KATA PENGANTAREvaluasi kinerja pembangunan adalah salah satu fungsi penting yang tidak terpisahkandari keseluruhan siklus ...
DAFTAR ISIKATA PENGANTAR                                                             iiDAFTAR ISI                         ...
C.   REKOMENDASI                              168              1. Rekomendasi Terhadap RPJMD Provinsi   168              2...
DAFTAR TABELTABEL 2.1.   Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah             Untuk Agenda Pembangunan In...
DAFTAR GAMBARGAMBAR 2.1.    Indeks Kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah                   6GAMBAR 2.2.    Persentase Penye...
TengahGAMBAR 2.32.   Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah               Untuk Sub Agenda Kesehatan   ...
BAB I                                  PENDAHULUANA.   LATAR BELAKANG          Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 t...
antara RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 dengan RPJMN 2010-2014berbasis pada prioritas pembangunan.     Metode yang dig...
telah menunjuk Tim Independen dari Universitas Diponegoro, dalam hal ini     ditugaskan pada Program Studi Magister Admini...
c.      Menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif (how and why),     d.      Menyusun rekomendasi berdasarkan agenda ...
BAB II                 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009A.   AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI    ...
tertib, dan terkendali, dengan angka indeks kriminalitas berkisar pada angkasebesar 54% sampai dengan 67%. Apabila dilihat...
2009 mencapai angka 67,91%, sehingga dibandingkan indeks kriminalitaspada tahun 2008 maka indeks kriminalitas pada tahun 2...
antarinstansi cukup baik dan sinergi. Pada tahun 2008 persentasepenyelesaian kasus kejahatan konvensional di Provinsi Jawa...
wanita dan anak); 2) peran serta masyarakat lebih aktif dan berhasil gunauntuk mengungkap kejahatan transnasional. Pada ta...
indikator ini adalah, adanya kesesuaian kondisi persentase penyelesaian          kasus kejahatan konvensional dengan kondi...
dan b) Gender Empowerment Measurement (GEM). Kondisi data indikatorpada setiap sub agenda tersebut selama kurun waktu 2004...
2.   Analisis Pencapaian Indikator     PELAYANAN PUBLIK     Persentase Kasus Korupsi Yang Tertangani Dibandingkan Dengan Y...
Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah PelayananSatu Atap                              Gambar 2.6.      ...
pembangunan sebagai berikut: 1) pengembangan sistem dan peningkatankualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana pr...
mendapat opini disclaimer. Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Penge...
program   terkait   dengan   pelayanan   publik   beberapa   tahun   terakhir.Keberhasilan ini menentukan dalam tercapainy...
Gender Empowerment Measurement (GEM)                                  Gambar 2.10.  Gender Empowerment Measurement (GEM) d...
Analisis Gabungan Sub Agenda Demokrasi                              Gambar 2.11.     Indikator Kinerja Pembangunan Daerah ...
3.   Rekomendasi Kebijakan          Dalam rangka pencapaian misi agenda mewujudkan Indonesia yang adil     dan demokratis,...
perempuan; penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan               anak; peningkatan kualitas hidup dan perlindunga...
Kawasan Konservasi Laut; dan 11) Kesejahteraan Sosial, yang mencakup                   indikator: a) Persentase Penduduk M...
Indikator               2004           2005           2006           2007           2008            2009      pertumbuhan ...
Indikator             2004        2005             2006         2007       2008            2009       terhadap lahan      ...
kondisi yang stabil, dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di ProvinsiJawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-20...
peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dengan menitikberatkanpada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan     ...
Gambar 2.14.         Angka Partisipasi Murni (SD/MI) di Provinsi Jawa Tengah       Peningkatan APM SD/MI di Provinsi Jawa ...
Gambar 2.15.        Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) di Provinsi Jawa Tengah     Indikator lain untuk mengukur keberhasilan...
Gambar 2.16.        Rata-rata Nilai Akhir (SMP/MTs) di Provinsi Jawa Tengah     Pada tahun 2008 rata-rata nilai akhir SMP/...
Angka Putus Sekolah SD                              Gambar 2.18.           Angka Putus Sekolah SD di Provinsi Jawa Tengah ...
Gambar 2.19.        Angka Putus Sekolah SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah     Apabila dilihat dari fokus kecenderungan, angk...
Angka Putus Sekolah Menengah                               Gambar 2.20.          Angka Putus Sekolah Menengah di Provinsi ...
Angka Melek Aksara 15 tahun ke atas                              Gambar 2.21.     Angka Melek Aksara 15 Tahun ke atas di P...
Persentase Jumlah Guru yang Layak Mengajar SMP/MTs                             Gambar 2.22.  Persentase Guru Layak Mengaja...
65,15% dari tahun 2004 yang sebesar 64,39%, kemudian pada tahun 2006naik menjadi 67,46% dan naik kembali pada tahun 2007 y...
Analisis Gabungan Sub Agenda Pendidikan (1)                                                                               ...
Analisis Gabungan Sub Agenda Pendidikan (2)                            Gambar 2.25.     Indikator Kinerja Pembangunan Daer...
Analisis Gabungan Sub Agenda Pendidikan (3)                                   Analisis Gabungan untuk Sub Agenda Pendidika...
KESEHATANUmur Harapan Hidup (UHH)                              Gambar 2.27.          Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi ...
Angka Kematian Bayi (AKB)                               Gambar 2.28.            Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jawa...
Prevalensi Gizi Buruk                                                                                                     ...
Prevalensi Gizi Kurang                                Gambar 2.30.             Prevalensi Gizi Kurang di Provinsi Jawa Ten...
Persentase Tenaga Kesehatan Perpenduduk                             Gambar 2.31. Persentase Tenaga Kesehatan perpenduduk d...
Analisis Gabungan Sub Agenda Kesehatan                               Gambar 2.32.     Indikator Kinerja Pembangunan Daerah...
ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan cadangan panganmasyarakat, daerah dan perbaikan distribusi pangan.KELUA...
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk                                                                        Gambar 2.34.  ...
meningkatkan kesejahteraan rakyat. TFR di Provinsi Jawa Tengah dalam 6(enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuat...
Analisis Gabungan Sub Agenda Keluarga Berencana                                                                           ...
EKONOMI MAKROLaju Pertumbuhan Ekonomi                               Gambar 2.37.          Laju Pertumbuhan Ekonomi di Prov...
Persentase Ekspor terhadap PDRB                              Gambar 2.38.      Persentase Ekspor terhadap PDRB di Provinsi...
manufaktur terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahunterakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.           ...
Pendapatan per kapita                                 Gambar 2.40.             Pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Teng...
Laju Inflasi                               Gambar 2.41.                   Laju Inflasi di Provinsi Jawa Tengah     Laju in...
Analisis Gabungan Sub Agenda Ekonomi Makro                             Gambar 2.42.     Indikator Kinerja Pembangunan Daer...
INVESTASINilai Rencana PMA yang Disetujui                                                                                 ...
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip

1,388 views
1,266 views

Published on

Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Jawa Tengah oleh Tim Universitas Diponegoro

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,388
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
186
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan Akhir EKPD 2010 - Jawa Tengah - Undip

  1. 1. KATA PENGANTAREvaluasi kinerja pembangunan adalah salah satu fungsi penting yang tidak terpisahkandari keseluruhan siklus manajemen pembangunan nasional. Saat ini RPJMN 2004-2009telah selesai dilaksanakan sehingga sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruhterhadap kinerja pembangunan nasional selama 5 tahun (2004-2009) tersebut baiksecara sektoral maupun regional.Evaluasi RPJMN 2004-2009 menurut daerah yang dilakukan oleh Tim Independendifokuskan pada evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di daerah dan evaluasiterhadap relevansi RPJMD Provinsi dengan RPJMN 2010-2014 khususnya untuk melihatapakah RPJMD telah mengacu pada RPJMN sesuai ketentuan UU No. 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Sesuai dengan ketetapanPermendagri No. 28 Tahun 2010 tentang Penyelerasan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN), maka di dalam melakukan evaluasi Tim Independen tidak hanyamelihat pada RPJMD dan RPJMN, tetapi juga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)untuk menelaah lebih dalam apakah RPJMD dan RKPD mengacu pada RPJMN. Evaluasikinerja pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Tim Independendengan tujuan memberikan masukan terhadap penyusunan rencana pembangunan yangakan datang mendasarkan pada berbagai kebijakan tersebut di atas.Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada Bappenas yang untukkeempatkalinya memberikan kepercayaan kepada Tim Independen UniversitasDiponegoro melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan diJawa Tengah. Secara khusus, ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada BappedaProvinsi Jawa Tengah yang telah bersedia membantu menyediakan berbagai data yangkami butuhkan, juga intansi terkait yang terlibat dalam pelaksanaan Focus GroupDiscusión (FGD). Kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan penulisan laporan akhirini. Semoga hasil evaluasi yang kami lakukan bermanfaat dalam menentukan arahpembangunan Jawa Tengah di masa yang akan datang. Semarang, Nopember 2010 Rektor, Prof. Dr. Susilo Wibowo, MS.Med., Sp.And. ii
  2. 2. DAFTAR ISIKATA PENGANTAR iiDAFTAR ISI iiiDAFTAR TABEL vDAFTAR GAMBAR viBAB I PENDAHULUAN 1 A. LATAR BELAKANG 3 B. TUJUAN DAN SASARAN 3 C. KELUARAN 3BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009 5 A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI 5 1. Indikator 5 2. Analisis Pencapaian Indikator 5 3. Rekomendasi Kebijakan 10 B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEKOMKRATIS 10 1. Indikator 10 2. Analisis Pencapaian Indikator 10 3. Rekomendasi Kebijakan 19 C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 20 1. Indikator 20 2. Analisis Pencapaian Indikator 23 3. Rekomendasi Kebijakan 76 D. KESIMPULAN 78 1. Agenda Pembangunan Pertama: Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai 78 2. Agenda Pembangunan Kedua: Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis 79 3. Agenda Pembangunan Ketiga: Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat 82BAB III RELEVANSI RPJMN 2010-2014 DENGAN RPJMD PROVINSI JAWA TENGAH 2008-2013 94 A. PENGANTAR 94 B. PRIORITAS DAN PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN NASIONAL 94 1. Program Nasional Yang Mendapat Dukungan Penuh Pada Program Daerah 158 2. Program Nasional Yang Tidak Mendapat Dukungan Program Daerah 161 3. Program Daerah Yang Tidak Menjadi Prioritas Nasional 163 iii
  3. 3. C. REKOMENDASI 168 1. Rekomendasi Terhadap RPJMD Provinsi 168 2. Rekomendasi Terhadap RPJMN 178BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 182 A. KESIMPULAN 182 1. Analisis Indikator 182 2. Analisis Relevansi 183 B. REKOMENDASI 184 1. Rekomendasi Analisis Indikator 184 2. Rekomendasi Analisis Relevansi 187LAMPIRAN iv
  4. 4. DAFTAR TABELTABEL 2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Agenda Pembangunan Indonesia Yang Aman Dan Damai 5TABEL 2.2. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Agenda Pembangunan Indonesia yang Adil dan Demokratis 11TABEL 2.3. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Agenda Pembangunan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat 21TABEL 3.1. Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional 95TABEL 3.2. Program Dalam RPJMN 2010-2014 Yang Mendapatkan Dukungan Program Pada RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 158TABEL 3.3. Program Dalam RPJMN 2010-2014 Yang Tidak Mendapatkan Dukungan Program Pada RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 161TABEL 3.4. Program Dalam RPJMD Jawa Tengah 2008-2013 Yang Tidak Terdapat Di Dalam RPJMN 2010-2014 163 v
  5. 5. DAFTAR GAMBARGAMBAR 2.1. Indeks Kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah 6GAMBAR 2.2. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional di Provinsi Jawa Tengah 7GAMBAR 2.3. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional di Provinsi Jawa Tengah 8GAMBAR 2.4. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Agenda Pembangunan Indonesia yang Aman dan Damai 9GAMBAR 2.5. Persentase Kasus Korupsi yang Tertangani Dibandingkan dengan yang Dilaporkan di Provinsi Jawa Tengah 12GAMBAR 2.6. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap di Provinsi Jawa Tengah 13GAMBAR 2.7. Persentase Pelaporan Kabupaten/Kota Wajar dengan Pengecualian di Provinsi Jawa Tengah 14GAMBAR 2.8. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Pelayanan Publik 15GAMBAR 2.9. Gender Development Index (GDI) di Provinsi Jawa Tengah 16GAMBAR 2.10. Gender Empowerment Measurement (GEM) di Provinsi Jawa Tengah 17GAMBAR 2.11. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Demokrasi 18GAMBAR 2.12. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah 23GAMBAR 2.13. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Indeks Pembangunan Manusia 24GAMBAR 2.14. Angka Partisipasi Murni (SD/MI) di Provinsi Jawa Tengah 26GAMBAR 2.15. Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) di Provinsi Jawa Tengah 26GAMBAR 2.16. Rata-rata Nilai Akhir (SMP/MTs) di Provinsi Jawa Tengah 27GAMBAR 2.17. Rata-rata Nilai Akhir (SMA/SMK/MA) di Provinsi Jawa Tengah 28GAMBAR 2.18. Angka Putus Sekolah SD di Provinsi Jawa Tengah 29GAMBAR 2.19. Angka Putus Sekolah SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah 30GAMBAR 2.20. Angka Putus Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah 31GAMBAR 2.21. Angka Melek Aksara 15 Tahun ke atas di Provinsi Jawa Tengah 32GAMBAR 2.22. Persentase Guru Layak Mengajar SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah 33GAMBAR 2.23. Persentase Guru Layak Mengajar Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah 34GAMBAR 2.24. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Pendidikan (1) 35GAMBAR 2.25. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Pendidikan (2) 36GAMBAR 2.26. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Pendidikan (3) 37GAMBAR 2.27. Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Jawa Tengah 38GAMBAR 2.28. Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jawa Tengah 39GAMBAR 2.29. Prevalensi Gizi Buruk di Provinsi Jawa Tengah 40GAMBAR 2.30. Prevalensi Gizi Kurang di Provinsi Jawa Tengah 41GAMBAR 2.31. Persentase Tenaga Kesehatan perpenduduk di Provinsi Jawa 42 vi
  6. 6. TengahGAMBAR 2.32. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Kesehatan 43GAMBAR 2.33. Persentase Penduduk ber-KB di Provinsi Jawa Tengah 44GAMBAR 2.34. Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Jawa Tengah 45GAMBAR 2.35. Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Jawa Tengah 46GAMBAR 2.36. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Keluarga Berencana 47GAMBAR 2.37. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah 48GAMBAR 2.38 Persentase Ekspor terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah 49GAMBAR 2.39 Persentase Output Manufaktur terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah 50GAMBAR 2.40. Pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Tengah 51GAMBAR 2.41. Laju Inflasi di Provinsi Jawa Tengah 52GAMBAR 2.42. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Ekonomi Makro 53GAMBAR 2.43. Nilai Rencana PMA yang Disetujui di Provinsi Jawa Tengah 54GAMBAR 2.44. Nilai Realisasi Investasi PMA di Provinsi Jawa Tengah 55GAMBAR 2.45. Nilai Rencana PMDN yang Disetujui di Provinsi Jawa Tengah 56GAMBAR 2.46. Nilai Realisasi Investasi PMDN di Provinsi Jawa Tengah 57GAMBAR 2.47. Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA di Provinsi Jawa Tengah 58GAMBAR 2.48. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Investasi 59GAMBAR 2.49. Panjang Jalan Nasional di Provinsi Jawa Tengah 60GAMBAR 2.50. Panjang Jalan Provinsi dan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah 62GAMBAR 2.51. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Infrastruktur 64GAMBAR 2.52. Nilai Tukar Petani (NTP) per tahun di Provinsi Jawa Tengah 65GAMBAR 2.53. PDRB Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah 66GAMBAR 2.54. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Pertanian 67GAMBAR 2.55. Persentase Luas Lahan Rehabilitasi dalam Hutan terhadap Lahan Kritis di Provinsi Jawa Tengah 68GAMBAR 2.56. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Kehutanan 69GAMBAR 2.57. Jumlah Tindak Pidana Perikanan di Provinsi Jawa Tengah 70GAMBAR 2.58. Luas Kawasan Konservasi Laut di Provinsi Jawa Tengah 71GAMBAR 2.59. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Kelautan 72GAMBAR 2.60. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah 73GAMBAR 2.61. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah 74GAMBAR 2.62. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Kesejahteraan Sosial 75 vii
  7. 7. BAB I PENDAHULUANA. LATAR BELAKANG Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari empat tahapan perencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan, penetapan, pengendalian perencanaan serta evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sebagai suatu tahapan perencanaan pembangunan, evaluasi harus dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai sejauh mana pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan tersebut dilaksanakan. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 telah selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemerintah (Bappenas) berkewajiban untuk melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanan RPJMN tersebut. Saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014. Siklus pembangunan jangka menengah lima tahun secara nasional tidak selalu sama dengan siklus pembangunan 5 tahun di daerah. Sehingga penetapan RPJMN 2010-2014 ini tidak bersamaan waktunya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi (Jawa Tengah). Hal ini menyebabkan prioritas-prioritas dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah (yang memiliki tahun berlaku sejak 2008-2013) tidak selalu mengacu pada prioritas-prioritas RPJMN 2010-2014. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi relevansi prioritas/program antara RPJMN dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Di dalam pelaksanaan evaluasi ini, dilakukan dua bentuk evaluasi yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Yang pertama adalah evaluasi atas pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Jawa Tengah berbasis pada indikator kinerja dan yang kedua penilaian keterkaitan 1
  8. 8. antara RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 dengan RPJMN 2010-2014berbasis pada prioritas pembangunan. Metode yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009adalah Evaluasi ex-post untuk melihat efektivitas (hasil dan dampak terhadapsasaran) dengan mengacu pada tiga agenda RPJMN 2004-2009 yaitu agendaAman dan Damai; Adil dan Demokratis; serta Meningkatkan KesejahteraanRakyat. Untuk mengukur kinerja yang telah dicapai pemerintah atas pelaksanaanketiga agenda tersebut, diperlukan identifikasi dan analisis indikator pencapaian.Sedangkan metode yang digunakan dalam evaluasi relevansi RPJMD Provinsidengan RPJMN 2010-2014 adalah membandingkan keterkaitan 11 prioritasnasional dan 3 prioritas lainnya dengan prioritas daerah. Selain itu jugamengidentifikasi potensi lokal dan prioritas daerah yang tidak ada dalam RPJMN2010-2014. Adapun prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014 adalah 1)Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, 2) Pendidikan, 3) Kesehatan, 4)Penanggulangan Kemiskinan, 5) Ketahanan Pangan, 6) Infrastruktur, 7) IklimInvestasi dan Iklim Usaha, 8) Energi, 9) Lingkungan Hidup dan PengelolaanBencana, 10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik, 11)Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi dan 3 prioritas lainnya yaitu 1)Kesejahteraan Rakyat lainnya, 2) Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya, 3)Perekonomian lainnya. Hasil dari EKPD 2010 diharapkan dapat memberikan umpan balik padaperencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk perbaikan kualitasperencanaan di daerah, misalnya dengan penyesuaian atas dokumen RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah pada tahun-tahunberikutnya (2011-2013). Selain itu, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasarbagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah, khususnyayang tepat untuk diterapkan di Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan EKPD dilakukan secara eksternal untuk memperoleh masukanyang lebih independen terhadap pelaksanaan RPJMN di daerah. Berdasarkan haltersebut, Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan melaksanakankegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) yang bekerja samadengan 33 Perguruan Tinggi selaku evaluator eksternal dan dibantu olehstakeholders daerah. Pada pelaksanaan EKPD di Provinsi Jawa Tengah, Bappenas 2
  9. 9. telah menunjuk Tim Independen dari Universitas Diponegoro, dalam hal ini ditugaskan pada Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP).B. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2010 di Provinsi Jawa Tengah adalah: 1. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dapat memberikan kontribusi pada pembangunan di Provinsi Jawa Tengah; 2. Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan prioritas/program (outcome) dalam RPJMN 2010-2014 dengan prioritas/program yang ada dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008-2013. Sasaran yang diharapkan dari kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2010 di Provinsi Jawa Tengah meliputi: 1. Tersedianya data/informasi dan penilaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Jawa Tengah; 2. Tersedianya data/informasi dan penilaian keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 dengan RPJMN 2010-2014.C. KELUARAN Hasil yang diharapkan dari Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 adalah: 1. Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Jawa Tengah; 2. Tersedianya dokumen evaluasi keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 dengan RPJMN 2010-2014. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010, diperoleh melalui tahapan sebagai berikut: 1. Evaluasi Pencapaian Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Jawa Tengah, terdiri atas 4 (empat) tahapan, yaitu: a. Mengidentifikasi dan melengkapi data tabel indikator, b. Pemilihan data yang dijadikan fokus analisis, 3
  10. 10. c. Menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif (how and why), d. Menyusun rekomendasi berdasarkan agenda pembangunan.2. Evaluasi Keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2008-2013 dengan RPJMN 2010-2014, terdiri atas 4 (empat) tahapan, yaitu: a. Mengumpulkan dan mempelajari dokumen RPJMN dan RPJMD, b. Menyandingkan prioritas/program daerah dengan prioritas pembangunan nasional, c. Menganalisis prioritas/program daerah yang mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional, d. Menyusun rekomendasi kebijakan untuk penyempurnaan RPJMD dan RPJMN. Penarikan kesimpulan pada jenis evaluasi yang pertama (EvaluasiPelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Jawa Tengah), menggunakankategorisasi tingkat capaian, hal ini dirasakan perlu untuk dilakukan untukmempertajam hasil analisis dan mempertegas rekomendasi yang dirumuskan. Carapenyusunan kategorinya dapat dijelaskan sebagai berikut:1. Penentuan nilai rata-rata untuk setiap indikator,2. Penentuan posisi nilai tahunan (atas, sama, bawah) dibandingkan nilai rata- rata indikator,3. Penentuan kesimpulan kategori indikator berdasarkan perbandingan dominasi posisi nilai tahunan (di atas : di bawah); ada 3 tipe sebaran data tahunan: a) Tipe Pertama: sangat baik (6:0 dan 5:1), baik (4:2), cukup baik (3:3), kurang baik (2:4), dan tidak baik (1:5 dan 0:6); b Tipe Kedua: sangat baik (5:0), baik (4:1), cukup baik (3:2 dan 2:3), kurang baik (1:4), dan tidak baik (0:5); c) Tipe Ketiga: sangat baik (4:0), baik (3:1), cukup baik (2:2), kurang baik (1:3), dan tidak baik (0:4). Perbedaan tipe dapat terjadi karena ditemukannya kesamaan nilai tahunan dengan nilai rata-rata.4. Penentuan kesimpulan kategori sub agenda atau agenda pembangunan didasarkan pada nilai skor perolehan kategori indikator, yaitu: a) sangat baik (skor 5), b) baik (skor 4), cukup baik (skor 3), kurang baik (skor 2), dan tidak baik (skor 1); yang dijumlahkan, kemudian di rata-rata.5. Nilai rata-rata sub agenda atau agenda pembangunan kemudian dikategorisasi sebagaimana pada nomor 4 di atas. 4
  11. 11. BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI 1. Indikator Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan agenda pembangunan Indonesia yang aman dan damai di Provinsi Jawa Tengah adalah: 1) Indeks Kriminalitas, 2) Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional, dan 3) Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional. Kondisi data untuk setiap indikator kinerja tersebut selama kurun waktu 2004-2009 di Provinsi Jawa Tengah tampak pada tabel di bawah ini: Tabel 2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Agenda Pembangunan Indonesia yang Aman dan Damai Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber a. Indeks 65,21 54,97 62,74 66,13 67,35 67,91 Polda Kriminalitas Jateng b. Persentase 64,30 20,60 72,10 76,10 70,50 65,20 Polda Penyelesaian Jateng Kasus Kejahatan Konvensional c. Persentase 97,10 106 107,10 113,40 96,70 79,80 Polda Penyelesaian Jateng Kasus Kejahatan Transnasional Selanjutnya pada bagian berikut ini akan disajikan analisis untuk setiap indikator dan diakhiri dengan analisis gabungan indikator, sebagai berikut: 2. Analisis Pencapaian Indikator Indeks Kriminalitas Kondisi kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung menunjukan kondisi yang stabil, yaitu aman, 5
  12. 12. tertib, dan terkendali, dengan angka indeks kriminalitas berkisar pada angkasebesar 54% sampai dengan 67%. Apabila dilihat dari sisi fokuskecenderungan indeks kriminalitas selama lima tahun terakhir (2004-2009),tampak bahwa pada tahun 2005, Provinsi Jawa Tengah memiliki indekskriminalitas yang terendah, yang disebabkan oleh: 1) adanya peningkatanpartisipasi masyarakat terhadap kepedulian Pam Swakarsa dan upaya-upayapencegahan yang diprakarsai oleh para Babinkamtibmas; 2) intensitas operasikhusus mandiri kewilayahan yang digalakkan dan digelarkan ke seluruhjajaran Provinsi Jawa Tengah sehingga berdampak sosiologis. Gambar 2.1. Indeks Kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah Untuk kondisi pada tahun-tahun berikutnya cenderung mengalamipeningkatan – walaupun relatif kecil – sampai dengan tahun 2009, yangdisebabkan oleh: 1) adanya permasalahan lapangan kerja atau tenaga kerjayang tidak tertampung serta adanya PHK di berbagai perusahaan; 2) faktor-faktor kriminalogin dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat yang padasituasi tertentu dapat berkembang menjadi police hazard; 3) banyak faktorkriminalogin yang berada di luar jangkauan seperti masalah pengangguran,lapangan pekerjaan, kemiskinan, drop out dan lain-lain; 4) partisipasimasyarakat menurun, kurang aktif memberi informasi dan kecenderunganbahwa hokum identik dengan figur aparat, enggan melapor sehingga haltersebut dapat mempersulit operasional. Pada tahun 2008 indeks kriminalitasdi Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 67,35%, kemudian pada tahun 6
  13. 13. 2009 mencapai angka 67,91%, sehingga dibandingkan indeks kriminalitaspada tahun 2008 maka indeks kriminalitas pada tahun 2009 mengalamipeningkatan sebesar 0,56%.Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional Gambar 2.2. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional di Provinsi Jawa Tengah Salah satu indikator penentu terciptanya Indonesia yang aman dandamai adalah efektifnya langkah-langkah yang dilakukan dalam penegakanhukum. Hal ini dapat ditunjukan dengan penyelesaian kasus-kasus kejahatan,baik konvensional maupun transnasional. Untuk kondisi di Provinsi JawaTengah, ternyata dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) persentasepenyelesaian kasus kejahatan konvensional cenderung menunjukan kondisiyang fluktuatif, dimana tahun 2005 ditemukan persentase yang terendah,yang disebabkan oleh: 1) kemampuan SDM belum memadai; 2) tingkatkemampuan personil belum mencapai plafon yang ditargetkan; 3)keterbatasan sarana, materiil atau logistik yang tersedia, baik kuantitasmaupun kualitas, kemudian meningkat lagi secara drastis pada tahun 2006dan mencapai puncaknya tahun 2008, yang disebabkan oleh: 1) perananggota semakin baik dalam upaya mengungkap kejahatan danpenyelesaiannya; 2) meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan peranserta aktif memberikan informasi kepada Polda; 3) koordinasi antarfungsi dan 7
  14. 14. antarinstansi cukup baik dan sinergi. Pada tahun 2008 persentasepenyelesaian kasus kejahatan konvensional di Provinsi Jawa Tengahmencapai angka 70,5%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 65,2%,sehingga dibandingkan persentase penyelesaian kasus kejahatankonvensional pada tahun 2008 maka terjadi penurunan persentasepenyelesaian kasus kejahatan konvensional di Provinsi Jawa Tengah yaitusebesar 5,3%.Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional Gambar 2.3. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional di Provinsi Jawa Tengah Kejahatan transnasional yang sekarang ini marak di berbagai belahandunia, ternyata juga ditemukan di Provinsi Jawa Tengah, terutama dalambentuk kejahatan uang palsu, narkoba, terorisme, penyelundupan senjata api,perdagangan wanita atau anak, money laundry, dan cyber crime. Hal inimenunjukan bahwa Provinsi Jawa Tengah telah menjadi salah satu areatujuan kejahatan transnasional. Persentase penyelesaian kasus kejahatantransnasional di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung memiliki grafik yang stabil, berkisar antara 79% sampaidengan 113%, dimana tahun 2007 menjadi puncak tertinggi (113,4%), yangdisebabkan oleh: 1) diadakannya gelar operasi mandiri kewilayahan (operasiantic dengan sasaran narkoba, operasi hutan lestari dengan sasaran illegalloging, operasi bunga dengan sasaran perdagangan atau penyelundupan 8
  15. 15. wanita dan anak); 2) peran serta masyarakat lebih aktif dan berhasil gunauntuk mengungkap kejahatan transnasional. Pada tahun 2008 persentasepenyelesaian kasus kejahatan transnasional mencapai 96,7%, kemudian padatahun 2009 mencapai 79,8%, sehingga dibandingkan pada tahun 2008persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional pada tahun 2009mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 16,9%.Analisis Gabungan Agenda Pembangunan Mewujudkan Indonesia yangAman dan Damai Gambar 2.4. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Agenda Pembangunan Indonesia yang Aman dan Damai Pada tahapan analisis gabungan untuk agenda Indonesia yang amandan damai, pada kasus Jawa Tengah, dapat disimpulkan adanya kondisikeamanan dan ketertiban yang cukup baik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengahtelah berhasil mengadakan berbagai program terkait dengan hukum dankamtibmas selama beberapa tahun terakhir. Keberhasilan ini menentukandalam tercapainya angka indeks kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah yangrelatif stabil, yaitu pada kisaran 65,21% sampai dengan 67,91%. Kondisi stabilitas daerah yang kondusif ini, diperkuat dengankeberhasilan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan penegakan hukum,antara lain penegakan hukum untuk kejahatan konvensional maupunkejahatan transnasional. Hal menarik yang ditemukan terkait dengan kondisi 9
  16. 16. indikator ini adalah, adanya kesesuaian kondisi persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional dengan kondisi indeks kriminalitas (seperti yang tampak pada Gambar 2.4.). Artinya, secara data dapat disimpulkan bahwa semakin baik penegakan hukum maka akan semakin baik angka indeks kriminalitasnya. 3. Rekomendasi Kebijakan Dalam rangka pencapaian misi agenda Indonesia yang aman dan damai, perlu terus diupayakan untuk penciptaan stabilitas daerah yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Beberapa langkah strategis yang diremokendasikan untuk mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang aman dan damai antara lain: 1) peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah, pengembangan kapasitas kelembagaan hukum dan kualitas aparatur hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka meningkatkan kepastian hukum: 2) peningkatan kesadaran dan pengembangan budaya masyarakat maupun aparat dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM; 3) peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban melalui upaya menjaga kerukunan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi wilayah, penduduk, dan sosial masyarakat dengan mengutamakan penegakan hukum dan HAM.B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS 1. Indikator Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan agenda pembangunan Indonesia yang adil dan demokratis di Provinsi Jawa Tengah, dikelompokan ke dalam 2 (dua) sub agenda (tampak pada Tabel 2.2. di bawah), yaitu: 1) Pelayanan Publik, yang kinerjanya diukur dengan indikator: a) Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan, b) Persentase kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap, dan c) Persentase pelaporan kabupaten/kota Wajar dengan pengecualian; dan 2) Demokrasi, dengan indikator kinerja: a) Gender Development Index (GDI) 10
  17. 17. dan b) Gender Empowerment Measurement (GEM). Kondisi data indikatorpada setiap sub agenda tersebut selama kurun waktu 2004-2009 di ProvinsiJawa Tengah tampak pada tabel di bawah ini: Tabel 2.2. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Agenda Pembangunan Indonesia yang Adil dan Demokratis Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber 1. PELAYANAN PUBLIK a. Persentase 77,2 87,5 81,4 14,2 42,80 42,80 Polda kasus korupsi Jateng yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan b. Persentase 14,29 28,57 82,86 94,29 100,00 100,00 Biro Orpeg kabupaten/kota Setda yang memiliki Prov. peraturan Jateng daerah satu atap c. Persentase 100,00 94,29 97,14 88,57 85,71 100,00 BPK – RI pelaporan Perwakilan kabupaten/kota Jat Wajar dengan eng Pengecualian 2. DEMOKRASI a. Gender 59,80 60,80 63,70 64,28 65,66 66,61 BP3AKB Development Prov. Index (GDI) Jateng b. Gender 56,50 56,90 59,30 59,70 59,76 61,23 BP3AKB Empowerment Prov. Measurement Jateng (GEM) Selanjutnya pada bagian berikut ini akan disajikan analisis untuk setiapindikator dan diakhiri dengan analisis gabungan indikator, denganmenggunakan grafik garis, khususnya ditekankan pada kondisi yang melatarbelakangi terjadinya fluktuasi pada titik-titik fokus pengamatan. 11
  18. 18. 2. Analisis Pencapaian Indikator PELAYANAN PUBLIK Persentase Kasus Korupsi Yang Tertangani Dibandingkan Dengan Yang Dilaporkan Gambar 2.5. Persentase Kasus Korupsi yang Tertangani Dibandingkan dengan yang Dilaporkan di Provinsi Jawa Tengah Korupsi merupakan salah satu penyakit birokrasi yang paling ditekankan pemberantasannya dalam RPJMN 2004-2009 dalam rangka mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Penanganan kasus korupsi juga menjadi prioritas penting pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung menunjukan kondisi yang fluktuatif, dimana tahun 2007 ditemukan persentase yang terendah. Pada tahun 2008 persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 42,80% dan pada tahun 2009 angka tersebut tidak berubah atau tetap. 12
  19. 19. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah PelayananSatu Atap Gambar 2.6. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap di Provinsi Jawa Tengah Salah satu tugas pemerintah daerah adalah melayani masyarakat, untukmempermudah serta untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakatmaka pemerintah daerah menggunakan prinsip pelayanan satu atap yangdirangkum dalam peraturan daerah pelayanan satu atap. Persentasekabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap diProvinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009)menunjukan kecenderungan yang fluktuatif, dimana persentase tertinggi padatahun 2006 yang disebabkan oleh adanya regulasi Permendagri 24/2006 yangmengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PPTSP). Pada tahun 2008 persentase kabupaten/kota yang memilikiperaturan daerah pelayanan satu atap di Provinsi Jawa Tengah telahmencapai angka 100% dan pada tahun 2009 angka tersebut tidak mengalamiperubahan atau tetap. Hal ini dikarenakan adanya regulasi tentangkelembagaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah dan adanya Keputusan Presiden Nomor 27Tahun 2009 tentang PPTSP bidang penanaman modal. Keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkanpelayanan kepada publik didukung dengan adanya program-program 13
  20. 20. pembangunan sebagai berikut: 1) pengembangan sistem dan peningkatankualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana prasarana aparaturdan kompetensi sesuai dengan kewenangan berdasarkan StandarPelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar; 2)pengembangan sistem dan peningkatan kualitas penyelenggaraanpemerintahan yang efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip goodgovernance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, kesetaraan dankeadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahandaerah; dan 3) peningkatan pelaksanaan otonomi daerah.Persentase Pelaporan Kabupaten/Kota Wajar dengan Pengecualian Gambar 2.7. Persentase Pelaporan Kabupaten/Kota Wajar dengan Pengecualian di Provinsi Jawa Tengah Salah satu indikator dalam mewujudkan Indonesia yang adil dandemokratis adalah persentase pelaporan Kabupaten/Kota Wajar denganPengecualian, hal ini dilakukan untuk membersihkan Provinsi Jawa Tengahdari kegiatan-kegiatan yang merugikan rakyat. Persentase pelaporanKabupaten/Kota Wajar dengan Pengecualian di Provinsi Jawa Tengah dalam6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) menunjukan kondisi yang cukup tinggi,yaitu berkisar antara 85% hingga 100%, dimana tahun 2005 dan 2006menjadi titik tertinggi (97,22%), yang disebabkan oleh belum diberlakukannyastandar akuntansi pemerintah. Tahun 2008 menjadi titik terendah, yangdisebabkan adanya 4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 14
  21. 21. mendapat opini disclaimer. Pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan KeuanganDaerah berdampak bagi pemerintah daerah untuk menata ulang sistemkeuangan sampai dengan pelaporannya. Pada tahun 2008 Persentasepelaporan kabupaten/kota wajar dengan pengecualian di Provinsi JawaTengah mencapai angka 85,71% kemudian pada tahun 2009 mencapai angka100%. Sehingga dibandingkan persentase pelaporan kabupaten/kota Wajardengan Pengecualian pada tahun 2008 maka persentase pelaporankabupaten/kota Wajar dengan Pengecualian pada tahun 2009 mengalamipeningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 14,29%.Analisis Gabungan Sub Agenda Pelayanan Publik Gambar 2.8. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Pelayanan Publik Pada tahapan analisis gabungan untuk sub pelayanan publik, padakasus Jawa Tengah, dapat disimpulkan adanya pelayanan publik yang cukupbaik. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berhasil mengadakan berbagai 15
  22. 22. program terkait dengan pelayanan publik beberapa tahun terakhir.Keberhasilan ini menentukan dalam tercapainya persentase pelaporanKabupaten/Kota Wajar dengan Pengeculian yang cukup tinggi di ProvinsiJawa Tengah, yaitu pada kisaran 85% sampai dengan 100%. Pelayananpublik yang cukup baik sampai sekarang semua Kabupaten/Kota di ProvinsiJawa Tengah telah memiliki Perda OSS (100%).DEMOKRASIGender Development Index (GDI) Gambar 2.9. Gender Development Index (GDI) di Provinsi Jawa Tengah Pengarusutamaan gender beberapa tahun terakhir menjadi agendapenting sebagai salah satu indikator terwujudnya kehidupan yang adil dandemokratis, seiring dengan adanya target-target dalam MDG’S. GenderDevelopment Index (GDI) di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahunterakhir (2004-2009) menunjukan angka yang stabil dan cenderung meningkatsetiap tahunnya, dimana pada tahun 2005 GDI naik menjadi 60,80% daritahun 2004 sebesar 59,80%, kemudian pada tahun 2006 naik menjadi63,70%, pada tahun 2007 naik menjadi 64,28%. Pada tahun 2008 GDI diProvinsi Jawa Tengah mencapai angka 64,66%, kemudian pada tahun 2009mencapai angka 66.61%, sehingga dibandingkan GDI pada tahun 2008 makaGDI pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 1,95%. 16
  23. 23. Gender Empowerment Measurement (GEM) Gambar 2.10. Gender Empowerment Measurement (GEM) di Provinsi Jawa Tengah Salah satu indikator pengarusutamaan gender yang dianggapmempunyai sumbangan besar terhadap kehidupan yang adil dan demokratisadalah Gender Empowerment Measurement (GEM). Gender EmpowermentMeasurement (GEM) di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir(2004-2009) menunjukan kondisi yang stabil dan cenderung mengalamipeningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2005 GEM naik menjadi56,90% dari tahun 2004 yang sebesar 56,50%, kemudian pada tahun 2006naik menjadi 59,30%, pada tahun 2007 naik menjadi 59,70%. Pada tahun2008 GEM Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 59,76%, kemudian padatahun 2009 mencapai angka 61,23%, sehingga dibandingkan GEM padatahun 2008 maka GEM pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar1,47%. Peningkatan persentase GEM pada lima tahun terakhir ditandaidengan meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pengambilankeputusan. Keterlibatan tersebut ditunjukkan adanya peningkatanketerwakilan perempuan di parlemen. Hasil Pemilu 2009, persentaseperempuan di parlemen sebanyak 23,90%. Indikator lain yang menunjangmeningkatnya GEM adalah meningkatnya jumlah perempuan dalam Eselon IIyang pada tahun 2007 tercatat 9 orang, juga terlibatnya perempuan dalamberbagai jabatan publik, seperti pengurus BPD, kepala sekolah, lurah, dancamat. 17
  24. 24. Analisis Gabungan Sub Agenda Demokrasi Gambar 2.11. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Demokrasi Berdasarkan data tersebut di atas, pada tahun 2006 terjadi peningkatanGender Development Index (GDI) sebesar 60,80% yang disebabkan adanyapeningkatan Gender Empowerment Measurement (GEM). Tahun 2008 GDIkembali mengalami peningkatan menjadi 64,66% karena adanya prioritaspembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun2008-2013 yang menitikberatkan pada pengembangan dan peningkatanpemberdayaan perempuan melalui kesetaraan dan keadilan gender dalamberbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuaidengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila serta peraturanperundangan. Hal ini juga didukung dengan adanya program-programpembangunan yang menitikberatkan pada: 1) keserasian kebijakanpeningkatan kualitas anak dan perempuan; 2) penguatan kelembagaanpengarusutamaan gender dan anak; 3) peningkatan kualitas hidup danperlindungan perempuan dan anak; 4) peningkatan peran serta anak dankesetaraan gender dalam pembangunan. 18
  25. 25. 3. Rekomendasi Kebijakan Dalam rangka pencapaian misi agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, perlu terus diupayakan peningkatan pelayanan publik dan demokrasi di Provinsi Jawa Tengah demi tercapainya tujuan pembangunan. Beberapa langkah strategis yang diremokendasikan untuk mewujudkan Provinsi Jawa Tengah yang aman dan damai antara lain: a. Peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah, pengembangan kapasitas kelembagaan hukum dan kualitas aparatur hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka meningkatkan kepastian hukum; b. Peningkatan kualitas dan budaya kerja aparatur dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik; c. Pengembangan dan peningkatan proses demokratisasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan partisipasi dan pendidikan politik rakyat serta profesionalisme aparat dan penegak hukum; d. Peningkatan kesadaran dan pengembangan budaya masyarakat maupun aparat dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM; e. Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan sarana prasarana aparatur dan kompetensi sesuai dengan kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar; f. Pengembangan sistem dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, kesetaraan dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dalam kerangka peningkatan pelaksanaan otonomi daerah; g. Pengembangan dan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila serta peraturan perundangan; disertai dengan keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan 19
  26. 26. perempuan; penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak; dan peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan.C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. Indikator Indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat di Provinsi Jawa Tengah, dikelompokan ke dalam 11 (sebelas) sub agenda, yaitu: 1) Indeks Pembangunan Manusia; 2) Pendidikan, yang diukur dengan indikator: a) Angka Partisipasi Murni SD/MI, b) Angka Partisipasi Kasar SD/MI, c) Rata-rata Nilai Akhir SMP/MTs, d) Rata-rata Nilai Akhir SMA/SMK/MA, e) Angka Putus Sekolah SD, f) Angka Putus Sekolah SMP/MTs, g) Angka Putus Sekolah Menengah, h) Angka Melek Aksara 15 Tahun ke Atas, i) Persentase Jumlah Guru Layak Mengajar SMP/MTs, dan j) Persentase Jumlah Guru Layak Mengajar Sekolah Menengah; 3) Kesehatan, dengan indikator: a) Umur Harapan Hidup (UHH), b) Angka Kematian Bayi (AKB), c) Prevalensi Gizi Buruk, d) Prevalensi Gizi Kurang, dan e) Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk; 4) Keluarga Berencana, dengan indikator: a) Persentase Penduduk ber-KB, b) Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk, dan c) Total Fertility Rate (TFR); 5) Ekonomi Makro, yang mencakup indikator: a) Laju Pertumbuhan Ekonomi, b) Persentase Ekspor terhadap PDRB, c) Persentase Output Manufaktur terhadap PDRB, d) Pendapatan per Kapita, dan e) Laju Inflasi; 6) Investasi, mencakup indikator: a) Nilai Rencana PMA yang Disetujui, b) Nilai Realisasi Investasi PMA, c) Nilai Rencana PMDN yang Disetujui, d) Nilai Realisasi Investasi PMDN, dan e) Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA; 7) Infrastruktur, yang mencakup indikator: a) Panjang Jalan Nasional Berdasarkan Kondisi Baik, Sedang, dan Buruk, dan b) Panjang Jalan Provinsi Berdasarkan Kondisi Baik, Sedang, dan Buruk, 8) Pertanian, yang mencakup indikator: a) Nilai Tukar Petani (NTP) dan b) PDRB Sektor Pertanian; 9) Kehutanan, yang mencakup indikator: Persentase Luas Lahan Rehabilitasi dalam Hutan terhadap Lahan Kritis; 10) Kelautan, yang mencakup indikator: a) Jumlah Tindak Pidana Perikanan dan b) Luas 20
  27. 27. Kawasan Konservasi Laut; dan 11) Kesejahteraan Sosial, yang mencakup indikator: a) Persentase Penduduk Miskin dan b) Tingkat Pengangguran Terbuka. Indikator kinerja pembangunan daerah untuk agenda pembangunan meningkatkan kesejahteraan rakyatpada setiap sub agenda tersebut selama 2004-2009 di Provinsi Jawa Tengah tampak pada tabel di bawah ini: Tabel 2.3 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Agenda Pembangunan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 20091. IPM 68,90 69,80 70,25 70,92 71,60 72,102. PENDIDIKAN a. Angka Partisipasi 90,67 89,72 89,98 92,21 92,77 92,96 Murni (SD/MI) b. Angka Partisipasi 103,56 104,87 105,25 108,01 108,03 108,09 Kasar (SD/MI) c. Rata-rata nilai 5,12 5,86 6,37 6,29 6,00 6,22 akhir (SMP/MTs) d. Rata-rata nilai 5,44 5,46 7,33 7,22 7,06 6,89 akhir (SMA/SMK/MA) e. Angka Putus 0,33 0,31 0,24 0,24 0,23 0,22 Sekolah SD f. Angka Putus 1,01 1,20 0,91 0,91 0,90 0,64 Sekolah SMP/MTs g. Angka Putus 1,09 1,18 1,23 1,12 1,10 0,77 Sekolah Menengah h. Angka melek 86,70 87,40 88,24 88,62 89,24 89,46 aksara 15 tahun keatas i. Persentase 72,00 73,00 79,87 81,66 81,75 82,80 jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs j. Persentase 64,39 65,15 67,46 75,13 75,21 78,74 jumlah guru yang layak mengajar Sekolah Menengah3. KESEHATAN a. Umur Harapan 69,70 70,60 70,80 70,90 71,10 71,25 Hidup (UHH) b. Angka Kematian 14,23 23,71 11,03 10,48 9,27 10,25 Bayi (AKB) c. Prevalensi Gizi 1,88 1,88 1,78 4,00 4,00 4,00 buruk (%) d. Prevalensi Gizi 15,13 15,13 13,54 12,00 12,00 12,00 kurang (%) e. Persentase 13,22 13,67 14,03 14,08 14,00 - tenaga kesehatan perpenduduk4. KELUARGA BERENCANA a. Persentase 77,65 78,26 77,26 88,42 78,09 78,32 penduduk ber-KB b. Persentase laju 0,80 -1,29 0,63 0,63 0,67 0,37 21
  28. 28. Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 pertumbuhan penduduk c. Total Fertility 2,18 2,18 2,10 2,30 2,30 2,30 Rate (TFR)5. EKONOMI MAKRO a. Laju 5,13 5,35 5,33 5,59 5,46 4,71 Pertumbuhan ekonomi b. Persentase 55,56 49,47 42,94 46,79 49,74 46,07 ekspor terhadap PDRB c. Persentase 32,64 33,71 32,85 33,14 33,08 31,45 output Manufaktur terhadap PDRB d. Pendapatan per 5.220.326,86 6.275.651,39 7.538.997,91 8.281.309,54 9.522.019,88 10.228.762,636 kapita (dalam juta rupiah) e. Laju Inflasi 5,76 15,97 6,53 6,24 9,55 3,226. INVESTASI a. Nilai Rencana 3.086.867,96 610.432,00 142.388,82 374.233,50 1.934.813,78 467,655,15 PMA yang disetujui b. Nilai Realisasi 504.630,00 550.512,44 381.668,71 317.165,10 39.488,86 9.604,14 Investasi PMA c. Nilai Rencana 5.680.617,36 1.912.678,00 3.821.468,58 1.306.994,53 2.578.988,46 1.017.467,10 PMDN yang sietujui d. NIlai Realisasi 1.900.000,00 5.756.775,87 5.067.314,48 1.191.875,23 1.336.340,57 1.342.795,38 Investasi PMDN e. Realisasi 8889 8162 20443 26336 13341 23,557,60 penyerapan tenaga kerja PMA7. INFRA- STRUKTUR a. Panjang jalan nasional berdasarkan kondisi dalam persen  Baik 78,11 69,90 81,09 78,25 82,96 81,84  Sedang 18,08 24,99 15,80 16,52 12,83 13,53  Buruk 3,80 5,10 3,10 5,21 4,19 4,62 b. Panjang jalan provinsi dan kabupaten berdasarkan kondisi dalam persen  Baik 64,81 62,85 58,09 67,36 77,55 84,09  Sedang 24,39 24,98 24,36 17,95 15,22 13,34  Buruk 10,78 12,15 17,53 14,68 7,21 2,578. PERTANIAN a. Nilai tukar petani 91,42 91,89 96,65 103,12 99,77 98,57 per tahun b. PDRB sektor 5,33 4,61 3,60 2,78 5,09 4,38 pertanian (harga konstan)9. KEHUTANAN a. Persentase Luas - 2,68 2,69 9,30 3,14 1,55 lahan rehabilitasi dalam hutan 22
  29. 29. Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 terhadap lahan kritis10 KELAUTAN. a. Jumlah tindak 33.00 32.00 17.00 9.00 3.00 14.00 pidana perikanan b. Luas kawasan - - 110.117 110.117 110.117 122.09 konservasi laut11 KESEJAHTERAA. N SOSIAL a. Persentase 21,11 20,49 22,19 20,43 19,23 17,72 penduduk miskin b. Tingkat 6,44 8,51 8,20 8,10 7,12 7,28 pengangguran terbukaSumber lihat lampiran 2. Analisis Pencapaian Indikator INDEKS PEMBANGUNAN INDONESIA (IPM) Gambar 2.12. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam menyejahterakan masyarakatnya. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan jumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan empat komponen yaitu Umur Harapan Hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan. Kondisi IPM di Provinsi Jawa Tengah menunjukan 23
  30. 30. kondisi yang stabil, dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di ProvinsiJawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) mengalamikecenderungan naik setiap tahun. Pada tahun 2005 IPM naik menjadi 69,80%dibandingkan tahun 2004 sebesar 68,90%, kemudian pada tahun 2006 naikmenjadi 70,25% dan pada tahun 2007 naik menjadi 70,92%. Pada tahun 2008IPM di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 71,60%, kemudian pada tahun2009 mencapai angka 72,10%, sehingga dibandingkan IPM pada tahun 2008maka IPM pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 0,50%.Analisis Gabungan Sub Agenda Indeks Pembangunan Manusia Gambar 2.13. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Indeks Pembangunan Manusia Dapat dilihat bahwa IPM di Provinsi Jawa Tengah disebutkan hinggatahun 2009 3 (tiga) indikator utama IPM mengalami perbaikan yaitu angkamelek aksara 15 tahun ke atas mencapai 89,31%, rata-rata lama sekolahmencapai 6,86 tahun; dan angka harapan hidup yang meningkat dimanaangka harapan hidup laki-laki sebesar 69,2 tahun sedangkan angka harapanhidup perempuan mencapai 73,11 tahun. Pada tahun 2008 dan 2009, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)mengalami peningkatan hingga mencapai angka 72,10%. Peningkatan IPMdidukung adanya prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMDProvinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013 yang menitikberatkan pada 24
  31. 31. peningkatan pemerataan akses dan mutu pendidikan dengan menitikberatkanpada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan peningkatan relevansikurikulum pendidikan dengan perkembangan Ipteks serta jenjang pendidikanyang lebih tinggi dengan didukung pangsa pasar kerja dansarana/prasarana yang memadai, tanpa diskriminasi usia, peningkatanpemerataan, jangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat danpelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang didukung olehpersebaran sarana prasarana, pengembangan profesionalisme dankompetensi tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas, sertamampu menjangkau masyarakat miskin melalui jaminan pemeliharaankesehatan masyarakat. Prioritas pembangunan tersebut dijabarkan dalamberbagai program pembangunan yang menitikberatkan pada: a) programpendidikan dasar, b) pendidikan berkelanjutan, c) pendidikan formal dan nonformal, d) pencegahan dan penanggulangan penyakit, e) perbaikan gizimasyarakat, f) akses pelayanan kesehatan masyarakat, g) pengembanganlingkungan sehat, h) pencegahan dan penanggulangan penyakit, i) farmasidan perbekalan kesehatan, j) promosi kesehatan dan pemberdayaanmasyarakat.PENDIDIKANAngka Partisipasi Murni (SD/MI) Salah satu indikator keberhasilan pendidikan di suatu daerah adalahAngka Partisipasi Murni baik di tingkat dasar maupun menengah. AngkaPartisipasi Murni (APM) SD/MI di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam)tahun terakhir (2004-2009) bersifat fluktuatif dan cenderung stabil denganangka partisipasi murni berkisar antara 89% hingga 92%. Apabila dilihat darisisi fokus kecenderungan (2004-2009) tampak bahwa pada tahun 2005,Provinsi Jawa Tengah memiliki APM yang terendah. Pada tahun 2008 APMSD/MI di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 92,77%, kemudian padatahun 2009 mencapai angka 92,96%, sehingga dibandingkan APM SD/MIpada tahun 2008 maka APM SD/MI pada tahun 2009 mengalami peningkatansebesar 0,19%. 25
  32. 32. Gambar 2.14. Angka Partisipasi Murni (SD/MI) di Provinsi Jawa Tengah Peningkatan APM SD/MI di Provinsi Jawa Tengah cukup stabil karenaadanya program-program pembangunan yang mendukung pembangunandaerah di sektor pendidikan melalui peningkatan pemerataan akses danmutu pendidikan dengan menitikberatkan pada pendidikan dasar -pendidikan menengah dan peningkatan relevansi kurikulum pendidikandengan perkembangan Iptek serta jenjang pendidikan yang lebih tinggidengan didukung pangsa pasar kerja dan sarana/prasarana yangmemadai, tanpa diskriminasi usia, kelompok dan jenis kelamin.Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) 26
  33. 33. Gambar 2.15. Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) di Provinsi Jawa Tengah Indikator lain untuk mengukur keberhasilan pendidikan di suatu daerahadalah Angka Partisipasi Kasar baik di tingkat dasar maupun menengah.Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di Provinsi Jawa Tengah dalam 6(enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung stabil, dengan peningkatanAPK SD/MI setiap tahunnya. Pada tahun 2005 APK naik menjadi 104.87%dari tahun 2004 yang sebesar 103,56%, kemudian pada tahun 2006 naikmenjadi 105,25%, pada tahun 2007 naik menjadi 108,01%. Pada tahun 2008APK SD/MI di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 10,.03%, kemudianpada tahun 2009 mencapai angka 108,09%, sehingga dibandingkan APKSD/MI pada tahun 2008 maka APK SD/MI pada tahun 2009 mengalamipeningkatan sebesar 0,06%.Rata-rata Nilai Akhir (SMP/MTs) Rata-rata nilai akhir SMP/MTs menjadi salah satu indikator keberhasilanpenyelenggaraan pendidikan dasar di suatu daerah. Rata-rata nilai akhir(SMP/MTs) di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung stabil berkisar pada angka 5 hingga 6. Apabila dilihat darisisi fokus kecenderungan rata-rata nilai akhir SMP/MTs selama lima tahunterakhir (2004-2009), tampak bahwa pada tahun 2006 menunjukan titiktertinggi (6,37), sedangkan pada tahun 2008 menunjukan titik terendah (6,00). 27
  34. 34. Gambar 2.16. Rata-rata Nilai Akhir (SMP/MTs) di Provinsi Jawa Tengah Pada tahun 2008 rata-rata nilai akhir SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengahmencapai nilai 6,00, kemudian pada tahun 2009 mencapai nilai 6,22,sehingga dibandingkan rata-rata nilai akhir SMP/MTs pada tahun 2008 makarata-rata nilai akhir (SMP/MTs) pada tahun 2009 mengalami peningkatansebesar 0,22 point.Rata-rata Nilai Akhir (SMA/SMK/MA) Gambar 2.17. Rata-rata Nilai Akhir (SMA/SMK/MA) di Provinsi Jawa Tengah Nilai akhir SMA/SMK/MA menjadi salah satu indikator keberhasilanpenyelenggaraan pendidikan menengah di suatu daerah adalah rata-rata nilaiakhir (SMA/SMK/MA) di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir(2004-2009) cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2006 menjadi titiktertinggi (7,33). Pada tahun 2008 rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA di ProvinsiJawa Tengah mencapai nilai 7,06, kemudian pada tahun 2009 mencapai nilai6,89, sehingga dibandingkan rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA pada tahun2008 maka rata-rata nilai akhir pada tahun 2009 mengalami penurunansebesar 0,17 poin. 28
  35. 35. Angka Putus Sekolah SD Gambar 2.18. Angka Putus Sekolah SD di Provinsi Jawa Tengah Tingginya angka putus sekolah adalah indikasi masih kurang meratanyapendidikan di kalangan masyarakat. Semakin tinggi angka putus sekolahmenandakan bahwa daerah tersebut tidak berhasil melaksanakanpemerataan pendidikan di daerahnya. Angka Putus Sekolah SD di ProvinsiJawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatifdan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya sehingga dapatdikatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah telah mampu melaksanakanpemerataan pendidikan. Angka putus sekolah SD pada tahun 2005 turunmenjadi 0,31% dari tahun 2004 yang sebesar 0,33%, kemudian pada tahun2006 turun menjadi 0,24% dan angka tersebut tidak berubah pada tahun2007. Pada tahun 2008 Angka Putus Sekolah SD di Provinsi Jawa Tengahmencapai angka 0,23%, kemudian pada tahun 2009 mencapai angka 0,22%,sehingga dibandingkan Angka Putus Sekolah SD pada tahun 2008 makaAngka Putus Sekolah pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar0,01%.Angka Putus Sekolah SMP/MTsAngka Putus Sekolah SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam)tahun terakhir (2004-2009) cenderung membaik. 29
  36. 36. Gambar 2.19. Angka Putus Sekolah SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah Apabila dilihat dari fokus kecenderungan, angka putus sekolahSMP/MTs pada tahun 2005 menunjukan titik tertinggi (1,20%), dan padatahun 2006 menunjukan titik terendah (0,91%). Pada tahun 2008 Angka PutusSekolah SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 0,90%,kemudian pada tahun 2009 mencapai angka 0,64%, sehingga dibandingkanAngka Putus Sekolah SMP/MTs pada tahun 2008 maka Angka Putus SekolahSMP/MTs pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 0,26%. 30
  37. 37. Angka Putus Sekolah Menengah Gambar 2.20. Angka Putus Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah Angka Putus Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah dalam 6(enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Apabila dilihat darifokus kecenderungan angka putus sekolah menengah selama lima tahun,maka pada tahun 2006 angka putus sekolah menengah menunjukan titiktertinggi (1,23%), dan pada tahun 2008 menunjukan titik terendah (1,10%).Pada tahun 2008 Angka Putus Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengahmencapai angka 1,10%, kemudian pada tahun 2009 mencapai angka 0,77%,sehingga dibandingkan Angka Putus Sekolah SD pada tahun 2008 makaAngka Putus Sekolah pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar1,1%. 31
  38. 38. Angka Melek Aksara 15 tahun ke atas Gambar 2.21. Angka Melek Aksara 15 Tahun ke atas di Provinsi Jawa Tengah Angka melek aksara 15 tahun ke atas menjadi salah satu indikatorIndeks Pembangunan Manusia (IPM) disamping angka harapan hidup,pendidikan, dan standar hidup. Angka melek aksara 15 tahun ke atas diProvinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderungstabil dan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2005 angka melek aksara15 tahun ke atas naik menjadi 87,40% dibandingkan tahun 2004 yang sebesar86,70%, kemudian pada tahun 2006 naik menjadi 88,24% dan pada tahun2007 naik menjadi 88,62%. Pada tahun 2008 angka melek aksara 15 tahun keatas di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 89,24%, kemudian pada tahun2009 mencapai angka 89,46%, sehingga dibandingkan angka melek aksara15 tahun ke atas pada tahun 2008 maka angka melek aksara 15 tahun keatas pada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 0,22%, yangdisebabkan karena adanya pola regular untuk menuntaskan buta aksara yangbekerjasama dengan lembaga dan organisasi sosial kemasyarakatan (Aisyah,NU, BKOW, LMDH) dan melalui pola percepatan yang mendayagunakanmahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik penuntasanbuta aksara dan pada tahun 2008 menunjukan titik terendah. 32
  39. 39. Persentase Jumlah Guru yang Layak Mengajar SMP/MTs Gambar 2.22. Persentase Guru Layak Mengajar SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah Jumlah guru layak mengajar menentukan sejauhmana pendidikan yangakan diterima oleh anak didiknya. Persentase jumlah guru layak mengajarSMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2005 persentasejumlah guru layak mengajar SMP/MTs naik menjadi 73% dari tahun 2004yang sebesar 72%, kemudian pada tahun 2006 naik menjadi 79.87% dan naikkembali pada tahun 2007 yaitu sebesar 81,66%. Pada tahun 2008 persentasejumlah guru layak mengajar SMP/MTs di Provinsi Jawa Tengah mencapaiangka 81,75%, kemudian pada tahun 2009 mencapai angka 82,80%,sehingga dibandingkan persentase jumlah guru layak mengajar SMP/MTspada tahun 2008 maka persentase jumlah guru layak mengajar SMP/MTspada tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 1,05%.Persentase Jumlah Guru Layak Mengajar Sekolah Menengah Jumlah guru layak mengajar menentukan sejauhmana pendidikan yangakan diterima oleh anak didiknya. Persentase jumlah guru layak mengajarsekolah menengah di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir(2004-2009) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2005persentase jumlah guru layak mengajar sekolah menengah naik menjadi 33
  40. 40. 65,15% dari tahun 2004 yang sebesar 64,39%, kemudian pada tahun 2006naik menjadi 67,46% dan naik kembali pada tahun 2007 yaitu sebesar75,13%. Gambar 2.23. Persentase Guru Layak Mengajar Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah Pada tahun 2008 persentase jumlah guru layak mengajar sekolahmenengah di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 75,21%, kemudian padatahun 2009 mencapai angka 78,74%, sehingga dibandingkan persentasejumlah guru layak mengajar sekolah menengah pada tahun 2008 makapersentase jumlah guru layak mengajar sekolah menengah pada tahun 2009mengalami peningkatan sebesar 3,53%. 34
  41. 41. Analisis Gabungan Sub Agenda Pendidikan (1)     Gambar 2.24. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Pendidikan (1) Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda pendidikan APMSD/MI dan angka putus sekolah SD untuk kasus di Provinsi Jawa Tengah,dapat disimpulkan kondisi yang dicapai sudah cukup stabil, akan tetapi belummemenuhi target dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mensyaratkankondisi APM SD/MI 98% dan angka putus sekolah SD 0,12%. Kondisi yangcukup stabil ini dapat dilihat dari kondisi APM SD/MI yang bergerak di antara89%-92% dan angka putus sekolah SD yang bergerak di angka 0,22%-0,33%. Hal menarik yang ditemukan terkait dengan kondisi indikator ini adalah,adanya kesesuaian kondisi APM SD/MI dan angka putus sekolah SD padatahun 2007 ke 2008, dimana pada tahun 2007 menuju tahun 2008 APMSD/MI mengalami peningkatan dan angka putus sekolah SD mengalamipenurunan (seperti yang tampak pada Grafik 2.24). Artinya, secara data dapatdisimpulkan bahwa semakin meningkatnya APM SD/MI maka semakinmenurun angka putus sekolah SD, karena semakin tinggi nilai APM SD/MImaka semakin rendah angka putus sekolah SD sehingga program WajibBelajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dapat tercapai. 35
  42. 42. Analisis Gabungan Sub Agenda Pendidikan (2) Gambar 2.25. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Pendidikan (2) Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda pendidikan dilihatdari persentase guru layak mengajar SMP/MTs dan rata-rata nilai akhirSMP/MTs untuk kasus di Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan kondisiyang dicapai cenderung fluktuaktif dan belum memenuhi target dariPemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mensyaratkan rata-rata nilai akhirSMP/MTs mencapai 6,28. Kondisi yang fluktuatif ini dapat dilihat dari rata-ratanilai akhir SMP/MTs yang bergerak di antara 5,12-6,37 dan persentase gurulayak mengajar SMP/MTs yang bergerak di angka 72,00%-82,80% Hal menarik yang ditemukan terkait dengan kondisi indikator ini adalah,adanya kesesuaian kondisi persentase guru layak mengajar SMP/MTsdengan rata-rata nilai akhir SMP/MTs pada tahun 2004 ke 2005 dan padatahun 2008 menuju 2009 yaitu kedua indikator ini mengalami peningkatan(seperti yang tampak pada Grafik 2.25). Artinya, secara data dapatdisimpulkan bahwa semakin meningkatnya persentase guru layak mengajarSMP/MTs maka semakin meningkat pula rata-rata nilai akhir SMP/MTs. 36
  43. 43. Analisis Gabungan Sub Agenda Pendidikan (3) Analisis Gabungan untuk Sub Agenda Pendidikan 90,00 78,74 80,00 75,13 75,21 67,46 70,00 64,39 65,15 60,00 Persentase jumlah guru yang P ers entas e 50,00 layak mengajar Sekolah Menengah 40,00 Rata-rata nilai akhir 30,00 (SMA/SMK/MA) 20,00 10,00 5,44 5,46 7,33 7,22 7,06 6,89 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tahun Gambar 2.26. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Pendidikan (3) Pada tahapan analisis gabungan untuk sub agenda pendidikan dilihatdari persentase guru layak mengajar sekolah menengah dan rata-rata nilaiakhir SMA/SMK/MA untuk kasus di Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkankondisi yang dicapai cenderung fluktuaktif. Kondisi yang fluktuatif ini dapatdilihat dari rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA yang bergerak di antara 5,44-7,33 dan persentase guru layak mengajar sekolah menengah yang bergerakdi angka 64,39%-78.74%. Hal menarik yang ditemukan terkait dengan kondisi indikator ini adalah,adanya kesesuaian kondisi persentase guru layak mengajar sekolahmenengah dengan rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA pada tahun 2004 ke2006 mengalami peningkatan (seperti yang tampak pada Grafik 2.26). Artinya,secara data dapat disimpulkan bahwa semakin meningkatnya persentaseguru layak mengajar sekolah menengah maka semakin meningkat pula rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA. 37
  44. 44. KESEHATANUmur Harapan Hidup (UHH) Gambar 2.27. Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Jawa Tengah Umur harapan hidup menjadi salah satu indikator Indeks PembangunanManusia (IPM) disamping melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. UmurHarapan Hidup (UHH) di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir(2004-2009) menunjukan kondisi yang cenderung fluktuatif dan naik setiaptahunnya. Pada tahun 2005 umur harapan hidup naik menjadi 70,60 tahundari tahun 2004 yang sebesar 69,70 tahun, kemudian pada tahun 2006 naikmenjadi 70,80 tahun dan naik kembali pada tahun 2007 yaitu sebesar 70,90tahun. Pada tahun 2008, UHH di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka71,10 tahun, kemudian pada tahun 2009 mencapai 71,25 tahun, sehinggadibandingkan UHH pada tahun 2008 maka UHH pada tahun 2009 mengalamipeningkatan sebesar 0,25 tahun. 38
  45. 45. Angka Kematian Bayi (AKB) Gambar 2.28. Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jawa Tengah Angka kematian bayi menjadi salah satu indikator dalam sub agendakesehatan yang menjadi salah satu agenda pembangunan untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat. Angka Kematian Bayi (AKB) di ProvinsiJawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009)angka kematian bayi di Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi padatahun 2005 (23,71%), dan menunjukan titik terendah pada tahun 2006(11,03%). Pada tahun 2008 Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi JawaTengah mencapai angka 9,27%, kemudian pada tahun 2009 mencapai10,25%, sehingga dibandingkan Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun2008 maka Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2009 mengalamipeningkatan sebesar 0,98%. 39
  46. 46. Prevalensi Gizi Buruk   Gambar 2.29. Prevalensi Gizi Buruk di Provinsi Jawa Tengah Prevalensi gizi buruk menjadi salah satu indikator dalam sub agendakesehatan yang menjadi salah satu agenda pembangunan untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat. Prevalensi gizi buruk di Provinsi JawaTengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009),dapat dilihat bahwa pada tahun 2007 prevalensi gizi buruk di Provinsi JawaTengah mencapai titik tertinggi (4,00%), yang disebabkan oleh belummantapnya kemampuan keluarga dalam menyediakan makanan bergiziseimbang. Pada tahun 2008 prevalensi gizi buruk di Provinsi Jawa Tengahmencapai angka 4,00%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 4,00%,sehingga dibandingkan prevalensi gizi buruk pada tahun 2008 makaprevalensi gizi buruk pada tahun 2009 kondisinya stabil/tetap. 40
  47. 47. Prevalensi Gizi Kurang Gambar 2.30. Prevalensi Gizi Kurang di Provinsi Jawa Tengah Prevalensi gizi kurang menjadi salah satu indikator dalam sub agendakesehatan yang menjadi salah satu agenda pembangunan untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat. Prevalensi gizi kurang di Provinsi JawaTengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009),tampak bahwa pada tahun 2007 menunjukan titik terendah (12,00%), yangdisebabkan oleh adanya revitalisasi posyandu. Pada tahun 2008 dantahun2009 prevalensi gizi kurang di Provinsi Jawa Tengah mencapai angkayang stabil yaitu mencapai nilai 12,00%. 41
  48. 48. Persentase Tenaga Kesehatan Perpenduduk Gambar 2.31. Persentase Tenaga Kesehatan perpenduduk di Provinsi Jawa Tengah Persentase tenaga kesehatan perpenduduk menjadi salah satuindikator dalam sub agenda kesehatan yang menjadi salah satu agendapembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persentase tenagakesehatan perpenduduk di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahunterakhir (2004-2009) cenderung stabil, yaitu berkisar pada angka 0,13%-0,14%. 42
  49. 49. Analisis Gabungan Sub Agenda Kesehatan Gambar 2.32. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Kesehatan Berdasarkan data diatas angka kematian bayi di Provinsi Jawa Tengahdalam dua tahun 2008-2009 mengalami peningkatan yaitu dari 9,27% menjadi10,25% hal ini didukung dengan masih tetapnya angka prevalensi gizi burukpada tahun 2008-2009 yaitu 4,00% serta diikuti pula dengan stabilnya angkaprevalensi gizi kurang pada tahun 2008-2009 di angka 12,00%. Akan tetapi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengupayakanberbagai strategi dalam prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMDProvinsi Jawa Tengah tahun 2008-2013 yaitu program peningkatanpemerataan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat danpelayanan perseorangan/rujukan yang didukung oleh persebaran sarana danprasarana pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatanyang memadai dan berkualitas serta mampu menjangkau masyarakat miskinserta kewenangan urusan wajib yaitu pencegahan dan penanggulanganpenyakit penurunan prevalensi gizi kurang dan prevalensi gizi buruk didukungoleh program bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan bagi anakkeluarga berpendapatan rendah dengan meningkatkan kualitas danketahanan keluarga menuju keluarga kecil bahagia dan program peningkatan 43
  50. 50. ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan cadangan panganmasyarakat, daerah dan perbaikan distribusi pangan.KELUARGA BERENCANAPersentase Penduduk ber-KB Gambar 2.33. Persentase Penduduk ber-KB di Provinsi Jawa Tengah Persentase penduduk ber-KB menjadi salah satu indikator dalam subagenda keluarga berencana yang menjadi salah satu agenda pembangunanuntuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persentase penduduk ber-KB diProvinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderungfluktuatif. Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun 2007 persentase penduduk ber-KB diProvinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi (88,42%), dan pada tahun2006 menunjukan titik terendah (77,26%), yang disebabkan karena masihminimnya tenaga penyuluh KB di Provinsi Jawa Tengah, idealnya satu orangpenyuluh KB melayani hanya dua desa, akan tetapi yang terjadi di ProvinsiJawa Tengah satu orang penyuluh KB melayani empat desa. Pada tahun2008 persentase penduduk ber-KB di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka78,09%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 78,32%, sehinggadibandingkan persentase penduduk ber-KB pada tahun 2008 makapersentase penduduk ber-KB pada tahun 2009 mengalami peningkatansebesar 0,23%. 44
  51. 51. Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk   Gambar 2.34. Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Jawa Tengah Persentase laju pertumbuhan penduduk menjadi salah satu indikatordalam sub agenda keluarga berencana yang menjadi salah satu agendapembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persentase lajupertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahunterakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Apabila dilihat dari fokuskecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun2008 persentase laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Tengahmenunjukan titik tertinggi (0,67%), dan pada tahun 2005 menunjukan titikterendah (-1,29%). Pada tahun 2006 persentase laju pertumbuhan pendudukdi Provinsi Jawa Tengah mencapai angka 0,63%, kemudian pada tahun 2008naik mencapai titik tertinggi yaitu 0,67% dan pada tahun 2009 kembali turunmenjadi 0,37%. sehingga dibandingkan persentase laju pertumbuhanpenduduk pada tahun 2008 maka persentase laju pertumbuhan pendudukpada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 0,30%.Total Fertility Rate (TFR) Total Fertility Rate (TFR) menjadi salah satu indikator dalam sub agendakeluarga berencana yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk 45
  52. 52. meningkatkan kesejahteraan rakyat. TFR di Provinsi Jawa Tengah dalam 6(enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Gambar 2.35. Total Fertility Rate (TFR) di Provinsi Jawa Tengah Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun 2007 TFR di Provinsi Jawa Tengahmenunjukan titik tertinggi (2,3%), dan pada tahun 2006 menunjukan titikterendah (2,1%). Pada tahun 2007 TFR di Provinsi Jawa Tengah mencapaiangka 2,3%, kemudian pada tahun 2008 dan 2009 tidak mengalamiperubahan yaitu pada angka 2,3%. 46
  53. 53. Analisis Gabungan Sub Agenda Keluarga Berencana   Gambar 2.36. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Keluarga Berencana Pada tahun 2005 persentase penduduk ber-KB mengalamipeningkatan dari 77,65% menjadi 78,26% hal ini menyebabkan persentase lajupertumbuhan penduduk pada tahun 2005 mengalami penurunan dari 0,8%menjadi -1,29%. Kondisi ini didukung dengan adanya otonomi daerah yangdiikuti dengan P3GD yang pada akhirnya urusan KB diserahkan kekabupaten/kota sehingga terjadi pergeseran program KB yang sentralistikmenjadi desentralistik. Kondisi tersebut diatas didukung pula dengan adanya prioritaspembangunan yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun2008-2013 yaitu program peningkatan pengembangan sistem pengendalianlaju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui fasilitasprogram KB dan transmigrasi didukung pula dengan program pelayanankeluarga berencana dan program pembinaan peranserta masyarakat dalampelayan KB mandiri. 47
  54. 54. EKONOMI MAKROLaju Pertumbuhan Ekonomi Gambar 2.37. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Laju pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator dalam subagenda ekonomi makro yang menjadi salah satu agenda pembangunan untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat. Laju pertumbuhan ekonomi di ProvinsiJawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif.Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009),tampak bahwa pada tahun 2007 laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi JawaTengah menunjukan titik tertinggi (5,33%), dan pada tahun 2008 menunjukantitik terendah (5,46%). Pada tahun 2008 laju pertumbuhan ekonomi di ProvinsiJawa Tengah mencapai angka 5.46%, kemudian pada tahun 2009 mencapai4,71%, sehingga dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008maka laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 mengalami penurunansebesar 0,75%. 48
  55. 55. Persentase Ekspor terhadap PDRB Gambar 2.38. Persentase Ekspor terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah Persentase ekspor terhadap PDRB menjadi salah satu indikator dalamsub agenda ekonomi makro yang menjadi salah satu agenda pembangunanuntuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persentase ekspor terhadap PDRBdi Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009)cenderung fluktuatif. Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama limatahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun 2008 persentase eksporterhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi (49,74%),dan pada tahun 2006 menunjukan titik terendah (42,94%). Pada tahun 2008persentase ekspor terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka49,74%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 46,07%, sehinggadibandingkan persentase ekspor terhadap PDRB pada tahun 2008 makapersentase ekspor terhadap PDRB pada tahun 2009 mengalami penurunansebesar 3,67%.Persentase Output Manufaktur terhadap PDRB Persentase output manufaktur terhadap PDRB menjadi salah satuindikator dalam sub agenda ekonomi makro yang menjadi salah satu agendapembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Persentase output 49
  56. 56. manufaktur terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahunterakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Gambar 2.39.Persentase Output Manufaktur terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun 2005 persentase output manufakturterhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi (33,71%),dan pada tahun 2006 menunjukan titik terendah (32,85%). Pada tahun 2008persentase output manufaktur terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengahmencapai angka 33,08%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 31,45%,sehingga dibandingkan persentase output manufaktur terhadap PDRB padatahun 2008 maka persentase output manufaktur terhadap PDRB pada tahun2009 mengalami penurunan sebesar 1,63%. 50
  57. 57. Pendapatan per kapita Gambar 2.40. Pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Tengah Pendapatan per kapita menjadi salah satu indikator dalam sub agendaekonomi makro yang menjadi salah satu agenda pembangunan untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat. Pendapatan per kapita di Provinsi JawaTengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderung mengalamipeningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2005 pendapatan per kapita naikmenjadi 6.275.651,39 juta rupiah dari tahun 2004 yang sebesar 5.220.326,86juta rupiah, kemudian pada tahun 2006 naik menjadi 7.538.997,91juta rupiah,pada tahun 2007 naik menjadi 8.281.309,54juta rupiah. Pada tahun 2008pendapatan per kapita di Provinsi Jawa Tengah mencapai angka9.522.019,88 juta rupiah, kemudian pada tahun 2009 mencapai angka10.228.762,63 juta rupiah, sehingga dibandingkan pendapatan per kapitapada tahun 2008 maka pendapatan per kapita pada tahun 2009 mengalamipeningkatan sebesar 706.742,75 juta rupiah. 51
  58. 58. Laju Inflasi Gambar 2.41. Laju Inflasi di Provinsi Jawa Tengah Laju inflasi menjadi salah satu indikator dalam sub agenda ekonomimakro yang menjadi salah satu agenda pembangunan untuk meningkatkankesejahteraan rakyat. Laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam)tahun terakhir (2004-2009) cenderung fluktuatif. Apabila dilihat dari fokuskecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun2005 dan 2008 laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggiyaitu 15,91% (2005) dan 9,55% (2008), dan pada tahun 2006 menunjukan titikterendah (6,53%). Pada tahun 2008 laju inflasi di Provinsi Jawa Tengahmencapai angka 9,55%, kemudian pada tahun 2009 mencapai 3,22%,sehingga dibandingkan laju inflasi pada tahun 2008 maka laju inflasi padatahun 2009 mengalami penurunan sebesar 6,33%. 52
  59. 59. Analisis Gabungan Sub Agenda Ekonomi Makro Gambar 2.42. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Untuk Sub Agenda Ekonomi Makro Berdasarkan data tersebut di atas, pada tahun 2006 terjadi penurunanlaju pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 5,33% disebabkan olehmenurunnya persentase output manufaktur terhadap PDRB yang mencapai32,85%. Pada tahun 2008 dan 2009, laju pertumbuhan ekonomi kembalimengalami penurunan yaitu mencapai angka 5,46%, hal ini disebabkankarena menurunnya persentase output manufaktur terhadap PDRB, lemahnyaperan UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasiekspor, kurangnya daya saing produk unggulan daerah, masih lambatnyapengembangan investasi dan akses pasar di Provinsi Jawa Tengah. 53
  60. 60. INVESTASINilai Rencana PMA yang Disetujui   Gambar 2.43. Nilai Rencana PMA yang Disetujui di Provinsi Jawa Tengah Nilai rencana PMA yang disetujui menjadi salah satu indikator dalamsub agenda investasi yang menjadi salah satu agenda pembangunan untukmeningkatkan kesejahteraan rakyat. Nilai rencana PMA yang disetujui diProvinsi Jawa Tengah dalam 6 (enam) tahun terakhir (2004-2009) cenderungfluktuatif. Apabila dilihat dari fokus kecenderungan selama lima tahun (2004-2009), tampak bahwa pada tahun 2008 nilai rencana PMA yang disetujui diProvinsi Jawa Tengah menunjukan titik tertinggi yaitu 1.934.813,78 ribu US$,dan pada tahun 2006 menunjukan titik terendah (142.388,82 ribu US$). Padatahun 2008 nilai rencana PMA yang disetujui di Provinsi Jawa Tengahmencapai 1.934.813,78 ribu US$, kemudian pada tahun 2009 mencapai467.655,15 ribu US $. 54

×