perbandingan kasus yang dilaporkan dengan kemampuan penyelesaiankasus tersebut.2.1.3. Rekomendasi KebijakanEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 8
  • 12. Universitas TanjungpuraBerdasarkan dari penjelasan di atas, guna meningkatkan kemampuan aparat penegakhukum dalam menyelesaikan kasus kejahatan konvensional dan kejahatan trans nasional,maka perlu langkah-langkah sebagai berikut:1. Peningkatan jumlah personil Kepolisian dan tingkat profesionalisme anggota Kepolisian di daerah sehingga punya kemampuan untuk mengidentifikasi, mencegah, memproses dan menyelesaikan berbagai kasus kejahatan yang bersifat konvensional dan trans nasional2. Meningkatkan sosialisasi pemahaman dan kesadaran hukum kepada masyarakat di daerah.3. Perlu membangun sinergisitas program dalam memberantas kejahatan yang bersifat konvensional dan tran nasional, karena masalah tindakan kejahatan dalam masyarakat tidak hanya bisa dituntaskan dengan pendekatan hukum, tapi juga harus ada perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.2.2. AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS2.2.1. IndikatorTerkait dengan evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009, untuk agenda mewujudkanIndonesia yang adil dan demokratis digunakan indikator yang dijadikan basis evaluasipembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat, yakni sebagai berikut: Pelayanan Publik  Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan  Persentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap  Persentase instansi (SKPD) provinsi yang memiliki pelaporan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Demokrasi  Gender Development Index (GDI)  Gender Empowerment Meassurement (GEM)2.2.2. Analisis Pencapaian Indikator Persentase Kasus Korupsi Yang Tertangani Dibandingkan Dengan Yang DilaporkanPencapaian penanganan masalah korupsi di Kalbar secara umum telah memperlihatkanperkembangan yang cukup baik. Hal ini diindikasikan oleh peningkatan kemampuanaparat penegak hukum dalam menyelesaikan berbagai kasus korupsi di daerah sampaikepada keputusan pengadilan. Pencapaian tersebut selain adanya tuntutan yang begituEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 9
  • 13. Universitas Tanjungpuratinggi dari masyarakat akan pentingnya pemberantasan korupsi dan juga merupakan hasilkerja keras dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan elemen lain yang konsern denganpemberantasan korupsi di daerah. Gambaran kemampuan penyelesaian kasus korupsi diKalbar dapat dilihat dalam gambar dibawah ini: Sumber: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di olah Gambar 2.4. Persentase Penyelesaian Kasus Korupsi di Provinsi Kalimantan BaratBerdasarkan data tersebut di atas, pada tahun 2005 terjadi peningkatan persentasetindak pidana korupsi, di mana ada 10 (sepuluh) kasus yang diproses secara hukumdiberbagai daerah Kabupaten/Kota yang ada diwilayah Provinsi Kalbar. Dari 10 kasustersebut semuanya telah diputuskan ditingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.Tingginya tingkat prosentase tindakan pidana korupsi tersebut dikarenakan semakinberperannya kekuatan-kekuatan civil society seperti LSM dalam mengungkapkan kepadapublik dan aparat penegak hukum terhadap berbagai penyelewengan keuangan negara.Selain dari itu juga tentu semakin profesionalnya aparat penegak hukum dalammenindaklanjuti dan mengungkap laporan-laporan dari masyarakat tersebut. Kemudianpada tahun 2009, terjadi peningkatan proses hukum terhadap kasus tindak pidanakorupsi. Di mana ada 18 kasus yang masuk sampai ke Pengadilan yang menyebar diwilayah hukum ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di Kalbar. Kalau kita lihatdari data yang ada, maka berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi sejak tahun2004 sampai dengan tahun 2009 yang totalnya berjumlah 50 kasus, kesemuanya telahmampu diselesaikan sampai kepengadilan. Walaupun ada beberapa kasus yangkemudian dilanjutkan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.Sampai saat ini segenap jajaran di pemerintah daerah telah melakukan beberapa upayaEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 10
  • 14. Universitas Tanjungpurapemberantasan tindak korupsi yang bersifat preventif melalui beberapa kegiatan, antaramendorong terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan padaprinsip transparansi dan akuntabilitas. Kemudian melakukan sosialisasi PemberantasanKorupsi yang terdiri dari strategi pencegahan, penindakan, pencegahan dan penindakankorupsi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, serta monitoring dan evaluasi. Selama kurunwaktu 2007-2009 kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik pentingnya pemberantasankorupsi telah dilakukan dengan mengundang KPK, BPK, BPKP, dan Kantor Menpan untukmemberikan ceramah kepada para pejabat di daerah tentang pentingnya untuk melawantindakan melakukan korupsi. Persentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atapDalam kaitannya dengan program untuk mewujudkan sistem pelayanan publik yangmurah, mudah dan cepat atau efektif dan efisien dalam bentuk Sistem Pelayanan SatuAtap (SIMPTAP) dan Sistem Pelayanan Satu Pintu (SIMPTU), dari 14 Kabupaten/Kotayang ada di Kalbar, baru hanya ada 10 Kabupaten/Kota yang memiliki Peraturan Daerah(Perda) yang mengatur tentang sistem pelayanan terpadu dalam bentuk satu atap atausatu pintu. Kayong Utara Kapuas Hulu Sekadau Landak Kubu Raya Melawi sanggau Sintang Ketapang Bengkayang Kota Sambas Kab. Pontianak Kota Pontianak 0 0.5 1 1.5 2 2.5 Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, 2010 diolah Gambar 2.5. Jumlah Perda Tentang Pelayanan Terpadu Yang Dimiliki oleh Beberapa Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan BaratBerdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa 80% atau 10 daerah dari total 14Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki Perda yangmengatur tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Adapun keempat Kabupatenyang belum memiliki Perda PTSP tersebut adalah, Kapuas Hulu, Landak, Sekadau danKayong Utara. Dari keempat Kabupaten tersebut, Kapuas hulu merupakan salah satuEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 11
  • 15. Universitas TanjungpuraKabupaten yang cukup lama ada, sedangkan Landak, Sekadau dan Kayong Utaramerupakan daerah pemekaran. Besarnya persentase Kabupaten/Kota yang sudahmemiliki Perda Pelayanan terpadu tersebut selain adanya beberapa regulasi yangmenuntut adanya pelayanan yang prima dan juga masyarakat serta dunia usahamenuntut semakin baiknya pelayanan yang cepat, efisien, transparan dan akuntabel.Terkait dengan Persentase Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Barat yang memilikipelaporan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dapat dilihat pada gambar berikut ini: WDP 50 45 40 35 30 25 WDP 20 15 10 5 0 2007 2008 2009 WDP 42.86 42.86 28.57 Sumber: Bawasda Provinsi Kalbar di olah Gambar 2.6. Grafik Persentase Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki pelaporan Wajar Dengan Pengecualian (WDP)Berdasarkan data tersebut di atas, jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki WDP sebagaibentuk penilaian kinerja dan pengelolaan keuangan di daerah, pada Tahun Anggaran2006 yang dilaporkan oleh BPK RI perwakilan Kalbar pada tahun 2007 hanya ada 6Kabupaten/Kota saja (42,86%) yang memiliki pelaporan keuangan Wajar DenganPengecualian (WDP) dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Kalbar, yaitu Kota Pontianak,Kabupaten Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, danKabupaten Ketapang. Begitu juga dengan Tahun Anggaran 2007 yang dilaporkan olehBPK RI pada tahun 2008, dari 14 Kabupaten/Kota juga hanya ada 6 Kabupaten/Kota(42,86%)yang memiliki pelaporan keuangan WDP, yaitu Kabupaten Pontianak, KotaSingkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, danKabupaten Ketapang. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2008 yang dilaporkan oleh BPKRI pada tahun 2009 terjadi penurunan yang cukup signifikan pelaporan keuangan daerahyang mampu memenuhi WDP, yaitu hanya hanya ada 4 Kabupaten/Kota saja (28,57%),Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 12
  • 16. Universitas Tanjungpurayaitu Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sintang dan KabupatenKetapang.Lemahnya kemampuan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah yangdigambarkan dengan rendahnya pencapaian pelaporan WDP dan sebagian besar beradapada Opini Tidak Wajar dan disclaimer disebabkan oleh belum baiknya penyusunanaction plan, terbatasnya tenaga sumber daya aparatur yang profesional dalam bidangaccounting, pengelolaan managemen aset yang masih lemah, sistem pembukuankeuangan yang belum terpadu, dan tidak semuanya mampu menyerahkan ManagementRepresentation Letter (MRL). Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurement (GEM) 70 61 62 62.78 60 58.8 57.9 53.5 53.96 50 51.3 48.7 49.4 40 30 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 GEM GDI   Gambar 2.7. GEM dan GDI Provinsi Kalimantan BaratPembangunan yang memperhatikan aspek gender serta upaya pengarusutamaan genderdi Kalimantan Barat telah mengalami kemajuan, dan telah relatif setara dengan hasilyang dicapai di wilayah provinsi lainnya di Kalimantan. Kemajuan ini terkait dengansemangat pluralis dan toleransi yang cukup baik. Demikian pula mulai membudayanyasemangat kesetaraan dalam dunia pendidikan dan sosial ekonomi.Meskipun demikian kondisi yang dicapai masih belum memadai, karena masih berada dibawah rata-rata Nasional. Hal ini ada kaitannya dengan belum meratanya pembangunankualitas sumber daya manusia dan pembangunan di wilayah perdalaman dan perdesaan.2.2.3. Rekomendasi Kebijakan1. Penangan masalah korupsi di daerah saat ini memang sudah mengalami kemajuan walaupun belum sepenuhnya dapat memuaskan harapan masyarakat, oleh karena itu perlu langkah-langkah:Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 13
  • 17. Universitas Tanjungpura a. Peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dalam penanganan masalah korupsi di daerah. b. Membangun sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur. c. Perlu untuk menyempurnakan dan mengefektipkan sistem pengawasan, audit dan akuntabilitas baik pada level pemerintah daerah maupun pusat.2. Perbaikan pelayanan publik dalam bentuk system pelayanan satu atap perlu untuk terus ditingkatkan, oleh karena itu ke depan yang diperlukan selain adanya payung hukum dalam bentuk Perda dan juga perlu diiringi dengan infrastruktur yang memadai serta peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik.3. Berdasarkan dari penjelasan di atas, guna meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam membuat pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mencapai Wajar Dengan Pengecualian (WDP), maka perlu langkah-langkah sebagai berikut: a. Perlu peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur Pemda yang memiliki kemampuan dibidang akuntansi keuangan daerah. b. Perlu ada pengawasan internal yang lebih intensif terkait dengan pengelolaan keuangan di daerah. c. Perlu perbaikan penyusunan action plan, sistem pembukuan keuangan, dan Management Representation Letter (MRL).4. Pembangunan budaya yang egaliter dan mengedepankan kesetaraan perlu ditingkatkan. Berbagai kendala budaya dan bias kemanusiaan sehingga melahirkan diskriminasi berlatar belakang jenis kelamin harus diminimalisir, terutama melalui penegakan hukum, HAM, dan pendidikan yang memberdayakan.2.3. AGENDA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT2.3.1. IndikatorTerkait dengan evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009, untuk agenda meningkatkankesejahteraan rakyat digunakan indikator yang dijadikan basis evaluasi pembangunandaerah Provinsi Kalimantan Barat, yakni sebagai berikut:Indikator Pendidikan:  Angka Partisipasi Murni (SD/MI)  Angka Partisipasi Kasar (SD/MI)  Rata-rata nilai akhir SMP/MTsEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 14
  • 18. Universitas Tanjungpura  Rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA  Angka Putus Sekolah SD  Angka Putus Sekolah SMP/MTs  Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah  Angka melek aksara 15 tahun keatas  Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs  Persentase jumlah guru yang layak mengajar Sekolah MenengahIndikator Kesehatan:  Umur Harapan Hidup (UHH)  Angka Kematian Bayi (AKB)  Prevalensi Gizi buruk (%)  Prevalensi Gizi kurang (%)  Persentase tenaga kesehatan perpendudukIndikator Keluarga Berencana:  Persentase penduduk ber-KB (contraceptive prevalence rate)  Laju pertumbuhan penduduk  Total Fertility Rate (TFR)Indikator Ekonomi Makro:  Laju Pertumbuhan ekonomi  Persentase ekspor terhadap PDRB  Persentase output Manufaktur terhadap PDRB  Pendapatan per kapita (dalam juta rupiah)  Laju InflasiIndikator Investasi:  Nilai Rencana PMA yang disetujui  Nilai Realisasi Investasi PMA (US$ Juta)  Nilai Rencana PMDN yang disetujui  Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp Milyar)  Realisasi penyerapan tenaga kerja PMAIndikator Infrastruktur: % panjang jalan nasional dalam kondisi:  Baik  Sedang  Buruk % Panjang jalan provinsi dalam kondisi:  BaikEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 15
  • 19. Universitas Tanjungpura  Sedang  BurukIndikator Pertanian:  Rata-rata Nilai Tukar Petani per tahun  PDRB sektor pertanianIndikator Kehutanan:  Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritisIndikator Kelautan:  Jumlah tindak pidana perikanan  Luas kawasan konservasi laut (juta Ha)Indikator Kesejahteraan Sosial:  Persentase penduduk miskin  Tingkat pengangguran terbuka2.3.2. Analisis Pencapaian Indikator Indek Pembangunan ManusiaPembangunan Sumberdaya Manusia di Kalimantan Barat menunjukkan hasil positip.Merujuk pada capaian indikator pendidikan dan kesehatan sejak 2004 – 2009, tampakada peningkatan kualitas SDM. Meskipun meningkat, namun capaian indikator tersebutmasih di bawah capaian nasional.Tujuan pembangunan yang dilaksanakan adalah memberi peluang seluas-luasnya untukhidup sehat dalam usia panjang, untuk berpendidikan dan berketerampilan danmempunyai pendapatan yang diperlukan untuk hidup. Tujuan ini terangkum dalampencapaian pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia.IPM Kalimantan Barat sejak tahun 2004 hingga 2008 bergerak naik, meskipun lambat danmasih lebih rendah dari IPM Nasional. Dalam konteks nasional, capaian IPM Kalbarberada pada posisi/peringkat 27 dari 33 propinsi. Angka Harapan Hidup meningkat dari64,8 tahun 2004 menjadi 66,3 tahun 2008. Demikian juga Angka Melek Huruf (AMH) danRata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 88,2 menjadi 89,4 persen (AMH) dan dari6,4 tahun menjadi 6,7 tahun pada periode yang sama. Bersamaan dengan itu,pengeluaran per kapita sebagai representasi pembangunan manusia dari aspek ekonomimenunjukkan peningkatan dari Rp.606,7 ribu (2004) menjadi Rp.624,74 ribu per bulan.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 16
  • 20. Universitas TanjungpuraBerdasarkan capaian masing-masing komponen tersebut, IPM Kalbar dalam kurun waktulima tahun meningkat dari 65,4 (2004) menjadi 68,17 (2008). IPM Indonesia tahun 2008sudah mencapai angka 71,17. Meskipun meningkat, peringkat IPM tidak bergerak dirangking 27 dari 33 provinsi.Lambatnya peningkatan IPM Kalimantan Barat ini terkait erat dengan angka kematianbayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) yang relatif tinggi disertai dengan jumlahpenduduk miskin yang lebih banyak di antara empat propinsi di pulau Kalimantan.Persebaran yang tidak merata tenaga kesehatan dan tenaga pendidik (guru) serta saranadan prasarana kesehatan dan pendidikan di antara 14 kabupaten/kota tergolong tinggi. Indek Pembangunan Manusia 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 2004 2005 2006 2007 2008 2009 IPM 65.4 66.2 67.1 67.5 68.17 70.3 Gambar 2.8. Indek Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat Indikator PendidikanKinerja pembangunan pendidikan diukur dari capaian indikator Angka Partisipasi Murni(APM), Rata-rata nilai akhir, Angka Putus Sekolah (APS), Angka Melek Huruf (AMH),Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pembangunan pendidikan dapat dinilai berhasil jikaterdapat peningkatan pada capaian masing-masing indikator.APM menunjukkan jumlah penduduk usia sekolah (6-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18tahun) yang terserap di masing-masing jenjang pendidikan (SD, SMP, dan SMA). Dalamkurun waktu 2004 – 2008, APM SD/MI cenderung turun. Pada tahun 2004 APM SD/MIsudah mencapai 93,1% dan Nasional 93,0%. Lima tahun berikutnya (2008) APM SD/MIturun sebesar 3,2% menjadi 89,9% sedangkan APM Nasional bertambah sebesar 0,9%menjadi 93,9%. Penurunan APM mengindikasikan program wajar sembilan tahun belumberhasil secara optimal. Diduga, penurunan APM lebih banyak terjadi di pedesaan dandaerah terpencil/tertinggal. Di satu sisi, para orangtua belum memiliki kesadaran yangEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 17
  • 21. Universitas Tanjungpuratinggi untuk menyekolahkan anaknya meskipun sudah masuk usia sekolah. Di daerahperbatasan Kalbar-Sarawak (Malaysia), anak usia sekolah kurang berminat sekolahkarena dirasakan “lebih enak” beraktivitas ekonomi yang dapat segera memperoleh uangdaripada duduk di bangku sekolah. Di sisi lain, para guru yang mengajar di pedesaan dandaerah terpencil/tertinggal jumlahnya sangat terbatas.Bersamaan dengan itu, APK SD/MI pada kurun waktu 2004-2009 juga bergerak turunnaik, akan tetapi capaiannya berada di atas 100 persen. Tahun 2004 APK SD/MI sebesar107.5 persen. Lima tahun kemudian (2009) APK SD/MI bertambah menjadi 108.2 persen.APK melebih angka 100 persen menandakan adanya peserta SD yang tidak lulus/tidaknaik kelas, yang putus sekolah, Kejar Paket A, di luar usia SD mengulang kembali. 140 120 100 80 60 40 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 APM SD/ MI 93.1 92.5 93.8 88.9 89.4 89.9 APK SD/MI 107.5 105.06 106.53 110.34 114.6 108.2 APM SD/ MI APK SD/MI Gambar 2.9. Angka Partisipasi Murni SD/ MI dan Angka Partisipasi Kasar SD/ MIIndikator pemahaman siswa atas mata pelajaran yang diajarkan di bangku sekolah dapatdilihat dari capaian rata-rata nilai akhir. Rata-rata nilai akhir sejak tahun 2004 hinggatahun 2009 capainnya bervariasi (turun-naik). Rata-rata nilai akhir SMP/MTs meningkatdari 6,1 (2004) menjadi 6,5 (2009). Demikian juga rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MAmeningkat dari 6,5 (2004) menjadi 6,8 (2009).Angka Putus Sekolah (APS) di Kalbar menunjukkan kecenderungan yang berbeda. APSSD/MI cenderung turun, sedangkan APS SMP/MTs dan SMA/SMK/MA cenderung naik.Pada tahun 2004, APS SD/MI sebesar 1,2%. Lima tahun berikutnya (2008), turun sedikitmenjadi 1,1%. Penurunan ini merupakan bukti dari keberhasilan program wajib belajar.Sementara itu pada periode yang sama, APS SMP/MTs meningkat dari 1,6% menjadi1,7% dan APS SMA/SMK/MA bertambah cukup besar dari 1,5% menjadi 3,5%.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 18
  • 22. Universitas TanjungpuraPertambahan APS SMA/SMK/MA diduga karena kesulitan ekonomi. Biaya pendidikanawal (pendaftaran) masuk SMA/SMK/MA cenderung semakin tinggi dari tahun ke tahun.Semakin tinggi rating sekolah, semakin tinggi biaya pendidikan. Sebagai contoh, padatahun 2009, besaran biaya pendidikan berkisar antara satu hingga dua juta rupiah.Indikator keberhasilan wajib belajar tampak dari capaian Angka Melek Huruf (AMH). AMHini merupakan salah satu unsur untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia disuatu daerah/negara. AMH usia 15 tahun ke atas dalam lima tahun terakhir (2004 – 2008)meningkat terus namun capainnya masih lebih rendah dari AMH nasional. Pada tahun2004, AMH Kalbar adalah 85,7% (Nasional 89,0%). Lima tahun berikutnya (2008) AMHKalbar meningkat 5,8% menjadi 91,5% (Nasional 93,3%). Ini berarti masih terdapat 8,5%penduduk Kalbar usia 15 tahun ke atas yang belum dapat membaca dan menulis aliasbuta huruf. Angka Melek Aksara 15 Tahun Keatas 93.00 92.5 92.00 91.5 91.00 90.00 89.40 89.00 89.00 88.00 87.70 87.00 86.00 85.70 85.00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sumber : BPS, Statistik Pendidikan, 2009 Gambar 2.10. Angka Melek Aksara 15 Tahun KeatasKualitas guru yang memenuhi kualifikasi mengajar di Kalbar ternyata cukupmemprihatinkan. Data Statistik Pendidikan yang dipublikasikan oleh BPS (2008),menunjukkan persentase guru SMP/MTs dan guru SMA/SMK/MA yang layak mengajardalam kurun waktu 2004-2008 di Propinsi Kalimantan Barat cenderung bertambah daritahun ke tahun. Tahun 2004 guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi layak mengajarsebanyak 81,12 persen dan guru SMA/SMK/MA sebanyak 69,47 persen. Lima tahunkemudian, guru yang layak mengajar meningkat menjadi 90,25 (SMP/MTs) dan 89,05(SMA/SMK/MA). Peningkatan persentase guru yang layak mengajar dimungkinkanEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 19
  • 23. Universitas Tanjungpurakarena konsekuensi dari komitmen nasional meningkatkan kualitas sumberdaya manusia,meluasnya kesempatan memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan semakinberkurangnya guru-guru tamatan SD dan SMP karena pensiun. Indikator KesehatanKinerja pembangunan kesehatan diukur dari capaian indikator Umur Harapan Hidup(UHH), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Pravalensi Gizi Burukdan Gizi Kurang. Pembangunan kesehatan dapat dinilai berhasil jika terdapat penurunanpada capaian masing-masing indikator, kecuali UHH (harus semakin meningkat).UHH akan terus meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan sosial ekonomi.Kemajuan IPTEK di bidang kesehatan disertai dengan peningkatan pendapatan danpendidikan berpengaruh positip terhadap penambahan UHH. Secara teoritis dinyatakanbahwa UHH akan bertambah 2,5 tahun dalam kurun waktu lima tahun. UHH pendudukKalbar pada tahun 2004 adalah 64,8 tahun, lima tahun kemudian bertambah menjadi 67,3tahun.Faktor sosial ekonomi seperti pengetahuan tentang kesehatan, gizi dan kesehatanlingkungan, kepercayaan, nilai-nilai, dan kemiskinan merupakan faktor individu dankeluarga, mempengaruhi mortalitas dalam masyarakat. Tingginya kematian ibu dan bayimerupakan cerminan dari ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya perawatan ibuhamil dan pencegahan terjadinya komplikasi kehamilan. Angka Kematian Bayi (AKB) diKalimantan Barat berdasarkan data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI),berturut-turut mulai tahun 1994 adalah 97 per 1.000 kelahiran hidup (kh), tahun 1997menjadi 70 per 1.000 kh, tahun 2002 menjadi 47 per 1.000 kh dan turun menjadi 46 per1000 kelahiran hidup berdasarkan SDKI Tahun 2007. Jika dilihat dari kurun waktu 1994sampai dengan tahun 2007 meskipun terlihat adanya penurunan jumlah kematian bayi,namun masih di atas rata-rata nasional yaitu 34 per 1.000 kelahiran hidup. Adapun targetIndonesia pada tahun 2010 adalah menurunkan AKB sampai 40 per 1.000 kelahiranhidup.Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Depkes 2007, kematian bayi baru lahir (neonatus)merupakan penyumbang kematian terbesar pada tingginya angka kematian balita (AKB).Setiap tahun sekitar 20 bayi per 1.000 kelahiran hidup terenggut nyawanya dalam rentangwaktu 0-12 hari pas-cakelahirannya. Temuan ini mengindikasikan program pelayanankesehatan Ibu hamil belum optimal dan persebarannya belum merata, misalnya programpemberian pil besi (tablet Fe) dan suntikan anti tetanus.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 20
  • 24. Universitas Tanjungpura Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kh 120 100 97 80 70 60 47 46 40 43 42 20 0 1994 1997 2002-03 2007 2008 2009 Sumber : SDKI 1994, 1997, 2002-03 dan SDKI 2007 (Catatan : AKB 2008 dan 2009 adalah angka perkiraan) Gambar 2.11. Grafik Angka Kematian Bayi per 1000 KelahiranDi Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2009, Angka Kematian Ibu masih merujuk padaLaporan Indikator Data Base 2005. Dengan asumsi 20% dari kematian wanita (femaledeath), maka AKI di Kalimantan Barat sebesar 566 per 100.000 kelahiran hidup. AKI diKalbar semakin menurun dari 566 per 100.000 kelahiran hidup (2004) menjadi 350 per100.000 kelahiran hidup (2007). AKI Kalbar ini jauh lebih tinggi dari AKI nasional (228 per100.000 kh tahun 2007). Capaian ini masih jauh dari sasaran Millenium DevelopmentGoals (MDGs) untuk menurunkan AKI sebesar 124 per 100.000 kelahiran hidup padatahun 2015.Berdasarkan data profil kesehatan kabupaten/kota tahun 2009, kasus kematian ibumaternal adalah sebanyak 106 kasus kematian dengan rincian sebanyak 26 kasuskematian ibu hamil, 67 kasus kematian ibu pada saat persalinan serta sebanyak 13kasus kematian ibu nifas. Sehingga jika dihitung angka kematian ibu maternal denganjumlah kelahiran hidup sebanyak 83.001, maka kematian ibu maternal di provinsiKalimantan Barat adalah sebesar 128 per 100.000 kelahiran hidup.Pravalensi gizi buruk dan gizi kurang (GK) selama lima tahun berturut-turut (2004-2009)menunjukkan penurunan. Pravalensi gizi buruk menurun dari angka 11,6% pada tahun2004 menjadi 7,0% tahun 2009. Demikian juga halnya dengan pravalensi gizi kurang,menurun dari 22,1% (2004) menjadi 10,0% (2009). Meskipun menunjukkan penurunan,namun capaian pravalensi gizi buruk masih lebih tinggi dari nasional dan capaianpravalensi gizi kurang lebih rendah dibanding capaian nasional.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 21
  • 25. Universitas Tanjungpura Indikator Keluarga BerencanaPersentase penduduk ber-KB dalam kurun waktu lima tahun ini meskipun meningkat,namun peningkatannya tergolong lambat. Dalam kurun waktu lima tahun, penduduk ber-KB hanya meningkat 3,7% dari 71,5% (2004) menjadi 75,2% (2009). Lambatnyapertambahan penduduk ber-KB dikarenakan lembaga/badan yang mengurus program KBkurang mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten/kota seiring denganpelaksanaan otonomi daerah. Tenaga PL-KB berubah status menjadi pegawai daerah diberbagai instansi pemda kabupaten/kota. Persentase Penduduk Ber-KB 76 74 72 70 68 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Persentase Penduduk 71.5 72.9 73.4 73.7 74.7 75.2 Ber-KB Sumber : Kalimantan Barat Dalam Angka, 2010 Gambar 2.12. Grafik Persentase Penduduk Ber-KBLaju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kalimantan Barat relatif lambat (masih di bawah2,0%). Pertumbuhan penduduk pada tahun 2004/2005 adalah 1,62% dan pada tahun2008/2009 melambat menjadi 1,46%. Lambatnya LPP ini erat kaitannya dengankeberhasilan Program Keluarga Berencana (KB) yang diikuti dengan berkurangnya angkakematian (mortalitas) sebagai konsekuensi makin meluasnya layanan kesehatan danmeningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.Pada grafik di bawah ini, secara jelas terlihat perkembangan penurunan laju pertambahanpenduduk di Provinsi Kalimantan Barat. Dibandingkan rata-rata nasional, lajupertambahan penduduk di Provinsi Kalimantan Barat masih lebih tinggi.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 22
  • 26. Universitas Tanjungpura Laju Pertumbuhan Penduduk 1.65 1.63 1.62 1.6 1.56 1.55 1.5 1.46 1.46 1.46 1.45 1.4 1.35 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber : Kalimantan Barat Dalam Angka, 2010 Gambar 2.13. Laju Pertumbuhan PendudukDari lima kali pelaksanaan SDKI, terlihat Total Fertility Rate Kalimantan Baratmenunjukkan penurunan. Berturut-turut TFR berdasarkan hasil SDKI adalah 3,94 (1991),3,34 (1994), 3,34 (1997), 2,80 (2002-03) dan 2.8 (2007). Ini berarti seorang wanitaselama masa reproduksinya (15-49 tahun) memiliki anak rata-rata 2,8. Angka fertilitas inilebih tinggi dibandingkan dengan TFR nasional (2,6 pada tahun 2007). Total Fertility Rate (TFR) 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 1991 1994 1997 2002- 03 2007 2009 TFR 3.94 3.34 3.34 3.34 2.80 2.80 Sumber : SDKI 1991, 1994, 1997, 2002-03, dan SDKI 2007 Gambar 2.14. Total Fertility Rate (TFR)Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 23
  • 27. Universitas Tanjungpura Indikator Ekonomi Makro dan Investasi(1). Laju Pertumbuhan EkonomiPerekonomian Kalimantan Barat pada tahun 2005 tumbuh sebesar 4,69%, sedikit dibawah tahun sebelumnya yang sebesar 4,79%. Perlambatan disebabkan pertumbuhankonsumsi rumah tangga yang menurun khususnya pada pengeluaran konsumsi untukkelompok bahan makanan, pendidikan dan kesehatan. Selain itu, inflasi yang cukup tinggijuga menjadi pemicu penurunan konsumsi rumah tangga. Selanjutnya, capaianpertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,23% pada tahun 2006 dan 6,02% pada tahun2007. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan membaiknya kondisiperekonomian regional yang diindikasikan oleh peningkatan pertumbuhan konsumsirumah tangga dan relatif stabilnya tingkat harga. Dengan demikian, periode 2006-2007menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga merupakan mesin utama pertumbuhanekonomi sisi permintaan.Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 5,42%.Sebenarnya pada tahun ini pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat cukup tajam,namun pada saat yang sama terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi pada kelompokbahan makanan, makanan jadi dan minuman serta perumahan. Inflasi mencapai 11,19%,dan angka tersebut meningkat tajam dibandingkan dua tahun sebelumnya. Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat (%) 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pertumb. Ekonomi (% ) 4.79% 4.69% 5.23% 6.02% 5.42% 4.67% Pertumb. Konsumsi RT (% thd 11.83% 11.79% 12.52% 13.93% 23.50% 14.42% PDRB) Sumber: BPS Kalimantan Barat, 2010 Gambar 2.15. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan BaratPertumbuhan ekonomi kembali melambat pada tahun 2009, menjadi 4,67%. Selaindikarenakan penurunan ekspor, juga dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhankonsumsi. Hanya saja, perhelatan pileg dan pilpres di semester I-2009 cukup banyakmembantu permintaan domestik sehingga terhindar dari penurunan konsumsi RT yangEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 24
  • 28. Universitas Tanjungpuralebih dalam. Perlambatan pertumbuhan pada tahun 2009 ini juga tidak terlepas dari imbaskrisis keuangan global. Daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, dan masihdirasakan hingga penghujung semester II-2009.Perlambatan sisi permintaan selanjutnya membentuk respon sisi penawaran yang jugakurang optimal. Dari sembilan sektor di sisi penawaran, hanya dua sektor yang tumbuhmeningkat, yakni sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Tujuh sektorlainnya tumbuh melambat dibanding kinerja tahun sebelumnya. Walaupun tumbuhmelambat, signal percepatan sudah mulai tampak di penghujung semester II- 2009.(2). Persentase Ekspor Terhadap PDRBSelama ini, andalan ekspor Kalbar berupa produk industri kayu olahan dan karet olahan.Sejak pasokan bahan baku berupa log semakin berkurang dalam beberapa tahun terakhirini, menjadikan share utama ekspor Kalbar berubah dari produk industri kayu kepadaindustri karet olahan. Peningkatan ekspor karet olahan dari Kalbar dimungkinkanmengingat Kalbar merupakan daerah penghasil karet terbesar kelima secara nasional.Persentase ekspor terhadap PDRB pada tahun 2004 sebesar 12,76%. Pada tahun 2005meningkat menjadi 13,19%, dikarenakan adanya peningkatan ekspor produk andalanberupa karet olahan dengan perolehan devisa sebesar USD 224,32 Juta (38,30% daritotal nilai ekspor). Kemudian pada tahun 2006 persentase ekspor terhadap PDRBmencapai 14,58%.Pada tahun 2007 dan 2008 terjadi peningkatan share menjadi 16,99% dan 18,99%.Devisa ekspor karet olahan pada tahun 2007 mencapai USD 361,54 Juta atau 59,38%total nilai ekspor; dan tahun 2008 sebesar USD 447,82 Juta atau 60,99% dari total nilaiekspor. Meningkatnya ekspor karet olahan pada periode dikarenakan perekonomianglobal cukup membaik sehingga kenaikan permintaan dan harga ekspor mampumendorong industri daerah untuk meningkatkan kapasitas produksinya.Pada tahun 2009, share ekspor terhadap PDRB menunjukkan penurunan yang cukuptajam yakni hanya sebesar 8,85%. Devisa ekspor karet olahan juga mengalamipenurunan menjadi USD 131,38 Juta atau sebesar 32,43% total nilai ekspor. Penurunandevisa ekspor Kalbar pada tahun 2009 disebabkan melemahnya permintaan ekspor daribeberapa negara mitra sebagai konsekwensi dari timbulnya gejolak pasar internasionalmenyusul krisis finansial yang terjadi pada periode ini.(3). Persentase Output Manufaktur Terhadap PDRBEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 25
  • 29. Universitas TanjungpuraSecara umum, peran sektor manufaktur dalam struktur perekonomian Kalbarmenunjukkan indikasi penurunan dari tahun ke tahun. Persentase output manufakturterhadap PDRB pada tahun 2004 sebesar 19,92%, turun menjadi 19,03% pada tahun2005, dan sebesar 18,53% pada tahun 2006. Penurunan kontribusi selama periode inidikarenakan kurangnya diversifikasi produk manufaktur, belum mantapnya rekayasateknologi bagi pengembangan produk ekspor dari sektor manufaktur, dan terbatasnyadukungan infrastruktur.Kelompok industri barang dari karet menampakkan perkembangan aktivitas selama tahun2007 dan 2008, sehingga sub sektor ini cukup diandalkan dalam menopang kontribusioutput manufaktur maupun dalam perolehan devisa ekspor Kalbar. Ekspansi produksiindustri karet pada periode ini menjadikan kontribusi output manufaktur terhadap PDRBmengalami peningkatan pada tahun 2008 menjadi sebesar 18,33% (tahun 2007=18,17%).Pada tahun 2009 kontribusi output manufaktur kembali mengalami penurunan, menjadi17,97%. Disamping semakin sulitnya pasokan bahan baku (penurunan produksi karet ditingkat petani produsen) dan program pengembangan industri pengolahan produk turunankelapa sawit yang belum sepenuhnya mampu diwujudkan, juga dikarenakanberkurangnya pembiayaan perbankan dan menurunnya daya saing ekspor produkmanufaktur. Faktor lainnya adalah kurangnya kemampuan produk UMKM yangberorientasi ekspor dikarenakan beberapa kendala dalam pengembangan usaha.(4). Pendapatan PerkapitaPerkembangan makroekonomi Kalbar selama periode 2004-2009 ternyata diikuti puladengan peningkatan capaian indikator lainnya seperti pendapatan perkapita. Dalam tigatahun terakhir (2007-2009), pendapatan per kapita masyarakat Kalbar berada di atas Rp10 Juta. Meski perlahan, namun investasi mulai menggeliat sehingga menjadi salah satufaktor pendukung bagi peningkatan perekonomian daerah maupun kesejahteraanmasyarakat Kalbar.Capaian pendapatan per kapita pada tahun 2005 sebesar Rp 8,36 Juta atau tumbuh13,45% dibandingkan tahun 2004 yang sebesar Rp 7,37 Juta. Peningkatan pendapatanperkapita tersebut sejalan dengan peningkatan pembentukan modal tetap bruto (PMTB)yaitu dari Rp 7.656 Milyar tahun 2004 menjadi Rp 8.580 Milyar tahun 2005 ataumengalami pertumbuhan sebesar 12,06%. Hal yang sama terjadi pada tahun 2008,manakala pendapatan perkapita meningkat dari Rp 10,17 Juta pada tahun 2007 menjadiRp 11,39 Juta pada tahun 2008 atau tumbuh 12,08%.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 26
  • 30. Universitas Tanjungpura Pendapatan Perkapita Kalimantan Barat 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pendptn Perkapita (Rp) 7,367,271 8,357,992 9,158,071 10,165,998 11,394,038 12,471,532 PMTB (Juta Rp) 7,656,832 8,580,222 9,251,819 10,348,178 14,339,197 15,426,520 Sumber: BPS Kalimantan Barat, 2010 Gambar 2.16. Grafik Pendapatan Perkapita Kalimantan BaratPeningkatan pendapatan perkapita demikian didukung disebabkan adanya peningkatanPMTB dari Rp 10.348 Milyar pada tahun 2007 menjadi Rp 14.339 Milyar pada tahun 2008atau mengalami pertumbuhan sebesar 38,57%. Secara riil, peningkatan PMTBditunjukkan oleh peningkatan yang cukup tajam pada realisasi investasi PMDN di Kalbarperiode 2007-2008. Capaian pendapatan per kapita pada tahun 2009 kembali meningkatmenjadi Rp 12,47 Juta atau tumbuh 9,46% dibandingkan tahun 2008. Perubahanpendapatan perkapita dari tahun ke tahun demikian mencerminkan bahwa kesejahteraanmasyarakat Kalbar menampakkan adanya peningkatan yang cukup signifikan.(5). Laju InflasiFenomena inflasi menjadi persoalan makroekonomi yang cukup krusial dalam kontekspembangunan Kalbar, mengingat sejak tahun 2004 trend inflasi Kalbar selalu di atasangka nasional (kecuali tahun 2006).Inflasi pada tahun 2005 sebesar 14,43%, angka inflasi yang sangat fantastis dan beradajauh di atas inflasi tahun sebelumnya yang besarnya 6,60%. Disamping pengaruhmeningkatnya konsumsi rumah tangga sebagai dampak dari peningkatan pengucurankredit konsmtif , permintaan impor juga cenderung ikut mempengaruhi lonjakan harga ditingkat domestik.Kejadian yang sama terulang kembali periode 2007-2008. Kenaikan harga secaraberturut-turut pada periode ini menempatkan perekonomian Kalbar menghadapi tekananinflasi yang cukup berat. Tahun 2007, angka inflasi sebesar 8,56%, meningkat menjadi11,19% pada tahun 2008. Inflasi yang relatif tinggi di Kalbar pada tahun 2008 lebihdikarenakan faktor eksternal. Gejolak harga minyak dunia yang diikuti dengan kebijakanEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 27
  • 31. Universitas Tanjungpurapemerintah melakukan penyesuaian harga BBM (contraint target defisit APBN)merupakan salah satu faktor penyebab kenaikan harga pada periode ini. Disamping itu,harga meningkat akibat masih tingginya harga beberapa komoditi pangan yang strategiskhususnya gula pasir, termasuk pula naiknya harga komoditas emas perhiasan di tingkatlokal akibat meningkatnya harga komoditas emas di pasar internasional. Tingkat Inflasi di Kalimantan Barat 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Inflasi Kalbar 6.60% 14.43% 6.32% 8.56% 11.19% 4.23% Konsumsi RT (% thd PDRB) 51.93% 51.25% 51.71% 51.53% 55.84% 57.42% Impor Barang & Jasa (% thd 18.40% 25.28% 21.77% 23.40% 27.59% 21.66% PDRB) Sumber: BPS Kalimantan Barat, 2010 Gambar 2.17. Grafik Laju Inflasi di Kalimantan BaratPada tahun 2009, inflasi di Kalbar menurun tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,menjadi sebesar 4,23%. Penurunan disebabkan terjadinya deflasi pada beberapakelompok konsumsi. Andil deflasi terbesar secara triwulanan diberikan oleh kelompokbahan makanan, diikuti kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.Sementara inflasi tertinggi diberikan oleh kelompok sandang dan makanan jadi.(6). Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp Milyar)Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, investasi di Kalbar mulai menggeliat meskiperlahan. Sektor kegiatan yang menyerap investasi terbesar adalah perkebunan skalamenengah besar terutama perkebunan kelapa sawit (investasi sektor hulu).Realisasi investasi PMDN tahun 2006 mencapai Rp 4.256,21 Milyar atau meningkat 3,9%dibandingkan tahun 2005. Peningkatan investasi PMDN ini dipicu oleh peningkataninvestasi perkebunan kelapa sawit dengan investasi sebesar Rp 2.950,57 Milyar.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 28
  • 32. Universitas Tanjungpura Realisasi Investasi PMDN di Kalimantan Barat 10,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Realisasi Invest. PMDN (Milyar 4,437.96 4,096.56 4,256.21 4,579.58 5,201.25 6,339.18 Rp) Konsumsi Pemerintah (Milyar 2,987.63 3,775.96 4,775.18 5,853.38 7,831.05 9,261.76 Rp) Sumber: BPS dan BPMD Kalimantan Barat, 2010 Gambar 2.18. Grafik Realisasi Investasi di Kalimantan BaratMengingat potensi sektor primer khususnya perkebunan yang cukup besar, PemerintahProvinsi terus berusaha untuk menarik minat pihak luar untuk investasi di daerah ini.Salah satu dukungan pemerintah adalah dengan meningkatkan pembangunaninfrasruktur dasar melalui peningkatan belanja pemerintah. Pada tahun 2006,pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai Rp 4.775,18 Milyar atau meningkat 26,46%dibandingkan tahun 2005.Realisasi PMDN terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2008 dan 2009, dankegiatannya masih didominasi pada investasi perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2008,total realisasi investasi PMDN sebesar Rp 5.201,25 Milyar atau meningkat 13,57%dibandingkan tahun 2007, dan sekitar Rp 3.414,77 Milyar diantaranya berupa investasiperkebunan kelapa sawit. Pada saat bersamaan, pengeluaran konsumsi pemerintahmeningkat sebesar 33,79% dibandingkan tahun 2007. Berikutnya, realisasi investasiPMDN meningkat menjadi Rp 6.339,18 Milyar pada tahun 2009, dengan investasiperkebunan kelapa sawit mencapai Rp 3.929,18 Milyar. Pada periode yang samapengeluaran konsumsi pemerintah (belanja pemerintah) juga mengalami peningkatan.Selain untuk peningkatan penyediaan infrastruktur dasar, secara bertahap pemerintahdaerah memfasilitasi untuk peningkatan investasi PMDN misalnya dengan mendorongpihak swasta untuk meningkatkan pengolahan hasil produksi perkebunan sawit selainCPO untuk mampu menghasilkan produk turunan yang mampu memberikan nilai tambahyang lebih besar bagi daerah.(7). Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMDN (Rp Milyar)Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 29
  • 33. Universitas TanjungpuraMinat pihak luar untuk menanamkan modal di Kalbar khususnya di sub sektor perkebunansebenarnya relatif memadai. Hal demikian terbukti dengan meningkatnya persetujuanrencana investasi PMDN dari tahun ke tahun.Pada tahun 2004, persetujuan rencana investasi PMDN mencapai Rp 24.546,39 Milyar,dan meningkat menjadi Rp 32.472,68 Milyar pada tahun 2006. Mengingat potensi SDAkhususnya ketersediaan lahan yang cukup luas, sebagian besar rencana investasi PMDNselama tahun 2004-2005 masih terfokus pada investasi sektor primer khususnya subsektor perkebunan. Kemudian sejak tahun 2006 sudah muncul keinganan pemilik modaluntuk berinvestasi di sub sektor kehutanan, sub sektor pertambangan, industri kayu,industri kimia, dan sektor tertier seperti jasa perhotelan, angkutan/gudang dantelekomunikasi. Pada tahun 2007, persetujuan rencana investasi PMDN meningkatmenjadi Rp 40.015,47 Milyar dengan 4 rencana proyek investasi besar mencakupperkebunan kelapa sawit, kehutanan, industri kimia, dan industri kayu.Selanjutnya pada tahun 2008 dan 2009, persetujuan rencana investasi PMDNmenunjukkan peningkatan cukup tajam. Pada tahun 2008 nilainya mencapai Rp43.6113,64 Milyar, dan meningkat menjadi Rp 50.094,94 Milyar pada tahun 2009. Selamadua tahun terakhir ini, disamping proyek-proyek investasi yang sudah ada sebelumnyaternyata rencana proyek investasi semakin meluas dengan munculnya keinginan investoruntuk menanamkan modalnya pada sektor/kegiatan seperti peternakan, industrimakanan, listrik, gas dan air minum, serta industri kertas. Meningkatnya minat investordemikina merupakan reflekasi dari kepercayaan pihak luar bahwa Kalbar merupakandaerah yang memiliki kekayaan potensi SDA yang beraneka ragam dan menjadi pilihanuntuk pengembangan usaha yang berdaya saing.(8). Nilai Realisasi Investasi PMA (USD Juta)Dibandingkan dengan PMDN, peningkatan realisasi investasi PMA di Kalbar relatiflambat. Sektor kegiatannya juga relatif tidak begitu banyak, dan orientasi investasinyamengarah sub sektor perkebunan kelapa sawit, industri kimia, dan sub sektor kehutanan.Secara historis, sejak awal keterlibatan investasi PMA di Kalbar umumnya bergerak disektor kehutanan dengan kegiatan utamanya pada industri pengolahan hasil hutan/kayu.Realisasi investasi PMA tahun 2006 mencapai USD 611,56 Juta atau meningkat 32,31%dibandingkan tahun 2005. Nilai investasi PMA relatif tinggi terkonsentrasi di sub sektorperkebunan kelapa sawit mencakup 11 proyek investasi senilai USD 492.25 Juta, industrikimia mencakup 5 proyek investasi senilai USD 24,48 Juta, dan sub sektor kehutananEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 30
  • 34. Universitas Tanjungpuramencakup 1 proyek investasi senilai USD 53,64 Juta. Selain dukungan infrasruktur dasar,pemerintah memberikan berbagai fasilitas untuk investasi PMA. Realisasi Investasi PMA di Kalimantan Barat 10,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Realisasi Invest. PMA (USD 433.13 573.09 611.56 725.44 786.29 944.18 Juta) Konsumsi Pemerintah (Milyar 2,987.63 3,775.96 4,775.18 5,853.38 7,831.05 9,261.76 Rp) Sumber: BPS dan BPMD Kalimantan Barat, 2010 Gambar 2.19. Grafik Realisasi Investasi di Kalimantan BaratMeski relatif lamban, namun realisasi PMA mengalami peningkatan secara proporsionalsepanjang tahun 2007 dan 2008. Proyek investasinya masih terfokus di perkebunankelapa sawit. Pada tahun 2007, total realisasi investasi PMA sebesar USD 725,44 Jutaatau meningkat 18,62% dibandingkan tahun 2006, dan sekitar USD 602,36 Jutadiantaranya berupa investasi perkebunan kelapa sawit. Berikutnya, realisasi investasiPMA meningkat menjadi USD 786,29 Juta pada tahun 2008, dan meningkat cukup tajampada tahun 2009 menjadi USD 944,18 Juta atau mengalami pertumbuhan 20,08%.Dibandingkan tahun 2008, terdapat 31 proyek investasi perkebunan kelapa sawit(bertambah 7 proyek investasi) dengan nilai investasi mencapai USD 810,18 Juta. Dalamupaya menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Kalbar, Selainpemerintah daerah secara terus menerus mempromosikan peluang investasi sektorunggulan daerah melalui berbagai forum dan kegiatan sehingga dari tahun ke tahunterjadi peningkatan investasi PMA di Kalbar.(9). Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMA (USD Juta)Persetujuan rencana investasi PMA tahun 2004 mencapai USD 1.254,39 Juta, danmeningkat menjadi USD 1.753,85 Juta pada tahun 2006. Mengingat potensi sub sektorperkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan yang cukup besar dan peluangpengembangan sektor sekunder, maka rencana investasi PMA di Kalbardirekomendasikan untuk bidang kegiatan investasi tersebut. Beberapa tahun sebelumnyaEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 31
  • 35. Universitas Tanjungpurasudah muncul keinganan pemodal asing untuk berinvestasi di sub sektor perikanan,pertambangan industri kimia, dan industri mineral non logam.Pada tahun 2007, persetujuan rencana investasi PMA meningkat menjadi USD 1.981,59Juta dengan 5 rencana proyek investasi besar mencakup perkebunan kelapa sawit,perikanan, kehutanan, industri kimia, dan industri makanan. Persetujuan investasimeningkat cukup tajam pada tahun 2008 menjadi USD 2.492,41 Juta. Selanjutnya, padatahun 2009, sudah tampak keinginan investor asing untuk meningkatkan aktivitasusahanya di Kalbar. Sektor usaha yang banyak dilirik investor adalah bidang perkebunansawit, mengingat ketersediaan lahan dan adanya dukungan pemerintah daerah dalampengembangan perkebunan skala menengah-besar. Trend pemilihan sektor usahapotensil demikian menjadikan persetujuan rencana investasi PMA meningkat kembalipada tahun 2009 menjadi USD 2.778,89 Juta(10). Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMABerdasarkan data yang ada, perkembangan penyerapan tenaga kerja dari kegiataninvestasi PMA di Kalbar belum menunjukkan perkembangan yang meyakinkan. Daritahun ke tahun, tenaga kerja lokal yang terserap relatif kecil. Pada tahun 2004,penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.623 orang, dan meningkat menjadi 2.377 orangpada tahun 2007. Namun pada tahun 2008, daya serap tenaga kerja sedikit mengalamipenurunan menjadi 2.373 orang, dan meningkat kembali menjadi 2.764 orang pada tahun2009. Indikator InfrastrukturPrasarana jalan sebagai infrastruktur utama penunjang kegiatan ekonomi di provinsiKalimantan Barat masih sangat terbatas. Faktor utama lemahnya di bidang infrastrukturjalan adalah disebabkan oleh minimnya dana infrastruktur pembangunan jalandibandingkan dengan luasnya wilayah pembangunan, faktor geografis dan klimatologis,serta penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kapasitas beban rencana. Gambaransistem jaringan jalan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dintunjukkan padagambar 2.20. di bawah ini.Secara bertahap hingga tahun 2009, kualitas dan kuantitas prasarana dan saranatransportasi terutama transportasi di daerah perbatasan (Lintas Utara), Poros Tengah danjuga Lintas Selatan mulai meningkat walaupun jika dibandingkan dengan targetmenyuluruh masih jauh dari yang diharapkan terutama pada poros selatan dan tengahdimana kondisi jalan mengalami kerusakan berat.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 32
  • 36. Universitas Tanjungpura JARINGAN JALAN DI PROVINSI KALBAR Gambar 2.20. Peta Jaringan Jalan di Provinsi KalbarDari segi kuantitas, panjang jalan di Wilayah Kalimantan Barat sampai tahun 2009tercatat 16.641 km yang terdiri dari; jalan Nasional 1.645 km (9,89%), jalan Provinsi 1.604km (9,64%), dan jalan kabupaten/kota sepanjang 13.392 km (80,48%). Kondisi Jalan Nasional Di Provinsi Kalimantan Barat 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kondisi Baik (%) 30.35 50.19 33.54 38.95 46.06 34.05 Kondisi Sedang (%) 36.95 39.13 19.76 12.02 20.78 32.18 Kondisi Rusak (%) 32.70 10.68 46.71 49.03 33.15 13.11 Sumber : KDA Provinsi Kalimantan Barat 2010 Gambar 2.21. Grafik Kondisi Jalan Nasional di Provinsi Kalimantan BaratDari grafik di atas, kondisi terakhir pada tahun 2009, terlihat dari total jalan nasional yangada di provinsi Kalimantan Barat, sepanjang 34,05% dalam keadaan baik, 32,18%termasuk katagori sedang, sendangkan sisanya 13,11% dalam kondisi rusak dan rusakberat. Sedangkan kondisi jalan provinsi yang ada terdiri dari 47,6% dalam keadaan baik,Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 33
  • 37. Universitas Tanjungpura28,61% termasuk katagori sedang, sedangkan sisanya 24,23% dalam kondisi rusak danrusak berat. . Sumber : Dinas PU Provinsi Kalimantan Barat Gambar 2.22. Grafik Kondisi Jalan ProvinsiKetidakstabilan kondisi jalan dengan kondisi baik terutama disebabkan oleh minimnyadana infrastruktur jalan yang tidak proporsional setiap tahunnya (berkisar 150 milyarrupiah – 400 Milyar rupiah per tahun), umur jalan yang lebih pendek dikarenakan tingkatcurah hujan yang tinggi, dan muatan lebih akibat mobilisasi kendaraan industri. Begitujuga dengan biaya pemeliharaan jalan yang cukup minim.Perkembangan jalan provinsi dan kabupaten di wilayah provinsi Kalimantan Barat tidakbegitu signifikan dalam 5 tahun terakhir ini. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tercatatpenambahan jalan di wilayah provinsi Kalimantan Barat sepanjang 5953,46 km.Jalur jalan trans-Kalimantan yang dibangun terbukti lebih banyak berfungsi sebagai jalurangkutan industri perkebunan sawit dan pertambangan batu bara lintas selatan dariKalimantan Timur hingga Kalimantan Barat. Truk yang umumnya berbeban berlebihmerusak jalan sehingga mengganggu kelancaran perdagangan rakyat antardaerah danmenghambat pembangunan. Jalur trans-Kalimantan yang belum sepenuhnya selesaidibangun itu juga menjadi prasarana penyedot kekayaan daerah tersebut. Sedangkanminimnya industri pengolahan produk turunan mengakibatkan masyarakat Kalimantan takmendapat nilai tambah.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 34
  • 38. Universitas Tanjungpura NASIONAL PROPINSI Gambar 2.23. Peta Skematis Status Jalan di Provinsi Kalimantan Barat A‐B  JALAN PARALEL (Temajok ‐ Aruk ‐ Jagoi Babang A ‐ Entikong ‐ Jasa ‐ Nanga Badau ‐ Putussibau ‐ Batas Kaltim sepanjang ± 801,1  Kilometer)      3 B 4 2 1 5 1.    Akses Entikong (Tanjung ‐ Batas Sarawak) sepanjang ± 100,70 km 2.    Akses Nanga Badau (Putussibau ‐ Batas Sarawak) sepanjang ± 168,90 km      3.    Akses Aruk (Sambas ‐ Batas Sarawak) sepanjang ± 88,06 km      4.    Akses Jagoi Babang (Bengkayang ‐ Batas Sarawak) sepanjang ± 105,66 km 5.    Akses Jasa (Sintang ‐ Batas Sarawak) sepanjang ± 206,25 km Gambar 2.23 Peta Skematis Jalan di Kawasan Perbatasan NegaraSecara geografis, wilayah Kalimantan Barat memiliki perbatasan darat dengan negaraMalaysia dimana terdapat 5 titik pintu masuk utama yaitu Entikong, Aruk, Jagoi Babang,Jasa dan Badau. Dari kelima titik strategis tersebut, akses jalan yang sudah mantapadalah jalan menuju PPLB Entikong. Sedangkan akses menuju keempat pintu masuklainnya hingga tahun 2009 masih dalam kondisi belum mantap bahkan belum bisa dilaluiketika musim hujan karena sebagian besar badan jalan masih berpermukaan tanah.Sebagai gambaran, total jalan vertikal adalah 520 km dengan jenis permukaan 200 kmberupa jalan tanah, 30 km jalan batu, dan 290 km jalan aspal. Indikator Pertanian(1) Capaian Indikator Rata-rata Nilai Tukar Petani per TahunRata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Barat menurun secara signifikan dari tahun2004 sampai tahun 2009. Tahun 2004 NTP Kalimantan Barat sebesar 202,62, tahun 2005 turunEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 35
  • 39. Universitas Tanjungpuramenjadi 172,14, tahun 2006 turun menjadi 181,53, tahun 2007 turun menjadi 174, 45, tahun 2008turun menjadi 103,47, dan pada tahun 2009 turun lagi menjadi 100,83. Rata-rata Nilai Tukar Petani 250 200 150 NTP 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tahun   Gambar 2.24. Perkembangan Nilai Tukar PetaniAnalisis Pencapaian indikatorNilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani(It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dalam persentase. Pengeluaran konsumsirumah tangga dan biaya produksi pertanian, merupakan salah satu Indikator Proxy untuk melihattingkat kesejahteraan petani. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produkpertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggiNTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. Dari data tersebut tergambar bahwapetani Kalimantan Barat dari tahun ke tahun semakin tidak sejahtera. NTP berfluktuasi setiapbulannya dari tahun 2004 – 2009. Fluktuasi NTP dalam satu tahun umumnya terjadi pada saatpanen tanaman pangan, tanaman hortikultura (tanaman bahan makanan) maupun tanamanperkebunan rakyat, tetapi naik kembali pada waktu sesudahnya. Penurunan NTP dari tahun 2004-2009 hampir 100 % ini disebabkan meningkatnya harga input produksi seperti pupuk dan pestisida,sedangkan harga produksi tidak naik secara siginificant.(2) Capaian Indikator PDRB Sektor pertanian atas dasar harga berlakuPDRB sektor pertanian atas harga berlaku memberikan kontribusi terbesar dibandingsektor lainnya dan meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2004 Rp. 8.176 milyar, tahun2005 Rp. 9.155 milyar, tahun 2006 Rp. 10.181 milyar, tahun 2007 Rp. 11.437 milyar,tahun 2008 Rp 12.837 milyar, dan tahun 2009 Rp. 13.926 milyar.Analisis Pencapaian indikatorEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 36
  • 40. Universitas TanjungpuraMeningkatnya PDRB sektor pertanian atas harga berlaku dari ke tahun menunjukkanbahwa sektor pertanian menunjukkan kemajuan. Naiknya PDRB ini disebabkan naiknyaproduksi hampir pada semua komoditas pertanian, seperti sawit, karet, jagung dan lain-lain. Akan tetapi kalau dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanianhampir 80 %, sedangkan sektor ini hanya memberikan kontribusi dalam PDRB sekitar 23%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa produktivitas sektor pertanian masihrendah. Rendahnya produktivitas ini menunjukkan bahwa pengembangan sektorpertanian belum efisien. Berbagai persoalan seperti infrastruktur, SDM petani, transferteknologi, sarana dan prasarana produksi pertanian, dan kecilnya unit usahatanimenyebabkan rendahnya produktivitas di sektor pertanian.REKOMENDASI KEBIJAKAN Untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian di Kalimantan Barat, maka kebijakanpembangunan sektor pertanian perlu diupayakan melalui dengan langkah-langkahstrategis sebagai berikut:  Modernisasi pertanian  Peningkatan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran pertanian  Reformasi dalam bidang agraria  Meningkat subsidi baik dari APBN maupun APBD. Indikator KehutananUpaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalammereherabilitasi Dalam Hutan sudah cukup optimal, hal ini terlihat pada tahun 2009persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis semakin tinggi.Kenaikan ini cukup significant, dimana pada tahun 2006 persentase luas lahan rehabilitasidalam hutan terhadap lahan kritis 0,15 % akan tetapi pada tahun 2007 turun menjadi 0,03%, pada tahun 2008 naik menjadi 0,09 % dan pada tahun 2009 naik 0,11 %. Sedangkandi tingkat nasional terlihat bahwa persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadaplahan kritis juga menunjukkan trend yang berbeda. Pada tahun 2006 persentase luaslahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis 0,83 % dan pada tahun 2008 dantahun 2009 turun menjadi 0,26 %.Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup khususnya pada penangananlahan kritis cukup baik. Program Rehabilitasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakatmerupakan program dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk pencapaianEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 37
  • 41. Universitas Tanjungpurapemulihan kondisi hutan dengan meningkatkan peran serta masyarakat yang ada disekitar hutan. Kerusakan hutan akibat kebakaran hutan, penebangan liar, ladangberpindah cenderung menurun, baik disebabkan kesadaran masyarakat yang semakintinggi atau program rehabilitasi lahan kritis semakin meningkat. Lahan kritis terdapat baikdalam kawasan hutan maupun kawasan luar hutan. Rehabilitasi lahan luar hutanmempunyai potensi nilai komersial disamping manfaat penting lainnya bagi lingkunganhidup. Proses permudaan perlu memperhatikan permasalahan seperti hilangnyakesuburan tanah, dampak erosi dan gangguan terhadap keseimbangan hidrologi sertafungsi-fungsi ekologis lainnya. Gambar 2.25. Grafik Persentase Lahan RehabilitasiUpaya pemecahannya meliputi berbagai macam praktek seperti mempercepat prosespermudaan alam, tanaman perkayaan, pergantian siklus rotasi, budidaya jenis-jenis cepattumbuh, penggunaan cadangan genetik unggul, mengurangi dampak pembalakan danpembangunan tegakan campuran menggunakan jenis-jenis cepat tumbuh dan jenistanaman yang tahan hidup dibawah naungan Indikator Kelautan(1) Indikator Jumlah Tindak Pidana PerikananTindak pidana perikanan di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Barat relatif lebih tinggidari rata-rata jumlah tindak pidana nasional. Perairan laut Cina Selatan merupakan salahsatu perairan laut yang kaya akan sumber daya perikanan dan kelautan, hal inilah yangdiduga banyaknya kapal-kapal nelayan asing tak berizin yang memasuki dan menangkapikan secara illegal di perairan laut wilayah Provinsi Kalimantan Barat..Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 38
  • 42. Universitas TanjungpuraJumlah tindak pidana perikanan Provinsi Kalimantan Barat relatif bervariasi selama 5tahun terakhir. Pada tahun 2004 tercatat 16 kasus, pada tahun 2005 naik menjadi 23kasus, tahun 2006 turun menjadi 4 kasus, akan tetapi pada tahun 2007 meningkatmenjadi 21 kasus, sedangkan pada tahun 2008 turun menjadi 11 kasus, dan pada tahun2009 naik menjadi 22 kasus. Terdapat perbedaan tren tindak pidana perikanan antaraProvinsi Kalimantan Barat dan nasional. Tindak pidana perikanan nasional menunjukkankecenderungan menurun pada tahun 2008.Perikanan dan kelautan merupakan sektor penting yang belum optimal pengelolaannya.Pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia merupakan suatu sistem pembangunanyang memanfaatkan ekosistem laut beserta segenap sumberdaya yang terkandung didalamnya untuk kesejahteraan bangsa secara berkelanjutan. Akan tetapi denganmaraknya pencurian ikan di banyak kawasan di Indonesia menyebakan berkurangnyapotensi perikanan dan kelautan. Banyaknya tindak pidana perikanan disebabkan masihlemahnya sarana dan alat penegakan hukum di laut yang menyebabkan intensitas danefektifitas monitoring dan pengawasan menjadi berkurang.(2) Luas Kawasan Konservasi LautPemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan berbagai wilayah untuk dijadikankawasan konservasi laut. Data yang dapat dihimpun tentang luas kawasan konservasilaut dimulai pada tahun 2006, dimana luas kawasan ini cenderung menurun dari tahun ketahun. Pada tahun 2006 luas kawasan mencapai 210.000 Ha dan menurun pada tahun2007 dengan luas kawasan 77.100 Ha, sedangkan pada tahun 2008 naik menjadi187.885 Ha.Penetapan kawasan konservasi laut adalah upaya pemerintah untuk melestarikanlingkungan laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan Nelayan. Pengelolaan kawasankonservasi perairan laut dikembangkan dengan sistem zonasi. Dalam PP No.60 Tahun2007, disebutkan bahwa pembagian ruang pengelolaan sesuai dengan peruntukankawasan, di mana salah satu zona dapat dikembangkan di dalam Kawasan KonservasiPerairan (KKP) laut berupa zona perikanan berkelanjutan (diatur dalam PP No.60 Tahun2007) yang peruntukannya guna mengakomodasikan kepentingan atau mata pencahariannelayan setempat. Tanggung jawab pengelolaan Kawasan Konservasi ini juga berbagikewenangan dengan Pemerintah Daerah. Oleh karenanya,dengan pertimbangan yangutuh mengenai pengembangan lingkungan, dan sekaligus mempertimbangkan secarasignifikan aspek sosial dan ekonomi. Dari data yang ada dapat dilihat bahwapembangunan kawasan konservasi laut yang dilakukan oleh pemerintah ProvinsiKalimantan Barat sudah sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 39
  • 43. Universitas Tanjungpura Kesejahteraan SosialPembangunan ekonomi yang berkualitas adalah pembangunan yang disertai denganpertumbuhan ekonomi yang berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin dan jumlahpengangguran. Dalam lima tahun pelaksanaan RPJM Nasional di daerah KalimantanBarat, tampak hasil positip dari pelaksanaan pembangunan ekonomi. Jumlah pendudukmiskin menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2005, persentasependuduk miskin adalah 14,24%, lima tahun kemudian berkurang menjadi 10,74%. Padaperiode yang sama, tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan penurunan dari8,84% tahun 2005 menjadi 6,64 % tahun 2009.Keberhasilan mengurangi persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbukapada tahun 2006 erat kaitannya dengan pelaksanaan program-program nasionaldidukung dengan peran serta masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota termasukKabupaten yang beru dimekarkan (4 Kabupaten baru dimekarkan). 18 16 15.24 14 14.24 12.91 12 11.07 10.74 10 10.04 8.84 9.17 8 8.33 6.93 7.14 6.64 6 6.02 5.23 5.42 4.79 4.69 4.67 4 2 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Persentase Penduduk Miskin Pengangguran terbuka Pertumbuhan Ekonomi Sumber : BPS, Kalbar Dalam Angka 2010, Sakernas 2009 Gambar 2.26. Grafik Perkembangan Penduduk Miskin Kalimantan BaratProgram-program kemiskinan yang dijalankan, selain memperluas lapangan kerja,pemberian bantuan modal melalui kredit mikro, juga menjalankan programpenanggulangan kemiskinan nasional di tingkat daerah (desa), seperti program BantuanLangsung Tunai (BLT) dan Beras Miskin (Raskin), Pembangunan Desa Tertinggal,Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PAUP), dan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Peran serta masyarakat tampak daripertumbuhan Credit Union (CU) yang tersebar di tiap-tiap kecamatan. PertumbuhanEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 40
  • 44. Universitas Tanjungpuraekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2006 -2007 bergerak naik 5-6 persen. Pada tahun2008-2009 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi 4,67%. Pada saat yang sama angkakemiskinan berkurang menjadi 10,67% dan angka pengangguran cenderung stagnan ditingkat 5,41 - 5,44%. Penurunan angka kemiskinan pada saat pertumbuhan ekonomiturun diduga karena penurunan pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikanterhadap kesempatan kerja dan kelompok yang mengalami dampak penurunanpertumbuhan ekonomi adalah kelompok yang berpenghasilan menengah ke atas(distribusi pendapatan semakin merata).Secara kuantitatif ada perbaikan dalam kemiskinan, tetapi secara kualitatif masih banyakpermasalahan yang harus diatasi. Sekitar 91 persen penduduk miskin berpendidikanrendah (Tidak pernah sekolah, Tamat SD/SLTP). Penduduk miskin yang buta huruf relatiftinggi (13,9%). Terkait dengan keadaan ini, angka putus sekolah (APS) penduduk miskinusia SD sekitar 2,5%, dan usia SMP sekitar 18%. Dari fakta ini dapat dinyatakan bahwasemakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi APS. Jika hal ini tidak segera diatasi,kualitas pendidikan penduduk miskin tidak menunjukkan peningkatan yang padagilirannya kaum miskin sulit keluar dari kemiskinannya.Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan trend yang menurun. Meskipunmenurun dari 8,84% tahun 2004 menjadi 6,64% tahun 2009, namun TPT ini masihtergolong tinggi. Masih tingginya TPT ini dikarenakan pertumbuhan kesempatan kerjalebih lambat dibandingkan pertumbuhan angkatan kerja.2.3.3. Rekomendasi Kebijakan(1) Ekonomi Makro dan InvestasiUntuk meningkatkan kinerja ekonomi makro dan investasi di Kalimantan Barat, makakebijakan pembangunan bidang ekonomi dan investasi di Kalbar perlu diupayakan melaluidengan langkah-langkah strategis sebagai berikut:  Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya daerah secara bijaksana dan penciptaan nilai lebih bagi setiap produk.  Pengembangan potensi unggulan daerah untuk meningkatkan produktivitas.  Peningkatan daya saing secara efektif untuk memperkuat ekspor daerah.  Peningkatan distribusi barang dan jasa dalam upaya pengendalian harga.  Pengembangan Kawasan Industri Perkebunan.  Pengembangan inovasi daerah melalui regulasi yang membuka peluang usaha dan investasi.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 41
  • 45. Universitas Tanjungpura  Perbaikan sistem perizinan investasi.  Memperkuat sinergi pembangunan pusat dan daerah, dan membangun jaringan kerjasama (networking) dengan mitra luar.(2) Infrastruktur Jalan  Memprioritaskan pembangunan jalan sepanjang perbatasan dan jalan akses menuju perbatasan.  Peningkatan penyediaan infrastruktur jalan di kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.  Peningkatan sistem pengawasan pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan kinerja jalan.  Memprioritaskan anggaran untuk pembangunan jalan-jalan baru yang bisa menjadi pengunkit pertumbuhan perekonomian kawasan.(3) Pertanian, Kehutanan dan Kelautan1. Untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian di Kalimantan Barat, maka kebijakan pembangunan sektor pertanian perlu diupayakan melalui dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut:  Meningkatkan pendidikan agribisnis  Modernisasi pertanian  Peningkatan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran pertanian  Reformasi dalam bidang agraria2. Untuk meningkatkan kinerja sektor kehutanan di Kalimantan Barat, maka kebijakan pembangunan sektor kehutanan perlu diupayakan melalui dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut:  Meningkatkan kesadaran masyarakat di sekitar hutan tentang pentingnya kelestarian lingkungan hidup.  Meningkatkan penegakkan hokum  Pengendalian kebakaran hutan  Peningkatan SDM kehutanan dan Revitalisasi sistem penyuluhan kehutananEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 42
  • 46. Universitas Tanjungpura3. Untuk meningkatkan kinerja sub sektor kelautan di Kalimantan Barat, maka kebijakan pembangunan sub sektor kelautan perlu diupayakan melalui dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut:  Meningkatkan penegakkan hukum  Membuat PERDA tentang kewenangan dan pengelolaan kawasan laut  Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir2.4. KESIMPULANUpaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang aman dan damai di provinsiKalimantan Barat tercermin dalam beberapa program dan kegiatan yang meliputi upayapenurunan indek kriminalitas, penyelesaian kejahatan konvensional dan trans nasional.Dalam realitasnya, tingkat kemanan di provinsi Kalimantan Barat cukup kondusif yangditandai dengan tumbuhnya investasi dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya.Akan tetapi secara spesifik, indek kriminalitas meningkat sejalan masih belum tuntasnyafactor penyebab utama tindak kejahatan konvensional dan trans-nasional sepertikemiskinan, pengangguran, dan peluang dan ruang bertindak kejahatan, serta masihrendahnya penyelesaian terhadap kasus kejahatan konvensional dan trans-nasional.Dalam upaya mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis di Provinsi KalimantanBarat tercermin dalam upaya penuntasan kasus korupsi, mewujudkan transparansi danakuntabilitas publik termasuk system pelayanannya (satu atap) dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah (good government), serta meningkatkan peran perempuan (GDI)dalam berbagai bidang khususnya bidang politik dan social. Dalam kurun waktu limatahun RPJMN 2004 – 2009, terlihat hasil yang cukup baik dalam usaha penuntasan kasuskorupsi dan indek pembangunan kesetaraan gender (GDI).Agenda mewujudkan Kesejahteraan Sosial meliputi aspek sumber daya manusia,pendidikan, kesehatan, ekonomi dan investasi, infrastruktur, pengentasan kemiskinan,pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidupDi bidang pembangunan Sumberdaya Manusia di Kalimantan Barat menunjukkan hasilpositip. Merujuk pada capaian indikator pendidikan dan kesehatan sejak 2004 – 2008,tampak ada peningkatan kualitas SDM. Meskipun meningkat, namun capaian indikatortersebut masih di bawah capaian nasional.Di bidang kesehatan, upaya terus menerus telah dilakukan untuk menigkatkan derajatkesehatan masyarakat yang tercermin pada indikator AKI di Kalbar semakin menurunCapaian ini masih jauh dari sasaran Millenium Development Goals (MDGs). Dalam halEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 43
  • 47. Universitas Tanjungpurapersentase penduduk ber-KB dalam kurun waktu lima tahun ini meskipun meningkat,namun peningkatannya tergolong lambat.Dalam kurun waktu 5 tahun pelaksanaan RPJMN di provinsi Kalimantan Barat,pertumbuhan ekonomi kalbar yang tidak stabil disebabkan beberapa faktor seperti nilaiekspor, inflasi, daya konsumsi utama, dan pengaruh ekonomi regional dan krisis global.Perubahan pendapatan perkapita dari tahun ke tahun yang meningkat mencerminkanbahwa kesejahteraan masyarakat Kalbar menampakkan adanya peningkatan yang cukupsignifikan dimana sektor kegiatan yang menyerap investasi terbesar adalah perkebunanskala menengah besar terutama perkebunan kelapa sawit (investasi sektor hulu).Pembangunan infrastruktur jalan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapikarena adanya faktor curah hujan yang tinggi, jenis tanah, kondisi geografis dan muatanlebih telah mempercepat umur pakai jalan. Minimnya dana pembangunan dan rehabilitasijalan menyebabkan lambanya peningkatan pembangunan jalan.PDRB sektor pertanian atas harga berlaku memberikan kontribusi terbesar dibandingsektor lainnya dan meningkat dari tahun ke tahun akan tetapi produktivitas sektorpertanian masih rendah yang disebabkan pengembangan sektor pertanian belum efisien.Keberhasilan mengurangi persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbukaerat kaitannya dengan pelaksanaan program-program nasional didukung dengan peranserta masyarakat.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 44
  • 48.   Universitas Tanjungpura  BAB III RELEVANSI RPJMN 2010 – 2014 DENGAN RPJMD PROVINSI3.1. PengantarPembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunannasional, pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untukmeningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baikdan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32tahun 2004 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secaraluas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di daerah masing-masing.Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pemerintah daerah wajib menyusunRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagaidokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Ketentuan tersebutsejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah.Sehubungan dengan itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyusun RPJMDdan disahkan melalui PERDA Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013.RPJMD Kalimantan Barat 2008-2013 disusun sebagai dokumen rencana strategisGubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat terpilih. Dokumen ini menjadi payunghukum dalam mekanisme dan proses penyusunan rencana untuk lima tahun ke depanyang dituangkan dalam Rencana Tahunan Daerah atau Rencana Kerja PembangunanDaerah (RKPD). RPJMD Kalimantan Barat menggunakan RPJM Nasional sebagaipedoman utama. Arahan RPJM nasional yang berkaitan dengan prioritas dan sasaranpembangunan nasional diadaptasikan dalam skala lokal, dijabarkan dalam RPJMDKalimantan Barat. Diagram yang menggambarkan hubungan RPJMD dan dokumenperencanaan lainnya disajikan pada Gambar 3.1.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 45
  • 49.   Universitas Tanjungpura    Dipedomani RPJP Nasional  RPJPD Provinsi Mengacu   RPJM Nasional    RPJMD  Renja  RKPD  SKPD LKPJ Tahunan dan 5 Tahunan  Gambar 3.1. Hubungan RPJMD Kalimantan Barat dengan Dokumen Perencanaan LainnyaDengan demikian, RPJMN 2010-2014 adalah acuan bagi Pemerintah Daerah dalammelaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang tercantumdalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 sekaliguskeberhasilan pelaksanaan RPJMN di daerah ini sangat ditentukan oleh adanyakesesuaian, sinkronisasi, kordinasi, dan sinergi antara berbagai kebijakan, program, dankegiatan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 denganRPJMN 2010-2014. Lemahnya kesesuaian, sinkronisasi, kordinasi, dan sinergi dipastikanakan membawa konsekuensi berupa tidak tercapainya sasaran-sasaran program dankegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD dan RPJMN. Akibatnya malahdapat muncul berbagai permasalahan pembangunan seperti meningkatnya kemiskinan,pengangguran, kriminalitas, konflik sosial, gizi buruk, dan sebagainya.Oleh karena itu, untuk memastikan apakah kesesuaian, sinkronisasi, kordinasi, dansinergi antara berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam RPJMDProvinsi Kalimantan Barat 2008-2013 dengan RPJMN 2010-2014 berjalan dengan baik,maka relevansi RPJMD dengan RPJMN perlu dievaluasi secara cermat. Dalam hal ini,evaluasi relevansi antara RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 dengan RPJMN2010-2014 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 46
  • 50.   Universitas Tanjungpura  1. Tahap Pertama Mengumpulkan dan memahami dokumen RPJMN 2010-2014 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013. 2. Tahap Kedua Menyandingkan prioritas/program daerah yang ada dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 yang terkait dengan 11 prioritas pembangunan nasional dan 3 prioritas lainnya dalam RPJMN 2010-2014. 3. Tahap Ketiga Menganalisa prioritas/program dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008- 2013 yang mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2010-2014. Analisis kualitatif diarahkan pada tiga pilihan, sebagai berikut: • Tidak ada program daerah yang mendukung prioritas/program nasional. • Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional. • Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasional Selanjutnya akan diberikan penjelasan terhadap pilihan analisis kualitatif. 4. Tahap KeempatRekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah terkait dengan penyempurnaanRPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 dan kepada pemerintah pusat terkaitdengan penyempurnaan RPJMN 2010-2014.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 47
  • 51.   Universitas Tanjungpura 3.2. Tabel Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014 RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Analisis Penjelasan No Tahun 2008-2013 Kualitatif*) terhadap Analisis Prioritas Program Aksi Prioritas Program Kualitatif Pembangunan Pembangunan 1. PRIORITAS 1. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA Otonomi Daerah; Penataan otonomi daerah melalui  Penghentian/pembatasan  Melakukan penataan   Melakukan Secara umum, Terkait dengan program pemekaran wilayah; daerah otonom dan  pengkajian program yang RPJMN yang  Peningkatan efisiensi dan Pengembangan  (pembentukan, termuat di dalam membatasi/penghentian Manajemen Pemerintahan  penghapusan, dan RPJMD Kalbar pemekaran wilayah, tidak efektivitas penggunaan dana penggabungan) tidak membatasi selalu mendapat perimbangan daerah; Daerah Propinsi/Kab/Kota adanya dukungan dari program  Penyempurnaan pelaksanaan dalam rangka pemekaran, perencanaan pemilihan kepala daerah penataan daerah justeru pembangunan di daerah. otonom diwilayah mendukung Dalam realitasnya, Kalimantan Barat. adanya inisiatif keinginan yang besar pemekaran dari masyarakat untuk  Memberikan termasuk pemekaran selalu dukungan terbentuknya diakomodir dalam penyelenggaraan Provinsi Kapuas RPJMD. Oleh karena itu Pemilu Legislatif, Raya. Jadi dalam perlu pengkajian yang Pemilihan Presiden konteks penataan mendalam, bahwa dan Wakil Presiden daerah otonom pembatasan/penghentian dan pemilihan adalah pemekaran tidak berlaku Kepala Daerah di melakukan kajian secara nasional, tapi beberapa terhadap layak hanya dibeberapa Kabupaten/ Kota di dan tidak Provinsi saja. Kalimantan Barat. layaknya Supervisi dan Desk keinginan untuk Sedangkan dalam Pilkada dan pemekaran. penyelenggaraan Pilkada Perkembangan Terkait dengan khususnya di Kalbar, Politik di daerah. penyelenggaraan fenomena yang unik Pilkada, rentan terhadapEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 48
  • 52.   Universitas Tanjungpura  sebagaimana munculnya konflik yang termuat adalah, mengentalnya dalam dokumen isu-isu etnik dan agama RPJMD, supervisi dalam setiap Pilkada. dan desk Pilkada Sebagai masyarakat selalu aktif yang cukup majemuk, memberikan fenomena politik yang berbagai seperti ini selalu masukan dan mengundang kerawanan evaluasi terhadap politik dan sosial. penyelenggaraan Pilkada Regulasi;  Percepatan harmonisasi dan Penataan PERDA dan  Melakukan revisi Jika dilihat dari Secara normatif seperti sinkronisasi peraturan penyusunan program terhadap berbagai program RPJMD yang termuat di dalam perundang-undangan di legislasi daerah peraturan daerah, dan RPJMN yang RPJMD, pada dasarnya tingkat pusat dan daerah (prolegda) yang dinilai bisa terkait dengan program penataan Perda peraturan daerah selambat- menghambat proses membangun sudah sejalan dengan lambatnya 2011; percepatan sinkronisasi program RPJMN. Namun pembangunan. berbagai demikian, harus diakui  Melakukan peraturan antara bahwa dalam monitoring dan pusat daerah, implementasinya, di evaluasi produk telah terlihat ada daerah agak lamban, di hukum Provinsi dan sinkronisasi tambah lagi ada Kabupaten/Kota se- program. Dengan beberapa peraturan Kalbar. demikian perundang-undangan program RPJMD yang dikeluarkan  Penyusunan Kalbar dibidang pemerintah pusat sering Peraturan Daerah hukum sudah berbenturan dan selalu yang sesuai dengan mendukung membingungkan daerah ketentuan peraturan RPJMN perundang-undangan yang berlaku Sinergi Antara Pusat dan Daerah;  Penetapan dan penerapan  Mengembangkan 1) Pelaksanaan Secara umum, Komitmen pemerintah sistem Indikator Kinerja sistem pelayanan sistem pelayanan yang terkait daerah untuk Utama Pelayanan Publik prima kepada seluruh publik yang prima dengan program membangun sistem yang selaras antara institusi dan didasarkan penetapan pelayanan yang mudah, pemerintah pusat dan penyelenggaraan pada Standar indikator murah dan efektif sudah pemerintah daerah pemerintahan di Pelayanan pelayanan ada, hal tersebut dapat daerah. Dan publik dilihat bahwa sebagaianEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 49
  • 53.   Universitas Tanjungpura  Melakukan Minimal (SPM). sebagaimana besar Kab/Kota yang deregulasi dan yang ada di Kalbar (80%) debirokratisasi dalam 2) Memperpendek dimanatkan di atau 10 dari 14 upayan mendorong jalur birokrasi dalam RPJMN, Kab/Kota sudah terciptanya sistem dalam proses sudah memiliki Perda yang pelayanan yang perijinan. terakomodir di mengatur tentang efisien, efektif dan 3) Membangun dalam RPJMD. pelayanan publik. Yang berkualitas. sistem perizinan Artinya program menjadi sering menjadi investasi satu RPJMD sudah masalah adalah standar atap. selaras dan umum yang ditetapkan mendukung oleh pusat terkadang 4) Mendorong program RPJMN kurang mampu pelaksanaan diimplementasikan di prinsip-prinsip daerah, karena good governance berbagai kendala dan dalam setiap keterbatasan proses pemberian infrastruktur yang ada. pelayanan publik. 5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, PDAM, transportasi dan perizinan. Penegakan Hukum;  Peningkatan integrasi dan Peningkatan Iklim dan  Pengawasan Di dalam Dalam upaya integritas penerapan dan Suasana Keamanan dan pengendalian dan dokumen mendukung penegakan hukum oleh Ketertiban yang Kondusif evaluasi kegiatan RPJMD Kalbar, peningkatan integritas seluruh lembaga dan aparat dalam masyarakat polisi pamong pada dasarnya dan kemampuan aparat praja. program yang penegak hukum di hukum terkait dengan daerah tentunya  Peningkatan peningkatan disesuaikan dengan kerjasama dengan integritas dan kemampuan keuangan aparat keamanan kemampuan daerah dan dalam teknik aparat penegak kewenangan yang pencegahan hukum di daerah dimiliki oleh daerah. sudah sejalan Namun demikian,Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 50
  • 54.   Universitas Tanjungpura  kejahatan. dan mendukung dalam upaya program yang membangun aparatur  Kerjasama termuat di dalam penegak hukum yang pengembangan RPJMN. profesional dan punya kemampuan integritas terhadap aparat polisi aparat pusat seperti pamong praja jaksa dan Polisi, maka dengan TNI/POLRI pemerintah daerah dan Kejaksaan. hanya bersifat  Peningkatan memberikan dukungan. kapasitas aparat Kedepan, yang harus penegak hukum dilakukan adalah dalam rangka perlunya pengaturan pelaksanaan kewenangan yang jelas siskaamswakarsa antara pusat dan di daerah. pemerintah daerah terhadap pembinaan aparat penegak hukum di daerah Data Kependudukan;  Penetapan Nomor Induk Penataan Sejak 2007 Kependudukan (NIK) dan informasi/data sudah pengembangan Sistem kependudukan melalui dipersiapkan Informasi dan Administrasi pengembangan SIAK SIAK di seluruh Kabupaten/ Kota, Kependudukan (SIAK) tahun 2008 dengan aplikasi pertama sudah dimulai pada kartu tanda penduduk pendataan selambat-lambatnya pada penduduk melalui 2011. SIAK 2. PRIORITAS 2. PENDIDIKAN  Peningkatan - Penuntasan program Penyediaan sarana Ada program - Wajar Pendidikan Angka Wajib Belajar dan prasarana daerah yang Dasar Sembilan PartisipasiMurni (APM) Pendidikan Dasar pendidikan yang mendukung Tahun merupakan pendidikan dasar Sembilan Tahun berkualitas disertai sepenuhnya program nasional dengan penyediaan prioritas/program dalam pembangunan  APM pendidikan setingkat - Peningkatan Mutu pendidik dan tenaga nasional pendidikan dalam SMP Pendidik dan kependidikan secara mengurangi angka  Angka Partisipasi Kasar Tenaga lebih merata, bermutu buta huruf hingga keEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 51
  • 55.   Universitas Tanjungpura  (APK) pendidikan Kependidikan dan tepat lokasi tingkat yang paling setingkat rendah. SMPemantapan/rasionalis Memanfaatkan dana - Pada umumnya BOS secara efektif program pembangunan asi dan efisien (tepat pendidikan di daerah implementasi BOS, sasaran) merujuk pada  Penurunan harga buku pembangunan standar di tingkat sekolah pendidikan nasional dasar dan menengah yang dituangkan dalam sebesar 30-50% RPJMN selambat- lambatnya 2012 dan  Penyediaan sambungan internet bercontent pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat- lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar Akses Pendidikan Tinggi;  Peningkatan APK Penguatan Perguruan -Peningkatan Kualitas Prioritas Daerah - Program ini merupakan pendidikan tinggi Tinggi Dosen (S-2 dan S-3) yang tidak ada di upaya -Peningkatan priorittas nasional mengopersionalkan Kerjasama Riset visi Gubernur dan Waki Peningkatan jumlah Gubernur 2008-2013 lulusan D-4/S-1 yaitu Terwujudnya meenjadi guru Masyarakat Kalbar yang beriman, sehat, cerdas,aman, berbudaya dan sejahtera. Metodologi;  Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test), Pengelolaan;  Pemberdayaan peran kepala Manajemen Pelayanan Pengembangan Ada program Perlunya partisipasi sekolah sebagai manajer Pendidikan manajemen daerah yang masyarakat dalamEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 52
  • 56.   Universitas Tanjungpura  sistem pendidikan yang pendidikan secara yang mendukung penyelenggaraan unggul, terpadu dan holistic sepenuhnya pendidikan, prioritas/program pembiayaan dan Pengembangan nasional. pengelolaan  Revitalisasi peran pengawas teknologi informasi pembangunan sekolah sebagai entitas pendidikan di semua dan komunikasi quality assurance, pendidikan, termasuk jenjang pendidikan. pengembangan TV  Mendorong aktivasi peran pendidikan daerah Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan Peningkatan pemangku kepentingan efektivitas peran dan dalam proses pembelajaran, funjgsi Dewan pendidikan dan dan Dewan Pendidikan di Komite tingkat Kabupaten Sekolah/Madrasah Kurikulum; Penataan ulang kurikulum Peningkatan kualitas Pengembangan Ada program Seiring dengan tuntutan sekolah lulusan SMU dan SMK kurikulum nasional daerah yang persaingan pada pasar dan local, bahan ajar yang mendukung global, dibutuhkan dan model-model sepenuhnya tenaga kerja yang pembelajaran yang prioritas/program berdaya saing tinggi mengacu pd standard nasional. nasional dan internasional Kualitas; Peningkatan kualitas guru, Peningkatan Mutu Peningkatan kualitas Ada program Peningkatan mutu pengelolaan dan layanan Pendidik dan Tenaga layanan pendidik daerah yang pendidik dan tenaga sekolah Kependidikan melalui pendidikan yang mendukung kependidikan merupakan lanjutan, sepenuhnya salah satu factor penting pelatihan/magang, prioritas/program untuk menghasilkan sertifikasi dan system nasional. lulusan yang berkualitas renumerasi yang tinggi, cerdas, kreatif, pantas dan memadai inovatif dan berahlak mulia. 3 PRIORITAS 3: KESEHATAN Kesehatan Masyarakat;  Pelaksanaan Program Peningkatan jangkauan Pengadaan, Ada program Program pembangunan Kesehatan Preventif dan mutu kesehatan peningkatan dan daerah yang kesehatan yangEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 53
  • 57.   Universitas Tanjungpura  Terpadu masyarakat disertai perbaikan sarana mendukung dilaksanakan di daerah dengan pelayanan dan prasarana sepenuhnya merujuk pada program kesehatan gratis (bebas puskesmas dan prioritas/progra nasional yang pungutan) di puskesmas jaringannya, m nasional. dituangkan dalam dan jaringannya, peningkatan mutu RPJMN khususnya bagi layanan rumah sakit, penduduk miskin dan peningkatan cakupan penambahan dokter imunisasi dan umum di seluruh peningkatan kabupaten/kota komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan KB;  Peningkatan kualitas dan Penguatan kelembagaan Meningkatkan Prioritas daerah Program Keluarga jangkauan layanan KB Keluarga Kecil Ketahanan dan yang tidak ada Berencana belum melalui 23.500 klinik Berkualitas pemberdayaan di prioritas menjadi perhatian Keluarga nasional. serius pemda kab/kota. pemerintah dan Pembinaan peran swasta selama 2010- serta masyarakat 2014; dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Obat:  Pemberlakuan Daftar Obat - Pengadaan obat dan Meningkatkan Ada program Dalam rangka menuju Esensial Nasional sebagai Perbekalan ketersediaan obat daerah yang “Kalbar Sehat” dasar pengadaan obat di kesehatan dan pemerataan mendukung dibutuhkan layanan seluruh Indonesia dan - Pengawasan Obat pendistribusiannya sepenuhnya kesehatan yang murah pembatasan harga obat dan Makanan Meningkatkan prioritas/progra dan berkualitas antara pengawasan mutu, m nasional. lain melalui penyediaan generik bermerek pada khasiat, dan obat generik bermerek 2010; keamanan produk dan aman dikonsumsi. obat (terapetik)  Asuransi Kesehatan - Akses kesehatan - Pemberian Ada program Dalam rangka menuju Nasional: perorangan Jamkesmas, daerah yang “Kalbar Sehat”, akses - Pelayanan Asuransi mendukung layanan kesehatan kesehatan Kesehatan Daerah, sepenuhnya ditingkatkan bagi masyarakat miskin, prioritas/progra masyarakat miskin, perbatasan, terpencil - Pelayanan m nasional. terpencil, perbatasan, dan kepulauan kesehatan bagi dan kepulauan. penduduk miskin di kelas III RSUDEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 54
  • 58.   Universitas Tanjungpura  - Persebaran tenaga kesehatan ke daerah-daerah miskin, terpencil, perbatasan dan kepulauan  Penerapan Asuransi - Akses kesehatan - Pemberian Ada program Dalam rangka menuju Kesehatan Nasional untuk perorangan Jamkesmas, daerah yang “Kalbar Sehat”, akses seluruh keluarga miskin - Pelayanan Asuransi mendukung layanan kesehatan dengan cakupan 100% kesehatan Kesehatan Daerah, sepenuhnya ditingkatkan bagi pada 2011 dan diperluas masyarakat miskin, prioritas/progra masyarakat miskin, secara bertahap untuk perbatasan, terpencil - Pelayanan m nasional. terpencil, perbatasan, dan kepulauan kesehatan bagi dan kepulauan. keluarga Indonesia lainnya penduduk miskin di antara 2012-2014 kelas III RSUD 4 PRIORITAS 4: PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bantuan Sosial Terpadu:  Integrasi program Pemenuhan ketahanan Bantuan Pangan Ada program Program perlindungan sosial pangan, peningkatan untuk kelompok daerah yang penanggulangan berbasis keluarga yang pelayanan kesehatan, miskin yang rentan mendukung kemiskinan di berbagai mencakup program peningkatan taraf goncangan ekonomi , sepenuhnya daerah dapat pendidikan dan Peningkatan prioritas/program disesuaikain dengan Bantuan Langsung Tunai pengembangan nasional kondisi geografis perluasan cakupan perumahan masyarakat layanan kesehatan daerah  Bantuan pangan, jaminan miskin masyarakat miskin sosial bidang kesehatan, dan terpencil, beasiswa bagi anak Fasilitasi bantuan keluarga berpendapatan biaya dan perluasan cakupan pemberian rendah, Pendidikan Anak bea siswa dan Usia Dini (PAUD), dan pembebasan beban Parenting Education mulai biaya pendidikan 2010 dan program keluarga dalam bentuk harapan diperluas menjadi apapun, program nasional mulai Memfasilitasi 2011—2012; pembangunan rumah sederhana dan layakEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 55
  • 59.   Universitas Tanjungpura  huni serta sehat. PNPM Mandiri:  Penambahan anggaran Percepatan Penambahan Ada Program PNPM menjadi PNPM Mandiri Pembangunan anggaran dari Pemda PNPM di pengungkit dalam Kecamatan dan Desa dan kerjasama seluruh pemberdayaan Tertinggal dengan perusahaan Kabupaten/Kota masyarakat di melalui CSR kecamatan dan desa/kelurahan Kredit Usaha Rakyat (KUR):  Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011; Tim Penanggulangan Kemiskinan:  Revitalisasi Komite Nasional Percepatan Pembangunan Ada program Telah terbentuk wadah Penanggulangan pembangunan infrastruktur dasar, daerah yang Tim Penanggulangan Kemiskinan di bawah kecamatan dan desa sarana dan mendukung Kemiskikan di berbagai tertinggal prasarana ekonomi, prioritas/progra daerah Kab/Kota di koordinasi Wakil Presiden social di kecamatan m nasional bawah koordinasi wakil dan desa tertinggal bupati/walikota. 5 PRIORITAS 5 : PROGRAM AKSI DIBIDANG PANGAN Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian:  Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum  Tidak ada Potensi lahan di Provinsi Kalimantan program atas lahan pertanian, daerah yang Barat masih luas, dan mendukung konversi lahan prioritas/progra pertanian ke m nasional. penggunaan lain masih cukup rendah, sehingga program penataan regulasi untukEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 56
  • 60.   Universitas Tanjungpura  menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian belum  Pengembangan areal menjadi program Peningkatan Ketahanan a. Program Ada program pertanian baru seluas 2 juta prioritas Pangan Pengembangan Peningkatan daerah yang hektar, penertiban serta Agribisnis Ketahanan Pangan Masih luasnya lahan mendukung optimalisasi penggunaan dengan kegiatan sepenuhnya pertanian yang belum lahan terlantar; pokok: prioritas/ dikembangkan dan program kurang produktif nasional. menyebabkan program a) Meningkatkan dan kegiatan yang luas tanam. berkaitan dengan hal b) Meningkatkan tersebut masih menjadi mutu prioritas pembangunan intensifikasi. di bidang pertanian. c) Memfasilitasi dan membuat regulasi untuk mengembangkan irigasi, rawa, dan pengairan lainnya. c) Memfasilitasi dan membuat regulasi untuk mengembangkan lahan dan rehabilitasi lahan. d) Mengembangka n kawasan varitas. e) Meningkatkan upaya perlindungan tanaman. f) Menyediakan dan memfasilitasi sarana produksi.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 57
  • 61.   Universitas Tanjungpura  g) Menyediakan dan memfasilitasi pengembangan alat mesin pertanian dengan dukungan pengembangan alsintan centre. h) Mengembangka n Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu. Pengembangan Agribinis, dengan kegiatan pokok: a) Pengembangan kawasan sinergi, yang memadukan ketersediaan sarana dan prasarana, lahan, tanaman, ternak, akses pasar dan informasi dalam suatu kawasan. b) Peningkatan kapasitas produksi melalui ekstensifikasi, optimalisasi lahan konservasi dan reklamasi lahanEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 58
  • 62.   Universitas Tanjungpura  serta peningkatan c) Peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui pasca panen, peningkatan mutu, pengolahan hasil dan pemasaran. d) Pengembangan infrastruktur pertanian dan perdesaan. e) Pengembangan rekayasa teknologi spesifik lokasi yang dinamis f) Memfasilitasi dan meningkatkan penyediaan informasi pasar dan layanan promosi pasar.  Memfasilitasi dan membuat regulasi untuk mengembangkan lahan dan rehabilitasi lahan. Infrastruktur: Infrastruktur  Pembangunan dan pemeliharaan sarana  Pengembangan Ada program daerah yang Pembangunan Infrastruktur dasar dalam kawasan sinergi, transportasi dan angkutan, mendukung mendukung revitalisasi yang memadukan sepenuhnya bidang pertanian pangan pengairan, jaringan listrik, ketersediaan prioritas/program dan hortikultura. serta teknologi komunikasi sarana dan nasional dan sistem informasi prasarana, lahan, tanaman, ternak,Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 59
  • 63.   Universitas Tanjungpura  nasional yang melayani akses pasar dan daerah-daerah sentra informasi dalam produksi pertanian demi suatu kawasan peningkatan kuantitas dan  Pembangunan dan kualitas produksi serta pengembangan kemampuan akses jalan pada pemasarannya; kawasan ekonomi produktif khususnya wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir, dan kepulauan Penelitian dan Pengembangan:  Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil peneilitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi; Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi:  Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau. Pangan dan Gizi:Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 60
  • 64.   Universitas Tanjungpura  Peningkatan kualitas Peningkatan produktivitas dan kualitas pangan a) Peningkatan koordinasi  Ada program Program keanekaraman pangan merupakan gizi dan daerah yang keanekaragaman pembinaan pola salah satu prioritas di mendukung konsumsi dan bidang pertanian, pangan melalui sepenuhnya percepatan mengingat masih peningkatan pola prioritas/progra diversifikasi adanya beberapa kasus pangan harapan; m nasional. pangan berbasis gizi buruk yang terjadi sumberdaya, di masyarakat. kelembagaan dan Terjadinya kasus gizi budaya lokal buruk ini dapat terjadi karena rendahnya b) Peningkatan kualitas gizi maupun koordinasi masih rendahnya pemantapan pemanfaatan pangan ketersediaan alternatif yang pangan. berlimpah di Kalimantan c) Pengembangan Barat. cadangan pangan pemerintah dan masyarakat. d) Peningkatan koordinasi kelancaran distribusi dan akses pangan masyarakat. e) Peningkatan koordinasi pembinaan pengawasan mutu dan keamanan pangan. f) Peningkatan kemandirian pangan masyarakat khususnya masyarakat miskin. g) Peningkatan dan pengembangan sistemEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 61
  • 65.   Universitas Tanjungpura  kewaspadaan dini ketahanan pangan. h) Peningkatan koordinasi dalam pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. Adaptasi Perubahan Iklim:  Pengambilan langkah- langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim. 6 PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR Tanah dan tata ruang: Penataan dan Pemanfaat Ruang  Konsolidasi kebijakan Pengelolaan tata Ada program Program di RPJMD penanganan dan ruang secara daerah yang provinsi menekankan pemanfaatan tanah terpadu mendukung perencanaan terpadu sepenuhnya untuk pemanfaatan untuk kepentingan prioritas/progra ruang dan kawasan umum secara m nasional dengan pengendalian menyeluruh di bawah terhadap rencana tata satu atap dan ruang dan pemanfaatan pengelolaan tata ruang tanah secah terpadu secara terpadu; dan Perhubungan: Perhubungan:  Pembangunan jaringan  Pembangunan Ada program Pembangunan prasarana dan jaringan daerah yang perhubungan penyediaan sarana prasarana dan mendukung diprioritaskan untuk penyediaan sarana sepenuhnya meningkatkan efesiensi transportasi antarmoda transportasi prioritas/progra dan efektifitas sistem dan antarpulau yang m nasional jaringan prasarana antarmoda dan terintegrasi sesuai transportasi dengan antarpulau yang dengan Sistem terintegrasi sesuai sinkronisasi cetak biruEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 62
  • 66.   Universitas Tanjungpura  Transportasi Nasional dengan Sistem nasional di bidang dan Cetak Biru Transportasi pembangunan Transportasi Multimoda Nasional dan Cetak perhubungan dan penurunan tingkat Biru Transportasi Multimoda dan kecelakaan transportasi penurunan tingkat sehingga pada 2014 lebih kecelakaan kecil dari 50% keadaan transportasi. saat ini; Pengendalian banjir: Pengendalian banjir:  Penyelesaian  Penyelesaian Ada program Probabilitas banjir pembangunan pembangunan daerah yang diantisipasi dengan prasarana prasarana mendukung pengeluran alur sungai pengendalian banjir pengendalian sepenuhnya dan infrastruktur abrasi banjir prioritas/progra pantai m nasional Transportasi perkotaan:  Perbaikan sistem dan Tidak ada jaringan transportasi di 4 program daerah kota besar (Jakarta, yang mendukung Bandung, Surabaya, prioritas/progra Medan) m nasional Infrastruktur Jalan Pembangunan jalan Prioritas daerah Pembangunan jalan Paralel Perbatasan paralel perbatasan yang tidak ada paralel, memiliki fungsi di prioritas ganda diantaranya nasional meningkatkan pengamanan perbatasan dan membuka isolasi kawasan pedalaman perbatasan serta meningkatkan perekonomian. 7 PRIORITAS 7: IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA Kepastian hukum:  Meningkatkan  Meningkatkan Ada program RPJMD Kalbar sudah  Reformasi regulasi secara kapasitas sistem pelayanan daerah yang mendukung memuat program/ kegiatan berupa bertahap di tingkat nasional sumberdaya publik yangEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 63
  • 67.   Universitas Tanjungpura  dan daerah aparatur, manajemen berkualitas. sepenuhnya memperpendek jalur pemerintahan dan prioritas/program birokrasi dalam proses pelayanan publik. nasional perijinan, dan membangun sistem perizinan satu atap. Kebijakan ketenagakerjaan:  Meningkatkan derajat  Pembangunan Ada program RPJMD Kalbar sudah  Sinkronisasi kebijakan kesejahteraan ketenagakerjaan daerah yang mendukung memuat program/ kegiatan perluasan, ketenagakerjaan dan iklim masyarakat. dan transmigrasi. usaha dalam rangka sepenuhnya pengembangan dan memperluas penciptaan prioritas/program peningkatan lapangan kerja nasional kesempatan kerja. 8 PRIORITAS 8 : ENERGI Energi alternatif: Pengembagan ketenagalistrikan  Peningkatan pemanfaatan Mengembangkan Ada program Pemanfaat energi energi terbarukan termasuk upaya penelitian dan daerah yang terbarukan khususnya energi alternatif geothermal pengembangan mendukung untuk tenaga listrik sehingga mencapai 2.000 teknologi sepenuhnya sebagai alternatif dari prioritas/progra ketergantungan MW pada 2012 dan 5.000 ketenagalistrikan m nasional terhadap BBM. MW pada 2014 secara sinergis dan terpadu dengan semakin melibatkan para pelaku usaha, dunia pendidikan, badan-badan penelitian untuk mengembangkan penguasaan aplikasi dan teknologi serta bisnis ketenagalistrikan termasuk pengembangan energi terbarukan untukEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 64
  • 68.   Universitas Tanjungpura  pembangkit tenaga listrik guna mendukung nilai tambah kegiatan produktif dan memberikan efek ganda bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah  Hasil ikutan dan turunan minyak bumi/gas:  Revitalisasi industri  Tidak ada Tidak ada industri minyak/ gas bumi di pengolah hasil program ikutan/turunan minyak bumi daerah yang provinsi Kalimantan dan gas sebagai bahan mendukung Barat. baku industri tekstil, pupuk prioritas/progra m nasional. dan industri hilir lainnya;  Konversi menuju penggunaan gas:  Tidak ada program daerah yang mendukung prioritas/progra m nasional.  Perluasan program  Tidak ada konversi minyak tanah ke program gas sehingga mencakup 42 daerah yang juta Kepala Keluarga pada mendukung 2010; prioritas/progra m nasional.  Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar  Tidak ada programEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 65
  • 69.   Universitas Tanjungpura  angkutan umum perkotaan daerah yang di Palembang, Surabaya, mendukung dan Denpasar. prioritas/progra m nasional. 9 PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA Perubahan iklim:  Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut,  Tidak ada Di Provinsi Kalimantan Barat pengelolaan program daerah yang gambut telah dilakukan mendukung secara tradisional dan prioritas/progra tingkat kerusakannya m nasional. relatif belum begitu besar. Disamping itu dengan adanya regulasi tentang pembatasan pembukaan lahan gambut untuk perkebunan menyebabkan laju degradasi lahan gambut dapat dikurangi  Peningkatan hasil rehabilitasi Tidak ada seluas 500,000 ha per program daerah tahun, yang mendukung prioritas/program nasional  Penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh Pengendalian Kerusakan Lingkungan:  Penurunan beban pencemaran lingkungan  Pengendalian 1) Pengujian emisi  Ada program Pencemaran dan kendaraan daerah yang melalui pengawasan Perusakan bermotor. mendukung ketaatan pengendalian sepenuhnyaEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 66
  • 70.   Universitas Tanjungpura  pencemaran air limbah dan Lingkungan Hidup, 2) Pengujian emisi prioritas/progra emisi di 680 kegiatan adapun kegiatan udara akibat m nasional. industri dan jasa pokok yang akan aktivitas industri. dilaksanakan meliputi: pada 2010 dan terus 3) Pemantauan berlanjut Peningkatan kualitas Pengendalian Polusi lingkungan. 4) Program Kali Bersih. 5) Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan. 6) Pengelolaan sampah terpadu. 7) Pengelolaan Kota Bersih dan Teduh. 8) Peningkatan peran serta usaha kecil dalam pengelolaan lingkungan. 9) Pengkajian dampak lingkungan. 10) Pengembangan sistem pengelolaan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber- sumber air. Sistem Peringatan Dini:  Penjaminan berjalannya  Tidak ada Wilayah Provinsi Kalimantan Barat program fungsi Sistem merupakan wilayah daerah yang yang relatif aman dariEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 67
  • 71.   Universitas Tanjungpura  Peringatan Dini mendukung gangguan gempa baik Tsunami (TEWS) dan prioritas/progra vulkanik maupun Sistem Peringatan Dini m nasional. tektonik Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013; Penanggulangan bencana:  Peningkatan kemampuan Ada program Peningkatan partisipasi penanggulangan bencana daerah yang masyarakat dan dunia mendukung usaha dalam sepenuhnya perlindungan sumber prioritas/program daya alam. nasional 10 PRIORITAS 10 : DAERAH TERDEPEN, TERLUAR , TERTINGGAL DAN PASCA KONFLIK Kebijakan: Kebijakan  Pelaksanaan kebijakan Memaksimalkan Pembangunan dan Ada program khusus dalam bidang pencapaian hasil realisasi pengembangan akses daerah yang infrastruktur dan program dalam agenda jalan pada kawasan mendukung pengurangan ekonomi produktif sepenuhnya pendukung kesejahteraan prioritas/progra lainnya ketimpangan wilayah, khususnya wilayah m nasional program pengembangan pedalaman, perbatasan, program perbatasan, pesisir, pengembangan daerah dan kepulauan yang terpencil dan pulau-pulau meliputi ruas jalanEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 68
  • 72.   Universitas Tanjungpura  kecil Penyediaan dan Pengelolaan air Baku di wilayah pedalaman, pesisir, perbatasan dan kepulauan Pembangunan infrastruktur pedesaan/daerah terisolir Keutuhan wilayah:  Penyelesaian pemetaan Tidak ada wilayah perbatasan RI program daerah dengan Malaysia, yang mendukung prioritas/program Papua Nugini, Timor nasional Leste, dan Filipina pada 2010; Daerah tertinggal:  Pengentasan paling lambat 2014. 11 PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI Perawatan:  Penetapan dan pembentukan Kepariwisataan Pengelolaan kekayaan budaya  Ada program daerah yang pengelolaan terpadu mendukung untuk pengelolaan cagar sepenuhnya budaya, prioritas/progra m nasional.  Revitalisasi museum dan  Ada programEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 69
  • 73.   Universitas Tanjungpura  perpustakaan di daerah yang seluruh Indonesia mendukung ditargetkan sebelum sepenuhnya prioritas/progra Oktober 2011; m nasional. Sarana:  Penyediaan sarana yang memadai bagi  Ada program daerah yang pengembangan, mendukung pendalaman dan sepenuhnya pagelaran seni budaya prioritas/progra di kota besar dan ibu kota m nasional. abupaten selambat- lambatnya Oktober 2012; Kebijakan:  Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah  Ada program daerah yang dalam program-program mendukung seni budaya yang sepenuhnya diinisiasi oleh masyarakat prioritas/program dan mendorong nasional. berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya; Inovasi teknologi:  Peningkatan keunggulan Pembangunan budaya Pengelolaan komparatif keragaman budaya menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahanEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 70
  • 74.   Universitas Tanjungpura  iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 71
  • 75.   Universitas Tanjungpura 3. 3. Rekomendasia. Rekomendasi Terhadap RPJMD Provinsi  Bidang Ekonomi 1. Untuk mendorong kegiatan investasi, selain diperlukan pengembangan inovasi daerah melalui regulasi yang mampu menumbuhkan membuka peluang usaha dan investasi juga diperlukan peraturan daerah tentang penanaman modal. Melalui Perda tersebut kemungkinan terjadinya tumpang tindih kewenangan dapat diminimalkan. 2. Untuk memperluas penciptaan lapangan kerja di daerah, sektor usaha produktif perlu ditumbuhkan dengan keterrlibatan aktif pemerintah daerah dalam memfasilitasi kemitraan maupun dukungan pembiayaan dari perbankan.  Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan 1. Perlu menentukan indikator secara kuantitatif tentang program di bidang pertanian 2. Perlu dibuat regulasi tentang pengembangan perkebunan besar sawit. 3. Untuk percepatan peningkatan produktivitas pertanian perlu memprioritaskan program/kegiatan pembukaan lahan baru untuk tanaman pangan dan perkebunan rakyat. 4. Perlu dibuat program prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan 5. Perlu ditambahkankan program peningkatan kemampuan penanggulangan bencanab. Rekomendasi Terhadap RPMJN  Bidang Ekonomi dan Investasi 1. Perlu dipertegas kembali tentang kewenangan dalam perizinan investasi antar pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam lingkup kegiatan investasi yang memanfaatkan potensi sumber daya dan unggulan daerah. Sudah sepatutnya pemerintah pusat menyusun kebijakan untuk menciptakan pemerataan investasi antar daerah sehingga tidak terjadiEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 72
  • 76.   Universitas Tanjungpura  penumpukan kegiatan investasi di kawasan atau wilayah-wilayah tertentu. 2. Prakarsa pemerintah pusat dalam penciptaan lapangan kerja di daerah sangat diharapkan terutama dukungan yang konsisten terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui skim pembiayaan murah dan bantuan permodalan.  Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan 1. Perlu ditambahkan indikator output dan outcome dalam program 2. Perlu disesuaikan waktu pelaksanaan RPJMN dan RPJMD 3. Perlu sinkronisasi RPJMN dan RPJMD dalam menentukan masalah dan sasaran dalam bidang pertanian dan lingkungan hidup. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 73
  • 77. Universitas Tanjungpura BAB IV KESIMPULAN4.1. Pelaksanaan RPJMN 2004 – 2009Ketiga agenda RPJMN 2004 – 2009 yaitu agenda Mewujudkan Indonesia Yang AmanDan Damai, Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil Dan Demokratis, Dan AgendaMewujudkan Kesejahteraan Rakyat , telah berhasil dilaksanakan dengan baik di ProvinsiKalimantan Barat. Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan DamaiRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004—2009 untuk agendaaman dan damai dari aspek peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangantindak kriminalitas di Kalimantan Barat (Kalbar) secara umum menunjukkan hasil yangcukup memuaskan. Kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif tersebut tersebutjuga dapat diukur dengan semakin meningkatnya jumlah dan nilai realisasi investasi diKalbar. Walaupun demikian, masih meningkatnya indek kejahatan konvensional dantransnasional disebabkan beberapa faktor yang menjadi pemicu timbulnya kriminalitastersebut, seperti pengangguran, kemiskinan, atau tingginya peluang dan kesempatansetiap orang untuk melakukan tindakan kriminalitas. Oleh karena itu upaya pencapaianprioritas peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan tindakan kriminalitasdiarahkan untuk mencapai aspek yaitu: (1) penurunan angka pelanggaran hukum danIndeks Kriminalitas; dan (2) peningkatan kemampuan penuntasan atau penyelesaiankasus kriminalitas tersebut untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan DemokratisAgenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis tercermin dalam pencapaianindikator pemberantasan tindak pidana korupsi dan akuntabilitas pelayanan publik, sertakesetaraan gender. Kerjasama lembaga dan aparat penegak hukum (kepolisian,kejaksaan, dan pengadilan) telah menunjukkan kinerja yang cukup baik ditandai denganpeningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan berbagai kasuskorupsi di daerah sampai kepada keputusan pengadilan. Prestasi ini harus terus ditunjangdengan mendorong terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkanpada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu pembangunan yangmemperhatikan aspek gender serta upaya pengarusutamaan gender di Kalimantan Barattelah mengalami kemajuan, dan telah relatif setara dengan hasil yang dicapai di wilayahEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 74
  • 78. Universitas Tanjungpuraprovinsi lainnya di Kalimantan. Kemajuan ini terkait dengan semangat pluralis dantoleransi yang cukup baik. Demikian pula mulai membudayanya semangat kesetaraandalam dunia politik dan sosial ekonomi. Agenda mewujudkan Kesejahteraan RakyatAgenda mewujudkan Kesejahteraan Sosial meliputi aspek sumber daya manusia,pendidikan, kesehatan, ekonomi dan investasi, infrastruktur, pengentasan kemiskinan,pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.Pembangunan sumber daya manusia, tercermin dalam upaya meningkatkan IndekPembangunan Manusia (IPM), pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, sertapenurunan tingkat kemiskinan. Selain itu juga dilakukan upaya-upaya peningkatanaktifitas ekonomi baik skala kecil, menengah, dan besar serta peningkatan investasi danperdagangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menyangkutpemanfaatan sumber daya meliputi sumber daya alam hayati dan sumber daya mineral,pemanfaatan potensi energi, dan pembangunan infrastruktur dasar. Dari hasil evaluasimenunjukkan indikator seperti IPM, pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan petani,pembangunan infrastruktur, mengalami peningkatan walaupun masih banyak yang masihdi bawah standar nasional. Secara umum, usaha untuk meningkatkan kesejahteraansosial dapat berjalan dengan baik walaupun tidak stabil yang dipengaruhi oleh ekonomiregional dan pegaruh krisis dan pasar global.4.2. Relevansi RPJMN 2010-2014 Dengan RPJMD ProvinsiRPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008 – 2013 memiliki relevansi yang kuat denganRPJMN 2010 – 2014. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan program aksi dan prioritasprogram yang termuat dalam RPJMN dengan prioritas program Provinsi. Hanya sebagiankecil saja dari prioritas program nasional yang tidak ada pada RPJMD terutama yangterkait dengan program di bawah kewenangan pusat seperti bidang hukum dan batasnegara, sistem transportasi nasional di luar pulau Kalimantan dan pemekaran wilayah.Dalam beberapa hal, terdapat perbedaan prioritas antara RPJMN dengan RPJMD. Hal initerutama terkait dengan semangat otonomi daerah yang mana daerah memilikikewenangan dalam menentukan program prioritas sesuai dengan nilai strategis danekonomis, manfaat dan dampak bagi kesejahteraan masyarakat yang berada di WilayahProvinsi Kalimantan Barat.Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 75