Your SlideShare is downloading. ×
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip

1,141
views

Published on

Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Jawa Tengah oleh Tim Universitas Diponegoro

Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Jawa Tengah oleh Tim Universitas Diponegoro

Published in: Education

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,141
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
182
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. KATA PENGANTAREvaluasi kinerja pembangunan adalah salah satu fungsi penting yang tidak terpisahkandari keseluruhan siklus manajemen pembangunan nasional. Saat ini RPJMN 2004-2009telah selesai dilaksanakan sehingga sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruhterhadap kinerja pembangunan nasional selama 5 tahun (2004-2009) tersebut baiksecara sektoral maupun regional.Evaluasi RPJMN 2004-2009 menurut daerah yang dilakukan oleh Tim Independendifokuskan pada evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di daerah dan evaluasiterhadap relevansi RPJMD Provinsi dengan RPJMN 2010-2014 khususnya untuk melihatapakah RPJMD telah mengacu pada RPJMN sesuai ketentuan UU No. 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sesuai dengan ketetapanPermendagri No. 28 Tahun 2010 tentang Penyelerasan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN), maka di dalam melakukan evaluasi Tim Independen tidak hanyamelihat pada RPJMD dan RPJMN, tetapi juga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)untuk menelaah lebih dalam apakah RPJMD dan RKPD mengacu pada RPJMN. Evaluasikinerja pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Tim Independendengan tujuan memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pembangunan yangakan datang mendasarkan pada berbagai kebijakan tersebut di atas.Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada Bappenas yang untukkeempatkalinya memberikan kepercayaan kepada Tim Independen UniversitasDiponegoro melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan diJawa Tengah. Secara khusus, ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada BappedaProvinsi Jawa Tengah yang telah bersedia membantu menyediakan berbagai data yangkami butuhkan, juga intansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan Focus GroupDiscusión (FGD). Kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan penulisan laporan akhirini. Semoga hasil evaluasi yang kami lakukan bermanfaat dalam menentukan arahpembangunan Jawa Tengah di masa yang akan datang. Semarang, Nopember 2010 Rektor, Prof. Dr. Susilo Wibowo, MS.Med., Sp.And. ii
  • 2. DAFTAR ISIKATA PENGANTAR iiDAFTAR ISI iiiDAFTAR TABEL vDAFTAR GAMBAR viBAB I PENDAHULUAN 1 A. LATAR BELAKANG 3 B. TUJUAN DAN SASARAN 3 C. KELUARAN 3BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009 5 A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI 5 1. Indikator 5 2. Analisis Pencapaian Indikator 5 3. Rekomendasi Kebijakan 10 B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEKOMKRATIS 10 1. Indikator 10 2. Analisis Pencapaian Indikator 10 3. Rekomendasi Kebijakan 19 C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 20 1. Indikator 20 2. Analisis Pencapaian Indikator 23 3. Rekomendasi Kebijakan 76 D. KESIMPULAN 78 1. Agenda Pembangunan Pertama: Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai 78 2. Agenda Pembangunan Kedua: Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis 79 3. Agenda Pembangunan Ketiga: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat 82BAB III RELEVANSI RPJMN 2010-2014 DENGAN RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH 2008-2013 94 A. PENGANTAR 94 B. PRIORITAS DAN PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN NASIONAL 94 1. Program Nasional Yang Mendapat Dukungan Penuh Pada Program Daerah 158 2. Program Nasional Yang Tidak Mendapat Dukungan Program Daerah 161 3. Program Daerah Yang Tidak Menjadi Prioritas Nasional 163 iii
  • 3. C. REKOMENDASI 168 1. Rekomendasi Terhadap RPJMD Provinsi 168 2. Rekomendasi Terhadap RPJMN 178BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 182 A. KESIMPULAN 182 1. Analisis Indikator 182 2. Analisis Relevansi 183 B. REKOMENDASI 184 1. Rekomendasi Analisis Indikator 184 2. Rekomendasi Analisis Relevansi 187LAMPIRAN iv
  • 4. DAFTAR TABELTABEL 2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Agenda Pembangunan Indonesia Yang Aman Dan Damai 5TABEL 2.2. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Agenda Pembangunan Indonesia yang Adil dan Demokratis 11TABEL 2.3. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Agenda Pembangunan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat 21TABEL 3.1. Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional 95TABEL 3.2. Program Dalam RPJMN 2010-2014 Yang Mendapatkan Dukungan Program Pada RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 158TABEL 3.3. Program Dalam RPJMN 2010-2014 Yang Tidak Mendapatkan Dukungan Program Pada RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 161TABEL 3.4. Program Dalam RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 Yang Tidak Terdapat Di Dalam RPJMN 2010-2014 163 v
  • 5. DAFTAR GAMBARGAMBAR 2.1. Indeks Kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah 6GAMBAR 2.2. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional di Provinsi Jawa Tengah 7GAMBAR 2.3. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional di Provinsi Jawa Tengah 8GAMBAR 2.4. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Agenda Pembangunan Indonesia yang Aman dan Damai 9GAMBAR 2.5. Persentase Kasus Korupsi yang Tertangani Dibandingkan dengan yang Dilaporkan di Provinsi Jawa Tengah 12GAMBAR 2.6. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap di Provinsi Jawa Tengah 13GAMBAR 2.7. Persentase Pelaporan Kabupaten/Kota Wajar dengan Pengecualian di Provinsi Jawa Tengah 14GAMBAR 2.8. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Pelayanan Publik 15GAMBAR 2.9. Gender Development Index (GDI) di Provinsi Jawa Tengah 16GAMBAR 2.10. Gender Empowerment Measurement (GEM) di Provinsi Jawa Tengah 17GAMBAR 2.11. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Demokrasi 18GAMBAR 2.12. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah 23GAMBAR 2.13. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Indeks Pembangunan Manusia 24GAMBAR 2.14. Angka Partisipasi Murni (SD/MI) di Provinsi Jawa Tengah 26GAMBAR 2.15. Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) di Provinsi Jawa Tengah 26GAMBAR 2.16. Rata-rata Nilai Akhir (SMP/MTs) di Provinsi Jawa Tengah 27GAMBAR 2.17. Rata-rata Nilai Akhir (SMA/SMK/MA) di Provinsi Jawa Tengah 28GAMBAR 2.18. Angka Putus Sekolah SD di Provinsi Jawa Tengah 29GAMBAR 2.19. Angka Putus Sekolah SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah 30GAMBAR 2.20. Angka Putus Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah 31GAMBAR 2.21. Angka Melek Aksara 15 Tahun ke atas di Provinsi Jawa Tengah 32GAMBAR 2.22. Persentase Guru Layak Mengajar SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah 33GAMBAR 2.23. Persentase Guru Layak Mengajar Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah 34GAMBAR 2.24. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Pendidikan (1) 35GAMBAR 2.25. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Pendidikan (2) 36GAMBAR 2.26. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Pendidikan (3) 37GAMBAR 2.27. Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Jawa Tengah 38GAMBAR 2.28. Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jawa Tengah 39GAMBAR 2.29. Prevalensi Gizi Buruk di Provinsi Jawa Tengah 40GAMBAR 2.30. Prevalensi Gizi Kurang di Provinsi Jawa Tengah 41GAMBAR 2.31. Persentase Tenaga Kesehatan perpenduduk di Provinsi Jawa 42 vi
  • 6. TengahGAMBAR 2.32. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Kesehatan 43GAMBAR 2.33. Persentase Penduduk ber-KB di Provinsi Jawa Tengah 44GAMBAR 2.34. Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Jawa Tengah 45GAMBAR 2.35. Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Jawa Tengah 46GAMBAR 2.36. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Keluarga Berencana 47GAMBAR 2.37. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah 48GAMBAR 2.38 Persentase Ekspor terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah 49GAMBAR 2.39 Persentase Output Manufaktur terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah 50GAMBAR 2.40. Pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Tengah 51GAMBAR 2.41. Laju Inflasi di Provinsi Jawa Tengah 52GAMBAR 2.42. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Ekonomi Makro 53GAMBAR 2.43. Nilai Rencana PMA yang Disetujui di Provinsi Jawa Tengah 54GAMBAR 2.44. Nilai Realisasi Investasi PMA di Provinsi Jawa Tengah 55GAMBAR 2.45. Nilai Rencana PMDN yang Disetujui di Provinsi Jawa Tengah 56GAMBAR 2.46. Nilai Realisasi Investasi PMDN di Provinsi Jawa Tengah 57GAMBAR 2.47. Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA di Provinsi Jawa Tengah 58GAMBAR 2.48. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Investasi 59GAMBAR 2.49. Panjang Jalan Nasional di Provinsi Jawa Tengah 60GAMBAR 2.50. Panjang Jalan Provinsi dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah 62GAMBAR 2.51. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Infrastruktur 64GAMBAR 2.52. Nilai Tukar Petani (NTP) per tahun di Provinsi Jawa Tengah 65GAMBAR 2.53. PDRB Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah 66GAMBAR 2.54. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Pertanian 67GAMBAR 2.55. Persentase Luas Lahan Rehabilitasi dalam Hutan terhadap Lahan Kritis di Provinsi Jawa Tengah 68GAMBAR 2.56. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Kehutanan 69GAMBAR 2.57. Jumlah Tindak Pidana Perikanan di Provinsi Jawa Tengah 70GAMBAR 2.58. Luas Kawasan Konservasi Laut di Provinsi Jawa Tengah 71GAMBAR 2.59. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Kelautan 72GAMBAR 2.60. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah 73GAMBAR 2.61. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah 74GAMBAR 2.62. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Kesejahteraan Sosial 75 vii
  • 7. BAB I PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari empat tahapan perencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan, penetapan, pengendalian perencanaan serta evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sebagai suatu tahapan perencanaan pembangunan, evaluasi harus dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai sejauh mana pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan tersebut dilaksanakan. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 telah selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemerintah (Bappenas) berkewajiban untuk melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanan RPJMN tersebut. Saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014. Siklus pembangunan jangka menengah lima tahun secara nasional tidak selalu sama dengan siklus pembangunan 5 tahun di daerah. Sehingga penetapan RPJMN 2010-2014 ini tidak bersamaan waktunya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi (Jawa Tengah). Hal ini menyebabkan prioritas-prioritas dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah (yang memiliki tahun berlaku sejak 2008-2013) tidak selalu mengacu pada prioritas-prioritas RPJMN 2010-2014. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi relevansi prioritas/program antara RPJMN dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Di dalam pelaksanaan evaluasi ini, dilakukan dua bentuk evaluasi yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Yang pertama adalah evaluasi atas pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Jawa Tengah berbasis pada indikator kinerja dan yang kedua penilaian keterkaitan 1
  • 8. antara RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 dengan RPJMN 2010-2014berbasis pada prioritas pembangunan. Metode yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009adalah Evaluasi ex-post untuk melihat efektivitas (hasil dan dampak terhadapsasaran) dengan mengacu pada tiga agenda RPJMN 2004-2009 yaitu agendaAman dan Damai; Adil dan Demokratis; serta Meningkatkan KesejahteraanRakyat. Untuk mengukur kinerja yang telah dicapai pemerintah atas pelaksanaanketiga agenda tersebut, diperlukan identifikasi dan analisis indikator pencapaian.Sedangkan metode yang digunakan dalam evaluasi relevansi RPJMD Provinsidengan RPJMN 2010-2014 adalah membandingkan keterkaitan 11 prioritasnasional dan 3 prioritas lainnya dengan prioritas daerah. Selain itu jugamengidentifikasi potensi lokal dan prioritas daerah yang tidak ada dalam RPJMN2010-2014. Adapun prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014 adalah 1)Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, 2) Pendidikan, 3) Kesehatan, 4)Penanggulangan Kemiskinan, 5) Ketahanan Pangan, 6) Infrastruktur, 7) IklimInvestasi dan Iklim Usaha, 8) Energi, 9) Lingkungan Hidup dan PengelolaanBencana, 10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik, 11)Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi dan 3 prioritas lainnya yaitu 1)Kesejahteraan Rakyat lainnya, 2) Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya, 3)Perekonomian lainnya. Hasil dari EKPD 2010 diharapkan dapat memberikan umpan balik padaperencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk perbaikan kualitasperencanaan di daerah, misalnya dengan penyesuaian atas dokumen RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah pada tahun-tahunberikutnya (2011-2013). Selain itu, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasarbagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah, khususnyayang tepat untuk diterapkan di Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan EKPD dilakukan secara eksternal untuk memperoleh masukanyang lebih independen terhadap pelaksanaan RPJMN di daerah. Berdasarkan haltersebut, Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan melaksanakankegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) yang bekerja samadengan 33 Perguruan Tinggi selaku evaluator eksternal dan dibantu olehstakeholders daerah. Pada pelaksanaan EKPD di Provinsi Jawa Tengah, Bappenas 2
  • 9. telah menunjuk Tim Independen dari Universitas Diponegoro, dalam hal ini ditugaskan pada Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP).B. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2010 di Provinsi Jawa Tengah adalah: 1. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dapat memberikan kontribusi pada pembangunan di Provinsi Jawa Tengah; 2. Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan prioritas/program (outcome) dalam RPJMN 2010-2014 dengan prioritas/program yang ada dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008-2013. Sasaran yang diharapkan dari kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2010 di Provinsi Jawa Tengah meliputi: 1. Tersedianya data/informasi dan penilaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Jawa Tengah; 2. Tersedianya data/informasi dan penilaian keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 dengan RPJMN 2010-2014.C. KELUARAN Hasil yang diharapkan dari Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 adalah: 1. Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Jawa Tengah; 2. Tersedianya dokumen evaluasi keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 dengan RPJMN 2010-2014. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010, diperoleh melalui tahapan sebagai berikut: 1. Evaluasi Pencapaian Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Jawa Tengah, terdiri atas 4 (empat) tahapan, yaitu: a. Mengidentifikasi dan melengkapi data tabel indikator, b. Pemilihan data yang dijadikan fokus analisis, 3
  • 10. c. Menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif (how and why), d. Menyusun rekomendasi berdasarkan agenda pembangunan.2. Evaluasi Keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 dengan RPJMN 2010-2014, terdiri atas 4 (empat) tahapan, yaitu: a. Mengumpulkan dan mempelajari dokumen RPJMN dan RPJMD, b. Menyandingkan prioritas/program daerah dengan prioritas pembangunan nasional, c. Menganalisis prioritas/program daerah yang mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional, d. Menyusun rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan RPJMD dan RPJMN. Penarikan kesimpulan pada jenis evaluasi yang pertama (EvaluasiPelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Jawa Tengah), menggunakankategorisasi tingkat capaian, hal ini dirasakan perlu untuk dilakukan untukmempertajam hasil analisis dan mempertegas rekomendasi yang dirumuskan. Carapenyusunan kategorinya dapat dijelaskan sebagai berikut:1. Penentuan nilai rata-rata untuk setiap indikator,2. Penentuan posisi nilai tahunan (atas, sama, bawah) dibandingkan nilai rata- rata indikator,3. Penentuan kesimpulan kategori indikator berdasarkan perbandingan dominasi posisi nilai tahunan (di atas : di bawah); ada 3 tipe sebaran data tahunan: a) Tipe Pertama: sangat baik (6:0 dan 5:1), baik (4:2), cukup baik (3:3), kurang baik (2:4), dan tidak baik (1:5 dan 0:6); b Tipe Kedua: sangat baik (5:0), baik (4:1), cukup baik (3:2 dan 2:3), kurang baik (1:4), dan tidak baik (0:5); c) Tipe Ketiga: sangat baik (4:0), baik (3:1), cukup baik (2:2), kurang baik (1:3), dan tidak baik (0:4). Perbedaan tipe dapat terjadi karena ditemukannya kesamaan nilai tahunan dengan nilai rata-rata.4. Penentuan kesimpulan kategori sub agenda atau agenda pembangunan didasarkan pada nilai skor perolehan kategori indikator, yaitu: a) sangat baik (skor 5), b) baik (skor 4), cukup baik (skor 3), kurang baik (skor 2), dan tidak baik (skor 1); yang dijumlahkan, kemudian di rata-rata.5. Nilai rata-rata sub agenda atau agenda pembangunan kemudian dikategorisasi sebagaimana pada nomor 4 di atas. 4
  • 11. BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI 1. Indikator Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan agenda pembangunan Indonesia yang aman dan damai di Provinsi Jawa Tengah adalah: 1) Indeks Kriminalitas, 2) Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional, dan 3) Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional. Kondisi data untuk setiap indikator kinerja tersebut selama kurun waktu 2004-2009 di Provinsi Jawa Tengah tampak pada tabel di bawah ini: Tabel 2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Agenda Pembangunan Indonesia yang Aman dan Damai Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber a. Indeks 65,21 54,97 62,74 66,13 67,35 67,91 Polda Kriminalitas Jateng b. Persentase 64,30 20,60 72,10 76,10 70,50 65,20 Polda Penyelesaian Jateng Kasus Kejahatan Konvensional c. Persentase 97,10 106 107,10 113,40 96,70 79,80 Polda Penyelesaian Jateng Kasus Kejahatan Transnasional Selanjutnya pada bagian berikut ini akan disajikan analisis untuk setiap indikator dan diakhiri dengan analisis gabungan indikator, sebagai berikut: 2. Analisis Pencapaian Indikator Indeks Kriminalitas Kondisi kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung menunjukan kondisi yang stabil, yaitu aman, 5
  • 12. tertib, dan terkendali, dengan angka indeks kriminalitas berkisar pada angkasebesar 54% sampai dengan 67%. Apabila dilihat dari sisi fokuskecenderungan indeks kriminalitas selama lima tahun terakhir (2004-2009),tampak bahwa pada tahun 2005, Provinsi Jawa Tengah memiliki indekskriminalitas yang terendah, yang disebabkan oleh: 1) adanya peningkatanpartisipasi masyarakat terhadap kepedulian Pam Swakarsa dan upaya-upayapencegahan yang diprakarsai oleh para Babinkamtibmas; 2) intensitas operasikhusus mandiri kewilayahan yang digalakkan dan digelarkan ke seluruhjajaran Provinsi Jawa Tengah sehingga berdampak sosiologis. Gambar 2.1. Indeks Kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah Untuk kondisi pada tahun-tahun berikutnya cenderung mengalamipeningkatan – walaupun relatif kecil – sampai dengan tahun 2009, yangdisebabkan oleh: 1) adanya permasalahan lapangan kerja atau tenaga kerjayang tidak tertampung serta adanya PHK di berbagai perusahaan; 2) faktor-faktor kriminalogin dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat yang padasituasi tertentu dapat berkembang menjadi police hazard; 3) banyak faktorkriminalogin yang berada di luar jangkauan seperti masalah pengangguran,lapangan pekerjaan, kemiskinan, drop out dan lain-lain; 4) partisipasimasyarakat menurun, kurang aktif memberi informasi dan kecenderunganbahwa hokum identik dengan figur aparat, enggan melapor sehingga haltersebut dapat mempersulit operasional. Pada tahun 2008 indeks kriminalitasdi Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 67,35%, kemudian pada tahun 6
  • 13. 2009 mencapai angka 67,91%, sehingga dibandingkan indeks kriminalitaspada tahun 2008 maka indeks kriminalitas pada tahun 2009 mengalamipeningkatan sebesar 0,56%.Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional Gambar 2.2. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional di Provinsi Jawa Tengah Salah satu indikator penentu terciptanya Indonesia yang aman dandamai adalah efektifnya langkah-langkah yang dilakukan dalam penegakanhukum. Hal ini dapat ditunjukan dengan penyelesaian kasus-kasus kejahatan,baik konvensional maupun transnasional. Untuk kondisi di Provinsi JawaTengah, ternyata dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) persentasepenyelesaian kasus kejahatan konvensional cenderung menunjukan kondisiyang fluktuatif, dimana tahun 2005 ditemukan persentase yang terendah,yang disebabkan oleh: 1) kemampuan SDM belum memadai; 2) tingkatkemampuan personil belum mencapai plafon yang ditargetkan; 3)keterbatasan sarana, materiil atau logistik yang tersedia, baik kuantitasmaupun kualitas, kemudian meningkat lagi secara drastis pada tahun 2006dan mencapai puncaknya tahun 2008, yang disebabkan oleh: 1) perananggota semakin baik dalam upaya mengungkap kejahatan danpenyelesaiannya; 2) meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan peranserta aktif memberikan informasi kepada Polda; 3) koordinasi antarfungsi dan 7
  • 14. antarinstansi cukup baik dan sinergi. Pada tahun 2008 persentasepenyelesaian kasus kejahatan konvensional di Provinsi Jawa Tengahmencapai angka 70,5%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 65,2%,sehingga dibandingkan persentase penyelesaian kasus kejahatankonvensional pada tahun 2008 maka terjadi penurunan persentasepenyelesaian kasus kejahatan konvensional di Provinsi Jawa Tengah yaitusebesar 5,3%.Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional Gambar 2.3. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional di Provinsi Jawa Tengah Kejahatan transnasional yang sekarang ini marak di berbagai belahandunia, ternyata juga ditemukan di Provinsi Jawa Tengah, terutama dalambentuk kejahatan uang palsu, narkoba, terorisme, penyelundupan senjata api,perdagangan wanita atau anak, money laundry, dan cyber crime. Hal inimenunjukan bahwa Provinsi Jawa Tengah telah menjadi salah satu areatujuan kejahatan transnasional. Persentase penyelesaian kasus kejahatantransnasional di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung memiliki grafik yang stabil, berkisar antara 79% sampaidengan 113%, dimana tahun 2007 menjadi puncak tertinggi (113,4%), yangdisebabkan oleh: 1) diadakannya gelar operasi mandiri kewilayahan (operasiantic dengan sasaran narkoba, operasi hutan lestari dengan sasaran illegalloging, operasi bunga dengan sasaran perdagangan atau penyelundupan 8
  • 15. wanita dan anak); 2) peran serta masyarakat lebih aktif dan berhasil gunauntuk mengungkap kejahatan transnasional. Pada tahun 2008 persentasepenyelesaian kasus kejahatan transnasional mencapai 96,7%, kemudian padatahun 2009 mencapai 79,8%, sehingga dibandingkan pada tahun 2008persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional pada tahun 2009mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 16,9%.Analisis Gabungan Agenda Pembangunan Mewujudkan Indonesia yangAman dan Damai Gambar 2.4. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Agenda Pembangunan Indonesia yang Aman dan Damai Pada tahapan analisis gabungan untuk agenda Indonesia yang amandan damai, pada kasus Jawa Tengah, dapat disimpulkan adanya kondisikeamanan dan ketertiban yang cukup baik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengahtelah berhasil mengadakan berbagai program terkait dengan hukum dankamtibmas selama beberapa tahun terakhir. Keberhasilan ini menentukandalam tercapainya angka indeks kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah yangrelatif stabil, yaitu pada kisaran 65,21% sampai dengan 67,91%. Kondisi stabilitas daerah yang kondusif ini, diperkuat dengankeberhasilan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan penegakan hukum,antara lain penegakan hukum untuk kejahatan konvensional maupunkejahatan transnasional. Hal menarik yang ditemukan terkait dengan kondisi 9
  • 16. indikator ini adalah, adanya kesesuaian kondisi persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional dengan kondisi indeks kriminalitas (seperti yang tampak pada Gambar 2.4.). Artinya, secara data dapat disimpulkan bahwa semakin baik penegakan hukum maka akan semakin baik angka indeks kriminalitasnya. 3. Rekomendasi Kebijakan Dalam rangka pencapaian misi agenda Indonesia yang aman dan damai, perlu terus diupayakan untuk penciptaan stabilitas daerah yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Beberapa langkah strategis yang diremokendasikan untuk mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang aman dan damai antara lain: 1) peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah, pengembangan kapasitas kelembagaan hukum dan kualitas aparatur hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka meningkatkan kepastian hukum: 2) peningkatan kesadaran dan pengembangan budaya masyarakat maupun aparat dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM; 3) peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban melalui upaya menjaga kerukunan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi wilayah, penduduk, dan sosial masyarakat dengan mengutamakan penegakan hukum dan HAM.B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS 1. Indikator Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan agenda pembangunan Indonesia yang adil dan demokratis di Provinsi Jawa Tengah, dikelompokan ke dalam 2 (dua) sub agenda (tampak pada Tabel 2.2. di bawah), yaitu: 1) Pelayanan Publik, yang kinerjanya diukur dengan indikator: a) Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan, b) Persentase kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap, dan c) Persentase pelaporan kabupaten/kota Wajar dengan pengecualian; dan 2) Demokrasi, dengan indikator kinerja: a) Gender Development Index (GDI) 10
  • 17. dan b) Gender Empowerment Measurement (GEM). Kondisi data indikatorpada setiap sub agenda tersebut selama kurun waktu 2004-2009 di ProvinsiJawa Tengah tampak pada tabel di bawah ini: Tabel 2.2. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Agenda Pembangunan Indonesia yang Adil dan Demokratis Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber 1. PELAYANAN PUBLIK a. Persentase 77,2 87,5 81,4 14,2 42,80 42,80 Polda kasus korupsi Jateng yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan b. Persentase 14,29 28,57 82,86 94,29 100,00 100,00 Biro Orpeg kabupaten/kota Setda yang memiliki Prov. peraturan Jateng daerah satu atap c. Persentase 100,00 94,29 97,14 88,57 85,71 100,00 BPK – RI pelaporan Perwakilan kabupaten/kota Jat Wajar dengan eng Pengecualian 2. DEMOKRASI a. Gender 59,80 60,80 63,70 64,28 65,66 66,61 BP3AKB Development Prov. Index (GDI) Jateng b. Gender 56,50 56,90 59,30 59,70 59,76 61,23 BP3AKB Empowerment Prov. Measurement Jateng (GEM) Selanjutnya pada bagian berikut ini akan disajikan analisis untuk setiapindikator dan diakhiri dengan analisis gabungan indikator, denganmenggunakan grafik garis, khususnya ditekankan pada kondisi yang melatarbelakangi terjadinya fluktuasi pada titik-titik fokus pengamatan. 11
  • 18. 2. Analisis Pencapaian Indikator PELAYANAN PUBLIK Persentase Kasus Korupsi Yang Tertangani Dibandingkan Dengan Yang Dilaporkan Gambar 2.5. Persentase Kasus Korupsi yang Tertangani Dibandingkan dengan yang Dilaporkan di Provinsi Jawa Tengah Korupsi merupakan salah satu penyakit birokrasi yang paling ditekankan pemberantasannya dalam RPJMN 2004-2009 dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Penanganan kasus korupsi juga menjadi prioritas penting pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung menunjukan kondisi yang fluktuatif, dimana tahun 2007 ditemukan persentase yang terendah. Pada tahun 2008 persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 42,80% dan pada tahun 2009 angka tersebut tidak berubah atau tetap. 12
  • 19. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah PelayananSatu Atap Gambar 2.6. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap di Provinsi Jawa Tengah Salah satu tugas pemerintah daerah adalah melayani masyarakat, untukmempermudah serta untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakatmaka pemerintah daerah menggunakan prinsip pelayanan satu atap yangdirangkum dalam peraturan daerah pelayanan satu atap. Persentasekabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap diProvinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009)menunjukan kecenderungan yang fluktuatif, dimana persentase tertinggi padatahun 2006 yang disebabkan oleh adanya regulasi Permendagri 24/2006 yangmengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PPTSP). Pada tahun 2008 persentase kabupaten/kota yang memilikiperaturan daerah pelayanan satu atap di Provinsi Jawa Tengah telahmencapai angka 100% dan pada tahun 2009 angka tersebut tidak mengalamiperubahan atau tetap. Hal ini dikarenakan adanya regulasi tentangkelembagaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah dan adanya Keputusan Presiden Nomor 27Tahun 2009 tentang PPTSP bidang penanaman modal. Keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkanpelayanan kepada publik didukung dengan adanya program-program 13
  • 20. pembangunan sebagai berikut: 1) pengembangan sistem dan peningkatankualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana prasarana aparaturdan kompetensi sesuai dengan kewenangan berdasarkan StandarPelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar; 2)pengembangan sistem dan peningkatan kualitas penyelenggaraanpemerintahan yang efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip goodgovernance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, kesetaraan dankeadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahandaerah; dan 3) peningkatan pelaksanaan otonomi daerah.Persentase Pelaporan Kabupaten/Kota Wajar dengan Pengecualian Gambar 2.7. Persentase Pelaporan Kabupaten/Kota Wajar dengan Pengecualian di Provinsi Jawa Tengah Salah satu indikator dalam mewujudkan Indonesia yang adil dandemokratis adalah persentase pelaporan Kabupaten/Kota Wajar denganPengecualian, hal ini dilakukan untuk membersihkan Provinsi Jawa Tengahdari kegiatan-kegiatan yang merugikan rakyat. Persentase pelaporanKabupaten/Kota Wajar dengan Pengecualian di Provinsi Jawa Tengah dalam6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) menunjukan kondisi yang cukup tinggi,yaitu berkisar antara 85% hingga 100%, dimana tahun 2005 dan 2006menjadi titik tertinggi (97,22%), yang disebabkan oleh belum diberlakukannyastandar akuntansi pemerintah. Tahun 2008 menjadi titik terendah, yangdisebabkan adanya 4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 14
  • 21. mendapat opini disclaimer. Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan KeuanganDaerah berdampak bagi pemerintah daerah untuk menata ulang sistemkeuangan sampai dengan pelaporannya. Pada tahun 2008 Persentasepelaporan kabupaten/kota wajar dengan pengecualian di Provinsi JawaTengah mencapai angka 85,71% kemudian pada tahun 2009 mencapai angka100%. Sehingga dibandingkan persentase pelaporan kabupaten/kota Wajardengan Pengecualian pada tahun 2008 maka persentase pelaporankabupaten/kota Wajar dengan Pengecualian pada tahun 2009 mengalamipeningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 14,29%.Analisis Gabungan Sub Agenda Pelayanan Publik Gambar 2.8. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Pelayanan Publik Pada tahapan analisis gabungan untuk sub pelayanan publik, padakasus Jawa Tengah, dapat disimpulkan adanya pelayanan publik yang cukupbaik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berhasil mengadakan berbagai 15
  • 22. program terkait dengan pelayanan publik beberapa tahun terakhir.Keberhasilan ini menentukan dalam tercapainya persentase pelaporanKabupaten/Kota Wajar dengan Pengeculian yang cukup tinggi di ProvinsiJawa Tengah, yaitu pada kisaran 85% sampai dengan 100%. Pelayananpublik yang cukup baik sampai sekarang semua Kabupaten/Kota di ProvinsiJawa Tengah telah memiliki Perda OSS (100%).DEMOKRASIGender Development Index (GDI) Gambar 2.9. Gender Development Index (GDI) di Provinsi Jawa Tengah Pengarusutamaan gender beberapa tahun terakhir menjadi agendapenting sebagai salah satu indikator terwujudnya kehidupan yang adil dandemokratis, seiring dengan adanya target-target dalam MDG’S. GenderDevelopment Index (GDI) di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahunterakhir (2004-2009) menunjukan angka yang stabil dan cenderung meningkatsetiap tahunnya, dimana pada tahun 2005 GDI naik menjadi 60,80% daritahun 2004 sebesar 59,80%, kemudian pada tahun 2006 naik menjadi63,70%, pada tahun 2007 naik menjadi 64,28%. Pada tahun 2008 GDI diProvinsi Jawa Tengah mencapai angka 64,66%, kemudian pada tahun 2009mencapai angka 66.61%, sehingga dibandingkan GDI pada tahun 2008 makaGDI pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 1,95%. 16
  • 23. Gender Empowerment Measurement (GEM) Gambar 2.10. Gender Empowerment Measurement (GEM) di Provinsi Jawa Tengah Salah satu indikator pengarusutamaan gender yang dianggapmempunyai sumbangan besar terhadap kehidupan yang adil dan demokratisadalah Gender Empowerment Measurement (GEM). Gender EmpowermentMeasurement (GEM) di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir(2004-2009) menunjukan kondisi yang stabil dan cenderung mengalamipeningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2005 GEM naik menjadi56,90% dari tahun 2004 yang sebesar 56,50%, kemudian pada tahun 2006naik menjadi 59,30%, pada tahun 2007 naik menjadi 59,70%. Pada tahun2008 GEM Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 59,76%, kemudian padatahun 2009 mencapai angka 61,23%, sehingga dibandingkan GEM padatahun 2008 maka GEM pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar1,47%. Peningkatan persentase GEM pada lima tahun terakhir ditandaidengan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pengambilankeputusan. Keterlibatan tersebut ditunjukkan adanya peningkatanketerwakilan perempuan di parlemen. Hasil Pemilu 2009, persentaseperempuan di parlemen sebanyak 23,90%. Indikator lain yang menunjangmeningkatnya GEM adalah meningkatnya jumlah perempuan dalam Eselon IIyang pada tahun 2007 tercatat 9 orang, juga terlibatnya perempuan dalamberbagai jabatan publik, seperti pengurus BPD, kepala sekolah, lurah, dancamat. 17
  • 24. Analisis Gabungan Sub Agenda Demokrasi Gambar 2.11. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Demokrasi Berdasarkan data tersebut di atas, pada tahun 2006 terjadi peningkatanGender Development Index (GDI) sebesar 60,80% yang disebabkan adanyapeningkatan Gender Empowerment Measurement (GEM). Tahun 2008 GDIkembali mengalami peningkatan menjadi 64,66% karena adanya prioritaspembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun2008-2013 yang menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatanpemberdayaan perempuan melalui kesetaraan dan keadilan gender dalamberbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuaidengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila serta peraturanperundangan. Hal ini juga didukung dengan adanya program-programpembangunan yang menitikberatkan pada: 1) keserasian kebijakanpeningkatan kualitas anak dan perempuan; 2) penguatan kelembagaanpengarusutamaan gender dan anak; 3) peningkatan kualitas hidup danperlindungan perempuan dan anak; 4) peningkatan peran serta anak dankesetaraan gender dalam pembangunan. 18
  • 25. 3. Rekomendasi Kebijakan Dalam rangka pencapaian misi agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, perlu terus diupayakan peningkatan pelayanan publik dan demokrasi di Provinsi Jawa Tengah demi tercapainya tujuan pembangunan. Beberapa langkah strategis yang diremokendasikan untuk mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang aman dan damai antara lain: a. Peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah, pengembangan kapasitas kelembagaan hukum dan kualitas aparatur hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka meningkatkan kepastian hukum; b. Peningkatan kualitas dan budaya kerja aparatur dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik; c. Pengembangan dan peningkatan proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta profesionalisme aparat dan penegak hukum; d. Peningkatan kesadaran dan pengembangan budaya masyarakat maupun aparat dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM; e. Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana prasarana aparatur dan kompetensi sesuai dengan kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar; f. Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, kesetaraan dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dalam kerangka peningkatan pelaksanaan otonomi daerah; g. Pengembangan dan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila serta peraturan perundangan; disertai dengan keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan 19
  • 26. perempuan; penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak; dan peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan.C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. Indikator Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat di Provinsi Jawa Tengah, dikelompokan ke dalam 11 (sebelas) sub agenda, yaitu: 1) Indeks Pembangunan Manusia; 2) Pendidikan, yang diukur dengan indikator: a) Angka Partisipasi Murni SD/MI, b) Angka Partisipasi Kasar SD/MI, c) Rata-rata Nilai Akhir SMP/MTs, d) Rata-rata Nilai Akhir SMA/SMK/MA, e) Angka Putus Sekolah SD, f) Angka Putus Sekolah SMP/MTs, g) Angka Putus Sekolah Menengah, h) Angka Melek Aksara 15 Tahun ke Atas, i) Persentase Jumlah Guru Layak Mengajar SMP/MTs, dan j) Persentase Jumlah Guru Layak Mengajar Sekolah Menengah; 3) Kesehatan, dengan indikator: a) Umur Harapan Hidup (UHH), b) Angka Kematian Bayi (AKB), c) Prevalensi Gizi Buruk, d) Prevalensi Gizi Kurang, dan e) Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk; 4) Keluarga Berencana, dengan indikator: a) Persentase Penduduk ber-KB, b) Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk, dan c) Total Fertility Rate (TFR); 5) Ekonomi Makro, yang mencakup indikator: a) Laju Pertumbuhan Ekonomi, b) Persentase Ekspor terhadap PDRB, c) Persentase Output Manufaktur terhadap PDRB, d) Pendapatan per Kapita, dan e) Laju Inflasi; 6) Investasi, mencakup indikator: a) Nilai Rencana PMA yang Disetujui, b) Nilai Realisasi Investasi PMA, c) Nilai Rencana PMDN yang Disetujui, d) Nilai Realisasi Investasi PMDN, dan e) Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA; 7) Infrastruktur, yang mencakup indikator: a) Panjang Jalan Nasional Berdasarkan Kondisi Baik, Sedang, dan Buruk, dan b) Panjang Jalan Provinsi Berdasarkan Kondisi Baik, Sedang, dan Buruk, 8) Pertanian, yang mencakup indikator: a) Nilai Tukar Petani (NTP) dan b) PDRB Sektor Pertanian; 9) Kehutanan, yang mencakup indikator: Persentase Luas Lahan Rehabilitasi dalam Hutan terhadap Lahan Kritis; 10) Kelautan, yang mencakup indikator: a) Jumlah Tindak Pidana Perikanan dan b) Luas 20
  • 27. Kawasan Konservasi Laut; dan 11) Kesejahteraan Sosial, yang mencakup indikator: a) Persentase Penduduk Miskin dan b) Tingkat Pengangguran Terbuka. Indikator kinerja pembangunan daerah untuk agenda pembangunan meningkatkan kesejahteraan rakyatpada setiap sub agenda tersebut selama 2004-2009 di Provinsi Jawa Tengah tampak pada tabel di bawah ini: Tabel 2.3 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Agenda Pembangunan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 20091. IPM 68,90 69,80 70,25 70,92 71,60 72,102. PENDIDIKAN a. Angka Partisipasi 90,67 89,72 89,98 92,21 92,77 92,96 Murni (SD/MI) b. Angka Partisipasi 103,56 104,87 105,25 108,01 108,03 108,09 Kasar (SD/MI) c. Rata-rata nilai 5,12 5,86 6,37 6,29 6,00 6,22 akhir (SMP/MTs) d. Rata-rata nilai 5,44 5,46 7,33 7,22 7,06 6,89 akhir (SMA/SMK/MA) e. Angka Putus 0,33 0,31 0,24 0,24 0,23 0,22 Sekolah SD f. Angka Putus 1,01 1,20 0,91 0,91 0,90 0,64 Sekolah SMP/MTs g. Angka Putus 1,09 1,18 1,23 1,12 1,10 0,77 Sekolah Menengah h. Angka melek 86,70 87,40 88,24 88,62 89,24 89,46 aksara 15 tahun keatas i. Persentase 72,00 73,00 79,87 81,66 81,75 82,80 jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs j. Persentase 64,39 65,15 67,46 75,13 75,21 78,74 jumlah guru yang layak mengajar Sekolah Menengah3. KESEHATAN a. Umur Harapan 69,70 70,60 70,80 70,90 71,10 71,25 Hidup (UHH) b. Angka Kematian 14,23 23,71 11,03 10,48 9,27 10,25 Bayi (AKB) c. Prevalensi Gizi 1,88 1,88 1,78 4,00 4,00 4,00 buruk (%) d. Prevalensi Gizi 15,13 15,13 13,54 12,00 12,00 12,00 kurang (%) e. Persentase 13,22 13,67 14,03 14,08 14,00 - tenaga kesehatan perpenduduk4. KELUARGA BERENCANA a. Persentase 77,65 78,26 77,26 88,42 78,09 78,32 penduduk ber-KB b. Persentase laju 0,80 -1,29 0,63 0,63 0,67 0,37 21
  • 28. Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 pertumbuhan penduduk c. Total Fertility 2,18 2,18 2,10 2,30 2,30 2,30 Rate (TFR)5. EKONOMI MAKRO a. Laju 5,13 5,35 5,33 5,59 5,46 4,71 Pertumbuhan ekonomi b. Persentase 55,56 49,47 42,94 46,79 49,74 46,07 ekspor terhadap PDRB c. Persentase 32,64 33,71 32,85 33,14 33,08 31,45 output Manufaktur terhadap PDRB d. Pendapatan per 5.220.326,86 6.275.651,39 7.538.997,91 8.281.309,54 9.522.019,88 10.228.762,636 kapita (dalam juta rupiah) e. Laju Inflasi 5,76 15,97 6,53 6,24 9,55 3,226. INVESTASI a. Nilai Rencana 3.086.867,96 610.432,00 142.388,82 374.233,50 1.934.813,78 467,655,15 PMA yang disetujui b. Nilai Realisasi 504.630,00 550.512,44 381.668,71 317.165,10 39.488,86 9.604,14 Investasi PMA c. Nilai Rencana 5.680.617,36 1.912.678,00 3.821.468,58 1.306.994,53 2.578.988,46 1.017.467,10 PMDN yang sietujui d. NIlai Realisasi 1.900.000,00 5.756.775,87 5.067.314,48 1.191.875,23 1.336.340,57 1.342.795,38 Investasi PMDN e. Realisasi 8889 8162 20443 26336 13341 23,557,60 penyerapan tenaga kerja PMA7. INFRA- STRUKTUR a. Panjang jalan nasional berdasarkan kondisi dalam persen  Baik 78,11 69,90 81,09 78,25 82,96 81,84  Sedang 18,08 24,99 15,80 16,52 12,83 13,53  Buruk 3,80 5,10 3,10 5,21 4,19 4,62 b. Panjang jalan provinsi dan kabupaten berdasarkan kondisi dalam persen  Baik 64,81 62,85 58,09 67,36 77,55 84,09  Sedang 24,39 24,98 24,36 17,95 15,22 13,34  Buruk 10,78 12,15 17,53 14,68 7,21 2,578. PERTANIAN a. Nilai tukar petani 91,42 91,89 96,65 103,12 99,77 98,57 per tahun b. PDRB sektor 5,33 4,61 3,60 2,78 5,09 4,38 pertanian (harga konstan)9. KEHUTANAN a. Persentase Luas - 2,68 2,69 9,30 3,14 1,55 lahan rehabilitasi dalam hutan 22
  • 29. Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 terhadap lahan kritis10 KELAUTAN. a. Jumlah tindak 33.00 32.00 17.00 9.00 3.00 14.00 pidana perikanan b. Luas kawasan - - 110.117 110.117 110.117 122.09 konservasi laut11 KESEJAHTERAA. N SOSIAL a. Persentase 21,11 20,49 22,19 20,43 19,23 17,72 penduduk miskin b. Tingkat 6,44 8,51 8,20 8,10 7,12 7,28 pengangguran terbukaSumber lihat lampiran 2. Analisis Pencapaian Indikator INDEKS PEMBANGUNAN INDONESIA (IPM) Gambar 2.12. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam menyejahterakan masyarakatnya. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan jumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan empat komponen yaitu Umur Harapan Hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan. Kondisi IPM di Provinsi Jawa Tengah menunjukan 23
  • 30. kondisi yang stabil, dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di ProvinsiJawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) mengalamikecenderungan naik setiap tahun. Pada tahun 2005 IPM naik menjadi 69,80%dibandingkan tahun 2004 sebesar 68,90%, kemudian pada tahun 2006 naikmenjadi 70,25% dan pada tahun 2007 naik menjadi 70,92%. Pada tahun 2008IPM di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 71,60%, kemudian pada tahun2009 mencapai angka 72,10%, sehingga dibandingkan IPM pada tahun 2008maka IPM pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 0,50%.Analisis Gabungan Sub Agenda Indeks Pembangunan Manusia Gambar 2.13. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Indeks Pembangunan Manusia Dapat dilihat bahwa IPM di Provinsi Jawa Tengah disebutkan hinggatahun 2009 3 (tiga) indikator utama IPM mengalami perbaikan yaitu angkamelek aksara 15 tahun ke atas mencapai 89,31%, rata-rata lama sekolahmencapai 6,86 tahun; dan angka harapan hidup yang meningkat dimanaangka harapan hidup laki-laki sebesar 69,2 tahun sedangkan angka harapanhidup perempuan mencapai 73,11 tahun. Pada tahun 2008 dan 2009, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)mengalami peningkatan hingga mencapai angka 72,10%. Peningkatan IPMdidukung adanya prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMDProvinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013 yang menitikberatkan pada 24
  • 31. peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dengan menitikberatkanpada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan peningkatan relevansikurikulum pendidikan dengan perkembangan Ipteks serta jenjang pendidikanyang lebih tinggi dengan didukung pangsa pasar kerja dansarana/prasarana yang memadai, tanpa diskriminasi usia, peningkatanpemerataan, jangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat danpelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang didukung olehpersebaran sarana prasarana, pengembangan profesionalisme dankompetensi tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas, sertamampu menjangkau masyarakat miskin melalui jaminan pemeliharaankesehatan masyarakat. Prioritas pembangunan tersebut dijabarkan dalamberbagai program pembangunan yang menitikberatkan pada: a) programpendidikan dasar, b) pendidikan berkelanjutan, c) pendidikan formal dan nonformal, d) pencegahan dan penanggulangan penyakit, e) perbaikan gizimasyarakat, f) akses pelayanan kesehatan masyarakat, g) pengembanganlingkungan sehat, h) pencegahan dan penanggulangan penyakit, i) farmasidan perbekalan kesehatan, j) promosi kesehatan dan pemberdayaanmasyarakat.PENDIDIKANAngka Partisipasi Murni (SD/MI) Salah satu indikator keberhasilan pendidikan di suatu daerah adalahAngka Partisipasi Murni baik di tingkat dasar maupun menengah. AngkaPartisipasi Murni (APM) SD/MI di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam)tahun terakhir (2004-2009) bersifat fluktuatif dan cenderung stabil denganangka partisipasi murni berkisar antara 89% hingga 92%. Apabila dilihat darisisi fokus kecenderungan (2004-2009) tampak bahwa pada tahun 2005,Provinsi Jawa Tengah memiliki APM yang terendah. Pada tahun 2008 APMSD/MI di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 92,77%, kemudian padatahun 2009 mencapai angka 92,96%, sehingga dibandingkan APM SD/MIpada tahun 2008 maka APM SD/MI pada tahun 2009 mengalami peningkatansebesar 0,19%. 25
  • 32. Gambar 2.14. Angka Partisipasi Murni (SD/MI) di Provinsi Jawa Tengah Peningkatan APM SD/MI di Provinsi Jawa Tengah cukup stabil karenaadanya program-program pembangunan yang mendukung pembangunandaerah di sektor pendidikan melalui peningkatan pemerataan akses danmutu pendidikan dengan menitikberatkan pada pendidikan dasar -pendidikan menengah dan peningkatan relevansi kurikulum pendidikandengan perkembangan Iptek serta jenjang pendidikan yang lebih tinggidengan didukung pangsa pasar kerja dan sarana/prasarana yangmemadai, tanpa diskriminasi usia, kelompok dan jenis kelamin.Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) 26
  • 33. Gambar 2.15. Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) di Provinsi Jawa Tengah Indikator lain untuk mengukur keberhasilan pendidikan di suatu daerahadalah Angka Partisipasi Kasar baik di tingkat dasar maupun menengah.Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di Provinsi Jawa Tengah dalam 6(enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung stabil, dengan peningkatanAPK SD/MI setiap tahunnya. Pada tahun 2005 APK naik menjadi 104.87%dari tahun 2004 yang sebesar 103,56%, kemudian pada tahun 2006 naikmenjadi 105,25%, pada tahun 2007 naik menjadi 108,01%. Pada tahun 2008APK SD/MI di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 10,.03%, kemudianpada tahun 2009 mencapai angka 108,09%, sehingga dibandingkan APKSD/MI pada tahun 2008 maka APK SD/MI pada tahun 2009 mengalamipeningkatan sebesar 0,06%.Rata-rata Nilai Akhir (SMP/MTs) Rata-rata nilai akhir SMP/MTs menjadi salah satu indikator keberhasilanpenyelenggaraan pendidikan dasar di suatu daerah. Rata-rata nilai akhir(SMP/MTs) di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung stabil berkisar pada angka 5 hingga 6. Apabila dilihat darisisi fokus kecenderungan rata-rata nilai akhir SMP/MTs selama lima tahunterakhir (2004-2009), tampak bahwa pada tahun 2006 menunjukan titiktertinggi (6,37), sedangkan pada tahun 2008 menunjukan titik terendah (6,00). 27
  • 34. Gambar 2.16. Rata-rata Nilai Akhir (SMP/MTs) di Provinsi Jawa Tengah Pada tahun 2008 rata-rata nilai akhir SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengahmencapai nilai 6,00, kemudian pada tahun 2009 mencapai nilai 6,22,sehingga dibandingkan rata-rata nilai akhir SMP/MTs pada tahun 2008 makarata-rata nilai akhir (SMP/MTs) pada tahun 2009 mengalami peningkatansebesar 0,22 point.Rata-rata Nilai Akhir (SMA/SMK/MA) Gambar 2.17. Rata-rata Nilai Akhir (SMA/SMK/MA) di Provinsi Jawa Tengah Nilai akhir SMA/SMK/MA menjadi salah satu indikator keberhasilanpenyelenggaraan pendidikan menengah di suatu daerah adalah rata-rata nilaiakhir (SMA/SMK/MA) di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir(2004-2009) cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2006 menjadi titiktertinggi (7,33). Pada tahun 2008 rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA di ProvinsiJawa Tengah mencapai nilai 7,06, kemudian pada tahun 2009 mencapai nilai6,89, sehingga dibandingkan rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA pada tahun2008 maka rata-rata nilai akhir pada tahun 2009 mengalami penurunansebesar 0,17 poin. 28
  • 35. Angka Putus Sekolah SD Gambar 2.18. Angka Putus Sekolah SD di Provinsi Jawa Tengah Tingginya angka putus sekolah adalah indikasi masih kurang meratanyapendidikan di kalangan masyarakat. Semakin tinggi angka putus sekolahmenandakan bahwa daerah tersebut tidak berhasil melaksanakanpemerataan pendidikan di daerahnya. Angka Putus Sekolah SD di ProvinsiJawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatifdan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya sehingga dapatdikatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah telah mampu melaksanakanpemerataan pendidikan. Angka putus sekolah SD pada tahun 2005 turunmenjadi 0,31% dari tahun 2004 yang sebesar 0,33%, kemudian pada tahun2006 turun menjadi 0,24% dan angka tersebut tidak berubah pada tahun2007. Pada tahun 2008 Angka Putus Sekolah SD di Provinsi Jawa Tengahmencapai angka 0,23%, kemudian pada tahun 2009 mencapai angka 0,22%,sehingga dibandingkan Angka Putus Sekolah SD pada tahun 2008 makaAngka Putus Sekolah pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar0,01%.Angka Putus Sekolah SMP/MTsAngka Putus Sekolah SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam)tahun terakhir (2004-2009) cenderung membaik. 29
  • 36. Gambar 2.19. Angka Putus Sekolah SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah Apabila dilihat dari fokus kecenderungan, angka putus sekolahSMP/MTs pada tahun 2005 menunjukan titik tertinggi (1,20%), dan padatahun 2006 menunjukan titik terendah (0,91%). Pada tahun 2008 Angka PutusSekolah SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 0,90%,kemudian pada tahun 2009 mencapai angka 0,64%, sehingga dibandingkanAngka Putus Sekolah SMP/MTs pada tahun 2008 maka Angka Putus SekolahSMP/MTs pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 0,26%. 30
  • 37. Angka Putus Sekolah Menengah Gambar 2.20. Angka Putus Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah Angka Putus Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah dalam 6(enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Apabila dilihat darifokus kecenderungan angka putus sekolah menengah selama lima tahun,maka pada tahun 2006 angka putus sekolah menengah menunjukan titiktertinggi (1,23%), dan pada tahun 2008 menunjukan titik terendah (1,10%).Pada tahun 2008 Angka Putus Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengahmencapai angka 1,10%, kemudian pada tahun 2009 mencapai angka 0,77%,sehingga dibandingkan Angka Putus Sekolah SD pada tahun 2008 makaAngka Putus Sekolah pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar1,1%. 31
  • 38. Angka Melek Aksara 15 tahun ke atas Gambar 2.21. Angka Melek Aksara 15 Tahun ke atas di Provinsi Jawa Tengah Angka melek aksara 15 tahun ke atas menjadi salah satu indikatorIndeks Pembangunan Manusia (IPM) disamping angka harapan hidup,pendidikan, dan standar hidup. Angka melek aksara 15 tahun ke atas diProvinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderungstabil dan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2005 angka melek aksara15 tahun ke atas naik menjadi 87,40% dibandingkan tahun 2004 yang sebesar86,70%, kemudian pada tahun 2006 naik menjadi 88,24% dan pada tahun2007 naik menjadi 88,62%. Pada tahun 2008 angka melek aksara 15 tahun keatas di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 89,24%, kemudian pada tahun2009 mencapai angka 89,46%, sehingga dibandingkan angka melek aksara15 tahun ke atas pada tahun 2008 maka angka melek aksara 15 tahun keatas pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 0,22%, yangdisebabkan karena adanya pola regular untuk menuntaskan buta aksara yangbekerjasama dengan lembaga dan organisasi sosial kemasyarakatan (Aisyah,NU, BKOW, LMDH) dan melalui pola percepatan yang mendayagunakanmahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik penuntasanbuta aksara dan pada tahun 2008 menunjukan titik terendah. 32
  • 39. Persentase Jumlah Guru yang Layak Mengajar SMP/MTs Gambar 2.22. Persentase Guru Layak Mengajar SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah Jumlah guru layak mengajar menentukan sejauhmana pendidikan yangakan diterima oleh anak didiknya. Persentase jumlah guru layak mengajarSMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2005 persentasejumlah guru layak mengajar SMP/MTs naik menjadi 73% dari tahun 2004yang sebesar 72%, kemudian pada tahun 2006 naik menjadi 79.87% dan naikkembali pada tahun 2007 yaitu sebesar 81,66%. Pada tahun 2008 persentasejumlah guru layak mengajar SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah mencapaiangka 81,75%, kemudian pada tahun 2009 mencapai angka 82,80%,sehingga dibandingkan persentase jumlah guru layak mengajar SMP/MTspada tahun 2008 maka persentase jumlah guru layak mengajar SMP/MTspada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 1,05%.Persentase Jumlah Guru Layak Mengajar Sekolah Menengah Jumlah guru layak mengajar menentukan sejauhmana pendidikan yangakan diterima oleh anak didiknya. Persentase jumlah guru layak mengajarsekolah menengah di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir(2004-2009) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2005persentase jumlah guru layak mengajar sekolah menengah naik menjadi 33
  • 40. 65,15% dari tahun 2004 yang sebesar 64,39%, kemudian pada tahun 2006naik menjadi 67,46% dan naik kembali pada tahun 2007 yaitu sebesar75,13%. Gambar 2.23. Persentase Guru Layak Mengajar Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah Pada tahun 2008 persentase jumlah guru layak mengajar sekolahmenengah di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 75,21%, kemudian padatahun 2009 mencapai angka 78,74%, sehingga dibandingkan persentasejumlah guru layak mengajar sekolah menengah pada tahun 2008 makapersentase jumlah guru layak mengajar sekolah menengah pada tahun 2009mengalami peningkatan sebesar 3,53%. 34
  • 41. Analisis Gabungan Sub Agenda Pendidikan (1)     Gambar 2.24. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Pendidikan (1) Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda pendidikan APMSD/MI dan angka putus sekolah SD untuk kasus di Provinsi Jawa Tengah,dapat disimpulkan kondisi yang dicapai sudah cukup stabil, akan tetapi belummemenuhi target dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mensyaratkankondisi APM SD/MI 98% dan angka putus sekolah SD 0,12%. Kondisi yangcukup stabil ini dapat dilihat dari kondisi APM SD/MI yang bergerak di antara89%-92% dan angka putus sekolah SD yang bergerak di angka 0,22%-0,33%. Hal menarik yang ditemukan terkait dengan kondisi indikator ini adalah,adanya kesesuaian kondisi APM SD/MI dan angka putus sekolah SD padatahun 2007 ke 2008, dimana pada tahun 2007 menuju tahun 2008 APMSD/MI mengalami peningkatan dan angka putus sekolah SD mengalamipenurunan (seperti yang tampak pada Grafik 2.24). Artinya, secara data dapatdisimpulkan bahwa semakin meningkatnya APM SD/MI maka semakinmenurun angka putus sekolah SD, karena semakin tinggi nilai APM SD/MImaka semakin rendah angka putus sekolah SD sehingga program WajibBelajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dapat tercapai. 35
  • 42. Analisis Gabungan Sub Agenda Pendidikan (2) Gambar 2.25. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Pendidikan (2) Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda pendidikan dilihatdari persentase guru layak mengajar SMP/MTs dan rata-rata nilai akhirSMP/MTs untuk kasus di Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan kondisiyang dicapai cenderung fluktuaktif dan belum memenuhi target dariPemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mensyaratkan rata-rata nilai akhirSMP/MTs mencapai 6,28. Kondisi yang fluktuatif ini dapat dilihat dari rata-ratanilai akhir SMP/MTs yang bergerak di antara 5,12-6,37 dan persentase gurulayak mengajar SMP/MTs yang bergerak di angka 72,00%-82,80% Hal menarik yang ditemukan terkait dengan kondisi indikator ini adalah,adanya kesesuaian kondisi persentase guru layak mengajar SMP/MTsdengan rata-rata nilai akhir SMP/MTs pada tahun 2004 ke 2005 dan padatahun 2008 menuju 2009 yaitu kedua indikator ini mengalami peningkatan(seperti yang tampak pada Grafik 2.25). Artinya, secara data dapatdisimpulkan bahwa semakin meningkatnya persentase guru layak mengajarSMP/MTs maka semakin meningkat pula rata-rata nilai akhir SMP/MTs. 36
  • 43. Analisis Gabungan Sub Agenda Pendidikan (3) Analisis Gabungan untuk Sub Agenda Pendidikan 90,00 78,74 80,00 75,13 75,21 67,46 70,00 64,39 65,15 60,00 Persentase jumlah guru yang P ers entas e 50,00 layak mengajar Sekolah Menengah 40,00 Rata-rata nilai akhir 30,00 (SMA/SMK/MA) 20,00 10,00 5,44 5,46 7,33 7,22 7,06 6,89 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tahun Gambar 2.26. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Pendidikan (3) Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda pendidikan dilihatdari persentase guru layak mengajar sekolah menengah dan rata-rata nilaiakhir SMA/SMK/MA untuk kasus di Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkankondisi yang dicapai cenderung fluktuaktif. Kondisi yang fluktuatif ini dapatdilihat dari rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA yang bergerak di antara 5,44-7,33 dan persentase guru layak mengajar sekolah menengah yang bergerakdi angka 64,39%-78.74%. Hal menarik yang ditemukan terkait dengan kondisi indikator ini adalah,adanya kesesuaian kondisi persentase guru layak mengajar sekolahmenengah dengan rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA pada tahun 2004 ke2006 mengalami peningkatan (seperti yang tampak pada Grafik 2.26). Artinya,secara data dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya persentaseguru layak mengajar sekolah menengah maka semakin meningkat pula rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA. 37
  • 44. KESEHATANUmur Harapan Hidup (UHH) Gambar 2.27. Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Jawa Tengah Umur harapan hidup menjadi salah satu indikator Indeks PembangunanManusia (IPM) disamping melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. UmurHarapan Hidup (UHH) di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir(2004-2009) menunjukan kondisi yang cenderung fluktuatif dan naik setiaptahunnya. Pada tahun 2005 umur harapan hidup naik menjadi 70,60 tahundari tahun 2004 yang sebesar 69,70 tahun, kemudian pada tahun 2006 naikmenjadi 70,80 tahun dan naik kembali pada tahun 2007 yaitu sebesar 70,90tahun. Pada tahun 2008, UHH di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka71,10 tahun, kemudian pada tahun 2009 mencapai 71,25 tahun, sehinggadibandingkan UHH pada tahun 2008 maka UHH pada tahun 2009 mengalamipeningkatan sebesar 0,25 tahun. 38
  • 45. Angka Kematian Bayi (AKB) Gambar 2.28. Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jawa Tengah Angka kematian bayi menjadi salah satu indikator dalam sub agendakesehatan yang menjadi salah satu agenda pembangunan untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat. Angka Kematian Bayi (AKB) di ProvinsiJawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009)angka kematian bayi di Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi padatahun 2005 (23,71%), dan menunjukan titik terendah pada tahun 2006(11,03%). Pada tahun 2008 Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi JawaTengah mencapai angka 9,27%, kemudian pada tahun 2009 mencapai10,25%, sehingga dibandingkan Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun2008 maka Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2009 mengalamipeningkatan sebesar 0,98%. 39
  • 46. Prevalensi Gizi Buruk   Gambar 2.29. Prevalensi Gizi Buruk di Provinsi Jawa Tengah Prevalensi gizi buruk menjadi salah satu indikator dalam sub agendakesehatan yang menjadi salah satu agenda pembangunan untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat. Prevalensi gizi buruk di Provinsi JawaTengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009),dapat dilihat bahwa pada tahun 2007 prevalensi gizi buruk di Provinsi JawaTengah mencapai titik tertinggi (4,00%), yang disebabkan oleh belummantapnya kemampuan keluarga dalam menyediakan makanan bergiziseimbang. Pada tahun 2008 prevalensi gizi buruk di Provinsi Jawa Tengahmencapai angka 4,00%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 4,00%,sehingga dibandingkan prevalensi gizi buruk pada tahun 2008 makaprevalensi gizi buruk pada tahun 2009 kondisinya stabil/tetap. 40
  • 47. Prevalensi Gizi Kurang Gambar 2.30. Prevalensi Gizi Kurang di Provinsi Jawa Tengah Prevalensi gizi kurang menjadi salah satu indikator dalam sub agendakesehatan yang menjadi salah satu agenda pembangunan untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat. Prevalensi gizi kurang di Provinsi JawaTengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009),tampak bahwa pada tahun 2007 menunjukan titik terendah (12,00%), yangdisebabkan oleh adanya revitalisasi posyandu. Pada tahun 2008 dantahun2009 prevalensi gizi kurang di Provinsi Jawa Tengah mencapai angkayang stabil yaitu mencapai nilai 12,00%. 41
  • 48. Persentase Tenaga Kesehatan Perpenduduk Gambar 2.31. Persentase Tenaga Kesehatan perpenduduk di Provinsi Jawa Tengah Persentase tenaga kesehatan perpenduduk menjadi salah satuindikator dalam sub agenda kesehatan yang menjadi salah satu agendapembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persentase tenagakesehatan perpenduduk di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahunterakhir (2004-2009) cenderung stabil, yaitu berkisar pada angka 0,13%-0,14%. 42
  • 49. Analisis Gabungan Sub Agenda Kesehatan Gambar 2.32. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Kesehatan Berdasarkan data diatas angka kematian bayi di Provinsi Jawa Tengahdalam dua tahun 2008-2009 mengalami peningkatan yaitu dari 9,27% menjadi10,25% hal ini didukung dengan masih tetapnya angka prevalensi gizi burukpada tahun 2008-2009 yaitu 4,00% serta diikuti pula dengan stabilnya angkaprevalensi gizi kurang pada tahun 2008-2009 di angka 12,00%. Akan tetapi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengupayakanberbagai strategi dalam prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMDProvinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013 yaitu program peningkatanpemerataan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat danpelayanan perseorangan/rujukan yang didukung oleh persebaran sarana danprasarana pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatanyang memadai dan berkualitas serta mampu menjangkau masyarakat miskinserta kewenangan urusan wajib yaitu pencegahan dan penanggulanganpenyakit penurunan prevalensi gizi kurang dan prevalensi gizi buruk didukungoleh program bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan bagi anakkeluarga berpendapatan rendah dengan meningkatkan kualitas danketahanan keluarga menuju keluarga kecil bahagia dan program peningkatan 43
  • 50. ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan cadangan panganmasyarakat, daerah dan perbaikan distribusi pangan.KELUARGA BERENCANAPersentase Penduduk ber-KB Gambar 2.33. Persentase Penduduk ber-KB di Provinsi Jawa Tengah Persentase penduduk ber-KB menjadi salah satu indikator dalam subagenda keluarga berencana yang menjadi salah satu agenda pembangunanuntuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persentase penduduk ber-KB diProvinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderungfluktuatif. Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun 2007 persentase penduduk ber-KB diProvinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi (88,42%), dan pada tahun2006 menunjukan titik terendah (77,26%), yang disebabkan karena masihminimnya tenaga penyuluh KB di Provinsi Jawa Tengah, idealnya satu orangpenyuluh KB melayani hanya dua desa, akan tetapi yang terjadi di ProvinsiJawa Tengah satu orang penyuluh KB melayani empat desa. Pada tahun2008 persentase penduduk ber-KB di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka78,09%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 78,32%, sehinggadibandingkan persentase penduduk ber-KB pada tahun 2008 makapersentase penduduk ber-KB pada tahun 2009 mengalami peningkatansebesar 0,23%. 44
  • 51. Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk   Gambar 2.34. Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Jawa Tengah Persentase laju pertumbuhan penduduk menjadi salah satu indikatordalam sub agenda keluarga berencana yang menjadi salah satu agendapembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persentase lajupertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahunterakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Apabila dilihat dari fokuskecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun2008 persentase laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Tengahmenunjukan titik tertinggi (0,67%), dan pada tahun 2005 menunjukan titikterendah (-1,29%). Pada tahun 2006 persentase laju pertumbuhan pendudukdi Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 0,63%, kemudian pada tahun 2008naik mencapai titik tertinggi yaitu 0,67% dan pada tahun 2009 kembali turunmenjadi 0,37%. sehingga dibandingkan persentase laju pertumbuhanpenduduk pada tahun 2008 maka persentase laju pertumbuhan pendudukpada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 0,30%.Total Fertility Rate (TFR) Total Fertility Rate (TFR) menjadi salah satu indikator dalam sub agendakeluarga berencana yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk 45
  • 52. meningkatkan kesejahteraan rakyat. TFR di Provinsi Jawa Tengah dalam 6(enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Gambar 2.35. Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Jawa Tengah Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun 2007 TFR di Provinsi Jawa Tengahmenunjukan titik tertinggi (2,3%), dan pada tahun 2006 menunjukan titikterendah (2,1%). Pada tahun 2007 TFR di Provinsi Jawa Tengah mencapaiangka 2,3%, kemudian pada tahun 2008 dan 2009 tidak mengalamiperubahan yaitu pada angka 2,3%. 46
  • 53. Analisis Gabungan Sub Agenda Keluarga Berencana   Gambar 2.36. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Keluarga Berencana Pada tahun 2005 persentase penduduk ber-KB mengalamipeningkatan dari 77,65% menjadi 78,26% hal ini menyebabkan persentase lajupertumbuhan penduduk pada tahun 2005 mengalami penurunan dari 0,8%menjadi -1,29%. Kondisi ini didukung dengan adanya otonomi daerah yangdiikuti dengan P3GD yang pada akhirnya urusan KB diserahkan kekabupaten/kota sehingga terjadi pergeseran program KB yang sentralistikmenjadi desentralistik. Kondisi tersebut diatas didukung pula dengan adanya prioritaspembangunan yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun2008-2013 yaitu program peningkatan pengembangan sistem pengendalianlaju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui fasilitasprogram KB dan transmigrasi didukung pula dengan program pelayanankeluarga berencana dan program pembinaan peranserta masyarakat dalampelayan KB mandiri. 47
  • 54. EKONOMI MAKROLaju Pertumbuhan Ekonomi Gambar 2.37. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Laju pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator dalam subagenda ekonomi makro yang menjadi salah satu agenda pembangunan untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat. Laju pertumbuhan ekonomi di ProvinsiJawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009),tampak bahwa pada tahun 2007 laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi JawaTengah menunjukan titik tertinggi (5,33%), dan pada tahun 2008 menunjukantitik terendah (5,46%). Pada tahun 2008 laju pertumbuhan ekonomi di ProvinsiJawa Tengah mencapai angka 5.46%, kemudian pada tahun 2009 mencapai4,71%, sehingga dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008maka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 mengalami penurunansebesar 0,75%. 48
  • 55. Persentase Ekspor terhadap PDRB Gambar 2.38. Persentase Ekspor terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah Persentase ekspor terhadap PDRB menjadi salah satu indikator dalamsub agenda ekonomi makro yang menjadi salah satu agenda pembangunanuntuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persentase ekspor terhadap PDRBdi Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009)cenderung fluktuatif. Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama limatahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun 2008 persentase eksporterhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi (49,74%),dan pada tahun 2006 menunjukan titik terendah (42,94%). Pada tahun 2008persentase ekspor terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka49,74%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 46,07%, sehinggadibandingkan persentase ekspor terhadap PDRB pada tahun 2008 makapersentase ekspor terhadap PDRB pada tahun 2009 mengalami penurunansebesar 3,67%.Persentase Output Manufaktur terhadap PDRB Persentase output manufaktur terhadap PDRB menjadi salah satuindikator dalam sub agenda ekonomi makro yang menjadi salah satu agendapembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persentase output 49
  • 56. manufaktur terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahunterakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Gambar 2.39.Persentase Output Manufaktur terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun 2005 persentase output manufakturterhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi (33,71%),dan pada tahun 2006 menunjukan titik terendah (32,85%). Pada tahun 2008persentase output manufaktur terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengahmencapai angka 33,08%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 31,45%,sehingga dibandingkan persentase output manufaktur terhadap PDRB padatahun 2008 maka persentase output manufaktur terhadap PDRB pada tahun2009 mengalami penurunan sebesar 1,63%. 50
  • 57. Pendapatan per kapita Gambar 2.40. Pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Tengah Pendapatan per kapita menjadi salah satu indikator dalam sub agendaekonomi makro yang menjadi salah satu agenda pembangunan untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat. Pendapatan per kapita di Provinsi JawaTengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung mengalamipeningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2005 pendapatan per kapita naikmenjadi 6.275.651,39 juta rupiah dari tahun 2004 yang sebesar 5.220.326,86juta rupiah, kemudian pada tahun 2006 naik menjadi 7.538.997,91juta rupiah,pada tahun 2007 naik menjadi 8.281.309,54juta rupiah. Pada tahun 2008pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka9.522.019,88 juta rupiah, kemudian pada tahun 2009 mencapai angka10.228.762,63 juta rupiah, sehingga dibandingkan pendapatan per kapitapada tahun 2008 maka pendapatan per kapita pada tahun 2009 mengalamipeningkatan sebesar 706.742,75 juta rupiah. 51
  • 58. Laju Inflasi Gambar 2.41. Laju Inflasi di Provinsi Jawa Tengah Laju inflasi menjadi salah satu indikator dalam sub agenda ekonomimakro yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk meningkatkankesejahteraan rakyat. Laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam)tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Apabila dilihat dari fokuskecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun2005 dan 2008 laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggiyaitu 15,91% (2005) dan 9,55% (2008), dan pada tahun 2006 menunjukan titikterendah (6,53%). Pada tahun 2008 laju inflasi di Provinsi Jawa Tengahmencapai angka 9,55%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 3,22%,sehingga dibandingkan laju inflasi pada tahun 2008 maka laju inflasi padatahun 2009 mengalami penurunan sebesar 6,33%. 52
  • 59. Analisis Gabungan Sub Agenda Ekonomi Makro Gambar 2.42. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Ekonomi Makro Berdasarkan data tersebut di atas, pada tahun 2006 terjadi penurunanlaju pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 5,33% disebabkan olehmenurunnya persentase output manufaktur terhadap PDRB yang mencapai32,85%. Pada tahun 2008 dan 2009, laju pertumbuhan ekonomi kembalimengalami penurunan yaitu mencapai angka 5,46%, hal ini disebabkankarena menurunnya persentase output manufaktur terhadap PDRB, lemahnyaperan UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasiekspor, kurangnya daya saing produk unggulan daerah, masih lambatnyapengembangan investasi dan akses pasar di Provinsi Jawa Tengah. 53
  • 60. INVESTASINilai Rencana PMA yang Disetujui   Gambar 2.43. Nilai Rencana PMA yang Disetujui di Provinsi Jawa Tengah Nilai rencana PMA yang disetujui menjadi salah satu indikator dalamsub agenda investasi yang menjadi salah satu agenda pembangunan untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat. Nilai rencana PMA yang disetujui diProvinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderungfluktuatif. Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun 2008 nilai rencana PMA yang disetujui diProvinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi yaitu 1.934.813,78 ribu US$,dan pada tahun 2006 menunjukan titik terendah (142.388,82 ribu US$). Padatahun 2008 nilai rencana PMA yang disetujui di Provinsi Jawa Tengahmencapai 1.934.813,78 ribu US$, kemudian pada tahun 2009 mencapai467.655,15 ribu US $. 54
  • 61. Nilai Realisasi Investasi PMA Gambar 2.44. Nilai Realisasi Investasi PMA di Provinsi Jawa Tengah Nilai realisasi investasi PMA menjadi salah satu indikator dalam subagenda investasi yang menjadi salah satu agenda pembangunan untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat. Nilai realisasi investasi PMA di ProvinsiJawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009),tampak bahwa pada tahun 2005 nilai realisasi investasi PMA di Provinsi JawaTengah menunjukan titik tertinggi yaitu 550.512,44 ribu US$, dan pada tahun2008 menunjukan titik terendah (39.488,86 US$). Pada tahun 2008 nilairealisasi investasi PMA yang disetujui di Provinsi Jawa Tengah mencapai39.488,86 ribu US$, kemudian pada tahun 2009 mencapai 9.604,14 ribu US$. 55
  • 62. Nilai Rencana PMDN yang Disetujui Gambar 2.45. Nilai Rencana PMDN yang Disetujui di Provinsi Jawa Tengah Nilai rencana PMDN yang disetujui menjadi salah satu indikator dalamsub agenda investasi yang menjadi salah satu agenda pembangunan untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat Nilai rencana PMDN yang disetujui diProvinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderungfluktuatif. Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun 2006 dan 2008 nilai rencana PMDN yangdisetujui di Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi yaitu 3.831.468,58juta rupiah (2006) dan 2.578.988,46 juta rupiah (2008), sedangkan pada tahun2005 dan 2007 menunjukan titik terendah yaitu 1.912.678,00 juta rupiah(2005) dan 1.306.994,53 juta rupiah (2007). Pada tahun 2008 nilai rencanaPMDN yang disetujui di Provinsi Jawa Tengah mencapai 2.578.988,46 jutarupiah, kemudian pada tahun 2009 mencapai 1.017.467,10 juta rupiah. 56
  • 63. Nilai Realisasi Investasi PMDN Gambar 2.46. Nilai Realisasi Investasi PMDN di Provinsi Jawa Tengah Nilai realisasi investasi PMDN menjadi salah satu indikator dalam subagenda investasi yang menjadi salah satu agenda pembangunan untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat. Nilai realisasi investasi PMDN di ProvinsiJawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009),tampak bahwa pada tahun 2005 nilai realisasi investasi PMDN di ProvinsiJawa Tengah menunjukan titik tertinggi yaitu 5.756.775,87 juta rupiah,sedangkan pada tahun 2007 menunjukan titik terendah yaitu 1.191.875,23juta rupiah (2005). Pada tahun 2008 nilai realisasi investasi PMDN yangdisetujui di Provinsi Jawa Tengah mencapai 1.336.340,57 juta rupiah,kemudian pada tahun 2009 mencapai 1.342.795,38 juta rupiah. 57
  • 64. Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA Gambar 2.47. Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA di Provinsi Jawa Tengah Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA menjadi salah satu indikatordalam sub agenda investasi yang menjadi salah satu agenda pembangunanuntuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Realisasi penyerapan tenaga kerjaPMA di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009)cenderung fluktuatif. Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama limatahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun 2007 realisasi penyerapantenaga kerja PMA di Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi yaitu26.336 orang, sedangkan pada tahun 2008 menunjukan titik terendah yaitu13.341 orang. Pada tahun 2008 realisasi penyerapan tenaga kerja PMA diProvinsi Jawa Tengah mencapai 13.341 orang, kemudian pada tahun 2009mencapai 23.557,60 orang, sehingga dibandingkan realisasi penyerapantenaga kerja PMA pada tahun 2008 maka realisasi penyerapan tenaga kerjaPMA pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 10.216,6 orang. 58
  • 65. Analisis Gabungan Sub Agenda Investasi Gambar 2.48. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Investasi Nilai rencana PMA yang disetujui dan nilai realisasi investasi PMA padatahun 2006 di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan dari tahunsebelumnya dikarenakan terjadinya peningkatan laju inflasi pada tahun 2006sebesar 10,13% hal ini juga berdampak pada menurunnya Nilai realisasiinvestasi PMDN pada tahun Rp. 2006 389461,39. Pada tahun 2008-2009persentase Nilai realisasi PMA dan Nilai realisasi PMDN mengalami kenaikanhal ini disebabkan karena terjadi penurunan persentase laju inflasi pada tahunyang 2008 sebesar 9,55% menjadi 3,33% di tahun 2009. Peningkatan iklim investasi ini juga didukung dengan adanya prioritaspembangunan yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun2008-2013 yaitu program Peningkatan dan pengembangan peran UMKM,peningkatan dan pengembangan struktur perekonomian daerah didukung puladengan program pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yangberorientasi ekspor dan memiliki daya saing tinggi didukung sektor hulu danhilir serta dengan adanya program pengembangan sistem dan peningkatankualitas pelayanan publik dan program peningkatan kondisi keamanan danketertiban melalui upaya menjaga kerukunan sosial. Selain itu, PemerintahProvinsi Jawa Tengah juga memiliki program Peningkatan dan pengembangan 59
  • 66. investasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil sertaakselerasi kinerja ekonomi daerah dalam rangka memperlas kesempatan kerjadan penanggulangan kemiskinan.INFRASTRUKTURPanjang Jalan Nasional Gambar 2.49. Panjang Jalan Nasional di Provinsi Jawa Tengah Panjang jalan nasional dalam kondisi baik menjadi salah satu indikatordalam sub agenda infrastruktur yang menjadi salah satu agendapembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Panjang jalannasional dalam kondisi baik di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahunterakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Apabila dilihat dari fokuskecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun2006 dan 2008 panjang jalan nasional dalam kondisi baik di Provinsi JawaTengah menunjukan titik tertinggi yaitu 81,09% (2006) dan 82,96% (2008) danpada tahun 2005 dan 2007 menunjukan titik terendah yaitu 69.90% (2005)dan 78,25% (2007). Pada tahun 2008 panjang jalan nasional dalam kondisibaik di Provinsi Jawa Tengah mencapai 82,96%, kemudian pada tahun 2009mencapai 81,84%, sehingga dibandingkan pada tahun 2008 maka panjangjalan nasional dalam kondisi baik pada tahun 2009 mengalami penurunansebesar 1,12%. 60
  • 67. Panjang jalan nasional dalam kondisi sedang menjadi salah satuindikator dalam sub agenda infrastruktur yang menjadi salah satu agendapembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Panjang jalannasional dalam kondisi sedang di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam)tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Apabila dilihat dari fokuskecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun2005 panjang jalan nasional dalam kondisi sedang di Provinsi Jawa Tengahmenunjukan titik tertinggi (24,99%), dan pada tahun 2008 menunjukan titikterendah (12,83%). Pada tahun 2008 panjang jalan nasional dalam kondisisedang di Provinsi Jawa Tengah mencapai 12,83%, kemudian pada tahun2009 mencapai 13,53%, sehingga dibandingkan pada tahun 2008 makapanjang jalan nasional dalam kondisi sedang pada tahun 2009 mengalamipeningkatan sebesar 0,7%. Panjang jalan nasional dalam kondisi buruk menjadi salah satu indikatordalam sub agenda infrastruktur yang menjadi salah satu agendapembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Panjang jalannasional dalam kondisi buruk di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahunterakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Apabila dilihat dari fokuskecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa panjang jalannasional dalam kondisi sedang pada tahun 2005 dan 2007 yaitu 5,10% (2005)dan 5,21% (2007) di Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi, danpada tahun 2006 dan 2008 menunjukan titik terendah yaitu 3,10% (2006) dan4,19% (2008). Pada tahun 2008 panjang jalan nasional dalam kondisi buruk diProvinsi Jawa Tengah mencapai 4,19%, kemudian pada tahun 2009mencapai 4,62%, sehingga dibandingkan pada tahun 2008 maka panjangjalan nasional dalam kondisi buruk pada tahun 2009 mengalami peningkatansebesar 0,43%. 61
  • 68. Panjang Jalan Provinsi dan Kabupaten Gambar 2.50. Panjang Jalan Provinsi dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Panjang jalan provinsi dan kabupaten dalam kondisi baik menjadi salahsatu indikator dalam sub agenda infrastruktur yang menjadi salah satu agendapembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Panjang jalanprovinsi dan kabupaten dalam kondisi baik di Provinsi Jawa Tengah dalam 6(enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Apabila dilihat darifokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa panjangprovinsi dan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2006 menunjukan titikterendah (58,09%). Pada tahun 2008 panjang jalan provinsi dan kabupatendalam kondisi baik di Provinsi Jawa Tengah mencapai 77,55%, kemudianpada tahun 2009 mencapai 84,09%, sehingga dibandingkan pada tahun 2008maka panjang jalan provinsi dan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun2009 mengalami peningkatan sebesar 6,54%. Panjang jalan provinsi dan kabupaten dalam kondisi sedang menjadisalah satu indikator dalam sub agenda infrastruktur yang menjadi salah satuagenda pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Panjangjalan provinsi dan kabupaten dalam kondisi sedang di Provinsi Jawa Tengahdalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Apabiladilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak 62
  • 69. bahwa panjang provinsi dan kabupaten dalam kondisi sedang pada tahun2008 menunjukan titik terendah (15,22%). Pada tahun 2008 panjang jalanprovinsi dan kabupaten dalam kondisi sedang di Provinsi Jawa Tengahmencapai 15,22%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 13,34%, sehinggadibandingkan pada tahun 2008 maka panjang jalan provinsi dan kabupatendalam kondisi sedang pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar1,88%. Panjang jalan provinsi dan kabupaten dalam kondisi buruk menjadisalah satu indikator dalam sub agenda infrastruktur yang menjadi salah satuagenda pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Panjangjalan provinsi dan kabupaten dalam kondisi buruk di Provinsi Jawa Tengahdalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Apabiladilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampakbahwa panjang provinsi dan kabupaten dalam kondisi buruk pada tahun 2006menunjukan titik tertinggi (17,53%), dan pada tahun 2008 menunjukan titikterendah (7,21%). Pada tahun 2008 panjang jalan provinsi dan kabupatendalam kondisi buruk di Provinsi Jawa Tengah mencapai 7,21%, kemudianpada tahun 2009 mencapai 2,57%, sehingga dibandingkan pada tahun 2008maka panjang jalan provinsi dan kabupaten dalam kondisi buruk pada tahun2009 mengalami penurunan sebesar 4,64%. 63
  • 70. Analisis Gabungan Sub Agenda Infrastruktur Gambar 2.51. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Infrastruktur Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda infrastruktur denganindikator kondisi jalan nasional, pada kasus Jawa Tengah, dapat disimpulkanbahwa kondisi jalan nasional dalam keadaan baik cenderung fluktuatif.Berdasarkan data tersebut di atas, pada tahun 2005 terjadi penurunanpanjang jalan nasional dalam kondisi baik yaitu menjadi sebesar 69,90%, halini dikarenakan prioritas Pemerintah Pusat untuk meningkatkan jalan nasionaldi provinsi-provinsi pemekaran, tetapi panjang jalan nasional dalam kondisibaik di Provinsi Jawa Tengah tetap dipelihara dan dijaga dengan baik. Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda infrastruktur denganindikator kondisi jalan provinsi dan kabupaten pada kasus Jawa Tengah,dapat disimpulkan bahwa kondisi jalan provinsi dan kabupaten dalamkeadaan baik cenderung fluktuatif. Berdasarkan data tersebut di atas, padatahun 2005 terjadi peningkatan panjang jalan provinsi dan kabupaten dalamkondisi baik yaitu menjadi sebesar 62,85%. Peningkatan panjang jalan provinsi dan kabupaten dalam kondisi baikini juga didukung dengan adanya prioritas pembangunan yang terdapat dalamRPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013 yaitu: 1) Peningkatanpenyediaan fasilitas umum prasarana dan sarana transportasi melaluipembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian 64
  • 71. jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan untuk meningkatkanaksesibilitas wilayah serta pengembangan jaringan transportasi antarwilayah yang mengutamakan pelayanan transportasi yang terjangkau; 2)pembangunan jalan dan jembatan; 3) rehabilitasi / pemeliharaan jalan danjembatan; 4) peningkatan jalan dan penggantian jembatan; 5) peningkatansarana dan prasarana kebinamargaan; 6) pengembangan perhubungan darat.PERTANIANNilai Tukar Petani (NTP) per tahun di Provinsi Jawa Tengah Gambar 2.52. Nilai Tukar Petani (NTP) per tahun di Provinsi Jawa Tengah Nilai Tukar Petani (NTP) per tahun menjadi salah satu indikator dalamsub agenda pertanian yang menjadi salah satu agenda pembangunan untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat. Nilai Tukar Petani (NTP) per tahun diProvinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderungfluktuatif. Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun 2007 menunjukan titik tertinggi (103,12%)dan pada tahun 2008 menunjukan titik terendah (99,77%). Pada tahun 2008Nilai Tukar Petani (NTP) per tahun mencapai 99,77%, kemudian pada tahun2009 mencapai angka 98,57%, sehingga dibandingkan tahun 2008 maka NilaiTukar Petani (NTP) per tahun pada tahun 2009 mengalami penurunansebesar 1,20%. 65
  • 72. PDRB Sektor Pertanian PDRB sektor pertanian menjadi salah satu indikator dalam sub agendapertanian yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk meningkatkankesejahteraan rakyat. PDRB sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah dalam6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Gambar 2.53. PDRB Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa PDRB sektor pertanian pada tahun 2008 menunjukantitik tertinggi (5,09%). Pada tahun 2008 PDRB sektor pertanian di ProvinsiJawa Tengah mencapai 5,09%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 4,38%,sehingga dibandingkan pada tahun 2008 maka PDRB sektor pertanian padatahun 2009 mengalami penurunan sebesar 0,71%.Analisis Gabungan Sub Agenda Pertanian Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda pertanian padakasus Jawa Tengah cenderung fluktuatif. Berdasarkan data tersebut diatas,pada tahun 2009 terjadi penurunan PDRB sektor pertanian (berdasarkanharga konstan) yaitu dari 5,09% menjadi sebesar 4,38% disebabkan olehpenurunan nilai tukar petani pada tahun 2009 yaitu dari 99,77% menjadi98,57%. Hal ini menjadi bukti bahwa semakin menurunnya nilai tukar petanimaka semakin turun pula PDRB sektor pertanian. 66
  • 73. Gambar 2.54. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Pertanian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan beberapa upayauntuk meningkatkan pembangunan sektor pertanian dengan beberapaprogram sebagai berikut: 1) peningkatan dan pengembangan produk danproduktivitas pertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan yangbertumpu pada sistem agribisnis guna mempertahankan swasembada danketahanan pangan; 2) peningkatan kualitas dan diversifikasi produk,pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan sarana prasaranapendukung pengolah hasil pertanian, Kelautan dan Perikanan dan kehutanan;3) pengembangan agribisnis; 4) pengembangan dan pengelolaan jaringanirigasi, rawa serta jaringan pengairan lainnya; 5) peningkatan kesejahteraanpetani. 67
  • 74. KEHUTANANPersentase Luas Lahan Rehabilitasi dalam Hutan terhadap Lahan Kritis Gambar 2.55.Persentase Luas Lahan Rehabilitasi dalam Hutan terhadap Lahan Kritis di Provinsi Jawa Tengah Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritismenjadi indikator dalam sub agenda kehutanan yang menjadi salah satuagenda pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persentaseluas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis di Provinsi JawaTengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009),tampak bahwa persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahankritis pada tahun 2007 menunjukan titik tertinggi (9,30%). Pada tahun 2008persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis diProvinsi Jawa Tengah mencapai 3,14%, kemudian pada tahun 2009mencapai 1,55%, sehingga dibandingkan pada tahun 2008 maka persentaseluas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis pada tahun 2009mengalami penurunan sebesar 1,59%. 68
  • 75. Analisis Gabungan Sub Agenda Kehutanan Gambar 2.56. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Kehutanan Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda kehutanan diProvinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan adanya kondisi kehutanan yangkurang baik. Hal menarik yang ditemukan terkait dengan kondisi indikator iniadalah, adanya kesesuaian kondisi persentase luar lahan rehabilitasi dalamhutan dengan dalam hutan terhadap lahan kritis, dimana pada tahun 2006persentase luas lahan rehabilitasi dalam dan luar hutan mengalamipeningkatan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan beberapaupaya untuk meningkatkan persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutanterhadap lahan kritis dengan beberapa program sebagai berikut: 1) pemulihandaya dukung lingkungan melalui pengembangan kelembagaan, kawasanpesisir dan laut, rehabilitasi lahan kritis, dan terlantar terpadu; 2) rehabilitasihutan dan lahan; 3) rehabilitasi, perlindungan, dan konservasi hutan.KELAUTANJumlah Tindak Pidana Perikanan Jumlah tindak pidana perikanan menjadi salah satu indikator dalam subagenda kelautan yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk 69
  • 76. meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jumlah tindak pidana perikanan diProvinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderungfluktuatif. Gambar 2.57. Jumlah Tindak Pidana Perikanan di Provinsi Jawa Tengah Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa jumlah tindak pidana perikanan sejak tahun 2005hingga tahun 2008 menunjukan penurunan, pada tahun 2005 Jumlah tindakpidana perikanan menurun menjadi 32 tindak pidana dibandingkan tahun2004 yang sebesar 33 tindak pidana, kemudian pada tahun 2006 menurundrastis menjadi 17 tindak pidana, pada tahun 2007 kembali turun menjadi 9tindak pidana, dan puncak penurunan jumlah tindak pidana perikanan padatahun 2008 yaitu menjadi 3 tindak pidana, hal ini disebabkan karena adanya :1) satuan pengawas; 2) adanya kerjasama aparat POLRI, TNI – AL, PPNS(Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dari Dinas Kelautan dan Perikanan, 3) adanyapatroli gabungan di Pantura 1 bulan 2 kali. Pada tahun 2008 jumlah tindakpidana perikanan di Provinsi Jawa Tengah mencapai 3 tindak pidana,kemudian pada tahun 2009 naik mencapai 14 tindak pidana, sehinggadibandingkan pada tahun 2008 maka jumlah tindak pidana perikanan padatahun 2009 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 11 tindakpidana, yang disebabkan karena adanya : 1) resesi ekonomi; 2) naiknya hargaBBM sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok 70
  • 77. masyarakat sehingga banyak masyarakat yang melakukan penangkapan ikandengan alat tangkap illegal.Luas Kawasan Konservasi Laut Gambar 2.58. Luas Kawasan Konservasi Laut di Provinsi Jawa Tengah Luas kawasan konservasi laut menjadi indikator dalam sub agendakelautan yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk meningkatkankesejahteraan rakyat. Luas kawasan konservasi laut di Provinsi Jawa Tengahdalam 4 (lima) tahun terakhir (2006-2009) cenderung stabil dan meningkatpada tahun 2009. Hal ini tampak dari luas kawasan konservasi laut padatahun 2006 hingga tahun 2008 yang menunjukan titik yang stabil yaitu110,117%. Pada tahun 2008 luas kawasan konservasi laut di Provinsi JawaTengah mencapai 110,117%, kemudian pada tahun 2009 mencapai122,092%, sehingga dibandingkan pada tahun 2008 maka luas kawasankonservasi laut pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukupsignifikan yaitu sebesar 11,975%, yang disebabkan karena adanya 1) UU 27Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 2)adanya PP 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan; 3) adanyaPermen Kelautan dan Perikanan RI No. 16/Men/208 tentang PerencanaanPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 4) adanya programsosialisasi pemanfaatan terumbu karang; 5) program penanaman bakau; 6)program penanaman mangrove di pesisir; 7) sosialisasi pembuatan terumbu 71
  • 78. karang buatan; 8) sosialisasi cangkok karang; 9) konservasi sumber dayaalam di Pantura (Brebes, Pemalang, Pekalongan), Pati, Rembang dan PantaiSelatan (Kebumen dan Purworejo).Analisis Gabungan Sub Agenda Kelautan Gambar 2.59. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Kelautan Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda kelautan diProvinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan adanya kondisi yang kurang baik.Pada tahun 2004 dan 2005 untuk luas kawasan konservasi laut PemerintahProvinsi Jawa Tengah tidak melakukan kegiatan apapun untuk menjagamaupun untuk memperluas kawasan konservasi laut. Masih lemahnya kinerjaPemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menjaga kondisi kelautannyadisebabkan karena masih banyak prioritas-prioritas pembangunan yang lebihpenting, meskipun agenda kelautan juga menjadi pekerjaan rumah yang harussegera dibenahi. Akan tetapi, meskipun Provinsi Jawa Tengah tidakmenjadikan sub agenda kelautan menjadi prioritas, tetapi Pemerintah ProvinsiJawa Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kondisikelautan agar tetap terkendali dan kondusif. 72
  • 79. KESEJAHTERAAN SOSIALPersentase Penduduk Miskin Persentase penduduk miskin menjadi salah satu indikator dalam subagenda kesejahteraan sosial yang menjadi salah satu agenda pembangunanuntuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persentase penduduk miskin diProvinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderungfluktuatif. Gambar 2.60. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa persentase penduduk miskin pada tahun 2006menunjukan titik tertinggi (22,19%), yang disebabkan karena kenaikan hargaBahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 September 2005 yang kemudian memacukenaikan harga-harga barang kebutuhan lainnya sedangkan pada tahun 2005menunjukan titik terendah (20,49%). Pada tahun 2008 persentase pendudukmiskin di Provinsi Jawa Tengah mencapai 19.23%, kemudian pada tahun2009 mencapai 17,72% sehingga dibandingkan pada tahun 2008 makapersentase penduduk miskin pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar1,51% karena pada bulan Maret 2009 masih masuk periode panen raya danadanya penurunan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 3 kali(tanggal 1 Desember 2008, 15 Desember 2008, dan 15 Januari 2009). 73
  • 80. Tingkat Pengangguran Terbuka Gambar 2.61. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tingkat pengangguran terbuka menjadi salah satu indikator dalam subagenda kesejahteraan sosial yang menjadi salah satu agenda pembangunanuntuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tingkat pengangguran terbuka diProvinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderungfluktuatif. Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2005menunjukan titik tertinggi (8,51%). Pada tahun 2008 tingkat pengangguranterbuka di Provinsi Jawa Tengah mencapai 7,12%, kemudian pada tahun2009 mencapai 7,28% sehingga dibandingkan pada tahun 2008 maka tingkatpengangguran terbuka pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar0,16%. 74
  • 81. Analisis Gabungan Sub Agenda Kesejahteraan Sosial Gambar 2.62. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Kesejahteraan Sosial Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda kesejahteraan sosialpada kasus Jawa Tengah cenderung fluktuatif. Berdasarkan data tersebutdiatas, pada tahun 2006 hingga tahun 2008 terjadi disebabkan penurunanpersentase penduduk miskin yaitu dari 22,19% (2006) menjadi 20,43 di tahun2007 kemudian pada tahun 2008 turun kembali menjadi 19,23% yangdisebabkan oleh penurunan tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2006hingga tahun 2008 yaitu dari 8,20% pada tahun 2006 menjadi 8,10% di tahun2007 dan turun kembali di tahun 2008 menjadi 7,12%. Hal ini menjadi buktibahwa semakin turunnya tingkat pengangguran terbuka maka semakinmenurun juga persentase penduduk miskin. Penurunan persentase penduduk miskin dan pengangguran terbukajuga didukung dengan adanya prioritas pembangunan yang terdapat dalamRPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013 yaitu: 1) Peningkatan danpengembangan investasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhansektor rill serta akselerasi kinerja ekonomi daerah dalam rangkamemperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan; 2)Peningkatan kualitas dan profesionalitas penanganan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan penduduk usia 75
  • 82. lanjut melalui peningkatan partisipasi sosial dan kesetiakawanan sosial masyarakat serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur pelaksana.3. Rekomendasi Kebijakan Dalam rangka pencapaian misi agenda Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat maka perlu terus diupayakan program-program pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang mendukung perwujudan agenda tersebut. Beberapa langkah strategis yang diremokendasikan untuk mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat antara lain : a. Peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dengan menitikberatkan pada pendidikan dasar - pendidikan menengah dan peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dengan perkembangan Iptek serta jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan didukung pangsa pasar kerja dan sarana/prasarana yang memadai, tanpa diskriminasi usia, kelompok dan jenis kelamin; disertai dengan perbaikan manajemen pelayanan pendidikan, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan; b. Peningkatan pemerataan, jangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang didukung oleh persebaran sarana prasarana, pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas, serta mampu menjangkau masyarakat miskin melalui jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat; disertai dengan Pencegahan dan penanggulangan penyakit; perbaikan Sumberdaya kesehatan; Perbaikan gizi masyarakat; Akses pelayanan kesehatan masyarakat; Pencegahan dan penanggulangan penyakit; Farmasi dan perbekalan kesehatan; Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; c. Peningkatan dan pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui fasilitasi program KB dan transmigrasi; disertai dengan perbaikan Pelayanan keluarga berencana; Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri; Pengembangan model operasional BKB – Posyandu – PAUD; 76
  • 83. d. Peningkatan dan pengembangan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing;e. Peningkatan dan pengembangan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing tinggi yang didukung sektor hulu dan hilir;f. Peningkatan dan pengembangan investasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor rill serta akselerasi kinerja ekonomi daerah dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan; disertai dengan Peningkatan promosi dan kerjasama investasi; Peningkatan iklim dan realisasi investasi;g. Peningkatan penyediaan fasilitas umum prasarana dan sarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah serta pengembangan jaringan transportasi antar wilayah yang mengutamakan pelayanan transportasi yang terjangkau; antara lain Pembangunan jalan dan jembatan; Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan; Peningkatan jalan dan penggantian jembatan; Peningkatan sarana dan prasarana Kebinamargaan; Pengembangan perhubungan darat;h. Peningkatan dan pengembangan produk dan produktivitas pertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan yang bertumpu pada sistem agribisnis guna mempertahankan swasembada dan ketahanan pangan;i. Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan sarana prasarana pendukung pengolah hasil pertanian, Kelautan dan Perikanan dan kehutanan; disertai dengan Pengembangan agribisnis; Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa serta jaringan pengairan lainnya; Peningkatan kesejahteraan petani;j. Pemulihan daya dukung lingkungan melalui pengembangan kelembagaan, kawasan pesisir dan laut, rehabilitasi lahan kritis, dan terlantar terpadu; disertai dengan Rehabilitasi hutan dan lahan; Rehabilitasi, perlindungan, dan konservasi hutan; 77
  • 84. k. Peningkatan dan pengembangan investasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor rill serta akselerasi kinerja ekonomi daerah dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan; l. Peningkatan kualitas dan profesionalitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan penduduk usia lanjut melalui peningkatan partisipasi sosial dan kesetiakawanan sosial masyarakat serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur pelaksana.D. KESIMPULAN Berdasarkan pada penyajian data dan analisis yang telah dilakukan, maka berikut ini disimpulkan beberapa hal pokok terkait dengan sejauhmana pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dengan agenda pembangunan : 1) Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai; 2) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis, serta 3) Agenda Pembangunan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang ditinjau dari pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah: 1. Agenda Pembangunan Pertama: Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai a. Indeks Kriminalitas Kondisi kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah – yang ditunjukan dengan nilai indeks kriminalitas – selama tahun 2004-2009 dinyatakan masih kurang baik, hal ini diperkuat dengan data nilai indeks kriminalitas Provinsi Jawa Tengah pada 4 (empat) titik tahun pengamatan yang berada di atas nilai rata-rata indeks kriminalitas dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 64,05. 78
  • 85. b. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional Penyelesaian kasus kejahatan konvensional di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2004-2009 dapat dinyatakan sangat baik, yang ditunjukan dengan kondisi 6 (enam) titik tahun pengamatan yang lebih tinggi di atas nilai rata-rata persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 61,47%. c. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional Penyelesaian kasus kejahatan transnasional di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan cukup baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas rata dengan yang di bawah rata-rata persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional, yaitu 100,02%. Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda Pembangunan Nasional yang Pertama, yaitu Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai dinyatakan cukup baik (skor 3,33). Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah cukup baiknya sinergitas kerjasama antar lembaga dan aparat penegakan hukum di Jawa Tengah, yang sangat mendukung dalam penciptaan kondisi keamanan dan kedamaian di Provinsi Jawa Tengah. Namun, mengingat besarnya dinamika dan tantangan akibat adanya perubahan diberbagai sektor, maka pada masa yang akan datang perlu lebih ditingkatkan efektivitas kerjasama lintas instansi penegak hukum ini untuk lebih menjamin terciptanya situasi yang aman dan damai di Jawa Tengah.2. Agenda Pembangunan Kedua: Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis a. Sub Agenda Pelayanan Publik 1) Persentase Jumlah Kasus Korupsi yang Tertangani Dibandingkan dengan yang Dilaporkan Penanganan kasus korupsi di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2004-2009 dinyatakan cukup baik, yang ditunjukan dengan 79
  • 86. seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas rata dengan yang di bawah rata-rata persentase jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan relatif menurun, yaitu 57,65%.2) Persentase Jumlah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap Penataan kelembagaan pelayanan terpadu yang dinyatakan dengan Peraturan Daerah pada setiap Kabupaten/ Kota selama kurun waktu lima tahun yang lalu (2004-2009) di Jawa Tengah dinyatakan baik, hal ini ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang lebih tinggi di atas nilai rata-rata persentase jumlah Kabupaten/ Kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap di Provinsi Jawa Tengah, yaitu 70,00%. Prestasi ini sejalan dengan komitmen Gubernur Jawa Tengah untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai “Provinsi OSS”.3) Persentase Pelaporan Kabupaten/ Kota Wajar dengan Pengecualian Pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan secara tertib menjadi tuntutan bagi setiap pemerintah daerah Kabupaten/ Kota, selama tahun 2004-2009, pelaporan Kabupaten/ Kota wajar dengan pengecualian untuk kondisi di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2004-2009 dinyatakan cukup baik, ini ditunjukan dengan jumlah titik tahun pengamatan yang lebih tinggi (3 titik tahun) dibandingkan 2 titik tahun yang lebih rendah, dan 1 titik tahun yang sama dengan nilai rata-rata persentase pelaporan Kabupaten/ Kota wajar dengan pengecualian, yaitu 94,29%. Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapatdisimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengahdalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada AgendaPembangunan Nasional yang Kedua, yaitu Mewujudkan Indonesia yangAdil dan Demokratis, khususnya pada Sub Agenda Pelayanan Publik,dinyatakan cukup baik (skor 3,33). Kondisi demikian dapat terjadikarena sudah cukup baiknya langkah-langkah reformasi birokrasi di 80
  • 87. Jawa Tengah. Reformasi birokrasi dilakukan pada semua lini, terutama terkait dengan aspek kewenangan, kelembagaan, aparatur, dan lain- sebagainya. Langkah reformasi yang konkrit ini ikut menekan tingkat penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada kemungkinan terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), menuju terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.b. Sub Agenda Demokrasi 1) Gender Development Index (GDI) Pengembangan demokratisasi di Jawa Tengah dinyatakan sudah baik, dilihat dari indikator Gender Development Index (GDI), dimana terdapat 4 titik tahun pengamatan yang lebih tinggi dari nilai rata-rata GDI di Jawa Tengah, yaitu sebesar 63,31%. Perhatian pada pembangunan gender di Jawa Tengah ternyata cukup efektif, terutama dilihat dari sisi demokratisasi, misalnya terjadi peningkatan dalam jumlah wanita yang terjun dalam pemerintahan, partisipasi wanita di legislatif, dan lain-lain. 2) Gender Empowerment Measurement (GEM) Selanjutnya, apabila dilihat dari angka Gender Empowerment Measurement (GEM), Jawa Tengah juga menunjukan kondisi yang sudah baik. Demokratisasi menjadi basis utama dalam penciptaan situasi yang berkeadilan, apalagi bila dilihat dari sisi gender, yaitu golongan dalam masyarakat yang selama ini masih termarginalkan. Kondisi baik ditunjukan dengan 4 titik tahun pengamatan yang berada di atas nilai rata-rata GEM di Jawa Tengah, yaitu 58,90%. Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda Pembangunan Nasional yang Kedua, yaitu Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis, khususnya pada Sub Agenda Demokrasi, dinyatakan baik (skor 4). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menempatkan dimensi gender sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008-2013, hal ini sejalan dengan isu global perhatian pada aspek 81
  • 88. pengarusutamaan gender dalam Millenium Development Goal’s (MDG’s). Prioritas ini tentunya berdampak pada peningkatan berbagai indikator pembangunan gender dan demokrasi, seperti GDI dan GEM dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan pada kondisi per indikator di kedua Sub Agenda, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda Pembangunan Nasional yang Kedua, yaitu Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis dinyatakan baik (skor 3,65). Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah baiknya langkah-langkah yang ditempuh oleh Provinsi Jawa Tengah dalam perbaikan kinerja birokrasi (internal) dan pengembangan demokratisasi lokal (eksternal). Penyelenggaraan reformasi birokrasi di berbagai aspek pemerintahan memegang peranan yang sangat penting bagi terciptanya kondisi daerah yang semakin baik, terutama dari sisi kapasitas pemerintahan daerah, termasuk jajaran aparatur dan sistem politiknya.3. Agenda Pembangunan Ketiga: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat a. Sub Agenda Indeks Pembangunan Manusia Indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan cukup baik (skor 3,0), yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas rata dengan yang di bawah rata-rata IPM, yaitu 70,60%. Secara keseluruhan sub agenda Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah dilihat dari indikator rata-rata lama sekolah, persentase melek aksara 15 tahun ke atas, dan umur harapan hidup maka dapat disimpulkan bahwa IPM di Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan baik. b. Sub Agenda Pendidikan 1) Angka Partisipasi Murni (SD/MI) Angka Partisipasi Murni (SD/MI) di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan cukup baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun 82
  • 89. pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas rata dengan yang di bawah rata-rata APM SD/MI, yaitu 91,39%.2) Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan cukup baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas rata dengan yang di bawah rata-rata Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) 106,30%.3) Rata-rata Nilai Akhir (SMP/MTS) Rata-rata nilai akhir (SMP/MTS) di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2004-2009 dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang lebih tinggi di atas nilai rata-rata dari indikator rata-rata nilai akhir SMP/MTs dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 5.98.4) Rata-rata Nilai Akhir (SMA/SMK/MA) Rata-rata nilai akhir (SMA/SMK/MA) selama tahun 2004- 2009 dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang berada di atas nilai rata-rata dari indikator rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 6,57%.5) Angka Putus Sekolah SD Kondisi Angka putus sekolah SD di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2004-2009 dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang berada di bawah rata-rata angka putus sekolah SD dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 0,26%.6) Angka Putus Sekolah SMP/MTs Angka putus sekolah SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2004-2009 dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang berada di bawah rata-rata angka putus sekolah SMP/MTs, yaitu 0,93%. 83
  • 90. 7) Angka Putus Sekolah Menengah Angka putus sekolah menengah di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2004-2009 dapat dinyatakan tidak baik, yang ditunjukan dengan kondisi 6 (enam) titik tahun pengamatan yang lebih tinggi di atas nilai rata-rata angka putus sekolah menengah dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 1,08%.8) Angka Melek Aksara 15 tahun ke atas Angka melek aksara 15 tahun ke atas di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan cukup baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas rata dengan yang di bawah rata-rata angka melek aksara 15 tahun ke atas yaitu 88,28%.9) Persentase Jumlah Guru Layak Mengajar SMP/MTs Persentase jumlah guru layak mengajar SMP/MTs selama tahun 2004-2009 dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang berada di atas nilai rata- rata persentase jumlah guru layak mengajar SMP/MTs, yaitu 78,51%.10) Persentase Jumlah Guru Layak Mengajat Sekolah Menengah Persentase jumlah guru layak mengajat sekolah menengah di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun (2004- 2009) dinyatakan cukup baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas rata dengan yang di bawah rata-rata Angka melek aksara 15 tahun ke atas yaitu 71,01% Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapatdisimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengahdalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada AgendaPembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan KesejahteraanRakyat, khususnya pada Sub Agenda Pendidikan, dinyatakan cukupbaik (skor 3,3). Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah cukupbaiknya kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. 84
  • 91. c. Sub Agenda Kesehatan 1) Umur Harapan Hidup (UHH) Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2004-2009 dinyatakan cukup baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas nilai rata-rata dengan yang di bawah nilai rata-rata umur harapan hidup, yaitu 70,73 tahun. 2) Angka Kematian Bayi (AKB) Angka kematian bayi selama tahun 2004-2009 dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang berada di bawah nilai rata-rata angka kematian bayi, yaitu 13,16%. 3) Prevalensi Gizi Buruk Prevalensi gizi buruk selama tahun 2004-2009 dinyatakan cukup baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas nilai rata-rata dengan yang di bawah nilai rata-rata prevalensi gizi buruk, yaitu 2,92%. 4) Prevalensi Gizi Kurang Prevalensi gizi kurang di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan cukup baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas nilai rata-rata dengan yang di bawah nilai rata-rata prevalensi gizi kurang, yaitu 13,30%. 5) Persentase Tenaga Kesehatan perpenduduk Persentase tenaga kesehatan perpenduduk di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2004-2009 dinyatakan sangat baik, yang ditunjukan dengan kondisi 6 (enam) titik tahun pengamatan yang di atas nilai rata-rata persentase tenaga kesehatan perpenduduk, yaitu 0,13%. 85
  • 92. Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, khususnya pada Sub Agenda Kesehatan, dinyatakan baik (skor 3,6). Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah semakin baiknya perhatian dan keseriusan dari Pemerintah Jawa Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan adanya jaminan kesehatan yang memadai untuk masyarakat Jawa Tengah.d. Sub Agenda Keluarga Berencana 1) Persentase Penduduk ber-KB Persentase penduduk ber-KB di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2004-2009 dinyatakan tidak baik, yang ditunjukan dengan kondisi 6 (enam) titik tahun pengamatan yang berada di bawah nilai rata-rata persentase penduduk ber-KB, yaitu 79,67%. 2) Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Persentase laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2004-2009 dinyatakan tidak baik, hal ini ditunjukan dengan kondisi 6 (enam) titik tahun pengamatan yang berada di atas nilai rata-rata persentase laju pertumbuhan penduduk dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 0,38%. 3) Total Fertility Rate (TFR) Persentase Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2004-2009 dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang berada di bawah nilai rata-rata Total Fertility Rate (TFR), yaitu 2,19%. Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, khususnya pada Sub Agenda Keluarga Berencana, dinyatakan cukup baik (skor 2,5). Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah 86
  • 93. semakin baiknya perhatian dan keseriusan dari Pemerintah Jawa Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menekan laju pertumbuhan penduduk melalui Program KB sehingga tidak terjadi ledakan penduduk yang akan berakibat pada kehidupan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah.e. Sub Agenda Ekonomi Makro 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2004-2009 dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang berada di atas nilai rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 5,26%. 2) Persentase Ekspor terhadap PDRB Persentase ekspor terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan cukup baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas rata dengan yang di bawah rata-rata persentase ekspor terhadap PDRB yaitu 48,43%. 3) Persentase Output Manufaktur terhadap PDRB Persentase output manufaktur terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan cukup baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas rata dengan yang di bawah rata-rata Persentase output manufaktur terhadap PDRB 32,81%. 4) Pendapatan per kapita Pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan cukup baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas rata dengan yang di bawah rata-rata pendapatan per kapita yaitu 7.844.511,368 juta rupiah. 87
  • 94. 5) Laju Inflasi Laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2004- 2009 dapat dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas rata dengan yang di bawah rata-rata laju inflasi dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 7,88%. Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, khususnya pada Sub Agenda Ekonomi Makro, dinyatakan cukup baik (skor 3,4). Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah semakin membaiknya pemasukan-pemasukan dari sektor ekspor dan manufaktur sehingga semakin meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, hal ini juga didukung dengan semakin membaiknya laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah yang berakibat semakin membaiknya kondisi ekonomi makro di Provinsi Jawa Tengah.f. Sub Agenda Investasi 1) Nilai Rencana PMA yang Disetujui Nilai rencana PMA yang disetujui di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2004-2009 dinyatakan masih kurang baik, yang ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang berada di bawah nilai rata-rata dari indikator nilai rencana PMA yang disetujui dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 110.2731,868 ribu US$. 2) Nilai Realisasi Investasi PMA Nilai realisasi investasi PMA di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2004-2009 dapat dinyatakan sangat baik, yang ditunjukan dengan kondisi 6 (enam) titik tahun pengamatan yang lebih tinggi di atas nilai rata-rata dari indikator nilai realisasi investasi PMA dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 300.511,5417 ribu US$. 88
  • 95. 3) Nilai Rencana PMDN yang Disetujui Nilai rencana PMDN yang disetujui selama tahun 2004-2009 dinyatakan masih kurang baik, yang ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang berada di bawah nilai rata- rata dari indikator nilai rencana PMDN yang disetujui dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 2.719.702,338 juta rupiah. 4) Nilai Realisasi Investasi PMDN Nilai realisasi PMDN selama tahun 2004-2009 dinyatakan masih kurang baik, yang ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang berada di bawah nilai rata-rata dari indikator nilai rencana PMDN yang disetujui dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 2.719.702,338 juta rupiah. 5) Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan cukup baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas rata dengan yang di bawah rata-rata realisasi penyerapan tenaga kerja PMA yaitu 16.788,1 tenaga kerja. Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, khususnya pada Sub Agenda Investasi, dinyatakan cukup baik (skor 2,8). Kondisi demikian dapat terjadi karena masih belum kondusifnya iklim usaha dan investasi di Provinsi Jawa Tengah, hal ini juga dipengaruhi karena resesi ekonomi yang sedang melanda dunia sehingga banyak negara-negara asing tidak berani berinvestasi dan menanamkan modal di luar negara mereka.g. Sub Agenda Infrastruktur 1) Panjang Jalan Nasional Panjang jalan nasional di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun (2004 – 2009) dinyatakan cukup baik, 89
  • 96. yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan dari panjang jalan nasional dalam kondisi baik, sedang, maupun buruk di Provinsi Jawa Tengah. 2) Panjang Jalan Provinsi dan Kabupaten Panjang jalan provinsi dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2004 – 2009 dinyatakan cukup baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan dari panjang jalan provinsi dan kabupaten dalam kondisi baik, sedang, maupun buruk di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, khususnya pada Sub Agenda Infrastruktur, dinyatakan cukup baik (skor 2,6). Kondisi demikian dapat terjadi karena adanya prioritas program pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang mendukung stabilnya kondisi infrastruktur jalan nasional maupun jalan provinsi dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang antara lain: peningkatan penyediaan fasilitas umum prasarana dan sarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan penggantian jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah serta pengembangan jaringan transportasi antar wilayah yang mengutamakan pelayanan transportasi yang terjangkau; antara lain pembangunan jalan dan jembatan; rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan; peningkatan jalan dan penggantian jembatan; peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; pengembangan perhubungan darath. Sub Agenda Pertanian 1) Nilai Tukar Petani (NTP) per tahun Nilai tukar petani per tahun di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan seimbangnya jumlah titik tahun pengamatan (yaitu masing-masing tiga titik tahun), antara yang di atas rata 90
  • 97. dengan yang di bawah rata-rata Nilai tukar petani per tahun yaitu 96,90%. 2) PDRB Sektor Pertanian PDRB sektor pertanian di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun (2004-2009) dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang lebih tinggi di atas nilai rata-rata dari PDRB sektor pertanian yaitu 4,30%. Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, khususnya pada Sub Agenda Pertanian, dinyatakan baik (skor 3,5). Kondisi demikian dapat terjadi karena semangat dan kerja keras dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan semboyannya “Bali Ndeso Bangun Ndeso”, dengan semboyan ini Provinsi Jawa Tengah memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dari sektor pertanian.i. Sub Agenda Kehutanan Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis selama tahun 2004-2009 di Provinsi Jawa Tengah dinyatakan masih kurang baik, yang ditunjukan dengan kondisi pada 4 (empat) titik tahun pengamatan yang berada di bawah nilai rata-rata persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 3,87%.j. Sub Agenda Kelautan 1) Jumlah Tindak Pidana Perikanan Jumlah Tindak Pidana Perikanan di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2004-2009 dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang berada di bawah nilai rata-rata jumlah tindak pidana perikanan dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 18,00 jumlah tindak pidana perikanan. 91
  • 98. 2) Luas Kawasaan Konservasi Laut Luas kawasaan konservasi laut di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2006-2009 dinyatakan kurang baik, yang ditunjukan dengan kondisi 3 (tiga) titik tahun pengamatan yang berada di bawah nilai rata-rata persentase luas kawasaan konservasi laut dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 113,11%. Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, khususnya pada Sub Agenda Kelautan, dinyatakan kurang baik (skor 2,5). Kondisi demikian dapat terjadi karena masih terbatasnya kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengkoordinasi dan menggalakkan program-program yang dapat menyelamatkan wilayah laut di Provinsi Jawa Tengah.k. Sub Agenda Kesejahteraan Sosial 1) Persentase Penduduk Miskin Persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2004-2009 dinyatakan masih kurang baik, yang ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang berada di atas nilai rata-rata persentase penduduk miskin dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 20,20%. 2) Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2004-2009 dinyatakan baik, yang ditunjukan dengan kondisi 4 (empat) titik tahun pengamatan yang berada di bawah nilai rata-rata persentase tingkat pengangguran terbuka dalam lima tahun (2004-2009), yaitu 7,61%. Berdasarkan pada kondisi per indikator di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, khususnya pada Sub Agenda Kesejahteraan Sosial, dinyatakan 92
  • 99. cukup baik (skor 3). Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah semakin baiknya perhatian dan keseriusan dari Pemerintah Jawa Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan pada kondisi per indikator di sebelas Sub Agenda, makadapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengahdalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda PembangunanNasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dinyatakancukup baik (skor 2,70). Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah baiknyalangkah-langkah yang ditempuh oleh Provinsi Jawa Tengah dalam perbaikankinerja di bidang kesejahteraan rakyat, karena semboyan “Bali Ndeso BangunNdeso” bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. 93
  • 100. BAB III RELEVANSI RPJMN 2010-2014 DENGAN RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH 2008-2013A. PENGANTAR Analisis Relevansi RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu meliputi tahapan: (1) Identifikasi dokumen RPJMN 2010-2014, (2). Identifikasi dokumen RPJMD Jawa Tengah Tahun 2008-2013, (3), identifikasi prioritas/program nasional, (4) identifikasi prioritas/program daerah, (5) analisis relevansi dan penjelasan serta penyusunan rekomendasi. Kolom-kolom analisis yang termuat dalam matriks program aksi, meliputi: (1) Prioritas dan Program Aksi dari RPJMN 2010-2014, (2) Prioritas Pembangunan dan Program pada RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah, beserta (3) analisis kualitatif dan (4) penjelasannya. Setelah upaya penyandingan dapat diidentifikasi jumlah dan persentase program nasional yang mendapat dukungan daerah, program nasional yang tidak mendapat dukungan daerah, bahkan program daerah yang tidak menjadi prioritas nasional.B. PRIORITAS DAN PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN NASIONAL Berikut merupakan kolom tabel prioritas dan program aksi pembangunan nasional yang diambil dari RPJMN 2010-2014, beserta prioritas dan program di Propinsi Jawa yang diambil dari RPJMD 2008-2013. Dari kesemua prioritas dan program-program yang telah di susun tersebut untuk selanjutnya di analisis setiap prioritas dan programnya, apakah prioritas yang ada di RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah telah sesuai atau mengacu dengan RPJMN 2010-2014. Analisis dilakukan dengan cara menyandingkan setiap prioritas nasional dengan prioritas di daerah, begitu pula dengan program nasional disandingkan dengan program di daerah. Setelah disandingkan kemudian dilihat relevansi diantara keduanya yaitu antara RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah. 94
  • 101. TABEL 3.1 PRIORITAS DAN PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN NASIONAL RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif1 PRIORITAS 1. Ada, yaitu pada : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA  PRIORITAS 3 : KELOLA MEWUJUDKAN KEHIDUPAN POLITIK DAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE), DEMOKRATIS, DAN BERTANGGUNG JAWAB, DIDUKUNG OLEH KOMPETENSI DAN PROFESIONALITAS APARATUR, BEBAS DARI PRAKTEK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), SERTA PENGEMBANGAN JEJARING,  PRIORITAS 6 : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, AMAN, DAMAI DAN BERSATU DALAM WADAH NEGARA 95
  • 102. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI), DIDUKUNG DENGAN KEPASTIAN HUKUM DAN PENEGAKAN HAM SERTA KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER  Kewenangan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  Kewenangan Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil Otonomi Daerah Penataan otonomi daerah melalui  Penghentian/pembata - TIDAK ADA Tidak terdapat Program di san pemekaran program daerah daerah yang mendukung wilayah; yang program aksi nasional mendukung ”Penghentian/pembatasan sepenuhnya pemekaran wilayah” prioritas/ namun terdapat pada program Program pembangunan nasional daerah pada kewenangan urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan 96
  • 103. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif Persandian yaitu pada program peningkatan pelaksanaan otonomi daerah yang mendekati untuk mendukung program nasional ini Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah  Peningkatan efisiensi  Pengembangan ADA program Program daerah yang dan efektivitas sistem dan daerah yang mendukung program/aksi penggunaan dana peningkatan kualitas mendukung nasional ”Peningkatan perimbangan daerah penyelenggaraan sepenuhnya efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang prioritas/ penggunaan dana efektif dan efisien program perimbangan daerah” ada sesuai prinsip- nasional l pada Prioritas prinsip good Pembangunan daerah governance melalui Rencana Pembangunan peningkatan Jangka Menengah Daerah akuntabilitas, pada prioritas governance transparansi, dan Pengembangan dan kesetaraan dan peningkatan kualitas keadilan, serta sistem perencanaan dan partisipasi masyarakat Implementasi, serta di dalam dukung dengan adanya penyelenggaraan sumber lain yaitu pada pemerintahan daerah program pembangunan  Pengembangan dan daerah yaitu pada program peningkatan kualitas peningkatan dan sistem perencanaan pengembangan serta implementasi pengelolaan keuangan yang berorientasi daerah dan peningkatan pada pemanfaatan pengelolaan aset daerah, sumber daya serta pada Pembinaan dan pembangunan Fasilitasi Pengelolaan secara partisipatif Keuangan Desa dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, tanpa diskriminasi 97
  • 104. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif  Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  Peningkatan pengelolaan Aset Daerah  Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa  Penyempurnaan - TIDAK ADA Meski tidak tercantum pelaksanaan pemilihan program daerah dalam RPJMD, namun kepala daerah yang pada kenyataannya di mendukung Propinsi Jawa Tengah prioritas/ sudah memiliki panitia program pengawas, Komisi nasional pemilihan umum untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah guna mendukung program/aksi nasional ”penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah” Regulasi  Percepatan  Peningkatan ADA program Pada program/aksi harmonisasi dan sinkronisasi, daerah yang nasional “Percepatan sinkronisasi peraturan harmonisasi produk- mendukung harmonisasi dan perundang-undangan produk hukum sepenuhnya sinkronisasi peraturan di tingkat pusat dan pusat dan daerah, prioritas/ perundang-undangan di daerah peraturan pengembangan program tingkat pusat dan daerah daerah selambat- kapasitas nasional peraturan daerah lambatnya 2011 kelembagaan hukum selambat-lambatnya 2011” dan kualitas aparatur di dukung dengan hukum, serta program-program di peningkatan kesadaran daerah yang terdapat di masyarakat dalam dalam Prioritas rangka meningkatkan Pembangunan daerah kepastian hukum Rencana Pembangunan 98
  • 105. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif Jangka Menengah Daerah pada prioritas ke 6 yaitu mengenai Peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah, pengembangan kapasitas kelembagaan hukum dan kualitas aparatur hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat serta di dukung dengan adanya kewenangan urusan wajib pada program prioritas penataan perundang-undangan  Penataan Peraturan Perundang-undangan Sinergi Antara Pusat dan Daerah  Penetapan dan  Pengembangan ADA program Pada program/aksi penerapan sistem sistem dan daerah yang nasional ” Penetapan dan Indikator Kinerja peningkatan kualitas mendukung penerapan sistem Indikator Utama Pelayanan pelayanan publik sepenuhnya Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras melalui peningkatan prioritas/ Publik yang selaras antara antara pemerintah sarana prasarana program pemerintah pusat dan pusat dan pemerintah aparatur dan nasional pemerintah daerah” di daerah kompetensi sesuai dukung adanya program dengan kewenangan daerah pada Prioritas berdasarkan Standar Pembangunan daerah Pelayanan Minimal Rencana Pembangunan (SPM) pada bidang Jangka Menengah daerah pelayanan dasar pada program Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan di dukung dengan adanya program peningkatan kerjasama pemerintah daerah 99
  • 106. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif  Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah. Penegakan Hukum  Peningkatan integrasi  Peningkatan ADA program Pada program/aksi dan integritas sinkronisasi, daerah yang nasional “Peningkatan penerapan dan harmonisasi produk- mendukung integrasi dan integritas penegakan hukum oleh produk hukum sepenuhnya penerapan dan penegakan seluruh lembaga dan pusat dan daerah, prioritas/ hukum oleh seluruh aparat hukum pengembangan program lembaga dan aparat kapasitas nasional hukum” di dukung dengan kelembagaan hukum program-program di dan kualitas aparatur daerah yang terdapat di hukum, serta dalam Prioritas Rencana peningkatan kesadaran Pembangunan Jangka masyarakat dalam Menengah Daerah yaitu rangka meningkatkan Peningkatan sinkronisasi, kepastian hukum harmonisasi produk- produk hukum pusat dan daerah, pengembangan kapasitas kelembagaan hukum dan kualitas aparatur hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat Data Kependudukan  Penetapan Nomor - ADA program Meski tidak terdapat pada Induk Kependudukan daerah yang prioritas pembangunan di (NIK) dan mendukung daerah pada prioritas pengembangan Sistem sepenuhnya pembangunan daerah Informasi dan prioritas/ jangka panjang, namun Administrasi program pada program penataan Kependudukan (SIAK) nasional administrasi dengan aplikasi kependudukan dalam pertama pada kartu kewenangan urusan tanda penduduk daerah mendukung selambat-lambatnya program aksi nasional pada 2011 ” Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem 100
  • 107. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk selambat- lambatnya pada 2011” yang menunjukkan bahwa di propinsi Jawa Tengah mendukung keberhasilan program nasional mengenai kependudukan  Penataan Administrasi Kependudukan Dari berbagai program prioritas yang ada di Jawa Tengah dukungan propinsi Jawa Tengah terhadap prioritas nasional ”REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA dapat disimpulkan berdasarkan adanya prioritas di daerah yang mendukung setiap program/aksi nasional, meskipun dalam program/aksi nasional Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, di dalam prioritas daerah tidak ditemukan namun pada kenyataannya di Propnsi Jawa sudah terdapat berbagai peraturan dan komisi pemilihan umum untuk mendukung keberhasilan pemilihan kepala daerah. Dari 7 program, yang sesuai dengan yang ada di Jawa Tengah sebanak 4, dan 3 diantaranya tidak ada.2 PRIORITAS 2. PENDIDIKAN Ada, yaitu pada :  PRIORITAS 1: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS, BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, CERDAS, SEHAT, SERTA BERBUDAYA  Kewenangan Urusan Wajib Pendidikan  Peningkatan Angka  Peningkatan ADA program Pada program/aksi Partisipasi Murni pemerataan akses daerah yang nasional “Peningkatan (APM) pendidikan dan mutu mendukung Angka Partisipasi Murni 101
  • 108. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif dasar pendidikan dengan sepenuhnya (APM) pendidikan dasar, di menitikberatkan pada prioritas/ Jawa Tengah memiliki pendidikan dasar - program prioritas program yang pendidikan menengah nasional serupa yaitu pada prioritas dan peningkatan Rencana Pembangunan relevansi kurikulum Jangka Menengah Daerah, pendidikan dengan yaitu pada program perkembangan Iptek Peningkatan pemerataan serta jenjang akses dan mutu pendidikan yang lebih pendidikan dan tinggi dengan peningkatan relevansi didukung pangsa kurikulum pendidikan, pasar kerja dan serta di dukung adanya sarana/prasarana program pendidikan dasar yang memadai, tanpa dan pendidikan nonformal diskriminasi usia, kelompok dan jenis kelamin  Pendidikan Dasar  Pendidikan Non Formal dan Informal.  APM pendidikan  Peningkatan ADA program Prioritas program yang ada setingkat SMP pemerataan akses daerah yang di daerah mendukung dan mutu mendukung program/aksi nasional, hal pendidikan dengan sepenuhnya tersebut ditunjukkan menitikberatkan pada prioritas/ dengan program di daerah pendidikan dasar - program yang sejalan dengan pendidikan menengah nasional program nasional “APM dan peningkatan pendidikan setingkat relevansi kurikulum SMP”, Hal terdapat pada pendidikan dengan program Peningkatan perkembangan Iptek pemerataan akses dan serta jenjang mutu pendidikan dan pendidikan yang lebih peningkatan relevansi tinggi dengan kurikulum pendidikan, didukung pangsa selain itu juga terdapat pasar kerja dan pada program pendidikan sarana/prasarana menengah dan pendidikan yang memadai, tanpa nonformal 102
  • 109. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif diskriminasi usia, kelompok dan jenis kelamin  Pendidikan Menengah  Pendidikan Non Formal dan Informal  Angka Partisipasi  Peningkatan ADA program Pada program/aksi Kasar (APK) pemerataan akses daerah yang nasional ” Angka pendidikan setingkat dan mutu mendukung Partisipasi Kasar (APK) SMA pendidikan dengan sepenuhnya pendidikan setingkat SMA” menitikberatkan pada prioritas/ di dukung adanya program pendidikan dasar - program di Propinsi Jawa Tengah pendidikan menengah nasional yaitu Peningkatan dan peningkatan pemerataan akses dan relevansi kurikulum mutu pendidikan dan pendidikan dengan peningkatan relevansi perkembangan Iptek kurikulum pendidikan, dan serta jenjang di dukung adanya pendidikan yang lebih Program pendidikan tinggi dengan menengah dan pendidikan didukung pangsa nonformal pasar kerja dan sarana/prasarana yang memadai, tanpa diskriminasi usia, kelompok dan jenis kelamin  Pendidikan Menengah  Pendidikan Non Formal dan Informal  Pemantapan/rasionalis - TIDAK ADA BOS sudah dilaksankan di asi implementasi BOS program daerah Jawa Tengah, meskipun yang tidak tercantum dalam mendukung RPJMD, namun pada prioritas/ kenyataannya BOS sudah program dilaksanakan di Jawa nasional Tengah 103
  • 110. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif  Penurunan harga buku - TIDAK ADA - standar di tingkat program daerah sekolah dasar dan yang menengah sebesar 30- mendukung 50% selambat- prioritas/ lambatnya 2012 dan program nasional  Penyediaan  Pengembangan ADA program Meskipun tidak sama sambungan internet kelembagaan dan daerah yang persis dengan prioritas ber-content pendidikan peningkatan mendukung pembangunan nasional, ke sekolah tingkat pelayanan sepenuhnya program nasional menengah selambat- perpustakaan prioritas/ “Penyediaan sambungan lambatnya 2012 dan sebagai sarana program internet ber-content terus diperluas ke penyebaran nasional pendidikan ke sekolah tingkat sekolah dasar; informasi, ilmu tingkat menengah pengetahuan, hasil selambat-lambatnya 2012 penelitian, dan dan terus diperluas ke penemuan lainnya tingkat sekolah dasar”juga kepada masyarakat menjadi prioritas pembangunan di Jawa Tengah, hal tersebut terdapat pada Prioritas Pembangunan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada program Pengembangan kelembagaan dan peningkatan pelayanan perpustakaan Akses Pendidikan Tinggi  Peningkatan APK - ADA program Program Nasional pendidikan tinggi daerah yang “Peningkatan APK mendukung pendidikan tinggi” sepenuhnya memperoleh dukungan prioritas/ dengan adanya program program fasilitasi pendidikan tinggi nasional di daerah 104
  • 111. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif  Fasilitasi Pendidikan Tinggi Metodologi  Penerapan metodologi  Peningkatan ADA program Meskipun tidak sama pendidikan yang tidak pemerataan akses daerah yang persis, pada prioritas lagi berupa pengajaran dan mutu mendukung program di daerah yaitu demi kelulusan ujian pendidikan dengan sepenuhnya pada prioritas Rencana (teaching to the test) menitikberatkan pada prioritas/ Pembangunan Jangka pendidikan dasar - program Menengah Daerah, pada pendidikan menengah nasional program peningkatan dan peningkatan pemerataan akses dan relevansi kurikulum mutu pendidikan dan pendidikan dengan peningkatan relevansi perkembangan Iptek kurikulum pendidikan serta jenjang menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih program di daerah tinggi dengan mendukung program/aksi didukung pangsa nasional ” Penerapan pasar kerja dan metodologi pendidikan sarana/prasarana yang tidak lagi berupa yang memadai, tanpa pengajaran demi kelulusan diskriminasi usia, ujian (teaching to the test)” kelompok dan jenis kelamin  Peningkatan kualitas dan penerapan hasil penelitian serta pengembangan Iptek yang berbasis pada peningkatan jejaring penelitian sehingga mampu mendorong berkembangnya teknologi madya di berbagai bidang Pengelolaan  Pemberdayaan peran - ADA program Program nasional kepala sekolah daerah yang “Pemberdayaan peran sebagai manajer mendukung kepala sekolah sebagai 105
  • 112. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif sistem pendidikan sepenuhnya manajer system yang unggul prioritas/ pendidikanyang unggul” program memperoleh dukungan nasional dari daerah dengan adanya program manajemen pelayanan pendidikan  Manajemen Pelayanan Pendidikan  Revitalisasi peran - TIDAK ADA - pengawas sekolah program daerah sebagai entitas quality yang assurance mendukung prioritas/ program nasional  Mendorong aktivasi - TIDAK ADA - peran Komite Sekolah program daerah untuk menjamin yang keterlibatan pemangku mendukung kepentingan dalam prioritas/ proses pembelajaran, program dan Dewan Pendidikan nasional di tingkat Kabupaten nasional Kurikulum  Penataan ulang  Peningkatan ADA program Untuk program/aksi kurikulum sekolah pemerataan akses daerah yang nasional ” Penataan ulang dan mutu mendukung kurikulum sekolah ” di pendidikan dengan sepenuhnya dukung sepenuhnya menitikberatkan pada prioritas/ oleh prioritas pendidikan dasar - program pembangunan di Jawa pendidikan menengah nasional Tengah, hal tersebut dan peningkatan terdapat pada program relevansi kurikulum peningkatan pemerataan pendidikan dengan akses dan mutu perkembangan Iptek pendidikan dan serta jenjang peningkatan relevansi pendidikan yang lebih kurikulum pendidikan tinggi dengan 106
  • 113. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif didukung pangsa pasar kerja dan sarana/prasarana yang memadai, tanpa diskriminasi usia, kelompok dan jenis kelamin Kualitas  Peningkatan kualitas  Peningkatan ADA program Meskipun tidak sama guru, pengelolaan dan pemerataan akses daerah yang persis, namun di dalam layanan sekolah dan mutu mendukung prioritas pembangunan pendidikan dengan sepenuhnya daerah Rencana menitikberatkan pada prioritas/ Pembangunan Jangka pendidikan dasar - program Menengah Daerah pendidikan menengah nasional juga memiliki program dan peningkatan yang mendukung relevansi kurikulum program/aksi nasional ” pendidikan dengan Peningkatan kualitas guru, perkembangan Iptek pengelolaan dan layanan serta jenjang sekolah ”, yaitu terdapat pendidikan yang lebih pada program peningkatan tinggi dengan pemerataan akses dan didukung pangsa mutu pendidikan dan pasar kerja dan peningkatan relevansi sarana/prasarana kurikulum pendidikan, yang memadai, tanpa selain itu di dukung diskriminasi usia, adanya program kelompok dan jenis Peningkatan Mutu kelamin Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Manajemen Pelayanan Pendidikan  Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan  Manajemen Pelayanan Pendidikan Dari 14 program/aksi nasional, setidaknya terdapat 10 program/aksi nasional yang memperoleh dukungan dari prioritas program yang ada di Propinsi Jawa Tengah, dimana dalam 10 program tersebut di dukung secara penuh maupun hanya termaktub sebagian, namun bisa disimpulkan bahwa pada prioritas pembangunan 107
  • 114. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif nasional yaitu PRIORITAS PENDIDIKAN, di dukung prioritas pembangunan dan program di Jawa Tengah, lebih dari 50% dari berbagai program yang terdapat pada prioritas pembangunan nasional PENDIDIKAN,di dukung dengan program-program di Jawa Tengah3 PRIORITAS 3 : KESEHATAN Ada, yaitu pada :  PRIORITAS 1: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS, BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, CERDAS, SEHAT, SERTA BERBUDAYA  Kewenangan Urusan Wajib Kesehatan  Kewenangan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kesehatan Masyarakat  Pelaksanaan Program  Peningkatan ADA program Terdapat program di Kesehatan Preventif pemerataan, daerah yang daerah yang mendukung Terpadu jangkauan, dan mutu mendukung program/aksi nasional ” pelayanan kesehatan sepenuhnya Pelaksanaan Program masyarakat dan prioritas/ Kesehatan Preventif pelayanan kesehatan program Terpadu”, yaitu pada perseorangan/rujukan nasional program Peningkatan yang didukung oleh pemerataan, jangkauan, persebaran sarana dan mutu pelayanan prasarana, kesehatan masyarakat pengembangan dan pelayanan kesehatan profesionalisme dan perseorangan/rujukan dan kompetensi tenaga kompetensi tenaga kesehatan yang kesehatan yang memadai memadai dan dan berkualitas, serta 108
  • 115. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif berkualitas, serta mampu menjangkau mampu menjangkau masyarakat miskin, selain masyarakat miskin itu di dukung dengan melalui jaminan adanya program pemeliharaan pencegahan dan kesehatan masyarakat penanggulangan penyakit  Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Keluarga Berencana  Peningkatan kualitas  Peningkatan dan ADA program Meskipun tidak sama dan jangkauan layanan pengembangan sistem daerah yang persis, namun program KB melalui 23.500 pengendalian laju mendukung Nasional “Peningkatan klinik pemerintah dan pertumbuhan sepenuhnya kualitas dan jangkauan swasta selama 2010- penduduk dan prioritas/ layanan KB melalui 23.500 2014 pengaturan program klinik pemerintah dan persebarannya melalui nasional swasta selama 2010-2014” fasilitasi program KB Di dukung oleh Provinsi dan transmigrasi Jawa Tengah melalui program Peningkatan dan pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya, meskipun tidak sama persis, namun memiliki konten yang sama, selain itu hal tersebut juga termuat di dalam program di jawa tengah, yaitu Pelayanan Keluarga Berencana dan Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri  Pelayanan Keluarga Berencana;  Pembinaan peran serta 109
  • 116. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri Obat  Pemberlakuan Daftar - TIDAK ADA - Obat Esensial Nasional program daerah sebagai dasar yang pengadaan obat di mendukung seluruh Indonesia dan prioritas/ pembatasan harga program obat generik bermerek nasional pada 2010 Asuransi Kesehatan Nasional  Penerapan Asuransi - TIDAK ADA - Kesehatan Nasional program daerah untuk seluruh keluarga yang miskin dengan mendukung cakupan 100% pada prioritas/ 2011 dan diperluas program secara bertahap untuk nasional keluarga Indonesia lainnya antara 2012- 2014 Dari keempat program/aksi nasional, hanya 2 yang di dukung secara penuh (yang ada di Propinsi Jawa Tengah), jadi hanya 50% dukungan yang diberikan Propinsi Jawa Tengah kepada prioritas pembangunan nasional KESEHATAN, sedangkan 2 program/aksi nasional lainnya tidak termuat di dalam program ataupun prioritas di Jawa Tengah4 PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN Ada  PRIORITAS 1: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS, BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, CERDAS, SEHAT, 110
  • 117. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif SERTA BERBUDAYA  PRIORITAS 6 : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, AMAN, DAMAI DAN BERSATU DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI), DIDUKUNG DENGAN KEPASTIAN HUKUM DAN PENEGAKAN HAM SERTA KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER  Kewenangan Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bantuan Sosial Terpadu  Integrasi program - TIDAK ADA Meskipun tidak termuat di perlindungan sosial program daerah dalam Prioritas berbasis keluarga yang yang Pembangunan Daerah mencakup program mendukung Rencana Jangka Bantuan Langsung prioritas/ Menengah Daerah Tunai program namun pada kenyataannya nasional bantuan langsung tunai sudah diterapkan di propinsi Jawa Tengah  Bantuan pangan,  Peningkatan kualitas ADA program Meskipun tidak sama jaminan sosial bidang dan ketahanan daerah yang persis, namun di dalam 111
  • 118. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif kesehatan, beasiswa keluarga dalam mendukung Prioritas Pembangunan bagi anak keluarga rangka menuju sepenuhnya Daerah Provinsi Jawa berpendapatan rendah, keluarga kecil, bahagia prioritas/ Tengah Pendidikan Anak Usia dan sejahtera melalui program mendukung adanya Dini (PAUD), dan penyadaran dan nasional program/aksi nasional ini, Parenting Education penggerakan yaitu pada program mulai 2010 dan masyarakat Peningkatan kualitas dan program keluarga  Peningkatan kualitas ketahanan keluarga, selain harapan diperluas dan profesionalitas itu juga terdapat dalam menjadi program penanganan program peningkatan nasional mulai 2011- Penyandang kualitas dan 2012 Masalah profesionalitas Kesejahteraan Sosial penanganan Penyandang (PMKS) dan Masalah Kesejahteraan penanganan Sosial (PMKS) dan penduduk usia lanjut penanganan penduduk melalui peningkatan usia lanjut partisipasi sosial dan kesetiakawanan sosial masyarakat serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur pelaksana  Pengembangan dan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila serta peraturan perundangan 112
  • 119. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif PNPM Mandiri  Penambahan - TIDAK ADA Meskipun tidak termuat di anggaran PNPM program daerah dalam RPJMD, namun Mandiri yang dalam kenyataannya mendukung PNPM mandiri sudah prioritas/ diterapkan di Provinsi program Jawa Tengah nasional Kredit Usaha Rakyat (KUR)  Pelaksanaan  Penguatan Kapasitas ADA program Program/aksi nasional penyempurnaan Kelembagaan daerah yang “Pelaksanaan mekanisme penyaluran Koperasi dan UMKM mendukung penyempurnaan KUR mulai 2010 dan  Penguatan dan sepenuhnya mekanisme penyaluran perluasan cakupan Pengembangan prioritas/ KUR mulai 2010 dan KUR mulai 2011 Permodalan dan program perluasan cakupan KUR Jaringan Kemitraan nasional mulai 2011” di dukung Usaha KSP/USP - program yang ada di Jawa Koperasi Tengah, program-program tersebut meliputi Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM dan Penguatan dan Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha KSP/USP-Koperasi, meskipun tidak sama persis namun, memiliki esensi yang sama Tim Penanggulangan Kemiskinan  Revitalisasi Komite - TIDAK ADA - Nasional program daerah Penanggulangan yang Kemiskinan di bawah mendukung koordinasi Wakil prioritas/ Presiden program nasional 113
  • 120. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif Dari kelima program/aksi nasional, namun hanya 2 saja yang memperoleh dukungan dari Propinsi Jwa Tengah, sedangkan 3 program/aksi nasional lain tidak menjadi program ataupun prioritas di Jawa Tengah, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk prioritas pembangunan nasional PENANGGULANGAN KEMISKINAN, tidak di dukung program ataupun prioritas pembangunan di Jawa tengah5 PRIORITAS 5 : PROGRAM AKSI DIBIDANG PANGAN Ada, yaitu pada :  PRIORITAS 2: MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERBASIS PADA POTENSI UNGGULAN DAERAH DENGAN DUKUNGAN REKAYASA TEKNOLOGI DANBERORIENTAS I PADA EKONOMI KERAKYATAN  PRIORITAS 4: MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG OPTIMAL DENGAN TETAP MENJAGA KELESTARIAN FUNGSINYA DALAM MENOPANG KEHIDUPAN (TAMBAHAN)  PRIORITAS 5: MEWUJUDKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA YANG MENUNJANG 114
  • 121. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif PENGEMBANGAN WILAYAH, PENYEDIAAN PELAYANAN DASAR, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH  Kewenangan Urusan Wajib Ketahanan Pangan  Kewenangan Urusan Wajib Pekerjaan Umum  Kewenangan Urusan Pilihan Pertanian Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian  Penataan regulasi  Pengembangan dan ADA program Untuk program/aksi untuk menjamin peningkatan kualitas daerah yang nasional ” Penataan kepastian hukum atas penataan ruang mendukung regulasi untuk menjamin lahan pertanian, melalui peningkatan sepenuhnya kepastian hukum atas efektivitas dan peran prioritas/ lahan pertanian”, RTRWP Jawa program memperoleh dukungan Tengah dan RTRW nasional dari program atupun Kabupaten/Kota prioritas pembangunan di sebagai matra ruang daerah, hal tersebut pembangunan daerah, termuat di dalam program peningkatan dan Pengembangan dan optimalisasi peningkatan kualitas pemanfaatan ruang, penataan ruang, peningkatan optimalisasi pemanfaatan konsistensi ruang, peningkatan pemanfaatan ruang konsistensi pemanfaatan sesuai dengan daya ruang dan penerapan dukungnya dan pengendalian penerapan pemanfaatan ruang, pengendalian selain itu di dukung pemanfaatan ruang dengan adanya program 115
  • 122. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif terutama pada Pengembangan Agribisnis, kawasan lindung yang terdapat pada dan sawah lestari kewenangan urusan wajib didukung pertanian kelembagaan serta peran serta masyarakat  Pengembangan Agribisnis  Pengembangan areal  Perbaikan dan ADA program Meskipun tidak sama pertanian baru seluas peningkatan kualitas daerah yang persis, namun pada 2 juta hektar, sumber daya alam mendukung program/aksi nasional penertiban serta dan lingkungan hidup sepenuhnya Pengembangan areal optimalisasi serta pemulihan daya prioritas pertanian baru seluas 2 penggunaan lahan dukung lingkungan pembangunan juta hektar, penertiban terlantar melalui nasional serta optimalisasi pengembangan penggunaan lahan kelembagaan, terlantar, di dukung oleh kawasan pesisir dan prioritas pembangunan laut, rehabilitasi lahan daerah, yaitu terdapat kritis dan terlantar pada program Perbaikan secara terpadu yang dan peningkatan kualitas berbasis ekosistem sumber daya alam dan Daerah Aliran Sungai lingkungan hidup serta (DAS) serta pemulihan daya dukung pengembalian fungsi lingkungan kawasan lindung Infrastruktur  Pembangunan dan  Peningkatan ADA program Program/aksi nasional ini pemeliharaan sarana penyediaan fasilitas daerah yang di dukung secara penuh transportasi dan umum prasarana dan mendukung oleh Propinsi Jawa angkutan, pengairan, sarana transportasi sepenuhnya Tengah, hal tersebut jaringan listrik, serta melalui pembangunan prioritas/ termuat di dalam program teknologi komunikasi jalan dan jembatan, program Peningkatan penyediaan dan sistem informasi peningkatan jalan dan nasional fasilitas umum prasarana nasional yang penggantian jembatan, dan sarana transportasi, melayani daerah- pemeliharaan jalan Pengembangan daerah sentra produksi dan jembatan untuk manajemen pelabuhan pertanian demi meningkatkan dan infrastruktur 116
  • 123. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif peningkatan kuantitas aksesibilitas wilayah penunjang, dan kualitas produksi serta pengembangan Pengembangan dan serta kemampuan jaringan transportasi peningkatan sarana pemasarannya; antar wilayah yang prasarana serta mengutamakan pengelolaan pelayanan transportasi telekomunikasi dan yang terjangkau Peningkatan rasio  Pengembangan elektrifikasi dan kualitas manajemen layanan energi listrik pelabuhan dan kepada masyarakat, selain infrastruktur itu dukungn dan penunjang untuk Pengembangan dan mendorong kelancaran pengelolaan jaringan arus barang dan irigasi, rawa serta penumpang dengan jaringan pengairan lainnya tidak mengesampingkan pelabuhan yang berada diluar kawasan andalan  Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana serta pengelolaan telekomunikasi yang mampu mendukung pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan cakupan layanan dan kemudahan akses bagi masyarakat luas, pengembangan kelembagaan dan peraturan- peraturannya terkait dengan keamanan, kerahasiaan, privasi dan integritas informasi serta 117
  • 124. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif peningkatan peran telekomunikasi yang menunjang penyelenggaraan telematika  Peningkatan rasio elektrifikasi dan kualitas layanan energi listrik kepada masyarakat melalui perluasan cakupan layanan bagi masyarakat perdesaan, serta pemenuhan energi listrik untuk industri yang ada melalui perluasan jaringan distribusi serta penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan sumber listrik alternatif yang aman dan ramah lingkungan  3) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa serta jaringan pengairan lainnya Penelitian dan Pengembangan  Peningkatan upaya  Peningkatan dan ADA program Pada program/aksi ” penelitian dan pengembangan daerah yang Peningkatan upaya pengembangan bidang produk dan mendukung penelitian dan pertanian yang mampu produktivitas sepenuhnya pengembangan bidang menciptakan benih pertanian, perikanan, prioritas/ pertanian yang mampu unggul dan hasil kelautan, dan program menciptakan benih unggul peneilitian lainnya kehutanan yang nasional dan hasil peneilitian lainnya menuju kualitas 118
  • 125. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif menuju kualitas dan bertumpu pada dan produktivitas hasil produktivitas hasil sistem agribisnis pertanian nasional yang pertanian nasional guna mempertahankan tinggi” memperoleh yang tinggi; swasembada dan dukungan dari Provinsi di ketahanan pangan Jawa Tengah yaitu pada  Peningkatan kualitas Peningkatan dan dan diversifikasi pengembangan produk produk, pemanfaatan dan produktivitas teknologi tepat guna, pertanian, perikanan, dan peningkatan kelautan, dan kehutanan sarana prasarana dan juga Peningkatan pendukung pengolah kualitas dan diversifikasi hasil pertanian, produk, pemanfaatan Kelautan dan teknologi tepat guna, dan Perikanan dan peningkatan sarana kehutanan prasarana pendukung pengolah hasil pertanian, Kelautan dan Perikanan dan kehutanan, Selain itu di dukung pula dengan adanya program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan, pada kewenangan urusan wajib di bidang ketahanan pangan  Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi  Dorongan untuk  Peningkatan dan ADA program Program/aksi nasional investasi pangan, pengembangan peran daerah yang ” Dorongan untuk investasi pertanian, dan industri UMKM dalam mendukung pangan, pertanian, dan perdesaan berbasis pemenuhan kebutuhan sepenuhnya industri perdesaan produk lokal oleh pasar domestik dan prioritas/ berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan berorientasi ekspor, program pelaku usaha dan pemerintah, serta pengembangan nasional pemerintah, penyediaan penyediaan kewirausahaan untuk pembiayaan yang 119
  • 126. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif pembiayaan yang mendorong daya saing terjangkau” di dukung oleh terjangkau  pengembangan prioritas dan program di struktur Jawa Tengah, yang perekonomian terdapat pada program daerah melalui Peningkatan dan pengembangan pengembangan peran potensi dan produk UMKM dan Peningkatan unggulan daerah yang dan pengembangan berorientasi ekspor struktur perekonomian dan memiliki daya daerah, selain itu di saing tinggi yang dukung oleh program didukung sektor hulu Peningkatan dan hilir. Kesejahteraan Petani  Peningkatan Kesejahteraan Petani Pangan dan Gizi  Peningkatan kualitas  Peningkatan ADA program Program/aksi nasional di gizi dan ketahanan pangan daerah yang bidang pangan dan gizi ” keanekaragaman melalui mendukung Peningkatan kualitas gizi pangan melalui pengembangan sepenuhnya dan keanekaragaman peningkatan pola ketersediaan prioritas/ pangan melalui pangan harapan cadangan pangan program peningkatan pola pangan masyarakat, daerah, nasional harapan” di dukung dan perbaikan sepenuhnya oleh prioritas distribusi pangan dan program yang di Jawa Tengah, yaitu pada program Peningkatan ketahanan pangan, dan di dukung dengan adanya program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan  Peningkatan Ketahanan Pangan  Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Adaptasi Perubahan Iklim 120
  • 127. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif  Pengambilan langkah-  Pengembangan dan ADA program Meskipun tidak sama langkah kongkrit terkait peningkatan kearifan daerah yang persis namun, pada adaptasi dan antisipasi lokal/tradisional mendukung program/aksi nasional ” sistem pangan dan masyarakat, sepenuhnya Pengambilan langkah- pertanian terhadap peningkatan kualitas prioritas/ langkah kongkrit terkait perubahan iklim SDM dan program adaptasi dan antisipasi kelembagaan aparatur nasional sistem pangan dan maupun masyarakat, pertanian terhadap serta pengembangan perubahan iklim”, dan penerapan memperoleh dukungan teknologi tepat guna dari Propinsi Jawa dalam pencegahan Tengah, yaitu pada bencana dan program Pengembangan mewujudkan dan peningkatan kearifan kelestarian lokal/tradisional lingkungan hidup masyarakat, peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan aparatur maupun masyarakat, serta pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna, selain itu di dukung dengan program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan  Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan Dari berbagai program/aksi nasional yang ada pada prioritas pembangunan nasional PROGRAM AKSI DIBIDANG PANGAN, semua program/aksinya memperoleh dukungan penuh dari prioritas ataupun program yang ada di Propinsi di Jawa Tengah, jadi dapat disimpulkan Propinsi Jawa Tengah mendukung secara penuh prioritas pembangunan nasional ini6 PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR Ada, yaitu pada :  PRIORITAS 5: MEWUJUDKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA YANG MENUNJANG 121
  • 128. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif PENGEMBANGAN WILAYAH, PENYEDIAAN PELAYANAN DASAR, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH  Kewenangan Urusan Wajib Pekerjaan Umum  Kewenangan Urusan Wajib Penataan Ruang  Kewenangan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan  Kewenangan Urusan Wajib Perhubungan Tanah dan tata ruang  Konsolidasi kebijakan  Pembangunan dan ADA program Pada program/aksi penanganan dan pengembangan daerah yang nasional ” Konsolidasi pemanfaatan tanah cakupan penerapan mendukung kebijakan penanganan dan untuk kepentingan penatagunaan sepenuhnya pemanfaatan tanah untuk umum secara pertanahan, prioritas/ kepentingan umum secara menyeluruh di bawah pemanfaatan dan program menyeluruh di bawah satu satu atap dan pengendalian nasional atap dan pengelolaan tata pengelolaan tata ruang pertanahan secara ruang secara terpadu ” di secara terpadu merata dan dukung secara penuh oleh berkeadilan Propinsi Jawa Tengah, mendasarkan pada yaitu pada program RTRW dan Pembangunan dan peningkatan cakupan pengembangan cakupan pelayanan penerapan penatagunaan administrasi pertanahan, pemanfaatan pertanahan dan pengendalian  dan peningkatan pertanahan, kualitas penataan Pengembangan dan ruang melalui peningkatan kualitas peningkatan efektivitas penataan ruang dan 122
  • 129. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif dan peran RTRWP Peningkatan pemerataan Jawa Tengah dan dan keserasian RTRW pembangunan antar Kabupaten/Kota wilayah Pantura-Tengah- sebagai matra ruang Pansela, selain itu di pembangunan daerah, dukung dengan adanya peningkatan dan program Perencanaan optimalisasi Tata Ruang dan pemanfaatan ruang, Pemanfaatan Ruang dan peningkatan Pengendalian Tata Ruang konsistensi pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukungnya dan penerapan pengendalian pemanfaatan ruang terutama pada kawasan lindung dan sawah lestari didukung kelembagaan serta peran serta masyarakat  pemerataan dan keserasian pembangunan antar wilayah Pantura- Tengah-Pansela yang mendasarkan karateristik potensi dan kesesuaian dengan RTRW melalui peningkatan kerja sama pembangunan kawasan strategis, peningkatan fungsi perkotaan, percepatan pembangunan perdesaan, dan 123
  • 130. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif percepatan pembangunan infrastruktur wilayah  Perencanaan Tata Ruang (Kewenangan Urusan Wajib Penataan Ruang)  Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang Perhubungan:  Pembangunan jaringan  Peningkatan ADA program Meskipun tidak sama prasarana dan penyediaan fasilitas daerah yang persis, namun penyediaan sarana umum prasarana dan mendukung program/aksi nasional ini transportasi antarmoda sarana transportasi sepenuhnya memperoleh dukungan dan antarpulau yang melalui pembangunan prioritas dari Provinsi Jawa Tengah terintegrasi sesuai jalan dan jembatan, pembangunan dnegan adanya program- dengan Sistem peningkatan jalan dan nasional program Peningkatan Transportasi Nasional penggantian jembatan, penyediaan fasilitas umum dan Cetak Biru pemeliharaan jalan prasarana dan sarana Transportasi dan jembatan untuk transportasi, Multimoda dan meningkatkan Pengembangan penurunan tingkat aksesibilitas wilayah manajemen pelabuhan kecelakaan serta pengembangan dan infrastruktur transportasi sehingga jaringan transportasi penunjang dan pada 2014 lebih kecil antar wilayah yang Pengembangan dan dari 50% keadaan saat mengutamakan peningkatan sarana ini; pelayanan transportasi prasarana bandara dan yang terjangkau. fasilitas penunjang, Selain  Pengembangan itu di dukung dengan manajemen adanya program-program pelabuhan dan lain yang meliputi infrastruktur Pembangunan Jalan dan penunjang untuk Jembatan, Rehabilitasi / mendorong Pemeliharaan Jalan dan kelancaran arus Jembatan, Peningkatan barang dan Jalan dan Penggantian penumpang dengan Jembatan, Peningkatan tidak Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, 124
  • 131. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif mengesampingkan Peningkatan Sarana dan pelabuhan yang Prasarana berada diluar kawasan Kebinamargaan, andalan. Peningkatan prasarana  Pengembangan dan dan sarana perkotaan dan peningkatan sarana perdesaan dan prasarana bandara kewenangan urusan wajib dan fasilitas Perhubungan, yang penunjang untuk meliputi Pengembangan melayani Perhubungan Darat, penerbangan Pengembangan domestik maupun Perhubungan Laut internasional dengan Darat dan Pengembangan tetap memperhatikan Perhubungan Udara keselamatan dan Darat kenyamanan penerbangan.  Pembangunan Jalan dan Jembatan  Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan  Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan  Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan  Peningkatan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan  Pengembangan Perhubungan Darat  Pengembangan Perhubungan Laut  Pengembangan Perhubungan Udara Pengendalian banjir: 125
  • 132. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif  Penyelesaian  Pengembangan dan ADA program Pada program/aksi pembangunan peningkatan fungsi daerah yang nasional ” Penyelesaian prasarana sarana prasarana mendukung pembangunan prasarana pengendalian banjir sumberdaya air untuk sepenuhnya pengendalian banjir” mendukung aktivitas prioritas/ memperoleh dukungan produksi, memenuhi program secara penuh Propinsi kebutuhan air baku, nasional Jawa Tengah, program pengendalian banjir aksi ini juga merupakan dan kekeringan serta prioritas pembangunan di peningkatan Jawa Tengah, hal tersebut partisipasi masyarakat terdapat pada program dalam pengelolaan Pengembangan dan sumber daya air. peningkatan fungsi sarana prasarana sumberdaya air, serta di dukung oleh program- program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan, Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa serta jaringan pengairan lainnya, Penyediaan dan pengelolaan air baku, Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya dan Pengendalian banjir dan pengamanan pantai dan Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi  Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana  Pengembangan dan pengelolaan jaringan 126
  • 133. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif irigasi, rawa serta jaringan pengairan lainnya.  Penyediaan dan pengelolaan air baku.  Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya  Pengendalian banjir dan pengamanan pantai  Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi Transportasi perkotaan  Perbaikan sistem dan - ADA program Program/aksi nasional ini jaringan transportasi di daerah yang memperoleh dukungan 4 kota besar (Jakarta, mendukung dari Propinsi Jawa Bandung, Surabaya, sepenuhnya Tengah, hal tersebut Medan) prioritas/ terdapat pada program program Peningkatan prasarana nasional dan sarana perkotaan dan perdesaan.  Peningkatan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan Berdasarkan berbagai program/aksi nasional di atas dan dukungan program-program dan prioritas Propinsi Jawa Tengah terhadap program/aksi tersebut, dapat di simpulkan bahwa Propinsi Jawa Tengah mendukung secara penuh prioritas pembangunan nasional INFRASTRUKTUR, hal tersebut di tunjukkan dengan berbagai program dan prioritas yang mendukung program-program/aksi di dalamnya (100%)7 PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA Ada, yaitu pada :  PRIORITAS 3: MEWUJUDKAN KEHIDUPAN POLITIK DAN TATA PEMERINTAHAN 127
  • 134. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE), DEMOKRATIS, DAN BERTANGGUNG JAWAB, DIDUKUNG OLEH KOMPETENSI DAN PROFESIONALITAS APARATUR, BEBAS DARI PRAKTEK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), SERTA PENGEMBANGAN JEJARING  PRIORITAS 6 : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, AMAN, DAMAI DAN BERSATU DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI), DIDUKUNG DENGAN KEPASTIAN HUKUM DAN PENEGAKAN HAM SERTA KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER Kepastian hukum 128
  • 135. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif  Reformasi regulasi  Peningkatan kualitas ADA program Program/aksi nasional secara bertahap di dan budaya kerja daerah yang “Reformasi regulasi secara tingkat nasional dan aparatur dalam mendukung bertahap di tingkat daerah rangka menunjang sepenuhnya nasional dan daerah” tata pengelolaan prioritas/ memperoleh dukungan pemerintahan yang program secara penuh dari Propinsi baik nasional Jawa Tengah, yaitu pada  Pengembangan program Peningkatan sistem dan kualitas dan budaya peningkatan kualitas kerja aparatur, pelayanan publik Pengembangan sistem melalui peningkatan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan publik dan aparatur dan Pengembangan dan kompetensi sesuai peningkatan proses dengan kewenangan demokratisasi, politik, dan berdasarkan Standar penegakan hukum serta Pelayanan Minimal HAM, selain itu juga (SPM) pada bidang terdapat dalam prioritas pelayanan dasar keenam yang mencakup  Pengembangan dan Peningkatan kesadaran peningkatan proses dan pengembangan demokratisasi, budaya masyarakat politik, dan maupun aparat dan penegakan hukum Peningkatan kondisi serta HAM melalui keamanan dan ketertiban peningkatan partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta profesionalisme aparat dan penegak hukum  Kesadaran dan pengembangan budaya masyarakat maupun aparat dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui 129
  • 136. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif pemasyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM  Peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban melalui upaya menjaga kerukunan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi wilayah, penduduk, dan sosial masyarakat dengan mengutamakan penegakan hukum dan HAM Kebijakan ketenagakerjaan  Sinkronisasi kebijakan  Peningkatan dan ADA program Meskipun tidak sama ketenagakerjaan dan pengembangan daerah yang persis, program/aksi iklim usaha dalam investasi dan akses mendukung nasional ” Sinkronisasi rangka memperluas pasar untuk sepenuhnya kebijakan ketenagakerjaan penciptaan lapangan mendorong prioritas/ dan iklim usaha dalam kerja. pertumbuhan sektor program rangka memperluas rill serta akselerasi nasional penciptaan lapangan kinerja ekonomi kerja”, memperoleh daerah dalam rangka dukungan dari Provinsi memperluas Jawa Tengah yaitu pada kesempatan kerja dan program Peningkatan penanggulangan dan pengembangan kemiskinan investasi dan akses pasar Dari berbagai dukungan yang diberikan Propinsi Jawa Tengah terhadap program/aksi nasional dapat disimpulkan bahwa Propinsi Jawa Tengah mendukung sepenuhnya prioritas pembangunan nasional IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA.8 PRIORITAS 8 : ENERGI Ada, yaitu pada :  PRIORITAS 5: MEWUJUDKAN 130
  • 137. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA YANG MENUNJANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PENYEDIAAN PELAYANAN DASAR, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH Energi alternatif  Peningkatan  Peningkatan rasio ADA program Program/aksi nasional pemanfaatan energi elektrifikasi dan daerah yang yang berkenaan dengan terbarukan termasuk kualitas layanan mendukung energi alternatif ini energi alternatif energi listrik kepada sepenuhnya memperoleh dukungan geothermal sehingga masyarakat melalui prioritas/ dari prioritas mencapai 2.000 MW perluasan cakupan program pembangunan di Jawa pada 2012 dan 5.000 layanan bagi nasional Tengah, meskipun tidak MW pada 2014 masyarakat sama persis namun secara perdesaan, serta esensial sama, hal pemenuhan energi tersebut termuat pada listrik untuk industri program Peningkatan yang ada melalui rasio elektrifikasi dan perluasan jaringan kualitas layanan energi distribusi serta listrik kepada masyarakat. penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan sumber listrik alternatif yang aman dan ramah lingkungan Hasil ikutan dan turunan minyak bumi/gas  Revitalisasi industri - TIDAK ADA Program Nasional ini pengolah hasil program daerah bersifat padat modal yang ikutan/turunan minyak yang memerlukan dana yang bumi dan gas sebagai mendukung cukup besar, sehingga prioritas/ tidak menjadi prioritas di 131
  • 138. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif bahan baku industri program Jawa Tengah tekstil, pupuk dan nasional industri hilir lainnya; Konversi menuju penggunaan gas  Perluasan program TIDAK ADA Jawa Tengah pada tahun konversi minyak tanah program daerah 2010 sudah dinyatakan ke gas sehingga yang sepenuhnya telah mencakup 42 juta mendukung melakukan konversi Kepala Keluarga pada prioritas/ minyak tanah ke gas. 2010; program Sehingga meski tidak nasional tercantum dalam RPJMD tetaoui program nasional yang sifatnya mendesak maka tetap di dukung dan dilaksanakan di Jawa Tengah  Penggunaan gas alam - TIDAK ADA Program Nasional ini sebagai bahan bakar program daerah sifatnya masih uji coba angkutan umum yang pada beberapa kota perkotaan di mendukung tertentu di Indonesia Palembang, Surabaya, prioritas/ sehingga belujm menjadi dan Denpasar program prioritas di Jawa Tengah nasional Dari keempat program/aksi nasional, namun hanya satu yang meperoleh dukungan dari propinsi Jawa Tengah, sednagkan keempat lainnya tidak memperoleh dukungan9 PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN Ada, yaitu pada : PENGELOLAAN BENCANA  PRIORITAS 4 MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG OPTIMAL DENGAN TETAP MENJAGA KELESTARIAN FUNGSINYA DALAM 132
  • 139. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif MENOPANG KEHIDUPAN  Kewenangan Urusan Wajib Lingkungan Hidup  Kewenangan Urusan Pilihan Kehutanan Perubahan iklim  Peningkatan - TIDAK ADA Di Jawa Tengah tidak ada keberdayaan program daerah lahan gambut, sehingga pengelolaan lahan yang program nasional memang gambut mendukung tidak tetap untuk Jawa prioritas/ Tengah program nasional  Peningkatan hasil - TIDAK ADA Di Jawa Tengah tidak ada rehabilitasi seluas program daerah lahan gambut, sehingga 500,000 ha per tahun yang program rehabilitasi lahan mendukung gambut ditak menjadi prioritas/ prioritas Jawa Tengah program nasional  Penekanan laju  Perbaikan dan ADA program Program/aksi nasional ini deforestasi secara peningkatan kualitas daerah yang memperoleh dukungan dari sungguh-sungguh sumber daya alam dan mendukung propinsi Jawa Tengah, lingkungan hidup serta sepenuhnya yaitu pada program pemulihan daya prioritas/ Perbaikan dan peningkatan dukung lingkungan program kualitas sumber daya alam melalui nasional dan lingkungan hidup serta pengembangan pemulihan daya dukung kelembagaan, lingkungan dan Perbaikan kawasan pesisir dan lingkungan hidup di laut, rehabilitasi lahan wilayah pedesaan kritis dan terlantar maupun perkotaan, secara terpadu yang perbaikan tata air / berbasis ekosistem hidrologi dan pelestarian Daerah Aliran Sungai keanekaragaman hayati, (DAS) serta Rehabilitasi Hutan dan pengembalian fungsi Lahan, Rehabilitasi, 133
  • 140. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif kawasan lindung. Perlindungan dan  Perbaikan lingkungan Konservasi Hutan, hidup di wilayah Pengelolaan Ruang pedesaan maupun Terbuka Hijau perkotaan, perbaikan tata air / hidrologi dan pelestarian keanekaragaman hayati dalam rangka perlindungan plasma nuftah  Rehabilitasi Hutan dan Lahan  Rehabilitasi, Perlindungan dan Konservasi Hutan  Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengendalian Kerusakan Lingkungan  Penurunan beban  Pengendalian beban ADA program Program/aksi ini pencemaran cemaran lingkungan daerah yang memperoleh dukungan lingkungan melalui yang diakibatkan oleh mendukung dari Propinsi Jawa pengawasan ketaatan usaha dan atau sepenuhnya Tengah, hal tersebut pengendalian kegiatan UMKM dan prioritas/ termuat pada program pencemaran air limbah Besar, pertanian, program Pengendalian beban dan emisi di 680 rumah tangga, rumah nasional cemaran lingkungan dan kegiatan industri dan sakit, hotel, dan Pengembangan dan jasa pada 2010 dan transportasi serta peningkatan kualitas terus berlanjut pengurangan resiko sistem pengendalian pencemaran bahan- pencemaran dan bahan berbahaya dan kerusakan lingkungan, beracun (B-3) maupun Pengendalian Pencemaran limbah B-3 dan Perusakan  Pengembangan dan Lingkungan. Program peningkatan kualitas penurunan beban cemaran sistem pengendalian lingkungan di Jawa pencemaran dan Tengah lebih dititik kerusakan beratkan pada kegiatan di 134
  • 141. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif lingkungan melalui pertanian, rumah tangga, peningkatan rumah sakit, hotel dan kesadaran masyarakat transportasi, serta melalui terhadap lingkungan, peningkatan kesadaran penegakan hukum masyarakat terhadap lingkungan dan lingkungan, sehingga lebih pengembangan rinci dibandingkan program teknologi ramah nasional lingkungan berbasis masyarakat  Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Sistem Peringatan Dini  Penjaminan - TIDAK ADA - berjalannya fungsi program daerah Sistem Peringatan Dini yang Tsunami (TEWS) dan mendukung Sistem Peringatan Dini prioritas/progra Cuaca (MEWS) mulai m nasional 2010 dan seterusnya, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013 Penanggulangan bencana  Peningkatan  Perbaikan dan ADA program Pada program/aksi kemampuan peningkatan kualitas daerah yang nasional “Peningkatan penanggulangan sumber daya alam dan mendukung kemampuan bencana lingkungan hidup serta sepenuhnya penanggulangan pemulihan daya prioritas/ bencana”, memperoleh dukung lingkungan program dukungan penuh dari melalui nasional Propinsi Jawa Tengah, pengembangan yaitu pada rehabilitasi kelembagaan, lahan kritis dan terlantar kawasan pesisir dan secara terpadu, laut, rehabilitasi lahan Pengembangan dan kritis dan terlantar peningkatan kearifan 135
  • 142. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif secara terpadu yang lokal/tradisional berbasis ekosistem masyarakat, peningkatan Daerah Aliran Sungai kualitas SDM dan (DAS) serta kelembagaan aparatur pengembalian fungsi maupun masyarakat, kawasan lindung. serta pengembangan dan  Pengembangan dan penerapan teknologi peningkatan kearifan tepat guna yang sejalan lokal/tradisional dengan program/aksi masyarakat, nasional, Pengembangan peningkatan kualitas Jasa Lingkungan SDM dan Kawasan-Kawasan kelembagaan aparatur Konservasi Laut dan maupun masyarakat, Hutan, Perlindungan dan serta pengembangan Konservasi Sumber Daya dan penerapan Alam, Rehabilitasi dan teknologi tepat guna Pemulihan Cadangan dalam pencegahan Sumber Daya Alam, bencana dan Pengembangan Kapasitas mewujudkan Pengelolaan Sumber kelestarian lingkungan Daya Alam dan hidup. Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH  Pengembangan Jasa Lingkungan Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan  Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 136
  • 143. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif  Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH  Rehabilitasi Hutan dan Lahan  Rehabilitasi, Perlindungan dan Konservasi Hutan  Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Dari 6 program/aksi nasional, hanya 3 diantaranya yang memperoleh dukungan dari propinsi Jawa Tengah, sedang yang lainnya tidak memperoleh dukungan baik berupa program maupun prioritas dari Propinsi Jawa Tengah, jadi dapat disimpulkan untuk prioritas pembangunan nasional LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA, hanya memperoleh dukungan dari Propinsi Jawa Tengah sebesar 50%10 PRIORITAS 10 : DAERAH TERDEPEN, TERLUAR, TERTINGGAL DAN PASCA KONFLIK Ada, yaitu pada :  PRIORITAS 5 : MEWUJUDKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA YANG MENUNJANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PENYEDIAAN PELAYANAN DASAR, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH 137
  • 144. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif  Kewenangan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kebijakan  Pelaksanaan kebijakan  Peningkatan ADA program Program aksi/nasional khusus dalam bidang pemerataan dan daerah yang ”Pelaksanaan kebijakan infrastruktur dan keserasian mendukung khusus dalam bidang pendukung pembangunan antar sepenuhnya infrastruktur dan kesejahteraan lainnya wilayah Pantura- prioritas/ pendukung kesejahteraan Tengah-Pansela yang program lainnya” memperoleh mendasarkan nasional dukungan dari Provinsi karateristik potensi Jawa Tengah, program dan kesesuaian tersebut yaitu program dengan RTRW melalui percepatan pembangunan peningkatan kerja pedesaan, dan percepatan sama pembangunan pembangunan infrastruktur kawasan strategis, wilayah. peningkatan fungsi perkotaan, percepatan pembangunan perdesaan, dan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah Keutuhan wilayah  Penyelesaian - ADA program Program/aksi nasional pemetaan wilayah daerah yang “Penyelesaian pemetaan perbatasan RI dengan mendukung wilayah perbatasan RI Malaysia, Papua sepenuhnya dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, prioritas/ Nugini, Timor Leste, dan dan Filipina pada 2010; program Filipina pada 2010” nasional memperoleh dukungan dari Provinsi Jawa Tengah, meskipun tidak sama persis namun memiliki esensi yang sama, program tersebut meliputi Pengembangan Wawasan 138
  • 145. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif Kebangsaan dan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan  Pengembangan Wawasan Kebangsaan  Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Daerah tertinggal  Pengentasan paling - TIDAK ADA - lambat 2014 program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional Dari dukungan yang diberikan Propinsi Jawa Tengah terhadap program/aksi nasional nampak jelas bahwa Propinsi Jawa Tengah tidak mendukung prioritas pembangunan nasional DAERAH TERDEPEN, TERLUAR , TERTINGGAL DAN PASCA KONFLIK, karena dari 3 program aksi ketiga-tiganya tidak memperoleh dukungan dari Prioritas Pembangunan Daerah Rencana Jangka Panjang, dan hanya satu program/aksi saja yang memperoleh dukungan dari program dalam kewenangan urusan wajib Propinsi Jawa Tengah11 PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN Ada, yaitu pada : INOVASI TEKNOLOGI  PRIORITAS 4: MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG OPTIMAL DENGAN TETAP MENJAGA KELESTARIAN FUNGSINYA DALAM MENOPANG KEHIDUPAN,  PRIORITAS 5 : MEWUJUDKAN 139
  • 146. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA YANG MENUNJANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PENYEDIAAN PELAYANAN DASAR, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH  Kewenangan Urusan Wajib Kebudayaan  Kewenangan Urusan Wajib Perpustakaan Perawatan  Penetapan dan  Pembinaan tradisi ADA program Program/aksi ” Penetapan pembentukan dan Pengembangan daerah yang dan pembentukan pengelolaan terpadu Nilai Kekayaan dan mendukung pengelolaan terpadu untuk untuk pengelolaan Keragaman Budaya sepenuhnya pengelolaan cagar cagar budaya prioritas/ budaya” memperoleh program dukungan dari Provinsi nasional Jawa Tengah yaitu pada program Pembinaan tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya  Revitalisasi museum  Pengembangan ADA program Program/aksi ini dan perpustakaan di budaya baca daerah yang memperoleh dukungan seluruh Indonesia  Pembinaan dan mendukung dari Provinsi Jawa Tengah ditargetkan sebelum peningkatan kapasitas sepenuhnya yaitu pada program Oktober 2011 perpustakaan prioritas/ Pengembangan budaya  Penyelamatan dan program baca, Pembinaan dan pelestarian koleksi nasional peningkatan kapasitas perpustakaan. perpustakan dan Penyelamatan dan 140
  • 147. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif pelestarian koleksi perpustakaan Sarana  Penyediaan sarana - TIDAK ADA - yang memadai bagi program daerah pengembangan, yang pendalaman dan mendukung pagelaran seni budaya prioritas/ di kota besar dan ibu program kota kabupaten nasional selambat-lambatnya Oktober 2012 Kebijakan  Peningkatan perhatian ADA program Program/aksi dan kesertaan daerah yang ” Peningkatan perhatian pemerintah dalam mendukung dan kesertaan pemerintah program-program seni sepenuhnya dalam program-program budaya yang diinisiasi prioritas/ seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan program oleh masyarakat dan mendorong nasional mendorong berkembangnya berkembangnya apresiasi apresiasi terhadap terhadap kemajemukan kemajemukan budaya budaya” memperoleh dukungan dari program di Jawa Tengah yaitu pada program Pembinaan tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya dan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa  Pembinaan tradisi dan Pengembangan Nilai Kekayaan dan Keragaman Budaya  Pembinaan Penghayat 141
  • 148. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Inovasi teknologi  Peningkatan  Pengembangan dan ADA program Program/aksi nasional ini keunggulan komparatif peningkatan kearifan daerah yang memperoleh dukungan menjadi keunggulan lokal/tradisional mendukung dari prioritas kompetitif yang masyarakat, sepenuhnya pembangunan di Jawa mencakup pengelolaan peningkatan kualitas prioritas/ Tengah, hal tersebut sumber daya maritim SDM dan program termuat di dalam program menuju ketahanan kelembagaan nasional di Jawa Tengah yaitu pada energi, pangan, dan aparatur maupun program Pengembangan antisipasi perubahan masyarakat, serta dan peningkatan kearifan iklim; dan pengembangan dan lokal/tradisional pengembangan penerapan teknologi masyarakat, peningkatan penguasaan teknologi tepat guna dalam kualitas SDM dan dan kreativitas pemuda pencegahan kelembagaan aparatur bencana dan maupun masyarakat, mewujudkan serta pengembangan dan kelestarian penerapan teknologi lingkungan hidup tepat guna, selain itu juga  Peningkatan sarana termuat di dalam program prasarana serta Peningkatan sarana pengelolaan prasarana serta telekomunikasi yang pengelolaan mampu mendukung telekomunikasi dan pertumbuhan Peningkatan rasio perekonomian daerah elektrifikasi dan kualitas melalui peningkatan layanan energi listrik cakupan layanan dan kepada masyarakat kemudahan akses bagi masyarakat luas, pengembangan kelembagaan dan peraturan- peraturannya terkait dengan keamanan, kerahasiaan, privasi dan integritas informasi serta 142
  • 149. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif peningkatan peran telekomunikasi yang menunjang penyelenggaraan telematika  Peningkatan rasio elektrifikasi dan kualitas layanan energi listrik kepada masyarakat melalui perluasan cakupan layanan bagi masyarakat perdesaan, serta pemenuhan energi listrik untuk industri yang ada melalui perluasan jaringan distribusi serta penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan sumber listrik alternatif yang aman dan ramah lingkungan. Dari berbagai dukungan yang diberikan Propinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa prioritas pembangunan nasional KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI, memperoleh dukungan penuh dari prioritas maupun program yang ada di Jawa Tengah, dari kelima program/aksi hanya satu yang tidak memperoleh dukungan dari Prioritas Pembangunan Daerah Rencana Jangka Panjang dan program prioritas daerah12 PRIORITAS 12 : DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN Ada, yaitu pada :  PRIORITAS 3: MEWUJUDKAN KEHIDUPAN POLITIK DAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD 143
  • 150. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif GOVERNANCE), DEMOKRATIS, DAN BERTANGGUNG JAWAB, DIDUKUNG OLEH KOMPETENSI DAN PROFESIONALITAS APARATUR, BEBAS DARI PRAKTEK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), SERTA PENGEMBANGAN JEJARING  PRIORITAS 6: MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, AMAN, DAMAI DAN BERSATU DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI), DIDUKUNG DENGAN KEPASTIAN HUKUM DAN PENEGAKAN HAM SERTA KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER  Pelaksanaan - TIDAK ADA - koordinasi terhadap program daerah mekanisme prosedur yang 144
  • 151. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif penanganan terorisme mendukung prioritas/ program nasional  Pelaksaan program - TIDAK ADA - deradikalisasi untuk program daerah menangkal terorisme yang mendukung prioritas/ program nasional  Peningkatan peran  Peningkatan kondisi ADA program Program/aksi nasional Republik Indonesia keamanan dan daerah yang “peningkatan peran dalam mewujudkan ketertiban melalui mendukung Republik Indonesia dalam perdamaian dunia upaya menjaga sepenuhnya mewujudkan perdamaian kerukunan sosial prioritas/ dunia” ini memperoleh kemasyarakatan program dukungan dari Provinsi yang diselenggarakan nasional Jawa Tengah yaitu pada dengan program Peningkatan memperhatikan kondisi keamanan dan kondisi wilayah, ketertiban penduduk, dan sosial masyarakat dengan mengutamakan penegakan hukum dan HAM  Peningkatan - TIDAK ADA - pelayanan dan program daerah perlindungan tenaga yang kerja indonesia (TKI) di mendukung luar negeri prioritas/ program nasional  Penguatan dan  Pengembangan ADA program Program/aksi nasional pemantapan hubungan sistem dan daerah yang “penguatan dan kelembagaan peningkatan kualitas mendukung pemantapan hubungan pencegahan dan penyelenggaraan sepenuhnya kelembagaan pencegahan pemberantasan pemerintahan yang prioritas/ dan pemberantasan korupsi efektif dan efisien program korupsi”, memperoleh nasional dukungan dari Propinsi 145
  • 152. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif sesuai prinsip-prinsip Jawa Tengah, hal tersebut good governance termuat di dalam program melalui peningkatan Pengembangan sistem akuntabilitas, dan peningkatan kualitas transparansi, penyelenggaraan kesetaraan dan pemerintahan dan keadilan, serta Peningkatan kualitas dan partisipasi masyarakat budaya kerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah  Peningkatan kualitas dan budaya kerja aparatur dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik.  Pelaksanaan - TIDAK ADA - perlindungan saksi dan program daerah pelapor yang mendukung prioritas/ program nasional  Pengembalian aset - TIDAK ADA - (asset recovery) program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional  Peningkatan kepastian  Peningkatan ADA program Program/aksi nasional hukum sinkronisasi, daerah yang “peningkatan kepastian harmonisasi produk- mendukung hukum”, memperoleh produk hukum sepenuhnya dukungan Provinsi Jawa pusat dan daerah, prioritas/ Tengah , yaitu pada pengembangan program program Peningkatan kapasitas nasional sinkronisasi, harmonisasi kelembagaan hukum produk-produk hukum 146
  • 153. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif dan kualitas aparatur pusat dan daerah, hukum, serta pengembangan kapasitas peningkatan kesadaran kelembagaan hukum dan masyarakat dalam kualitas aparatur hukum, rangka meningkatkan serta peningkatan kepastian hukum kesadaran masyarakat  Penguatan  Peningkatan ADA program Program/aksi nasional perlindungan HAM sinkronisasi, daerah yang “Penguatan perlindungan harmonisasi produk- mendukung HAM” , memperoleh produk hukum sepenuhnya dukungan dari Provinsi pusat dan daerah, prioritas/ Jawa Tengah yaitu pada pengembangan program program Peningkatan kapasitas nasional sinkronisasi, harmonisasi kelembagaan hukum produk-produk hukum dan kualitas aparatur pusat dan daerah, hukum, serta pengembangan kapasitas peningkatan kesadaran kelembagaan hukum dan masyarakat dalam kualitas aparatur hukum, rangka meningkatkan Peningkatan kesadaran kepastian hukum dan pengembangan  kesadaran dan budaya masyarakat pengembangan maupun aparat dalam budaya masyarakat memahami prinsip-prinsip maupun aparat dasar hukum dan HAM dalam memahami dan Peningkatan kondisi prinsip-prinsip dasar keamanan dan ketertiban hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM  Peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban melalui upaya menjaga kerukunan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan dengan 147
  • 154. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif memperhatikan kondisi wilayah, penduduk, dan sosial masyarakat dengan mengutamakan penegakan hukum dan HAM  Pemberdayaan industri - TIDAK ADA - strategis pertahanan program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional Dari berbagai dukungan yang diberikan Propinsi Jawa Tengah terhadap program/aksi nasional menunjukkan bahwa Propinsi Jawa Tengah mendukung tapi tidak secara penuh hanya sebesar 60% saja dukungan yang diberikan Propinsi Jawa Tengah, dari 10 program yang memperoleh dukungan sebanyak 6, dan 4 program lain tidak memperoleh dukungan pada prioritas pembangunan nasional DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN13 PRIORITAS 13 : PRIORITAS DI BIDANG Ada, yaitu pada : PEREKONOMIAN  PRIORITAS 2 : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERBASIS PADA POTENSI UNGGULAN DAERAH DENGAN DUKUNGAN REKAYASA TEKNOLOGI DAN BERORIENTASI PADA EKONOMI KERAKYATAN  Kewenangan Urusan Pilihan Industri  Kewenangan Urusan Pilihan Perdagangan  Pelaksanaan  Peningkatan dan ADA program Pada program/aksi pengembangan pengembangan peran daerah yang ” pelaksanaan industri sesuai dengan UMKM dalam mendukung pengembangan industri 148
  • 155. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif Peraturan Presiden pemenuhan kebutuhan sepenuhnya sesuai dengan Peraturan No.28/2008 tentang pasar domestik dan prioritas/ Presiden No.28/2008 Kebijakan Industri berorientasi ekspor, program tentang Kebijakan Industri Nasional serta pengembangan nasional Nasional” ini memperoleh kewirausahaan untuk dukungan secara penuh mendorong daya saing dari Propinsi Jawa  pengembangan Tengah, hal tersebut struktur termuat dalam program perekonomian Peningkatan dan daerah melalui pengembangan peran pengembangan UMKM dan Peningkatan potensi dan produk dan pengembangan unggulan daerah yang struktur perekonomian berorientasi ekspor daerah, serta di dukung dan memiliki daya dengan program lainnya saing tinggi yang yaitu Pengembangan didukung sektor hulu industri kecil dan dan hilir. menengah, Pengembangan sentra/klaster industri potensial, Penataan struktur industri, Peningkatan kemampuan teknologi industri, Peningkatan SDM, pelatihan dan bantuan peralatan industri dan Kewenangan Urusan Pilihan Transmigrasi  Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis pada sumber daya lokal  sentra/klaster industri potensial  Penataan struktur industri  Peningkatan 149
  • 156. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif kemampuan teknologi industri  Peningkatan SDM, pelatihan dan bantuan peralatan industri  Kewenangan Urusan Pilihan Transmigrasi  Peningkatan peran dan  Peningkatan dan ADA program Program/aksi nasional kemampuan Republik pengembangan peran daerah yang ”Peningkatan peran dan Indonesia dalam UMKM dalam mendukung kemampuan Republik diplomasi perdagangan pemenuhan kebutuhan sepenuhnya Indonesia dalam diplomasi internasional pasar domestik dan prioritas/ perdagangan berorientasi ekspor, program internasional“ memperoleh serta pengembangan nasional dukungan dari Provinsi kewirausahaan Jawa Tengah yaitu untuk mendorong terdapat pada program daya saing. Peningkatan dan  Peningkatan dan pengembangan peran pengembangan UMKM dan Peningkatan struktur perekonomian dan pengembangan daerah melalui struktur perekonomian pengembangan daerah, serta di dukung potensi dan produk dengan adanya berbagai unggulan daerah yang program yang terdapat berorientasi ekspor dalam kewenangan urusan dan memiliki daya pilihan, yang meliputi saing tinggi yang Peningkatan dan didukung sektor hulu Pengembangan Ekspor dan hilir. dan Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional  Peningkatan dan Pengembangan Ekspor  Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 150
  • 157. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif  Peningkatan - TIDAK ADA - pelayanan dan program daerah perlindungan tenaga yang kerja indonesia mendukung (TKI) selama proses prioritas/ penyiapan, program pemberangkatan, dan nasional kepulangan  Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.  Peningkatan upaya  Program di SKPD TIDAK ADA - pelayanan dan dinas Tenaga kerja program daerah perlindungan tenaga ada yang kerja indonesia (TKI) di mendukung luar negeri prioritas/ program nasional  Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Dari keempat program/aksi nasional, hanya sebayak dua yang memperoleh dukungan penuh dari Propinsi Jawa Tengah, t dapat disimpulkan bahwa Propinsi Jawa Tengan mendukung prioritas pembangunan nasional PRIORITAS DI BIDANG PEREKONOMIAN, namun tidak sepenuhnya, dukungan tersebut hanya sebesar 50% saja14 PRIORITAS 14 : KESEJAHTERAAN RAKYAT Ada, yaitu pada :  PRIORITAS 1 : MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS, BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, CERDAS, SEHAT, 151
  • 158. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif SERTA BERBUDAYA  PRIORITAS 5 : MEWUJUDKAN KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA DAN SARANA YANG MENUNJANG PENGEMBANGAN WILAYAH, PENYEDIAAN PELAYANAN DASAR, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH (TAMBAHAN)  PRIORITAS 6 : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, AMAN, DAMAI DAN BERSATU DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI), DIDUKUNG DENGAN KEPASTIAN HUKUM DAN PENEGAKAN HAM SERTA KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER  Kewenangan Urusan Wajib Kepemudaan 152
  • 159. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif dan Olah raga  Kewenangan Urusan Pilihan Pariwisata  Pelaksanaan ibadah - TIDAK ADA - haji yang tertib dan program daerah lancar paling lambat yang pada 2010 mendukung prioritas/ program nasional  Peningkatan  Pengembangan ADA program Pada program/aksi ini kerukunan umat pemahaman serta daerah yang memperoleh dukungan beragama melalui peningkatan mendukung dari Provinsi Jawa Tengah, pembentukan dan penghayatan dan sepenuhnya yaitu pada program peningkatan efektivitas pengamalan ajaran prioritas/ Pengembangan Forum Kerukunan agama/kepercayaan program pemahaman serta Umat Beragama melalui pemeliharaan nasional peningkatan penghayatan (FKUB) kerukunan hubungan dan pengamalan ajaran antar umat beragama agama/kepercayaan  Peningkatan jumlah - TIDAK ADA - wisatawan program daerah mancanegara dan yang wisatawan nusantara mendukung sebesar 20% secara prioritas/ bertahap dalam 5 program tahun nasional  Promosi 10 tujuan  Pengembangan ADA program Program/aksi nasional pariwisata Indonesia destinasi pariwisata daerah yang ”promosi 10 tujuan melalui saluran mendukung pariwisata Indonesia pemasaran dan sepenuhnya melalui saluran pemasaran pengiklanan yang prioritas/ dan pengiklanan yang kreatif dan efektif program kreatif dan efektif” nasional memperoleh dukungan dari Provinsi Jawa Tengah, ditunjukkan dengan adanya program Pengembangan destinasi pariwisata  Perbaikan dan  Peningkatan ADA program Program/aksi nasional 153
  • 160. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif peningkatan kualitas penyediaan fasilitas daerah yang ”perbaikan dan jaringan prasarana dan umum prasarana dan mendukung peningkatan kualitas sarana pendukung sarana transportasi sepenuhnya jaringan prasarana dan pariwisata melalui pembangunan prioritas/ sarana pendukung jalan dan jembatan, program pariwisata” memperoleh peningkatan jalan dan nasional dukungan dari Propinsi penggantian jembatan, Jawa Tengah, hal tersebut pemeliharaan jalan termuat di dalam program dan jembatan untuk Peningkatan penyediaan meningkatkan fasilitas umum prasarana aksesibilitas wilayah dan sarana transportasi, serta pengembangan Pengembangan jaringan transportasi manajemen pelabuhan antar wilayah yang dan infrastruktur mengutamakan penunjang dan pelayanan transportasi Pengembangan dan yang terjangkau. peningkatan sarana  Pengembangan prasarana bandara dan manajemen fasilitas penunjang, dan pelabuhan dan Pengembangan infrastruktur pemasaran pariwisata penunjang untuk mendorong kelancaran arus barang dan penumpang dengan tidak mengesampingkan pelabuhan yang berada diluar kawasan andalan.  Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana bandara dan fasilitas penunjang untuk melayani penerbangan domestik maupun internasional dengan 154
  • 161. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif tetap memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penerbangan.  Pengembangan pemasaran pariwisata  Peningkatan kapasitas - ADA program Meski tidak tercantum di pemerintah dan daerah yang dalam Prioritas pemangku kepentingan mendukung Pembangunan Daerah pariwisata lokal untuk sepenuhnya Rencana Jangka Panjang, mencapai tingkat mutu prioritas/ namun dukungan terhadap pelayanan dan program program/aksi ini terdapat hospitality nasional pada kewenangan urusan management yang pilihan Pengembangan kompetitif di kawasan kemitraan, yang terdapat Asia di dalam program prioritas daerah  Pengembangan kemitraan  Perumusan kebijakan  Pengembangan dan ADA program Prioritas yang terdapat di dan pedoman bagi peningkatan daerah yang daerah sangat mendukung penerapan pemberdayaan mendukung program aksi nasional ini, pengarusutamaan perempuan melalui sepenuhnya hal tersebut termuat di (mainstreaming) kesetaraan dan prioritas/progra dalam program Gender dan Anak keadilan gender m nasional l Pengembangan dan (PUG & A) oleh dalam berbagai peningkatan Kementerian dan bidang kehidupan pemberdayaan Lembaga Pemerintah serta perlindungan perempuan Nonkementerian anak dan remaja lainnya sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila serta peraturan perundangan.  Pencapaian posisi - TIDAK ADA - papan atas pada South program daerah East Asia (SEA) yang Games pada tahun mendukung 155
  • 162. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif 2011, peningkatan prioritas/ perolehan medali di program Asian Games tahun nasional 2010 dan Olimpiade tahun 2012  Peningkatan character  Pengembangan dan Pada program/aksi building melalui peningkatan “Peningkatan character gerakan, revitalisasi lembaga building melalui gerakan, dan konsolidasi kepemudaan dan revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan olahraga untuk gerakan kepemudaan”, meningkatkan provinsi Jawa Tengah kreativitas, sangat mendukung, hal ketrampilan, dan tersebut termuat di dalam kewirausahaan bagi program Pengembangan pemuda serta dan peningkatan lembaga peningkatan prestasi kepemudaan dan olahraga di Jawa olahraga, selain itu di Tengah. dukung dengan program- program Pengembangan dan pemberdayaan pemuda, Pemberdayaan lembaga/ organisasi kepemudaan, ) Pembibitan, pembinaan dan pemanduan serta pemasyarakatan olah raga dan Pengembangan kapasitas kelembagaan organisasi olah raga  Pengembangan dan pemberdayaan pemuda  Pemberdayaan lembaga/ organisasi kepemudaan  pembinaan dan pemanduan serta pemasyarakatan olah raga 156
  • 163. RPJM Nasional Tahun 2010-2014 RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 Analisis Penjelasan terhadapNo. Prioritas Pembangunan Program Aksi Prioritas Pembangunan Program Kualitatif Analisis Kualitatif  Pengembangan kapasitas kelembagaan organisasi olah raga  Revitalisasi gerakan - TIDAK ADA - pramuka program daerah yang mendukung prioritas/ program nasional Dari dukungan yang diberikan pemerintah Propinsi Jawa Tengah terhadap prioritas pembangunan nasional, nampak jelas bahwa dari kesembilan program/aksi nasional hanya lima yang memperoleh dukungan penuh dari pemerintah Propinsi Jawa Tengah, di dalam RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 hanya memiliki 6 prioritas saja, namun di dalam RPJMN 2010-2014 memiliki 14 prioritas nasional, jadi setiap prioritas di dalam RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 dimungkinkan mencakup beberapa prioritas di dalam RPJMN 2010-2014. Dari hasil análisis relevansi disimpulkan bahwa Propinsi Jawa Tengah mendukung prioritas pembangunan nasional KESEJAHTERAAN RAKYAT, namun tidak sepenuhnya. 157
  • 164. Secara umum ada 3 kategori relevansi program, yakni: (i) Program nasionalyang mendapat dukungan penuh pada program daerah, (ii) Program nasional yangtidak mendapat dukungan program daerah, dan (iii). Program daerah yang tidakmenjadi prioritas nasional.1. Program Nasional Yang Mendapat Dukungan Penuh Pada Program Daerah Berikut adalah daftar program aksi nasional yang mendapatkan dukungan penuh dengan program daerah di Jawa Tengah : Tabel 3.2 Daftar Program Dalam RPJMN 2010-2014 Yang Mendapatkan Dukungan Program Pada RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 NO. NAMA PRIORITAS PROGRAM AKSI 1. PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA Otonomi Daerah 1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah Regulasi 2. Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah peraturan daerah selambat-lambatnya 2011 Sinergi Antara Pusat 3. Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja dan Daerah Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Penegakan Hukum 4. Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum Data Kependudukan 5. Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk selambat-lambatnya pada 2011 2. PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN 6. Peningkatan Angka PartisipasiMurni (APM) pendidikan dasar 7. APM pendidikan setingkat SM 8. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat SMA 9. Penyediaan sambungan internet ber-content pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat- lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar Akses Pendidikan 10. Peningkatan APK pendidikan tinggi Tinggi Metodologi 11. Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (teaching to the test) Pengelolaan 12. Pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manajer sistem pendidikan yang unggul Kurikulum 13. Penataan ulang kurikulum sekolah Kualitas 14. Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah 3. PRIORITAS 3 : KESEHATAN Kesehatan Masyarakat 15. Pelaksanaan Program Kesehatan Preventif Terpadu Keluarga Berencana 16. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB 158
  • 165. NO. NAMA PRIORITAS PROGRAM AKSI melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama 2010-20144. PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bantuan Sosial 17. Bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, Terpadu beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Parenting Education mulai 2010 dan program keluarga harapan diperluas menjadi program nasional mulai 2011-2012 Kredit Usaha Rakyat 18. Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme (KUR) penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 20115. PRIORITAS 5 : PROGRAM AKSI DIBIDANG PANGAN Lahan, Pengembangan 19. Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum Kawasan dan Tata atas lahan pertanian Ruang Pertanian 20. Pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar Infrastruktur 21. Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya Penelitian dan 22. Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan Pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil peneilitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi Investasi, Pembiayaan, 23. Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan dan Subsidi industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau Pangan dan Gizi 24. Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan; Adaptasi Perubahan 25. Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait Iklim adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim6. PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR Tanah dan Tata Ruang 26. Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu Perhubungan 27. Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari 50% keadaan saat ini Pengendalian Banjir 28. Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir Transportasi 29. Perbaikan sistem dan jaringan transportasi di 4 kota Perkotaan besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan)7. PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA Kepastian Hukum 30. Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah Kebijakan 31. Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim Ketenagakerjaan usaha dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja.8. PRIORITAS 8 : ENERGI Energi Alternatif 32. Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga 159
  • 166. NO. NAMA PRIORITAS PROGRAM AKSI mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 20149. PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA Perubahan Iklim 33. Penekanan laju deforestasi secara sungguh- sungguh Pengendalian 34. Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui Kerusakan Lingkungan pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut Sistem Peringatan Dini Penanggulangan 35. Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana Bencana10. PRIORITAS 10 : DAERAH TERDEPEN, TERLUAR , TERTINGGAL DAN PASCA KONFLIK Keutuhan Wilayah: 36. Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010;11. PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI Perawatan 37. Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya 38. Revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia ditargetkan sebelum Oktober 2011 Kebijakan 39. Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya Inovasi Teknologi 40. Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda12. PRIORITAS 12 : DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 41. Peningkatan peran Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia 42. Penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi 43. Peningkatan kepastian hukum 44. Penguatan perlindungan HAM13. PRIORITAS 13 : PRIORITAS DI BIDANG PEREKONOMIA 45. Pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden No.28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional 46. Peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional14. PRIORITAS 14 : KESEJAHTERAAN RAKYAT 47. Peningkatan kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 48. Promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif 49. Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata 50. Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan hospitality management yang kompetitif di kawasan Asia 51. Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) Gender dan Anak (PUG & A) oleh Kementerian dan Lembaga 160
  • 167. NO. NAMA PRIORITAS PROGRAM AKSI Pemerintah Nonkementerian lainnya 52. Peningkatan character building melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan 53. Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata Ada sebanyak 54 buah program nasional yang tertuang pada RPJMN yang mendapat dukungan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2008-2013.2. Program Nasional Yang Tidak Mendapat Dukungan Program Daerah Berikut adalah daftar nama program nasional yang tidak ada dalam prioritas program daerah Jawa Tengah, yakni: Tabel 3.3 Daftar Program Dalam RPJMN 2010-2014 Yang Tidak Mendapatkan Dukungan Program Pada RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 NO. NAMA PRIORITAS PROGRAM AKSI 1. PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA Otonomi Daerah 1. Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah 2. Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2. PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN 3. Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS 4. Penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat- lambatnya 2012 Pengelolaan 5. Revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas quality assurance 6. Mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten 3. PRIORITAS 3 : KESEHATAN Obat 7. Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada 2010 Asuransi Kesehatan 8. Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk Nasional seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada 2011 dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara 2012-2014 4 PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bantuan Sosial 9. Integrasi program perlindungan sosial berbasis Terpadu keluarga yang mencakup program Bantuan Langsung Tunai PNPM Mandiri 10. Penambahan anggaran PNPM Mandiri Tim Penanggulangan 11. Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan di bawah koordinasi Wakil Presiden 5 PRIORITAS 5 : - PROGRAM AKSI DIBIDANG PANGAN 6 PRIORITAS 6 : - INFRASTRUKTUR 7 PRIORITAS 7 : IKLIM - INVESTASI DAN IKLIM USAHA 161
  • 168. NO. NAMA PRIORITAS PROGRAM AKSI 8 PRIORITAS 8 : ENERGI Hasil Ikutan dan 12. Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan Turunan Minyak minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri Bumi/Gas tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya Konversi Menuju 13. Perluasan program konversi minyak tanah ke gas Penggunaan Gas sehingga mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010 14. Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya, dan Denpasar 9 PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA Perubahan iklim 15. Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut 16. Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun Sistem Peringatan Dini 17. Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013 10 PRIORITAS 10 : DAERAH TERDEPEN, TERLUAR , TERTINGGAL DAN PASCA KONFLIK Daerah Tertinggal 18. Pengentasan paling lambat 2014 11 PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI Sarana 19. Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012 12 PRIORITAS 12 : DI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN 20. Pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur penanganan terorisme 21. Pelaksaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme 22. Peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri 23. Pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor 24. Pengembalian aset (asset recovery) 25. Pemberdayaan industri strategis pertahanan 13 PRIORITAS 13 : PRIORITAS DI BIDANG PEREKONOMIAN 26. Peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan 27. Peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri 14 PRIORITAS 14 : KESEJAHTERAAN RAKYAT 28. Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010 29. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 5 tahun 30. Pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012 31. Revitalisasi gerakan pramuka Ada 31 program nasional yang tidak mendapatkan dukungan program dijawa Tengah baik karena penyesuaian kondisi maupun karena memangbelum menjadi prioritas. 162
  • 169. 3. Program Daerah Yang Tidak Menjadi Prioritas Nasional Sementara itu program prioritas daerah dan kewenangan yang tertuang dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2008-2013 yang tidak menjadi prioritas nasional dalam RPJMN adalah: Tabel 3.4 Daftar Program Dalam RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 Yang Tidak Terdapat Di Dalam RPJMN 2010-2014 NO. PRIORITAS PROGRAM/FOKUS 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia 1. Peningkatan kepedulian dan dan Masyarakat yang Berkualitas, kesadaran penerapan etika dan Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan moral serta nilai-nilai keagamaan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, serta dan budaya lokal, dalam rangka Berbudaya mewujudkan ketahanan keluarga dalam dinamika pergaulan regional, nasional dan internasional untuk memperkuat identitas masyarakat Jawa Tengah. 2. Peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga dalam rangka menuju keluarga kecil, bahagia dan sejahtera melalui penyadaran dan penggerakan masyarakat 2. Mewujudkan Kehidupan Politik dan 3. Pengembangan dan peningkatan Tata Pemerintahan yang Baik kerja sama melalui kemitraan antar (Good Governance), Demokratis, dan pelaku pembangunan pada sektor- Bertanggung Jawab, Didukung oleh sektor unggulan daerah yang Kompetensi dan Profesionalitas mendukung peningkatan daya saing Aparatur, Bebas dari Praktek dan pertumbuhan ekonomi daerah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta Pengembangan Jejaring 3. Mewujudkan Kualitas dan Kuantitas 4. Pemerataan ketersediaan rumah dan Prasarana dan Sarana yang prasarana dasar permukimannya (air Menunjang Pengembangan Wilayah, bersih, sanitasi, dan persampahan), Penyediaan Pelayanan Dasar, dan terutama bagi Rumah Tangga Pertumbuhan Ekonomi Daerah Miskin (RTM) di perkotaan maupun perdesaan  NO. KEWENANGAN PROGRAM KEWENANGAN URUSAN WAJIB 1. Pendidikan 1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pendidikan Non Formal dan Informal 3. Pendidikan Khusus 4. Pendidikan Berkelanjutan 2. Kesehatan 5. Sumberdaya Kesehatan 3. Pekerjaan Umum 6. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 7. Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan 8. Penyediaan dan pengelolaan air baku 9. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber Peningkatan prasarana dan 163
  • 170. NO. KEWENANGAN PROGRAM sarana perkotaan dan perdesaan 10. Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi 11. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung serta pengembangan jasa konstruksi, daya air lainnya4. Perumahan Rakyat 12. Pembangunan perumahan 13. Pemberdayaan komunitas perumahan5. Penataan Ruang 14. Perencanaan Tata Ruang 15. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Tata Ruang6. Perencanaan Pembangunan 16. Peningkatan Kerjasama Pembangunan 17. Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan 18. Perencanaan Pengembangan wilayah Strategis dan cepat tumbuh 19. Perencanaan Pengembangan Kota- kota Menengah dan Besar 20. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 21. Perencanaan Pembangunan Daerah 22. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 23. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 24. Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam 25. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana7. Perhubungan 26. Pengembangan Perhubungan Darat 27. Pengembangan Perhubungan Laut 28. Pengembangan Perhubungan Udara 29. Pos, Telekomunikasi, Metereologi, dan SAR8. Lingkungan Hidup 30. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 31. Pengembangan Jasa Lingkungan Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan 32. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 33. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 34. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 35. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 36. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH9. Pemberdayaan Perempuan dan 37. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak Perlindungan Perempuan dan Anak 38. Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan10. Keluarga Berencana dan Keluarga 39. Pelayanan Keluarga Berencana; Sejahtera 40. Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 41. Pengembangan model operasional BKB – Posyandu – PAUD 164
  • 171. NO. KEWENANGAN PROGRAM 42. Promosi Kesehatan Ibu-Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita11. Sosial 43. Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya 44. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 45. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 46. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 47. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana12. Ketenagakerjaan 48. Peningkatan Kesempatan Kerja; 49. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 50. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan13. Koperasai dan Usaha Kecil Menengah 51. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM 52. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui Penguatan dan Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Sistem Distribusi/ Jaringan Usaha serta Peningkatan Daya Saing 53. Penguatan dan Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha KSP/USP- Koperasi 54. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha14. Penanaman Modal 55. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 56. Peningkatan iklim dan realisasi investasi 57. Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah15. Kebudayaan 58. Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa16. Kepemudaan dan Olahraga 59. Pembibitan, pembinaan dan pemanduan serta pemasyarakatan olah raga 60. Pengembangan kapasitas kelembagaan organisasi olah raga; 61. Peningkatan sarana prasarana olah raga17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam 62. Peningkatan Keamanan dan Negeri kenyamanan Lingkunga 63. Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 64. Pengembangan Wawasan Kebangsaan 65. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 66. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 67. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 165
  • 172. NO. KEWENANGAN PROGRAM 68. Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat18. Otonomi Daerah, Pemerintahan 69. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum Daerah, Perangkat Daerah, 70. Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Kepegawaian, dan Persandian Daerah 71. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 72. Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah 73. Peningkatan pengelolaan Aset Daerah 74. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah 75. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur engawasan 76. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 77. Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH 78. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 79. Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah 80. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah 81. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Pemerintah Daerah19. Ketahanan Pangan 82. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan20. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 83. Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa 84. Peningkatan partisipasi masyarakat 85. Penguatan kelembagaan masyarakat 86. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa21. Statistik 87. Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah22. Kearsipan 88. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 89. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah 90. Pemasyarakatan kearsipan kepada masyarakat 91. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi23. Komunikasi dan Informatika 92. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 93. Kerjasama Informasi dengan Mass Media 94. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 95. Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika24. Perpustakaan 96. Pengembangan budaya baca 97. Pembinaan dan peningkatan kapasitas perpustakaan 98. Penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan KEWENANGAN URUSAN PILIHAN1. Pertanian 1. Pengembangan Agribisnis; 2. Peningkatan Kesejahteraan Petani;2. Kehutanan 3. Pembinaan dan Penertiban Industri 166
  • 173. NO. KEWENANGAN PROGRAM Hasil Hutan 4. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 5. Perencanaan dan Pengembangan Hutan 6. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Devisa Sumber Daya Alam 7. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 8. Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Sumber Daya Hutan 9. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan 3. Energi dan Sumber Daya Mineral 10. Peningkatan SDM Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 11. Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah 12. Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas 13. Pengembangan Mitigasi Bencana Alam dan Geologi 4. Pariwisata 14. Pengembangan pemasaran pariwisata 15. Pengembangan destinasi pariwisata; 16. Pengembangan kemitraan 5. Kelautan dan Perikanan 17. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 18. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 19. Pengembangan Perikanan Tangkap 20. Pengembangan Perikanan Budidaya 21. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan 22. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 6. Perdagangan 23. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 24. Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional 25. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 26. Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 27. Pemberdayaan Usaha Dagang Kecil dan Menengah 7. Industri 28. Pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis pada sumber daya lokal 29. Pengembangan sentra/klaster industri potensial 30. Penataan struktur industri 31. Peningkatan kemampuan teknologi industri 32. Peningkatan SDM, pelatihan dan bantuan peralatan industri 8. Transmigrasi 33. Pengembangan wilayah transmigrasi Ada sebanyak 4 Program Prioritas, 98 buah kewenangan urusan wajibdan 33 kewenangan dari urusan pilihan yang tidak menjadi prioritas nasional. 167
  • 174. C. REKOMENDASI 1. Rekomendasi Terhadap RPJMD Provinsi Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan di atas, terdapat beberapa program nasional yang terdapat di dalam RPJMN 2010-2014 yang tidak terdapat di dalam RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah 2010-2014, namun rekomendasi tidak diberikan untuk penyusunan maupun penyempurnaan RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah, hal tersebut dikarenakan tidak dimungkinkan untuk merubah RPJMD Jawa Tengah yang sudah ataupun sedang dilaksanakan, untuk itu rekomendasi diberikan untuk pembuatan RKPD Jawa Tengah tahun berikutnya dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), hal tersebut dilakukan dalam usaha menyelaraskan RPJMD Jawa Tengah dengan RPJMN, dari semua prioritas dan program yang terdapat dalam RPJMN 2010-2014, rekomendasi untuk pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Tengah tahun berikutnya diberikan berdasarkan hasil analisis relevansi antara prioritas dan program yang terdapat di dalam RPJMN 2010-2010 dan RPJMD Jawa Tengah 2008- 2013, rekomendasi tersebut meliputi : a. Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 1) Otonomi Daerah, di dalam RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 memuat mengenai otonomi daerah, namun di daerah tidak terdapat program yang berkenaan dengan pemekaran wilayah, dimana di dalam RPJMN 2010-2014 memuat prgram aksi tersebut, dalam pelaksanaan otonomi daerah di Jawa Tengah terdapat kasus dimana beberapa daerahnya mencoba melakukan pemekaran wilayah, daerah tersebut yaitu Cilacap Barat dan Banyumas, untuk itu meskipun di Jawa Tengah sudah dilaksanakan otonomi daerah semenjak 2004, namun belum ada program yang mengatur mengenai pemekaran wilayah, untuk itu di dalam pembuatan RKPD selanjutnya hendaknya memuat mengani hal tersebut guna mewujudkan good governance dalam pelaksanaan otonomi daerah. 2) Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, di Propinsi Jawa Tengah sudah menerapkan pilkada secara 168
  • 175. demokratis, rakyat berhak memilih calon pemimpin daerahnya masing-masing, di dalam pelaksanaannya terdapat komisi pemilihan umum di setiap daerah guna menangani hal tersebut, namun di dalam RPJMD 2008-2013 tidak terdapat program yang mengatur hal tersebut, untuk itu hendaknya di dalam pembuatan RKPD tahun berikutnya memuat mengenai hal tersebut, demi tercapainya kesuksesan pelaksanan pilkada setiap daerah, menghindari kecurangan dan perwujudan demokratisasi dalam propinsi di Jawa Tengah.b. Prioritas 2 Pendidikan 1) Pemantapan/ rasionalisasi BOS, meskipundalam kenyataannya di propindi Jawa Tengah sudah melaksanakan BOS, namun di dalam RPJMD 2008-2013 belum memuat mengenai hal tersebut, demi tercapainya kesuksesan pelaksanaan BOS, ketepatan sasaran dan menghindari kecurangan, untuk itu hendaknya dalam pembuatan RKPD tahun berikutnya memuat mengenai hal tersebut. 2) Penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnyta 2012, program ini tidak termuat di dalam RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah, dan belum ada peraturan yang mengaturnya, untuk itu hendaknya di dalam pembuatan RKPD selanjutnya memuat mengenai hal ini, hal tersebut guna meningkatkan kualitas pendidikan dengan buku bacaan yang berkualitas dan murah. 3) Revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas quality assurance, dalam RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah tidak memuat program ini, namun Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 adalah landasan hukum yang terbaru yang menegaskan keberadaan pejabat fungsional, institusi pengawas sekolah semakin bermasalah setelah terjadinya desentralisasi penangan pendidikan. Institusi ini sering dijadiakn sebagai tempat pembuangan, tempat parkir, dan tempat menimbun sejumlah aparatur yang tidak terpakai lagi. Padahal, kualitas sekolah sangat 169
  • 176. erat kaitannya dengan kualitas kepemimpinan kepala sekolah dan pengawas sekolah adalah orang pertama yang mengawasi kinerja kepala sekolah untuk itu hendaknya dalam pembuatan RKPD selanjutnya memuat program ini, demi tercapainya kualitas pendidikan yang lebih baik. 4) Mendorong aktivasi peran komite sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten, dalam RPJMD 2008- 2013 Jawa Tengah tidak memuat program ini, Komite sekolah dibentuk di setiap sekolah sebagai hasil dari SK Menteri No. 202 untuk desentralisasi. Komite diharapkan bekerjasama dengan kepala sekolah sebagai partner untuk mengembangkan kualitas sekolah dengan menggunakan konsep manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang demokratis, transparan, dan akuntabel untuk itu hendaknya dalam pembuatan RKPD selanjutnya Pemerintah Propinsi Jawa tengah lebih meningkatkan peran komite sekolah guna meningkatlan peran keterlibatan pemangku kepentingan, dan meyakinkan pada masyarakat bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintahc. Prioritas 3 Kesehatan 1) Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia dan pembatasan harga obat generik bermerek pada 2010, dalam RPJMD tidak memuat program ini untuk, Ketentuan mengenai harga hal ini tercantum di dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.03.01/Menkes/146 /I/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Harga Obat Generik, pemeberlakuan program ini diharapkan dapat meningkatan kesehatan masyarakat untuk mempercepat pencapaian target MDGs (Millenium Development Goals) yaitu melalui penetapan harga eceran tertinggi (HET) Obat Generik, itu hendaknya dalam pembuatan RKPD tahun berikutnya memuat hal ini, demi peningkatan kesehatan masyarakat. 170
  • 177. 2) Penerapan asuransi kesehatan nasional untuk seluruh keluarga miskin dengan cakupan 100% pada 2011 dan diperluas secara bertahap, dalam RPJMD 2008-2013 tidak memuat program yang berkenaan dengan asuransi kesehatan, hamper sama dengan program aksi kesehatan sebelumnnya, guna pencapaian MDG’s, usaha peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya bagi keluarga miskin diharapkan dnegan adanya jaminan asuransi kesehatan ini, memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, untuk itu hendaknya dalam pembuatan RKPD tahun berikutnya untuk memuat program ini.d. Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan 1) Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program Bantuan Langsung Tunai, meskipun dalam kenyataannya Bantuan Langsung Tunai sudah dilaksanakan di Propinsi Jawa Tengah, namun dalam RPJMD belum memuat program mengenai hal ini, untuk itu, hendaknya dalam pembuatan RKPD berikutnya memuat hal yang berkenaan dengan bantuan langsung tunai, agar dalam pelaksanaanya tepat sasaran, menghindari kecurangan, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. 2) Penambahan anggaran PNPM Mandiri, PNPM sudah dilaksanakan di Jawa Tengah sejak tahun 2008, program ini memberikan manfaat bagi perkembangan usaha kecil masyarakat sehingga mampu menyerap angkatan kerja yang ada. Manfaat lain yang tak kalah penting adalah tumbuhnya kesadaran kritis dan partisipasi masyarakat ditandai dengan besarnya dana swadaya masyarakat, besarnya keterlibatan masyarakat dalam bentuk relawan, program ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Jawa Tengah,  meskipun begitu namun dalam RPJMD 2008-2013 tidak memuat program ini, untuk itu demin kesuksesan PNPM Mandiri dalam memberantas kemiskinan, hendaknya dalam pembuatan RKPD tahun depan memuat program tersebut. 171
  • 178. 3) Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan, di bawah koordinasi wakil presiden, program ini di pimpin langsung oleh wakil presiden dan baru luncurkan pada tahun 2010, sehingga program ini masih tergolong baru karena revitalisasi ini belum dilaksanakan dalam periode satu tahun, berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan di Propinsi Jawa Tengah namun, di Jawa tengah tidak terdapat komite penanggulangan kemiskinan, mengingat program ini masih tergolong baru, namun demi kesuskesan pemberantasan kemiskinan di Jawa Tengah selaras dengan program-program nasional, hendaknya dalam pembuatan RKPD berikutnya memuat mengenai program ini.e. Prioritas 5 Energi 1) Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/ turunan minyak bumi dasn gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya. Program nasional ini tidak termuat di dalam RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah. Kondisi ini di karenakan Propinsi Jawa Tengah bukan merupakan daerah penghasil minyak bumi maupun gas. Sebagai masukan untuk pembuatan RKPD tahun berikutnya sebaiknya memberikan perhatian tersendiri untuk keberadaan program ini, terutama untuk revitalisasi bahan baku industri kecil, pupuk dan industri lainnya. Di propinsi Jawa Tengah industri tekstil maupun garmen berkembang cukup pesat, banyak pabrik-pabrik baru mulai berdiri, sehingga sangat perlu untuk mengatur hal tersebut. Dengan adanya revitalisasi industri bisa mencapai tujuan pembangunan yang diharaplan. 2) Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010, program konversi minyak tanah dan gas, mulai dilaksanakan di Propinsi Jawa Tengah sejak tahun 2007. Tujuan utama program konversi adalah mengurangi beban subsisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) yang nilainya mencapai Rp 60 trilyun. Jika implementasi program konversi tidak diperbaiki, maka bisa dipastikan target 172
  • 179. penghematan tidak akan tercapai dan antrian panjang minyak tanah akan terus terjadi.namun, dalam RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah belum memuat program ini. Sebagai masukan untuk pembuatan RKPD tahun berikutnya, hendaknya untuk memuat hal tersebut, guna mencapai penghematan energi, bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia seterusnya. 3) Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya, dan Denpasar. Program ini dikhususkan untuk perkotaan di daerah Palembang, Surabaya dan Denpasar, hal tersebut tidak termuat dalam RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah, karena selain Propinsi Jawa tengah bukan merupakan daerah penghasil gas, juga karena memang program ini ditujukan untuk daerah lain, sehingga tidak bisa diimplementasikan di dalam RPJMD Jawa tengah maupun di dalam RKPDf. Prioritas 6 Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana 1) Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, dalam RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah tidak memuat hal ini dikarenakan Propinsi Jawa Tengah tidak memiliki daerah/ areal gambut yang bisa diberdayakan, kebanyakan areal gambut terdapat di daerah luar pulau Jawa. Untuk meberikan rekomendasi terhadap pembuatan RKPD tahun berikutnya yang berkenaan dengan program inipun tidak memungkinkan. 2) Peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun. Propinsi Jawa Tengah kaitanya dengan hutan tidak memiliki areal hutan yang luas dibandingkan dengan di luar pulau Jawa, namun Propinsi Jawa Tengah sudah melaksanakan rehabilitasi hutan, terutama semenjak tahun 2000, setelah terjasi reformasi dan terjadi penjarahan hutan besar-besaran, hasil rehabilitasi hutan terbesar di capai pada tahun 2007, dan memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakatnya. Selain meningkatkan perekonomian juga mengurangi lahan kritis. Meskipun sudah dilaksanakan di Jawa tengah namun belum ada program di RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah yang mengatur hal ini. 173
  • 180. Hendaknya dalam pembuatan RKPD tahun berikutnya memuat program ini kaitanya untuk mensuskeskan pelestarian hidup dan mengurangi terjadinya bencana, terutama bencana banjir dan tanah longsor. 3) Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) mulai 2010 dan seterusnya, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013. Propinsi Jawa Tengah pernah di landa gempa pada tahun 2008, 2009 bahkan 2010, peringatan untuk bencana ini memang mutlak sangat diperlukan untuk mengurangi bahkan menghindari jatuhnya korban. RPJMD 2008-2013 tidak memuat hal ini, untuk itu dengan adanya pengalaman terjadinya gempa melanda Jawa Tengah, hendaknya dalam pembuatan RKPD tahun berikutnya memproritaskan program ini untuk menghindari korban dan mengurangi kerugian.g. Prioritas 7 Daerah Terdepen, Terluar, Tertinggal Dan Pasca Konfilk 1) Pengentasan paling lambat 2014, hampir sama dengan sebelumnya, meskipun sudah tergolong maju, namun, di Propinsi Jawa Tengah masih terdapat beberapa daerah/ wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal infrastruktur, rekomendasi juga sama diberikan untuk pembuatan RKPD tahun berikutnya agar masyarakat Propinsi Jawa Tengah lebih maju.h. Prioritas 8 Kebudayaan, Kreatifitas, Dan Inovasi Teknologi 1) Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012. Propinsi Jawa Tengah memiliki peninggalan kebudayaan, seni dan tradisi yang berlimpah dari berbagai daerah di pelosok Jawa Tengah. Beberapa diantaranya sudah memperoleh pengakuan dari dunia internasional, namun sebagian masih belum terawat, belum banyak promosi. Padahal berbagai peninggalan tersebut merupakan aset yang menjanjikan bagi dunia pariwisata untuk meningkatkan pendapatan. Rekomendasi diberikan untuk 174
  • 181. pembuatan RKPD tahun berikutnya karena dalam RPJMD 2008- 2013 tidak memuat hal ini, hendaknya dalam RKPD tahun berikutnya memiliki program khusus untuk meningkatkan pengelolaan berbagai peninggalan dan kebudayaan.i. Prioritas 9 Politik, Hukum Dan Keamanan 1) Pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur dan penangannan terorisme, dibeberapa tahun terakhir Propinsi Jawa Tengah dijadikan ”rumah” bagi teroris, teroris-teroris tersebut sudah berhasil di tangkap dan diamankan, hal tersebut mengharuskan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah untuk selalu sigap dalam pemberantasan terorisme. Meskipun terbukti di beberapa kota di Jawa Tengah dijadikan sarang teroris, namun dalam RPJMD 2008-2013 belum memuat program yang berkenaan dengan terorisme, untuk itu hendaknya dalam pemnuatan RKPD tahun berikutnya memuat hal program ini, selalu bertindak cepat, tegas terhadap siapa saja yang berusaha mengancam keselamatan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa Tengah. 2) Pelaksanaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme, hampir sama dengan penjelasan sebelunya, pemberantasan sangat penting dilakukan di Indonesia, dalam hal ini Propinsi Jawa Tengah karena sangat mengancam kesatuan bangsa, dan keselamatan masyarakat Jawa tengah. Diharapkan dalam RKPD tahun berikutnya memuat program ini. 3) Peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) luar negri. Separuh dari 580 perusahaan penyalur tenaga kerja di Jawa Tengah dinilai memiliki kinerja yang buruk. Dalam satu tahun terakhir, banyak di antara mereka yang tidak berhasil menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri, hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah. Untuk itu dalam pembuatan RKPD tahun berikutnya hendaknya memuat program ini untuk menjamin keselamatan pahlawan devisa yang bekerja di luar negri. 175
  • 182. 4) Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Pelapor. Dalam RPJMD 2008-2013 tidak memuat program ini, mengingat pentinganya terjaminnya kepastian hukum di Propinsi Jawa tengah. Untuk itu, demi terjaminnya kepastian HAM dan hukum di Propinsi Jawa Tengah hendaknya RKPD tahun berikutnya memuat program ini. 5) Pengembalian aset (asset recovery), pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery), pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan ‘kerugian’ keuangan negara akibat dari kejahatan. Mengingat pentinya program tersebut guna memberantas korupsi di Jawa Tengah, hendaknya dalam RKPD tahun berikutnya memuat program ini. 6) Pemberdayaan industri strategis pertahanan. Industri strategis harus menjadi salah satu sektor yang direvitalisasi, bukan hanya karena sektor-sektor itu memainkan peran sentral dalam pembangunan ekonomi negara tetapi juga memberi kontribusi kepada penguatan daya saing Indonesia dalam produk-produk industri strategis yang diperdagangkan di tingkat internasional. Upaya Propinsi Jawa Tengah untuk mendukung hal tersebut dengan memberdayakan industri strategis pertahanan yang ada di Propinsi Jawa Tengah. Dalam RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 belum memuat program ini. Mengingat pentingnya program ini, hendaknya dalam RKPD tahun berikutnya memuat hal ini.j. Prioritas 10 Perekonomian 1) Peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan dan kepulangan.Perlindungan TKI selama bekerja di luar negri sangatlah penting mengingat terjadinya banyak kasus penganiayaan, pembunuhan yang dilakukan kepada tenaga Indonesia yang bekerja di luar negri. Sangatlah wajib bagi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah untuk melindungi warganya yang sedang bekerja di luar negri. Dalam RPJMD 2008-2013 Jawa 176
  • 183. Tengah tidak memuat program ini. Rekomendasi diberikan untuk pembuatan RKPD tahun berikutnya untuk memuat program ini. 2) Peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negri. Hampir sama penjelasan dengan yang di atas, bahwa terjaminnya keselamatan TKI di luar negri memang harus dilakukan. Wajib kiranya bagi RKPD tahun berikutnya untuk menyertakan program ini di dalamnya.k. Prioritas 11 Kesejahteraan Rakyat 1) Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat 2010. Sebagian besar masyarakat Propinsi Jawa Tengah adalah muslim, setiap tahunnya Propinsi Jawa tengah mengirimkan ribuaan jemaat haji untuk beribadah. Kenyamanan, ketertiban dan kelancaran harus terjamin, mengingat minat masyarakat di Propinsi Jawa Tengah untuk beribadah haji cukup besar. Agar tidak terjadi penindaan keberangkatan, keterlambatan dan masalah lainnya, sebaiknya pada RKPD tahun berikutnya memuat program ini karena pada RPJMD 2008-2013 tidak memuat mengenai pelaksanaan haji. 2) Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 5 tahun. Propinsi Jawa Tengah memiliki potensi wisata yang menjanjikan, namun pada pengelolaanya kurang optimal, kurangnya promosi dan pengelolaan destinasi wisata menjadikan Jawa Tengah kurang di kenal dibandingkan daerah lain. Rekomendasi diberikan terhadap RKPD tahun berikutnya untuk memaksimalkan potensi pariwisata yang ada sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Propinsi Jawa Tengah. 3) Pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade 2012. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penerus bangsa di dalam bersaing di dunia internasional dan bisa membanggakan Indonesia, bibit-bibit baru yang berbakat harus disiapkan, dilatih dan bimbing untuk mempersiapkan pertandingan internasional, 177
  • 184. termasuk dukungan Propinsi Jawa Tengah untuk mensukseskan program ini. Hendaknya RKPD tahun berikutnya memuat program ini untuk mengharumkan nama bangsa di mata dunia. 4) Revitalisasi gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka merupakan wadah pembentukan watak dan karakter kaum muda melalui berbagai kegiatan, pencanangan Revitalisasi Gerakan Pramuka oleh Presiden RI di mulai sejak empat tahun lalu, yang pilar utamanya dengan mengaktifkan kembali gugus depan sebagai ujung tombak. Pramuka dengan berbagai kegiatannya diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Manfaat kepramukaan terrutama bagi kepentingan generasi muda adalah sebagai wadah pendidikan nonformal mendampingi pendidikan formal di sekolah. Dewasa ini dirasakan semakin melunturnya semangat dan rasa kebanggan di kalangan kaum muda. Hal ini ditandai dengan rendahnya solidaritas sosial, menipisnya semangat bela negara, dan semakin berkurangnya pemahaman kaum muda terhadap sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa. Sehingga yang muncul kemudian, akhlak dan pekerti kaum muda juga mengalami kemunduran, berkurangnya sikap santun terhadap yang lebih tua, kurang menghargai pendapat orang lain, egoisme, dan tidak menerima kekalahan. Untuk itu sangatlah penting kegiatan kepramukaan bagi kaum muda penerus bangsa. Untuk itu penting adanya program revitalisasi Pramuka di RKPD tahun berikutnya.2. Rekomendasi Terhadap RPJMN Rekomendasi terhadap RPJMN 2010-2014 diberikan juga berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan antara RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah dengan RPJMN 2010-2014, tidak dimungkinkan untuk merupah RPJMN yang telah atau sedang dilaksanakan saat ini, untuk menyelaraskan RPJMD dan RPJMN, hal yang bisa dilakukan adalah memberikan rekomendasi untuk pembuatan RKP tahun berikutnya, rekomendasi tersebut meliputi : 178
  • 185. a. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP): 1) Peningkatan kepedulian dan kesadaran penerapan etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal, dalam rangka mewujudkan ketahanan keluarga dalam dinamika pergaulan regional, nasional dan internasional untuk memperkuat identitas masyarakat Jawa Tengah. Penting bagi bangsa ini untuk menerapkan nilai-nilai etika, moral, keagamaan dan budaya bagi masyarakt dewasa ini, khususnya bagi kaum muda, derasnya arus informasi dan teknologi yang masuk, membawa perubahan pola pikir, gaya hidup bahkan mampu menggeser nilai-nilai tradisi budaya yang lahir berabad-abad yang lalu. Sangatlah tidak mungkin memfilter ataupun mencegah arus informasi dan teknologi, untuk menghindari itu semua maka diharapkan pada RKP tahun berikutnya mencantumkan program yang berkenaan dengan etika, moral, agama dan budaya yang tentunya bisa disesuaikan dengan kepercayaan dan daerahnya masin-masing. 2) Peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga dalam rangka menuju keluarga kecil, bahagia dan sejahtera melalui penyadaran dan penggerakan masyarakat. Dalam hal ini yang perlu digaris bawahi adalah keluarga kecil, yang berarti tidak perlu memiliki lebih dari 2 anak untuk menyukseskan KB dan kesejahteraan. Penting kiranya memberikan kesadaran bagi masyarakat khususnya bahwa setiap keluarga berhak memperoleh kesejahteraan. Hal tersebut dilakukan melalui kemauan setiap keluarga untuk mau bekerja dan berusaha, serta membantu menyukseskan program-program pemerintah. Sehingga perlu kiranya dalam RKP tahun berikutnya mencantumkan hal ini untuk menyadarkan setiap keluarga kecil di Indonesia bahwa mereka memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa ini. 3) Pengembangan dan peningkatan kerja sama melalui kemitraan antar pelaku pembangunan pada sektor-sektor unggulan daerah yang mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan 179
  • 186. ekonomi daerah. Setiap daerah memiliki potensi masing-masing, keunggulan masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Diharapkan dengan potensi yang dimiliki setiap daerah mampu memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan daya saing tersendiri bagi daerah lain. Setiap daerah berkerja sama dan berkoordinasi antar pelaku pembangunan yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat secara maksimal memajukan daerahnya masing-masing. Diharapkan dalam RKP tahun berikutnya memuat program ini, guna menjembatani kemampuan dan kebutuhan setiap daerah yang berbeda dalam membangun daerahnya untuk kemudian berkontribusi secara langsung dalam meningkatkan perekonomian bangsa. 4) Pemerataan ketersediaan rumah dan prasarana dasar pemukimannya (air bersih, sanitasi dan persampahan), terutama bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) diperkotaan maupun pedesaan. Masih banyak daerah di Indonesia yang memiliki kualitas air yang buruk, kekeringan, banjir dan lain-lain. Untuk itu perlu kiranya pemerintah memfokuskan pada hal tersebut, masih banyak kawasan kumuh yang memerlukan tempat tinggal dan sarana yang layak. Diharapkan dalam RKP tahun berikutnya memuat program ini, dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penajaman kebijakan sektor- sektor tertentu di daerah : Untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan dan kemampuan setiap daerah yang berbeda antara satu dengan yang lain, rekomendasi diberikan untuk pembuatan RKP tahun berikutnya supaya selaras dengan yang ada di daerah, berdasarkan hasil analisis tabel relevansi yang telah dilakukan antara RPJMD 2008-2013 Jawa tengah dan RPJMN 2010-2014, terdapat sektor-sektor kebijakan yang memerlukan penajaman lebih lanjut dari pemerintah pusat, karena sebagian besar programnya belum menjangkau kebutuhan setiap daerah dan tidak termuat di dalam RPJMN 2010-2014. sektor-sektor tersebut meliputi: Sektor Pendidikan; Sektor Kesehatan; Sektor Pekerjaan Umum; Sektor Perumahan Rakyat; Sektor Penataan Ruang; Sektor Perencanaan 180
  • 187. Pembangunan; Sektor Perhubungan; Sektor Lingkungan Hidup; SektorPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Sektor KeluargaBerencana dan Kelarga Sejahtera; Sektor Sosial; SektorKetenagakerjaan; Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; SektorPenanaman Modal; Sektor Kepemudaan dan Keolahragaan; SektorKesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; Sektor Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, PrangakatDaerah, Kepegawaian dan Persandian; Sektor Ketahanan Pangan;Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Sektor Statistik; SektorKearsipan; Sektor Kominikasi dan Informasi; Sektor Perpustakaan;Sektor Pertanian; Sektor Kehutanan; Sektor Energi dan Sumber DayaMineral; Sektor Pariwisata; Sektor Kelautan dan Perikanan; SektorPerdagangan; Sektor Industri; Sektor Transmigrasi. 181
  • 188. BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASIA. KESIMPULAN 1. Analisis Indikator Berdasarkan pada penyajian data dan analisis yang telah dilakukan, maka berikut ini disimpulkan beberapa hal pokok terkait dengan sejauhmana pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dengan agenda pembangunan: 1) Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai; 2) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis, serta 3) Agenda Pembangunan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang ditinjau dari pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah: a. Agenda Pembangunan Pertama: Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai Berdasarkan pada kondisi per indikator, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda Pembangunan Nasional yang Pertama, yaitu Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai dinyatakan cukup baik (skor 3,33). Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah cukup baiknya sinergitas kerjasama antar lembaga dan aparat penegakan hukum di Jawa Tengah, yang sangat mendukung dalam penciptaan kondisi keamanan dan kedamaian di Provinsi Jawa Tengah. Namun, mengingat besarnya dinamika dan tantangan akibat adanya perubahan diberbagai sektor, maka pada masa yang akan datang perlu lebih ditingkatkan efektivitas kerjasama lintas instansi penegak hukum ini untuk lebih menjamin terciptanya situasi yang aman dan damai di Jawa Tengah. 182
  • 189. b. Agenda Pembangunan Kedua: Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis Berdasarkan pada kondisi per indikator di kedua Sub Agenda, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda Pembangunan Nasional yang Kedua, yaitu Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis dinyatakan baik (skor 3,65). Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah baiknya langkah-langkah yang ditempuh oleh Provinsi Jawa Tengah dalam perbaikan kinerja birokrasi (internal) dan pengembangan demokratisasi lokal (eksternal). Penyelenggaraan reformasi birokrasi di berbagai aspek pemerintahan memegang peranan yang sangat penting bagi terciptanya kondisi daerah yang semakin baik, terutama dari sisi kapasitas pemerintahan daerah, termasuk jajaran aparatur dan sistem politiknya. c. Agenda Pembangunan Ketiga: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan pada kondisi per indikator di sebelas Sub Agenda, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2004-2009 pada Agenda Pembangunan Nasional yang Ketiga, yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dinyatakan cukup baik (skor 2,98). Kondisi demikian dapat terjadi karena sudah baiknya langkah-langkah yang ditempuh oleh Provinsi Jawa Tengah dalam perbaikan kinerja di bidang kesejahteraan rakyat, karena semboyan “Bali Ndeso Bangun Ndeso” bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.2. Analisis Relevansi Dari analisis relevansi kebijakan yang tertuang dalam RPJMN RPJMN 2010-2014 dan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2008 – 20013 secara umum dapat ditemukan 3 (tiga) hal penting, yakni : a. Ada sebanyak 54 buah atau sebesar 63,52% program nasional yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014 yang MENDAPAT DUKUNGAN penuh dalam RPJMD. Jawa Tengah Tahun 2008-20013. 183
  • 190. b. Ada sebanyak 31 buah atau sebesar 36,47 % program nasional yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014 yang TIDAK ADA dukungan dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2008-20013. Program-program nasional ini tidak ada dukungan daerah karena dua kemungkinan, yakni : disesuaikan dengan kondisi daerah Jawa Tengah, seperti misalnya lahan gambut, atau memang karena belum menjadi prioritas, seperti misalnya pembatasan pemekaran wilayah. c. Ada sebanyak 4 Program Prioritas, 98 buah kewenangan urusan wajib dan 33 kewenangan dari urusan pilihan dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2008-20013 yang tidak menjadi prioritas nasional dalam RPJMN. 2010-2014 .B. REKOMENDASI 1. Rekomendasi Analisis Indikator Dalam rangka pencapaian 3 agenda pembangunan nasional Indonesia, maka perlu terus diupayakan program-program pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang mendukung perwujudan agenda tersebut. Beberapa langkah strategis yang direkomendasikan untuk mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang berorientasi 3 agenda pembangunan nasional Indonesia, adalah: a. Agenda Pembangunan Pertama: Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai Dalam agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai terdapat 3 indikator yaitu indeks kriminalitas, persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional dan kasus kejahatan konvensional. Dari ketiga indikator tersebut indikator indeks kriminalitas masih berjalan kurang baik. Oleh karena itu, program yang dapat direkomendasikan yaitu: 1) peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah, pengembangan kapasitas kelembagaan hukum dan kualitas aparatur hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka meningkatkan kepastian hukum; 184
  • 191. 2) peningkatan kesadaran dan pengembangan budaya masyarakat maupun aparat dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM; 3) peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban melalui upaya menjaga kerukunan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi wilayah, penduduk, dan sosial masyarakat dengan mengutamakan penegakan hukum dan HAM.b. Agenda Pembangunan Kedua: Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis Dalam rangka lebih meningkatkan kinerja pembangunan dalam agenda ini, maka direkomendasikan adanya beberapa program sebagai berikut: 1) Peningkatan kualitas dan budaya kerja aparatur dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik; 2) Pengembangan dan peningkatan proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta profesionalisme aparat dan penegak hukum; 3) Peningkatan kesadaran dan pengembangan budaya masyarakat maupun aparat dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM; 4) pengembangan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana prasarana aparatur dan kompetensi sesuai dengan kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar; 5) Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, kesetaraan dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 185
  • 192. 6) Pengembangan dan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila serta peraturan perundangan.c. Agenda Pembangunan Ketiga: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan pada hasil pengkajian indikator kinerja pembangunan, maka diberikan beberapa rekomendasi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Provinsi Jawa Tengah, yaitu: 1) Dalam rangka menekan angka putus sekolah menengah di Provinsi Jawa Tengah, maka diperlukan program: peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dengan menitikberatkan pada pendidikan dasar - pendidikan menengah dan peningkatan relevansi kurikulum pendidikan dengan perkembangan Iptek serta jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan didukung pangsa pasar kerja dan sarana/prasarana yang memadai, tanpa diskriminasi usia, kelompok dan jenis kelamin; peningkatan manajemen pelayanan pendidikan; peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. 2) Untuk memperbaiki kondisi kependudukan (terutama terkait dengan persentase penduduk ber-KB dan persentase laju pertumbuhan penduduk), maka direkomendasikan pelaksanaan program: peningkatan dan pengembangan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui fasilitasi program KB dan transmigrasi; pelayanan keluarga berencana; pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri; pengembangan model operasional BKB – Posyandu – PAUD. 3) Untuk meningkatkan realisasi penanaman modal di Jawa Tengah, baik PMA maupun PMDN, direkomendasikan untuk dilakukan: peningkatan dan pengembangan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing; peningkatan dan pengembangan investasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor rill serta akselerasi 186
  • 193. kinerja ekonomi daerah; peningkatan promosi dan kerjasama investasi; dan peningkatan iklim dan realisasi investasi. 4) Pembangunan kehutanan juga perlu dioptimalkan melalui pelaksanaan program: Pemulihan daya dukung lingkungan melalui pengembangan kelembagaan, kawasan pesisir dan laut, rehabilitasi lahan kritis, dan terlantar terpadu; Rehabilitasi hutan dan lahan; Rehabilitasi, perlindungan, dan konservasi hutan. 5) Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan perikanan dan kelautan melalui perluasan kawasan konservasi laut, perlu dilakukan program-program pembangunan berikut: penanaman bakau; program penanaman mangrove di pesisir; konservasi sumber daya alam di Pantai Utara dan Pantai Selatan Provinsi Jawa Tengah. 6) Dalam rangka mengurangi persentase penduduk miskin, Jawa Tengah perlu melakukan program-program: Peningkatan dan pengembangan investasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor rill serta akselerasi kinerja ekonomi daerah dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan; Peningkatan kualitas dan profesionalitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan penduduk usia lanjut melalui peningkatan partisipasi sosial dan kesetiakawanan sosial masyarakat serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur pelaksana.2. Rekomendasi Analisis Relevansi Rekomendasi terhadap RPJMN 2010-2014 diberikan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan antara RPJMD 2008-2013 Jawa Tengah dengan RPJMN 2010-2014, tidak dimungkinkan untuk merubah RPJMN yang telah atau sedang dilaksanakan saat ini, untuk menyelaraskan RPJMD dan RPJMN, hal yang bisa dilakukan adalah memberikan rekomendasi untuk pembuatan RKP tahun berikutnya. Rekomendasi terhadap RPJMD Jawa Tengah 2008-2013. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa program nasional yang terdapat di dalam RPJMN 2010-2014 yang tidak terdapat di dalam RPJMD 187
  • 194. 2008-2013 Jawa Tengah 2010-2014. Rekomendasi tidak diberikan untukpenyusunan ulang maupun penyempurnaan RPJMD 2008-2013 JawaTengah, hal tersebut dikarenakan tidak dimungkinkan untuk merubah RPJMDJawa Tengah yang sudah ataupun sedang dilaksanakan. Rekomendasidiberikan untuk pembuatan RKPD Jawa Tengah tahun berikutnya denganmengacu pada RKP, hal tersebut dilakukan dalam usaha menyelaraskanRPJMD Jawa Tengah dengan RPJMN, dari semua prioritas dan programyang terdapat dalam RPJMN 2010-2014, rekomendasi untuk pembuatanRKPD Jawa Tengah tahun berikutnya diberikan berdasarkan hasil analisisrelevansi antara prioritas dan program yang terdapat di dalam RPJMN 2010-2014 dan RPJMD Jawa Tengah 2008-2013. 188