Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB

BAB I PENDAHULUANA. Latar BelakangMenurut Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari empattahapan perencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan, penetapan,pengendalian perencanaan serta evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sebagai suatutahapan perencanaan pembangunan, evaluasi harus dilakukan secara sistematis denganmengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai sejauh manapencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan tersebut dilaksanakan. PeraturanPresiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) Tahun 2004-2009 telah selesai dilaksanakan. Sesuai dengan PeraturanPemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan, pemerintah (Bappenas) berkewajiban untukmelakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN tersebut.Saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014. Sikluspembangunan jangka menengah lima tahun secara nasional tidak selalu sama dengansiklus pembangunan 5 tahun di daerah, begitu juga dengan provinsi Bengkulu. Sehinggapenetapan RPJMN 2010-2014 ini tidak bersamaan waktunya dengan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu yang akanberakhir pada Nopember 2010. Hal ini menyebabkan prioritas-prioritas pembangunandalam RPJMD Provinsi Bengkulu tidak selalu mengacu pada prioritas-prioritas RPJMN2010-2014. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi relevansi prioritas/program antara RPJMNdengan RPJMD Provinsi Bengkulu.Di dalam pelaksanaan evaluasi ini, dilakukan dua bentuk evaluasi yang berkaitan denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Yang pertama adalahevaluasi atas pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dan yang kedua penilaian keterkaitanantara RPJMD dengan RPJMN 2010-2014. Metode yang digunakan dalam evaluasipelaksanaan RPJMN 2004-2009 adalah Evaluasi ex-post untuk melihat efektivitas (hasildan dampak terhadap sasaran) dengan mengacu pada tiga agenda RPJMN 2004 - 2009yaitu agenda Aman dan Damai; Adil dan Demokratis; serta MeningkatkanKesejahteraan Rakyat. Untuk mengukur kinerja yang telah dicapai pemerintah atas■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 1

pelaksanaan ketiga agenda tersebut, diperlukan identifikasi dan analisis indikatorpencapaian. Sedangkan metode yang digunakan dalam evaluasi relevansi RPJMDProvinsi Bengkulu dengan RPJMN 2010-2014 adalah membandingkan keterkaitan 11prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya dengan prioritas daerah. Selain itu jugamengidentifikasi potensi lokal dan prioritas daerah yang tidak ada dalam RPJMN 2010-2014. Adapun prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014 adalah 1) ReformasiBirokrasi dan Tata Kelola, 2) Pendidikan, 3) Kesehatan, 4) PenanggulanganKemiskinan, 5) Ketahanan Pangan, 6) Infrastruktur, 7) Iklim Investasi dan IklimUsaha, 8) Energi, 9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, 10) DaerahTertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik, 11) Kebudayaan, Kreativitas danInovasi Teknologi dan 3 prioritas lainnya yaitu 1) Kesejahteraan Rakyat lainnya, 2)Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya, 3) Perekonomian lainnya.Hasil dari EKPD 2010 diharapkan dapat memberikan umpan balik pada perencanaanpembangunan daerah dan untuk perbaikan kualitas perencanaan di daerah di ProvinsiBengkulu. Selain itu, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintahdalam mengambil kebijakan pembangunan daerah guna meningkatkan efektivitas danrelevansinya dengan pembangunan nasional.Pelaksanaan EKPD dilakukan secara eksternal untuk memperoleh masukan yang lebihindependen terhadap pelaksanaan RPJMN di daerah. Berdasarkan hal tersebut,Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan melaksanakan kegiatan EvaluasiKinerja Pembangunan Daerah (EKPD) yang bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggiselaku evaluator eksternal dan dibantu oleh stakeholders daerah. Di provinsi Bengkulupelaksanaan EKPD 2010 dilaksanakan oleh Universitas Bengkulu (UNIB) bekerjasamadengan Bappenas yang pelaksanaannya mengacu pada panduan yang dibuat olehBappenas.B. Tujuan dan Sasaran Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan EKPD 2010 ini adalah: 1. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dapat memberikan kontribusi pada pembangunan di daerah; 2. Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan prioritas/program (outcome) dalam RPJMN 2010-2014 dengan prioritas/program yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 2

Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi: 1. Tersedianya data/informasi dan penilaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Bengkulu; 2. Tersedianya data/informasi dan penilaian keterkaitan RPJMD Provinsi Bengkulu dengan RPJMN 2010-2014.C. Keluaran Hasil yang diharapkan dari kegiatan EKPD 2010 di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian (kinerja) pelaksanaan RPJMN 2004- 2009 di Provinsi Bengkulu; 2. Tersedianya dokumen evaluasi keterkaitan RPJMD Provinsi Bengkulu dengan RPJMN 2010-2014.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 3

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004 – 2009A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAIA.1. IndikatorIndikator yang digunakan untuk mewujudkan agenda pembangunan Indonesia yang amandan damai dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.1. Indikator Agenda Pembangunan Indonesia yang Aman dan Damai No Indikator Satuan 2005 2006 2007 2008 2009 1 Jumlah Kriminalitas yang Terjadi Kasus 2.130 2.686 2.510 2.779 2.335 2 Penyelesaian Kasus Kejahatan Persen 91,61 75,55 88,62 99,24 92,26 Konvensional 3 Penyelesaian Kasus Kejahatan Persen 66.60 80.00 73.33 TransnasionalA.2. Analisis Pencapaian Indikator 1. Jumlah dan Jenis Kriminalitas Data indeks kriminalitas yang dibutuhkan untuk mengukur capaian kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan yang aman dan damai belum tersedia, sehingga yang dijadikan sebagai pedoman adalah kuantitas tindak kriminalitas yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat Provinsi Bengkulu. Data menunjukkan bahwa tindak kriminalitas konvensional yang terjadi di Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir masih berfluktuasi dengan frekuensi jenis kriminalitas tertentu menurun, sebaliknya terhadap jenis kriminalitas lainnya terjadi peningkatan. Jenis kejahatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam data tabel 1 (lampiran) meliputi penipuan, penggelapan, pemalsuan, pengeroyokan, pengrusakan, penyerobotan tanah, kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan ringan, pencemaran nama baik, porno-aksi atau porno-grafi, perzinahan, dan perbuatan tidak menyenangkan. Untuk melihat perkembangan jumlah kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2009 digambarkan dalam bentuk grafik di bawah ini.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 4

Gambar 2.1. Perkembangan Jumlah Kejahatan yang Terjadi dengan Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran di Provinsi Bengkulu, Tahun 2005-2009 25.000 23.00 22.13 22.18 20.64 20.000 18.59 15.000 10.000 6.15 6.04 4.68 4.90 5.000 2.779 5.31 2.130 2.686 2.510 2.335 0.000 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah Kejahatan Pengangguran (%) Kemiskinan (%) Mencermati angka kriminalitas yang terjadi dapat dinyatakan, bahwa pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan aman secara umum sudah memperlihatkan capaian yang memuaskan, namun belum optimal, karena frekuensi kriminalitas dari tahun ke tahun masih berfluktuasi, tahun 2005 sebanyak 2.130 kasus, meningkat drastis menjadi 2.686 kasus tahun 2006, pada tahun 2007 menurun menjadi 2.510 kasus, namun tahun 2008 meningkat lagi menjadi 2.779 kasus, kemudian pada tahun 2009 menurun menjadi 2.335 kasus. Memang mewujudkan kehidupan yang damai dan aman dengan nol kriminalitas adalah mustahil, namun masyarakat masih menaruh harapan pada pemerintah daerah dan aparatur penegak hukum untuk melakukan upaya menekan frekuensi kriminalitas makin kecil, sehingga secara psikologis setiap individu merasakan jaminan perlindungan dan jaminan rasa aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Data jenis kriminalitas tabel 1 (Lampiran), menunjukkan masih tingginya ancaman rasa aman bagi setiap individu dalam masyarakat, terutama rasa aman dalam keselamatan jiwa raga, dan rasa aman dalam kepemilikan harta benda. Hal ini disebabkan masih tingginya kriminalitas menyangkut harta benda seseorang dan jiwa seseorang. Tahun 2007 frekuensi kriminalitas menyangkut harta benda, terutama kasus pencurian dengan pemberatan menunjukkan tren meningkat, dari 304 kasus tahun 2006 menjadi 684 kasus. Tahun 2008 mencerminkan optimalisasi kinerja pemerintah, sehingga dapat menurunkan frekuensi kasus serupa menjadi 571 kasus, namun tahun■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 5

2009 naik menjadi 573 kasus. Tahun 2009 frekuensi kriminalitas menyangkut harta benda, terutama kasus pencurian kendaraan bermotor meningkat menjadi 313 kasus dibanding kasus serupa tahun 2008 sebanyak 209 kasus, dan kasus pencurian dengan kekerasan menjadi 130 kasus, sedangkan tahun 2008 hanya 108 kasus. Keadaan meningkatnya kriminalitas terhadap harta benda, dapat dikategorikan sebagai kriminalitas yang bermotif ekonomi, artinya pelaku melakukan kejahatan karena didorong masalah kebutuhan ekonomi, yang sering memiliki keterkaitan erat dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Apabila dihubungkan dengan angka kemiskinan Provinsi Bengkulu tahun 2007 (22,13%), 2008 (20,64) dan 2009 (18,59%) dan data jumlah pengangguran dalam tahun yang sama yaitu 4,68% tahun 2007, 4,90% tahun dan 5,31% tahun 2009 maka dapat disimpulkan meningkatnya tindak kriminalitas kejahatan terhadap harta benda disebabkan oleh keadaan ekonomi pelakunya. Tahun 2009 tindak kriminalitas menyangkut keselamatan badan dan jiwa seseorang meningkat, terutama penganiayaan berat, justru meningkat dibanding tahun 2008, padahal dalam 4 tahun sejak 2006 tren kejahatan bidang ini selalu menurun. Demikian juga tindak kriminal pembunuhan sejak tahun 2006 hingga tahun 2008 trennya menurun, namun tahun 2009 kasus pembunuhan justru meningkat. Penyebab terjadinya kejahatan terhadap jiwa orang seperti pembunuhan, penganiayaan berat, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pencemaran nama baik seseorang, banyak disebabkan oleh kurangnya kesadaran terhadap nilai-nilai moral, agama, dan nilai-nilai sosial dalam kehidupan bersama. Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi yang dapat diberikan untuk menekan penurunan angka kriminalitas tersebut antara lain: a) Pemerintah daerah harus meningkatkan program penanggulangan kemiskinan, dengan membuka lapangan perkerjaan atau memperluas kesempatan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan makin banyak warga yang memperoleh penghasilan layak. b) Pemerintah daerah perlu melakukan program penguatan peran anak-anak dan remaja dalam berbagai organisasi kepemudaan seperti karang taruna, kepramukaan, organisasi intra sekolah, perhimpunan kegiatan seni, olah raga dan■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 6

lain-lain sebagai sarana pembinaan mental anak dan remaja, sehingga dapat mengurangi tindak kriminalitas yang disebabkan kenakalan remaja. c) Perlu dipertimbangkan kebijakan meningkatkan rasio ideal aparatur keamanan untuk setiap jiwa penduduk, setidaknya dalam waktu singkat melakukan penataan penempatan aparatur keamanan pada daerah yang rawan kriminalitas, baik daerah perdesaan maupun lokasi tertentu pada kawasan perkotaan. d) Perlu dilakukan program peningkatan partisipasi setiap individu warga masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum, seperti menerapkan sistem penjagaan keamanan lingkungan (siskamling) pada situasi krisis ekonomi, yang dibarengi dengan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum. 2. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional Persentasi penanganan kasus tindak pidana kejahatan konvensional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2005-2009), antara jumlah kasus kejahatan konvensional yang dilaporkan dengan yang ditangani dan ditindaklanjuti di Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang berfluktuasi. Untuk melihat indikator persentase perkembangan jumlah penyelesaian kasus kejahatan konvensional yang dilaporkan dengan yang disidang dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2009, digambarkan dalam grafik di bawah ini Gambar 2.2. Perkembangan Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional yang Dilaporkan dengan yang Disidang di Provinsi Bengkulu, Tahun 2005 – 2009 1800 1618 1655 1600 1464 1360 1352 1400 1527 1434 1453 1200 1246 1000 981 800 600 400 200 91.62 72.56 88.63 99.25 92.27 0 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah Kasus yang Dilaporkan Jumlah Perkara yang Disidangkan % Penyelesaian■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 7

Berdasarkan data tabel 2 (Lampiran) menunjukkan peningkatan kinerja aparatur penegak hukum yang makin membaik, yang didukung kesadaran hukum masyarakat menggunakan jalur hukum (litigasi) dalam menyelesaikan setiap kasus hukum yang dihadapinya. Banyaknya laporan perkara adalah representatif kesadaran hukum, dan banyaknya laporan yang berhasil diselesaikan adalah representatif kinerja aparatur penegak hukum. Tahun 2006 persentase penyelesaian perkara kejahatan konvensional yang dilaporkan sangat rendah (75,55%) capaian ini turun drastis dibanding tahun sebelumnya (91,61%). Penurunan capaian persentase penyelesaian kasus dapat disebabkan oleh dua keadaan, yaitu pertama, korban kejahatan mencabut laporan polisi selanjutnya memilih penyelesaian nonlitigasi, seperti perdamaian, dengan demikian kasus tidak perlu dilanjutkan ke tingkat persidangan pengadilan. Kedua, pengaduan atau laporan kejahatan yang disampaikan oleh korban tidak didukung bukti-bukti yang cukup kuat, akibatnya aparatur penegak hukum tidak dapat meneruskan penyelesaian kasus sampai ke tingkat persidangan pengadilan, sehingga penyidikan dihentikan. Tahun 2008 capaian persentase penyelesaian perkara yang dilaporkan dan yang disidangkan sangat tinggi (99,24%), capaian ini menunjukkan makin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, di mana kasus yang dilaporkan didukung bukti yang cukup dan konsistensi memilih cara penyelesaian litigasi. Selain persentase itu dipengaruhi pula oleh kualitas kinerja aparatur hukum yang makin meningkat, dengan jumlah yang makin bertambah, seiring dengan adanya kebijakan pemekaran wilayah kabupaten (9 kabupaten dan 1 kota) yang diikuti kebijakan pemekaran kecamatan (120 kecamatan), sehingga masyarakat makin mudah mengakses pelayanan hukum. Bardasarkan data persentase penyelesaian kasus kejahatan konvensional, dapat dikatakan bahwa upaya mewujudkan kehidupan yang aman dan damai sudah memuaskan. Pemerintah daerah sudah memperlihatkan komitmen yang tinggi, antara lain menambah satuan kerja pelayanan hukum dengan dibentuknya institusi kepolisian kecamatan, kabupaten pemekaran, dibentuknya institusi kejaksaan dan pengadilan di setiap kabupaten pemekaran, sehingga makin memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan hukum.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 8

Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi yang dapat diberikan, bahwa keberhasilan dalam penyelesaian kasus- kasus kejahatan konvensional dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama kuatnya komitmen dari berbagai pihak terkait dan tingginya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk memberantas kejahatan-kejahatan konvensional. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah perlu merumuskan strategi yang lebih efektif yang bertujuan untuk mendorong peningkatan komitmen pihak-pihak terkait dalam pencegahan tindak kriminalitas (kejahatan konvensional) termasuk memberikan reward bagi setiap individu yang berpartisipasi dalam pencegahan kejahatan dan memberikan punishment hukuman yang lebih berat terhadap pelaku kejahatan konvensional yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan yang didakwakan padanya, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi yang lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui pelbagai program penerangan atau penyuluhan hukum, sehingga seua lapisan masyarakat memiliki pengetahuan hukum yang memadai, kondisi ini sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan konvensional atau penegakan hukum pada umumnya. 3. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional Berdasarkan data yang ada pada instansi penegak hukum dalam wilayah Provinsi Bengkulu (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) jumlah tindak pidana yang bersifat transnasional dalam wilayah hukum Provinsi Bengkulu relatif sedikit, dibanding kejahatan konvensional. Kasus-kasus kejahatan transnasional mulai terjadi tahun 2007 dengan jenis kejahatan berupa penyelundupan senjata api dan perdagangan manusia, sedangkan kasus transnasional lainnya seperti perompakan, narkoba yang melibatkan pelaku orang asing, money loundering dan cyber crime sampai saat sekarang ini belum ada laporan masyarakat. Persentasi penanganan kasus tindak pidana kejahatan transnasional dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2007 sampai dengan 2009, antara jumlah kasus kejahatan transnasional yang dilaporkan dengan yang ditangani dan ditindaklanjuti di Provinsi Bengkulu menunjukkan angka yang berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan persentase terendah sebesar 66,66% pada tahun 2007 dan persentase tertinggi sebesar 80% pada tahun 2008. Beberapa kasus kejahatan transnasional yang tidak tertangani disebabkan laporan kasus yang disampaikan■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 9

korban atau saksi pelapor tidak memiliki cukup bukti, sehingga tidak dapat dilimpahkan ke tahap persidangan pengadilan. Perkembangan persentase jumlah penyelesaian kasus kejahatan transnasional yang dilaporkan dengan yang disidang dalam kurun waktu 2007 sampai dengan 2009, digambarkan dalam grafik di bawah ini Gambar2.3. Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional yang Dilaporkan Dengan yang Disidang, Tahun 2007 – 2009 90 80 80.00 70 66.67 73.33 60 50 40 30 20 15 10 3 5 11 0 4 2 2007 2008 2009 Jumlah Kasus yang Dilaporkan Jumlah Perkara yang Disidangkan % Penyelesaian Perkara Data tabel 3 (Lampiran) menunjukkan bahwa tahun 2009 jumlah kasus kejahatan transnasional mengalami peningkatan drastis dibanding tahun sebelumnya. Data ini harus dipahami secara positif, bahwa terjadinya kejahatan transnasional tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan program pembangunan daerah, antara lain pembangunan bidang perhubungan dan transportasi, sehingga daerah ini makin terbuka dan mudah dijangkau oleh masyarakat nasional maupun internasional. Dilihat dari persentase penyelesaian kasus kejahatan transnasional tahun 2009 sebesar 73,33%, ini menunjukkan bahwa aparatur hukum khususnya dan pemerintah daerah umumnya sudah siap mengantisipasi kemungkinan terjadinya jenis kejahatan yang bersifat transnasional sebagai konsekuensi logis dari keberhasilan pembangunan. Apabila dikaitkan dengan tujuan pembangunan, yakni mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, maka persentase jumlah kasus kejahatan transnasional yang berhasil ditangani sebagaimana data tabel 3 (lampiran), menunjukkan kinerja aparatur penegak hukum sudah memuaskan, meskipun masih ada beberapa kasus yang belum terselesaikan, hal itu bukan disebabkan menurunnya komitmen aparatur■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 10

hukum, melainkan karena secara teknis yuridis kasus tersebut tidak didukung alat bukti yang kuat, sehingga tidak dapat diproses secara hukum. Keberhasilan program pembangunan mewujudkan kehidupan yang damai dan aman tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan sumber daya aparatur penegak hukum, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga terjadi peningkatan rasio aparatur hukum dengan jiwa masyarakat yang harus dilindungi. Kebijakan kemitraan aparatur hukum dan masyarakat, baik secara individual maupun kelompok dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, merupakan salah satu model kebijakan yang dapat dijadikan alternatif mengantisipasi terjadinya kejahatan-kejahatan yang bersifat transnasional. Di samping itu, secara khusus dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan transnasional dibutuhkan komitmen dan konsistensi tinggi dari berbagai pihak terkait dalam penegakan hukum. Pemerintah daerah harus merumuskan strategi yang lebih efektif yang bertujuan untuk mendorong peningkatan komitmen aparatur hukum dan mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat dalam pencegahan kejahatan transnasional. Rekomendasi Kebijakan Keberhasilan dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan transnasional dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama kuatnya komitmen dari berbagai pihak terkait dan tingginya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan dari kebijakan- kebijakan yang ditujukan untuk memberantas kejahatan-kejahatan transnasional. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah perlu merumuskan strategi yang lebih efektif yang bertujuan untuk mendorong peningkatan komitmen pihak-pihak terkait dalam pencegahan tindak kriminalitas (kejahatan transnasional) termasuk memberikan reward bagi setiap individu yang berpartisipasi dalam pencegahan kejahatan dan memberikan punishment hukuman yang lebih berat terhadap pelaku kejahatan transnasional yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan yang didakwakan padanya, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi yang lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Di samping itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui pelbagai program penerangan/penyuluhan hukum. Selanjutnya keberhasilan program mewujudkan kehidupan yang damai dan aman tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menambah lapangan kerja■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 11

dan memperluas kesempatan kerja, sehingga setiap individu memiliki pekerjaan dan penghasilan, kondisi ini sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan transnasional atau penegakan hukum pada umumnya.B. AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATISB. 1. IndikatorIndikator yang digunakan untuk mewujudkan agenda pembangunan Indonesia yang Adildan Demokratis dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.2. Indikator Agenda Pembangunan Indonesia yang Adil dan Demokratis No Indikator Satuan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 Pelayanan Publik Kasus Korupsi yang Persen 97.00 94.00 94.00 94.00 89.00 Tertangani Jumlah Kab./Kota Yang Persen 33.33 44.44 55.56 60.00 80.00 Memiliki Perda Pelayanan Satu Atap, Persentase Kab/kota Yang Persen - - - 11.11 20.00 Memiliki Pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2 Demokrasi Gender Development Index 62.3 63.9 65.3 66.9 68.27 (GDI) Gender Empowerment 56.4 58.8 60.0 61.8 71.76 Meassurement (GEM)B.2. Analisis Pencapaian Indikator2.1. Pelayanan Publik2.1.1. Persentase Kasus Korupsi yang Tertangani dibandingkan dengan yang Dilaporkan Persentasi penanganan kasus tindak pidana korupsi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2005-2009), antara jumlah kasus korupsi yang dilaporkan dengan yang ditangani dan ditindaklanjuti di Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang berfluktuasi. Tahun 2006 kinerja aparatur hukum dalam penyelesaian laporan tindak pidana korupsi menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan capaian persentase 87,50%. Capaian ini menunjukkan pemerintah dan aparatur■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 12

hukum masih konsisten dengan komitmennya yang menyatakan perang melawan korupsi. Tahun 2009 kinerja aparatur hukum dalam penyelesaian laporan tindak pidana korupsi menurun drastis, dengan tingkat persentase 43,24%. Sangat ironis, di satu sisi pemerintah menyatakan komitmennya memberantas korupsi dan mengajak masyarakat berpartisipasi melaporkan temuan-temuan yang berindikasi korupsi, namun di sisi lain pemerintah, terutama aparatur hukum pemegang kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, baik kepolisian daerah maupun kejaksaan tinggi, terkesan lamban bahkan mungkin sengaja membiarkan laporan- laporan tindak pidana korupsi menggantung tanpa kejelasan dan kepastian hukum. Penyebab lambannya kinerja pemberantasan korupsi yang sering dijadikan alasan oleh aparatur hukum adalah lamanya waktu menunggu hasil audit kerugian negara yang dilakukan auditor BPK/BPKP Perwakilan Bengkulu. Penyebab lain, banyaknya laporan tindak pidana korupsi yang disampaikan masyarakat tidak didukung oleh bukti yang kuat, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam registrasi perkara artinya secara hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut tidak bisa diselesaikan, namun kendatipun demikian aparatur hukum tetap tidak konsisten, seharusnya jika memang tidak cukup bukti, demi kepastian hukum harus dilakukan pemberhentian penyidikan. Untuk melihat perkembangan persentase jumlah kasus korupsi yang dilaporkan dengan yang disidang dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2009, digambarkan dalam grafik di bawah ini. Gambar 2.4. Perkembangan persentase jumlah Kasus Korupsi yang Dilaporkan Dengan yang Disidang di Provinsi Bengkulu, Tahun 2005 - 2009 120 100 97 94 94 94 89 80 82.35 87.50 77.27 75.00 60 43.24 40 37 24 22 20 17 21 8 17 16 14 0 6 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah Kasus yang Dilaporkan Jumlah Perkara yang Disidangkan % Penyelesaian Provinsi % Penyelesaian Nasional■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 13

Apabila kinerja aparatur hukum dalam penyelesaian laporan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan salah satu tujuan/sasaran pembangunan daerah, yaitu untuk melakukan pemberantasan korupsi, maka dapat dikatakan bahwa capaian hasil pembangunan daerah di bidang ini sangat tidak memuaskan. Terbukti dari rendahnya capaian persentase laporan tindak pidana korupsi yang berhasil diselesaikan. Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, maka kinerja aparatur hukum daerah tidak lebih baik dari capaian pembangunan nasional. Sebagaimana data pada Tabel 4 (lampiran) persentase jumlah kasus korupsi yang ditangani di Provinsi Bengkulu masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan persentase yang dicapai di tingkat nasional. Hal ini memberikan implikasi rendahnya kemauan politik pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dalam memberantas tindak pidana korupsi, artinya penempatan salah satu tujuan pembangunan daerah, yaitu untuk melakukan pemberantasan korupsi, masih sebatas retorika politik. Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi yang patut diberikan bahwa faktor utama yang menentukan keberhasilan penyelesaian kasus-kasus korupsi adalah kemauan politik kepala pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah yang konsisten menjalankan rencana dan pelaksanaan dari setiap kebijakan yang ditujukan untuk memberantas korupsi. Meskipun berbagai strategi dan instrumen hukum pemberantasan korupsi yang ada sudah cukup memadai, namun betapa pun sempurnanya instrumen hukum dan strategi yang dibuat, korupsi akan tetap terjadi, tanpa komitmen pemimpin (kepala negara dan kepala daerah) yang bersungguh-sungguh memberantas korupsi. Profesionalitas lembaga pengawasan fungsional inspektorat daerah perlu lebih difungsikan dengan menempatkan tenaga auditor fungsional yang lulus sertifikasi auditor nasional. Selain itu perlu dilakukan upaya mendekatkan pengawas eksternal ke setiap SKPD, konkritnya BPK sebaiknya memiliki kantor perwakilan di setiap kabupaten/kota. Partisipasi individu dan kelompok masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran dan barang milik negara dan daerah, juga perlu ditingkatkan, melalui pembukaan akses pengawasan langsung masyarakat, pengawasan media massa, sehingga dapat menutup peluang terjadinya korupsi. Untuk itu, agar partisipasi individu warga masyarakat, kelompok orang dalam mengontrol kebijakan penggunaan anggaran dan barang oleh aparatur pemerintah, dapat berjalan optimal, maka kepada masyarakat perlu diberikan pembelajaran hukum dan jaminan keamanan bagi individu maupun kelompok orang yang menjadi pelapor kasus korupsi.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 14

2.1.2. Persentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap Sembilan daerah kabupaten dan satu kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu hampir semuanya sudah memiliki Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang pengaturannya didasarkan pada peraturan daerah masing-masing, kecuali Kabupaten Bengkulu Selatan masih mengatur pembentukan instansi tersebut dalam Peraturan Bupati. Sampai saat ini satu-satunya kabupaten yang belum memiliki Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan daerah otonom baru, hasil pemekaran dari kabupaten induk, yakni Kabupaten Bengkulu Utara. Alasan belum dibentuknya peraturan daerah tentang pelayanan perijinan terpadu di Kabupaten Bengkulu Tengah, antara lain disebabkan kabupaten ini belum memiliki Bupati/Kepala Daerah definitif dan lembaga DPRD kabupaten ini baru terbentuk pada tanggal 21 Juli tahun 2008. Persentase jumlah kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap terbukti menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga organisasi perangkat daerah yang diperintahkan pembentukannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sudah terpenuhi. Seiring peningkatan persentase daerah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Bengkulu yang memiliki Kantor Pelayanan Terpadu, seharusnya terjadi pula peningkatan pelayanan publik, namun dalam pengamatan implementasinya masih belum optimal. Indikator persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki Perda pelayanan satu atap tahun 2005 sampai dengan 2009, digambarkan dalam grafik di bawah ini Gambar 2.5. Perkembangan Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah (Perda) Pelayanan Satu Atap, Tahun 2005 - 2009 90 80 80.00 70 60 60.00 50 55.56 40 44.44 30 33.33 20 9 9 9 10 10 10 6 8 0 4 5 3 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah Kabupaten /Kota Kabupaten /Kota Yang Memiliki Perda Pelayanan satu Atap Persentase Kab./Kota yang Memiliki Perda Pelayanan satu Atap■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 15

Apabila dikaitkan dengan salah satu tujuan pembangunan meningkatkan pelayanan publik maka langkah awal dapat dikatakan sudah menunjukkan peningkatan, yakni dengan dibuatnya Perda Pelayanan Satu Atap, yang menjadi alat dalam mewujudkan keinginan pemerintah yaitu untuk mengatasi permasalahan birokrasi yang lambat dan berbelit-belit. Keberhasilan daerah dalam membentuk Perda atau Perbup tentang pelayanan satu atap yang ditindaklanjuti dengan pengisian jabatan pada badan/kantor pelayanan terpadu bersangkutan, pelaksanaan kinerja pelayanannya secara umum sudah dapat mengurangi kelambatan dan birokrasi pelayanan yang berbelit-belit, namun capaian kinerja pelayanan masih belum optimal, antara lain disebabkan oleh faktor kesiapan sumber daya yang belum memadai. Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi, bahwa keberhasilan pemerintah kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu dalam membentuk peraturan daerah tentang pelayanan satu atap atau pelayanan perijinan terpadu harus ditindaklanjuti dengan peningkatan pelayanan prima, yakni optimalisasi pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari badan atau kantor pelayanan satu atap bersangkutan, sehingga birokrasi perijinan dan pelayanan publik lainnya yang selama ini oleh stakeholders sering dirasakan lamban, boros dan bertele-tele dapat dihilangkan. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan intensif terhadap aparatur daerah yang menangani pelayanan terpadu agar senantiasa meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan komitmennya dalam mengemban tugas melayani stakeholders. Paradigma birokrasi juga harus diubah dari paradigma selama ini yang memposisikan diri sebagai penguasa sehingga bermentalitas “minta dilayani”, menjadi “pelayan” yang siap memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholders. Badan/kantor pelayanan perijinan terpadu/pelayanan satu atap yang sudah terbentuk harus konsisten menjalankan fungsi pelayanan yang menjadi kewajibannya sesuai dengan standar prosedur pelayanan (SOP) yang sudah ditetapkan, sehingga pelayanan yang diberikan benar-benar terikat dengan ruang waktu pelayanan yang sudah menjadi komitmen dan sesuai dengan harapan stakeholders. Kemudian, jenis pelayanan yang diberikan, biaya (jika pelayanan membutuhkan biaya) dan jangka waktu penyelesaian setiap paket pelayanan harus disosialisasikan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi pelayanan publik.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 16

2.1.3. Persentase Instansi (SKPD) Provinsi Yang Memiliki Pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Berdasarkan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu dalam waktu 5 tahun terakhir (2005-2009) menunjukkan bahwa LKPD Provinsi Bengkulu belum pernah mendapat opini WTP (wajar tanpa pengecualian). Laporan tersebut didasarkan pada laporan keuangan dari setiap SKPD provinsi yang disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, yaitu sebanyak 32 SKPD, terdiri atas 17 instansi SKPD dinas daerah provinsi, 13 instansi SKPD badan dan rumah sakit daerah, dan 2 instansi SKPD sekretariat pemerintah daerah provinsi, yaitu sekretariat daerah provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Data opini LKPD yang diberikan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang didasarkan atas laporan keuangan setiap SKPD dengan opini WDP (wajar dengan pengecualian) yang berlangsung dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut, mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah termasuk penggunaan anggaran pada setiap instansi SKPD provinsi sudah berjalan dengan baik, namun belum optimal karena belum pernah mencapai peringkat opini WTP (wajar tanpa pengecualian). Dengan peringkat WDP dapat dikatakan bahwa pejabat pengelola keuangan daerah Provinsi Bengkulu sudah mematuhi peraturan perundang- undangan di bidang keuangan negara dan daerah, karena menunjukkan laporan keuangan wajar, tetapi masih ada permasalahan material yang perlu diperhatikan. Opini ini menilai laporan keuangan dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan data hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 5 tahun terakhir (2005-2009), satu-satunya pemerintah daerah yang berprestasi mendapatkan penilaian pengelolaan keuangan daerah dengan nilai WTP (wajar tanpa pengecualian) 2 tahun berturut-turut (2008 dan 2009) adalah Kabupaten Mukomuko, dan Pemerintah Kabupaten Kaur juga mendapat nilai WTP dalam pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2009. Berdasarkan data tabel 6 (Lampiran), menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan daerah tingkat Provinsi Bengkulu, dalam 5 tahun terakhir tidak pernah mencapai opini WTP (unqualified opinion). Opini WTP akan dicapai apabila pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dapat menyajikan laporan keuangan secara wajar dan tidak ada■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 17

kesalahan, sehingga laporan keuangan dapat diandalkan pemilik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Rekomendasi Kebijakan Rekomendasi yang dapat diberikan, perlu dilakukan perubahan organisasi intern dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah yang ada pada setiap SKPD, mengingat dasar penilaian opini pengelolaan keuangan ialah laporan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan keuangan yang disampaikan oleh setiap SKPD. Pemimpin daerah harus berani memberikan laporan yang wajar, terbuka dan tanpa kesalahan terkait penggunaan keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan opini LKPD dari WDP menjadi WTP, yang merupakan salah satu indikator pemerintahan yang bersih.2. 2. Demokrasi2.2.1 Gender Development Index (GDI) Kondisi GDI Provinsi Bengkulu amat rendah, namun demikian trend perkembangannya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu 62.3 pada tahun 2004 menjadi 63,9 pada tahun 2005. Kemudian terus menngkat menjadi 65,3 pada tahun 2006, dan 66,9 pada tahun 2007, selanjutnya meningkat menjadi sebesar 68,3 pada tahun 2008. Gambar 2.6. Perkembangan GDI Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2008 70.0 68.0 68.27 66.0 66.9 65.3 64.0 63.9 62.0 62.3 60.0 58.0 2004 2005 2006 2007 2008 GDI Prov.Bengkulu Meskipun GDI Provinsi Bengkulu meningkat, tetapi masih rendah bila dibandingkan dengan GDI Nasional, hal ini disebabkan oleh kondisi keterpurukan perempuan Bengkulu dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan politik. Rendahnya GDI provinsi Bengkulu ini dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut. Tahun 2008 bidang pendidikan, perempuan usia 10 tahun keatas yang tidak/belum pernah■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 18

sekolah besarnya dua kali lipat penduduk laki-laki (18,65 berbanding 4,07 persen). Begitu pula kaum perempuan yang buta huruf masih sekitar 21,12 persen sedangkan penduduk laki-laki 6,51 persen. Di bidang ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) kaum perempuan masih relatif rendah yaitu 17 persen bila dibandingkan dengan TPAK laki-laki yaitu 83 persen. Namun apabila melihat fakta-fakta lainnya, khususnya fakta mengenai perbandingan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan, peningkatan tersebut tidak memiliki arti sama sekali, karena kesetaraan perbandingan keduanya sangat jauh selisihnya, yakni berbanding 87,56 (laki-laki) dengan 12,44 (perempuan). Disparitas ini menandakan bahwa kesetaraan gender di Provinsi Bengkulu masih sangat didominasi oleh kaum laki-laki. Dengan demikian, pengarusutamaan gender kaum perempuan harus semakin kuat di dorong dan diperhatikan dengan serius, ini agar kaum perempuan tidak menjadi beban dalam Pembangunan Nasional Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan bukanlah karena Given dalam proses kehidupannya. Hal ini lebih disebabkan oleh adanya berbagai bentuk diskriminasi serta ketimpangan struktur sosial-budaya masyarakat (budaya Patriaki) yang diwarnai penafsiran ajaran yang bias gender dalam mengejar tuntutan hidup. Selain itu, tuntutan akan akses layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, keterlibatannya yang setara di ranah politik, kesetaraan memperoleh pekerjaan yang luas, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas, juga masih terbatas dan cenderung mengalami diskriminatif serta sering di zalimi dalam kompetisi bidang-bidang tersebut. Pembangunan dalam hal pemberdayaan perempuan di Provinsi Bengkulu yang diukur dengan indikator GDI (gender development index) hingga saat ini belum memperlihatkan kinerja yang cukup signifikan karena masih tingginya ketimpangan dalam kesetaraan gender. Hasil ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan implementasi pemberdayaan perempuan di Provinsi Bengkulu belum menghasilkan kinerja yang lebih baik bila dibandingkan dengan kinerja di tingkat nasional. Hasil observasi mencerminkan bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan, implementasi dan hasilnya di Provinsi Bengkulu belum menunjukkan tingkat efektifitas yang belum memadai karena tidak terlihat adanya perubahan kinerja yang signifikan dari tahun ke tahun.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 19

2.2.2 Gender Empowerment Meassurement (GEM) GEM (Gender Empowerment Meassurement) merupakan salah satu paradigma pengukuran Index Pembangunan Indonesia (IPM) berdasarkan indikator yang dimensi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ukuran tersebut berdasarkan tiga variabel yaitu partisipasi perempuan dan politik (pengambilan keputusan), akses pada kesempatan kerja profesional dan daya beli. Realitas ketimpangan gender di Indonesia ini, juga berlangsung di Provinsi Bengkulu, selama 5 tahun terakhir perkembangan GEM berjalan agak lambat dan cenderung meningkat, yaitu 56.4 pada tahun 2004 menjadi 58,8 pada tahun 2005. Kemudian terus menngkat menjadi 60,0 pada tahun 2006, dan menjadi 61,8 pada tahun 2007, selanjutnya pada tahun 2008 meningkat cukup signifikan menjadi 71,76, seperti dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.7. Perkembangan GEM Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2008 80.0 70.0 71.76 60.0 61.8 58.8 60.0 50.0 56.4 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 2004 2005 2006 2007 2008 Peningkatan ini juga tidak berarti apabila melihat perbandingan partisipasi antara laki- laki dan perempuan dalam proses pembangunan, dimana laki-laki jauh lebih dominan, yakni berbanding 89,11 (laki-laki) dengan 10,89 (perempuan). Disparitas ini menandakan gejala makro tentang pengarusutamaan gender di Indonesia, dimana peran dan partisipasi (kuantitas dan kualitas) kaum perempuan mesti diberi peluang sebesar mungkin (oleh semua pihak) agar mampu mengejar ketinggalannya dalam pembangunan. Kondisi rendahnya GEM Provinsi Bengkulu yaitu dapat dilihat dari kondisi partisipasi dan poilitik perempuan. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2008 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan Bengkulu di DPRD dan DPR masih■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 20

rendah, yaitu sekitar 18 persen dan di DPD sekitar 10 persen (hanya satu orang perempuan) yang mewakili Provinsi Bengkulu. Selain itu keterlibatan perempuan dalam jabatan publik dapat dilihat dari komposisi perempuan dan laki-laki pegawai negeri sipil (PNS) yang menduduki jabatan eselon. Menurut data BKN Juni 2008, dari sebanyak 4,59 % orang yang menduduki jabatan eselon (eselon I sampai eselon V) di Indonesia, hanya 20,16 persen dijabat oleh perempuan, selebihnya 79,84 persen dijabat oleh laki-laki. Semakin tinggi jenjang eselon, semakin senjang perbedaan komposisi antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, peran perempuan pada lembaga yudikatif juga masih rendah, yakni 20 persen dari hakim yang ada dijabat oleh perempuan, dan 18 persen sebagai hakim agung pada tahun 2008. Sedangkan dari 6.177 jaksa di seluruh Indonesia pada tahun yang sama tersebut, hanya 26,78 persen dijabat oleh perempuan, sisanya 73,22 persen oleh laki-laki. Melihat gambaran diatas, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada saat ini belum memenuhi amanat undang-undang, sedangkan posisi dan peran perempuan di lembaga eksekutif relatif kecil, yang menduduki jabatan publik serta komposisi dan peran perempuan di lembaga yudikatif belum mencapai tingkat yang diharapkan. Partisipasi politik perempuan dihadapkan pada terbatasnya perempuan yang bersedia terjun di kancah politik, sehingga partai politik banyak mengalami kekurangan kader perempuan. Lingkungan sosial budaya kurang kondusif dalam mendukung perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, selain kurangnya pendidikan dan pelatihan politik untuk perempuan. Sedangkan posisi dan peran perempuan dalam jabatan publik masih dihadapkan pada otoritas tim dalam badan seleksi yang kurang memperhatikan aspek keadilan dan kesetaraan gender. Pembangunan dalam bidang pemberdayaan perempuan di Provinsi Bengkulu yang diukur dengan indikator GEM (gender empowerment measure) hingga saat ini belum memperlihatkan kinerja yang cukup signifikan karena masih tingginya ketimpangan dalam kesetaraan gender. Hasil ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan implementasi pemberdayaan perempuan di Provinsi Bengkulu belum menghasilkan kinerja yang lebih baik bila dibandingkan dengan kinerja di tingkat nasional. Hasil observasi mencerminkan bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan, implementasi dan hasilnya di Provinsi Bengkulu belum menunjukkan tingkat kemajuan yang signifikan dan memadai karena tidak terlihat adanya perubahan kinerja yang signifikan dari tahun ke tahun.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 21

Rekomendasi Kebijakan Masih rendahnya GDI dan GEM di Provinsi Bengkulu mengisyaratkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu meningkatkan berbagai upaya yang bertujuan untuk mendorong peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Landasan hukum yang menjamin keadilan dan kesetaraan gender dirumuskan dalam UUD 1945 pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28C ayat 1. Selain itu UU No.7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program, dan kelembagaan merupakan landasan hukum yang memastikan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender. Di sisi lain, berbagai kebijakan tidak konsisten dengan kebijakan lain dan kebijakan di atasnya seperti UU Perkawinan tahun 1974, UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi, dan Inpres No. 9 Tahun 2000. UU Perkawinan Tahun 1974 pasal 1 menyatakan laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. UU ini menciptakan kesenjangan gender secara meluas, karena UU tersebut kemudian dijadikan rujukan bagi kebijakan lain seperti penentuan upah dan pajak. Kaji ulang atau revisi atas UU Perkawinan Tahun 1974 perlu dilakukan agar konsisten dengan kebijakan yang lain. UU No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi diharapkan mampu mengubah tatanan politik nasional dengan melibatkan keterlibatan perempuan dalam menjalankan institusi politik. Perubahan yang diharapkan bukan semata pada jumlah perempuan yang terlibat dalam lingkar pengambil keputusan, tetapi juga pada representasi kepentingan dan kebutuhan perempuan dalam penyelenggaraan politik tersebut. Pelaksanaan Undang-undang tersebut sangat lemah karena terbentur pada nilai yang berlaku di Indonesia. Penjelasan dari UU tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan konvensi “...disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat-istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia.” Hal ini berarti bahwa UU tersebut bersifat inferior terhadap norma sosial yang berlaku sehingga bertentangan dengan tujuan konvensi. Inpres No. 9 Tahun 2000, mendorong pengarusutamaan gender dalam lembaga, kebijakan, dan program pemerintahan. Di sisi lain, kebijakan tersebut tidak mampu mendorong pelaksanaan pengarusutamaan karena kebijakan itu tidak dalam bentuk■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 22

Keputusan Presiden atau UU. Selain itu, Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan tidak mempunyai infrastruktur daerah untuk membantu proses pelaksanaan Inpres tersebut. Kebijakan penyetaraan dan keadilan gender di instansi teknis juga tidak efektif karena tidak dilengkapi dengan anggaran. Di masa depan, Inpres No. 9 Tahun 2000 perlu diperkuat menjadi Keppres atau undang-undang agar efektif untuk mendorong pengarusutamaan gender dalam lembaga, kebijakan, dan program pemerintah. Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pembangunan bidang pemberdayaan perempuan perlu di arahkan pada peningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik (pemahaman dan kesadaran serta pemantapan aktivitas perempuan untuk cerdas dan terampil dalam politik) dan jabatan publik serta meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan. Selain itu diupayakan menjaga jaringan kerja sama yang telah terbentuk seperti Gender Focal Point Network yang terdiri dari Economy Gender Focal Point, Fora Gender Focal Point dan program director, sebagai mitra dari IWAPI, LSM, dan LIPI, serta pakar gender.C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYATC.1. IndikatorIndikator yang digunakan untuk mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyatdapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.3. Indikator Agenda Meningkatkan Kesejahteraan RakyatNo Indikator Satuan 2004 2005 2006 2007 2008 20091 Indeks Pembangunan Manusia Nilai 69.90 71.10 71.30 71.57 72.14 72.55 (IPM) Pendidikan2 Angka Partisipasi Murni SD/MI Persen 94.72 92.64 93.89 94.30 94.40 94.983 Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) Persen 110.73 105.63 110.40 111.23 111.28 110.464 Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat SMP Persen 4.34 5.53 5.53 5.53 6.73 6.775 Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat Nilai 4.55 4.72 5.45 5.68 5.83 7.79 Sekolah Menengah6 Angka Putus Sekolah Tingkat SD Persen 2.28 1.92 5.86 2.75 2.017 Angka Putus Sekolah Tingkat SMP Persen 6.09 3.17 6.78 7.50 2.578 Angka Putus Sekolah Tingkat Persen 6.92 8.92 2.76 3.11 4.26 Sekolah Menengah 9 Angka Melek Huruf Persen 94.21 93.47 93.69 93.91 94.60 94.9010 Persentase Guru Layak Mengajar Persen 85.66 85.58 80.20 82.99 87.03 Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat SMP■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 23

11 Persentase Guru Layak Mengajar Persen 72.97 77.73 83.69 83.96 83.14 Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat Sekolah Menengah Kesehatan12 Umur Harapan Hidup Tahun 67.40 68.80 68.90 69.20 69.40 69.6513 Angka Kematian Bayi (per 1.000 48 43 39 34 28 15.43 kelahiran hidup)14 Gizi Buruk Persen 3.20 1.56 0.63 0.43 0.0215 Gizi Kurang Persen 25.80 24.70 23.60 20.1016 Persentase Tenaga Kesehatan per Persen 0.19 0.20 0.29 0.26 0.22 0.25 Penduduk Keluarga Berencana17 Contraceptive Prevalence Rate Persen 89.62 88.47 81.79 84.32 82.29 68.2018 Pertumbuhan Penduduk Persen 1.61 1.60 1.61 1.59 1.56 1.5219 Total Fertility Rate Persen 2.212 Ekonomi Makro20 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 5.38 5.82 5.95 6.46 4.93 4.0421 Persentase Ekspor terhadap Persen 32.15 32.24 31.92 31.04 31.62 28.22 PDRB22 Persentase Output Manufaktur Persen 4.02 3.96 4.00 3.96 3.93 3.93 Terhadap PDRB23 Pendapatan Perkapita Rp.juta 5.25 6.54 7.27 7.93 8.79 9.3224 Laju Inflasi Persen 4.67 25.22 6.52 5 13.44 2.88 Investasi25 Nilai Realisasi Investasi PMDN Rp.Milyar 0.984 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0026 Nilai Persetujuan Rencana Rp.Milyar 104.10 169.10 0.00 268.50 0.00 0.00 Investasi PMDN27 Nilai Realisasi Investasi PMA US$ Juta 0.00 12.90 0.00 0.00 13.00 1.1028 Nilai Persetujuan Rencana US$ Juta 1.40 12.10 41.60 0.80 24.25 10.25 Investasi PMA29 Realisasi penyerapan tenaga kerja Orang 0.00 5,228 0.00 0.00 947 0.00 PMA Infrastruktur30 Persentase Jalan Nasional dalam Persen 70.84 69.49 68.00 80.00 56.08 28.17 Kondisi Baik31 Persentase Jalan Nasional dalam Persen 14.38 29.33 30.00 15.00 26.70 39.32 Kondisi Sedang32 Persentase Jalan Nasional dalam Persen 14.78 1.18 2.00 5.00 17.22 32.50 Kondisi Rusak33 Persentase Jalan Provinsi dalam Persen 40.71 9.00 58.62 46.90 62.43 38.26 Kondisi Baik34 Persentase Jalan Provinsi dalam Persen 41.57 49.92 38.10 46.32 19.26 31.39 Kondisi Sedang35 Persentase Jalan Provinsi dalam Persen 17.72 41.08 3.28 6.77 18.31 30.36 Kondisi Rusak Pertanian36 Rata-rata Nilai Tukar Petani per 105.48 103.58 Tahun37 PDRB Sektor Pertanian Atas Rp.Juta 3,242 4,077 4,566 5,187 5,902 6,147 Dasar Harga Berlaku Kehutanan38 Persentase Luas lahan rehabilitasi Persen 15.4 5.3 15.6 3.3 50.1 dalam hutan terhadap lahan kritis Kelautan39 Jumlah Tindak Pidana Perikanan Kasus 5 3 2 2 2 140 Luas Kawasan Konservasi Laut km2 Kesejahteraan Sosial41 Persentase Penduduk Miskin Persen 22.39 22.18 23.00 22.13 20.64 18.5942 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 6.29 6.15 6.04 4.68 4.90 5.31■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 24

C.2, Analisis Pencapaian Indikator1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM Provinsi Bengkulu mengalami kemajuan dan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 sebesar 71,10 meningkat menjadi 71,30 pada tahun 2006 dan menjadi 71,57 tahun 2007, kemudian meningkat menjadi 72,14 tahun 2008 dan terus meningkat menjadi 72,55 pada tahun 2009. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraaan masyarakat dan menempatkan IPM provinsi Bengkulu berada diatas rata-rata capaian nasional. Gambar 2.8 Perkembangan IPM Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2009 100 94.21 93.47 93.69 93.91 94.60 94.90 90 80 71.1 71.3 71.57 72.14 72.55 69.9 70 60 67.40 68.80 68.90 69.20 69.40 69.65 50 40 30 20 7.27 7.93 8.79 9.32 10 5.25 6.54 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Indeks Pembangunan Manusia Pendapatan Perkapita (Rp.Juta) Umur Harapan Hidup (tahun) Angka Melek Huruf (%) Apabila dilihat pada grafik diatas, variabel yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam meningkatkan nilai IPM provinsi Bengkulu, adalah dari komponen aspek kesehatan (Umur Harapan Hidup) dan komponen aspek pendidikan (Angka Melek Huruf), sementara itu dari segi pendapatan perkapita perannya masih sangat kecil. Oleh karena itu, meskipun nilai IPM meningkat namun tidak dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga dapat dilihat bahwa persentase jumlah penduduk miskin masih sangat besar (18,59% tahun 2009). Oleh karena itu dalam upaya untuk menaikkan nilai IPM perlu dilakukan secara bersamaan dengan penguatan dan pemberdayaan ekonomi serta pengentasan masyarakat miskin. Rekomendasi Kebijakan Dalam upaya untuk meningkatkan angka IPM provinsi Bengkulu  Program pengembangan ekonomi masyarakat perlu mendapat prioritas dalam pembangunan manusia  Peningkatan pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan.  Memprioritaskan anggaran untuk program-program pemberantasan kemiskinan.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 25

2. Pendidikan Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan dalam bidang pendidikan di Provinsi Bengkulu pada EKPD 2010 ini terdiri dari: Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar, Rata-rata Nilai Akhir SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Angka Putus Sekolah (APS) SD, SMP,SMA dan Angka Melek Aksara (AMA) 15 tahun keatas, persentase guru yang layak mengajar SMP/MTs, dan SMA. 2.1. Angka Partisipasi Murni SD/MI Angka Partsipasi Murni (APM) merupakan alat ukur yang menunjukkan besarnya nilai (persentase) dari perbandingan antara jumlah anak yang bersekolah dengan jumlah seluruh anak yang berusia sekolah sesuai dengan usia dan tingkatan pendidikan. Nilai APM sekaligus memberikan informasi tentang persentase anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Seperti dapat dilihat pada grafik 2.9 bahwa APM untuk tingkat SD/MI di Provinsi Bengkulu sudah melebihi dari 90 persen dengan trend yang meningkat, terendah pada tahun 2005 sebesar 92,64%. Ini berarti sebagian besar dari seluruh jumlah keseluruhan anak yang berusia antara 7-13 tahun telah bersekolah, bahkan pada tahun 2008 nilai APM sudah mencapai 94,40%. Meskipun Angka APM SD/MI sudah meningkat namun belum mencapai 100 persen. Artinya masih terdapat anak usia sekolah jenjang pendidikan SD belum sekolah seluruhnya. APM-SD tahun ajaran 2009 sudah mencapai 94,98%, dari data ini berarti bahwa masih ada 5,12% anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah di tingkat SD/MI dan capaian angka ini sudah melampaui rata-rata nasional sebesar 94,37%. Grafik 2.9. Angka Partsipasi Murni (APM) SD/MI dan Tingkat Pendapatan per Kapita Provinsi Bengkulu, Tahun 2004-2009. 100 94.72 93.89 94.30 94.40 94.98 92.64 90 80 70 60 50 40 30 20 6.54 7.27 7.93 8.79 9.32 10 5.25 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 APM Tingkat SD Pendapatan Per Kapita (Rp.juta)■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 26

Meningkatnya angka APM SD/MI ini disebabkan karena ditunjang oleh adanya penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Provinsi Bengkulu dan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Ada beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar di daerah ini, antara lain: keterbatasan anggaran pemerintah daerah, masih rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan terutama didaerah pedesaan karena terbatasnya jumlah sekolah yang ada, selain itu masih tingginya persentase tingkat kemiskinan masyarakat dan rendahnya tingkat pendapatan per kapita masyarakat menyebabkan ketidakmampuan orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya, meskipun pemerintah telah melakukan program pendidikan gratis, namun masih terdapat biaya-biaya lainnya dimana orang tua siswa miskin tidak mampu untuk membayarnya. Rekomendasi Kebijakan:  Memberikan beasiswa untuk siswa yang tidak mampu.  Menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun secara gratis tanpa pungutan biaya apapun.  Menyediakan materi dan peralatan pendidikan, seperti seperti buku pelajaran maupun peralatan penunjang belajar mengajar.  Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya  Peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBN dan APBD  Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan pendidikan.  Pemerataan dan perluasan akses pelayanan pendidikan yang memadai, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. 2.2 Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) Sejak tahun 2004 hingga tahun 2009 Angka Partsiipasi Kasar (APK) SD/MI di Provinsi Bengkulu, seperti dapat dilihat pada gambar 2.10 menunjukkan bahwa APK untuk tingkat SD/MI melebihi dari 100 persen dengan trend yang sedikit berfluktuasi, kecuali pada tahun 2005 menurun sedikit menjadi sebesar 105,63%. Namun kemudian meningkat lagi dalam beberapa tahun terakhir. Ini berarti rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat SD/MI di provinsi Bengkulu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan melebihi 100 persen atau dengan kata lain■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 27

masih banyak siswa yang berumur di bawah tujuh tahun dan di atas 12 tahun yang masih mengikuti pendidikan di tingkat SD. Grafik 2.10. Perkembangan Angka Partsipasi Kasar (APK) SD/MI dengan Tingkat Kemiskinan, Pendapatan per Kapita, di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004-2009. 120 110.73 111.23 111.28 110.46 105.63 110.40 100 80 60 40 22.39 22.18 23.00 22.13 20.64 20 18.59 8.79 9.32 0 5.25 6.54 7.27 7.93 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kemiskinan (%) APK Tingkat SD PDRB Per Kapita (Rp.juta) ADHB 2.3 Rata-rata Nilai Akhir SMP/MTs Perkembangan rata-rata nilai akhir ujian nasional untuk siswa SMP/MTs di Provinsi Bengkulu sedikit lebih baik secara nasional kecuali pada tahun 2004 capaian yang diproleh dibawah rata-rata nasional (4,34). Pada tahun 2005 rata-rata nilai akhir ujian nasional untuk siswa SMP/MTs meningkat sangat signifikan menjadi sebesar 5,53. Namun pada tahun 2006 sampai tahun 2007 tidak mengalami peningkatan (konstan), dan kembali meningkat menjadi 6,73 pada tahun 2008 dan naik menjadi 6,77 pada tahun 2009. Hasil nilai rata-rata UN ini dapat dikategorikan memuaskan. Meningkatnya rata-rata nilai akhir ujian nasional mempunyai korelasi yang positif dengan banyaknya persentase jumlah guru yang layak mengajar, seperti dapat dilihat pada gambar berikut. Grafik 2.11. Rata-rata Nilai Akhir Ujian Nasional Tingkat SMP/MTs dan Jumlah Guru Layak Mengajar Tingkat SMP di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 – 2008 100.00 85.66 85.58 82.99 87.03 80.20 80.00 60.00 40.00 20.00 4.34 5.53 5.53 5.53 6.73 6.77 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat SMP Guru Layak Mengajar SMP (%)■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 28

Rekomendasi Kebijakan:  Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan peserta didik.  Mengembangkan kurikulum yang berstandar nasional yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni serta perkembangan global, regional, nasional dan lokal.  Mengembangkan sistem evaluasi dan monitoring, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan.  Menyempurnakan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan. 2.4 Rata-rata Nilai Akhir SMA/SMK/MA Perkembangan rata-rata nilai akhir ujian nasional siswa SMA/SMK/MA di Provinsi Bengkulu belum lebih baik atau dibawah rata-rata capaian nasional. Namun demikian perkembangannya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 rata-rata nilai akhir ujian nasional siswa SMA/SMK/MA sebesar: 4,56 dan pada tahun 2005 meningkat sedikit menjadi 4,72. Kemudian pada tahun 2006 rata-rata nilai akhir ujian nasional siswa SMA/SMK/MA meningkat cukup signifikan sehingga menjadi 5,45 dan menjadi 5,68 pada tahun 2007, naik sedikit menjadi 5,83 pada tahun 2008 dan meningkat cukup signifikan menjadi 7,79 pada tahun 2009. Naiknya rata-rata nilai akhir ujian nasional siswa SMA/SMK/MA, diduga berkorelasi dengan jumlah guru yang layak mengajar, semakin tinggi persentase jumlah guru yang layak mengajar, maka akan semakin tinggi pula rata-rata nilai akhir ujian nasional siswa, seperti dapat dilihat pada gambar berikut ini. Grafik 2.12. Perkembangan Rata-Rata Nilai Akhir Ujian Nasional Siswa SMA/SMK/MAdan Jumlah Guru Layak Mengajar Tingkat SMA di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 – 2008 90.00 83.69 83.96 77.73 83.14 80.00 72.97 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 5.68 5.83 7.79 10.00 4.55 4.72 5.45 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Rata-Rata Nilai Akhir Tingkat SMA Guru Layak Mengajar SMA (%) ■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 29

2.5 Angka Putus Sekolah SD, SMP/MTs Angka putus sekolah mencerminkan banyaknya anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Jumlah anak putus sekolah di Provinsi Bengkulu tergolong cukup tinggi, pada tahun 2004 persentase angka putus sekolah tingkat SD sebesar 2,28%, kemudian sedikit menurun menjadi 1,92% pada tahun 2005. Namun pada tahun 2006 persentase angka putus sekolah tingkat SD meningkat sangat signifikan menjadi 5,86%. Angka ini menenpatkan provinsi Bengkulu yang tertinggi di Indonesia, kemudian diikuti oleh Papua Barat (5,28%). Tingginya persentase angka putus sekolah lebih disebabkan oleh ketidakmampuan orang tua untuk membiayai sekolah karena kemiskinan. Jumlah anak yang tidak melanjutkan ke kejenjang pendidikan yang lebih tinggi terutama banyak terjadi di daerah pedesaan. Sementara itu untuk tingkat pendidikan SMP, persentase angka putus sekolah cenderung lebih tinggi dari pada tingkat pendidikan SD. Persentase Angka Putus Sekolah untuk SMP/MTs berfluktuasi dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Puncak tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 7,5%. Tingginya persentase angka putus sekolah pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi disebabkan oleh karena kemiskinan dan biaya pendidikan yang semakin besar, meskipun pemerintah telah mewajibkan program pendidikan dasar sembilan (9) tahun. Gambar 2.13. Grafik Persentase Angka Putus Sekolah SD, SMP/MTs dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2008 25 23.00 22.18 22.13 20.64 20 18.59 15 10 6.78 7.5 6.09 5 3.17 5.86 2.57 2.28 1.92 2.75 2.011 0 2004 2005 2006 2007 2008 Angka Putus Sekolah Tingkat SD (%) Angka Putus Sekolah Tingkat SMP (% Kemiskinan (%) Pada grafik 2.13 menunjukkan terjadinya kecenderungan peningkatan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Pada jenjang pendidikan SLTP angka putus sekolah lebih tinggi dibandingkan pada jenjang pendidikan SD. Jika dibandingkan dengan angka nasional, angka putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan di Provinsi Bengkulu menunjukkan angka yang lebih tinggi.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 30

Rekomendasi Kebijakan:  Meningkatkan akses pelayanan pendidikan terutama terhadap penduduk miskin  Memberikan beasiswa khusus untuk masyarakat miskin  Pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan yang memadai, terutama di daerah pedesaan.  Menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun secara gratis tanpa pungutan biaya apapun  Peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBN dan APBD 2.6 Angka Putus Sekolah SMA/MA Angka putus sekolah tingkat SMA/MA di Provinsi Bengkulu cenderung lebih tinggi dan berfluktuasi dibandingkan dengan tingkat pendidikan dasar. Pada tahun 2004 persentase angka putus sekolah tingkat SMA/MA sebesar 6,92% kemudian naik cukup tinggi pada tahun 2005 menjadi 8,92%. Pada tahun 2006 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 2,76% namun kemudian cenderung meningkat sehingga menjadi sebesar 4,26% pada tahun 2009. Pada tingkat pendidikan SMA/MA biaya pendidikan semakin besar sehingga banyak orang tua tidak mampu untuk membiayai sekolah anaknya karena kemiskinan, sementara itu pemerintah tidak memberikan subsidi, hal ini menyebabkan persentase jumlah anak putus sekolah tingkat SMA/MA di Provinsi Bengkulu masih cukup banyak. Jumlah anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan sehingga berhenti dari sekolah dan membantu orang tua atau keluarga untuk mencari nafkah terutama banyak terjadi di daerah pedesaan. Gambar 2.14. Grafik Persentase Angka Putus Sekolah SMA/MA dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 -2008 25.00 22.18 23.00 20.00 22.13 20.64 18.59 15.00 8.92 10.00 6.92 4.26 5.00 2.76 3.11 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 Kemiskinan (%) Angka Putus Sekolah Tingkat Sekolah Menengah ■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 31

2.7. Angka Melek Aksara 15 tahun keatas Angka melek aksara di Provinsi Bengkulu mengalami perbaikan selama lima tahun terakhir, sejak tahun 2004 sebesar 94,21 persen, kemudian sedikit menurun menjadi 93,47 persen pada tahun 2005. Mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 cenderung menaik menjadi sebesar 94,90 persen. Apabila dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional, menunjukkan bahwa angka melek aksara di Provinsi Bengkulu selalu lebih tinggi. Ini berarti bahwa kinerja program pemberantasan buta huruf tergolong cukup berhasil, namun demikian pemerintah harus terus mengupayakan agar angka melek aksara terus meningkat. Tingginya angka melek aksara di Provinsi Bengkulu mempunyai korelasi dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Seperti dapat dilihat pada gambar 2.15, semakin tinggi nilai IPM maka persentase jumlah angka melek aksara juga akan semakin tinggi pula. Gambar 2.15. Grafik Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas dan IPM di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 – 2009 100 94.21 93.69 94.60 94.90 93.47 93.91 90 80 70 72.5 71.1 71.3 71.57 72.14 60 69.9 50 40 30 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka Melek Huruf (%) Rekomendasi Kebijakan:  Peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional.  Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu secara luas untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 32

 Menyediakan materi dan peralatan pendidikan, seperti seperti buku pelajaran maupun peralatan penunjang belajar mengajar.  Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan pendidikan. 2.8. Persentase Jumlah Guru yang Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat SMP Persentase jumlah guru yang layak mengajar di provinsi Bengkulu pada saat awal pelaksanaan RPJMN lebih baik dari rata-rata nasional, yaitu 85,66% pada tahun 2004 namun demikian menurun drastis menjadi 80,20% pada tahun 2006. Kemudian terjadi sebaliknya dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan menjadi sebesar 87,03% pada tahun 2009, seperti dapat dilihat pada gambar 2.16 berikut. Gambar 2.16 Persentase Jumlah Guru yang Layak Mengajar Tingkat SMP di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 – 2008 88.00 87.03 85.66 86.00 85.58 84.00 82.99 82.00 80.00 80.20 78.00 76.00 2004 2005 2006 2007 2008 Persentase Guru Layak Mengajar Tingkat SMP Berdasarkan data pada gambar 2.16 menunjukkan bahwa sudah lebih dari 80 persen guru tingkat SMP di Provinsi Bengkulu sudah layak mengajar dan cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka jumlah guru layak mengajar adalah adanya program penyetaraan pendidikan Sarjana (S1) dan program sertifikasi guru. Berfluktuasi nya jumlah guru yang layak mengajar tingkat SMP antara lain disebabkan karena pengangkatan guru baru dan masih banyaknya guru yang belum berpendidikan Sarjana (S1) dan belum mendapatkan sertifikasi.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 33

Meskipun persentase jumlah guru yang layak mengajar sudah tergolong tinggi, namun masih terdapat lebih dari 10 persen guru di daerah ini tidak layak mengajar baik dilihat dari kompetensinya maupun dari pendidikan. Jumlah ini dapat dikatakan cukup besar. Oleh karena itu untuk meningkatkan mutu dan kualitas tenaga guru yang tidak layak mengajar ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Rekomendasi Kebijakan:  Peningkatan kualitas tenaga pendidik baik melalui penyetaraan pendidikan maupun kursus, training dan magang.  Peningkatan jumlah sertifikasi bagi tenaga pendidik.  Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya dan meningkatkan komitmen mereka dalam melaksanakan tugasnya. 2.9. Persentase Jumlah Guru Yang Layak Mengajar Terhadap Guru Seluruhnya Tingkat Sekolah Menengah Persentase jumlah guru yang layak mengajar tingkat sekolah menengah di provinsi Bengkulu naik cukup signifikan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, kemudian naik perlahan menjadi 83,96% pada tahun 2007. Namun pada tahun 2008 menurun sedikit menjadi 83,14%, seperti dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.17 Persentase Jumlah Guru yang Layak Mengajar Tingkat Sekolah Menengah di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 – 2008 86.00 84.00 83.69 83.96 83.14 82.00 80.00 78.00 77.73 76.00 74.00 72.97 72.00 70.00 68.00 66.00 2004 2005 2006 2007 2008 Persentase Guru Layak Mengajar Tingkat SMA Tingginya kenaikan ini karena adanya pemberian beasiswa untuk program penyetaraan pendidikan sarjana S1 dan program sertifikasi guru. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan hasil belajar siswa sudah■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 34

selayaknya program peningkatan mutu dan kualitas tenaga guru perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Rekomendasi Kebijakan:  Peningkatan kualitas tenaga pendidik baik melalui penyetaraan pendidikan maupun kursus, training dan magang.  Peningkatan jumlah sertifikasi bagi tenaga pendidik tingkat sekolah menengah.  Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya dan meningkatkan komitmen mereka dalam melaksanakan tugasnya.3. Kesehatan 3.1. Umur Harapan Hidup (UHH) Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata Umur Harapan Hdup (UHH). Umur Harapan hidup masyarakat di Provinsi Bengkulu sejak tahun 2004 – 2009 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 Umur Harapan Hidup Penduduk Bengkulu adalah 67,4 tahun dan pada tahun berikut meningkat menjadi 68,8 tahun, kemudian menjadi 68,9 pada tahun 2006. Pada tahun 2007 terjadi peningkatan yang signifikan, UHH menjadi sebesar 69,2 dan menjadi 69,40 tahun 2008 dan sedikit meningkat menjadi 69,65 tahun 2009. Meskipun terjadi tren peningkatan namun jika dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional UHH Penduduk Bengkulu masih dibawah rata-rata nasional. Umur Harapan Hidup dipengaruhi oleh banyak faktor, selain karena faktor ekonomi dan sosial, juga dipengaruhi oleh tersedianya fasilitas kesehatan. Dengan adanya layanan kesehatan tersebut diharapkan angka kesakitan masyarakat menjadi berkurang. Perhatian pemerintah terhadap pembangunan kesehatan penduduk cukup besar. Program kesehatan layanan gratis terhadap keluarga miskin melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) mencapai 5% dari jumlah penduduk miskin, meningkat pada tahun 2004 menjadi 10%, dan pada tahun 2005 telah terlayani 15%. Target layanan kesehatan gratis melalui JPS yang ingin dicapai pada periode tahun 2006-2010 secara berturut- turut adalah 20, 25, 30, 35 dan 40%. Berkat peningkatan jumlah, kualitas dan pemerataan program layanan kesehatan tersebut, status kesehatan masyarakat terus meningkat.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 35

Perilaku masyarakat kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta ketersediaan pembiayaan kesehatan masih rendah, sangat mempengaruhi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Upaya pembinaan lingkungan sehat yang dilakukan Dinas Kesehatan telah menunjukkan adanya keberhasilan, terlihat dari beberapa indikator lingkungan sehat, seperti jumlah keluarga yang menghuni rumah sehat, menggunakan air bersih, dan menggunakan jamban milik sendiri. Pada tahun 2004 persentase penduduk yang telah menggunakan air bersih mencapai 33,16%, yang memiliki jamban sendiri sebanyak 69,22%, dan yang sudah memanfaatkan jaringan listrik sebanyak 71,25%, sedangkan rumah yang masih berlantai tanah tinggal sebesar 10,14%. Pada tahun-tahun selanjutnya pembinaan lingkungan sehat ditargetkan terus meningkat; pada periode tahun 2006-2010 secara berturut-turut meningkat menjadi 55, 60, 65, 70 dan 80% keluarga. Pembinaan lingkungan sehat diharapkan juga menciptakan perilaku masyarakat untuk hidup sehat tidak saja di dalam keluarga tetapi juga di tempat-tempat umum seperti kantor, hotel, pasar, sekolah, sarana ibadah, dsb. Jumlah Puskesmas juga menjadi indikator peningkatan kuantitas layanan kesehatan kepada penduduk, jika dilihat dari posisi dan rasio jumlah penduduk juga menunjukkan adanya peningkatan pemerataan. Pada tahun 2008 jumlah Puskesmas di Provinsi Bengkulu berjumlah 147 dengan rasio 0,58 per 10.000 penduduk. Angka tersebut mengungkapkan bahwa setiap 10.000 penduduk di Provinsi Bengkulu dilayani kurang dari 1 (satu) buah puskesmas Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduknya maka jumlah Puskesmas yang terdapat di Provinsi Bengkulu masih jauh dari cukup. Kondisi itu terlihat dari masih relatif kecilnya nilai rasio Puskesmas terhadap penduduk sehingga beban tanggungan setiap Puskesmas di Provinsi Bengkulu relatif tinggi. Tingginya beban tanggungan Puskesmas akan berdampak negatif terhadap pelayanan kesehatan yaitu tidak optimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas kepada masyarakat. Ketidakoptimalan pelayanan kesehatan di Provinsi Bengkulu akan semakin tinggi bila tidak segera dilakukan penambahan atau pembangunan Puskesmas. Sementara itu jumlah penduduk Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun semakin bertambah. Selain melalui Puskesmas, pelayanan kesehatan di Provinsi Bengkulu dilakukan melalui Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. Pelayanan kesehatan melalui Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling sangat efektif karena dapat melayani kesehatan penduduk hingga ke daerah terpencil. Namun dilihat dari jumlahnya, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling yang terdapat di Provinsi Bengkulu■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 36

relatif kurang memadai. Pada tahun 2008 jumlah Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling di Provinsi Bengkulu masing-masing sebanyak 505 buah dan 164 buah. Selain itu terdapat 1.720 Posyandu, Klinik/KIA 124 buah dan rumah bersalin 17 buah. Data banyaknya fasilitas kesehatan menurut jenisnya di Provinsi Bengkulu dari tahun 2005-2008 dapat dilihat pada tabel 16 (Lampiran). Upaya yang dilakukan pemerintah daerah sebagai bentuk dari penjabaran arah kebijaksanaan pembangunan kesehatan di Provinsi Bengkulu diantaranya meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan melalui pembangunan sarana kesehatan baik di daerah perkotaan maupun di daerah-daerah terpencil. Rekomendasi Kebijakan:  Peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan melalui pembangunan sarana kesehatan baik di daerah perkotaan maupun di daerah daerah terpencil.  Peningkatan Program kesehatan layanan gratis terhadap keluarga miskin, seperti Jaring Pengaman Sosial (JPS)  Kampanye pola hidup bersih dan sehat,  Pembinaan lingkungan sehat tidak saja di dalam keluarga tetapi juga di tempat- tempat umum seperti kantor, hotel, pasar, sekolah, sarana ibadah, dsb. 3.2. Angka Kematian Bayi (AKB) Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator yang paling sensitif diantara indikator lainnya. Angka ini mencerminkan tingkat permasalahan kesehatan yang langsung berkaitan dengan kematian bayi, tingkat kesehatan ibu dan anak, tingkat upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak, upaya keluarga dan tingkat perkembangan sosial ekonomi keluarga. AKB di Provinsi Bengkulu sejak tahun 2004 – 2009 menunjukan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun bahkan pada tahun 2008 sudah dibawah rata-rata AKB nasional. Pada tahun 2009 AKB menurun menjadi 21,14. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan bidang kesehatan. Turunnya AKB ini didukung oleh program pelayanan kesehatan gratis yang diterapkan oleh sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Bengkulu terutama bagi penduduk miskin.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 37

Grafik 2.18 Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Persentase Tingkat Kemiskinan Provinsi Bengkulu, 2004 – 2009 60.00 50.00 48 43 40.00 39 34 30.00 28 22.39 22.18 23.00 22.13 20.00 21.14 20.64 18.59 10.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kemiskinan (%) AKB per 1.000 kelahiran hidup) Rekomendasi Kebijakan  Meningkatkan akses pelayanan kesehatan terutama terhadap penduduk miskin dan pedesaan antara lain melalui penambahan sarana kesehatan.  Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan menambah tenaga kesehatan,  Memberikan pelayanan kesehatan gratis terutama kepada golongan penduduk miskin yang tidak mampu. 3.3. Prevalensi Gizi buruk (%) Data statistik menunjukkan bahwa nilai Prevalensi Gizi Buruk (PGB) di Provinsi Bengkulu telah mengalami penurunan yang berkesinambungan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Menurunnya angka Prevalensi Gizi Buruk (PGB) antara lain disebabkan antara lain oleh meningkatnya pendapatan per kapita dan berkurangnya jumlah penduduk miskin, sehingga berpengaruh positif terhadap pemenuhan gizi, seperti dapat dilihat pada gambar berikut ini. Grafik 2.19 Perkembangan Persentase Prevalensi Gizi buruk, Pendapatan per Kapita dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bengkulu, 2004 – 2009 25.00 22.39 22.13 22.18 23.00 20.64 20.00 15.00 10.00 6.54 7.93 8.79 9.32 7.27 5.25 5.00 3.20 1.56 0.63 0.43 0.02 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gizi Buruk (%) Pendapatan Per Kapita Kemiskinan (%)■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 38

Rekomendasi Kebijakan  Peningkatan pendidikan gizi masyarakat  Pelayanan kesehatan gratis kepada penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya  Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi lainnya;  Penambahan tenaga kesehatan khususnya tenaga ahli gizi 3.4. Prevalensi Gizi Kurang (%) Sejalan dengan berkurangnya penderita gizi buruk, hasil observasi menunjukkan bahwa angka prevalensi gizi kurang (PGK) di Provinsi Bengkulu juga telah mengalami penurunan secara berkesinambungan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Pada tahun 2004 status gizi balita berdasarkan pemantauan status gizi (PSG) memperlihatkan prevalensi gizi kurang sebesar 25,8%, dan pada tahun 2005 menurun menjadi 24,7%, selanjutnya pada tahun 2006 mencapai 23,6%, dan terus menurun menjadi 21% pada tahun 2007 dan menjadi 20,1% pada tahun 2008 (Sumber Seksi Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu). Masih tingginya persentase status gizi bayi terjadi karena tingkat kemiskinan orang-tuanya, rendahnya tingkat pengetahuan keluarga tentang kesehatan, gizi, dan lingkungan sehat, masih sedikitnya jumlah tenaga ahli gizi, terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah daerah serta akibat dari keterisolasian daerah tempat tinggal dan sulitnya transportasi menuju pusat layanan kesehatan. Grafik 2.20 Perkembangan Persentase Prevalensi Gizi Kurang, Tingkat Kemiskinan, Pendapatan per Kapita di Provinsi Bengkulu, 2004 – 2009 25.00 22.39 22.13 22.18 23.00 20.64 20.00 18.59 15.00 10.00 6.54 7.93 8.79 9.32 7.27 5.25 5.00 3.20 1.56 0.63 0.43 0.02 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gizi Buruk (%) Pendapatan Per Kapita Kemiskinan (%) ■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 39

Untuk mengatasi masalah gizi kurang, Dinas Kesehatan melakukan berbagai program peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan yang diantaranya adalah dengan mengembangkan pusat-pusat kesehatan masyarakat, baik Puskesmas, Puskesmas Pembantu, maupun Posyandu. Dinas Kesehatan juga melakukan pembinaan keluarga melalui KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) dan memperbaiki perawatan anggota masyarakat dari balita sampai tua, misalnya Bina Keluarga Sejahtera yang tersebar sampai ke desa-desa. Selain itu, juga telah dirintis Pos PAUD yang memadukan perawatan dan layanan anak di Posyandu dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memberikan imunisasi, memberikan tablet FE kepada ibu hamil, dsb. Dengan berbagai layanan tersebut diharapkan pada tahun- tahun yang akan datang, status gizi bayi meningkat dan angka kematian bayi (IMR) menurun. Rekomendasi Kebijakan Dalam upaya pembangunan bidang kesehatan beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain:  Penetapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) agar lebih dimanfaatkan sebagai alat untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan secara merata.  Pemantapan pelaksanaan program prioritas antara lain Desa Siaga, Program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin).  Pelayanan kesehatan gratis kepada penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya  Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi lainnya. 3.5. Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk Untuk meningkatkan akses dan pemerataan serta kualitas layanan kesehatan ke seluruh daerah provinsi sampai daerah pedesaan dan daerah kepulauan, Dinas Kesehatan berupaya pula menambah tenaga medis, baik dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, sarjana kesehatan masyarakat, bidan, apoteker, ahli gizi, ahli sanitarian, perawat dan lainnya. Namun jumlah tenaga kesehatan masih dirasakan belum mencukupi terutama tenaga dokter spesialis. Pada tahun 2004 Provinsi Bengkulu hanya memiliki 323 tenaga dokter, yang terdiri dari 229 atau 70,90 persen dokter umum, 28 orang atau 8,67 persen dokter spesialis, dan 66 orang atau 20,43 persen dokter gigi.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 40

Pada tahun 2004 rasio dokter dengan per 10.000 penduduk di daerah ini dengan tanpa memandang keahlian sebesar 2,51. Angka itu mengungkapkan bahwa, setiap 10.000 penduduk Propinsi Bengkulu pada tahun 2004, dilayani kurang dari tiga orang dokter. Artinya, secara umum penduduk Propinsi Bengkulu masih membutuhkan tambahan tenaga dokter, baik dokter spesialis, dokter umum maupun dokter gigi. Sedangkan secara khusus, rasio antara dokter umum dengan per 10.000 penduduk Propinsi Bengkulu pada tahun yang sama mencapai 1,84. Angka itu menggambarkan bahwa, setiap 10.000 orang penduduk Propinsi Bengkulu tahun 2004 dilayani kurang dari 2 (dua) orang dokter umum. Kecilnya nilai rasio dokter terhadap penduduk di sisi lain menggambarkan bahwa beban tanggungan seorang dokter dalam pelayanan kesehatan penduduk di Propinsi Bengkulu cukup berat. Selain dokter, perawat kesehatan dan bidan merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat Tenaga perawat kesehatan berperan dalam memberi tindakan atau pertolongan pertama kesehatan sebelum ditangani dokter. Bidan berperan dalam menolong persalinan secara medis, juga berperan sebagai tenaga kesehatan terutama di derah terpencil. Pada tahun 2004 di Provinsi Bengkulu terdapat 713 tenaga perawat, yang terdiri dari 650 orang perawat umum dan 68 orang perawat gigi. Sementara jumlah bidan pada tahun yang sama sebesar dan 1.308 bidan. Dari 1.378 orang bidan yang terdapat di Propinsi Bengkulu sebanyak 584 orang atau 42,38 persen bidan pegawai negeri sipil (PNS) dan 794 orang atau 57,62 persen bidan desa. Dibandingkan dengan jumlah tenaga medis dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi, jumlah perawat dan bidan yang telah ada di Propinsi Bengkulu relatif lebih memadai. Hal itu terlihat dari rasio perawat dan bidan dengan penduduk yang relatif lebih besar dibandingkan rasio dokter dengan penduduk. Pada tahun 2004 rasio perawat dengan per 10.000 penduduk sebesar 4,33, sedangkan rasio bidan PNS dan bidan desa dengan per 10.000 penduduk pada tahun yang sama masing-masing sebesar 3,85 dan 5,23. Untuk mencapai rasio ideal antara perawat dan bidan dengan penduduk, penambahan jumlah perawat dan bidan masih perlu dilakukan terutama penambahan bidan. Penambahan bidan sangat diperlukan, dalam upaya mengurangi resiko kematian ibu waktu melahirkan dan kematian bayi waktu dilahirkan. Di samping itu kehadiran bidan sampai ke pelosok pedesaaan sangat diperlukan untuk menggantikan peran para dukun bayi yang masih menggunakan cara-cara tradisional dalam menolong■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 41

persalinan. Sebab, dalam kenyataannya penolong persalinan yang ditolong oleh bukan tenaga medis atau dukun bayi di Provinsi Bengkulu masih relatif tinggi. Pada tahun 2007 di Provinsi Bengkulu terdapat 459 tenaga dokter, terdiri dari 365 orang atau sebesar 79.52 persen dokter umum. Sedangkan sisanya sebanyak 30 orang atau sebesar 6,54 persen dokter spesialis dan sebanyak 64 orang atau sebesar 13,94 persen dokter gigi. Dibandingkan dengan jumlah penduduknya, jumlah tenaga dokter yang terdapat di Provinsi Bengkulu masih belum memadai. Kondisi itu terlihat dari relatif kecilnya rasio dokter umum per 10.000 penduduk. Pada tahun 2007 rasio dokter per 10.000 penduduk di Provinsi Bengkulu sebesar 2,03. Kecilnya nilai rasio dokter terhadap penduduk dapat mengakibatkan tidak optimalnya kinerja seorang dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan. Rekomendasi Kebijakan  Penambahan jumlah tenaga kesehatan terutama dokter spesialis dan tenaga kesehatan masyarakat  Pemberian insentif terhadap tenaga kesehatan terutama yang bertugas di daerah pedesaan dan terpencil  Peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.4. Keluarga Berencana 4.1. Persentase Penduduk ber-KB Berdasarkan data dari BKKBN Propinsi Bengkulu, jumlah peserta KB aktif atau akseptor aktif di Propinsi Bengkulu pada tahun 2004 tercatat sebanyak 262.521 pasangan, sedangkan jumlah PUS sebanyak 292.939 pasangan. Seiring dengan meningkatnya jumlah peserta KB aktif, proporsi akseptor aktif terhadap pasangan usia subur pada tahun 2004 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 proporsi akseptor aktif terhadap pasangan usia subur sebesar 89,62 persen. Akseptor aktif di Propinsi Bengkulu umumnya lebih banyak menggunakan alat kontrasepsi suntikan dan pil. Pada tahun 2004 proporsi akseptor aktif yang menggunakan cara suntikan dan pil masing-masing sebesar 41,88 persen dan 33,77 persen. Sisanya sebesar 24,36 persen menggunakan cara lainnya (spiral, kondom, obat vaginal, dan kontap).■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 42

Angka peserta KB aktif di Prov. Bengkulu cukup tinggi berdasarkan data dari tahun 2005 -2009 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan bahkan hampir mencapai 100 %, dimana pencapaian peserta KB baru tahun 2005 sebanyak 51.474 orang menjadi 101.216 orang pada tahun 2009. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB sudah cukup bagus, akibat dari meningkatnya pendidikan masyarakat. Persentase capaian penduduk ber-KB di Provinsi Bengkulu menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan rata-rata capaian sejak tahun 2004 – 2009 lebih tinggi dari nasional. Gambar 2.21 Grafik Perkembangan Persentase penduduk ber-KB di Provinsi Bengkulu, 2004 – 2009 2000 1,743 1,776 1,720 1,661 1500 1,575 1,295 1000 500 300 313 322 324 343 89.62 88.47 81.79 84.32 82.29 82.31 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Contraceptive Prevalence Rate (%) Posyandu (unit Klinik KB (Unit) Meskipun demikian angka kelahiran kasar masih cukup tinggi 2,4 % mendekati angka nasional 2,6 %, hal ini nampaknya disebabkan oleh tingginya angka perkawinan, sehingga berpengaruh pada jumlah PUS yang terus bertambah. Masih tingginya angka kelahiran di Provinsi Bengkulu diakibatkan oleh penggunaan alat kontrasepsi yang belum efektif atau kontrasepsi mantap. Berdasarkan data sejak tahun 2005 – 2009 alat kontrasepsi yang digunakan PUS yaitu IUD 2.186 orang, MOW 740 orang, MOP 74 orang, Kondom 8.040 orang, IMP 10.377 orang, Suntik 46.299 orang dan Pil 33.500 orang. Terlihat bahwa alat kontrasepsi yang digunakan sebagian besar peserta KB adalah alat kontrasepsi yang resiko kehamilannya tinggi. Sebagian besar PUS di Provinsi Bengkulu masih memilih alat kontrasepsi yang praktis dan tidak permanen. Hal ini mungkin diakibatkan oleh banyaknya PUS baru yang ingin memiliki anak cepat, karena mungkin rata-rata mereka kawin pada usia muda di bawah 22 tahun.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 43

Sampai saat ini masih terjadi kesenjangan gender akseptor KB. Pada tahun 2005, tingkat peran serta laki-laki sebagai akseptor KB masih rendah yaitu 1,3% dari total peserta KB yang ada, akan diupayakan meningkat menjadi 4,5% pada tahun 2010. Perkembangan jumlah pasangan usia subur (PUS) di Provinsi Bengkulu sejak tahun 2005 sampai dengan 2008 terus mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 309.564 pada tahun 2005 menjadi sebanyak 334.826 pasangan pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 meningkat 10,06% sehingga jumlah PUS menjadi 368.520 pasangan. Sejalan dengan itu perkembangan jumlah peserta KB aktif atau akseptor aktif selama periode tahun 2005 – 2008 juga terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2005 jumlah akseptor aktif di Provinsi Bengkulu sebanyak 273.874 pasangan dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 279.794 pasangan atau naik 2,16 persen. Pada tahun 2007 jumlah akseptor aktif di Provinsi Bengkulu menjadi sebanyak 282.333 pasangan dan pada tahun 2008 menjadi 303.238 pasangan atau mengalami peningkatan sebesar 7,40 persen dan pada tahun 2009 jumlah akseptor aktif menjadi 315.684 pasangan. Peningkatan ini juga diikuti dengan bertambahnya jumlah akseptor baru, pada tahun 2005 terdapat sebanyak 51.474 akseptor baru dan meningkat menjadi 66.069 pasangan pada tahun 2006. Pada tahun 2007-2009 akseptor baru di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan dari sebanyak 65.215 pasangan tahun 2007 menjadi 101.216 pasangan pada tahun 2009 atau meningkat sebesar 62,7 persen. Penggunaan alat kontrasepsi akseptor aktif di Provinsi Bengkulu tidak banyak mengalami pergeseran, umumnya lebih banyak menggunakan alat kontrasepsi suntik dan pil, dimana proporsinya masing-masing pada tahun 2009 mencapai 45,76 persen dan 29,42 persen. Selain itu akseptor aktif yang menggunakan IUD, kontap,kondom dan implant juga relatif banyak (BKKBN Provinsi Bengkulu, 2010). Gambar 2.22. Distribusi Persentase Akseptor Aktif menurut Jenis Alat Kontrasepsi yang Digunakan, 2009 Gambar 5.12 Distribusi Persentase Akseptor Aktif M enurut Alat Kontrasepsi Yang Digunakan 2009 Suntikan M OP /M OW 45.76% 2.30% Spiral/IUD P il 6.45% Implant Ko ndo m 29.42% 13.46% 10.02%■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 44

Untuk menunjang keberhasilan program KB, di Provinsi Bengkulu didukung dengan tersedianya Klinik KB yang tersebar di setiap Kabupaten /Kota. Pada tahun 2005 terdapat 300 buah klinik KB, meningkat menjadi 313 pada tahun 2006. Pada tahun 2007 jumlah klinik KB yang ada di Provinsi Bengkulu sebanyak 322 buah, pada tahun 2008 menjadi 324 klinik dan pada tahun 2009 menjadi 343 klinik. Selain itu juga terdapat sebanyak klinik/KIA 124 buah dan posyandu sebanyak 1.776 buah. Rekomendasi Kebijakan  Peningkatan peran serta laki-laki sebagai akseptor KB  Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin  Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi pasangan usia subur tentang kesehatan reproduksi  Pengadaan alat dan obat kontrasepsi bagi keluarga miskin. 4.2. Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Keberhasilan program KB di Provinsi Bengkulu terlihat dari terus menurunnya angka pertumbuhan penduduk. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) pada kurun waktu 1980-1990 pertumbuhan penduduk Provinsi Bengkulu rata-rata sebesar 4,38 persen per tahun, sedangkan pada kurun waktu 1990-2000 pertumbuhannya rata-rata sebesar 2,94 persen per tahun. Dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhan penduduk Provinsi Bengkulu mengalami penurunan menjadi sekitar 1,5 persen per tahun. Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2004 mencapai 1.541.551 jiwa, terdiri dari laki-laki 785.976 jiwa dan perempuan 755.575 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,6 persen. Pada tahun 2005 jumlah penduduk menjadi 1.598.177 jiwa, terdiri dari laki-laki 815.471 jiwa dan perempuan 782.706 jiwa, dengan tingkat kepadatan sebesar 81 jiwa per km2. Dilihat dari jumlah perkembangan penduduk Provinsi Bengkulu tergolong cepat. Dalam kurun waktu 1980-2006 atau dalam waktu 25 tahun penduduk Provinsi Bengkulu telah berkembang lebih dari 2 (dua) kali lipat, yaitu dari 0,77 juta tahun 1980 menjadi 1.568.077 jiwa tahun 2006, terdiri dari laki-laki 793.323 jiwa dan perempuan 774.754 jiwa. Pesatnya perkembangan jumlah penduduk Provinsi Bengkulu secara nyata terlihat dari angka pertumbuhan penduduk. Sejak tahun 2004 – 2009 angka pertumbuhan penduduk Provinsi Bengkulu cenderung mengalami penurunan, meskipun demikian masih lebih tinggi dari angka pertumbuhan penduduk Indonesia.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 45

Meskipun pertumbuhan penduduk Bengkulu tergolong cukup tinggi, namun jumlah penduduknya masih sedikit, pada tahun 2007 sebanyak 1.616.663 jiwa dan tahun 2008 bertambah menjadi 1.641.921 jiwa selanjutnya pada tahun 2009, jumlah penduduk naik 1,52% sehingga bertambah menjadi 1.666.920 jiwa, terdiri dari laki-laki: 846.445 jiwa dan perempuan: 820.475 jiwa. Jika dibandingkan dengan luas daerahnya, penduduk di Provinsi Bengkulu tergolong masih jarang, dengan tingkat kepadatan rata-rata penduduk sebesar 99 jiwa/km2. Gambar 2.23. Grafik Perkembangan laju pertumbuhan penduduk dan Contraceptive Prevalence Rate di Provinsi Bengkulu,Tahun 2004 – 2009 (%) 100 89.62 88.47 86.20 81.79 84.32 82.29 80 60 40 20 1.61 1.60 1.61 1.59 1.56 1.52 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Contraceptive Prevalence Rate (%) Pertumbuhan Penduduk (%) Penurunan angka pertumbuhan ini karena semakin kecilnya angka kelahiran yang merupakan salah satu wujud keberhasilan dalam pelaksanaan program KB. Selain itu masih tingginya angka pertumbuhan penduduk ini dapat terjadi karena Provinsi Bengkulu merupakan daerah penerima transmigrasi dan banyaknya pendatang masuk (migrasi masuk) ke daerah ini. Tren pertumbuhan penduduk yang menurun memberikan indikasi bahwa kebijakan dan program yang bertujuan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk juga sudah efektif. Meskipun begitu, upaya penurunan tingkat pertumbuhan penduduk perlu dipertimbangkan kembali di masa yang akan datang sesuai dengan tujuan jangka panjang dan rencana tata ruang wilayah terutama berkaitan dengan distribusinya yang tidak merata. Rekomendasi Kebijakan:  Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan KB yang bekerjasama dengan masyarakat luas  Peningkatan dan pemasyarakatan program KB  Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB terutama bagi keluarga miskin■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 46

4.3. Total Fertility Rate (TFR) Indikator Total Fertility Rate (TFR) merupakan variabel yang baru diperkenalkan dalam EKPD tahun 2010. Sejauh ini tim EKPD telah berupaya untuk mengumpulkan data TFR dari berbagai sumber, baik BPS, BKKBN, Dinas kesehatan dan SKPD terkait lainnya tidak dapat memberikan data yang dimaksud. Berdasarkan laporan dari BKKBN diperoleh data Angka kelahiran total (Total Fertility Rate) di Provinsi Bengkulu pada tahun 2009 sebesar 2,21 %. Masih tingginya angka ini nampaknya disebabkan oleh tingginya angka perkawinan, sehingga berpengaruh pada jumlah PUS yang terus bertambah. Angka kelahiran kasar ini lebih tinggi dibandingkan angka nasional 2,17%. 5. Ekonomi Makro 5.1. Laju Pertumbuhan ekonomi Upaya pembangunan ekonomi di Provinsi Bengkulu hingga tahun 2007 telah menghasilkan output dan outcomes seperti yang harapkan dan bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Namun selama dua tahun terakhir ini laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami penurunan yang signifikan sehingga berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional. Laju Pertumbuhan Ekonomi Bengkulu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 cenderung menunjukkan peningkatan, yaitu dari 5,38% pada tahun 2004 meningkat menjadi 5,82% tahun 2005, selanjutnya meningkat sebesar 0,13% menjadi 5,95% pada tahun 2006 dan kemudian sedikit meningkat pada tahun 2007 menjadi 6,03%. Namun pada tahun 2008 terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan sehingga menjadi hanya 4,93% dan pada tahun 2009 menurun lagi menjadi 4,04%. Capaian tingkat pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,4%. Dilihat dari segi kualitas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu, peningkatannya lebih banyak didorong oleh meningkatnya pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba (14,33%), konsumsi Pemerintah (5,85%), Konsumsi rumah tangga (5,64%), sedangkan pembentukan modal sangat kecil (5,56%). Sementara itu dari ekspor barang dan jasa mengalami penurunan (-4,77%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas pertumbuhan dan fundamental ekonomi daerah ini belum cukup baik.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 47

Gambar 2.25 Grafik Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pembentukan Modal dan Ekspor Barang dan Jasa di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 – 2009 40.00% 35.00% 34.40% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.41% 11.61% 10.00% 6.46% 7.61% 5.38% 6.47% 6.16% 5.29% 5.95% 7.13% 5.00% 5.82% 4.89% 4.80% 4.00% 4.98% 4.93% 4.04% 0.00% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pertumbuhan Ekonomi Pembentukan Modal Tetap Bruto Ekspor Barang dan Jasa Rendahnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu antara lain dapat disebabkan karena rendahnya investasi dan turunnya ekspor provinsi Bengkulu karena imbas pengaruh krisis global yang berdampak pada melemahnya permintaan dunia terhadap beberapa produk ekspor unggulan. Selain itu kebijakan pembangunan pemerintah daerah yang kurang mendukung pengembangan potensi daerah. Pemerintah daerah lebih memprioritaskan pengembangan pariwisata yang terpusat di kota Bengkulu. Kondisi ini mencerminkan bahwa kebijakan dan program pembangunan ekonomi di Provinsi Bengkulu dalam beberapa tahun terakhir ini tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Rekomendasi Kebijakan: Perubahan dalam laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh banyak faktor. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa salah satu persoalan dalam perekonomian Provinsi Bengkulu adalah lemahnya struktur ekonomi daerah dimana perubahan (kenaikan atau penurunan) sangat dipengaruhi oleh beberapa komponen ekonomi tertertu saja yang dalam hal ini adalah komponen konsumsi (C) baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan dan program pembangunan ekonomi di masa yang akan datang juga difokuskan terhadap penguatan struktur ekonomi secara keseluruhan sesuai dengan basis potensi dan keunggulan lokal yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu. Selain itu juga perlu didukung dengan percepatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur termasuk pemerataannya ke daerah-daerah kabupaten.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 48

5.2. Persentase Ekspor terhadap PDRB Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan nilai ekspor antara lain melalui promosi, mengundang para investor, penyediaan infrastruktur penunjang. Namun demikian kinerja ekspor provinsi Bengkulu selama periode tahun 2004 – 2009 tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Saat ini dunia sedang menghadapi krisis keuangan global yang berdampak pada rendahnya nilai ekspor provinsi Bengkulu yang berasal dari beberapa komoditi pertanian, seperti: kayu, karet, CPO, serta batu bara. Harga beberapa komoditi ekspor seperti karet dan sawit merosot sangat drastis. Kondisi ini mengakibatkan nilai ekspor mengalami penurunan dan berdampak penurunan pendapatan masyarakat petani pada umumnya. Grafik 2.26 Perkembangan Persentase Ekspor Terhadap PDRB Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 – 2009 33.00% 32.00% 31.92% 32.15% 32.24% 31.62% 31.00% 31.04% 30.00% 29.00% 28.00% 28.22% 27.00% 26.00% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Persentase Ekpor Thd PDRB Apabila dilihat trend persentase perkembangan ekspor terhadap PDRB Provinsi Bengkulu sejak tahun 2004 – 2009 menunjukkan kecenderungan yang terus menurun, kecuali pada tahun 2008. Puncak penurunan terjadi pada tahun 2009, persentasenya hanya mencapai 28,22%. Kinerja ekspor ke luar negeri dari Provinsi Bengkulu masih belum maksimal dan sangat kecil sekali kontribusinya. Nilai ekspor provinsi Bengkulu masih didominasi ekspor antar daerah lebih dari 70 persen dan hanya terdiri dari beberapa komoditi saja. Pada tahun 2004 nilai ekspor sebesar Rp.2,605,765.00 juta, yang terdiri dari perdagangan antar provinsi senilai Rp.1,992,398.19 juta dan perdagangan antar negara senilai Rp.613,366.81 juta.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 49

Nilai Ekspor Provinsi Bengkulu pada tahun 2005 meningkat cukup signifikan (25,41%) dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 3,267,797.00 juta, namun pada tahun 2006 terjadi sedikit kenaikan yaitu: 11,33% menjadi Rp. 3,638,159.00 juta dan pada tahun 2007 nilai ekspor menjadi Rp. 3,996,383.82 juta atau mengalami kenaikan sebesar 9,85%. pada tahun 2008 nilai ekspor menjadi Rp. 4,585,974.07 juta atau naik 14,75%. Namun pada tahun 2009 terjadi penurunan nilai ekspor menjadi sebesar Rp. 4,383,643.21 juta atau turun 4,41%. Secara keseluruhan rata-rata kenaikan ekspor selama tahun 2004 – 2009 adalah sebesar 11,39 persen (berdasarkan harga berlaku), namun jika dilihat berdasarkan harga konstan hanya tumbuh 3,60 persen per tahun. Sementara itu nilai dan perkembangan impor Provinsi Bengkulu pada tahun 2005 meningkat cukup signifikan (29,77%) dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp.1,478,544.23 juta. Impor Provinsi Bengkulu yang dominan berasal dari impor barang antar provinsi (85,11% dari total impor), yang terdiri dari kebutuhan pokok terutama komoditi gula, garam, pupuk, semen, besi dan material bangunan lainnya. Rekomendasi Kebijakan: Melihat perkembangan nilai ekspor Provinsi Bengkulu belum mengalami kenaikan yang memadai selama lima tahun terakhir ini, oleh karena itu upaya-upaya peningkatan ekspor masih perlu ditingkatkan baik dari segi jenis maupun kualitas produk yang diekspor. Sejauh ini, sebagian besar produk yang diekspor oleh Provinsi Bengkulu adalah raw material yang mempunyai nilai tambah (value added) yang relatif rendah apabila dibandingkan dengan nilai produk yang dihasilkan dari pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahkan menjadi barang jadi. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan nilai Ekspor Non-Migas Provinsi Bengkulu, beberapa kebijakan perlu diambil di masa mendatang yang antara lain adalah:  Mengoptimalkan penggunaan sarana transportasi laut Pelabuhan Pulau Baai dengan mengeruk Alur Masuk agar dapat dimasuki oleh kapal-kapal berukuran besar.  Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan peningkatan akses market hasil-hasil pertanian dan industri yang mengolah hasil pertanian.  Membuka jaringan pemasaran dalam pola kemitraan serta perbaikan infrastruktur penunjang.investasi dan ekspor■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 50

5.3. Persentase Output Manufaktur terhadap PDRB Peranan sektor industri manufaktur (industri pengolahan) di Provinsi Bengkulu masih sangat kecil sekali, baik dilihat kontribusinya terhadap pembentukan PDRB maupun dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga sektor Industri manufaktur belum dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Jumlah perusahaan Industri pengolahan yang berkembang masih sangat terbatas umumnya mengolah hasil-hasil pertanian menjadi barang setengah jadi untuk di ekspor. Selama periode tahun 2004 – 2008 persentase output industri Manufaktur terhadap PDRB tidak mengalami peningkatan bahkan sebaliknya terjadi penurunan pada tahun 2009. Gambar 2.27. Perkembangan Kontribusi Output Manufaktur terhadap PDRB di Provinsi Bengkulu, 2004 – 2009 4.04% 4.02% 4.02% 4.00% 4.00% 3.98% 3.96% 3.96% 3.96% 3.94% 3.93% 3.93% 3.92% 3.90% 3.88% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Persentase Output Manufaktur thd PDRB Sektor industri pengolahan di Provinsi Bengkulu belum begitu berkembang, kontribusi sektor ini dalam pembentukan PDRB masih sangat kecil hanya sebesar 4,27 persen pada tahun 2004 dan turun menjadi 4,10 persen tahun 2005, selanjutnya terus menurun sehingga menjadi 3,99 persen pada tahun 2009. Sejalan dengan kontribusinya yang masih sangat kecil, dalam menyediakan lapangan kerja hanya mampu menyerap 1,68 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa belum terjadi perubahan atau transformasi struktur produksi dalam perekonomian provinsi Bengkulu. Perkembangan nilai produksi sektor industri manufaktur (industri pengolahan) selama beberapa tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang singnifikan. Pada tahun 2004 nilai produksi sektor ini sebesar Rp.251.770,06 juta dan pada tahun 2005 hanya meningkat sebesar 1,72 persen sehingga nilai produksi menjadi Rp.256.100,06 juta. Pada tahun 2007 sektor industri pengolahan tumbuh 5,81%, selanjutnya pada tahun 2008 output sektor ini hanya tumbuh 3,12% dan pada tahun 2009 naik sebesar 4,08 persen.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 51

Industri pengolahan yang berkembang di Provinsi Bengkulu pada umumnya adalah industri kecil dan rumahtangga, yaitu industri yang memiliki tenaga kerja antara 5-19 orang. Sementara Industri sedang dan Industri besar masih belum berkembang. Pada tahun 2007 di Provinsi Bengkulu hanya terdapat 18 buah industri besar /sedang dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 7.364 orang. Industri besar dan sedang merupakan industri makanan, minuman, dan tembakau berjumlah 10 buah dengan tenaga kerja yang terserap sebanyak 4710 orang. Sedangkan 8 buah lainnya merupakan industri pengolahan kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenis, industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia, batubara dan plastik, dan industri barang-barang dari logam, mesin dan peralatannya. Tenaga kerja yang terserap di industri ini sebanyak 2654 orang. Melihat perkembangan kondisi daya saing sektor industri pengolahan Provinsi Bengkulu dimasa mendatang diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk meningkatkan peranan sektor ini baik kontribusinya terhadap PDRB maupun dalam menyerap tenaga kerja. Dalam upaya untuk meningkatkan nilai produksi sektor industri pengolahan di Provinsi Bengkulu menghadapi berbagai permasalahan, antara lain: Masih terbatasnya kapasitas infrastruktur seperti: Listrik, Jalan, Pelabuhan laut dan Udara, Kontinuitas Bahan baku dan jaringan distribusi disamping masih terbatasnya dukungan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi. Rekomendasi Kebijakan Dalam rangka untuk meningkatkan output sektor industri pengolahan Provinsi Bengkulu, berbagai langkah perlu dilakukan antara lain:  Melakukan promosi investasi untuk menarik investor  Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan peningkatan akses market hasil-hasil pertanian dan industri yang mengolah hasil pertanian.  Peningkatan dan perbaikan infrastruktur penunjang.  Diversifikasi produk ekspor dengan membangun industri hilir dari komoditas unggulan daerah■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 52

5.4. Pendapatan per Kapita (dalam juta rupiah) Perkembangan pendapatan per kapita Provinsi Bengkulu sejak tahun 2004 – 2008 cenderung mengalami kenaikan, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar ± 13,91% per tahun. Meskipun cenderung mengalami kenaikan, tetapi angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan rata-rata persentase pertumbuhan pendapatan per kapita nasional dalam peroide yang sama mencapai 19,61% per tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk provinsi Bengkulu lebih lamban kemajuannya dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Pada tahun 2004 pendapatan per kapita sebesar Rp.5,23 juta dan meningkat menjadi Rp.6,54 juta atau naik 25,05% pada tahun 2005 dan bertambah menjadi Rp.7,27 juta atau naik 11,16% pada tahun 2006. Selanjutnya pada tahun 2007 mengalami sedikit peningkatan hanya naik 9,08% menjadi Rp.7,93 juta dan pada tahun 2008 menjadi Rp.8,8 juta. Pada tahun 2009 pendapatan per kapita naik sedikit yaitu hanya sebesar 6,03 persen, sehingga menjadi Rp.9,32 juta. Rendahnya kenaikan pendapatan per kapita ini disebabkan karena rendahnya pertumbuhan ekonomi (4,04%). Untuk mengetahui perkembangan pendapatan per kapita sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar 2.28 Perkembangan Pendapatan per kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2009 (juta rupiah) 10.00 9.32 8.79 8.00 7.93 7.27 6.54 6.00 5.82 5.95 6.03 4.93 4.00 4.04 2.00 0.00 2005 2006 2007 2008 2009 Pendapatan Per Kapita Pertumbuhan Ekonomi Apabila pendapatan perkapita penduduk Provinsi Bengkulu dibandingkan dengan perkapita penduduk Indonesia menunjukkan bahwa perolehan pendapatan per kapita tidak mencapai setengahnya bahkan pada tahun 2008 merupakan titik terendah hanya sebesar 40,55 persen dari rata-rata pendapatan per kapita nasional. Hal ini■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 53

menunjukkan adanya kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Bengkulu. Dilihat dari segi kinerja pembangunan ekonomi di provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum berhasil atau tidak lebih baik seperti yang diharapkan bahkan hasil yang diperoleh masih sangat jauh dari perkembangan kemajuan pembangunan nasional dan jurang perbedaan pendapatan (Income Gap) semakin melebar. Rekomendasi Kebijakan Dalam rangka untuk meningkatkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:  Memberikan prioritas terhadap pembangunan ekonomi terutama pada sektor unggulan dan ekonomi kerakyatan  Meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah antara lain melalui: penajaman alokasi anggaran dengan realokasi belanja aparatur yang boros dan tidak efisien agar lebih terarah dan tepat sasaran.  Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang kegiatan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.  Mengarahkan pemberian subsidi dan belanja bantuan sosial lainnya yang dapat langsung membantu meringankan beban masyarakat miskin.  Promosi investasi untuk menarik investor dan penyerderhanaan prosedur dan perijinan penanaman modal.  Penyiapan data base potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah yang terkait dengan investasi. 5.5. Laju Inflasi Laju inflasi di provinsi Bengkulu selama periode tahun 2004 – 2008 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai Inflasi mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2005, kemudian turun pada tahun 2006 dan tahun 2007, bahkan nilainya lebih rendah dari inflasi nasional. Namun pada tahun 2008 inflasi Provinsi Bengkulu kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan bahkan angkanya diatas 10 persen per tahun (double digit inflation). Tingkat inflasi ini bahkan lebih tinggi dari rata-rata inflasi nasional.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 54

Pada tahun 2004 laju inflasi tahunan dibawah rata-rata nasional (4,67%) namun pada tahun 2005 meningkat jauh mencapai 25,22 persen sementara inflasi nasional hanya sebesar 17,11%. Tingginya angka inflasi pada tahun tersebut lebih banyak disebabkan karena adanya kenaikan harga Bahan Bakar minyak (BBM) yang memicu kenaikan biaya transportasi dan harga barang-barang pada umumnya dan sebagian besar barang-barang kebutuhan pokok masyarakat provinsi Bengkulu diimpor dari luar daerah. Pada tahun 2007 terdapat kecenderungan yang melambat dengan inflasi sebesar 5,00%, namun pada tahun 2008 terjadi sedikit kenaikan sehingga tingkat inflasi menjadi 13,44 persen, angka ini lebih tinggi dari inflasi nasional (11,56%). Diantara berbagai kelompok komoditi yang mengalami inflasi paling tinggi adalah kelompok bahan makanan (19,19%), kemudian diikuti kelompok makanan jadi, makanan, rokok dan tembakau (17,54%), kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (14,69%), kesehatan (10,42%), sandang (8,44%), pendidikan, rekreasi dan olah raga (6,58%) dan kelompok transportasi dan komunikasi (6,26%). Selama tahun 2009 harga berbagai komoditas kebutuhan hidup di Kota Bengkulu mengalami kenaikan 2,88 persen, hal ini menunjukkan kenaikan yang relatif rendah jika dibandingkan dengan kenaikan selama tahun 2007 maupun 2008 yang masing-masing sebesar 5,00 persen dan 13,44 persen. Dari berbagai kelompok komoditas, selama tahun 2009 kelompok sandang merupakan kelompok komoditas yang mengalami kenaikan harga atau inflasi yang paling tinggi yaitu sebesar 8,28 persen, kemudian diikuti oleh kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 7,85 persen, minuman, rokok dan tembakau 6,23 persen, kelompok bahan makanan sebesar 3,79 persen, kelompok kesehatan 2,61 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 2,50 persen. Sedangkan kelompok transportasi dan komunikasi justru menunjukkan deflasi sebesar -4,42 persen. Besaran inflasi Kota Bengkulu selama tahun 2009, jika dibandingkan dengan besaran inflasi nasional sebesar 2,78 persen, terlihat bahwa inflasi Kota Bengkulu sedikit lebih tinggi dari angka nasional. Ini artinya bahwa harga berbagai komoditas kebutuhan hidup di Kota Bengkulu selama tahun 2009 menunjukkan kenaikan lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga secara nasional. Tingginya tingkat inflasi di Provinsi Bengkulu dapat disebabkan oleh tingginya biaya transportasi dan distribusi barang karena hampir sebagian besar barang-barang baik untuk kebutuhan pokok maupun barang lainnya didatangkan dari luar daerah.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 55

Gambar 2.29 Grafik Perkembangan Laju Inflasi di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2009 30.00 25.00 25.22 20.00 15.00 13.44 10.00 6.52 5.00 5.00 4.67 2.88 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Laju Inflasi (%) : Laju inflasi yang berfluktuasi dan naik dalam dua tahun terakhir ini memberikan indikasi bahwa kebijakan dan program pengendalian inflasi di Provinsi Bengkulu belum mampu mengendalikan harga barang dan jasa secara efektif. Meskipun begitu, persoalan yang sama juga dialami di tingkat nasional yang ditandai dengan perubahan laju inflasi yang berfluktuasi dan mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Rekomendasi Kebijakan: Laju inflasi yang meningkat dari waktu ke waktu mengisyaratkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu merumuskan kebijakan dan program yang lebih strategis agar laju inflasi dapat ditekan di masa yang akan datang. Kebijakan penganggulangan inflasi yang perlu dipertimbangkan di masa yang akan dating antara lain adalah: pengendalian stock dan harga kebutuhan pokok yang berkontribusi terhadap tingginya laju inflasi di Provinsi Bengkulu.6. Investasi Dalam beberapa dekade terakhir perkembangan nilai investasi di Provinsi Bengkulu tidak mengalami pertambahan yang signifikan baik PMA maupun PMDN, bahkan dalam beberapa tahun tertentu nilai realisasi investasi tidak ada sama sekali. Data penanaman modal yang tercantum dalam laporan ini adalah data Persetujuan Realisasi dan Rencana Investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang perijinannya diterbitkan oleh BKPM. Data penanaman modal dalam laporan ini tidak menggambarkan seluruh kegiatan investasi yang ada di Provinsi Bengkulu, karena data penanaman modal tersebut tidak termasuk■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 56

investasi di sektor, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan dalam rangka Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/sektor, dan investasi rumah tangga. Data realisasi investasi adalah data kegiatan investasi yang direalisasikan oleh perusahaan dalam bentuk kegiatan nyata yang sudah menghasilkan produksi barang/jasa dan perusahaan sudah memperoleh Izin Usaha Tetap dari Pemerintah. Data rencana investasi adalah data persetujuan atas rencana investasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, yang akan direalisasikan oleh perusahaan dalam kurun waktu 1 sampai 3 tahun setelah penerbitan persetujuan. 6.1. Nilai Rencana PMDN yang Disetujui dan Nilai Realisasi PMDN Nilai rencana PMDN yang disetujui oleh pemerintah di Provinsi Bengkulu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 masih sangat kecil sekali dan berfluktuasi, bahkan tidak ada rencana persetujuan sama sekali dalam dua tahun terakhir. Selanjutnya dari nilai rencana yang sangat kecil tersebut, bahkan tidak terealisasi sama sekali, seperti dapat dilihat pada gambar berikut ini. Rendahnya pertumbuhan investasi akan berimplikasi terhadap perkembangan ekonomi pada masa mendatang. Gambar 2.30 Grafik Nilai Rencana PMDN yang Disetujui dan Nilai Realisasi di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 – 2009 (Milyar Rupiah) 300.000 268.50 250.000 200.000 169.10 150.000 100.000 104.10 50.000 0.984 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp. Milyar) Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMDN (Rp.Milyar) Rendahnya nilai realisasi investasi dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tersedianya faktor penunjang investasi seperti listrik, jalan, pelabuhan yang masih minim, prosedur birokrasi yang cukup rumit, dan terbatasnya potensi investasi yang akan dikembangkan. Hal ini menyebabkan kurangnya daya tarik bagi investor untuk■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 57

menanamkan modal di daerah ini. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk menarik para investor dengan melalui pembentukan kantor pelayanan satu atap, kelihatannya hampir tidak berpengaruh sama sekali terhadap nilai realisasi investasi. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berupaya lebih giat lagi untuk menarik minat para investor untuk menanamkan atau menginvestasikan modalnya di daerah ini. Berbagai permasalahan yang dapat menghambat peningkatan investasi harus dihapuskan, selain itu perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan infrastruktur di dalam mendukung peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi. 6.2. Nilai Rencana PMA yang Disetujui dan Nilai Realisasi PMA Tidak jauh berbeda kondisinya dengan PMDN, nilai rencana PMA yang telah disetujui juga sangat kecil dan berfluktuasi. Nilai rencana PMA tertinggi pada tahun 2006 yaitu sebesar US $ 41,60 juta, namun realisasinya tidak sampai sepertiganya, yaitu hanya sebesar US $ 13,55 juta. Pada tahun 2007 menurun secara drastis, nilai rencana PMA yang telah disetujui hanya sebesar US $ 0,8 juta, sedangkan realisasinya tidak ada sama sekali. Pada tahun 2008 nilai rencana PMA yang telah disetujui meningkat cukup signifikan (US $ 24,25 juta), namun realisasinya hanya US $ 0,,50 juta. Sementara itu pada tahun 2009 nilai rencana PMA yang telah disetujui menurun cukup signifikan (US $ 10,25 juta), dengan realisasi hanya US $ 3,84 juta. Dalam upaya untuk meningkatkan nilai Investasi di Provinsi Bengkulu menghadapi berbagai permasalahan, antara lain:  Masih terbatasnya kapasitas infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi seperti: Listrik, Jalan, Pelabuhan laut dan Udara,  Pendangkalan alur masuk Pelabuhan Pulau Baai, sehingga mengganggu aktivitas bongkar dan muat dan ekspor.  Kontinuitas bahan baku dan jaringan distribusi  Kurangnya akurasi data terukur tentang kualitas dan kualntitas sumberdaya alam  Sumberdaya alam berlokasi di hutan lindung  Letak geografis yang kurang menguntungkan dan jauh dari pasar Perkembangan nilai rencana PMA yang disetujui dan nilai realisasi PMA selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 58

Gambar 2.31 Perkembangan Nilai Rencana PMA yang Disetujui dan Nilai Realisasi PMA di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 – 2009 (US $ juta) 45.00 41.60 40.00 35.00 30.00 25.00 24.25 20.00 12.10 15.00 13.55 12.90 10.25 10.00 5.00 1.40 0.80 0.50 3.84 0.45 0.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nilai Realisasi Investasi PMA (US$ Juta) Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMA (US$ Juta) 6.3. Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA Dilihat dari segi penyerapan tenaga kerja yang dapat diserap dari investasi PMA, sejak tahun 2004 – 2009 tidak memberi sumbangan yang berarti dalam membuka lapangan kerja bagi penduduk, bahkan dalam beberapa tahun tidak ada tenaga kerja yang terserap sama sekali, seperti dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut. Tabel 2.4. Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004- 2009 Realisasi penyerapan tenaga 2004 2005 2006 2007 2008 2009 kerja PMA Jumlah (orang) 0.00 0.00 0.00 0.00 947 0.00 Rekomendasi Kebijakan: Dalam rangka untuk meningkatkan nilai Investasi di Provinsi Bengkulu, berbagai langkah perlu dilakukan antara lain:  Melakukan promosi investasi untuk menarik investor  Menerapkan sistem pelayanan Terpadu dan menyederhanakan prosedur investasi baik dari dalam dan luar negeri.  Pengerukan Alur Masuk Pelabuhan Pulau Baai  Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan peningkatan akses market hasil-hasil pertanian dan industri yang mengolah hasil pertanian.  Membuka jaringan pemasaran dalam pola kemitraan.  Perbaikan infrastruktur penunjang investasi■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 59

7. Infrastruktur Kondisi pembangunan Infrastruktur di Provinsi Bengkulu masih membutuhkan perhatian serius, selain kuantitasnya belum memenuhi kebutuhan, kualitas Infrastruktur yang ada sudah banyak yang tidak dapat digunakan secara optimal sehingga perlu segera dilakukan perbaikan/peningkatan. Kondisi infrastruktur yang perlu mendapat perhatian antara lain meliputi: Jalan dan jembatan, pelabuhan, energi, ketenagalistrikan, sumberdaya air, dan penyehatan lingkungan. 7.1. Panjang Jalan Nasional di Provinsi Bengkulu Pada awal pelaksanaan RPJM di Provinsi Bengkulu kondisi infrastruktur jaringan jalan sudah banyak yang mengalami kerusakan. Kerusakan infrastrukutur tidak hanya terbatas pada jaringan jalan dan jembatan sebagai akibat gempa bumi tetapi juga banyak bangunan, prasarana irigasi dan air bersih tidak dapat berfungsi secara optimal. Secara umum panjang jalan nasional di Provinsi Bengkulu selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 tidak mengalami pertambahan, sedangkan dilihat dari kondisinya dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, karena jumlah panjang jalan yang rusak semakin banyak. Gambaran secara rinci panjang jalan dan kondisinya sebagai berikut. Pada tahun 2004 panjang jalan nasional: 750,43 Km, dalam kondisi baik: 70, 84%, sedang: 14,38% dan kondisi rusak: 14,78%. Kemudian pada tahun 2008 panjang jalan nasional berkurang sedikit menjadi 736,44 km, dalam kondisi baik: 413,02 Km (56,08%), sedang: 196,64 Km (26,70%), rusak ringan:: 68 Km (9,23%) dan rusak berat: 58,78 Km (7,98%). Selanjutnya pada tahun 2009 panjang jalan nasional berkurang sedikit menjadi 674,00 km, dalam kondisi baik hanya 189,88 Km (28,17%), sedang: 265,04 Km (39,32%), rusak ringan: 140,15 Km (20,77%) dan rusak berat bertambah menjadi 78,93 Km (11,71%). Dari data ini dapat dikatakan bahwa hampir sebagian besar jalan nasional di daerah ini dalam kondisi yang tidak baik. Jeleknya kondisi infrastruktur jalan ini berpengaruh aktiviitas kegiatan ekonomi dan keselamatan pengguna jalan. Dalam observasi dilapangan, akibat kondisi jalan yang rusak menyebabkan banyaknya terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa korban.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 60

Gambar 2.32 . Persentase Panjang Jalan Nasional di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kondisi, Tahun 2004-2009 90.00% 80.00% 80.00% 70.84% 69.49% 70.00% 68.00% 60.00% 56.08% 50.00% 40.00% 39.32% 29.33% 30.00% 32.50% 30.00% 26.70% 28.17% 20.00% 14.38% 15.00% 17.22% 10.00% 2.00% 14.78% 1.18% 5.00% 0.00% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 189.88 265.04 219.08 Beberapa permasalahan dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan di Provinsi Bengkulu, antara lain: terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah daerah untuk pembangunan maupun peningkatan jalan, banyaknya pengguna jalan dengan muatan berlebih (Kendaraan pengangkut Batu Bara, Sawit) sementara kondisi kelas jalan yang ada hanya kelas III, sehingga mempercepat terjadinya kerusakan jalan. Selain itu sering terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, banjir, abrasi dan gempa bumi membuat kondisi jalan semakin cepat rusak. Dilihat dari capaian kinerja yang ditunjukkan khususnya berkaitan dengan upaya peningkatan infrastruktur jalan, maka dapat dikatakan bahwa antara pembangunan daerah (khususnya pembangunan infrastruktur) yang telah dilaksanakan dan tujuan pembangunan tidak mengalami peningkatan bahkan sebaliknya terjadi penurunan kualitas jalan karena semakin banyak jalan yang rusak sehingga hasil pembangunan masih jauh dari yang diharapkan. Jika dilihat dari capaian kinerja pembangunan dan pemeliharaan jalan, maka dengan masih banyaknya infrastruktur jalan yang rusak mengindikasikan upaya meningkatkan kualitas pembangunan dan pemeliharaan jalan masih belum optimal, bahkan kinerja pemerintah dalam pembangunan daerah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa ruas jalan yang dalam proses pemeliharaan sudah mengalami kerusakan dalam tahun anggaran yang sama. Hal ini dapat antara lain disebabkan karena muatan berlebih atau proses pengerjaan teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan yang kualitasnya tidak memenuhi standar.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 61

Rekomendasi Kebijakan  Memprioritas alokasi anggaran untuk pembangunan/peningkatan maupun pemeliharaan jalan.  Menindak tegas pengguna jalan dengan muatan berlebih terutama kendaraan pengangkut Batu Bara dan Sawit, karena kondisi jalan yang ada kelas III.  Melakukan pengawasan secara ketat dalam hal teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan. 7.2. Persentase Panjang Jalan Provinsi Berdasarkan Kondisi Tidak jauh berbeda dengan kondisi jalan nasional, kondisi jalan provinsi Bengkulu bahkan semakin memprihatinkan, pada tahun 2008 kondisi jalan provinsi dalam kategori baik 975,62 Km ((62,43%) sedangkan kondisi sedang: 301 Km (19,26%) dan dalam kondisi rusak: 286,05 Km (18,31%). Pada tahun 2009 kondisi jalan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi Bengkulu semakin banyak yang rusak, dalam kategori baik 579,40 Km ((38,26%) sedangkan kondisi sedang: 475,35 Km (31,39%) dan dalam kondisi rusak: 315,63 Km (20,84%) dan rusak berat 144,1 Km (9,51%). Gambar 2.33. memperlihatkan persentase panjang jalan provinsi di Provinsi Bengkulu berdasarkan kondisi dari tahun 2004-2009. Gambar 2.33. Persentase Panjang Jalan Provinsi di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Kondisi, Tahun 2004-2009 70.00% 60.00% 58.62% 62.43% 50.23% 49.92% 50.00% 46.90% 40.00% 41.08% 46.32% 38.26% 41.04% 38.10% 31.39% 30.00% 30.36% 20.00% ` 19.26% 10.00% 18.31% 9.00% 3.28% 8.73% 6.77% 0.00% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Baik Sedang Buruk Beberapa permasalahan dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan di Provinsi Bengkulu, antara lain: pemerintah provinsi Bengkulu tidak memberikan perhatian serius terhadap pembangunan dan pemeliharaan jalan, pada beberapa ruas jalan tertentu bahkan tidak dibangun maupun dilakukan pemeliharaan sama sekali■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 62

dalam beberapa tahun, seperti ruas jalan yang menghubungkan Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupten Lebong. Dilihat dari kinerja yang ditunjukkan oleh pemerintah provinsi Bengkulu khususnya berkaitan dengan upaya peningkatan infrastruktur jalan provinsi tidak mengalami peningkatan yang signifikan (khususnya pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan) bahkan sebaliknya terjadi penurunan kualitas jalan karena masih bersarnya persentase infrastruktur jalan yang rusak. Rekomendasi Kebijakan Dalam rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Provinsi Bengkulu, berbagai langkah perlu dilakukan antara lain:  Percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur seperti: jalan dan jembatan, terutama jalan menuju ke sentra-sentra produksi.  Program percepatan pembangunan infrastruktur difokuskan untuk membuka keterisolasian daerah atau jalur-jalur ekonomi, dan membangun interkoneksi jalan Provinsi dengan jalan nasional.  Pemerataan alokasi dana APBD untuk pembangunan infrastruktur disetiap kabupaten/kota sampai ke desa.  Tanggap dan responsif terhadap pemeliharaan jalan-jalan yang rusak dengan melakukan pemeliharaan rutin / berkala.  Mengurangi belanja aparatur yang tidak produktif dan efisien, seperti belanja perjalanan dinas kepala daerah dan kepala SKPD lainnya. Demikian pula mengurangi alokasi anggaran untuk pembelian kendaraan dinas.  Mengawasi secara ketat dalam hal teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan. Panjang jalan provinsi secara keseluruhan tidak mengalami pertambahan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007, dan pada tahun 2008 terdapat sedikit penambahan panjang jalan sebesar: 3,08 %, yaitu dari 5.507,32 Km menjadi 5.677,20 Km. Hal ini disebabkan karena pemerintah provinsi Bengkulu tidak memberi prioritas yang tinggi terhadap pembangunan jalan maupun dalam pemeliharaan dan peningkatan jalan.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 63

8. Pertanian 8.1. Rata-rata Nilai Tukar Petani per tahun Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan antara indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), yang merupakan indikator relatif tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi NTP relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. NTP berfluktuasi setiap bulannya, penurunan NTP umumnya terjadi ketika musim panen tanaman bahan makanan ataupun tanaman perkebunan rakyat, sebaliknya kenaikan NTP umumnya terjadi pada saat tidak musim panen, meskipun demikian fluktuasi harga komoditas konsumsi rumah tangga dan biaya produksi serta penambahan barang modal juga mempengaruhi nilai NTP. Berdasarkan laporan BPS terhadap pemantauan harga-harga pedesaan di provinsi Bengkulu pada bulan November 2007, NTP naik 4,29% dibandingkan dengan NTP Oktober 2007, yaitu dari 106,21 menjadi 110,77 persen. Hal ini berarti terdapat kenaikan tingkat kesejahteraan petani di Provinsi Bengkulu. Meskipun begitu indikator ini baru diperkenalkan pada tahun-tahun terakhir sehingga datanya sangat terbatas. Sehubungan dengan keterbatasan data yang ada sehingga tidak dapat dijelaskan perkembangan nilai NTP dari waktu ke waktu. Pada tahun 2008 NTP cenderung mengalami kenaikan sejak bulan januari sampai dengan Agustus, namun pada bulan September hingga Nopember cenderung menurun dan kemudian pada bulan Desember naik kembali, seperti dapat dilihat pada gambar 2.34 berikut. Gambar 2.34 Perkembangan NTP Bulanan di provinsi Bengkulu, Tahun 2008-2009 115 111.5 109 110 110.1 110 109.1 107.6 105.8 104.19 105 105 105 105 103.65 103.34 102.8 101 102.24 103.32 103.99 103.25 102 103.09 100.84 100 97.7 99.1 95 90 Jan Feb Mar april Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nop Des Jan Feb Mar april Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nop Des 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 Nilai Tukar Petani (NTP)■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 64

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, nilai NTP bulan Nopember tahun 2009 di provinsi Bengkulu sebesar 104,93 sedangkan pada bulan Desember 2009 NTP mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,05 persen, sehingga NTP menjadi sebesar 104,98. Angka ini menempatkan provinsi Bengkulu pada rangking ke- 6 di pulau Sumatera 8.2. PDRB sektor Pertanian Sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki provinsi Bengkulu, hingga saat ini peranan sektor pertanian masih mendominasi dalam Pembentukan PDRB. Selama lima tahun pengamatan (tahun 2004 – 2009), sektor pertanian telah menjadi sektor penyumbang PDRB terbesar, dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2004 sebesar Rp.3,242,792 juta dan pada tahun 2009 menjadi Rp.6.147.550,36 juta, dengan kontribusi sekitar 39,58%, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 13,5% per tahun. Sedangkan apabila dilihat atas dasar harga konstan (ADHK), nilai PDRB sektor pertanian sebesar Rp.2,344,921 juta pada tahun 2004 dan pada tahun 2009 menjadi Rp. 2,999,699 juta, dengan kontribusi sekitar 39,05%, dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 5,05% per tahun. Berdasarkan data perkembangan produksi sektor pertanian tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur perekonomian provinsi Bengkulu tidak mengalami perubahan atau pergeseran. Di sektor pertanian, sub sektor yang mempunyai kontibusi paling besar adalah sub sektor tanaman bahan makan, kemudian diikuti oleh tanaman perkebunan dan perikanan. Sedangkan, sub sektor kehutanan kontribusinya paling kecil. Gambar 2.35 Grafik Perkembangan PDRB Sektor Pertanian (Rp. Juta) di Provinsi Bengkulu, 2005 – 2009 7,000,000 6,147,550 6,000,000 5,902,188 5,000,000 5,187,162 4,566,247 4,000,000 4,077,708 3,000,000 3,242,792 2,915,128 2,999,699 2,623,533 2,771,878 2,000,000 2,344,921 2,481,395 1,000,000 - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 PDRB Sektor Petanian ADHK PDRB Sektor Petanian ADHB■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 65

9. Kehutanan 9.1. Persentase Luas Lahan Rehabilitasi Dalam Hutan Terhadap Lahan Kritis Capaian upaya rehabilitasi sumberdaya alam dan lingkungan dari subsektor kehutanan di Provinsi Bengkulu dari tahun 2004 hingga 2009, diperlihatkan melalui indikator persentase luas lahan rehabilitasi terhadap lahan kritis (dalam konteks ini dilihat dari kegiatan reboisasi lahan hutan). Secara spesifik perkembangan kegiatan rehabilitasi (reboisasi) terhadap lahan hutan kritis ditunjukkan melalui gambar 2.36 di bawah ini. Gambar 2.36 Realisasi Rehabilitasi (Reboisasi) Lahan Hutan Kritis Di Provinsi Bengkulu Tahun 2004-2008 ( ) 1,200 1,000 800 600 400 200 L a (H ) us a - 2004 2005 2006 2007 2008 Tahun Sumber : 1. Bengkulu Dalam Angka 2009 Rejang Lebong Bengkulu Utara Bengkulu Selatan Kota Bengkulu Kepahiang Lebong 2. Dinas Kehutanan Provinsi Mukomuko Seluma Kaur Persentase capaian luas lahan yang dilakukan rehabilitasi terhadap lahan kritis (dilihat dari kegiatan reboisasi lahan hutan), secara grafik sebagai berikut : Gambar 2.37 Persentrase Capaian Perkembangan Kinerja Pembangunan Subsektor Kehutanan di Provinsi Bengkulu dilihat dari Rehabilitasi (Reboisasi) dalam Hutan terhadap Lahan Kritis 60.00% 50.00% 50.10% 40.00% 30.00% 20.00% 15.40% 15.60% 10.00% 5.30% 3.30% 0.00% 2004 2005 2006 2007 2008 Persentase Luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis ■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 66

Berdasarkan pada data sebelumnya Gambar 2.35 dan 2.36, dapat dianalisis dan diinterpretasikan bahwa persentase capaian rehabilitasi (reboisasi) luas lahan hutan terhadap kritis dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Dari tahun 2004 hingga tahun 2005, kinerja mengalami penurunan, namun kembali mengalami kenaikan pada tahun 2006. Di tahun 2007 kinerja mengalami penurunan lagi. Kenaikan kinerja yang cukup signifikan kembali terjadi pada tahun 2008 dan tahun 2009. Pertumbuhan kinerja rehabilitasi yang fluktuatif ini, tampaknya seirama dengan kinerja pembangunan di sektor Pertanian (PDRB Sektor Pertanian) di Provinsi Bengkulu (lihat Gambar 2.37). Gambar 2.36 di atas juga dapat diiterpretasikan bahwa perkembangan kegiatan rehabilitasi (reboisasi) terhadap lahan hutan kritis, yang secara numerik (dilihat dari ukuran luas lahan) menunjukkan gejala yang meningkat, mengindikasikan adanya peningkatan upaya rehabilitasi sebagai konsekuensi dari perkembangan PDRB sektor Pertanian, dimana dalam kaitan ini kehutanan sebagai salahsatu subsektor pertanian sangat dipengaruhi oleh intensitas kebutuhan pembangunan yang ada di Provinsi Bengkulu. Dari analisis data sekunder dan penganmatan sekilas, konjungtur kinerja subsektor kehutanan seperti ditampakkan pada gambar sebelumnya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu : (a) penataan kawasan hutan yang belum dilakukan secara konsisten, (b) belum terbentuknya unit pengelolaan hutan pada seluruh kawasan hutan, (c) masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pengelolaan hutan, (d) upaya konservasi dan rehabilitasi lahan hutan kritis belum mendapat perhatian yang memadai, dan (e) masih maraknya penjarahan hutan sebagai akibat dari penegakan hukum dan pengawasan yang masih rendah. Kesimpulan yang dapat diberikan dalam kontek ini adalah semakin rendah persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis dari tahun ke tahun, mengindikasikan semakin rendah upaya rehabilitasi terhadap lahan kritis serta mengindikasikan nilai (kualitas) hutan produktif dari kawasan hutan yang ada di Bengkulu semakin menurun. Salahsatu parameter dari kondisi yang memprihatinkan ini (dilihat dari dampaknya terhadap degradasi kualitas lingkungan) adalah banyaknya bencana tanah longsor, bencana banjir, dan lain-lain; yang secara umum kesemuanya■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 67

terjadi sebagai akibat / dampak dari ketidakmampuan daya dukung (carrying- capacity)lingkungan hutan. Dua aspek penting yang perlu dicermati dan mendapat perhatian serius khususya bagi pemerintah daerah Provinsi Bengkulu berkaitan dengan upaya kesinambungan keseimbangan lingkungan hutan adalah : (a) upaya menumbuhkembangkan tingkat kesadaran masyarakat untuk meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) terhadap keberadaan sumberdaya hutan yang menjajikan surplus ekonomi yang tinggi dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, dan (b) peningkatan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sumberdaya hutan seperti masih maraknya penjarahan hutan, praktek illegal loging yang terjadi di mana-mana. Upaya optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan di sektor kehutanan yang tidak dibarengi dengan sikap yang baik dan bijak (wisdom) serta berperilaku secara tidak konservatif (deplesif), akan membuahkan hasil yang mengecewakan. Dengan kata lain, akan menurunkan kontribusi / pangsa terhadap Pendapatan Regional (PDRB) dari tahun ke tahun dan tentu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan menjadi terhambat. Rekomendasi Kebijakan Dari evaluasi kinerja yang dihasilkan, beberapa langkah konservatif yang dapat direkomendasikan adalah : (a) Pemantapan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan melalui peningkatan produktivitas dan kualitas produk serta keanekaragaman hayati dari kawasan hutan produksi dari waktu ke waktu atau dari rotasi ke rotasi; (b) Optimalisasi perlindungan dan konservasi sumberdaya alam kehutanan; (c) Maksimalisasi upaya rehabilitasi terhadap lahan kritis dari sumberdaya alam kehutanan secara konsisten dan tidak sporadis; (d) Pengembangan secara berkesinambungan terhadap daya dukung manajemen/ kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan khususnya di bidang sumberdaya kehutanan; (e) Peningkatan kualitas dan akses informasi berkaitan dengan upaya pengembangan sumberdaya alam dan lingkungan subsektor kehutanan.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 68

10. Kelautan Data perkembangan sumberdaya dan lingkungan dari bidang/subsektor kelautan di Provinsi Bengkulu (dari tahun 2004 hingga 2009) khususnya dilihat dari indikator jumlah tindak pidana perikanan dan luas kawasan konservasii laut, secara grafik dapat dilihat pada gambar 2.38 berikut. Gambar 2.38 Perkembangan Kinerja Pembangunan Sektor Kelautan di Provinsi Bengkulu Dilihat dari Jumlah Tindak Pidana Perikanan, Tahun 2004 - 2009 6 Ju m lah Tindak Pid ana Perikan an 5 5 4 3 3 2 2 2 2 1 1 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah Tindak Pidana Perikanan Gambar 2.39 Perkembangan Kinerja Pembangunan Sektor Kelautan Di Provinsi Bengkulu Dilihat dari Luas Kawasan Konservasi Laut 9000 Luas Kawasan Konservasi Laut 8000 8076 8076 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 0 0 0 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tahun Secara sistematis, gambar di atas dapat dianalisis sebagai berikut : (a) Jumlah tindak pidana perikanan laut di kawasan perairan laut Bengkulu, dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang menurun (data yang teridentifikasi hanya tahun 2004, 2005, 2008 dan 2009), kendati penurunannya tidak signifikan. Karakteristik■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 69

dari kasus tindak pidana perikanan, secara umum berbentuk kasus pencurian di daerah areal pertambakan. (b) Kecenderungan semakin rendahnya jumlah tindak pidana perikanan mengindikasikan semakin tingginya tingkat kesadaran dari komunitas nelayan dalam operasionalisasi eksploitasi sumberdaya kelautan. (c) Dilihat dari perkembangan luas kawasan konservasi laut di peraiaran Provinsi Bengkulu (seperti ditampakkan pada Gambar 2.38), tampaknya cenderung ke arah pertumbuhan yang konstan. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidakmampuan dalam manajemen data base kehutanan khususnya berkaitan dengan pembangunan sumberdaya kehutanan dari waktu ke waktu, seiring pula dengan perkembangan pembangunan secara simultan di Provinsi Bengkulu, yang selalu terjadi interaksi satu dengan yang lain. Permasalahan kawasan konservasi laut memang menjadi perhatian bagi semua daerah, terutama daerah-daerah yang potensinya sumberdaya alamnya lebih banyak berbasis pada sektor kelautan termasuk Provinsi Bengkulu. Berbagai permasalahan kelautan yang terjadi antara lain: (1) pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan terhadap illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing yang masih tumpang tindih, yang disinyalir karena banyaknya lembaga pengawas (TNI AL, Polair, DKP, dan Bakorkamla); (2) masih lemahnya penegakan hukum serta kurang memadainya sarana dan prasarana yang ada; (3) masih adanya pelanggaran dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan aktivitas ekonomi yang tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup yang sering menimbulkan kerusakan terumbu karang, pencemaran, dan penurunan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup; (4) kurangnya pemahaman dari sebagian besar masyarakat nelayan di Bengkulu akan pentingnya tata ruang laut dan pulau-pulau kecil; (5) belum memadainya produk riset dan pemanfaatannya; serta (6) belum memadainya antara kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan kelautan. Disamping permasalahan yang terjadi, data yang bersumber dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu menunjukkan adanya perkembangan / kemajuan yang cukup signifikan dari beberapa upaya konservasi sumberdaya kelautan, seperti adanya upaya pengembangan kawasan konservasi “penyu hijau” di perairan laut Kabupaten Muko-Muko, pengembangan “lobster” di sekitar kawasan Pulau Enggano, upaya budi daya “rumput laut” di perairan laut Kabupaten Kaur, dan lain-lain.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 70

Upaya konservasi sumberdaya alam kelautan yang cenderung konstan (ada perkembangan tapi tidak signifikan) seperti ditunjukkan sebelumnya, mengindikasikan bahwa upaya konservasi sumberdaya kelautan sebenarnya sudah dilakukan kendatipun belum optimal. Faktor penyebabnya antara lain : investasi di sektor kelautan masih rendah, faktor kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sumberdaya perikanan / kelautan sebagai sumberdaya milik bersama (common resources) relatif masih rendah, kurangnya pengawasan dari lembaga pengawas kelautan (TNI AL, Polair, DKP, dan Bakorkamla), lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kamunitas nelayan, dan lain-lain. Berbagai permasalahan ini jika dilihat dari relevansinya dengan tujuan pembangunan, hal ini merupakan hambatan / kendala bagi proses pembangunan / pengembangan sumberdaya kelautan yang sedang dijalankan. Begitu juga jika dilihat dari efektivitasnya, maka kondisi ini jelas masih jauh dari yang diharapkan. Rekomendasi Kebijakan Beberapa rekomendasi yang bisa diberikan berkaitan dengan kinerja yang dihasilkan dari pengelolaan sumberdaya kelautan adalah : (a) pembangunan wilayah pesisir dan kelautan secara terpadu melalui penataan ruang / wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang serta sinergitas pembangunan antar sektor, antara pusat dan daerah, serta sinergitas antar daerah; (b) peningkatan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, penegakan hukum, peningkatan kelembagaan serta sarana dan prasarana pengawasan; (c) peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan lautan; (d) peningkatan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim; serta (e) peningkatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan seoptimal mungkin demi tercapainya kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat pesisir / nelayan di Provinsi Bengkulu.11.Kesejahteraan Sosial 11.1. Persentase Penduduk Miskin Kemiskinan penyebabnya beragam, bersifat kompleks dan saling berkait diantaranya: (1) rendahnya kualitas sumber daya manusia baik motivasi maupun penguasaan manajemen dan teknologi, (2) kelembagaan yang belum mampu menjalankan dan mengawal pelaksanaan pembangunan, (3) prasarana dan sarana yang belum merata■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 71

dan sesuai kebutuhan pelaksanaan pembangunan, (4) minimnya permodalan dan (5) berbelitnya prosedur dan peraturan yang ada. Akibatnya beragam kerja yang telah dilakukan untuk keluar dari situasi kemiskinan seolah tidak ada hasil dan kelompok- kelompok marjinal terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Fakta ini menggambarkan bahwa kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki- laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Hak-hak dasar tersebut antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dan bebas dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Data persentase perkembangan penduduk miskin di Provinsi Bengkulu ditampilkan pada gambar 2.40 di bawah ini. Selama periode dari tahun 2004 hingga 2006 jumlah dan prosentase penduduk miskin mengalami fluktuasi, namun setelah itu cenderung menurun. Meskipun menurun persentase jumlah penduduk miskin masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Gambar 2.40 Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Bengkulu, 2004 - 2009 25.00 23.00 22.39 22.13 20.64 20.00 22.18 18.59 15.00 10.00 5.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Persentase Penduduk Miskin (%) Tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu mencerminkan bahwa hasil pembangunan yang telah dicapai hingga saat ini ternyata belum mampu memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Selain itu, hal ini juga memberikan implikasi bahwa kebijakan dan pelaksanaan pengentasan kemiskinan sifatnya hanya dapat■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 72

mengurangi tingkat kesulitan hidup kalangan miskin, namun hal itu tidak menurunkan tingkat kemiskinan yang mendasar. Kebijakan tersebut belum efektif karena hasil dari kebijakan telah berhasil sebatas menopang yang lemah, tetapi hal itu tidak membantu membuat mereka kuat. Ketidakefektifan pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk diantaranya ketidaktepatan dalam menentukan dan merumuskan jenis kebijakan yang sesuai dengan persoalan, kebutuhan dan sumber yang tersedia. Dari kajian beberapa dokumen dan hasil-hasil penelitian, dapat digarisbawahi kendala- kendala pembangunan di Provinsi Bengkulu antara lain adalah:1) kondisi geomorfologi dimana sebagian besar berbukit dan bergelombang (rawan terhadap bencana alam, gempa bumi dan tanah longsor); 2) tata guna hutan lindung, tidak memiliki hutan produksi, sehingga tidak dimungkinkan untuk ekploitasi dan dikonversikan untuk pengembangan perkebunan besar; 3) Seluruh Kabupaten termasuk dalam kategori daerah tertinggal, sebagaimana telah ditetapkan oleh menteri pembangunan daerah tertinggal; 4) sebagian besar infrastruktur jalan dan jembatan yang semuanya mengakses ke jalan-jalan sentra produksi hasil pertanian dalam kondisi rusak; 5) kondisi jaringan irigasi (semi teknis dan sederhana) yang nota bene hanya untuk mengairi persawahan, sebagian mengalami kerusakan (hanya 60 % yang berfungsi); 6) terbatasnya jaringan air minum ke pemukiman penduduk, sedangkan potensi airnya sangat mendukung/tersedia; 7) keterbatasan SDM dalam teknis produksi dan manegerial usaha serta rendahnya akses ke sumber-sumber pembiayaan; 8) usaha tani belum berorientasi agribisnis, kurang memiliki akses terhadap teknologi dan pemasaran serta potensi komoditi ekspor belum digarap secara optimal; 9) pendapatan petani pekebun umumnya dari kopi (mono kultur) 24.928 ha = 18.804 kk ) sedangkan harga jual kopi sangat fluktuatif sesuai kondisi produksi dan pasar dunia; dan 10) kemampuan keuangan pemerintah Provinsi Bengkulu sangat terbatas. Sementara itu, hambatan-hambatan sosial yang dialami komunitas miskin meliputi antara lain: 1) keterbatasan kesempatan kerja, 2) keterbatasan akses terhadap produksi, 3) kepemilikan asset, 4) keterbatasan akses terhadap fasilitas pelayanan pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan ekonomi, serta fasilitas pelayanan informasi-komunikasi, 5) ketidakberdayaarr dalam menentukan pilihan (kontrol) terhadap aksesibilitas itu sendiri, dan 6) adanya kelemahan koordinasi antar sektor, struktur, unit, dan kelembagaan pemerintahan kabupaten dalam mengelola program-program penanggulangan kemiskinan. Selain itu perangkap ketidakberuntungan kalangan miskin juga disebabkan yaitu: (1) kemiskinan itu sendiri■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 73

yang ditandai dengan rendahnya daya beli dan pendapatan, (2) kelemahan fisik, (3) kerentaan terkait dengan pemilikan cadangan/ tabungan untuk mengantisipasi masa- masa rawan, (4) keterisolasian terutama terakait dengan kesempatan untuk mengakses informasi dan (5) ketidakberdayaan (powerlessness) yang dapat terlihat dari rendahnya posisi tawar dan rendahnya diri secara psikologis. Masalah kemiskinan tidak bisa mereduksinya hanya pada kemiskinan ekonomi, kemiskinan selalu memiliki wajah multi dimensional ( poverties, not poverty), bukan terbatasnya pemilikan dan penguasaan sumber daya ekonomi. Di dalam kemiskinan ekonomi sekaligus`tercermin (inherent) kemiskinan politik, kebudayaan (poverty of politic and poverty of cultural). Program penanggulangan kemiskinan dapat dipecahkan melalui kebijakan yang bersifat multisektoral, bukan parsial dan berjangka pendek, melainkan pendekatan berbagai perspektif. Pendekatan pertama yang menekankan aspek geogratis, ekologi, teknologi dan demografi. Pendekatan kedua menekankan kurangnya pengetahuan, ketrampilan dan keahlian masyarakat. Pendekatan ketiga adalah melihat kemiskinan dari ketimpangan pemilikan faktor-faktor produksi. Rekomendasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pemenuhan hak dasar 1. Penyediaan dan perluasan akses pangan  Penyediaan dan perluasan akses pangan yang bermutu bagi petani miskin di pedesaan, karena sebagian besar mereka adalah buruh tani dan petani gurem, seperti melalui program subsidi beras miskin (Program Raskin)  Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan melalui peningkatan produksi, diversifikasi pangan, dan pengembangan sistem distribusi yang efisien dan merata, dan revitalisasi sistem ketahanan pangan rakyat. 2. Perluasan akses layanan kesehatan  Pemberian subsidi pelayanan kesehatan gratis di fasilitas pelayanan pemerintah, seperti ‘Kartu Sehat’ dan program Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) dan PKPS-BBM Bidang Kesehatan.  Penempatan tenaga kesehatan bagi masyarakat miskin, terutama yang berada di wilayah tertinggal, terpencil dan terisolasi dengan sistem pemberian insentif, penyediaan obat dan perlengkapan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat miskin.  Penguatan fungsi sosial rumah sakit dengan mewajibkan sebagian tempat tidur bagi masyarakat miskin.  Pembangunan prasarana air bersih untuk masyarakat miskin.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 74

3. Perluasan akses layanan pendidikan  Program wajib belajar pendidikan dasar secara gratis (tanpa dipungut biaya sama sekali) untuk masyarakat miskin pedesaan  Pembangunan gedung sekolah, penyediaan prasarana dan sarana belajar, pengadaan buku, dan penambahan guru.  Memberikan insetif bagi guru yang bekerja didaerah pedesaan terpencil 4. Perluasan akses tanah  Kebijakan perluasan akses tanah dilaksanakan melalui konsolidasi tanah berupa penyediaan tanah dan mempercepat sertifikasi tanah secara massal dengan biaya murah bagi kelompok miskin. 5. Perluasan Akses Layanan Perumahan dan Sanitasi  Memberikan bantuan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.  Penataan dan rehabilitasi permukiman kumuh dan Pembangunan perumahan untuk orang miskin.  Peningkatan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan seperti melalui program (P2KP), kredit pemilikan rumah/KPR bersubsidi, dan pengembangan perumahan swadaya. 6. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha  Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan peningkatan akses terhadap permodalan, faktor produksi, informasi dan teknologi dan pasar,  Pengembangan lembaga keuangan mikro dan perliindungan bagi usaha kecil dan mikro,  Pengembangaan kelembagaan yang mampu memperjuangkan akses masyarakat miskin terhadap kesempatan kerja, kesempatan mengembangkan usaha dan perlindungan pekerja. 7. Perluasan akses lingkungan hidup dan sumberdaya alam  Penguatan hak dan akses masyarakat miskin terhadap sumberdaya alam  Mengembangkan kearifan lokal dan adat setempat dalam struktur pengelolaan SDA 8. Kependudukan  Penguatan program keluarga berencana (KB) terutama terhadap kelompok masyarakat miskin.  Pemberian subsidi kontrasepsi untuk Pasangan Usia Subur (PUS) dari kelompok miskin. 9. Program percepatan pembangunan perdesaan  Program pengembangan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan ekonomi produktif, seperti transportasi, telekomunikasi, listrik dan air bersih■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 75

 Peningkatan kemampuan kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan  Mengembangkan industri perdesaan untuk memperluas kesempatan kerja. 10. Program Revitalisasi Pembangunan Perkotaan  Revitalisasi pembangunan perkotaan dengan pengembangan forum lintas pelaku,  peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan,  Perluasan ruang bagi tempat usaha masyarakat miskin 11. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Otonomi Daerah  Meningkatkan alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan.  Pembuatan dan implementasi standar pelayanan minimum (SPM) sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik.  Pemberian bantuan fasilitas dan prasarana sosial ekonomi yang mampu mendukung kegiatan ekonomi produktif yang dilalukan oleh masyarakat miskin.  Membangun Sistem Perlindungan Sosial bagi masyarakat miskin melalui skema-skema asuransi pendidikan, kesehatan, dan hari tua.  Meningkatnya pelayanan Jaring Pengaman Sosial terutama untuk kesehatan dan pendidikan. 11.2. Tingkat pengangguran terbuka Kecenderungan peningkatan angkatan kerja dalam beberapa tahun terakhir tanpa diimbangi dengan penyediaan kesempatan kerja yang memadai menyebabkan bertambahnya angka pengangguran terbuka di Provinsi Bengkulu. Selain itu permasalahan angkatan kerja juga terkait dengan rendahnya kualitas tenaga kerja. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja di dalam mendukung peningkatan kegiatan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan kondisi ketenagakerjaan khususnya kesempatan kerja di Provinsi Bengkulu tidak mengalami perubahan yang signifikan terutama disektor formal. Terbatasnya penyerapan tenaga kerja disebabkan belum berkembangnya sektor industri dan jasa. Pertambahan angkatan kerja yang tidak terserap terpaksa bekerja di sektor informal dengan produktivitas yang rendah. Di sektor informal tenaga kerja banyak terserap di sektor pertanian dan sektor perdagangan serta jasa-jasa.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 76

Pada tahun 2004 jumlah penduduk provinsi Bengkulu sebanyak 1.541.551 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut yang tergolong penduduk usia kerja (usia 15 tahun keatas) adalah sebanyak 1.045.872 jiwa, sedangkan yang termasuk angkatan kerja hampir setengah dari jumlah seluruh penduduk, yaitu sebanyak 768,348 jiwa atau sebesar 49,84% dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 73,46 persen. Penduduk bukan angkatan kerja mencapai 26,54 persen termasuk penduduk yang sedang sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Sementara itu jumlah pencari kerja pada tahun 2004 sebanyak 48.312 orang, dimana mayoritas berpendidikan rendah, sedangkan yang berpendidikan sarjana muda atau diploma 5.567 orang dan sarjana 10.476 orang. Dilihat dari lapangan kerja penduduk yang aktif secara ekonomi pada tahun 2004 sebagian besar terserap di sektor pertanian (68,40%), kemudian diikuti oleh sektor perdagangan (12,01%) dan jasa-jasa (11,42%). Secara umum lapangan kerja yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor informal. Gambar 2.41 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu, 2004 – 2009 7 6.29 6.15 5.95 6.03 6 5.82 6.04 4.90 5.31 5 5.38 4.68 4.93 4 4.04 3 2 1 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Tingkat Pengangguran Pertumbuhan Ekonomi Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu pada tahun 2008 mencapai 1,641,921 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut yang tergolong penduduk usia kerja sebanyak: 1.154.071 orang. Seiring dengan peningkatan jumlah tenaga kerja, jumlah angkatan kerja mengalami pertambahan. Perkembangan jumlah angkatan kerja cenderung mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, pada tahun 2005 jumlah angkatan kerja sebesar: 805.651 jiwa, pada tahun 2006 bertambah menjadi 816.179 jiwa dan pada tahun 2007 meningkat sebesar 6,33 persen atau menjadi 867.837 jiwa dan pada tahun 2008 turun menjadi 836.248 jiwa. Pada tahun 2009 jumlah angkatan■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 77

kerja bertambah menjadi 867.760 jiwa, terdiri dari 821.706 orang bekerja dan 46.054 orang mencari pekerjaan. Dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) secara keseluruhan di Provinsi Bengkulu cenderung mengalami kenaikan, yaitu dari 73,46% pada tahun 2004 meningkat menjadi sebesar 75,51% pada tahun 2005. Pada tahun 2006 TPAK turun sedikit menjadi 72,3%, tahun 2007 meningkat menjadi 75,62% dan pada tahun 2008 menjadi 78,38%. Tingginya TPAK ini menggambarkan bahwa perlunya program- program pembangunan yang dilaksanakan harus mengantisipasi dan menyediakan kesempatan kerja bagi penduduk. Perkembangan jumlah lapangan kerja di Provinsi Bengkulu selama lima tahun terakhir (2004-2008) tidak mengalami pertambahan yang signifikan, hanya bertambah sebesar 82.297 jiwa. Dengan kondisi seperti ini masih banyak jumlah tenaga kerja yang tidak terserap atau menganggur. Dari jumlah seluruh angkatan kerja Provinsi Bengkulu tidak seluruhnya bekerja, pada tahun 2004 terdapat 48.312 orang yang mencari pekerjaan atau tidak bekerja atau sebesar 6,29% dan pada tahun 2005 jumlah pengangguran atau orang yang tidak bekerja meningkat menjadi 52.207 jiwa atau sebesar 6,48%. Pada tahun 2006 jumlah pengangguran terus meningkat menjadi 56.407 orang atau 6,91% dan pada tahun 2007 jumlah pengangguran menurun menjadi 44.467 jiwa atau 5,12%, selanjutnya pada tahun 2008 turun menjadi 3,98%, tetapi pada tahun 2009 jumlah pengangguran meningkat menjadi 5,31%. Apabila dibandingkan tingkat pengangguran di Provinsi Bengkulu dengan tingkat pengangguran nasional masih tergolong rendah. Dilihat dari lapangan kerja penduduk yang aktif secara ekonomi, menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam pola penyerapan tenaga kerja, sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor pertanian dengan rata-rata lebih dari 60 persen. Pada tahun 2004 jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian sebesar 68,40% dan pada tahun 2005 meningkat sedikit menjadi sebesar 70,59%, namun pada tahun berikutnya cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2006 jumlah tenaga kerja yang terserap disektor pertanian sekitar 69,88%, tahun 2007 menurun menjadi sekitar 66,37%, pada tahun 2008 menjadi 65,25%, dan pada tahun 2009 menurun sedikit menjadi 63,27%..■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 78

Sektor berikutnya yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan, yaitu 12,01% tahun 2004 menjadi 13,26% pada tahun 2005, namun kemudian menurun menjadi 11,51% pada tahun 2006 dan sedikit meningkat menjadi 12,18% pada tahun 2007, kemudian menjadi 12,52% tahun 2008 dan 12,60% tahun 2009. Dilihat dari aspek kuantitas dan kualitas pendidikan penduduk yang bekerja di Provinsi Bengkulu masih tergolong rendah. Tingkat pendidikan pekerja di daerah ini umumnya didominasi oleh mereka yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD), bahkan masih terdapat juga banyak pekerja yang tidak tamat atau belum tamat SD. Namun kecenderungan pekerja dengan tingkat pendidikan sangat rendah ini mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Proporsi pekerja yang berpendidikan tidak tamat dan tamat SD pada tahun 2004 mencapai lebih dari 50%; tamat SLTP dan SLTA masing-masing sebesar 19,27%, dan 16,32%. Sedangkan tamat Akademi serta Perguruan Tinggi proporsinya sangat kecil sekali dan kurang dari 1%.. Beberapa faktor utama penyebab rendahnya tingkat pendidikan tersebut adalah kurangnya kesadaran orang-tua akan pentingnya pendidikan, kemiskinan yang menyebabkan anak-anak dipekerjakan lebih awal, kurang tersedianya sarana dan prasarana pendidikan untuk menjangkau peserta didik yang berada di daerah terpencil dan terisolir serta kurangnya sumber belajar untuk belajar mandiri. Dilihat dari kinerja pembangunan daerah dalam upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka di provinsi Bengkulu, maka dapat dikatakan tingkat capaian pembangunan (tingkat keberhasilannya), menunjukkan bahwa capaiannya sudah sedikit lebih baik karena tingkat pengangguran terbuka lebih rendah. Rekomendasi Kebijakan Permasalahan pengangguran di provinsi Bengkulu tidak hanya pada terbatasnya kesempatan kerja sehingga menyebabkan bertambahnya angka pengangguran terbuka. Selain itu permasalahan angkatan kerja juga terkait dengan setengah pengangguran terutama mereka yang bekerja di sektor informal dan pertanian. Oleh karena itu dalam upaya untuk mengurangi angka pengangguran di Provinsi Bengkulu, berbagai langkah perlu dilakukan antara lain:  Pembukaan lapangan kerja melalui pembangunan industri Hilir terhadap output sektor pertanian pada umumnya.  Pengembangan dan optimalisasi usaha pada sektor kelautan sebagai tumpuan ekonomi masyarakat.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 79

 Perbaikan sistem pelatihan kerja, sistem informasi pasar kerja dan sistem antar kerja, baik secara lokal dan antar daerah  Perluasan kesempatan kerja melalui Bimtek, usaha mandiri, teknologi tepat guna, penempatan tenaga kerja dan pengiriman tenaga kerja keluar negeri;  Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan ketrampilan di BLK untuk berbagai kejuruan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;  Pelatihan manajemen dan produktivitas seperti pelatihan manajemen kewirausahaan, AMT dan pelatihan kader produktifitas;  Meningkatkan penyuluhan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan;  Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan pada BLK/LLK;  Peningkatan pelatihan kewirausahaan dan produktivitas untuk menciptakan tenaga kerja yang lebih mandiri dan produktif;  Perlu ditingkatkan penyuluhan dan bimbingan serta pembinaan kepada pekerja dan pengusaha;  Perluasan program-program padat karyaD. KESIMPULAN Evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004 – 2009 di Provinsi Bengkulu di fokuskan terhadap 3 agenda pembangunan, yaitu agenda pembangunan Indonesia yang Aman dan Damai, agenda mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis serta agenda meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004 – 2009 di Provinsi Bengkulu dengan menggunakan beberapa indikator seperti yang dijelaskan pada Bab II, dapat disimpulkan sebagai berikut:1. Agenda pembangunan Indonesia yang Aman dan Damai Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai di Provinsi Bengkulu belum mengalami kemajuan yang signifikan dan optimal, karena tindak kriminalitas konvensional yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir masih berfluktuasi dengan frekuensi jenis kriminalitas tertentu menurun, sebaliknya terhadap jenis kriminalitas lainnya terjadi peningkatan. Masih tingginya ancaman rasa aman bagi setiap individu dalam masyarakat, terutama rasa aman dalam keselamatan jiwa raga,■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 80

dan rasa aman dalam kepemilikan harta benda. Hal ini disebabkan masih tingginya kriminalitas menyangkut harta benda seseorang dan jiwa seseorang. Begitu pula Kasus-kasus kejahatan transnasional mulai terjadi tahun 2007 dengan jenis kejahatan berupa penyelundupan senjata api dan perdagangan manusia.2.. Agenda mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis Kinerja aparatur hukum dalam penyelesaian laporan tindak pidana korupsi belum memuaskan baik kepolisian daerah maupun kejaksaan tinggi, terkesan lamban bahkan mungkin sengaja membiarkan laporan-laporan tindak pidana korupsi menggantung tanpa kejelasan dan kepastian hukum. Lambannya kinerja pemberantasan korupsi yang sering dijadikan alasan oleh aparatur hukum adalah karena menunggu hasil audit yang dilakukan BPK/BPKP, selain itu karena laporan tindak pidana korupsi yang disampaikan masyarakat tidak didukung oleh alat bukti yang kuat. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, dari Sepuluh kabupaten kabupaten/kota hampir semuanya sudah memiliki Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, namun dalam implementasinya masih belum optimal., antara lain disebabkan oleh faktor kesiapan sumber daya yang belum memadai. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan intensif terhadap aparatur daerah yang menangani pelayanan terpadu agar senantiasa meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan komitmennya dalam mengemban tugas melayani stakeholders. Dibidang pengelolaan keuangan daerah, berdasarkan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu dalam waktu 5 tahun terakhir (2005-2009) belum tidak mengalami kemajuan hanya mendapat penilaian WDP (wajar dengan pengecualian), dan belum pernah mendapat opini WTP (wajar tanpa pengecualian). Dalam bidang demokrasi, dengan menggunakan indikator GDI (Gender Development Index) dan GEM (Gender Empowerment meassurement) Provinsi Bengkulu masih relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata capaian GDI dan GEM nasional, namun demikian trend perkembangannya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.C. Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Dilihat dari Indikator IPM yang digunakan untuk mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat mengalami kemajuan dan peningkatan dari tahun ke tahun yang menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraaan■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 81

masyarakat. Namun demikian variabel yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam meningkatkan nilai IPM provinsi Bengkulu, adalah dari komponen aspek kesehatan dan pendidikan, sementara itu dari segi pendapatan per kapita perannya masih sangat kecil. Meskipun IPM meningkat namun jumlah persentase penduduk miskin masih sangat besar dan pendapatan perkapita kurang dari 50 % pendapatan per kapita nasional. Dilihat dari segi kinerja pembangunan ekonomi di provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum berhasil atau tidak lebih baik seperti yang diharapkan bahkan hasil yang diperoleh masih sangat jauh dari perkembangan kemajuan pembangunan nasional dan jurang perbedaan pendapatan (Income Gap) semakin melebar. Pendapatan per kapita. Provinsi Bengkulu sejak tahun 2004 – 2009 mengalami kenaikan, tetapi angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan per kapita nasional. Artinya perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk provinsi Bengkulu lebih lamban kemajuannya dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Perolehan pendapatan per kapita tidak mencapai setengah dari rata-rata nasional bahkan pada tahun 2008 merupakan titik terendah hanya sebesar 40,55 persen dari rata-rata pendapatan per kapita nasional. Kinerja makro ekonomi mengalami penurunan yang signifikan dalam dua tahun terakhir sehingga berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu 4,93% pada tahun 2008 menurun lagi menjadi 4,04% pada tahun 2009. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu antara lain dapat disebabkan karena rendahnya investasi dan turunnya ekspor provinsi Bengkulu karena imbas pengaruh krisis global. Selain itu kebijakan pembangunan pemerintah daerah yang kurang mendukung pengembangan potensi daerah dan penguatan struktur ekonomi. Dalam beberapa dekade terakhir perkembangan nilai investasi di Provinsi Bengkulu masih sangat kecil sekali dan tidak mengalami pertambahan yang signifikan baik PMA maupun PMDN, bahkan dalam beberapa tahun tertentu nilai realisasi investasi tidak ada sama sekali. Peranan sektor industri manufaktur (industri pengolahan) di Provinsi Bengkulu masih sangat kecil sekali, dan belum berkembang, kontribusi sektor ini dalam pembentukan■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 82

PDRB masih sangat kecil dan menurun menjadi 3,99 persen pada tahun 2009 dan menyediakan lapangan kerja hanya mampu menyerap 1,68 persen. Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan kondisi ketenagakerjaan khususnya kesempatan kerja di Provinsi Bengkulu tidak mengalami perubahan yang signifikan terutama disektor formal, bahkan angka pengangguran terbuka meningkat pada tahun 2009. Kinerja pembangunan dalam bidang Infrastruktur di Provinsi Bengkulu masih membutuhkan perhatian serius, selain kuantitasnya belum memenuhi kebutuhan, kualitas Infrastruktur yang ada sudah banyak yang tidak dapat digunakan secara optimal sehingga perlu segera dilakukan perbaikan/peningkatan. Kondisi infrastruktur yang perlu mendapat perhatian antara lain meliputi: Jalan dan jembatan, pelabuhan laut, energi, dan ketenagalistrikan. Dilihat dari kinerja yang berkaitan dengan upaya peningkatan infrastruktur jalan, tidak mengalami peningkatan bahkan sebaliknya terjadi penurunan kualitas jalan karena semakin banyak jalan yang rusak. Secara umum panjang jalan nasional di Provinsi Bengkulu tidak mengalami pertambahan, sedangkan kondisinya dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, karena jumlah panjang jalan yang rusak semakin banyak. Pada tahun 2008 panjang jalan nasional dalam kondisi baik hanya 413,02 Km (56,08%). Selebihnya dalam kondisi sedang 26,70%, rusak ringan 9,23% dan rusak berat 7,98%. Selanjutnya pada tahun 2009 panjang jalan nasional berkurang sedikit menjadi 674,00 km, dalam kondisi baik hanya 189,88 Km (28,17%), sedang: 265,04 Km (39,32%), rusak ringan: 140,15 Km (20,77%) dan rusak berat bertambah menjadi 78,93 Km (11,71%). Dari data ini dapat dikatakan bahwa hampir sebagian besar jalan nasional di daerah ini dalam kondisi yang tidak baik. Tidak jauh berbeda dengan kondisi jalan nasional, kondisi jalan provinsi Bengkulu bahkan semakin memprihatinkan karena semakin banyak jalan yang rusak. Pada tahun 2009 kondisi jalan kategori baik 579,40 Km ((38,26%) sedangkan kondisi sedang: 475,35 Km (31,39%) dan dalam kondisi rusak: 315,63 Km (20,84%) dan rusak berat 144,1 Km (9,51%). Pemerintah provinsi Bengkulu tidak memberikan perhatian yang serius terhadap pembangunan dan pemeliharaan jalan, pada beberapa ruas jalan tertentu bahkan■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 83

tidak dibangun maupun dilakukan pemeliharaan sama sekali dalam beberapa tahun. Beberapa ruas jalan yang dalam proses pemeliharaan sudah mengalami kerusakan dalam tahun anggaran yang sama. Hal ini dapat antara lain disebabkan karena muatan berlebih dan proses pengerjaan teknis jalan yang kualitasnya tidak memenuhi standar.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 84

BAB III RELEVANSI RPJMN 2010-2014 DENGAN RPJMD PROVINSI3.1. PengantarSebagai upaya untuk mengoptimalkan efektifitas pembangunan daerah dan nasional dimasa yang akan datang, kegiatan EKPD pada 2010 ini juga melaksanakan evaluasirelevansi antara rencana pembangunan jangka menengah di daerah (RPJMD) denganrencana pembangunan jangka menengah di tingkat nasional RPJMN. Hasil evaluasirelevansi antara RPJMD Provinsi Bengkulu dan RPJMN 2010-2014 dilaporkan dalam Babini, termasuk kendala yang dialami oleh Tim dalam melaksanakan evaluasi tersebut.Berdasarkan hasil evaluasi, Tim juga telah merumuskan beberapa rekomendasi yangdapat digunakan sebagai masukan dalam perumusan dan penyusunan sertapengimplementasian RPJMD Provinsi Bengkulu di masa yang akan datang.3.1.1. Latar Belakang dan Tujuan AnalisisSebagai salah satu komponen utama dari kegiatan dan proses pembangunan yangbersifat integrated, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)idealnya dijadikan sebagai bahan acuan utama dalam penyusunan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dirumuskan berdasarkansumberdaya dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keserasian dantingkat relevansi yang signifikan antara RPJMN dan RPJMD merupakan indikator yangmencerminkan koordinasi yang berkualitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahdaerah. Koordinasi yang berkualitas tidak hanya dapat meningkatkan efektifitas danefisiensi pembangunan tetapi juga dapat mendorong terjadinya proses percepatanpembangunan.Mengingat pentingnya keterkaitan antara RPJMN dan RPJMD, maka analisis relevansiantara RPJMD 2010-2014 dan RPJMN 2010-2014 telah dijadikan sebagai salah satubidang kajian utama dalam kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD)sejak tahun 2010 ini. Tujuan utama dari analisis relevansi ini adalah untuk mengetahuisejauh mana keterkaitan prioritas/program (outcome) dalam RPJMN 2010-2014 denganprioritas/program yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) di tingkat provinsi.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 85

3.1.2. Metode Analisis dan Ruang LingkupMetode analisis yang digunakan dalam kajian relevansi antara RPJMD dan RPJMNdalam EKPD 2010 ini adalah comparative analysis yang dilakukan dengan caramembandingkan secara langsung dokumen RPJMN 2010-2014 dan dokumen RPJMD2010-2014. Kerangka analisis dalam kajian relevansi ini diilustrasikan pada Gambar 3.1.Hasil analisis disimpulkan dengan menggunakan salah satu dari dua buah indikator yangtelah ditentukan, yakni: “tidak ada program daerah yang mendukung prioritas/programnasional” atau “ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/programnasional”. Selain itu, analisis tambahan akan dilakukan apabila seandainya ada prioritasdaerah yang tidak ada di prioritas nasional. Gambar 3.1. Kerangka Analisis Relevansi RPJMN dan RPJMDRuang lingkup kajian dalam analisis relevansi antara RPJMN 2010-2014 dan RPJMD2010-2014 meliputi 11 program (outcomes) utama yang terdiri dari: Reformasi Birokrasidan Tata Kelola; Pendidikan; Kesehatan; Penanggulangan Kemiskinan; KetahananPangan; Infrastruktur; Iklim Investasi dan Iklim Usaha; Energi; Lingkungan Hidup danPengelolaan Bencana; Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflikKebudayaan; Kreativitas dan Inovasi Teknologi. Selain itu, terdapat pula 3 prioritastambahan yang meliputi: Kesejahteraan Rakyat lainnya; Politik, Hukum, dan Keamananlainnya; dan Perekonomian lainnya.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 86

3.2. Evaluasi Relevansi RPJMD Provinsi Bengkulu dan RPJMNSesuai dengan metode analisis, Tim EKPD Provinsi Bengkulu telah melakukan evaluasirelevansi antara RPJMD Provinsi Bengkulu dengan RPJMN 2010-2014 dan menemukanbeberapa hal penting yang perlu dijelaskan terlebih dahulu sebagai konsiderasi terhadaphasil evaluasi. Hal-hal penting tersebut berkaitan dengan beberapa kendala yangmenghambat kegiatan evaluasi sebagaimana dijelaskan pada bagian 3.2.1 dan 3.2.2. dibawah ini.Kedua kendala tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan antara hasilevaluasi yang ada di Bab 2 dan yang dibahas di Bab ini. Oleh karena itu, kondisi sepertiini perlu dipahami agar tidak terjadi kekeliruan dalam interpretasi (mis-interpretation) danpemahaman hasil evaluasi secara keseluruhan.3.2.1. Perbedaan Periode RPJMD dan RPJMNIdealnya, evaluasi relevansi dilakukan dengan cara membandingkan RPJMD dan RPJMNyang mempunyai masa atau periode yang sama. RPJMD merupakan dokumenperencanaan pembangunan yang disusun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur untukdilaksanakan selama masa jabatannya yang meliputi visi dan misi serta rencana aksi danhasil yang ingin dicapainya selama periode tersebut. Dokumen RPJPD biasanya disusundan dijadikan sebagai Peraturan Daerah beberapa waktu setelah pemilihan danpelantikan gubernur yang terpilih. Di tingkat nasional, RPJMN merupakan perencanaanpembangunan yang disusun oleh Presiden dan Wakil Presiden yang disusun dandijadikan sebagai Peraturan Pemerintah beberapa waktu setelah pemilihan danpelantikan presiden terpilih.Pilpres (pemilihan presiden) dan Pilgub (pemilihan gubernur) Provinsi Bengkulu tidakdilaksanakan dalam tahun yang sama dimana terdapat perbedaan selama satu tahun.Perbedaan waktu pemilihan tersebut telah menyebabkan terjadinya perbedaan dalamperiode atau masa jabatan antara Presiden dan Gubernur Provinsi Bengkulu. Perbedaantersebut juga telah menyebabkan adanya perbedaan masa atau periode antara RPJM ditingkat Nasional (RPJMN) dan RPJMD di Provinsi Bengkulu. Periode RPJMN yangterbaru mulai diberlakukan sejak tahun 2010 hingga tahun 2014. Sementara itu, pemilihanGubernur Provinsi Bengkulu baru saja dilaksanakan dan oleh karena itu RPJMD yangterbaru (2011-2015) tentunya belum tersedia pada saat ini. Sehubungan dengan itu,maka untuk keperluan analisis relevansi antara RPJMN dan RPJMD dalam kegiatanEKPD tahun 2010 ini Tim EKPD Provinsi Bengkulu hanya dapat menggunakan RPJMD■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 87

Provinsi Bengkulu yang sedang berjalan yang periodenya dimulai sejak tahun 2006hingga 2010.Bila ditinjau dari sisi waktu atau periode, dokumen RPJMN 2010-2014 dan RPJMD 2006-2010 kelihatannya tidak sepenuhnya dapat dibandingkan (incomparable) karena adanyaperbedaan situasi dan kondisi sewaktu perumusan dan penyusunan masing-masingdokumen tersebut. Perbedaan waktu atau tahun dalam penyusunan kedua dokumentersebut juga telah menyebabkan adanya perbedaan dalam format penyusunan masing-masing dokumen tersebut. Meskipun begitu, analisis relevansi ini dapat dijadikan sebagaimasukan bagi Gubernur yang baru saja terpilih dan bagi para perencana pembangunan diProvinsi Bengkulu dalam perumusan dan penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu untukperiode 2011-2015 mendatang.3.2.2. Perbedaan Format dan Metode Penyusunan RPJMD dan RPJMNHasil dari membandingkan dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu 2006-2010 denganRPJMN 2010-2014 juga menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan dalamformat penyusunan masing-masing dokumen. Misalnya, dalam dokumen RPJMN 2010-2014, prioritas dan rencana aksi pembangunan diuraikan secara eksplisit dan spesifik.Sebaliknya, prioritas dan rencana aksi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu2006-2010 hanya ditulis secara umum dan cenderung implisit yang tertumpang atauditumpangkan pada rencana aksi yang bersifat umum. Perbedaan dalam formatpenyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu 2006-2010 dan RPJMN 2010-2014 juga telahmenyebabkan kedua dokumen tersebut tidak sepenuhnya dapat dibandingkan(incomparable) secara langsung.Hasil perbandingan antara dokumen RPJMN 2010-2014 dan RPJMD Provinsi Bengkulu2006-2010 juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam cara atau metodepenentuan prioritas pembangunan dan hasil (outcomes) yang ingin dicapai. Metode yangdigunakan dalam RPJMN 2010-2014 cenderung lebih spesifik dan lebih terukur biladibandingkan dengan dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu 2006-2010. Selain itu, prioritaspembangunan di RPJMN juga cenderung lebih specifik dengan menggunakan kalimatatau istilah yang cenderung lebih fokus bila dibandingkan dengan RPJMD ProvinsiBengkulu sebagaimana dibahas pada bagian analisis relevansi prioritas pembangunan dibawah ini.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 88

3.2. Analisis Relevansi antara Prioritas dan Program Aksi Pembangunan dalam RPJMN 2010-14 dan RPJMD 2006-10Tujuan utama dari evaluasi relevansi ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat kaitanantara prioritas dan program aksi pembangunan daerah dalam RPJPD Provinsi Bengkuludengan prioritas dan program aksi pembangunan nasional sebagaimana ditegaskandalam RPJMN 2010-2014. Prioritas pembangunan di tingkat nasional dan di ProvinsiBengkulu secara berturut-turut ditampilkan pada Tabel 3.1. dan Tabel 3.2. sesuai denganurutan prioritas. Tabel 3.1. Prioritas Pembangunan Nasional 2010-2014 Urutan Prioritas Prioritas Pembangunan Nasional (2010-2014) Prioritas 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola Prioritas 2. Pendidikan Prioritas 3. Kesehatan Prioritas 4. Penanggulangan kemiskinan Prioritas 5. Ketahanan pangan Prioritas 6. Infrastruktur Prioritas 7. Iklim investasi dan iklim usaha Prioritas 8. Energi Prioritas 9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana Prioritas 10. Daerah terdepen, terluar , tertinggal dan pasca konflik Prioritas 11. Kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologiTabel 3.2. Prioritas Pembangunan di RPJMN (2010-2014) dan RPJMD Provinsi Bengkulu (2006-2010). Urutan Prioritas/Misi Prioritas Pembangunan Provinsi Bengkulu, RPJMD (2006-2010) Memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi Prioritas 1. daerah dengan industri rakyat sebagai penggerak utamanya. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi melalui penyelenggaraan pendidikan pada berbagai aspek kehidupan, Prioritas 2. didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Mengembangkan sarana dan prasarana daerah untuk mendukung Prioritas 3. pencapaian masyarakat yang sejahtera, adil, produktif dan kompetitif. Menyelenggarakan pemerintahan yang merakyat secara professional, Prioritas 4. transparan, akuntabel, sinergis, bersih dan berwibawa bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Mendorong berkembangnya masyarakat yang bermoral, berbudaya Prioritas 5. dan religius. Mewujudkan sistem politik dan hokum yang memperhatikan dan Prioritas 6. mengayomi masyarakat, serta mampu membawa kemajuan dan stabilitas daerah. Menumbuhkembangkan budaya kooperatif, kolaboratif, produktif dan Prioritas 7. kompetitif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Mendorong terciptanya sistem pertahanan dan keamanan daerah yang Prioritas 8. mampu menangkal disintegrasi bangsa, menjamin keutuhan NKRI, keamanan dan ketertiban masyarakat.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 89

Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1. dan Tabel 3.2., sistematika penulisan prioritaspembangunan dalam kedua dokumen tersebut tampak berbeda. Prioritas pembangunandi RPJMN diungkapkan secara eksplisit, sedangkan RPJMD Provinsi Bengkulu 2006-2010 tidak ditampilkan secara khusus tetapi sepertinya tertumpang atau terimplikasidalam 8 misi pembangunan Provinsi Bengkulu selama periode tersebut. Prioritaspembangunan Provinsi Bengkulu juga cenderung lebih umum dan global biladibandingkan prioritas pembangunan nasional yang menyebabkan terjadinya perbedaandalam jumlah keseluruhan prioritas untuk masing-masing RPJM. Sebagai contoh, salahsatu prioritas pembangunan daerah yakni yang nomor 2 meliputi atau terkait dengan 3masalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, sedangkan dalam dokumen RPJMNketiga masalah tersebut dipisah menjadi 3 prioritas pembangunan nasional. Perbedaandalam sistematika penulisan tersebut memberikan kesan bahwa prioritas nasionalcenderung lebih spesifik dan lebih fokus.Perbedaan tersebut juga menyebabkan perbandingan dilakukan secara langsung.Meskipun begitu bila prioritas-prioritas tersebut ditelusuri satu per satu termasuk rencanaaksi untuk masing-masing prioritas, maka akan terlihat beberapa kesamaan meskipuntidak sepenuhnya identik sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.3 di bawah ini. Tabel 3.3. Relevansi Prioritas Pembangunan di RPJMD Provinsi Bengkulu (2006-2010) dan RPJM (2010-2014). No Prioritas Pembangunan Prov. Bengkulu (2006-2010) Prioritas Pembangunan Nasional (2010-2014) 1. Memajukan perekonomian masyarakat melalui Ketahanan pangan (5) pengembangan potensi daerah dengan industri rakyat Iklim investasi dan iklim usaha (7) sebagai penggerak utamanya. 2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi Pendidikan (2) melalui penyelenggaraan pendidikan pada berbagai Kesehatan (3) aspek kehidupan, didukung oleh peningkatan Penanggulangan kemiskinan (4) pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial. 3. Mengembangkan sarana dan prasarana daerah untuk Infrastruktur (6) mendukung pencapaian masyarakat yang sejahtera, adil, produktif dan kompetitif. 4. Menyelenggarakan pemerintahan yang merakyat Reformasi birokrasi dan tata kelola (1) secara professional, transparan, akuntabel, sinergis, bersih dan berwibawa bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. 5. Mendorong berkembangnya masyarakat yang - bermoral, berbudaya dan religius. 6. Mewujudkan sistem politik dan hukum yang - memperhatikan dan mengayomi masyarakat, serta mampu membawa kemajuan dan stabilitas daerah. 7. Menumbuhkembangkan budaya kooperatif, kolaboratif, Kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi produktif dan kompetitif pada berbagai aspek teknologi (11) kehidupan masyarakat. 8. Mendorong terciptanya sistem pertahanan dan Daerah terdepen, terluar , tertinggal dan keamanan daerah yang mampu menangkal disintegrasi pasca konflik (10) bangsa, menjamin keutuhan NKRI, keamanan dan ketertiban masyarakat. - - Energi (8) Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana (9)■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 90

Perbandingan pada Tabel 3.3. menunjukkan bahwa 9 dari prioritas pembangunannasional (prioritas nomor: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, dan 11) berkaitan atau mempunyairelevansi dengan 6 prioritas pembangunan daerah Provinsi Bengkulu untuk periode 2006-2010 (prioritas nomor 1, 2, 3, 4, 7, dan 8). Sedangkan dua prioritas nasional lainnya yaknienergi (prioritas 8) dan lingkungan hidup dan pengolahan bencana (prioritas 9) terlihattidak memiliki kaitan langsung dengan salah satu dari delapan prioritas pembangunandaerah Provinsi Bengkulu selama periode 2006-2010.Hasil perbandingan prioritas yang ditemukan dan dirasakan tidak lagi logis untuk situasisaat ini adalah tidak terdapatnya relevansi yang kuat antara prioritas nasional nomor 9(lingkungan hidup dan pengolahan bencana) dengan salah satu dari 8 prioritaspembangunan daerah Provinsi Bengkulu 2006-2010. Ketidaklogisan ini disebabkankarena Provinsi Bengkulu sejak beberapa tahun terakhir mengalami bencana gempa yanghebat sehingga telah dianggap sebagai satu daerah yang rawan bencana gempa. Tidakadanya relevansi dan tidak logisnya temuan ini disebabkan karena dokumen RPJMDProvinsi Bengkulu yang digunakan dalam perbandingan ini adalah dokumen yang disusundan dan disyahkan beberapa waktu sebelum Provinsi Bengkulu ditimpa bencana gempabumi tahun 2007. Oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan terdahulu, sebagian darimateri dan hasil evaluasi relevansi ini kelihatannya sudah tidak lagi sesuai dengan situasidan kondisi Provinsi Bengkulu pada saat ini.Perbandingan pada Tabel 3.3. sekaligus menunjukkan bahwa terdapat dua buah prioritaspembangunan daerah periode 2006-2010 yang kelihatannya (secara eksplisit atau secaralangsung) tidak terdapat pada prioritas pembangunan nasional selama periode 2010-2014. Kedua prioritas tersebut adalah: prioritas nomor 5 “Mendorong berkembangnyamasyarakat yang bermoral, berbudaya dan religius” dan prioritas nomor 6 yakni“Mewujudkan sistem politik dan hukum yang memperhatikan dan mengayomi masyarakat,serta mampu membawa kemajuan dan stabilitas daerah”. Hasil perbandingan tersebutseolah-olah mengindikasikan bahwa tidak terdapat keterkaitan dan relevansi antaraprioritas pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional. Namun apabiladilihat dari komponen-komponen dalam rencana aksi, sebagaimana akan dibahas padabagian selanjutnya, maka terlihat adanya kaitan atau relevansi antara beberapa rencanaaksi (misalnya masalah penegakan hukum), tetapi rencana aksi tersebut berada di bawahprioritas yang berbeda dalam dokumen RPJM yang berbeda. Persoalan dalamperbandingan ini kelihatannya disebabkan oleh banyak hal terutama karena adanyaperbedaan dalam format dan sistematika penulisan pada masing-masing dokumen RPJMtersebut.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 91

Sehubungan dengan itu, evaluasi dan analisis relevansi prioritas dan rencana aksipembangunan di tingkat nasional (RPJMN) dan di Provinsi Bengkulu (RPJMD) yang akanditampilkan dibawah ini lebih difokuskan kepada kesesuaian dari komponen-komponenrencana aksi meskipun masing-masing komponen tersebut berada pada “prioritas” yangberbeda. Oleh karena itu, evaluasi dan analisis diurutkan berdasarkan urutan prioritasnasional (kolom 2). Indikator yang menunjukkan “ada” atau “tidak ada” program daerahyang mendukung program nasional ditampilkan pada kolom 3 dengan menggunakankata-kata “ADA” bila ada atau “TIDAK” bila tidak ada, sedangkan indikator untuk tingkatrelevansi ditampilkan pada kolom 4 dengan menggunakan kata-kata “ADA” bila adarelevansi dan “TIDAK” bila tidak relevansi, dan bila diperlukan maka setiap jawaban akandiberikan penjelasan pada kolom 5 atau pada pengantar untuk setiap sub-bagian yangterkait.3.2.1. Reformasi Birokrasi dan Tata KelolaHasil perbandingan RPJMN dan RPJMD Provinsi Bengkulu dalam hal reformasi birokrasidan tata kelola ditampilkan pada Tabel.3.4. Reformasi birokrasi dan tata kelola jugamerupakan bagian dari prioritas pembangunan di Provinsi Bengkulu sebagaimanaterdapat dalam RPJMD Provinsi Bengkulu 2006-2010. Prioritas ini merupakan urutan ke-empat dari delapan prioritas pembangunan yang direncanakan Pemerintah selamaperiode yang sama.Meskipun begitu, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.4., sebagian rencana aksipembangunan yang direncanakan di tingkat nasional (RPJMD) untuk kurun waktu 2010-2014 terdapat dalam rencana aksi pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu.Perbedaan ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain termasuk: perbedaanwaktu dalam penyusunan kedua dokumen tersebut yang berkaitan dengan situasi danpersoalan yang dihadapi pada saat itu, sehingga keterkaitan antara rencana aksi dalamkedua dokumen tersebut kelihatannya juga tidak erat tingkat relevansinya.Selain itu, perbandingan ditinjau dari konteks perencanaan, rencana aksi yangdirumuskan oleh Pemerintah Pusat cenderung lebih spesifik dan juga mempunyai dimensiwaktu bila dibandingkan dengan RPJMD Provinsi Bengkulu periode 2006-2010.Sebagaiman telah disinggung pada bagian terdahulu, baik prioritas maupun rencana aksiyang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu kelihatannya cenderunglebih umum dan longgar. Kekurangan seperti ini dapat mengakibatkan kurang fokus dankurang terukurnya kinerja dan arah pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 92

Table 3.4. Perbandingan Prioritas dan Rencana Aksi Pembangunan antara RPJMN 2010-2014 dan RPJMD Provinsi Bengkulu 2006-2010 dalam bidang “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola” RPJMD PROVINSI BENGKULU PENJELASAN RPJM NASIONAL 2010-2014 2006-2010 Analisis terhadap AnalisisNo Prioritas Prioritas Kualitatif Kualitatif Program Aksi Program Pembangunan Pembangunan Menyelenggarakan pemerintahan 1 PRIORITAS 1. REFORMASI BIROKRASI DAN yang merakyat secara professional, TATA KELOLA transparan, akuntabel, sinergis, bersih dan berwibawa bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Program Aksi Otonomi Daerah; Penataan otonomi daerah melalui  Penghentian/pembatasan  TIDAK Tidak ada program  Belum menjadi pemekaran wilayah; daerah yang persoalan/prioritas mendukung pada RPJMD prioritas/program 2006/10 nasional  Peningkatan efisiensi dan  TIDAK Tidak ada program  SDA efektivitas penggunaan daerah yang dana perimbangan daerah mendukung prioritas/program nasional  Penyempurnaan  ADA  Ada program daerah  Juga merupakan pelaksanaan pemilihan yang mendukung persoalan dan kepala daerah; sepenuhnya tantangan Daerah prioritas/program nasional Regulasi;  Percepatan harmonisasi  TIDAK  Tidak ada program  Belum menjadi dan sinkronisasi peraturan daerah yang persoalan/prioritas perundang-undangan di mendukung dalam RPJMD tingkat pusat dan daerah prioritas/program 2006/10 peraturan daerah nasional selambat-lambatnya 2011; Sinergi Antara Pusat dan Tidak ada program Daerah; daerah yang mendukung prioritas/program nasional  Penetapan dan penerapan  TIDAK  Tidak ada program  Belum menjadi sistem Indikator Kinerja daerah yang persoalan/prioritas Utama Pelayanan Publik mendukung dalam RPJMD yang selaras antara prioritas/program 2006/10 pemerintah pusat dan nasional pemerintah daerah Penegakan Hukum;  Peningkatan integrasi dan  ADA  Ada program daerah  Juga merupakan integritas penerapan dan yang mendukung persoalan dan penegakan hukum oleh sepenuhnya tantangan Daerah seluruh lembaga dan prioritas/program aparat hukum nasional Data Kependudukan;  Penetapan Nomor Induk  TIDAK  Tidak ada program  Belum menjadi Kependudukan (NIK) dan daerah yang persoalan/prioritas pengembangan Sistem mendukung dalam RPJMD Informasi dan Administrasi prioritas/program 2006/10 Kependudukan (SIAK) nasional dengan aplikasi pertama pada kartu tanda penduduk selambat- lambatnya pada 2011.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 93

3.2.2. PendidikanHasil perbandingan RPJMN dan RPJMD Provinsi Bengkulu dalam hal Pendidikanditampilkan pada Tabel.3.5. Prioritas “Pendidikan” yang dirumuskan dalam RPJMN 2010-2014 mempunyai keterkaitan dan relevansi dengan Prioritas pembangunan dalamRPJMD 2006-2010 yang bernomor urut 2, yakni: Meningkatkan kualitas SDM yangberdaya saing tinggi melalui penyelenggaraan pendidikan pada berbagai aspekkehidupan, didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.Relevansi tersebut juga ditunjukkan oleh adanya keterkaitan antara rencana aksi di dalamkedua dokumen tersebut. Tingkat relevansi yang relatif tinggi ini dapat disebabkan karenasecara statistik tingkat pendidikan masyarakat di Provinsi Bengkulu cendrung rendah.Data statistik menunjukkan bahwa pendidikan rata-rata penduduk adalah 7 tahun dan duaminggu yang setara dengan dua minggu di kelas 2 SMP.Meskipun begitu sebagian dari rencana aksi pembangunan pendidikan dalam RPJMDProvinsi Bengkulu 2006-2011 kelihatannya tidak relevan dengan rencana aksi dalamRPJMN 2010-2014, seperti APK perguruan tinggi, rasionalisasi BOS, harga buku, danperan kepala sekolah. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh karena persoalan-persoalanyang menyebabkan terjadinya rencana aksi tersebut belum muncul atau belum menjadipersoalan utama di Provinsi Bengkulu pada saat RPJMD 2006-2010 sedang dirumuskandan disyahkan.Table 3.5. Perbandingan Prioritas dan Rencana Aksi Pembangunan antara RPJMN 2010- 2014 dan RPJMD Provinsi Bengkulu 2006-2010 dalam bidang “Pendidikan” RPJM NASIONAL 2010-2014 RPJMD PROVINSI BENGKULU PENJELASAN 2006-2010 terhadap AnalisisNo Analisis Kualitatif Prioritas Prioritas Program Kualitatif Program Aksi Pembangunan Pembangunan 2 PRIORITAS 2. PENDIDIKAN Meningkatkan kualitas SDM yang  Terkait dengan berdaya saing tinggi melalui Prioritas Daerah penyelenggaraan pendidikan yang Nomor 2 pada berbagai aspek kehidupan, didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.  Peningkatan Angka  Ada  Ada program daerah  Juga merupakan Partisipasi Murni yang mendukung persoalan dan (APM) pendidikan sepenuhnya tantangan Daerah dasar prioritas/program  nasional  APM pendidikan  Ada  Ada program daerah  SDA setingkat SMP yang mendukung  sepenuhnya prioritas/program nasional  Angka Partisipasi  ADA  Ada program daerah  SDA Kasar (APK) yang mendukung pendidikan setingkat sepenuhnya■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 94

SMA prioritas/program nasional  Pemantapan/rasionalis  ADA  Ada program daerah  Belum menjadi asi implementasi BOS, yang mendukung persoalan/prioritas sepenuhnya dalam RPJMD prioritas/program 2006/10 nasional  Penurunan harga buku   Ada program daerah  Juga merupakan standar di tingkat yang mendukung persoalan dan sekolah dasar dan sepenuhnya prioritas Daerah menengah sebesar 30- prioritas/program  50% selambat- nasional lambatnya 2012 dan  Penyediaan   Ada program daerah  Tapi belum ada sambungan internet yang mendukung dimensi: target ber-content pendidikan sepenuhnya dan tahun (2012) ke sekolah tingkat prioritas/program menengah selambat- nasional lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar; Akses Pendidikan Tinggi;  Peningkatan APK  TIDAK  Tidak ada program  Belum menjadi pendidikan tinggi daerah yang persoalan/prioritas mendukung dalam RPJMD prioritas/program 2006/10 nasional Pengelolaan;  Pemberdayaan peran  TIDAK  Tidak ada program  Belum menjadi kepala sekolah sebagai daerah yang persoalan/prioritas manajer sistem mendukung dalam RPJMD pendidikan yang prioritas/program 2006/10 unggul, nasional  Revitalisasi peran  TIDAK  Tidak ada program  SDA pengawas sekolah daerah yang sebagai entitas quality mendukung assurance, prioritas/program nasional  Mendorong aktivasi  TIDAK  Tidak ada program  SDA peran Komite Sekolah daerah yang untuk menjamin mendukung keterlibatan pemangku prioritas/program kepentingan dalam nasional proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten Kurikulum;  Penataan ulang   ADA Ada program daerah  Juga merupakan kurikulum sekolah yang mendukung persoalan dan sepenuhnya prioritas Daerah prioritas/program nasional Kualitas;  Peningkatan kualitas   ADA Ada program daerah  Juga merupakan guru, pengelolaan yang mendukung persoalan dan dan layanan sekolah sepenuhnya tantangan Daerah prioritas/program nasional■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 95

3.2.3. KesehatanHasil perbandingan RPJMN dan RPJMD Provinsi Bengkulu dalam hal Kesehatanditampilkan pada Tabel.3.6. Sama dengan “pendidikan”, prioritas “kesehatan” yangdirumuskan dalam RPJMN 2010-2014 mempunyai keterkaitan dan relevansi denganPrioritas pembangunan dalam RPJMD 2006-2010 yang bernomor urut 2, yakni:Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi melalui penyelenggaraanpendidikan pada berbagai aspek kehidupan, didukung oleh peningkatan pelayanankesehatan dan kesejahteraan sosial”.Relevansi tersebut juga ditunjukkan oleh adanya keterkaitan antara rencana aksi di dalamkedua dokumen tersebut. Tingkat relevansi yang relatif tinggi ini dapat disebabkan karenasecara statistik tingkat kesehatan masyarakat di Provinsi Bengkulu cenderung relatif baik.Data statistik menunjukkan bahwa tingkat kesehatan penduduk adalah cukup baik.Sayangnya, rencana aksi dalam bidang kesehatan tersebut tidak menjelaskan targetspesifik yang harus di capai dan waktu yang menunjukkan kapan target tersebut harusdicapai.Table 3.6. Perbandingan Prioritas dan Rencana Aksi Pembangunan antara RPJMN 2010- 2014 dan RPJMD Provinsi Bengkulu 2006-2010 dalam bidang “Kesehatan” RPJMD PROVINSI BENGKULU PENJELASAN RPJM NASIONAL 2010-2014 2006-2010 Analisis terhadap AnalisisNo Prioritas Prioritas Program Kualitatif Kualitatif Program Aksi Pembangunan Pembangunan Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing tinggi melalui penyelenggaraan pendidikan pada 3 PRIORITAS 3 : KESEHATAN berbagai aspek kehidupan, didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Kesehatan Masyarakat; Terkait dengan Prioritas Daerah yang Nomor 1  Pelaksanaan Program  TIDAK  Tidak ada  Belum menjadi Kesehatan Preventif program daerah persoalan/prioritas Terpadu yang dalam RPJMD mendukung 2006/10 prioritas/progra m nasional KB;      Peningkatan kualitas  ADA/TIDAK  Ada program  Juga merupakan dan jangkauan daerah yang persoalan dan layanan KB melalui mendukung sepenuhnya prioritas Daerah 23.500 klinik prioritas/progra  Tapi belum ada pemerintah dan swasta selama 2010‐ m nasional dimensi: target 2014; dan tahun (2012) Obat:     ■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 96

 Pemberlakuan Daftar  TIDAK  Tidak ada  Belum menjadi Obat Esensial Nasional program daerah persoalan/prioritas sebagai dasar yang dalam RPJMD pengadaan obat di mendukung 2006/10 seluruh Indonesia dan prioritas/progra pembatasan harga m nasional obat generik bermerek pada 2010; Asuransi Kesehatan    Nasional:  Penerapan Asuransi  TIDAK  TIDAK Tidak ada  Belum menjadi Kesehatan Nasional program daerah persoalan/prioritas untuk seluruh yang dalam RPJMD keluarga miskin mendukung 2006/10 dengan cakupan 100% prioritas/progra pada 2011 dan m nasional diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara 2012‐ 2014 3.2.4. Penanggulangan KemiskinanHasil perbandingan RPJMN dan RPJMD Provinsi Bengkulu dalam hal PenanggulanganKemiskinan ditampilkan pada Tabel.3.7. Prioritas nasional periode 2010-2014 dalampenanggulangan kemiskinan mempunyai keterkaitan dan relevansi yang erat denganprioritas pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu sebagaimana tercakup dalamRPJMD Provinsi Bengkulu 2006-2010. Dijadikannya program penanggulangankemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Bengkulu disebabkanoleh karena lebih dari seperlima masyarakat Bengkulu dikategorikan sebagai pendudukmiskin.Meskipun begitu, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.7., sebagian besar dari rencana aksiyang telah dirumuskan di tingkat nasional terlihat tidak mempunyai keterkaitan danrelevansi yang erat dengan rencana aksi yang dirumuskan oleh Pemerintah ProvinsiBengkulu.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 97

Table 3.7. Perbandingan Prioritas dan Rencana Aksi Pembangunan antara RPJMN 2010-2014 dan RPJMD Provinsi Bengkulu 2006-2010 dalam bidang “Penanggulangan Kemiskinan” RPJM NASIONAL 2010-2014 RPJMD PROVINSI BENGKULU PENJELASAN 2006-2010 terhadap AnalisisNo Analisis Kualitatif Prioritas Prioritas Program Kualitatif Program Aksi Pembangunan Pembangunan Memajukan perekonomian masyarakat Ada program daerah melalui pengembangan potensi daerah yang mendukung Terkait Prioritas RPJMD 4 PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN sepenuhnya dengan industri rakyat sebagai penggerak 2006/10 Nomor 1 prioritas/program utamanya. nasional Bantuan Sosial Terpadu: Terkait dengan Prioritas Daerah yang Nomor 1  Integrasi program  TIDAK  Tidak ada program  Belum ada program perlindungan sosial berbasis daerah yang yang terintegrasi. keluarga yang mencakup mendukung program Bantuan Langsung prioritas/program Tunai nasional  Integrasi program  TIDAK  Tidak ada program  perlindungan sosial berbasis daerah yang keluarga yang mencakup mendukung program Bantuan Langsung prioritas/program Tunai nasional  Bantuan pangan, jaminan  ADA/TIDAK  Ada program daerah  Ada, tetapi tidak sosial bidang kesehatan, yang mendukung spesifik dan tidak beasiswa bagi anak keluarga sepenuhnya focus, juga tidak ada berpendapatan rendah, prioritas/program dimensi: target dan Pendidikan Anak Usia Dini nasional waktu (PAUD), dan Parenting Education mulai 2010 dan program keluarga harapan diperluas menjadi program nasional mulai 2011—2012; PNPM Mandiri:   Ada program daerah  yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional  Penambahan anggaran  ADA  Ada program daerah  Merupakan program PNPM Mandiri yang mendukung nasional sepenuhnya prioritas/program nasional Kredit Usaha Rakyat (KUR):   Ada program daerah  yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional  Pelaksanaan penyempurnaan  ADA/TIDAK  Ada program daerah  Ada, tetapi tidak mekanisme penyaluran KUR yang mendukung spesifik dan tidak mulai 2010 dan perluasan sepenuhnya focus, juga tidak ada cakupan KUR mulai 2011; prioritas/program dimensi: target dan nasional waktu  Tim Penanggulangan   Ada program daerah  Kemiskinan: yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional  Revitalisasi Komite Nasional  TIDAK  Tidak ada program  Belum menjadi Penanggulangan Kemiskinan daerah yang persoalan/prioritas di bawah koordinasi Wakil mendukung dalam RPJMD Presiden prioritas/program 2006/10 nasional■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 98

3.2.5. Ketahanan PanganHasil perbandingan RPJMN dan RPJMD Provinsi Bengkulu dalam hal Ketahanan Panganditampilkan pada Tabel.3.8. Ketahanan pangan yang merupakan salah satu prioritasutama pembangunan nasional untuk periode 2010-2014 juga merupakan prioritas dalamRPJMD Provinsi Bengkulu 2006-2010. Meskipun begitu, sebagaimana terlihat pada Tabel3.8., sebagian besar dari rencana aksi yang telah dirumuskan di tingkat nasional terlihattidak mempunyai keterkaitan dan relevansi yang erat dengan rencana aksi yangdirumuskan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Perbedaan dalam rencana aksi tersebutberkemungkinan besar disebabkan oleh perbedaan waktu, fokus dan situasi pada saatperumusan rencana aksi untuk masing-masing dokumen RPJM.Table 3.8. Perbandingan Prioritas dan Rencana Aksi Pembangunan antara RPJMN 2010- 2014 dan RPJMD Provinsi Bengkulu 2006-2010 dalam bidang “Ketahanan Pangan” RPJM NASIONAL 2010-2014 RPJMD PROVINSI BENGKULU PENJELASAN 2006-2010 Analisis terhadap AnalisisNo Prioritas Prioritas Program Kualitatif Kualitatif Program Aksi Pembangunan Pembangunan Memajukan perekonomian Ada program Terkait dengan 5 PRIORITAS 5 : PROGRAM AKSI DIBIDANG masyarakat melalui daerah yang Prioritas RPJMD PANGAN pengembangan potensi daerah mendukung sepenuhnya Nomor 1 dengan industri rakyat sebagai prioritas/progra penggerak utamanya. m nasional Lahan, Pengembangan Terkait dengan Kawasan dan Tata Prioritas Daerah Ruang Pertanian: yang Nomor 1  Penataan regulasi  TIDAK Tidak ada  Belum menjad untuk menjamin program persolaan/priorit daerah yang kepastian hukum mendukung as RPJMD atas lahan pertanian, prioritas/progra 2006/10 m nasional  Pengembangan areal  TIDAK Tidak ada  SDA pertanian baru seluas program daerah yang 2 juta hektar, mendukung penertiban serta prioritas/progra optimalisasi m nasional penggunaan lahan terlantar; Infrastruktur:  Pembangunan dan  ADA  Ada program  Juga merupakan pemeliharaan sarana daerah yang persoalan dan mendukung transportasi dan sepenuhnya priorias angkutan, pengairan, prioritas/progra pembangunan jaringan listrik, serta m nasional daerah teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah‐ daerah sentra produksi pertanian ■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 99

demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya; Penelitian dan Pengembangan:  Peningkatan upaya  TIDAK  Tidak ada  Belum menjad penelitian dan program persolaan/priorit daerah yang pengembangan mendukung as RPJMD bidang pertanian prioritas/progra 2006/10 yang mampu m nasional menciptakan benih unggul dan hasil peneilitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi; Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi:  Dorongan untuk  ADA  Ada program  Juga merupakan investasi pangan, daerah yang persoalan dan mendukung pertanian, dan sepenuhnya tantangan di industri perdesaan prioritas/progra daerah berbasis produk lokal m nasional oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau. Pangan dan Gizi:  Peningkatan  TIDAK  Tidak ada  Belum menjadi program kualitas gizi dan daerah yang persoalan/prio keanekaragaman mendukung ritas RPJMD pangan melalui prioritas/progra 2006/10 m nasional peningkatan pola pangan harapan; Adaptasi Perubahan Iklim:  Pengambilan  TIDAK  Tidak ada  SDA program langkah‐langkah daerah yang kongkrit terkait mendukung adaptasi dan prioritas/progra m nasional antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim. ■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 100

3.2.6. InfrastrukturHasil dari membandingkan dokumen RPJPD Provinsi Bengkulu 2006-2010 denganRPJMN 2010-2014 dalam hal Infrastruktur yang ditampilkan pada Tabel 3.9 menunjukkanbahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu dari prioritas pembangunan baikdi tingkat nasional maupun di Provinsi Bengkulu. Dukungan Pemerintah Daerah terhadapprioritas nasional ini dilandasi oleh kenyataan bahwa akses ke Provinsi Bengkulu masihsangat terbatas yang menyebabkannya menjadi agak terisolir. Meskipun begitu, rencanaaksi dalam kedua dokumen tersebut tidak memiliki banyak persamaan yangmengindikasikan masih rendahnya keterkaitan dan tingkat relevansi antara rencana aksidi tingkat nasional dan di daerah.Table 3.9. Perbandingan Prioritas dan Rencana Aksi Pembangunan antara RPJMN 2010- 2014 dan RPJMD Provinsi Bengkulu 2006-2010 dalam bidang “Infrastruktur” RPJM NASIONAL 2010-2014 RPJMD PROVINSI BENGKULU PENJELASAN 2006-2010 Analisis terhadap AnalisisNo Prioritas Prioritas Program Kualitatif Kualitatif Program Aksi Pembangunan Pembangunan Mengembangkan sarana dan Ada program Terkait dengan prasarana daerah untuk daerah yang Prioritas RPJMD yang 6 mendukung PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR mendukung pencapaian Nomor 3. sepenuhnya masyarakat yang sejahtera, adil, prioritas/progra produktif dan kompetitif. m nasional Tanah dan tata ruang:  Konsolidasi kebijakan  TIDAK  Tidak ada  Belum menjadi penanganan dan program persoalan/prioritas pemanfaatan tanah daerah yang RPJMD 2006/10 untuk kepentingan mendukung umum secara prioritas/progra menyeluruh di bawah m nasional satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu; Perhubungan:  Pembangunan jaringan  TIDAK  Tidak ada  Belum menjadi prasarana dan program persoalan/prioritas penyediaan sarana daerah yang RPJMD 2006/10 transportasi antarmoda mendukung dan antarpulau yang prioritas/progra terintegrasi sesuai m nasional dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari 50% keadaan saat ini; Pengendalian banjir: ■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 101

 Penyelesaian  TIDAK  Tidak ada  Belum menjadi pembangunan prasarana program persoalan/prioritas pengendalian banjir daerah yang RPJMD 2006/10 mendukung prioritas/progra m nasional Transportasi perkotaan:  Perbaikan sistem dan  TIDAK  Tidak ada  Belum menjadi jaringan transportasi program persoalan/prioritas di 4 kota besar daerah yang RPJMD 2006/10 (Jakarta, Bandung, mendukung Surabaya, Medan) prioritas/progra m nasional3.2.7. Iklim Investasi dan Iklim UsahaHasil evaluasi relevansi RPJMN dan RPJMD Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwaterdapat keterkaitan antara prioritas pembangunan nasional dan daerah dalam bidangiklim investasi dan iklim usaha, sebagimana terlihat pada Tabel 3.10. dibawah ini. Table 3.10. Perbandingan Prioritas dan Rencana Aksi Pembangunan antara RPJMN 2010-2014 dan RPJMD Provinsi Bengkulu 2006-2010 dalam bidang “Iklim Investasi dan Iklim Usaha” RPJM NASIONAL 2010-2014 RPJMD PROVINSI BENGKULU PENJELASAN 2006-2010 Analisis terhadap AnalisisNo Prioritas Prioritas Program Kualitatif Kualitatif Program Aksi Pembangunan Pembangunan Memajukan perekonomian Ada program Terkait dengan masyarakat melalui pengembangan daerah yang Prioritas RPJMD 7 PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM potensi daerah dengan industri mendukung rakyat sebagai penggerak sepenuhnya Nomor 1. USAHA utamanya. prioritas/progra m nasional Kepastian hukum:  Reformasi regulasi  TIDAK  Tidak ada  Belum menjadi secara bertahap di program persoalan/ daerah yang tingkat nasional dan mendukung prioritas dalam daerah prioritas/progr RPJMD 2006/10 am nasional Kebijakan ketenagakerjaan:  Sinkronisasi  ADA  Ada program  Juga merupakan kebijakan daerah yang persoalan mendukung ketenagakerjaan dan sepenuhnya pembanguna dan iklim usaha dalam prioritas/progra prioritas di rangka memperluas m nasional daerah. penciptaan lapangan kerja. ■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 102

3.2.8. EnergiBerbeda dengan prioritas pembangunan di tingkat nasional, persoalan energi tidakmenjadi salah satu dari prioritas pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu dalamRPJMD 2006-2010. Meskipun dalam realita keterbatasan energi merupakan persoalandan kendala pembangunan di Provinsi Bengkulu, namun para pembuat kebijakannampaknya belum memandang persoalan tersebut sebagai masalah yang perludiprioritaskan, sehingga tidak terdapat keterkaitan dan relevansi yang erat antara prioritasdan rencana aksi pembangunan nasional dan daerah dalam bidang energi. Table 3.11. Perbandingan Prioritas dan Rencana Aksi Pembangunan antara RPJMN 2010-2014 dan RPJMD Provinsi Bengkulu 2006-2010 dalam bidang “Infrastruktur” RPJM NASIONAL 2010-2014 RPJMD PROVINSI BENGKULU PENJELASAN 2006-2010 Analisis terhadap AnalisisNo Prioritas Prioritas Program Kualitatif Kualitatif Program Aksi Pembangunan Pembangunan Belum jadi persolana 8 PRIORITAS 8 : ENERGI dan prioritas dalam RPJMD 2006/10 Energi alternatif:  Peningkatan  TIDAK  Tidak ada Belum jadi persolana pemanfaatan energi program dan prioritas dalam daerah yang terbarukan termasuk mendukung RPJMD 2006/10 energi alternatif prioritas/progr geothermal sehingga am nasional mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 Hasil ikutan dan turunan minyak bumi/gas:  Revitalisasi industri  TIDAK  Tidak ada Belum jadi persolana pengolah hasil program dan prioritas dalam daerah yang ikutan/turunan mendukung RPJMD 2006/10 minyak bumi dan gas prioritas/progr sebagai bahan baku am nasional industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya; Konversi menuju penggunaan gas:  Perluasan program  TIDAK  Tidak ada Belum jadi persolana konversi minyak program dan prioritas dalam daerah yang tanah ke gas sehingga mendukung RPJMD 2006/10 mencakup 42 juta prioritas/progr Kepala Keluarga pada am nasional 2010; ■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 103

3.2.9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan BencanaPrioritas pembangunan nasional dalam bidang lingkungan hidup dan pengelolaanbencana tidak dijadikan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah di ProvinsiBengkulu dalam RPJMD 2006-2010. Oleh karena itu, tidak terdapat relevansi yang eratdalam dokumen RPJMN dan RPJMD.Bila ditinjau dari kondisi dan situasi Provinsi Bengkulu sejak beberapa tahun terakhir ini,hasil evaluasi tentunya sudah tidak lagi masuk akal karena Provinsi Bengkulu mengalamibencana alam gempa yang dahsyat pada tahun 2007. Ketidaksinkronan antara keduadokumen ini tentunya disebabkan oleh karena adanya perbedaan waktu dan situasimasing-masing dokumen RPJM dirumuskan. Oleh karena itu, prioritas pembangunannasional ini termasuk rencana aksinya sebaiknya bahkan seharusnya dijadikan sebagaiacuan utama dalam penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu 2011-2015 mendatang. Table 3.12. Perbandingan Prioritas dan Rencana Aksi Pembangunan antara RPJMN 2010-2014 dan RPJMD Provinsi Bengkulu 2006-2010 dalam bidang “Lingkungan hidup dan Pengelolaan Bencana” RPJM NASIONAL 2010-2014 RPJMD PROVINSI BENGKULU PENJELASAN 2006-2010 Analisis terhadap AnalisisNo Prioritas Prioritas Program Kualitatif Kualitatif Program Aksi Pembangunan Pembangunan 9 PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA Perubahan iklim:  Peningkatan keberdayaan  TIDAK  Tidak ada  Belum jadi pengelolaan lahan program daerah persolana dan gambut, yang prioritas mendukung pembangunan prioritas/progra dalam RPJMD m nasional 2006/10  Peningkatan hasil  TIDAK  Tidak ada  Belum jadi rehabilitasi seluas 500,000 program daerah persolana dan ha per tahun, yang prioritas mendukung pembangunan prioritas/progra dalam RPJMD m nasional 2006/10  Penekanan laju  TIDAK  Tidak ada  Belum jadi deforestasi secara program daerah persolana dan sungguh-sungguh di yang prioritas antaranya melalui kerja mendukung pembangunan sama lintas kementerian prioritas/progra dalam RPJMD terkait serta optimalisasi m nasional 2006/10 dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana Iuran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi; Pengendalian Kerusakan Lingkungan:■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 104

 Penurunan beban  TIDAK  Tidak ada  Belum jadi pencemaran lingkungan program daerah persolana dan melalui pengawasan yang prioritas ketaatan pengendalian mendukung pembangunan pencemaran air limbah prioritas/progra dalam RPJMD dan emisi di 680 kegiatan m nasional 2006/10 industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut; Sistem Peringatan Dini:  Penjaminan berjalannya  TIDAK  Tidak ada  Belum jadi fungsi Sistem Peringatan program daerah persolana dan Dini Tsunami (TEWS) dan yang prioritas Sistem Peringatan Dini mendukung pembangunan Cuaca (MEWS) mulai prioritas/progra dalam RPJMD 2010 dan seterusnya, m nasional 2006/10 serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013; Penanggulangan bencana:  Peningkatan kemampuan  TIDAK  Tidak ada  Belum jadi penanggulangan bencana program daerah persolana dan yang prioritas mendukung pembangunan prioritas/progra dalam RPJMD m nasional 2006/103.3.10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik KebudayaanPersoalan dan kebijakan untuk bidang “daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik kebudayaan” merupakan salah satu prioritas pembangunan baik di tingkat nasionalmaupun di Provinsi Bengkulu. Sayangnya, rencana aksi pembangunan di ProvinsiBengkulu tidak secara spesifik seperti di tingkat nasional, sehingga terkesan terlalu umumdan tidak fokus. Table 3.13. Perbandingan Prioritas dan Rencana Aksi Pembangunan antara RPJMN 2010-2014 dan RPJMD Provinsi Bengkulu 2006-2010 dalam bidang “Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik kebudayaan” RPJM NASIONAL 2010-2014 RPJMD PROVINSI BENGKULU PENJELASAN 2006-2010 terhadap AnalisisNo Analisis Prioritas Prioritas Program Kualitatif Program Aksi Kualitatif Pembangunan Pembangunan10 PRIORITAS 10 : DAERAH TERDEPEN, TERLUAR , Mendorong terciptanya sistem Ada program Terkait dengan TERTINGGAL DAN PASCA KONFLIK pertahanan dan keamanan daerah yang daerah yang prioritas RPJMD mampu menangkal disintegrasi bangsa, mendukung yang Nomor 8. sepenuhnya menjamin keutuhan NKRI, keamanan prioritas/prog dan ketertiban masyarakat. ram nasional Kebijakan:  Pelaksanaan kebijakan  TIDAK  Tidak ada  Belum jadi khusus dalam bidang program persolana dan infrastruktur dan daerah yang prioritas pendukung kesejahteraan mendukung pembangunan lainnya prioritas/prog dalam RPJMD ■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 105

ram nasional 2006/10 Keutuhan wilayah:  Penyelesaian pemetaan   Tidak ada  Belum jadi wilayah perbatasan RI program persolana dan dengan Malaysia, Papua daerah yang prioritas Nugini, Timor Leste, dan mendukung pembangunan Filipina pada 2010; prioritas/prog dalam RPJMD ram nasional 2006/10 Daerah tertinggal:  Pengentasan paling lambat  ADA/TIDAK  Ada program  Ada, tetapi tidak 2014. daerah yang mempunyai mendukung dimensi waktu. sepenuhnya prioritas/prog ram nasional3.3.11. Kreativitas dan Inovasi Teknologi.Hasil dari membandingkan dokumen RPJMN dan RPJMD Provinsi Bengkulumenunjukkan bahwa terdapat keterkaitan dan relevansi antara prioritas pembangunan ditingkat nasional dan di daerah dalam bidang kreatiffitas dan inovasi teknologi. Hanya saja,beberapa program aksi di tingkat nasional terlihat tidak tersedia atau belum dirumuskan ditingkat daerah. Table 3.14. Perbandingan Prioritas dan Rencana Aksi Pembangunan antara RPJMN 2010-2014 dan RPJMD Provinsi Bengkulu 2006-2010 dalam bidang “Kreatifitas dan Innovasi Teknologi” RPJM NASIONAL 2010-2014 RPJMD PROVINSI BENGKULU PENJELASAN 2006-2010 Analisis terhadap AnalisisNo Prioritas Prioritas Program Kualitatif Kualitatif Pembanguna Program Aksi Pembangunan n11 PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, Menumbuhkembangkan budaya Terkait dengan DAN INOVASI TEKNOLOGI kooperatif, kolaboratif, produktif Prioritas RPJMD dan kompetitif pada berbagai yang Nomor 7 aspek kehidupan masyarakat. Perawatan:  Penetapan dan pembentukan  TIDAK  Tidak ada  Belum menjadi pengelolaan terpadu untuk program persolaan pengelolaan cagar budaya, daerah yang utama/prioritas mendukung dalam RPJMD prioritas/progra 2006/10. m nasional  Revitalisasi museum dan  ADA  Ada program  Ada, tetapi tidak perpustakaan di seluruh daerah yang berdimensi waktu Indonesia ditargetkan sebelum mendukung Oktober 2011; sepenuhnya prioritas/progra m nasional Sarana:      Penyediaan sarana yang  TIDAK  Tidak ada  Belum menjadi■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 106

memadai bagi program persolaan pengembangan, pendalaman daerah yang utama/prioritas dan pagelaran seni budaya di mendukung dalam RPJMD kota besar dan ibu kota prioritas/prog 2006/10. kabupaten selambat- ram nasional lambatnya Oktober 2012; Kebijakan:      Peningkatan perhatian dan  ADA  Ada program  Terdapat kesertaan pemerintah dalam daerah yang keseragaman program-program seni budaya mendukung anatara rencana yang diinisiasi oleh sepenuhnya aksi dalam masyarakat dan mendorong prioritas/progra RPJMN dan berkembangnya apresiasi m nasional RPJPD karena terhadap kemajemukan budaya dianggap budaya; oleh pemerintah sebagai suatu potensi unggulan, tetapi cendrung mengabaikan potensi2 lainnya (trade-off). Inovasi teknologi:      Peningkatan keunggulan  ADA  Ada program  Ada, tetapi tidak komparatif menjadi daerah yang focus dan tidak keunggulan kompetitif yang mendukung spesifik. mencakup pengelolaan sepenuhnya sumber daya maritim menuju prioritas/progra ketahanan energi, pangan, m nasional dan antisipasi perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda.3.3. SimpulanEvaluasi relevansi antara RPJMN dan RPJMD Provinsi Bengkulu ini tidak dapatsepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan panduan kegiatan EKPD 2010 yang disebabkanoleh karena belum tersedianya dokumen RPJMD yang mempunyai periode yang samadengan peride RPJMN yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, dokumen RPJMD yangdigunakan sebagai pembanding adalah RPJMD yang sedang berjalan (periode 2006-2010) yang dirumuskan dan disyahkan pada tahun 2005. Perbedaan dalam periodeberlakunya kedua dokumen tersebut dapat menyebabkan bias atau kerancuan dalamanalisis bila dibandingkan dengan situasi yang telah dan sedang terjadi sejak beberapatahun terakhir hingga saat ini.Berdasarkan hasil evaluasi yang telah diuraikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasebahagian besar prioritas pembangunan nasional mempunyai keterkaitan denganprioritas pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu. Meskipun begitu, prioritaspembangunan di Provinsi Bengkulu terlihat kurang fokus dan juga tidak dilengkapi dengandimensi waktu serta target yang terukur dalam pencapaian target pembangunan.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 107

3.4. Rekomendasi3.4.1. Rekomendasi Terhadap RPJMD ProvinsiBerdasarkan kepada beberapa temuan dalam dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu 2006-2010 yang telah diuraikan di bagian-bagian terdahulu, maka dapat direkomendasikanbeberapa hal penting yang dapat dijadikan sebagai masukan dalam penyusunan RPJMDperiode 2011-2015 mendatang, sebagaimana berikut: a. Prioritas-prioritas pembangunan di RPJMD yang akan datang sebaiknya/ seharusnya dibuat lebih spesifik dan lebih fokus yang dirumuskan berdasarkan situasi dan kondisi yang sedang terjadi di daerah dan diurutkan berdasarkan urgensi kebutuhan mayoritas masyarakat Provinsi Bengkulu, b. Rencana aksi pembangunan di RPJMD yang akan datang sebaiknya/ seharusnya dilengkapi dengan dimensi waktu dan alat ukur dalam pencapain hasil yang ditargetkan, c. Baik prioritas maupun rencana aksi pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu di masa yang akan datang sebaiknya/seharusnya mengacu kepada prioritas dan rencana aksi pembangunan di tingkat nasional dengan tujuan supaya terdapat keterkaitan dan relevansi pembangunan di tingkat nasional dan di tingkat daerah.3.4.2. Rekomendasi Terhadap RPJMNKesebelas prioritas dan berbagai rencana aksi pembangunan di tingkat nasional yangdituangkan dalam RPJMN 2010-2014 kelihatannya telah mempertimbangkan berbagaipersoalan penting yang sedang dihadapi oleh Negara dan juga terkesan telah berusahamengakomodasi dan mengurutkan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan yangbersifat urgen dan berdampak luas. Meskipun begitu, keberhasilan dalam mencapaioutput dan outcome yang ditargetkan dalam RPJMN tersebut sangat dipengaruhi olehbanyak faktor, terutama konsistensi antara perencanaan dan implementasinya. Olehkarena itu, tanpa komitmen yang kuat dan teguh terutama dari Pemerintah dan berbagaipihak terkait termasuk masyarakat maka RPJMN yang telah disyahkan ini hanya akanbagus di atas kertas saja.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 108

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI4.1. KesimpulanEvaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) di Provinsi Bengkulu Tahun 2010 telahdilaksanakan secara sistematis dan terstruktur dengan mengacu kepada panduan yangdisediakan oleh Tim EKPD Nasional, termasuk penentuan indikator kinerja, metodeanalisis dan format laporan hasil evaluasi. Dalam pelaksanaan evaluasi, Tim EKPDProvinsi Bengkulu telah berusaha untuk mendapatkan semua data dan informasi yangrelevan dan cukup untuk masing-masing indikator penilaian. Namun, minimnyaketersediaan data yang dibutuhkan di dinas dan instansi-instansi terkait telahmenyebabkan terhambatnya kelancaran pelaksanaan EKPD pada tahun ini. Kelangkaandata sangat terasa sekali, bahkan untuk data-data tertentu pada tahun 2009 masihbersifat sangat-sangat sementara. Sebagai upaya untuk menyikapi kekurangan datatersebut, Tim berusaha mencari proxy yang diasumsi representatif untuk mewakiliindikator yang digunakan.Selain itu, kajian EKPD Tahun 2010 ini juga telah ditambah dengan evaluasi relevansiantara RPJMN dan RPJMD. Sayangnya evaluasi relevansi antara RPJMN dan RPJMDProvinsi Bengkulu tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan panduankegiatan oleh karena belum tersedianya dokumen RPJMD Provinsi Bengkulu yangmempunyai periode waktu yang tidak sama dengan periode RPJMN yang berlaku saat ini,oleh karena Gubernur Provinsi Bengkulu yang sekarang baru saja dipilih dan dilantik padabulan nopember tahun 2010. Sehubungan dengan itu, dokumen RPJMD yang digunakansebagai pembanding RPJMN 2010-2014 adalah RPJMD Provinsi Bengkulu yang sedangberjalan (periode 2006-2010) yang dirumuskan dan disyahkan pada tahun 2005.Perbedaan waktu dalam penyusunan kedua dokumen tersebut dapat menyebabkantimbulnya bias atau kerancuan dalam analisis bila dibandingkan dengan situasi yang telahdan sedang terjadi sejak beberapa tahun terakhir hingga saat ini. Oleh karena itu, kendalaini perlu dipertimbangkan oleh para pembaca agar tidak terjadi kekeliruan dalammemahami hasil evaluasi relevansi yang dilaporkan pada Bab Tiga.Dari hasil evaluasi yang disampaikan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarikbeberapa kesimpulan penting sebagaimana berikut:■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 109

1. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja pembangunan di Provinsi Bengkulu mengalami fluktuasi selama periode 2004-2009 yang cenderung meningkat pada awal periode tetapi cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir terutama kinerja dalam pembangunan ekonomi. 2. Bila ditinjau berdasarkan tiga agenda pembangunan nasional, yaitu: Aman dan Damai; Adil dan Demokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, maka hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum hasil capaian kinerja pembangunan di provinsi Bengkulu dibawah rata-rata capaian pembangunan nasional. 3. Penilaian kinerja agenda pembangunan nasional Aman dan Damai, dengan menggunakan beberapa variabel, seperti jumlah keseluruhan kasus kriminalitas, kasus kejahatan konvensional yang dilaporkan dengan yang ditangani dan ditindaklanjuti menunjukkan bahwa hasil capaian di Provinsi Bengkulu belum dapat dikatakan ”memuaskan”. 4. Penilaian kinerja agenda pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang Adil dan Demokratis, dengan menggunakan beberapa variabel persentasi penanganan kasus tindak pidana korupsi, bahwa capaian hasil pembangunan daerah tidak lebih baik dari capaian pembangunan nasional. Sementara itu untuk indikator persentase instansi (SKPD) provinsi yang memiliki pelaporan wajar tanpa pengecualian (WTP) belum optimal karena belum pernah mencapai peringkat opini WTP (wajar tanpa pengecualian). 5. Penilaian kinerja agenda pembangunan nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dengan menggunakan beberapa variabel Indeks Pembangunan Manusia, di bidang Pendidikan dan kesehatan serta Keluarga Berencana menunjukkan dengan kecenderungan yang membaik. Namun Kinerja pembangunan ekonomi mengalami fluktuasi tetapi cenderung menurun dalam dua tahun tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan oleh: turunnya laju pertumbuhan ekonomi, rendahnya kontribusi ekspor, sektor manufaktur, tingginya laju inflasi, rendahnya pendapatan per kapita (kurang dari setengahnya pendapatan perkapita nasional), dan rendahnya investasi. Selain itu kondisi infrastruktur jalan, baik jalan nasional maupun jalan Provinsi semakin banyak yang rusak. 6. Data tentang pengelolaan sumberdaya alam sangat terbatas sehingga belum dapat ditarik kesimpulan yang tepat. Meskipun begitu, hasil observasi di lapangan mencerminkan bahwa pengelolaan sumberdaya alam yang meliputi wilayah hutan■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 110

dan laut masih belum optimal yang ditandai dengan masih banyaknya persoalan perambah hutan dan tingkat kemiskinan yang tinggi di kalangan nelayan. 7. Kinerja pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa hampir keseluruhan komponen mempunyai nilai yang masih rendah yang ditunjukkan oleh masih tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka. 8. Hasil evaluasi relevansi RPJMN dan RPJMD menunjukkan bahwa sebahagian besar prioritas pembangunan nasional mempunyai keterkaitan dengan prioritas pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu. Meskipun begitu, prioritas pembangunan di Provinsi Bengkulu terlihat kurang fokus dan juga tidak dilengkapi dengan dimensi waktu serta target yang terukur dalam pencapaian target pembangunan.4.2. RekomendasiHasil evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Bengkulu memberikan implikasi danindikasi bahwa masih sangat banyak persoalan dan tantangan pembangunan yang harusdiselesaikan di Provinsi Bengkulu agar tujuan utama pembangunan daerah dan nasionalyakni meningkatkan kesejahteraan bagi segenap masyarakat dapat diwujudkan.Persoalan utamanya adalah masih belum relevan dan efektifnya upaya pembangunanbaik kebijakan maupun program di berbagai bidang kecuali pendidikan dan kesehatan.Bila mengacu kepada jenis indikator yang digunakan, maka kebijakan dan programpembangunan yang harus diambil dan dilaksanakan di masa yang akan harus difokuskankepada upaya-upaya konkrit yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjadari masing-masing indikator keberhasilan pembangunan yang sesuai dengan kondisidan persoalan yang dihadapi secara efektif dan efisien, diantaranya termasuk:1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan demokrasi melalui:  Penyelesaian kasus-kasus korupsi berdasarkan azas keadilan dan transparansi,  Peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparat pemerintah berdasarkan kebutuhan dan penempatan yang tepat secara efisien (the right man on the right place),  Mengimplementasikan kebijakan ‘pelayanan satu atap’ secara efektif dan efisien,  Menciptakan suasana yang lebih kondusif terhadap pembangunan dan pemberdayaan kaum perempuan,■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 111

 Mendorong peningkatan partsipasi masyarakat dalam melaksanakan proses demokrasi terutama dalam penentuan pimpinan daerah, anggota legislatif dan presiden.2. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan: Jumlah Guru yang Layak Mengajar; Angka Partisipasi Murni; Melek Aksara; Rata-rata Nilai Akhir; dan menekan Angka Putus Sekolah untuk semua tingkatan pendidikan, serta mendorong peningkatan Rasio jumlah tenaga kesehatan per penduduk, Umur Harapan Hidup, dan peserta Keluarga Berencana, dan menekan Angka Kematian Bayi, Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang, dan laju pertumbuhan penduduk.3. Meningkatkan kemampuan ekonomi terutama yang bertujuan untuk menekan laju inflasi, mendorong peningkatan: laju pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor manufaktur, meningkatkan kontribusi ekspor terhadap PDRB, serta perbaikan distribusi pendapatan perkapita dan nilai tukar petani.4. Menciptakan suasana yang lebih kondusif terhadap peningkatan dan pertumbuhan Investasi baik yang berasal dari luar negeri (PMA) maupun dari dalam negeri (PMDN) melalui berbagai cara yang antara lain termasuk: promosi, simplifikasi birokrasi dan transparansi, penyerderhanaan dan kemudahan dalam pengurusan perizinan dengan menggunakan standar layanan minimum yang terukur, penguatan sistem dan kualitas/keterampilan SDM, serta infrastruktur pendukung seperti prasarana transportasi darat, laut, udara, sumber energi, sumber bahan baku.5. Meningkatkan koordinasi antara pusat-daerah, Provinsi-kabupaten/kota, antar dinas instansi dan lintas sektor.6. Penyusunan prioritas-prioritas pembangunan di RPJMD yang akan datang sebaiknya/ seharusnya dibuat lebih spesifik dan lebih fokus yang dirumuskan berdasarkan situasi dan kondisi yang sedang terjadi di daerah dan diurutkan berdasarkan urgensi kebutuhan mayoritas masyarakat Provinsi Bengkulu,7. Penyusunan rencana aksi pembangunan di RPJMD yang akan datang sebaiknya/ seharusnya dilengkapi dengan dimensi waktu dan alat ukur dalam pencapaian hasil yang ditargetkan,8. Baik prioritas maupun rencana aksi pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu di masa yang akan datang sebaiknya/seharusnya mengacu kepada prioritas dan rencana aksi pembangunan di tingkat nasional dengan tujuan supaya terdapat keterkaitan dan relevansi pembangunan di tingkat nasional dan di tingkat daerah.■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 112

9. Pada dasarnya, kesebelas prioritas dan berbagai rencana aksi pembangunan di tingkat nasional yang dituangkan dalam RPJMN 2010-2014 kelihatannya telah mencerminkan dan mempertimbangkan berbagai persoalan penting yang sedang dihadapi oleh Negara Republik Indonesia. Penyusunan rencana aksi pembangunan juga terkesan telah berusaha mengakomodasi dan mengurutkan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan yang bersifat urgen dan berdampak luas terhadap pencapaian target pembangunan. Meskipun begitu, keberhasilan dalam mencapai output dan outcome yang ditargetkan dalam RPJMN tersebut sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama konsistensi antara perencanaan dan implementasinya. Oleh karena itu, tanpa komitmen yang kuat dan teguh terutama dari Pemerintah dan berbagai pihak terkait termasuk masyarakat maka RPJMN yang telah disyahkan ini hanya akan bagus di atas kertas saja.■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 113

■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 114

Lampiran Tabel 1. Jenis Kriminalitas yang Terjadi di Provinsi Bengkulu, Tahun 2005-2009 Tahun Jenis kejahatan 2005 2006 2007 2008 2009 Pencurian dengan pemberatan 473 304 684 571 573 Pencurian dengan kekerasan 69 91 89 108 130 Penganiayaan berat 224 170 104 48 59 Pencurian kendaraan bermotor 215 216 162 209 313 Pembakaran/kebakaran 24 34 28 40 5 Pembunuhan 39 25 18 15 21 Perkosaan 59 57 56 51 22 Pemerasan 52 14 13 28 26 Penculikan 3 1 2 3 1 Senjata api 17 5 4 5 36 Narkotika 55 44 58 134 66 Penyelundupan 3 2 - 1 1 Perjudian 74 32 52 43 89 Kejahatan lain-lain 823 1.691 1.240 1.523 993 Jumlah 2.130 2.686 2.510 2.779 2.335 Sumber: Kepolisian Daerah Bengkulu, 2010 Tabel 2 Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional Yang Dilaporkan Dengan Yang Disidang di Provinsi Bengkulu, Tahun 2005 – 2009 Jumlah Kasus yang Jumlah Perkara yang Tahun % Provinsi Dilaporkan Disidangkan 2005 1.360 1.246 91,61 2006 1.352 981 75,55 2007 1.618 1.434 88,62 2008 1.464 1.453 99,24 2009 1.655 1.527 92,26 Sumber : Kajati Provinsi Bengkulu, 2010 Tabel 3 Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional Yang Dilaporkan Dengan Yang Disidang di Provinsi Bengkulu, Tahun 2007 – 2009 Jumlah Kasus yang Jumlah Perkara yang Tahun % Provinsi Dilaporkan Disidangkan 2007 3 2 66,66 2008 5 4 80 2009 15 11 73,33 Sumber : Polda Provinsi Bengkulu, 2010■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 1

Tabel 4 Persentase Jumlah Kasus Korupsi yang Dilaporkan dengan yang Disidang di Provinsi Bengkulu, Tahun 2005 – 2009 Jumlah Kasus Jumlah Perkara Tahun % Provinsi % Nasional yang Dilaporkan yang Disidangkan 2005 17 14 82,35 97,00 2006 24 21 87,50 94,00 2007 8 6 75,00 94,00 2008 22 17 77,27 94,00 2009 37 16 43,24 89,00 Sumber : Kajati Provinsi Bengkulu, 2010 Tabel 5 Persentase Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, Yang Memiliki Perda PelayananSatu Atap, Tahun 2005 – 2009 Kabupaten /Kota Yang Memiliki Tahun Jumlah Kabupaten /Kota % Perda Pelayanan satu Atap 2005 9 3 33.33 2006 9 4 44.44 2007 9 5 55.56 2008 10 6 60.00 2009 10 8 80.00 Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Pemda Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, 2010 Tabel 6 Perbandingan Opini LKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi Bengkulu Tahun 2005 – 2009 Opini LKPD No Nama Entitas 2005 2006 2007 2008 2009 1 Provinsi Bengkulu WDP WDP WDP WDP WDP 2 Kota Bengkulu WDP WDP WDP WDP WDP 3 Kab.Bengkulu Utara WDP WDP WDP WDP WDP 4 Kab.Bengkulu Selatan WDP WDP WDP TMP TMP 5 Kab.Kaur - WDP WDP WDP WTP 6 Kab.Mukomuko - TMP WDP WTP WTP 7 Kab.Rejang Lebong TMP WDP WDP WDP WDP 8 Kab.Lebong - WDP WDP TMP TMP 9 Kab.Kepahiang WDP TMP WDP TMP TMP 10 Kab.Seluma - TMP WDP WDP WDP 11 Kab.Bengkulu Tengah - - - - WDP Sumber: BPK RI Perwakilan Bengkulu, 2010■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 2

Tabel 7. Perkembangan GDI Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2004 – 2007 No. Kabupaten/Kota 2004 2005 2006 2007 1 Bengkulu Selatan 65.1 65.7 68.8 68.9 2 Rejang Lebong 53.1 53.8 54.0 56.4 3 Bengkulu Utara 63.3 64.8 67.4 68.4 4 Kaur 60.6 62.2 65.2 65.8 5 Seluma 56.4 57.5 60.2 61.1 6 Mukomuko 59.4 61.0 61.9 63.9 7 Lebong 59.8 61.2 63.5 65.2 8 Kepahiang 58.2 58.3 60.1 62.9 9 Bengkulu 63.9 64.6 66,1 68.5 Provinsi Bengkulu 62.3 63.9 65.3 66.9 Tabel 8. Perkembangan GEM Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu Tahun 2004 – 2007 No. Kabupaten/Kota 2004 2005 2006 2007 1 Bengkulu Selatan 51.2 52.9 56.1 56.4 2 Rejang Lebong 48.8 49.7 49.3 51.6 3 Bengkulu Utara 49.2 50.7 53.2 54.3 4 Kaur 52.8 55.5 58.4 58.5 5 Seluma 51.0 53.1 56.1 56.3 6 Mukomuko 41,2 42.8 45.3 46.9 7 Lebong 65.4 68.4 70.1 70.9 8 Kepahiang 48.2 48.3 50.0 51.1 9 Bengkulu 51.8 54.9 56.0 57.1 Provinsi Bengkulu 56.4 58.8 60.0 61.8 Tabel 9 Persentase Jumlah Guru Yang Layak Mengajar di Provinsi Bengkulu Tahun 2004 – 2008 Persentase Jumlah Guru 2005 2006 2007 2008 2009 2004 yang Layak Mengajar SMP/MTs 85,66 85,58 80,20 82,99 87,03 Sekolah Menengah 72,97 77,73 83,69 83,96 83,14■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 3

Tabel 10. Perkembangan Umur Harapan Hidup Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 – 2009 Umur Harapan Hidup (UHH) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Bengkulu 66,1 66,4 66,8 69,9 70,1 70.3 Nasional 68,6 69 69,4 70,4 70,5 70,7 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2009 Tabel 11.Prevalensi Gizi Buruk di Provinsi Bengkulu dan Nasional, Tahun 2004 – 2008 Prevalensi Gizi Buruk (%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Bengkulu 1,64 3,2 1,56 0,63 0,43 Nasional 4.8 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2009 Tabel 12. Prevalensi Gizi Kurang di Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2004 – 2008 Prevalensi Gizi Kurang (%) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Bengkulu 25,8 24,7 23,6 21 20,1 6.5 Nasional 19,6 19,2 - 13 13 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2009 Tabel 13. Persetase Tenaga Kesehatan per Penduduk di Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2004 – 2009 Tenaga Kesehatan per Penduduk 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Provinsi Bengkulu 0,19 0,20 0,29 0,26 0,22 0,25 Nasional 0,14 0,25 0,26 0,25 0,25 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2009 Tabel 14 Banyaknya Tenaga Kesehatan di Provinsi Bengkulu Tahun 2006 - 2008 Jenis Tenaga Kesehatan 2006 2007 2008 Dokter Umum 328 365 369 Dokter Ahli 32 30 47 Dokter Gigi 55 64 97 Apoteker 30 21 52 Sarjana Kesehatan 174 205 307 Paramedik Perawatan 1.208 1.039 1.967 Bidan 1.591 1.543 2.078 Paramedik non Perawatan 652 606 842 Tenaga Kesehatan lainnya 110 180 28 Tenaga Kesehatan di luar Depkes 259 288 55 Jumlah 4.639 4.341 5.842 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2009■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 4

Tabel 15 Rata-rata Tenaga Kesehatan di Provinsi Bengkulu, Tahun 2009 Tenaga Kesehatan Jumlah Rata- rata dokter umum setiap 100.000 penduduk 34 Rata- rata dokter spesialis setiap 100.000 penduduk 37 Rata- rata tenaga dokter gigi setiap 100.000 penduduk 80 Rata- rata tenaga apoteker setiap 100.000 penduduk 166 Rata- rata tenaga bidan/D-3 di PKM & desa setiap 100.000 pddk 91 Rata- rata tenaga perawat /D-3/S-1 setiap 100.000 penduduk 100 Rata- rata tenaga D-3 Gizi setiap 100.000 penduduk 100 Rata- rata D-3 Sanitasi setiap 100.000 penduduk 100 Rata- rata tenaga Sarjana Kes Mas setiap 100.000 penduduk 100 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu,2010 Tabel 16 Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Jenisnya di Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2008 Fasilitas Kesehatan 2005 2006 2007 2008 Rumah Sakit Umum 7 7 9 9 RS TNI/POLRI 2 2 3 3 Rumah Sakit Swasta 2 2 2 2 Puskesmas 122 125 142 147 Puskesmas Pembantu 478 482 478 505 Puskesmas Keliling 115 115 163 164 Klinik/KIA 10 10 124 124 Posyandu 1.295 1.743 1.776 1.720 Rumah Bersalin 5 5 17 17 Rumah Sakit Jiwa 1 1 1 1 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2009 Tabel 17. Perkembangan Ekspor terhadap PDRB di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2009 Persentase Ekspor 2004 2005 2006 2007 2008 2009 terhadap PDRB Ekspor Barang dan Jasa 32.15% 32.24% 31.92% 31.04% 31.62% 28.22% Ekspor Luar Negeri 7.57% 7.06% 7.06% 7.09% 7.17% 5.93% Ekspor Antar Daerah 24.58% 25.18% 24.86% 23.95% 24.45% 22.29% Sumber : BPS Provinsi Bengkulu, 2010■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 5

Tabel 18. Persentase Panjang Jalan Nasional di Provinsi Bengkulu berdasarkan kondisi, Tahun 2004-2009 Kondisi Panjang Jalan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Nasional  Baik (km) 70.84 69.49 68.00 80.00 56.08 28.17  Sedang (km) 14.38 29.33 30.00 15.00 26.70 39.32  Buruk (km) 14.78 1.18 2.00 5.00 17.22 32.5 Jumlah 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Tabel 19. Persentase Panjang Jalan Provinsi Berdasarkan Kondisi, Tahun 2004 – 2008 Kondisi Panjang Jalan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 - Baik (km) 40.71 9.00 58.62 46.90 62.43 38.26 - Sedang (km) 41.57 49.92 38.10 46.32 19.26 31.39 - Buruk (km) 17.72 41.08 3.28 6.77 18.31 30.36 Jumlah 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00Tabel 20. Perkembangan Kinerja Pembangunan Sektor Kehutanan di Provinsi Bengkulu Capaian Tahun No. Sektor / Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1. Persentase luas lahan rehabilitasi (reboisasi) dalam 0,154 0,053 0,156 0,033 0,501 *) hutan terhadap lahan kritis Sumber : 1. Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu 2. Provinsi Bengkulu Dalam Angka Tahun 2009 Keterangan : *) Data belum dapat diakses Tabel 21. Perkembangan Kinerja Pembangunan Sektor Kelautan di Provinsi Bengkulu Capaian Tahun No. Sektor/ Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1. Jumlah Tindak Pidana perikanan 5 kasus 3 kasus *) *) 2 kasus 1 kasus 2. Luas Kawasan Konservasi Laut *) *) *) 8.076 Ha 8.076 Ha *) Sumber : 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu 2. Provinsi Bengkulu Dalam Angka Tahun 2009 Keterangan : *) Data belum dapat diakses■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 6

Tabel 22 . Aktivitas Penduduk Provinsi Bengkulu Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2004-2008 Jenis Kegiatan Penduduk Usia 15 tahun keatas No Utama 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 Angkatan Kerja 768,348 805,651 816.179 867.837 836,248 867.760 Bekerja 720,036 756,142 759.772 823.370 802,963 821.706 Mencari Pekerjaan 48,312 52.207 56.407 44.467 33,285 46.054 Bukan Angkatan 2 277,524 261,312 312.660 279.753 317,823 303.415 Kerja Sekolah 84,564 95,434 107.737 91.597 103,408 97.229 Mengurus Rumah 192,960 165,878 204.923 148.802 214,415 206.186 Tangga Jumlah 1,045,872 1,066,963 1,128,839 1.147.590 1,154,071 1.666.920Sumber : BDA Tahun 2009 Tabel 23. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, 2004 – 2009 No Lapangan Pekerjaan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 Pertanian 68.40 70.59 69,88 66,37 65,25 63,27 2 Pertambangan 0.35 1.06 0,81 1,28 0,91 1,24 3 Industri 1.68 1.98 1,99 2,89 2,66 3,46 4 Listrik dan Air Minum 0.15 0.16 0,26 0,36 0,09 0,10 5 Bangunan 2.95 1.77 2,22 3,00 4,48 3,75 6 Perdagangan 12.01 13.26 11,51 12,18 12,52 12,60 7 Angkutan dan Komunikasi 2.49 2.61 3,47 3,34 3,62 3,90 8 Bank dan Lemkeu 0.55 0.42 0,25 0,21 0,31 0,77 9 Jasa-jasa 11.42 8.15 9,60 10,37 10,16 10,91 Jumlah 100 100 100 100 100 100Sumber : BDA Tahun 2009 Tabel 24. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan 2004 – 2009 Tahun No Tingkat Pendidikan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 Tidak /Belum/pernah Tamat SD 19.35 18.12 19,91 16.72 19,01 24,49 2 Sekolah Dasar 39.34 37.58 40,61 37.89 37,90 37,37 3 SLTP 19.27 20.11 18,37 20.28 17,00 22,95 4 SMU 16.32 19.52 16,45 19.06 20,06 14,62 5 Akademi 2.66 2.28 1,76 2.49 2,38 0,07 6 Perguruan Tinggi 3.06 2.39 2,90 3.56 3,56 0,50 Jumlah 100 100 100 100 100 100Sumber BPS Provinsi Bengkulu, 2009■ Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 7

Tabel 25 Kondisi Jalan Provinsi di wilayah Kabupaten/Kota akhir Tahun 2004 (Km)NO Jenis Permukaan Kondisi KAB/KOTA Aspal Non Aspal Mantap Tidak Mantap Panjang Kerikil / Hotmik Penetrasi Tanah Baik Sedang Total RR RB Total Ruas base 1 Rejang Lebong 143.15 98 39.95 5.2 - 85 49.65 134.65 6.5 2 8.5 2 Kepahyang 155.95 33.12 78.83 31 15 37 68.82 105.82 31.33 18.8 50.13 3 Bengkulu Selatan 158.2 101.6 35.4 21.2 - 96.7 58.3 155 - 3.2 3.2 4 Lebong 66.16 50.1 10 6.06 - 35.8 14.2 50 - 16.16 16.16 5 Bengkulu Utara 438.65 210.86 97.29 64.91 65.59 153.76 102.7 256.46 71.69 110.5 182.19 6 Moko-moko 43.62 33.62 10 - - 10 31 41 2.62 - 2.62 7 Kaur 120.3 55.3 29 30 6 55 29.3 84.3 17.5 18.5 36 8 Seluma 185.2 57.7 23.6 65.9 38 44.95 32.35 77.3 39.6 68.3 107.9 9 Kota Bkl 57.18 51.78 - 3.4 2 38.93 9.25 48.18 4 5 9 Prov Bkl 1,368.41 692.08 324.07 227.67 126.59 557.14 395.57 952.71 173.24 242.46 415.7 Tabel 26. Persentrase Rehabilitasi (reboisasi) dalam Hutan terhadap Lahan Kritis di Provinsi Bengkulu Tahun 2004 - 2009 Capaian Tahun No. Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1. Persentase luas lahan rehabilitasi (reboisasi) dalam 0,154 0,053 0,156 0,033 0,501 *) hutan terhadap lahan kritis Sumber : 1. Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu 2. Provinsi Bengkulu Dalam Angka Tahun 2009 Keterangan : *) Data tidak dapat diakses Tabel 27. Perkembangan Kinerja Pembangunan Subsektor Kelautan di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2009 Capaian Tahun No. Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1. Jumlah Tindak Pidana perikanan 5 kasus 3 kasus 2 kasus *) 2 kasus *) 2 kasus 1 kasus Luas Kawasan **) 2. Konservasi Laut **) **) 8.076 Ha 8.076 Ha **) Sumber : 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu 2. Provinsi Bengkulu Dalam Angka Tahun 2009 Keterangan : *) Data yang diestimasi **) Data tidak dapat diakses ■ Laporan EKPD 2010 Provinsi Bengkulu 8

Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB

by EKPD

Accessibility

Upload Details

Usage Rights

Statistics

Laporan Akhir EKPD 2010 - Bengkulu - UNIB Document Transcript