Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA

on

  • 5,683 views

Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Banten oleh Tim Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Banten oleh Tim Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Statistics

Views

Total Views
5,683
Views on SlideShare
5,683
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
97
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA Document Transcript

    • KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya denganperkenanNya maka Laporan Akhir Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) ProvinsiBanten ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusun laporan adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor UniversitasSultan Ageng Tirtayasa No. 287/H.43/LL/SK/2010 tanggal 3 Mei 2010 Tentang Tim EvaluasiKinerja Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 berdasarkan MoU yangditandatangani oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan UniversitasSultan Ageng Tirtayasa (Untirta). Penandatanganan Mou pada tanggal 20 Mei 2010 di Jakarta. Dalam menyusun laporan akhir ini, Tim Untirta Serang yang diberi tugas olehBappenas untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Banten, telahmenghadiri Seminar Awal EKPD Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Bappenas padatanggal 19-20 Mei 2010 di Jakarta, telah membuat master schedule dan pembagian tugas Tim.Setelah itu, Tim melakukan rapat pembahasan dengan Badan Perencanaan PembangunanDaerah (Bappeda) Provinsi Banten di Kampus Untirta untuk membicarakan rencana kerja Timdalam rangka evaluasi RPJMN 2004-2009 dan evaluasi keterkaitan RPJMD Provinsi Bantendengan RPJMN 2010-2014 yang antara lain meliputi penyempurnaan tabel pencapaianindikator kinerja hasil. Dalam kesempatan tersebut, Bappeda Provinsi Banten menyampaikankepada Tim dokumen RPJMD Provinsi Banten 2007- 2012 (Perubahan), dokumen RPJP, danLAKIP 2009. Pada tanggal 29 Juni 2010, Tim EKPD mengadakan pertemuan dengan Polda Banten,kemudian pada tanggal 20 Juli 2010 dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan ProvinsiBanten, pada tanggal 3 Agustus 2010 dengan Biro Perekonomian, pada tanggal 19 Agustusdengan Dinas Pendidikan, DPKAD, dan Dinas Kesehatan, pada tanggal 2 September 2010dengan Dinas Pertanian, BKKBN, dan BKPMD, kemudian juga dengan SKPD dan instansi-instansi lain di Provinsi Banten. Sistematika/Outline Laporan disesuaikan dengan petunjuk yang termuat dalam BukuPanduan EKPD 2010 tanggal 17 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Bappenas. Laporan ini telah disesuaikan dengan saran-saran yang telah disampaikan olehBappenas dan para peserta Seminar Akhir EKPD 2010 yang terdiri dari 33 Perguruan TinggiNegeri dan Bappeda seluruh Indonesia di Jakarta pada tanggal 9 s/d 11 November 2010. Akhirnya Tim mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihakyang telah memberikan data, penjelasan, saran , serta bantuannya dalam penyusunan laporandan semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Serang, 8 Desember 2010 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Rektor, Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc NIP.19610522 198803 1 001Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten di Serang i
    • DAFTAR ISIKata Pengantar ........................................................................................................................... iDaftar Isi ........................................................................................................................... iiBAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .................................................................................................. 2 B. Tujuan dan Sasaran……….…………………………………………………….. .... 2 C. Keluaran ……………………………………………………………………….. ........ 3BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009 A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI............... 5 1. Indikator......................................................................................................... 5 2. Analisis Pencapaian Indikator........................................................................ 5 3. Rekomendasi Kebijakan ............................................................................... 9 B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS.... 10 1. Indikator ........................................................................................................ 10 2. Analisis Pencapaian Indikator ....................................................................... 11 3. Rekomendasi Kebijakan ............................................................................... 17 C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ............................. 18 1. Indikator ........................................................................................................ 18 2. Analisis Pencapaian Indikator ....................................................................... 21 3. Rekomendasi Kebijakan ............................................................................... 51 D. KESIMPULAN ................................................................................................... 54BAB III RELEVANSI RPJMN 2010-2014 DENGAN RPJMD PROVINSI BANTEN 1. Pengantar .......................................................................................................... 63 2. Tabel 2. Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional ........................... 63 3. Rekomendasi ..................................................................................................... 95 a. Rekomendasi Terhadap RPJMD Provinsi Banten 2007-2012 ....................... 95 b. Rekomendasi Terhadap RPJMN.................................................................... 97BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1. Kesimpulan ........................................................................................................ 100 2. Rekomendasi ..................................................................................................... 100LAMPIRAN Tabel 3 : Pencapaian Indikator Hasil (Output) Provinsi Banten secara Keseluruhan ii
    • BAB IPENDAHULUAN 1
    • A Latar BelakangMenurut Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari empattahapan perencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan, penetapan, pengendalianperencanaan serta evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sebagai suatu tahapan perencanaanpembangunan, evaluasi harus dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan danmenganalisis data serta informasi untuk menilai sejauh mana pencapaian sasaran, tujuandan kinerja pembangunan tersebut dilaksanakan.Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 telah selesai dilaksanakan. Sesuai dengan PeraturanPemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan, Pemerintah (Bappenas) berkewajiban untukmelakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanan RPJMN tersebut.Saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014. Sikluspembangunan jangka menengah lima tahun secara nasional tidak selalu sama dengan sikluspembangunan 5 tahun di daerah,. sehingga penetapan RPJMN 2010-2014 ini tidakbersamaan waktunya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) .Hal ini menyebabkan prioritas-prioritas dalam RPJMD tidak selalu mengacu pada prioritas-prioritas RPJMN 2010-2014. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi relevansi prioritas/programantara RPJMN dengan RPJMD Provinsi Banten.Di dalam pelaksanaan evaluasi ini, dilakukan dua bentuk evaluasi yang berkaitan denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pertama adalah evaluasiatas pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dan kedua penilaian keterkaitan antara RPJMDdengan RPJMN 2010-2014.B. Tujuan dan Sasaran Tujuan dari pelaksanaan EKPD Provinsi Banten adalah : 1. Untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan RPJMN 2004-2009 serta kontribusinya pada pembangunan di Provinsi Banten; 2
    • 2. Untuk memperoleh gambaran tentang keterkaitan prioritas/program (outcome) RPJMN 2010-2014 dengan prioritas/program yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten. Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi : 1. Tersedianya data/informasi dan penilaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Banten 2. Tersedianya data/informasi dan penilaian keterkaitan RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD Provinsi Banten.C. Keluaran Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan EKPD 2009 meliputi: 1. Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Banten; 2. Tersedianya dokumen evaluasi keterkaitan RPJMD Provinsi Banten 2007-2011 dengan RPJMN 2010-2014. 3
    • BAB IIHASIL EVALUASI PELAKSANAANRPJMN 2004-2009 4
    • A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI1. Indikator Agenda Capaian Tahun No pembangunan Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 Mewujudkan Indeks Kriminalitas Indonesia 61,5 61,9 57,4 65,2 67,3 61,5 yang Aman dan Damai Prosentase Penyelesaian Kasus 59,3 57,3 56,2 61,3 62,6 61,1 Kejahatan Konvensional (%) Prosentase Penyelesaian Kasus 100 100 100 100 100 99,3 Kejahatan Trans Nasional (%)2. Analisis Pencapaian IndikatorIndeks KriminalitasDari grafik di atas terlihat pola Indeks Kriminalitas di Provinsi Banten dari tahun 2004 sampaidengan 2009 relatif stabil, berada pada kisaran 60%. Angka terendah pada tahun 2006 yaitusebesar 57,4%. Beberapa penyebab yang dikemukakan oleh Polda Banten adalahketerbatasan sumber daya manusia, pembiayaan dan peralatan apabila dibandingkan 5
    • dengan kasus yang terjadi. Sedangkan angka yang tertinggi sebesar 67,3% pada tahun2008.Data Polda Banten per 30 Desember 2009 juga mencatat, penyelesaian kasus kejahatantahun ini lebih rendah dibandingkan dengan kegiatan serupa pada tahun lalu. Tahun 2008,terdapat 1.283 dari 1.905 tindak pidana yang berhasil diselesaikan dan tahun ini jumlahnyamenurun menjadi 1.191 dari 1.936 tindak pidana. Dalam data tersebut dijelaskan, tindakpidana yang paling banyak terjadi tahun ini di wilayah Polda Banten ialah pencuriankendaraan bermotor, yakni sebanyak 427 unit. Tahun lalu, jumlahnya hanya 410 unit.Jumlah temuan kasus atensi tahun 2009, ialah premanisme dan kejahatan jalanan sebanyak219 kasus, korupsi (9 kasus), penyimpangan bahan bakar minyak atau BBM (11 kasus),illegal loging (8 kasus), illegal fishing (4 kasus), illegal mining (6 kasus), perdagangan wanitadan anak (5 kasus), serta penyalahgunaan pupuk (3 kasus). Bila dibandingkan dengan tahunsebelumnya, maka jumlah tindak pidana itu di tahun ini masih lebih rendah. Pada kasusatensi tahun ini, Polda Banten menemukan 471 tindak pidana. Artinya, jumlah itu lebihrendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 615 tindak pidana.Tahun ini,kepolisian berhasil menyelesaikan 472 tindak pidana, termasuk sebuah kasus yangmenunggak sejak tahun lalu .Hal menarik lainnya, ialah meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Jumlah kecelakaantahun 2009 mencapai 874 kecelakaan, sedangkan tahun lalu hanya 482 kecelakaan. Seiringdengan itu, korban meninggal dunia akibat kecelakaan pun meningkat, dari 156 tahun 2008menjadi 222 di tahun ini. Jumlah kerugian akibat kecelakaan tersebut mencapai Rp3,41miliar. Penyebab kecelakaan tertinggi ialah kelalaian manusia yang mencapai 848 kasus.Kemudian, faktor kendaraan sebanyak 22 kasus, faktor kondisi infrastruktur (3 kasus), danfaktor alam (1 kasus). 6
    • Penyelesaian kasus Kejahatan KonvensionalJumlah tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Daerah Banten tahun 2009 meningkatdibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini diimbangi dengan meningkatnya jumlahpenyelesaian tindak pidana pada periode yang sama. Tindak pidana di wilayah kerja PoldaBanten pada tahun ini berjumlah 1.933 kasus, sedangkan tahun sebelumnya hanya 1.794kasus. Kasus tersebut meliputi tiga jenis kejahatan yakni, konvensional, transnasional, dankejahatan terhadap kekayaan negara. Wilayah kerja Polda Banten sendiri meliputi KotaSerang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak.Kejahatan konvensional adalah kejahatan yang dilakukan dengan motivasi dan moduskejahatan umum. Yang termasuk kategori kejahatan konvensional adalah : kejahatanterhadap manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, kejahatan terhadap harta bendaseperti penipuan, penggelapan, pencurian dengan menggunakan alat berat (curat),pencurian tanpa menggunakan alat berat (curing), sengketa rumah/tanah, pemalsuan otentik, asuransi, pencurian kendaraan bermotor roda dua (curanmor R2), pencurian kendaraanbermotor roda empat (curanmor R4), dan kejahatan terhadap masyarakat seperti judi,pelacuran, ketertiban, pengrusakan.Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional di Provinsi Banten belummengalami kemajuan yang signifikan. Untuk kasus kejahatan konvensional, dalam hal initerdiri atas kurang lebih 45 jenis kejahatan, diantaranya Pencurian Berat, Pencurian 7
    • Kendaraan bermotor, Penipuan dan Penggelapan untuk tahun 2004 berkisar pada angka61%, tahun 2005 sebesar 63%, tahun 2006 sebesar 61%, tahun 2007 sebesar 56%, tahun2008 sebesar 58%, dan tahun 2009 sebesar 59%. Penyelesaian kasus yang cenderungmenurun pertahun berbanding terbalik dengan kenaikan jumlah laporan tindakan kriminal,sebagai gambaran jumlah laporan tindakan kriminal yang terdata pada tahun 2004 sebanyak1.391 kasus dan pada tahun 2007 terdata 1.636 kasus dan data terbaru tahun 2009sebanyak 1.864 kasus. (sumber : Polda Banten, Juli 2010).Arah kebijakan yang berkaitan dengan penegakan hukum di Provinsi Banten adalahmeningkatkan kapasitas lembaga pemerintahan dan koordinasi pembangunan,menyiapkankerangka regulasi untuk mendukung pelaksanaan agenda pembangunan, dengan program-program yang lebih spesifik diantaranya ; pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahantindak kriminal.Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans NasionalKejahatan transnasional adalah kejahatan yang tidak hanya sifatnya lintas batas negara,tetapi termasuk juga kejahatan yang dilakukan di suatu negara, tetapi berakibat fatal baginegara lain. Contoh kejahatan transnasional ini adalah human trafficking, penyelundupanorang, narkotika, atau terorisme internasional. 8
    • Berhubung Provinsi Banten sebagai sebuah provinsi baru berbatasan langsung dengan ibukota negara, maka kejahatan transnasional merupakan ancaman yang nyata bagi Provinsiini. Selain penyelundupan obat-obat terlarang dari luar ke dalam, terorisme, pembalakan liardan tranportasi manusia (human trafficking) merupakan ancaman yang nyata. Oleh karenaitu, kerjasama antar wilayah yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk mencegahkejahatan ini.Oleh karena itu pengadopsian Konvensi PBB melawan Kejahatan Transnasional yangTerorganisasi (United Nations Convention against Transnational Organized Crime) sangatpenting bagi penyiapan sistem keamanan nasional yang komprehensif di Indonesiakhususnya di Provinsi Banten. Melalui konvensi ini, akan bisa dibentuk sebuah sistemkeamanan nasional yang melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, di dalam negerimaupun di luar negeri, sehingga memungkinkan untuk saling membantu dan bertukarstrategi dalam menghadapi kejahatan transnasional sehingga peluang untuk membendungdan memerangi kejahatan transnasional akan semakin besar.Beberapa negara mengkategorikan kejahatan telematika juga sebagai kejahatantransnasional, sehinggga perlu adanya suatu kerjasama internasional dalam menanganikejahatan telematika tersebut. Akan tetapi banyak negara yang masih mengalami berbagaikesulitan dalam melaksanakan usaha, baik pencegahan atau pun penanganan kejahatantelematika tersebut, karena adanya ketidakseragaman dalam membuat regulasi dan aturaninternal dalam negeri.Dalam hal ini, Kejahatan Transnasional, dibagi atas kasus narkotika dan penyelundupananak, dari tahun 2004 sampai 2009 berhasil dituntaskan hampir 100%, kecuali untuk tahun2009 yaitu sebesar 99,3%. Perbedaan paling menonjol dalam penyelesaian tindak pidanatahun ini ialah pada jenis kejahatan transnasional yang berhasil mengungkap sebuah kasuspenyelundupan manusia, yang pada tahun lalu hal ini belum bisa dilakukan.3. Rekomendasi KebijakanKaitannya dengan penyelesaian kasus kejahatan di Propinsi Banten, hendaknya dinas yangterkait mulai melaksanakan sepenuhnya PERMENEGPAN No.15 Tahun 2008 yangmengatur tentang Birokrasi POLRI yang berisi tentang aturan membentuk profil dan perilaku 9
    • aparatur POLRI yang berintegritas tinggi, berproduktivitas tinggi, bertanggungjawab, danmampu memberikan pelayanan prima. Selain itu, masyarakat selaku rekan Polisi dalammembasmi kegiatan kriminalitas hendaknya berperan aktif berpartisipasi bersamamewujudkan kondisi yang kondusif.B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS1. Indikator Agenda Capaian Tahun No pembangunan Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2 Mewujudkan Pelayanan Publik Indonesia yang Adil dan Demokratis Prosentase Jumlah kasus korupsi yang tertangani 100 100 100 100 100 90 dibandingkan dengan yang dilaporkan Prosentase instansi (SKPD) provinsi yang 80 80 80 80 80 80 memiliki pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) [%] Prosentase jumlah kabupaten/ kota yang - - 50 67 67 83 memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap Demokrasi Gender Development 56,70 58,10 59,00 60,3 63,2 63,0 Index (GDI) Gender Empowerment Meassurement (GEM) 40,10 45,40 46,2 46,8 47,3 52,0 10
    • 2. Analisis Pencapaian IndikatorJumlah Kasus Korupsi yang Tertangani Dibandingkan yang DilaporkanPersentase jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan,menurut data yang didapat dari tahun 2004 sampai dengan 2008 mencapai angka 100%,sedangkan untuk tahun 2009 mencapai angka sebesar 90%. Dalam hal ini, kasus korupsitermasuk dalam kategori Kejahatan Kekayaan Negara, selain pelanggaran hak cipta, illegalfishing dan illegal logging. Untuk jenis kejahatan ini, jumlahnya meningkat dari tahun ketahun. Tahun 2005 dijumpai 11 kasus, tahun 2006, 41 kasus terselesaikan semua, tahun2007 dari 23 kasus diselesaikan 33 kasus (147%), tahun 2008 dari 139 kasus terselesaikan125 kasus (90%), dan keadaan yang ekstrem terjadi pada tahun 2009, dari 70 kasus yangdilaporkan, terselesaikan 140 kasus (200%), data ini menggambarkan pihak kepolisianberhasil mengungkap dan menyelesaikan kasus yang bahkan tidak dilaporkan. (sumber:Polda Banten, Juli 2010)Berdasarkan data yang diperoleh , terjadi kenaikan dalam hal penanganan korupsi diProvinsi Banten. Hal ini bisa terlihat dari jumlah kasus yang tertangani tiap tahunnya, daritahun 2004 sampai 2009 dengan perincian kasus yg tertangani adalah tahun 2004 : 11kasus, 2005 : 36 kasus, 2006: 38 kasus, 2007 : 44 kasus, 2008 : 50 kasus, 2009 : 51 kasus (Sumber: Kajati Banten). Tetapi hal tersebut belum bisa dikatakan berhasil karenasebenarnya masih banyak kasus korupsi yang belum terungkap dengan jelas secara hukum. 11
    • Untuk itu, perlu adanya penegakan hukum yang konsisten dan tidak berpihak, terutama daridan untuk aparat penegak hukum dan masyarakat.Dipaparkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten bahwa semua laporan masyarakat yangmasuk ke instansi mereka akan langsung diterima, kemudian ditelaah, selanjutnya dilakukanpengumpulan data, Setelah itu, apabila laporan masyarakat itu benar, maka akanditindaklanjuti.Trend jumlah kasus korupsi yang tertangani tiap tahunnya semakin meningkat, hal ini bisadikatakan bahwa penegak hukumnya sudah semakin menjunjung nilai-nilai hukum yang ada,terutama dalam penanganan korupsi yang ada di Propinsi Banten. Walaupun demikian,dilaporkan pula bahwa masih ada kasus korupsi besar yang ada di Propinsi Banten yangpada saat ini sedang dalam penyidikan.Beberapa strategi yang berusaha dijalankan di jajaran Polda Banten, diantaranya adalahReformasi Birokrasi POLRI. Hal ini berdasarkan PERMENEGPAN no. 15 tahun 2008.Sasaran umum dalam reformasi ini adalah mengubah pola pikir, budaya kerja, dan sistemmanajemen dalam POLRI. Sasaran khususnya adalah reformasi dalam kelembagaan,budaya organisasi, ketatalaksanaan, regulasi/deregulasi birokrasi, dan sumber dayamanusia.Reformasi birokrasi POLRI Tahun 2010 di Polda Banten meliputi 6 program, yaitu : 1. Arahan Strategi 2. Manajemen Perubahan 3. Penataan Organisasi 4. Penataan Sistem SDM 5. Penguatan Unit Organisasi 6. Pengawasan InternalProgram tersebut diwujudkan dalam 13 kegiatan sebagai berikut : 1. Quick Wins 2. Sosialisasi 3. Restrukturisasi Organisasi 12
    • 4. Assesment Kompetensi 5. Sistem Penilaian Kerja 6. Sistem Penilaian Kinerja 7. Pola Diklat 8. Pola Rotasi Mutasi dan Promosi 9. Pola Karier 10. Database Pegawai 11. Perbaikan Sarana dan Prasarana 12. Menegakkan Disiplin Kerja 13. Menegakkan Kode EtikPersentase instansi (SKPD) provinsi yang memiliki pelaporan Wajar TanpaPengecualian (WTP) dapat dijelaskan sebagai berikut :Ternyata opini/pendapat BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diberikankepada Provinsi dan Kabupaten/Kota bukan kepada SKPD. Selanjutnya dijelaskan olehDinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten bahwa opini untukProvinsi Banten tahun 2004 s/d 2009 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang olehTim EKPD Banten diusulkan kepada Bappenas diberi nilai 80 (apabila WTP 100, WajarDengan Pengecualian (WDP) 80, Tidak Wajar (TW) 60,dan Tidak Mengemukakan Pendapat(TMP) /Disclaimer) 40.Opini WDP yang diberikan oleh BPK kepada Provinsi Banten dinilai sudah baik karena dariLaporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh Indonesia tahun 2008 sebanyak 293,yang memperoleh opini WDP hanya 8 daerah, yang untuk jelasnya adalah sebagai berikut : 1). WTP : 8 entitas 2). WDP : 217 entitas 3). TW : 21 entitas 4). TMP : 47 entitas 13
    • Sedangkan opini terhadap LKPD Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bantentahun 2008 adalah sebagai berikut : a. Provinsi Banten : WDP b. Kab. Lebak : WDP c. Kab. Pandeglang : WDP d. Kab. Serang : WDP e. Kab. Tangerang : WTP f. Kota Cilegon : WDP g. Kota Tangerang : WTPKabupaten/Kota Yang Memiliki PERDA Satu AtapBerdasarkan grafik di atas, maka sudah ada perda yang memuat mengenai pelayanan satuatap di sebagiaan besar kabupaten/kota walaupun pada kenyataannya perda tersebutbelum terlaksana secara optimal karena belum semua pelayanan ditangani oleh satu dinas.Selain itu masih ada kendala dalam perkembangan pelayanan satu atap, di antaranya belumsiap dalam hal SDM. Di Provinsi Banten sendiri, sudah ada dua wilayah yang termasukdalam kategori cukup bagus dalam pelayanan satu atapnya, yaitu di Kabupaten Lebak danKota Tangerang. Pelayanan satu atap sendiri sangat dibutuhkan di era yang menuntutkecepatan dan kecermatan dalam pelayanan. Dengan pelayanan yang cepat dan mudahakan membuat konsumen/masyarakat menjadi puas akan layanan yang diberikan, tanpa 14
    • harus melewati birokrasi yang berbelit-belit. Salah satu contoh pelayanan satu atap di KotaTangerang untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan pajak kendaraanbermotornya, Kantor Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (Samsat) KotaTangerang mengoperasikan mobil Samsat Keliling ke berbagai wilayah di kota itu.Dari grafik di atas diperoleh informasi bahwa perda satu atap baru terlaksana pada tahun2006. Terdapat 3 kabupaten dari total 6 kabupaten/kota yang telah menerapkan perdatersebut (50%), kemudian tahun 2007 bertambah menjadi 4 wilayah (67%), tahun 2008 tetap4 wilayah (67%), dan pada tahun 2009 bertambah menjadi 5 wilayah (83%).Gender Development Index (GDI) Gender Development Index (GDI) 64 62 60 58 56 54 52 2004 2005 2006 2007 2008 2009Dengan memperhatikan capaian di atas, maka capaian sasaran Indeks PembangunanGender/Gender Development Index (GDI) termasuk klasifikasi baik dan mempunyaikecenderungan meningkat dari tahun 2004 sampai tahun 2009. Keberadaan perempuanyang dalam beberapa kesempatan pembangunan dulu sering terlupakan, kini mulaimendapat porsi yang seimbang dan proporsional dalam pengambilan keputusan dan ataupenentuan kebijakan.Dalam rangka meningkatan peran serta atau partisipasi perempuan dalam prosespembangunan Provinsi Banten, pemerintah menyusun program Keserasian KebijakanPeningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan kegiatan Koordinasi PelaksanaanKebijakan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak serta Program Peningkatan peran serta dan 15
    • kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan kegiatan Pembinaan OrganisasiPerempuan.Kesadaran kaum wanita untuk terlibat aktif di bidang sosial kemasyarakatan di ProvinsiBanten sudah cukup baik bagi yang menjadi anggota PKK maupun sebagai anggota LSM.Diharapkan dengan banyaknya wanita yang terjun di bidang sosial dilingkungannya makaberbagai permasalahan sosial secepatnya dapat tertangani yang imbasnya tentu sajamengakibatkan akselerasi pembangunan semakin mudah tercapai. ( Sumber : LaporanKinerja Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2009)Gender Empowerment Meassurement (GEM)Dari data di atas terlihat bahwa tren GEM cenderung naik dari tahun 2004 sampai 2009.Pemerintahan era reformasi telah menunjukkan komitmennya secara kuat untuk mendorongupaya pemberdayaan perempuan. GBHN 2000 - 2004 dan UU Nomer 25 Tahun 2000tentang Propenas (2000- 2004) secara eksplisit menjelaskan tentang tujuan pembangunanyang harus juga mengarah pada pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). Halini berarti setiap kebijakan pembangunan harus dikembangkan secara responsif gender.Strategi yang dikembangkan dalam setiap kebijakan adalah dengan PengarusutamaanGender (PUG) dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi seluruh 16
    • kebijakan serta program pembangunan. Agar kebijakan yang bersifat makro tersebut dapatdiimplementasikan di tingkat daerah, maka lahirlah Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentangPengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres tersebut menyebutkanbahwa seluruh departemen maupun lembaga pemerintah nondepartemen dan pemerintahpropinsi dan kabupaten/kota harus melakukan Pengarusutamaan Gender dalamperencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan programpembangunan.Ukuran Gender Empowerment Measurement (GEM) terdiri dari komposisi perempuan dalamparlemen, perempuan dalam tingkatan manajerial, dan kontrol pada penghasilan. Padaprinsipnya, indikator GEM digunakan untuk melihat partisipasi perempuan dalam prosespengambilan kebijakan publik. Beberapa jabatan strategis eksekutif di Provinsi Banten sudahdipegang oleh perempuan. Bahkan provinsi Banten satu-satunya provinsi yang mempunyaiPerda Pengarusutamaan Gender No. 10 tahun 2005 sehingga seringkali menjadi rujukanuntuk daerah lain.3. Rekomendasi Kebijakan1. Dalam hal pelayanan satu atap, beberapa permasalahan yang kerap ditemui adalah pelaksanaan yang belum optimal walaupun masing-masing kabupaten dan kota sudah memiliki Perda tersebut. Hal ini disebabkan antara lain karena tidak semua ijin diberikan pada kantor satu atap setingkat kabupaten atau kota, dan masih adanya pertentangan aturan-aturan dari pusat terhadap daerah.Permasalahan tersebut agar segera dicari pemecahannya.2. Perlu adanya suatu program berupa penegakan hukum yang konsisten dan tidak berpihak terhadap aparat penegak hukum maupun terhadap masyarakat.3. Melakukan pembinaan, pelatihan, dan pemahaman pada pihak terkait terhadap pemberlakuan Standar Akuntansi Pemerintahan4. Agar dilakukan koordinasi dan sinergi yang baik terhadap pelaksanaan Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, serta kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan. 17
    • C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT1. Indikator Capaian Tahun Agenda No pembangunan Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3 Meningkatkan Indeks Kesejahteraan Pembangunan 68.4 68.8 69.11 69.29 69.8 70.3 Rakyat Manusia Pendidikan Angka Partisipasi Murni 94.12 93.24 94.83 91.74 93.41 97.5 (SD/MI) Angka Partisipasi 106.28 105.08 108.28 108.34 107.28 107.28 Kasar (SD/MI) Rata-rata nilai 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 7.26 akhir SMP/MTs Rata-rata nilai akhir 5.79 5.9 6.08 6.47 6.65 7.52 SMA/SMK/MA Angka Putus 2.09 1.47 1.84 1.35 0.42 0.15 Sekolah SD Angka Putus 1.08 0.91 3.35 3.73 0.58 0.20 Sekolah SD Angka Putus Sekolah 1.52 3.23 4.52 2.21 0.66 0.25 Menengah Angka melek aksara 15 tahun 94 95.6 95.6 95.8 96.1 97.6 keatas Persentase jumlah guru yang layak 62.8 67.57 84.25 83.97 67.04 73.8 mengajar SMP/MTS Persentase jumlah guru yang layak 83.31 83.49 80.02 76.45 77.81 81.44 mengajar Sekolah Menengah Kesehatan Umur Harapan 63,3 64 64,3 64,45 64,9 68 Hidup (UHH) Angka Kematian Bayi (AKB) - - 44 38 34 25 (Per 1000 18
    • kelahiran hidup)Angka KematianIbu (AKI) 310 306 306 292 254 203(Per 100.000kelahiran hidup)Prevalensi Gizi 1,21 0,75 1,28 1,06 1,12 1,04buruk (%)Prevalensi Gizikurang/sedang 11,78 10,22 10,27 8,56 9,18 7,91(%)Persentasetenaga 0,92 1,25 1,32 1,42 1,23 0,23kesehatan perpendudukKeluargaBerencanaPersentasependuduk ber-KB 11.14 11.41 11.04 11.45 11.7 12.09(Contraceptiveprevalence rate)Lajupertumbuhan 3.18 2.83 2.20 2.19 2.15 2.19pendudukTotal Fertility 63.9 65.14 63.35 63.06 63.98 65Rate (TFR)Ekonomi MakroLajuPertumbuhan 5.63 5.88 5.57 6.04 5,82 5,89ekonomiPersentaseekspor terhadap 4.68 6.78 4.74 4.63 9,91 6,50PDRBPersentaseoutput 50.16 49.75 49.7 47.83 45,25 43,80Manufakturterhadap PDRBPendapatan perkapita (dalam 8.07 9.37 10.61 11.4 12,76 11,30juta rupiah)Laju Inflasi 5,95 6,11 7,67 6,31 11,47 11,90InvestasiNilai RencanaPMA yang 593.40 2,774.10 1,363.60 1,322.80disetujui (US$Juta)Nilai RealisasiInvestasi PMA 14.417 781.394 3.815.200 707.9 477.895 1.467.536(US$ Juta) 19
    • Nilai RencanaPMDN yang 6,430.80 5,136.50 6,305.70 4,063.50disetujui (RpMilyar)Nilai RealisasiInvestasi PMDN 1.048.381 5.844.076 1.492.528 1.100.000 1.989.753 5.581.183(Rp Milyar)RealisasiPenyerapan 11,430.00 13,213.00 27,302.00 36,733.00 36,465.00tenaga kerjaPMAInfrastrukturPanjang jalannasionalberdasarkandalam kondisi: Baik 294,73 286,42 286,42 350,07 281,59 110,92 Sedang 133,07 131,79 131,79 98,03 146,94 294,98 Buruk 62,50 72,19 72,20 42,30 61,87 84,50Panjang jalanprovinsi dalamkondisi : Baik 212,39 206,40 368,05 273,45 539,76 327,42 Sedang 156,86 155,35 278,65 394,96 110,31 375,27 Buruk 3,00 10,50 242,30 220,60 238,94 186,32PertanianRata-rata nilaitukar petani per - - - - 96.83 99.84tahunPDRB sektorpertanian atasdasar harga 4.930.266,80 5.061.650,42 5.030.011,59 5.242.350,48 5.408.861,73 8.201.130,00konstan 2000(Juta Rp)KehutananPersentaseLuas lahanrehabilitasi 4,05 0,00 9,19 6,98 6,40 2,97dalam hutanterhadap lahankritisKelautanJumlah tindakpidana 31 24 20 16 13 6perikanan 20
    • Luas kawasan konservasi laut 3,645.54 3,645.54 3,645.54 3,645.54 3,727.01 3,727.01 (juta Ha) Kesejahteraan Sosial Persentase penduduk 8.58 8.86 9.79 9.07 8.15 7.64 miskin Tingkat pengangguran 14.31 16.59 18.91 15.75 15.18 14.97 terbuka2. Analisis Pencapaian Indikatora. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Indeks Pembangunan Manusia (IPM ) merupakan indikator keberhasilan upaya membangunkualitas hidup manusia. Ukuran IPM diwakili oleh 3 (tiga) parameter yang terdiri atas: angkaharapan hidup, pencapaian pendidikan, dan paritas dayabeli. IPM di Provinsi Banten daritahun 2004 – 2009, dapat dilihat pada grafik berikut ini :Jika melihat pola trend IPM Provinsi Banten dari tahun 2004 hingga tahun 2009 terjadipeningkatan, namun peningkatan tersebut kurang signifikan. Rata-rata kenaikan dari tahun2004 sampai tahun 2009 hanya 0,38% per tahun.Kesehatan, pendidikan, dan ekonomi merupakan tiga pilar yang saling berinteraksi danberinter-relasi satu sama lain dalam membentuk kualitas penduduk (sumber daya manusia).Tanpa kesehatan yang baik, pendidikan sulit untuk dapat berjalan dengan baik, dan bila 21
    • kesehatan dan pendidikan tidak baik maka mustahil ekonomi keluarga/masyarakat dapatmembaik.Dibandingkan dengan pencapaian daerah-daerah lain, maka IPM Provinsi Banten dapatdikatakan masih tertinggal. Oleh karena itu masih banyak hal yang perlu dilakukan agarpencapaian pembangunan manusia di Provinsi Banten dapat setara dengan daerah lain.Faktor-faktor yang mempengaruhi IPM adalah kesehatan yang diukur dengan angkaharapan hidup (Life Expectancy Rate). Angka Harapan Hidup yang tinggi menggambarkaanbahwa manusia dalam keadaan sehat dan dapat berumur panjang. Angka harapan hidup diProvinsi Banten adalah sebagai berikut : 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Angka harapan hidup 63,3 64 64,3 64,45 64,9 68Angka harapan hidup ini mencerminkan pembangunan manusia di bidang kesehatan.Masyarakat miskin menghadapi masalah keterbatasan akses layanan kesehatan danrendahnya status kesehatan yang berdampak pada rendahnya daya tahan mereka untukbekerja dan mencari nafkah, terbatasnya kemampuan anak dari keluarga untuk tumbuh danberkembang serta rendahnya derajat kesehatan ibu. Salah satu indikator terbatasnya akseslayanan kesehatan dasar adalah angka kematian bayi dan masih tingginya penyakit menular(malaria, tuberculosis paru dan HIV/AIDS). Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat miskinjuga disebabkan oleh perilaku hidup yang tidak sehat, jarak fasilitas layanan kesehatan yangjauh dan biaya yang mahal, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar yang disebabkanterbatasnya tenaga kesehatan, kurangnya peralatan dan sarana kesehatan.Distribusi tenaga dokter di Banten juga tidak merata. Di wilayah perkotaan (KabupatenTangerang dan Kota Tangerang) memiliki jumlah dokter masing-masing kurang lebih 700orang sedangkan di wilayah perdesaan hanya memiliki jumlah dokter rata-rata sebanyak 80orang. Hal ini tentu saja berdampak pada kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatanpada masyarakat di pedesaan yang umumnya adalah masyarakat miskin. Rendahnyapemanfaatan dan penyerapan pangan memberikan gambaran status gizi seseorangterutama pada anak-anak dan kesehatan masyarakat. 22
    • Salah satu cara untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat adalah (1).pemberian pelayanan kesehatan yang makin merata dan bermutu, (2). ketersediaan saranapelayanan kesehatan dasar . Walaupun seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten telahmemiliki Rumah Sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, namun dalam kenyataannyamasih banyak golongan masyarakat terutama penduduk miskin belum sepenuhnya dapatmengakses pelayanan kesehatan karena kendala biaya, jarak, dan transportasi. Untuk itu,diperlukan peningkatan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sarana pelayanan kesehatandasar, terutama melalui peningkatan keberadaan dan kualitas pelayanan Puskesmas danjaringannya.Dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Banten meningkatkan pelayanan kesehatan bagiseluruh masyarakat Banten. Guna mendukung sasaran ini, Dinas Kesehatan Provinsi Bantenmelaksanakan program-program : (1).Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dengankegiatan Penyediaan Obat Buffer Stock Provinsi dan perbekalan kesehatan dan kegiatanPengadaan Obat dan Alat Kesehatan Untuk Sarana Pelayanan Kesehatan. (2). ProgramPelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dengan kegiatan Penyediaan Dana PendampingJamkesmas yang bertujuan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan rujukan terutamauntuk penduduk miskin. (3). Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatanPeningkatan Pelayanan Kesehatan di Perbatasan yang diwujudkan dengan pembangunanunit pelayanan kesehatan ( Puskesmas) di perbatasan Kecamatan. PembangunanPuskesmas dengan tempat perawatan di Perbatasan Kecamatan Kopo Kab. SerangDengan semakin mahalnya biaya pelayanan kesehatan sebagai akibat dari perubahan polapenyakit serta perkembangan teknologi yang digunakan yang diikuti dengan makin majunyainformasi kesehatan dunia serta masih terbatas kualifikasinya SDM dan terbatasnya saranaperalatan medik dan anggaran operasional, maka Dinas Kesehatan Provinsi Bantenberupaya mengadakan program Pengadaan Alat Kesehatan / Kedokteran.A. Pendidikan Pendidikan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lamanya sekolah, Aspek ini mengukur manusia yang cerdas , kreatif, terampil, terdidik, dan bertaqwa. Angka melek huruf di Provinsi Banten dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 23
    • Angka Melek Aksara 15 tahun Ke atasAngka melek huruf di Provinsi Banten dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, kecuali daritahun 2005 ke 2006 yang angkanya sama. Hal ini disebabkan oleh upaya, pemerintahProvinsi Banten yang telah melakukan program-program antara lain program keaksaraanmelalui kegiatan-kegiatan pembinaan mutu pendidikan masyarakat melalui Pendidikan LuarSekolah (PLS) , serta program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaanmelalui kegiatan pengembangan minat dan budaya baca melalui Pusat Kegiatan BelajarMasyarakat (PKBM) yang telah ada sebanyak 164 lembaga yang tersebar di kabupaten dankota, seperti terlihat pada Tabel berikut.Tabel Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Provinsi Banten Tahun 2006/2007 No KABUPATEN / kOTA Jumlah1 Kab. Serang 35 Lembaga2 Kab. Pandeglang 33 Lembaga3 Kab. Lebak 23 Lembaga4 Kab. Tangerang 38 Lembaga5 Kota Tangerang 20 Lembaga6 Kota Cilegon 15 Lembaga Jumlah 164 LembagaSumber : Statistik Pendidikan 2007, Dinas Pendidikan Banten 24
    • Diharapkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Provinsi Banten di tahun 2010melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), angka buta huruf penduduk Bantenmakin menurun.Selanjutnya, rata-rata lama sekolah di Provinsi Banten mengalami kenaikandari tahun ke tahun. Tahun 2004 angka lama sekolah adalah 7, 7, untuk tahun 2005 sebesar8,0 , tahun 2006 meningkat 8,1 dan tahun 2007 meningkat menjadi 8,3. Angka ini dapatdiartikan bahwa secara rata-rata penduduk dewasa telah menamatkan pendidikan dasar,tepatnya setingkat kelas 2 SLTP. Provinsi Banten harus meningkatkan rata-rata lamasekolah sehingga pendidikan dasar 9 tahun dapat tercapai.Grafik Angka Partisipasi Murni untuk tingkat SD/MI adalah sebagai berikut:Angka Partisipasi Murni (SD/MI)Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara siswa dan penduduk usiasekolah. APM SD merupakan perbandingan antara jumlah siswa SD dan setara yangberumur 7-12 tahun dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.Jika dilihat dari grafik di atasAPM SD/MI di Propinsi Banten dapat dikatakan naik, terutama pada tahun 2008 dan 2009.Hal ini disebabkan oleh upaya pemerintah Propinsi Banten untuk menambah sarana danprasarana. Pada tahun 2008, jumlah SD mengalami peningkatan 143 unit dari 4.384 unitmenjadi 4.527 unit. Kenaikan terjadi pada SD Negeri yaitu dari 4.059 unit menjadi 4.152 unitatau naik 2,29 persen. SD Swasta mengalami peningkatan 50 unit dari 325 unit menjadi 375unit. 25
    • Selain APM, salah satu hal yang mempengaruhi ukuran kualitas sumber daya manusiaadalah nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu rasio jumlah siswa berapa pun usianya yangsedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk dengan kelompokusia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK SD/MI di Propinsi Bantendapat dilihat pada grafik berikut :Angka Partisipasi Kasar (SD/MI)Jika dilihat dari grafik di atas, APK SD/MI di Propinsi Banten dapat dikatakan stabil rata-rata107 %. Hal ini berarti bahwa ada peserta didik di SD yang usianya diluar usia 7 – 14 tahun.Hal ini disebabkan oleh upaya kebijakan di Propinsi Banten yang menyelenggarakan WAJARDIKDAS Sembilan tahun untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dasar yang bermutu diseluruh wilayah Propinsi Banten.Namun secara umum masih ada kendala-kendala yang dihadapi di Propinsi Banten, yaitutingginya biaya pendidikan, terbatasnya jumlah dan mutu prasarana dan sarana pendidikan,terbatasnya jumlah guru bermutu di daerah dan komunitas miskin, terbatasnya jumlahsekolah yang layak untuk proses belajar mengajar, terbatasnya jumlah SLTP dan SLTA didaerah perdesaan, daerah terpencil dan kantong-kantong kemiskinan serta terbatasnya 26
    • jumlah sebaran dan mutu program kesetaraan pendidikan dasar melalui pendidikan nonformal, menyebabkan rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan.Data lain juga menunjukkan bahwa biaya pendidikan merupakan salah satu pengeluaranrumah tangga yang cukup besar. Bagi rumah tangga yang termasuk kelompok 20%pengeluaran terendah, persentase biaya pendidikan per anak terhadap total pengeluaranmencapai 10% untuk SD, 18,5% untuk SLTP dan 28,4% untuk SLTA. Berbagai masalahdalam layanan pendidikan menyiratkan perlunya peninjauan kembali berbagai kebijakanuntuk memperluas akses dan meningkatkan layanan penidikan. Saat ini, perkembanganjumlah tenaga kerja tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja sehingga tingkatpenyerapan tenaga kerja cenderung turun. Dengan bekal pendidikan yang memadai,memudahkan masyarakat miskin untuk dapat masuk ke dunia kerja dengan posisi tawaryang tinggi.Pemerintah Provinsi Banten telah berupaya untuk meningkatan kualitas hidup sumber dayamanusia tersebut yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah, yaitu: 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Pada Jenjang Prasekolah,Dasar, dan Menengah; 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk melanjutkan kependidikan tinggi (peningkatan nilai tambah sumberdaya manusia Banten); 3. MeningkatnyaLayanan Masyarakat Terhadap Jalur Pendidikan Berkebutuhan Khusus; 4. Meningkatnyadan semakin berkembangnya Budaya Baca Masyarakat dan Terkelolanya dokumen / arsipdaerah; 5. Meningkatnya Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik; 6. Meningkatnya akses orangdewasa untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup; 7. Meningkatnya Peran danKewirausahaan Kepemudaan, Pengetahuan, Kemampuan Sumber Daya Pemuda sertaPengembangan Sarana - Prasarana Olah Raga; 8. Meningkatnya Layanan Dasar Pendidikandan Kesehatan bagi masyarakat miskin.Isu yang berkembang dalam pendidikan di Provinsi Banten berkaitan dengan Suku Baduy,khususnya Baduy Dalam adalah karena yang diutamakan dalam pendidikan adalahpemahaman terhadap aturan-aturan adat sedangkan keterampilan membaca,menulis, danmenghitung hanya sebagai pelengkap hidup. Adat melarang warganya mengikuti sekolahformal dan melarang pendidikan formal dibuka di tanah ulayat mereka karena didasaripemikiran dan tujuan para leluhur mereka demi keselamatan dan eksistensi kesukuanmereka. Tujuan utama adalah untuk menahan terlalu bebasnya masyarakat adat yang 27
    • mengadopsi gaya kehidupan modern karena komunitas mereka memiliki tugas hidup yangspesifik, keyakinan yang kuat, dan hokum adat yang berbeda.(sumber : Kurnia danSihabudin dalam bukunya “Saatnya Baduy Bicara” )B. KesehatanAngka Kematian BayiAngka kematian bayi adalah indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatanmasyarakat secara umum yang sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistim pelayanankesehatan di masyarakat, karena dapat dipandang sebagai output dari upaya peningkatankesehatan secara keseluruhan dan berpengaruh langsung terhadap besaran Angka HarapanHidup.Berdasarkan grafik di atas, angka kematian bayi dari tahun ke tahun semakin menurun. Halini disebabkan oleh upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah PropinsiBanten untuk menurunkan angka kematian bayi, dengan program :1. Pengembangan Fasilitas dan Pemerataan Layanan Kesehatan yang diarahkan untuk :a. Peningkatan jumlah, jaringan, dan kualitas prasarana dan sarana kesehatan daerah;b. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerah;c. Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar; 28
    • d. Peningkatan pelayanan kesehatan yang khusus diberikan kepada penduduk miskin, daerah tertinggal dan daerah bencana, dengan memperhatikan kesetaraan gender.2. Pengembangan Kesehatan Berbasis Masyarakat, yang diarahkan untuk :a. Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat;b. Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini;c. Pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin;d. Peningkatan upaya promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatifKematian Bayi di Banten masih dominan disebabkan oleh Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)yang terkait erat dengan status gizi ibu hamil. Sedangkan penyebab utama kematian ibumasih didominasi oleh pendarahan yang terkait erat dengan kualitas pelayanan persalinandan kondisi kesehatan ibu hamil. Solusi yang mungkin dapat diterapkan diantaranya adalahpersalinan yang ditolong oleh tenaga medis untuk menurunkan angka kematian bayi dankematian ibu, membuat payung hukum penurunan AKI berupa peraturan daerah, membuatStandar Pelayanan Minimum Kesehatan serta peraturan tentang Penempatan Bidan Desa.Pemerintah Propinsi Banten juga telah mengagendakan pembangunan kesehatan denganindikator berikut; 1) Meningkatnya Angka Harapan Hidup; 2) Menurunnya angka kematianbayi ; 3) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan; dan 4) Menurunnya prevelensi kuranggizi pada anak dan balita.Permasalahan yang dihadapi oleh Propinsi Banten pada bidang kesehatan adalah : 1. Jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh dan biaya yang mahal merupakan penyebab utama rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan yang bermutu. 2. Kecenderungan penyebaran tenaga kesehatan yang tidak merata dan terpusat di daerah perkotaan mengurangi akses terhadap pelayanan kesehatan bermutu. 3. Distribusi tenaga dokter di Banten juga tidak merata, di wilayah perkotaan (Tangerang dan Kota Tangerang) memiliki jumlah dokter rata – rata 700 orang sedangkan di wilayah perdesaan hanya memiliki jumlah dokter sebanyak 80 orang. Hal ini tentu saja berdampak pada kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan pada masyarakat di perdesaan yang umumnya masyarakat miskin. 29
    • C. Keluarga BerencanaPresentasi penduduk ber KBDilihat dari grafik di atas persentase penduduk ber Kb meningkat dari tahun ke tahun. Hal inidisebabkan oleh upaya Pemerintah Daerah Propinsi Banten untuk meningkatkankeberdayaan masyarakat Banten, melaksanakan program Keluarga Berencana dengankegiatan Pembinaan Forum Kader Posyandu dan Keluarga Berencana (KB) sertaPengembangan Model Posyandu Asuhan Dini Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak(ADITUKA). Selain itu juga terdapat Pembangunan Program Keluarga Berencana dengankegiatan (1) Pelayanan Keluarga Berencana (KB) terutama bagi keluarga miskin (2)Penguatan data mikro keluarga (3) Penguatan SDM dan Forum Kader Revitalisasi Posyandudan (4) Pengembangan Informasi Posyandu.Jika kebutuhan akan pelayanan KB terpenuhi maka semua perempuan yang inginmengendalikan kesuburan mempunyai akses memadai terhadap kontrasepsi yang efektifdan aman, sehingga Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia dapat diturunkan sampai 50persen. Persentase penurunan yang cukup tinggi itu bisa terjadi apabila terakses padakontrasepsi yang memadai sehingga risiko kematian ibu karena kehamilan, persalinan, danaborsi dapat diturunkan. 30
    • Penurunan angka kelahiran di Indonesia erat kaitannya dengan keberhasilan program KBdan meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi. Yang perlu mendapat perhatianadalah bahwa penurunan fertilitas terbesar dalam lima tahun terakhir ini disebabkan masihbertahannya penurunan fertilitas dari generasi muda atau pasangan muda usia 15-19 tahun.Salah satu sebabnya bukan saja karena penggunaan kontrasepsi atau mengikuti KB secaraformal tetapi adalah karena kesadaran reproduksi yang makin tinggi. Mereka menunda usiakawin atau menunda mempunyai anak yang pertama. Pasangan yang usianya sekarang 45-49 tahun rata-rata menikah pada usia 17,9 tahun. Tetapi pasangan yang usianya 25-29tahun rata-rata menikah pada usia 20,2 tahun. Bahkan mereka yang tidak pernah bersekolahyang berusia 45-49 tahun rata-rata menikah pada usia 16,9 tahun, generasi muda usia 25-29tahun menikah pada rata-rata usia 17,7 tahun.Program KB juga ditunjang dengan sarana dan prasarana dasar kesehatan di ProvinsiBanten yang terus mengalami peningkatan dalam jumlah, mulai dari rumah sakit,puskesmas, posyandu, apotik, poliklinik, dokter praktek, bidan praktek dan lain sebagainya.Rata-rata setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Banten memiliki 4 Rumah Sakit. Angka initermasuk memadai jika dibandingkan dengan rata-rata daerah lain yang hanya memiliki 1-2rumah sakit untuk satu kabupaten/kota.Begitu juga untuk Puskesmas/ PuskesmasPembantu/Puskesmas Keliling jika dibandingkan dengan jumlah keluarga yang harusdilayaninya memiliki rasio 1 berbanding 3.648 artinya rata-rata satu puskesmas di ProvinsiBanten mampu melayani kurang lebih 3.648 Keluarga. Dan rasio bisa dikategorikan sedang,sebab jumlah keluarga sebanyak tersebut diperkirakan jumlah keluarga ideal untuk satukecamatan. Artinya di Provinsi Banten diperkirakan rata-rata satu kecamatan memiliki satusampai dua puskesmas. Bahkan jika jumlah Puskesmas di atas ditambah dengan poliklinikdan balai pengobatan yang ada, maka rasio rata-rata satu Puskesmas dan balai tersebutmemiliki kemampuan kapasitas layanan untuk 1.355 keluarga, angka ini bisa dikategorikanmemadai.Rendahnya partisipasi laki-laki untuk melaksanakan program Keluarga Berencana (KB)merupakan permasalahan tersendiri. Berdasarkan data, 62 persen dari sekitar 45 jutapasangan usia subur yang ada, hanya 1,3 persen akseptor KB pria. Salah satupenyebabnya adalah masih kentalnya budaya partriarki di masyarakat yang terwujud dalammemposisikan perempuan (para istri) pada posisi subordinate (lebih rendah) dalam keluarga, 31
    • yang mengkondisikan masalah KB hanya merupakan urusan kaum perempuan saja. Olehsebab itu diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi pria dalam ber KBLaju Pertumbuhan pendudukDari data di atas terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan daritahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh upaya-upaya yang dilakukan oleh PemerintahPropinsi Banten dalam menurunkan angka kelahiran. Program utamanya adalahmeningkatkan partisipasi penduduk dalam melaksanakan kelurga berencana.Penyebab jumlah penduduk di wilayah Provinsi Banten yang terus mengalami penambahanadalah bersumber dari migrasi . Hal ini disebabkan karena sebagian wilayah daerahkabupaten/kota adalah wilayah penyangga Ibu Kota Negara dan wilayah Industri yangmemiliki daya tarik bagi kaum urban. Kelompok usia angkatan kerja/produktif (15-64 tahun)dalam tahun 2008 berjumlah 6.522.900 orang atau 65,75 % mendominasi kependudukan diProvinsi Banten, oleh karenanya kelompok usia ini harus mendapatkan perhatian terkaitdengan kebutuhan penyediaan lapangan kerja. 32
    • Penambahan penduduk terbanyak terjadi di Kabupaten Tangerang sejumlah 100.777 jiwaatau terjadi peningkatan 2,90 persen dari total penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2007.Penduduk Provinsi Banten mayoritas berada di Kabupaten Tangerang dan Serang denganpersentase masing-masing 37,2 persen dan 19,0 persen. Sedangkan yang paling sedikitberada di Kota Cilegon. Akan tetapi, jika dilihat dari tingkat kepadatan, Kota Tangerangmenempati urutan pertama dengan tingkat kepadatan penduduk 8.192 jiwa per km2.Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon menempati urutan berikutnya dengan tingkatkepadatan masing-masing 3.080 jiwa per km2 dan 1.958 jiwa per km2. Tingkat kepadatanpenduduk Provinsi Banten 1.065 jiwa per km2. Pada tahun 2008 di Banten terdapat2.289.839 rumah tangga. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan40.841 rumah tangga. Secara rata-rata setiap rumah tangga mempunyai 4,2 orang anggota.Kondisi ini sama dengan tahun sebelumnya.E. Ekonomi MakroLaju Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi 6.1 6 5.9 5.8 5.7 Laju Pertumbuhan ekonomi 5.6 5.5 5.4 5.3 2004 2005 2006 2007 2008 2009Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) menggambarkan pertambahan volume barang dan jasayang diproduksi/dihasilkan di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. LPE dihitung dariPDB/PDRB atas dasar harga konstan. LPE Banten dihitung berdasarkan angka PDRBtriwulanan sebesar 5,57 % persen pada tahun 2006 Angka ini lebih rendah dibandingkandengan pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2005 yang besarnya 5,88 persen. 33
    • LPE tersebut turun karena ada dua sektor yang memberikan kontribusi negatif terhadap LPEyaitu sektor pertanian dan sektor listrik, gas dan air bersih. Kontribusi sektor pertanianterhadap LPE Banten tahun 2006 sebesar -0,18 persen (tahun sebelumnya 0,24%) dansektor listrik, gas dan air bersih sebesar -0,13 persen (sebelumnya 0,27%).Salah satu sasaran dan indikator kinerja agenda perekonomian tahun 2007-2012 adalahmeningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sampai tahun 2012 sebesar 6,2 % . Untuk dapatmeningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dibutuhkan laju investasi atau Pembentukan ModalTetap Bruto (PMTB) oleh dunia usaha dan pemerintah. Untuk mendukung pencapaian targetPMTB ini, maka pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Banten harus diupayakan seoptimalmungkin.Semenjak berdirinya Provinsi Banten sepuluh tahun yang lalu yang terpisah dari Provinsiinduknya Jawa Barat, tren pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka yang terus berkisarpada angka pertumbuhan rata-rata pada angka 5%, Laju pertumbuhan ekonomi Bantensangat dipengaruhi oleh faktor eksternal perekonomian Banten, hal ini terjadi karena sektorindustri yang menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Banten didominasi olehsektor industri yang berbasis ekspor, hal ini bisa kita lihat dari tren laju pertumbuhan ekonomiProvinsi Banten dari tahun 2004 pada angka 5,63% dan meningkat pada tahun 5,88% padatahun 2005, sedangkan pada tahun 2006 mengalami perlambatan sebanyak 0,23%, barupada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Banten menyentuh angka 6,04% sedangkan padatahun 2007, 2008 dan 2009 mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2006, perlambatanini membuktikan bahwa faktor eksternal sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomiBanten, karena pada tahun tersebut terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia karenaAmerika dan Eropa mengalami krisis keuangan global yang berimbas pada krisis ekonomiglobal, yang menyebabkan perlemahan permintaan barang dari negara-negara sepertiIndonesia, khususnya Banten di mana industrinya di dominasi oleh industri berbasis ekspor. 34
    • Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah) Pendapatan Per Kapita (Dalam Juta Rupiah) 14 12 10 8 Pendapatan per kapita 6 (dalam juta rupiah) 4 2 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009Melihat data diatas, tren pendapatan perkapita Banten mengalami peningkatan yangprogresif setiap tahunnya, hal ini berbeda dengan laju pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif,hal ini menunjukkan bahwa secara nominal laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikanyang positif, sehingga ketika dibagi dengan jumlah penduduk yang pada tahun 2004 sampaidengan 2009 jumlahnya tetap, maka diperoleh data tren pendapatan per kapita Banten yangterus menunjukkan tren yang meningkat. Data peningkatan jumlah per kapita inimenunjukkan bahwa secara makro memang terjadi perbaikan kinerja ekonomi Banten, danterjadi perbaikan kemakmuran perekonomian Banten, namun pendapatan perkapita Bantenyang menunjukkan tren terus meningkat tersebut, secara teoritik dan fakta empirik tidakmampu menunjukkan dan menggambarkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakatBanten.Oleh sebab itu, data pendapatan per kapita tidak dapat dijadikan indikator tunggal untukmemotret kesejahteraan masyarakat dalam satu perekonomian, karena pendapatan perkapita tidak mampu menggambarkan keadilan distribusi ekonomi dalam perekonomian, trenpeningkatan pendapatan per kapita Banten tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerjaperekonomian Banten, tapi tidak menggambarkan adanya kesejahteraan yang terdistribusisecara merata, karena pendapatan per kapita dihitung dari total PDRB dibagi dengan JumlahPenduduk di Banten. 35
    • Laju Inflasi Laju Inflasi 14 12 10 8 Laju Inflasi 6 4 2 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009Inflasi menggambarkan tingkat perubahan harga secara agregat dari suatu paket komoditiyang dikonsumsi oleh penduduk. Inflasi dihitung secara rutin setiap bulan dengan berbasisdata survei harga-harga yang dilaksanakan mingguan, dua mingguan, dan bulanan olehBPS.Tren inflasi di Banten menunjukkan angka yang terus meningkat setiap tahunnya. Inflasitahun 2005 sebesar 5,95% terus menunjukkan tren yang meningkat setiap tahunnya sampaipada tahun 2009 yang mencapai angka inflasi tertinggi 11,9%. Pada tahun 2008 angkainflasi sebesar 11,47 %, kenaikan terbesar terjadi pada kelompok kacang-kacangan sebesar100 % lebih, sayur-sayuran 38%, minuman tidak beralkohol, barang pribadi sandang lainnya18%.Angka inflasi yang terus meningkat ini tidak sehat bagi pertumbuhan ekonomi dankesejahteraan masyarakat Banten. Inflasi yang tidak terkontrol dan cenderung terusmeningkat berisiko tinggi untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang terusmeningkat dan tinggi di Banten mengancam daya beli masyarakat, penurunan daya belimasyarakat dalam jangka panjang akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan akanmengganggu pendapatan daerah dalam jangka pendek dan panjang. Oleh sebab itukebijakan untuk mengendalikan inflasi menjadi kebijakan penting bagi pemerintah daerah 36
    • melalui kebijakan fiskal di daerah untuk menghambat laju inflasi yang tinggi bekerjasamadengan Bank Indonesia Banten.Apabila mencermati karakter inflasi di Banten, inflasi justru lebih tinggi dialami daerah-daerahperdesaan Banten terutama daerah Selatan Banten seperti Lebak dan Pandeglangsedangkan inflasi di daerah utara Banten tidak setinggi laju inflasi daerah selatan Bantentersebut, inflasi yang tinggi di wilayah selatan Banten didorong oleh buruknya infrastruktur diSelatan Banten, yang menghambat distribusi, sehingga harga-harga barang di SelatanBanten menjadi lebih mahal dibanding dengan utara Banten.F.InvestasiNilai Realisasi Investasi PMDN ( Rp Milyar) Realisasi Investasi PMDN (Rp Milyar) 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009Provinsi Banten menduduki peringkat 5 besar dari tahun 2001-2010 dalam investasi, Hal inidikarenakan Provinsi Banten memiliki berbagai keunggulan komparatif seperti letak yangstrategis, berada dilintasan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa, Infrastruktur yang lebihlengkap dibandingkan dengan provinsi lain. Namun keunggulan comparatif ini harusdisinergikan dengan keunggulan kompetitif. Kendala yang dihadapi adalah infrastruktur jalanyang belum memadai . Jalan nasional relatif lebih bagus, namun ketika masuk jalan provinsidi kabupaten maupun kota banyak kerusakan. Begitu juga Pelabuhan Bojonegara belumterwujud selama 4 periode presiden. 37
    • Di sisi lain walaupun perkembangan industri sangat pesat namun kebutuhan air bersih untukindustri belum terpenuhi dan walau ada rencana pembangunan Waduk Karian danSidagelan. Banten juga memiliki potensi luar biasa untuk energi dan Provinsi Bantenmemiliki pusat tenaga uap . Terminal gas juga sudah tersambung dari Sumatera, JawaBarat dan dan Banten terutama daerah Bojonegara.Regulasi yaitu Peraturan Presiden no 27 tahun 2009 tentang pelayanan terpadu atau satupintu sudah direspon oleh kabupaten kota agar mempercepat dan memperjelas tarif dankejelasan hukum dengan standar internasional. Namun dalam pelaksanaannya regulasi inisering terkendala otonomi daerah karena biasanya Perda berupaya meningkatkanPendapatan Asli Daerah (PAD) yang selalu kontradiktif dengan regulasi investasi. Jadiselama ini regulasi hanya bersifat jargon belum dapat diimplementasikan. Kendala lain yangdihadapi investor misalnya masalah pembebasan tanah yang tadinya sudah di plot olehPerda namun harga menjadi mahal dan selalu menimbulkan sengketa yang sangatmenghambat pembangunan karena tanah sudah beralih tangan.Untuk Upah Minimum regional, Provinsi Banten merupakan provinsi yang memiliki UMRtinggi yang menyebabkan banyak perusahaan teutama yang padat karya mengalamikesulitan dalam mengalokasikan upah pekerja. Banyak terjadi ketidaksepahaman antarapekerja dan pihak manajemen perusahaan. Hal ini biasanya berujung pada terjadinya demokaryawan terhadap kebijakan pengupahan perusahaan yang akhirnya mengakibatkanperusahaan tutup dan mengalihkan investasinya ke Negara lain. Dalam tahun 2009 sudahada beberapa perusahaan yang pasti masuk ke Provinsi Banten seperti POSCO dan Mittaluntuk membuka pabrik baja.Realisasi Investasi PMDN di Banten tahun 2004 mengalami peningkatan yang signifikan darinilai Rp. 1.048.381 Milyar pada tahun 2004, meningkat lebih dari 500% pada tahun 2005yakni sebesar Rp. 5.844.076 Milyar, peningkatan ini terjadi karena ekspektasi yang tinggidunia usaha paska pemilu parlemen dan pemilu presiden secara langsung yang berhasilberlangsung secara demokratis dan relatif sangat aman, sehingga dunia usaha berasumsikondisi Indonesia akan stabil pasca pemilu dengan harapan pemerintahan yang baru mampumendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi khususnya sektor riil. Kondisi tersebut sangat 38
    • mempengaruhi ekonomi regional Banten yang memiliki terkaitan sangat erat dan dekatsebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan tempat investasi pilihan bagi penanammodal dalam negeri. Namun, sayangnya ekspektasi yang tinggi tersebut kemudian berangsurmenurun pada tahun 2006, 2007 dan 2008.Pada tahun 2007 realisasi penanaman modal dalam negeri mengalami penurunan yangsangat drastis, dari angka Rp. 3.815, 20 Milyar menjadi Rp. 707.900 Milyar, begitu juga padatahun 2008 turun drastis menjadi Rp. 477.895 Milyar. Penurunan angka realisasi PMDN iniselain terdapat faktor eksternal yakni lesunya perekonomian ekonomi global sehinggamendorong pengusaha nasional untuk menangguhkan realisasi investasinya di Banten selainitu, faktor internal yakni kondisi iklim investasi Banten sangat mempengaruhi kondisi realisasiinvestasi PMDN di Banten. pada tahun, 2009 realisasi PMDN mengalami peningkatanrealisasi yang relatif lebih tinggi dibanding pada tahun-tahun sebelumnya, yakniRp. 5.581.183 Milyar. Tingginya realisasi investasi dari dalam negeri ini, berkaitan denganekspansi dunia usaha di Banten dan nasional akan memulihnya perekonomian global,dimana sebagian besar modal yang ditanamkan di Banten, terutama pada industri yangberbasis ekspor.Isu strategis di provinsi Banten mengenai investasi adalah Rencana PembangunanJembatan Selat Sunda (JSS). Direncanakan panjang Jembatan Selat Sunda 31 KM yangakan menghubungkan Provinsi Banten dengan Prov. Lampung dan pembangunannnya mulaitahun 2014. Proyek Jembatan Selat Sunda merupakan salah satu proyek yang akandikerjakan dengan konsep public private partnership (PPP) yaitu kerjasama pemerintah danswasta. Peminat pembangunan JSS semula masih terbatas di Indonesia, yaitu Artha Graha.Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pembangunanJembatan Selat Sunda. Pembangunan jembatan diperkirakan membutuhkan biaya investasiantara Rp 100 s/d 117 Triliun, yang dikerjakan selama 10 tahun. Bahkan menurut informasiterakhir biayanya membengkak menjadi Rp 170 Triliun. Saat ini sudah ada lima investorasing telah menyatakan berminat dengan proyek ini, yaitu dari Cina, Jepang, Timur Tengah,Korea, dan Perancis. Jika sudah beroperasi nanti, pemerintah optimis kegiatan ekonomimasyarakat di kedua provinsi itu akan lebih bergairah karena jembatan ini menghubungkan80% produk domestik regional bruto (PDRB) Indonesia. Dimana 60% berasal dari PulauJawa dan 20% Pulau Sumatera. (sumber : Kompas-Kontan-www.jembatanselatsunda.com) 39
    • Nilai Realisasi Investasi PMA (US $ Juta) Realisasi Investasi PM (U A S$ Juta) 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009Realisasi Investasi PMA, menjadi determinan penting untuk mengakselerasi perekonomianlokal Banten. Keterbatasan modal investor domestik, membuat investasi asing sangatpenting bagi perekonomian regional Banten. Realisasi Investasi PMA pada tahun 2004hanya sebesar US$ 14,417 juta , terus meningkat pada tahun 2005, sebesar US$ 781,394juta, paling tinggi pada tahun 2006 sebesar US$ 3,815,200 juta , sedangkan pada tahun2007 dan 2008 menurun menjadi US$ 707,900 juta dan US$ 477,895 yang disebabkanadanya krisis keuangan global.Peningkatan investasi asing sejak tahun 2004 sampai tahun 2007, menunjukkan fenomenayang pararel dengan realisasi PMDN yakni munculnya ekspektasi positif pasca pemilu,sehingga terjadi realisasi peningkatan investasi asing di Banten, sebagai daerah yang sangatstrategis maka Banten menjadi tujuan investasi asinng utama di Indonesia bersama daerah-daerah lain di Jawa. Sedangkan pada tahun 2008, penurunan realisasi investasi asing terjadisangat drastis yakni menjadi US$ 477,895 juta, terjadi diminishing terhadap ekspektasi padatahun 2008 ini, sehingga terjadi penurunan realisasi investasi, iklim usaha menjadi faktor lainpenurunan realisasi investasi pada tahun 2008 tersebut, selain itu, faktor utama penurunanrealisasi investasi asing pada tahun 2008 adalah krisis global yang dialami oleh banyaknegara investor di dunia, sehingga membuat para investor menangguhkan realisasiinvestasinya di Banten. Sedangkan pada tahun 2009, terjadi peningkatan realisasi yangsignifikan yakni US$ 1.467,536 juta. 40
    • G.InfrastrukturPanjang jalan nasional berdasarkan baik, sedang, dan buruk 500 450 400 350 300 Sedang 250 Baik 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 90 80 70 60 50 Buruk 40 30 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009Provinsi Banten dapat dikatakan sebagai provinsi yang memiliki matra transportasi yanglengkap seperti transportasi darat, laut dan udara. Adanya matra darat ditandai denganadanya jalur jaringan kereta api yang menghubungkan Jakarta-Serpong-Rangkas Bitung-Merak. Matra laut ditandai adanya Pelabuhan Merak yang berperan ganda yang selainsebagai penunjang kegiatan sektor industri, juga sebagai penyeberangan dari pulau Jawa 41
    • menuju Sumatera. Begitu juga Pelabuhan Ciwandan yang dikelola PT Pelindo II dan 19 buahpelabuhan lain yang terdiri dari pelabuhan khusus, pelabuhan penyeberangan danpelabuhan perikanan, termasuk dermaga khusus di daerah Anyer sebanyak 5 buah.Banten juga memiliki matra udara sebagai penunjang sistem transportasinya yaitu BandaraSoekarno-Hatta yang merupakan bandara internasional terbesar dan tersibuk di Indonesiayang telah menjadikan Banten sebagai pintu gerbang dunia untuk setiap kegiatan usaha.Namun dalam perkembangannya, matra yang paling banyak digunakan dalam menunjangtranspportasi dari dan ke Provinsi Banten yang menjadi penghubung antar daerah di ProvinsiBanten hanyalah transportasi darat karena merupakan matra yang paling mudah dan dapatdigunakan oleh semua kalangan dengan berbagai keperluan dan kebutuhan. Oleh karena itutingkat pelayanan prasarana jalan menjadi sangat vital kedudukannya karena menjadi salahsatu barometer yang menentukan keberhasilan pertumbuhan dan pembangunan di ProvinsiBanten. Sebagai sarana transportasi, jalan merupakan unsur penting dalam mendukungpertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.Untuk melayani pergerakan barang dan penumpang secara umum sistem jaringan jalanProvinsi Banten menggunakan pola cincin yang melingkar dari wilayah Utara sampai kewilayah Selatan yang dihubungkan secara radial dengan jaringan jalan vertikal Utara-Selatandan secara horizontal Timur-Barat. Konsep jaringan “ring-radial” dimaksudkan agarpergerakan penumpang dan barang dari pesisir menuju ke pusat kegiatan nasional, wilayahmaupun lokal yang ada pada bagian tengah wilayah dapat dicapai dengan mudah.Pada saat ini jaringan jalan cincin bagian Barat dan Selatan sudah ditingkatkan statusnyamenjadi jalan nasional. Sementara pada bagian Utara masih berstatus sebagai jalan provinsi.Jalan horizontal Timur-Barat dilayani oleh jalan Nasional serta jalan Tol dengan panjang lebihdari 90 Km, sedangkan jalan vertikal Utara-Selatan dilayani dengan jalan provinsi. Jalankabupaten melayani akses ketiga jalan itu.Panjang jalan nasional di Provinsi Banten 490,40 Km. Panjang ini tidak mengalamiperubahan dari tahun 2004 sampai tahun 2009. Tren kondisi jalan yang dalam keadaanbaik paling tinggi pada tahun 2007 sepanjang 350,07 Km dan palng rendah pada tahun 2009 42
    • sepanjang 110,92 Km. Untuk jalan dalam kondisi sedang pada tahun 2004 sampai tahun2006 cenderung stabil, paling rendah pada tahun 2007 sepanjang 98,03 Km dan paling tinggipada tahun 2009 sepanjang 294,98 Km. Sedangkan untuk jalan nasional dalam kondisiburuk trennya terlihat semakin meningkat kecuali pada tahun 2007 jalan nasional yang dalamkondisi buruk hanya sepanjang 42,3 Km. Paling buruk pada tahun 2009 sepanjang 84,5 Km.H. PertanianNilai Tukar Petani (NTP)Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petaniterhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satuindikator untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. NTP juga menunjukkan daya tukar(term of trade) dari produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang dan jasayang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatifsemakin kuat pula tingkat kemampuan daya beli petani. Nilai Tukar Petani (NTP)merupakan gabungan dari Nilai Tukar Petani pada sektor Tanaman Pangan, Hortikultura,Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan dan Perikanan.Indeks Harga yang diterima Petani menunjukkan fluktuasi harga beragam komoditaspertanian yang dihasilkan petani. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani dapatdilihat pada fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perdesaan,khususnya petani yang merupakan bagian terbesar, serta fluktuasi harga barang dan jasayang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. 43
    • Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Provinsi Banten, NTP di Propinsi Bantensecara resmi dipublikasikan tahun 2008. Sebelum tahun 2008 di Provinsi Banten belumada data NTP secara resmi. Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa NTP dari tahun2008 ke 2009 mengalami kenaikan 3,01. Hal ini berkat upaya Provinsi Banten untukmeningkatkan produksi sektor pertanian dengan upaya mempertahankan sawahberirigasi teknis untuk sub sektor tanaman pangan. Selain itu juga memberdayakanpetani dengan meningkatkan kualitas penyuluhan. Untuk sub sektor holtikultura upayayang dilakukan adalah meningkatkan gerakan pertanian terpadu. Untuk wilayah Cilegonproduk yang dikembangkan adalah melon dan di wilayah Serang adalah durian. Buah-buahan hasil produksi petani ini dipasarkan juga untuk mendukung pariwisata.Program lain yang dikembangkan adalah meningkatkan produksi pangan pengganti (nonpadi), seperti jagung dan palawija lainnya. Selain itu digalakkan tanaman pendamping disuatu lahan untuk memenuhi kebutuhan petani sehari-hari. Pemerintah juga membuatterminal Agribisnis dan membuat sentral-sentral tanaman unggulan, seperti durian, melondan tanaman hias. Propinsi Banten juga mengembangkan kawasan pertanian terpadu(Pertandu) di kecamatan Curug sebagai pilot proyek.Permasalahan pendidikan yang rendah mengakibatkan sulitnya petani untuk beralih daripetani padi tadah hujan ke pertanian holtikultura maupun tanaman hias. 44
    • PDRB PertanianStruktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi masing-masing sektorekonomi terhadap PDRB. Selain memperlihatkan sektor-sektor yang dominan dalamperekonomian, melalui struktur ini juga dapat dilihat ke arah mana perubahan ekonomi yangterjadi di suatu daerah.Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa PDRB sektor pertanian mengalami kenaikan dari tahunke tahun. Namun sektor ini hanya menyumbang 7,77 persen dalam tahun 2006, sebesar7,93 persen dalam tahun 2007, sebesar dan 8,39 persen dalam tahun 2008, dan sebesar8,84 persen dalam tahun 2009 dari PDRB Propinsi Banten. Peningkatan peranan ini salahsatunya sebagai dampak dari membaiknya pertumbuhan sub sektor tanaman akibatmeningkatnya produksi padi Banten. Berdasarkan Angka Ramalan (Aram) I/2009 yangdikeluarkan BPS, produksi padi Banten pada tahun 2009 diperkirakan meningkat 1,61 persenmenjadi 1,845 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).Dalam rangka pencapaian target pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten selama periode2007-2012, pembangunan ekonomi diorientasikan melalui pengembangan ekonomi lokal.Melalui pengembangan ekonomi lokal, kegiatan-kegiatan usaha yang akan diberdayakandan dikembangkan setidaknya memenuhi ketentuan, yaitu : (1) dukungan ketersediaansumberdaya alam lokal dan produk unggulan daerah yang dapat dimanfaatkan atau diolah; 45
    • (2) penyerapan tenaga kerja lokal , khususnya masyarakat perdesaan dan masyarakatkurang mampu; serta (3) dukungan prasarana dan sarana dalam rangka pengelolaan danpengembangan usaha.Kebijakan diarahkan kepada penguatan struktur ekonomi berbasis agribisnis, prioritaspembangunan diarahkan pada : (1) pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian(tanaman pangan), perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, kebudayaan,dan pariwisata; (2) penataan ulang struktur industri yang berdaya saing dengan prioritaspenggunaan bahan baku lokal unggulan; (3) pengembangan kapasitas kelembagaan sosial-ekonomi berbasis masyarakat.Untuk meningkatkan PDRB sektor pertanian telah dilaksanakan kebijakan-kebijakan yangberkaitan dengan permasalahan pembangunan pertanian yaitu (1) Penerapan teknologipertanian, penyuluhan pertanian, peningkatan akses petani terhadap modal, serta perluasanlahan pertanian (ekstensifikasi) (2) Pengembangan agribisnis dengan berorientasi pada nilaitambah (3) Pengembangan produk unggulan (4) Perbaikan kelembagaan dan sistemtataniaga, serta peningkatan prasarana dan sarana transportasi sebagai jalan untukusahatani (farm road) (5) Pengembangan investasi swasta di bidang perkebunan sertapeningkatan produktivitas dan produksi perkebunan rakyat , serta didukung denganperbaikan kelembagaan dan sistem tataniaga. (6) Pengembangan dan peningkatanproduksi ternak. 46
    • I. KehutananPersentase Luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritisLuas lahan kritis di wilayah Provinsi Banten masih terbilang sangat besar, tetapipenanganannya tampak belum signifikan. Berdasarkan data Balai Pemeliharaan DaerahAliran Sungai (DAS) Ciliwung-Citarum, pada tahun 2004, luas lahan kritis di Banten adalah114.667,4 hektar, terbagi dalam luas lahan kritis dalam kawasan hutan 557,10 ha dan di luarkawasan hutan 114.004,30 ha. Pada tahun 2007, luas lahan kritis bertambah menjadi131.300 ha. Data terakhir di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Provinsi Banten,luas lahan kritis di Provinsi Banten mencapai sekitar 122.421 ha. Lahan kritis itu tersebar diKabupaten Lebak seluas 73.311 ha, Kabupaten Pandeglang 27.951 ha, Kabupaten Serang18.768 ha, Kabupaten Tangerang 161 ha, Kota Cilegon 2.228 ha. Data ini tidak berubahsecara signifikan dengan data tahun 2004 yang dimiliki Balai Pemeliharaan DAS Citarum-Ciliwung.Luas lahan kritis untuk kawasan dalam hutan di Kabupaten Serang 1.910,20 ha, KabupatenPandeglang 3.218 ha, dan Kabupaten Lebak 37.428,90 ha. Sedangkan luas lahan kritis diluar kawasan hutan tercatat Kabupaten Tangerang 7.010,40 ha, Kabupaten Serang10.828,40 ha, Kabupaten Pandeglang 18.209,60 ha, Kabupaten Lebak 73.536 ha, Kota 47
    • Tangerang 1.804,90 ha, dan Kota Cilegon 2.615 ha. Wilayah Pandeglang merupakan salahsatu daerah yang lahan kritisnya luas.Berdasarkan grafik di atas, presentasi luas lahan rehabilitasi di dalam hutan terdahap lahankritis dapat dikatakan masih sedikit, bahkan di tahun 2005 tidak terdapat lahan rehabilitasi.Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kegiatan dalam penanganan lahan kritis olehPemerintah Provinsi.Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten mulai tahun 2006 untuk menanganimasalah lahan kritis dengan menanami bermacam pohon dalam program Gerakan NasionalRehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL). Selain itu Dinas Pertanian dan Perkebunanbekerjasama dengan PT Krakatau Tirta Industri (KTI) Cilegon memberikan kompensasi uangkepada warga dengan syarat warga tidak menebang pohon. Program lainnya adalah denganmemberikan bibit tanaman secara cuma-cuma. Untuk mengembalikan lahan kritis menjadilahan hijau, Pemerintah Provinsi Banten memerlukan 1.000 pohon/hektar hutan lindung, dan400 pohon/hektar untuk hutan rakyat.Pada tahun 2008, Pemerintah Provinsi Banten mendapat bantuan pohon dari PemerintahPusat, dalam rangka pencanangan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan MenanamNasional. Program pencanangan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan MenanamNasional, merupakan upaya pemerintah melakukan rehabilitasi lahan kritis, mengantisipasipemanasan global, dan upaya mempertahankan ketahanan pangan.Penanganan lahan kirtis ini sebenarnya sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai dalamPembangunan Kehutanan yaitu: (1) Tegaknya hukum khususnya dalam pemberantasanpembalakan liar (ilegal loging) dan penyelundupan kayu, (2) Penetapan kawasan hutandalam tataruang seluruh propinsi, minimal 30% dari luas hutan yang telah ditata batas, (3)Penyelesaian penetapan kesatuan pengelolaan hutan , (4) Optimalisasi nilai tambah danmanfaat hasil hutan kayu, (5) Meningkatnnya hasil hutan non kayu sebesar 30 % dariproduksi tahun 2004 (6)Bertambahnya hutan tanaman industri (HTI) minimal 5 juta hektar(7)Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan di 282 DAS untuk ketersediaan pasokan air (8)Desentralisasi kehutanan melalui pembagian wewenang dan tanggung jawab yangdisepakati pusat dan daerah (9) Berkembangnya kemitraan antar pemerintah , pengusaha 48
    • dan masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari, dan (10) Penerapan IPTEK yang inovatifpada sektor kehutanan.J. Kesejahteraan SosialPersentase Penduduk MiskinTren persentase penduduk miskin di Provinsi Banten mengalami penurunan sejak tahun2006 dan rata-rata masih di bawah angka nasional. Jumlah penduduk miskin (pendudukyang berada di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Banten pada periode 2004 sampai 2007menunjukkan kenaikan sebagai berikut : Tabel 2 Jumlah penduduk miskin periode 2004 s/d 2007Tahun Jumlah Penduduk Miskin (orang) Jumlah Penduduk Miskin (%) Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa2004 279.900 499.300 779.200 5,69 11,99 8,582005 370.200 460.300 830.000 6,56 12,34 8,862006 417.100 487.300 904.300 7,47 13,34 9,792007 399.400 486.800 886.000 6,79 12,52 9,07Sumber : BPS Provinsi Banten, 2008Pada tahun 2004, jumlah penduduk miskin sebesar 779.200 orang (8,58%) kemudian terjadikenaikan sedikit pada tahun 2005 menjadi 830.000 orang (8,86%). Ini diduga terjadi akibat 49
    • kenaikan harga BBM (tahap 1) pada bulan Maret 2005. Pada tahun 2006 terjadi kembalikenaikan penduduk miskin yang sangat besar yaitu sebesar 904.300 orang (9,79%),mengingat pada periode perhitungan tersebut (Juli 2005-Maret 2006), pemerintah menaikkankembali harga BBM (tahap 2) pada bulan Oktober 2005. Akibatnya penduduk yang tergolongtidak miskin namun penghasilannya berada di sekitar garis kemiskinan banyak yangbergeser posisinya menjadi miskin.Pada tahun 2007, kondisi perekonomian sedikit pulih yang ditandai besaran angka inflasitidak menembus angka dua digit. Program–program Pemerintah Pusat seperti BantuanLangsung Tunai (BLT) mempunyai peranan dalam menurunkan angka ini, di samping upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah seperti : Program Pelayanan RehabilitasiKesejahteraan Sosial , Program Peningkatan Kualitas Hidup, Program PengembanganLembaga Ekonomi pedesaan, Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan KorbanBencana Alam, Program Keluarga Berencana, dan sebagainya.Tingkat Pengangguran TerbukaTren tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten mengalami penurunan sejak tahun2006. Tren ini sebanding atau linear dengan tren persentase penduduk miskin yang ada diProvinsi Banten. Program-program pemerintah pusat seperti PNPM (Program NasionalPemberdayaan Masyarakat) dan KUR (Kredit Usaha Rakyat) mempunyai peranan dalammenurunkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten. Selain itu upaya-upaya 50
    • kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah , diantaranya : menciptakan kesempatankerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),dan sebagainya.Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten lebih tinggi dibandingkan dengan tingkatpengangguran terbuka secara nasional. Ini kontradiktif dengan kenyataan bahwa ProvinsiBanten merupakan daerah industri tetapi tingkat pengangguran tinggi. Ini disebabkan olehsebagian besar industri di Provinsi Banten bersifat padat modal dan bukan padat karyasehingga tidak banyak menyerap tenaga kerja. Di samping itu juga karena lowonganpekerjaan di sektor industri banyak diisi oleh tenaga kerja dari luar Banten berhubungketerampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dari luar Banten lebih sesuai dengan yangdibutuhkan oleh perusahaan industri di Banten. Pengembangan kegiatan industri di Bantentidak memberikan kontribusi yang sebanding terhadap penyerapan tenaga kerja di ProvinsiBanten, karena tren positif pembangunan ekonomi tidak pararel dengan pengurangan jumlahpengangguran di Banten, artinya pembangunan ekonomi Banten yang berbasis industrimasih mengabaikan usaha pengurangan pengangguran di Propinsi Banten.Tingkat pengangguran yang tinggi di Provinsi Banten dipengaruhi oleh tingginya arusurbanisasi ke Provinsi Banten sehingga menambah jumlah pengangguran. Di samping itu,penduduk Banten banyak yang tidak dapat bekerja pada industri di Banten karenakepandaian dan keterampilannya kurang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan olehindustri . Juga disebabkan adanya Perda yustisi di Jakarta yang mengurangi tingkaturbanisasi ke DKI Jakarta ikut menambah tingginya arus urbanisasi ke Provinsi Banten.3. Rekomendasi KebijakanBeberapa rekomendasi kebijakan diantaranya :1. Pembangunan kesehatan di Banten diarahkan untuk Pengembangan Fasilitas dan Pemerataan Layanan Kesehatan, serta Pengembangan Kesehatan Berbasis Masyarakat2. Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pelayanan Pendidikan dan menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efesien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBD guna melanjutkan usaha-usaha pemerataan dan peyediaan layanan pendidikan yang berkualitas. 51
    • 3. Pemerintah Daerah wajib mempertahankan dan bahkan meningkatkan komitmennya pada program keluarga berencana. Melemahnya komitmen terhadap program KB akan berdampak pada lebih tingginya jumlah penduduk dari angka yang telah diperkirakan4. Diperlukan antisipasi kebijakan dan perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan dari berbagai instansi termasuk BKKBN, agar lebih segmentatif sesuai kebutuhan kondisi masing-masing wilayah. Komitmen dan dukungan yang tinggi dari berbagai sektor untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh kebijakan kependudukan dan KB menjadi prasyarat agar asumsi dan proyeksi yang telah disepakati dapat terwujud, sehingga dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai akibat dari melesetnya asumsi dan proyeksi penduduk dapat terhindarkan. Meningkatnya pembangunan kependudukan dengan terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas, serta menciptakan lapangan kerja5. Akselerasi laju pertumbuhan ekonomi Banten bisa saja dilakukan apabila Pemerintah Propinsi Banten dapat lebih fokus pada pembenahan iklim investasi di Banten dengan mengedepankan maksimalisasi potensi lokal Banten, seperti SDA dan Pariwisata yang selama ini tidak mendapat perhatian maksimal dari pemerintah, selain itu Pemerintah Propinsi Banten perlu melakukan harmonisasi kebijakan ekonomi melalui kebijakan sinkronisasi peraturan-peraturan daerah yakni kabupaten/kota agar lebih ramah terhadap investor,serta berorientasi pada kebijakan pembenahan infrstruktur terutama jalan raya, pelabuhan dan infrastruktur lainnya. pembenahan birokrasi menjadi determinan utama lain yang harus dilakukan untuk mengakselerasikan laju pertumbuhan ekonomi.6. Data pendapatan per kapita Propinsi Banten yang menunjukkan tren terus meningkat perlu dikaji secara intensif, agar tidak menjadi indikator yang dianggap merupakan keberhasilan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banten, Pemerintah Daerah Propinsi Banten perlu memperhatikan indikator lain, terutama indikator sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, IPM dan indikator sosial lain. Indikator pendapatan per kapita menunjukkan adanya perbaikan kinerja ekonomi secara makro, dan dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Propinsi Banten untuk merancang kebijakan peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh.7. Tren Inflasi yang menunjukkan angka yang terus meningkat di Banten dari tahun ke tahun mengancam daya beli masyarakat yang akhirnya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi Banten. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus serius merancang kebijakan untuk mengendalikan inflasi yang terus meningkat ini melalui 52
    • berbagai peningkatan produksi lokal yang dibutuhkan masyarakat. Di. Samping itu melalui kebijakan fiskal dapat pula dilakukan untuk mengendalikan peningkatan inflasi yang tinggi melalui revitalisasi APBD Banten pada alokasi-alokasi pembangunan infrastruktur, terutama jalan raya, untuk memperbaiki aksesibilitas daerah Banten Selatan sehingga distribusi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar dengan biaya yang lebih murah sehingga dapat mengendalikan inflasi dalam jangka panjang.8. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sangat tergantung dengan faktor eksternal dan internal perekonomian. Pertama, faktor eksternal, yakni faktor perekonomian global yang memberikan ekspektasi positif pada perekonomian lokal dan nasional. Mengingat keterkaitan yang erat antara ekonomi regional Banten dengan ekonomi nasional dan Internasional maka semua event ekonomi yang mempengaruhi kondisi ekonomi global akan sangat berdampak terhadap perekonomian Banten. Menghadapi faktor Eksternal ini, pemerintah daerah Banten harus mengembangkan perekonomian domestik dengan mengembangkan pasar regional agar faktor eksternal perekonomian tidak terlalu berdampak terhadap kondisi perekonomian regional Banten. Kedua, faktor internal. Realisasi PMDN sangat dipengaruhi oleh faktor domestik ekonomi, yakni melalui pembenahan iklim investasi. Pemerintah daerah harus mampu membangun ekspektasi positif kepada investor bahwa investasi di Banten aman, mudah dan menguntungkan, pembenahan birokrasi harus konsisten dilakukan untuk membuktikan bahwa pemerintah daerah membuka ruang yang sangat besar bagi investor untuk menanamkan modalnya secara nyaman.11.Sama halnya dengan rekomendasi untuk PMDN pada investasi asing yang paling perlu dibenahi adalah iklim investasi regional Banten. Kebijakan pemerintah yang mampu menyakinkan investor akan ketersediaan infrastruktur yang layak sangat penting bagi investor asing, Kemudian, jaminan keamanan dan kemudahan birokrasi menjadi syarat mutlak lainnya, oleh sebab itu Pemerintah Daerah Propinsi Banten harus mendorong pembenahan pada ketiga poin tersebut, yakni Infrastruktur, Keamanan dan Birokrasi.12.Transportasi merupakan faktor yang paling menentukan dalam kelancaran pergerakan baik barang maupun manusia yang akan berimplikasi pada kemajuan suatu daerah. Provinsi Banten merupakan lintasan yang sangat strategis dalam aliran barang dan jasa dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa.. Agar pergerakan ekonomi tersebut dapat berjalan dengan lancar diperlukan sarana jalan yang memadai. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Banten harus terus berupaya melakukan pembangunan dan peningkatan jalan. 53
    • Selain itu perbaikan dan pemeliharaan jalan.harus terus menerus dilakukan dengan cara meningkatkan alokasi untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan baik melalui APBN dan APBD .Pemerintah juga harus mengawasi pembangunan dan perbaikan jalan apakah sudah sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang diharapkan sehingga kondisinya dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lama, dan apabila ada kontraktor yang nakal pemerintah harus berani mengambil tindakan yang tegas sehingga semua masyarakat terutama pemakai jalan tidak dirugikan akibat kerusakan jalan tersebut.13.Menyesuaikan jenis dan kualitas pendidikan serta keterampilan agar sesuai dengan kebutuhan industri sehingga industri dapat menyerap tenaga kerja lokal. Kebijakan pemerintah untuk lebih mudah memberikan ijin investasi bagi industri yang padat karya sehingga bisa memberikan kesempatan kerja lebih besar. Program-program Pemerintah seperti BLT, PNPM, KUR, dsb. terus digulirkan karena masyarakat sangat terbantu oleh adanya program-program tersebut dengan syarat pengelolaannya lebih dimonitor dengan baik. Pemerintah daerah terus menggali sumber-sumber PAD dan hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat dengan giat melakukan kegiatan yang bisa menciptakan peluang kerja, seperti pelatihan-pelatihan entrepreneurship (kewirausahaan), dan sebagainya. Pemerintah daerah lebih aktif dalam membina UMKM, terutama mikro dan kecil yang menjadi tumpuan masyarakat dalam pekerjaannya dan jumlahnya cukup signifikan di Provinsi Banten. Berkaitan dengan tingginya arus urbanisasi, maka pemerintah hendaknya membuat regulasi sehingga pemasok urbanisasi dari suatu daerah bisa ditekan.D. KESIMPULANAgenda 1 Mewujudkan Indonesia yang Aman dan DamaiIndeks KriminalitasIndeks Kriminalitas di Provinsi Banten dari tahun 2004 sampai dengan 2009 relatif stabil,berada pada kisaran 60%. Angka terendah pada tahun 2006 yaitu sebesar 57,4% dan yangtertinggi sebesar 67,3% pada tahun 2008. Data Polda Banten per 30 Desember 2009 jugamencatat, penyelesaian kasus kejahatan tahun ini lebih tinggi dibandingkan kegiatan serupapada tahun lalu. Tahun 2008, terdapat 737 dari 1.210 tindak pidana yang berhasildiselesaikan dan tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 824 dari 1.345 tindak pidana.Dalam data tersebut dijelaskan, tindak pidana yang paling banyak terjadi tahun ini di wilayah 54
    • Polda Banten ialah pencurian kendaraan bermotor, yakni sebanyak 427 unit. Tahun lalu,jumlahnya hanya 410 unitProsentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional (%)Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional dan Transnasional belummengalami kemajuan yang signifikan. Penyelesaian kasus yang cenderung menurunpertahun berbanding terbalik dengan kenaikan jumlah laporan tindakan kriminalProsentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans Nasional (%)Untuk kasus kejahatan Transnasional, dalam hal ini dibagi atas kasus narkotika danpenyelundupan anak, dari tahun 2004 sampai 2009 berhasil dituntaskan hampir 100%.Perbedaan paling menonjol dalam penyelesaian tindak pidana tahun ini ialah pada jeniskejahatan transnasional berhasil mengungkap sebuah kasus penyelundupan manusia, yangpada tahun lalu hal ini belum bisa dilakukan.Agenda 2 Mewujudkan Indonesia yang Adil dan DemokratisProsentase Jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yangdilaporkanPersentase Jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan,menurut data yang didapat dari Tahun 2004 sampai dengan 2008 mencapai angka 100%,sedangkan untuk tahun 2009 mencapai angka sebesar 90%. terjadi kenaikan dalam halpenanganan korupsi di Provinsi Banten. Hal ini bisa terlihat dari jumlah kasus yang tertanganitiap tahunnya, dari tahun 2004 sampai 2009. Tetapi hal tersebut belum bisa dikatakanberhasil karena sebenarnya masih banyak kasus korupsi yang belum terungkap dengan jelassecara hukum. Perlu adanya suatu program berupa penegakan hukum yang konsisten dantidak berpihak, terutama dari dan untuk aparat penegak hukum dan masyarakat.Prosentase instansi (SKPD) provinsi yang memiliki pelaporan Wajar TanpaPengecualian (WTP) [%]Berdasarkan hasil pertemuan dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah(DPKAD) Propinsi Banten, diperoleh data bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)Republik Indonesia perwakilan Banten sejak tahun 2004 sampai 2009 memberikan penilaian 55
    • kepada Pemprov Banten dengan laporan keuangan Wajar Dengan Pengecualian (WDP).Sedangkan penilaian untuk tiap instansi (SKPD) selama ini belum pernah diadakan.Beberapa kendala yang dihadapi provinsi Banten untuk mendapatkan opini Wajar TanpaPengecualian (WTP) adalah sebagai berikut : 1. Barang persediaan dan aset yang masih kurang terinventarisir 2. Penilaian terhadap aset berupa peralatan dan mesin dibeberapa SKPD masih sulit dilakukan 3. Ada ketidaksinkronan antara aset yang ada dengan aset hibah dari Provinsi Jawa Barat.Action plan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut diantaranya : 1. Melakukan pembinaan, pelatihan, pemahaman pada pihak terkait akan pemberlakuan Standar Akuntansi Pemerintahan 2. Melakukan kerjasama dengan BPKP untuk menginventarisasikan aset daerah 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pembinaan tentang pelaporan keuangan untuk tiap SKPD agar memenuhi prosedur SAP (Standar Akuntasi Pemerintahan).Prosentase jumlah kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satuatapPerda satu atap baru terlaksana pada tahun 2006. Terdapat 3 kabupaten dari total 6kabupaten/kota yang telah menerapkan Perda tersebut (50%), kemudian tahun 2007bertambah menjadi 4 wilayah (67%), tahun 2008 tetap 4 wilayah (67%), dan pada tahun2009 bertambah menjadi 5 wilayah (83%). Di Provinsi Banten sendiri, sudah ada dua wilayahyang termasuk dalam kategori cukup bagus dalam pelayanan satu atapnya, yaitu KabupatenLebak dan Kota Tangerang. Pelayanan satu atap sendiri sangat dibutuhkan di era yangmenuntut kecapatan dan kecermatan dalam pelayanan. Dengan pelayanan yang cepat danmudah akan membuat konsumen/masyarakat menjadi puas akan layanan yang diberikan,tanpa harus melewati birokrasi yang berbelit-belit. 56
    • Gender Development Index (GDI)Capaian sasaran Indeks Pembangunan Gender/Gender Development Index (GDI) di ProvinsiBanten termasuk klasifikasi baik. Keberadaan perempuan yang dalam beberapa kesempatanpembangunan dulu sering terlupakan, kini mulai mendapat porsi yang seimbang danproporsional dalam pengambilan keputusan dan atau penentuan kebijakan. Dalam rangkameningkatan peran serta atau partisipasi perempuan dalam proses pembangunan Banten,pemerintah daerah menyusun program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anakdan Perempuan dengan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas HidupPerempuan Dan Anak. Dan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalamPembangunan dengan kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan.Gender Empowerment Meassurement (GEM)Tren GEM cenderung naik dari tahun 2004 sampai 2009. Ukuran Gender EmpowermentMeasurement (GEM) terdiri dari komposit perempuan dalam parlemen, perempuan dalamtingkatan manajerial, dan kontrol pada penghasilan. Pada prinsipnya, indikator GEMdigunakan untuk melihat partisipasi perempuan dalam proses pengambilan kebijakan publik.Beberapa jabatan strategis eksekutif di Provinsi Banten sudah dipegang oleh perempuan.Bahkan Provinsi Banten satu-satunya provinsi yang mempunyai Perda PengarusutamaanGender No. 10 tahun 2005 sehingga seringkali menjadi rujukan untuk daerah lain danProvinsi Banten dipimpin oleh Gubernur perempuan.Agenda 3 Meningkatkan Kesejahteraan RakyatIndeks Pembangunan ManusiaJika melihat pola trend IPM Provinsi Banten dari tahun 2004 hingga tahun 2009 terjadipeningkatan, namun peningkatan tersebut belum signifikan. Rata-rata kenaikan dari tahun2004 sampai tahun 2009 0,38% per tahun. Kesehatan, pendidikan dan ekonomi merupakantiga pilar yang saling berinteraksi dan berinter-relasi satu sama lain dalam membentukkualitas penduduk (sumber daya manusia). Tanpa kesehatan yang baik, pendidikan sulituntuk dapat berjalan dengan baik, dan bila kesehatan dan pendidikan tidak baik makamustahil ekonomi keluarga/masyarakat dapat membaik. 57
    • Pendidikan1. Angka melek huruf di Provinsi Banten tergolong tinggi. Hal ini yang disebabkan oleh upaya Pemerintah Provinsi Banten untuk menurunkan jumlah penduduk buta aksara dengan melaksanakan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, melalui program keaksaraan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).2. APM SD/MI di Propinsi Banten dapat dikatakan naik, terutama pada tahun 2008 dan 2009, yang disebabkan oleh upaya Pemerintah Propinsi Banten untuk menambah sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran.3. APK SD/MI di Propinsi Banten dapat dikatakan stabil rata-rata 107 %. Hal ini berarti bahwa ada peserta didik di SD yang usianya diluar usia 7 – 14 tahun. Hal ini disebabkan oleh upaya kebijakan di Propinsi Banten yang menyelenggarakan WAJAR DIKDAS Sembilan tahun untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dasar yang bermutu di seluruh wilayah Propinsi Banten.KesehatanAngka kematian bayi dari tahun ke tahun semakin menurun, yang disebabkan oleh upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Propinsi Banten untuk menurunkan angka kematianbayi, dengan program : Pengembangan Fasilitas dan Pemerataan Layanan Kesehatan sertaPengembangan Kesehatan Berbasis MasyarakatKeluarga BerencanaProsentase penduduk ber KB di Propinsi Banten meningkat dari tahun ke tahun. Hal inidisebabkan oleh upaya Pemerintah Propinsi Banten untuk meningkatkan keberdayaanmasyarakat Banten, melaksanakan program Keluarga Berencana dengan kegiatanPembinaan Forum Kader Posyandu dan Keluarga Berencana (KB) dan PengembanganModel Posyandu Asuhan Dini Pertumbuhan dan Perkembangan Anak (ADITUKA)Ekonomi Makro1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Banten, paling besar didukung oleh sektor Industri, terutama industri telekomunikasi dan industri yang berbasis ekspor, disisi lain terdapat fakta bahwa kontribusi sektor pertanian untuk laju pertumbuhan ekonomi Banten masih kecil, hal ini membuktikan bahwa sektor pertanian tidak mampu berkembang dengan baik di Banten, 58
    • padahal kita memiliki potensi yang besar pada sektor ini. Oleh sebab itu, kebijakan yang memahami potensi lokal Banten perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, di samping tetap mempertahankan dan meningkatkan kontribusi sektor yang telah memberikan kontribusi besar bagi laju pertumbuhan ekonomi Banten selama ini.2. Pendapatan per kapita yang menunjukkan tren terus meningkat menunjukkan bahwa kinerja ekonomi Banten secara makro mengalami akselerasi. Namun, indikator ini tidak dapat menggambarkan meningkatnya kesejahteraan dan keadilan ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat Banten. oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Provinsi Banten seyogyanya tidak hanya terfokus pada indikator makro, tetapi juga harus memperhatikan indikator sosial ekonomi seperti angka kemiskinan, pengangguran, IPM dan indikator- indikator sosial lain sebagai determinan berhasil tidaknya pembangunan ekonomi.3. Inflasi yang tinggi bisa menciptakan tidak sehatnya perekonomian Banten, karena akan memperlemah daya beli masyarakat, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya peningkatan produksi lokal yang dibutuhkan masyarakat. Di samping itu melalui kebijakan fiskal dapat pula dilakukan pengendaliana terhadap peningkatan inflasi yang melalui revitalisasi APBD Banten pada alokasi-alokasi pembangunan infrastruktur, terutama jalan raya, untuk memperbaiki aksesibilitas daerah Banten Selatan sehingga distribusi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar dengan biaya yang lebih murah sehingga dapat mengendalikan inflasi dalam jangka panjang.Investasi1. Secara alamiah Banten sangat starategis sebagai tempat investasi, oleh sebab itu Iklim investasi harus terus dipertahankan secara baik. Pemerintah daerah harus berkonsentrasi pada pembenahan iklim investasi ini, melalui kebijakan-kebijakan pengendali dampak ekonomi yang berasal dari internal dan eksternal untuk mendorong iklim investasi kondusif di Banten.2. Investasi asing sangat dipengaruhi oleh Iklim investasi oleh sebab itu perbaikan iklim investasi merupakan syarat mutlak realisasi investasi asing di Banten. Peningkatan investasi di beberapa tahun di Banten menunjukkan bahwa ekspektasi yang positif akan mendorong realisasi investasi asing ke Banten oleh sebab itu kemampuan untuk memunculkan ekspektasi tersebut adalah pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah daerah Banten. 59
    • InfrastrukturJalan merupakan matra yang paling mudah dan dapat digunakan oleh semua kalangandengan berbagai keperluan dan kebutuhan.. Sarana transportasi jalan merupakan unsurpenting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan suatudaerah. Oleh karena itu tingkat pelayanan prasarana jalan menjadi sangat vitalkedudukannya karena menjadi salah satu barometer yang menentukan keberhasilanpertumbuhan dan pembangunan Provinsi Banten. Untuk mencapai hal ini PemerintahDaerah harus terus berupaya melakukan pembangunan danpeningkatan jalan sertaperbaikan dan pemeliharaan jalan.KehutananPenanganan lahan kritis di Propinsi Banten telah diupayakan semaksimal mungkin, denganberbagai program kegiatan, antara lain Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan(GNRHL), kompensasi uang kepada warga dengan syarat warga tidak menebang pohon,Gerhan, Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional. Namun masih perluditingkatkan lagi karena persentasi lahan rehabilitasi terhadap luas lahan kritis masih kecil.Kesejahteraan Sosial1. Tren persentase penduduk miskin di Provinsi Banten mengalami penurunan sejak tahun 2006 tetapi rata-ratanya masih di bawah angka nasional. Pada tahun 2004, jumlah penduduk miskin sebesar 779.200 orang (8,58%) kemudian terjadi kenaikan sedikit pada tahun 2005 menjadi 830.000 orang (8,86%). Ini diduga terjadi akibat kenaikan harga BBM (tahap 1) pada bulan Maret 2005. Pada tahun 2006 terjadi kembali kenaikan penduduk miskin yang sangat besar yaitu sebesar 904.300 orang (9,79%), mengingat pada periode perhitungan tersebut (Juli 2005-Maret 2006), pemerintah menaikkan kembali harga BBM (tahap 2) pada bulan Oktober 2005. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada di sekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin. Pada tahun 2007, kondisi perekonomian sedikit pulih yang ditandai besaran angka inflasi tidak menembus angka dua digit. Program–program Pemerintah Pusat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) mempunyai peranan dalam menurunkan angka ini, di samping upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah seperti : Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial , Program Peningkatan Kualitas Hidup, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi pedesaan, Program 60
    • Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, Program Keluarga Berencana, dan sebagainya2. Tren tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten mengalami penurunan sejak tahun 2006. Tren ini sebanding atau linear dengan tren persentase penduduk miskin yang ada di Provinsi Banten. Program-program pemerintah pusat seperti PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) dan KUR (Kredit Usaha Rakyat) mempunyai peranan dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten. Selain itu upaya-upaya kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah , diantaranya : menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan sebagainya. Tingkat pengangguran Banten lebih tinggi dari nasional karena sebagian besar industri yang ada di Banten berbentuk padat modal sehingga membuka kesempatan kerja yang sedikit dan banyak industri yang mengambil tenaga kerja dari luar Banten yang keterampilannya dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan industri tersebut. Selain itu tingginya arus urbanisasi ke Provinsi Banten dan tidak mempunyai kompetensi yang memadai berkontribusi menambah angka pengangguran di Provinsi Banten. 61
    • BAB IIIRELEVANSI RPJMN 2010-2014 DENGANRPJMD PROVINSI BANTENTAHUN 2007-2012 62
    • 1. PengantarEvaluasi relevansi antara RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD Provinsi Banten 2007-2012dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :Tahap PertamaMengumpulkan dan memahami dokumen RPJMN 2010-2014 dan RPJMD Provinsi Banten2007-2012.Tahap KeduaMenyandingkan priritas/program daerah (yang ada dalam RPJMD Provinsi Banten 2007-2012) yang terkait dengan 11 prioritas pembangunan nasional dan 3 prioritas lainnya dalamRPJMN 2010-2014.Tahap KetigaMenganalisis prioritas atau program dalam RPJMD Provinsi Banten 2007-2012 yangmendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2010-2014.Melakukan analisis kualitatif yang diarahkan pada 3 pilihan, sebagai berikut : Tidak ada program yang mendukung prioritas/program nasional Ada program daerah yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional Prioritas daerah yang tidak ada di prioritas nasionalTahap KeempatRekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah (terkait dengan penyempurnaan RPJMDProvinsi Banten 2007-2012) dan nasional (terkait dengan penyempurnaan RPJMN 2010-2014).2. Tabel 2. Prioritas dan Program Aksi Pembangunan NasionalIdentifikasi relevansi prioritas/program RPJMD Provinsi Banten 2007-2012 denganprioritas/program aksi pembangunan nasional, menggunakan 11 prioritas pembangunannasional dan 3 prioritas lainnya sebagai berikut : 63
    • RPJMN PROVINSI BANTEN Penjelasan RPJMN 2010-2014 (Tahun 2007-2012) Terhadap AnalisisNo Prioritas Analisis Prioritas Kualitatif Pembangu- Program Aksi Program Kualitataif Pembangunan nan1 PRIORITAS 1. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA Otonomi daerah Penyelenggaraan Tata Program daerah Pemerintahan yang Baik mendukung dan Bersih; sepenuhnya program nasional Meningkatkan Indeks Penyelenggaraan Meningkatkan Keberdayaan tugas dan fungsi Indeks Pemerintah Daerah seluruh perangkat Keberdayaan Provinsi Banten daerah Pemerintah Daerah Provinsi Banten (maksimum 36% Meningkatkan indeks Peningkatan dari Indeks kapabilitas aparatur; Efektifitas dan Pembangunan Efisiensi Daerah); Pengawasan Meningkatkan Indeks Peningkatan dan Sosialisasi Paket Keuangan Daerah; Pengembangan Regulasi tentang Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah Evaluasi Kebijakan, Program, Kegiatan dan Anggaran setiap SKPD Provinsi Banten Pembinaan dan Meningkatkan Indeks Pengendalian Dukungan Sarana da Pengelolaan Prasarana Aparatur; Pembangunan, Pendapatan Pengadaan, Daerah Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Fasilitas Aparatur Indeks Pemberdayaan lainnya Gender Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak 64
    • Penataan otonomi Penataan Daerah Mengusahakan agar Program daerah Pemerintahdaerah melalui Otonomi Baru Dengan Kepulauan Seribu mendukung daerah dituntutpenghentian/pembata- indikasi kegiatan: DKI Jakarta sepenuhnya program untuksan pemekaran wilayah; Fasilitasi Percepatan dimasukkan ke nasional menunjukkanPeningkatan efisiensi Penyelesaian Tapal dalam wilayah kemampuannyadan efektivitas Batas Wilayah Provinsi Banten menggali potensipenggunaan dana Administrasi antar daerah.perimbangan daerah; Daerah MempersingkatPenyempurnaan rentang kendali Pada aspekpelaksanaan pemilihan antara pemerintah keuangankepala daerah; dan masyarakat, daerah, telah khususnya pada terjadi wilayah-wilayah yang peningkatan belum terjangkau pendapatan asli oleh fasilitas daerah meskipun pemerintahan pada umumnya ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum masih tinggi.Regulasi;Percepatan harmonisasi Penyusunan RAPERDA Program yang Program daerah Tujuandan sinkronisasi harmonisasi produk mendukung sedang mendukung RAPERDAperaturan perundang- hukum daerah, antara disiapkan sepenuhnya program meningkatkanundangan di tingkat pusat , provinsi dan nasional kualitaspusat dan daerah kabupaten/kota. penyelenggaraanperaturan daerah kerjasamaselambat-lambatnya pemerintahan2011;Sinergi Antara Pusatdan Daerah;Penetapan dan Kerjasama, Koordinasi Penyusunan 5 Program daerah Harmonisasipenerapan sistem dan Pembinaan Rancangan Perda mendukung produk hukumIndikator Kinerja Utama Pendapatan Daerah dan Keputusan sepenuhnya program diharapkanPelayanan Publik yang dengan Pemerintah DPRD Provinsi nasional meningkatkanselaras antara Pusat, Daerah dan Banten dan kualitaspemerintah pusat dan Kab./Kota Peningkatan penyelenggaraanpemerintah daerah Pemahaman dan kerjasama antara Kesadaran Hukum pusat dan daerah Masyarakat Pada tahun 2009 Evaluasi atas 15 Provinsi Banten Raperda kab/Kota telah menetapkan dengan tujuan target terselenggaranya Sinkronisasi dan harmonisasi produk harmonisasi hukum daerah, produk hukum antara pusat, daerah, antara provinsi dan pusat, provinsi kabupaten/kota. dan 65
    • kabupaten/kota serta Kerjasama Pemerintahan, sebesar 91,30%, dan hal tersebut telah teralisasi seluruhnya.Penegakan Hukum;Peningkatan integrasi a.Penegakan Hukum 1. Pemeliharaan Program daerah Pada tahun 2009dan integritas dan Peraturan Daerah; Kantrantibmas dan mendukung Provinsi Bantenpenerapan dan b. Pelayanan Publik dan Pencegahan Tindak sepenuhnya program telah menetapkanpenegakan hukum oleh Revitalisasi Kriminal nasional targetseluruh lembaga dan Kelembagaan 2. Peningkatan 100%, dan halaparat hukum Pemerintahan; Kapasitas Lembaga tersebut telah c. Peningkatan Perwakilan Rakyat teralisasi Perencanaan, Daerah seluruhnya. Pembinaan, 3. Penataan Program tersebut Pengawasan dan Peraturan dilaksanakan Pengendalian Perundang- dengan kegiatan Pembangunan dan undangan antara lain Pemerintahan; Peningkatan Kualitas fasilitasi d. Peningkatan Pelayanan Publik Koordinasi Prasarana dan Sarana Kemasyarakatan Aparatur; dan Penyerapan e. Pengembangan Aspirasi Sumberdaya Manusia Masyarakat, Aparatur; fasilitasi Pembinaan Organisasi Politik, Pembinaan Budaya Politik dan Partisipasi Politik PerempuanData Kependudukan;Penetapan Nomor Induk Mewujudkan Program yang Program daerah PengembanganKependudukan (NIK) pemerintahan yang mendukung sedang mendukung sistem inidan pengembangan efektif dan efisien, disiapkan sepenuhnya program dimaksudkanSistem Informasi dan transparan dan nasional untukAdministrasi bertanggungjawab (good mewujudkanKependudukan (SIAK) governance) pemerintahandengan aplikasi pertama yang efektif danpada kartu tanda Pembagian wewenang efisien,penduduk selambat- atas data dalam transparanlambatnya pada tahun tingkatan nasional, dan2011. daerah maupun instansi bertanggungjawa akan menjadi lebih jelas b (good governance) di Meningkatkan mutu Provinsi Banten pelayanan aparatur 66
    • negara Pengembangan SIAK bersifat Menekan korupsi di multi dimensi, bidang kependudukan baik teknis, politis, dan dimensi lainnya Diperlukan koordinasi untuk pemantapan teknis operasional dengan berbagai instansi, seperti Dirjen Pajak, Imigrasi dan Administrasi Kependudukan untuk penerapan sistem ini Penataan otonomi Penataan Daerah Mengusahakan agar Program daerah Pemerintah daerah melalui Otonomi Baru dengan Kepulauan Seribu mendukung daerah dituntut penghentian/pembatasa indikasi kegiatan: DKI Jakarta sepenuhnya program untuk n pemekaran wilayah; Fasilitasi Percepatan dimasukkan ke nasional menunjukkan Peningkatan efisiensi Penyelesaian Tapal dalam wilayah kemampuannya dan efektivitas Batas Wilayah Provinsi Banten menggali potensi penggunaan dana Administrasi antar daerah. perimbangan daerah; Daerah Mempersingkat Penyempurnaan rentang kendali Pada aspek pelaksanaan pemilihan antara pemerintah keuangan kepala daerah; dan masyarakat, daerah, telah khususnya pada terjadi wilayah-wilayah yang peningkatan belum terjangkau pendapatan asli oleh fasilitas daerah meskipun pemerintahan pada umumnya ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum masih tinggi.2 PRIORITAS 2 PENDIDIKAN  Peningkatan Angka  Pengembangan Wajib Belajar Program daerah  Program Partisipasi Murni sumberdaya dikdas 9 tahun mendukung penye diaan (APM) pendidikan manusia : dan wajar 12 sepenuhnya bantuan dasar meningkatkan tahun. program nasional operasional  APM pendidikan kualitas layanan sekolah, setingkat SMP pendidikan pada Pendidikan beasiswa,  Angka Partisipasi pendidikan dasar menengah sarana dan Kasar (APK) dan anak pra prasarana pendidikan setingkat sekolah serta SMA peningkatan  Pemantapan/rasiona pembelajara lisasi implementasi n, minat, BOS, 67
    •  Penurunan harga bakat, dan buku standar di kreativitas tingkat sekolah peserta dasar dan pendidikan menengah sebesar dasar akan 30-50% selambat- menambah lambatnya 2012 dan APM Penyediaan pendidikan sambungan internet dasar dan ber-content menengah pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat- lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar;Akses Pendidikan Tinggi; Peningkatan APK  Pengembangan Pendidikan tinggi Program daerah Pengembanga pendidikan tinggi sumberdaya mendukung n dan manusia : sepenuhnya penyediaan meningkatkan program nasional bantuan pada partisipasi pendidikan masyarakat untuk tingg melanjutkan ke pandidikan tinggiMetodologiPenerapan metodologi  Pengembangan Wajib Belajar Program daerah Program tidakpendidikan yang tidak sumberdaya dikdas 9 tahun mendukung berdiri sendiri,lagi berupa pengajaran manusia : dan wajar 12 sepenuhnya tetapi berupademi kelulusan ujian meningkatkan tahun. program nasional proragm yang(teaching to the test) kualitas layanan terintegrasi pendidikan pada Pendidikan dengan pendidikan dasar menengah penuntasan dan anak pra wajib belajar 9 sekolah tahunPengelolaan; Pemberdayaan  Pengembangan Wajib Belajar Program daerah Program tidak peran kepala sumberdaya dikdas 9 tahun mendukung berdiri sendiri, sekolah sebagai manusia : dan wajar 12 sepenuhnya tetapi berupa manajer sistem meningkatkan tahun. program nasional program yang pendidikan yang kualitas layanan terintegrasi unggul, pendidikan pada Pendidikan dengan Revitalisasi peran pendidikan dasar menengah penuntasan pengawas sekolah dan anak pra wajib belajar 9 sebagai entitas sekolah tahun quality assurance, Mendorong aktivasi 68
    • peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkat KabupatenKurikulum; Penataan ulang  Pengembangan Wajib Belajar Program daerah Program tidak kurikulum sekolah sumberdaya dikdas 9 tahun mendukung berdiri sendiri, manusia : dan wajar 12 sepenuhnya tetapi berupa meningkatkan tahun. program nasional proragm yang kualitas layanan terintegrasi pendidikan pada Pendidikan dengan pendidikan dasar menengah penuntasan dan anak pra wajib belajar 9 sekolah Sosialisasi dan tahun Bintek Tim pengembang kurikulum ProvinsiKualitas; Peningkatan kualitas Pengembangan  Miningkatkan Program daerah Meningkatkan guru, pengelolaan sumberdaya manusia mutu pendidik mendukung rasio jumlah dan layanan sekolah :meningkatkan mutu dan tenaga sepenuhnya guru yang pendidik dan tenaga kependidikan program nasional memenuhi kependidikan  Meningkatkan kualifikasi manajemen S1/D IV pelayanan terhadap pendidikan jumlah guru keseluruhan Meningkatkan rasio guru yang mempunyai sertifikasi profesi terhadap jumlah guru keseluruhan Meningkatkan rasio ketesediaan instrumen pengelolaan pelayanan pendidikan terhadap kebutuhan 69
    • instrumen secara keseluruhan Meningkatkan proporsi satuan pendidikan yang terakreditasi dengan baik Meningkatkan presentasi siswa yang lulus ujian akhir pada setiap jenjang pendidikan3 PRIORITAS 3 : KESEHATAN Kesehatan Masyarakat;  Pelaksanaan  Pengembangan  Pencegahan Program daerah Pelaksanaan Program Kesehatan sumberdaya dan mendukung program Preventif Terpadu manusia pemberantasan sepenuhnya kesehatan :meningkatkan penyakit program nasional preventif meningkatkan  Perbaikan gizi terpadu aksebilitas masyarakat dengan jalan masyarakat  Peningkatan meningkatkan terhadap layanan mutu pelayanan kesehatan sumberdaya kesehatan kesehatan bagi keluarga  Peningkatan miskin, sarana dan meningkatkan prasarana pelayanan kesehtan masyarakat dan keluarga miskin di kelas III Rumah Sakit serta pelayanan dokter spesialis dan kesehatan rujukan, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta lansia dan peningkatan dan pencegahan 70
    • penyakit menular. Meningkatkan kualitas gizi masyarakat, pembinaan ketrampilan sumberdaya institusi kesehatan dan profesionalism e tenaga kesehatan, organisasi profesi dan penelitian kesehatan Pembangunan dan peningkatan Pengembangan puskesmas sumberdaya manusia dan :meningkatkan jaringannya pengembangan Promosi dan pembangunan kesehatan berbasis upaya kesehatan dan mayarakat berbasis pengadaan masyarakat sarana dan Peningkatan prasarana kemitraan dalam rumah sakit pelayanan dan lab. kesehatan Penyediaan lingkungan air bersih dan pengamanan limbah dan Promosi dan upaya kesehatan berbasis masyarakat Peningkatan pembinaan, pengawasan dan fasilitas pelayanan kesehatan kerja dan pengobatan tradisionalKB Peningkatan kualitas Pengembangan Peningkatan Program daerah Pengembanga dan jangkauan sumberdaya manusia pelayanan mendukung n posyandu layanan KB melalui :terkendalinya laju kesehatan ibu dan sepenuhnya ADITUKA dan 23.500 klinik pertumbuhan anak dan program nasional sosialisasi 71
    • pemerintah dan penduduk akibat revitalisasi KB kebijaksanaan swasta selama persalinan nya 2010-2014; Obat  Pemberlakuan Pengembangan Penyediaan obat, Program daerah Pengadaan Daftar Obat Esensial sumberdaya manusia perbekalan mendukung obat dan alat Nasional sebagai :meningkatkan kesehatan, sepenuhnya kesehatan dasar pengadaan aksebilitas pengawasan program nasional serta obat di seluruh masyarakat terhadap makanan dan pembinaan Indonesia dan layanan kesehatan kefarmasian pengawasan pembatasan harga fasilitas obat generik sediaan bermerek pada farmasi dan 2010; alat kesehatan Asuransi Kesehatan Nasional  Penerapan Asuransi Jaminan kesehatan Asuransi Program daerah Program tidak Kesehatan Nasional bagi masyarakat Jamkesda mendukung berdiri sendiri untuk seluruh miskin (Jaminan sepenuhnya tetapi masuk keluarga miskin Kesehatan program nasional ke program dengan cakupan Daerah) untuk aksesibilitas 100% pada 2011 masyarakat terhadap dan diperluas secara layanan bertahap untuk kesehatan keluarga lainnya antara 2012-..20144 PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN Bantuan Sosial Terpadu:  Integrasi program  Isu strategis ke-2  Pemenuhan hak Program daerah  Program perlindungan sosial dalam aspek Sumber dasar bagi mendukung Bantuan berbasis keluarga Daya Manusia yaitu masyarakat miskin sepenuhnya langsung tunai yang mencakup kemiskinan dan program nasional memberikan program Bantuan penganguran stimulus bagi Langsung Tunai rakyat miskin sehingga kebutuhan  Bantuan pangan,  Isu strategis ke-2  Penurunan beban Program daerah pokoknya bisa jaminan sosial bidang dalam aspek Sumber biaya kesehatan mendukung terpenuhi kesehatan, beasiswa Daya Manusia yaitu dan pendidikan, sepenuhnya bagi anak keluarga Akses dan mutu peningkatan program nasional  Program- berpendapatan layanan kesehatan jumlah dan mutu program dalam rendah, Pendidikan dan pendidikan bagi prasarana RPJMD dapat Anak Usia Dini masyarakat miskin dan sarana meningkatkan (PAUD), dan kesehatan dan akses dan Parenting Education pendidikan, mutu layanan mulai 2010 dan penambahan kesehatan dan program keluarga jumlah tenaga pendidikan harapan diperluas kesehatan dan bagi keluarga menjadi program guru bermutu di berpendapatan nasional mulai 2011— daerah dan rendah 72
    • 2012; komunitas miskin, dan peningkatan prasarana kesehatan dan pendidikanPNPM Mandiri: Penambahan  Isu strategis ke-2  Program Program daerah  Penambahan anggaran PNPM dalam aspek Sumber peningkatan taraf mendukung anggaran Mandiri Daya Manusia yaitu kesejahteraan sepenuhnya PNPM kemiskinan dan masyarakat program nasional memberikan penganguran dengan fokus dampak pada fasilitasi terhadap penciptaan penurunan lapangan kerja angka dan atau pengangguran kesempatan sehingga berusaha menurunkan kemiskinanKredit Usaha Rakyat (KUR): Pelaksanaan  Isu strategis ke-2  Program Program daerah  Penyempurnaa penyempurnaan dalam aspek Sumber Peningkatan mendukung n mekanisme mekanisme Daya Manusia yaitu kesempatan sepenuhnya penyaluran penganguran kerja, produktivitas program nasional penyaluran KUR KUR sangat tenaga mulai 2010 dan membantu kerja dan perluasan cakupan kesempatan masyarakat KUR mulai 2011; berusaha dengan terutama dalam arah fasilitasi menumbuhkan penumbuhan sektor riil kewirausahaan sehingga menciptakan lapangan pekerjaan. Ini berdampak pada penurunan jumlah pengangguranTim Penanggulangan Kemiskinan: Revitalisasi Komite  Isu strategis ke-2  Program Program daerah  Dengan Nasional dalam aspek Sumber pemenuhan hak mendukung adanya komite Penanggulangan Daya Manusia yaitu dasar bagi sepenuhnya ini diharapkan kemiskinan program nasional Kemiskinan di masyarakat miskin penanggulang bawah koordinasi an kemiskinan 73
    • Wakil Presiden menjadi terarah dan tepat sasaran5 PRIORITAS 5 : PROGRAM AKSI DIBIDANG PANGAN Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian  Penataan regulasi Mewujudkan Meningkatnya Program daerah Program tidak untuk menjamin Perekonomian yang pertumbuhan mendukung berdiri sendiri kepastian hukum Maju dan Berdaya ekonomi sepenuhnya tetapi atas lahan pertanian, Saing Meningkatnya program terintegrasi  Pengembangan kemampuan nasional dengan areal pertanian baru perekonomian program seluas 2 juta hektar, masyarakat lainnya penertiban serta Meningkatnya optimalisasi ketahanan penggunaan lahan pangan terlantar; masyarakat Infrastruktur:  Pembangunan dan  Agenda  Pembangunan Program daerah  Meningkat- pemeliharaan sarana pembangunan dan mendukung kan ruas- transportasi dan kawasan dan pemeliharaan sepenuhnya ruas jalan di angkutan, pengairan, wilayah : jalan dan program Provinsi jaringan listrik, serta meningkatkan jembatan nasional Banten guna teknologi komunikasi aksebilititas orang,  Pengembangan, mendukung dan sistem informasi barang dan jasa pengelolaan pemasaran nasional yang dalam dan antar dan hasil hasil melayani daerah- pusat-pusat pengendalian pertanian daerah sentra pertumbuhan sumberdaya air dari sentra produksi pertanian  Agenda  Pengembangan sentra demi peningkatan pembangunan transportasi, produksi kuantitas dan kawasan dan pos dan  Terbangun- kualitas produksi wilayah : telekomunikasi nya layanan serta kemampuan meningktakan dasar pemasarannya; kualitas pelayanan terminal dan fasilitas agribisnis perhubungan , komunikasi dan informasi Penelitian dan Pengembangan  Peningkatan upaya Mewujudkan Meningkatkan Program daerah Program tidak penelitian dan Perekonomian yang ketahanan mendukung berdiri sendiri pengembangan Maju dan Berdaya pangan sepenuhnya tetapi bidang pertanian Saing masyarakat program terintegrasi yang mampu nasional dengan menciptakan benih program- unggul dan hasil program peneilitian lainnya lainnya 74
    • menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi Dorongan untuk Mewujudkan Meningkatkan Program daerah Meningkatnya investasi Perekonomian yang daya saing produk mendukung produktivitas, pangan, pertanian, dan Maju dan Berdaya perekonomian sepenuhnya kualitas industri perdesaan Saing yang berbasais program dan daya berbasis pada nasional saing produk produk lokal oleh pelaku sumber daya agribisnis usaha dan pemerintah, lokal, keunggulan pertanian, penyediaan pembiayaan kompetitif dan perkebunan, yang terjangkau. berorientasi pasar kehutanan dan perikanan6 PRIORITAS 6 : INFRA- STRUKTUR Tanah dan tata ruang: Prioritas 4 Revitalisasi Konsolidasi kebijakan  Pengembangan  Pengendalian Program daerah Kawasan Dan penanganan dan Wilayah dan Pemanfaatan mendukung Wilayah pemanfaatan tanah Kawasan Pusat Ruang sepenuhnya diorientasikan untuk kepentingan pada PertumbuhanDiduk program nasional umum secara  Pengembangan Pemberdayaa menyeluruh di bawah ung Infrastruktur n Masyarakat dan Energi wilayah satu atap dan dan pengelolaan tata ruang strategis dan Pwemerataan secara terpadu; cepat tumbuh Pembangunan yang bertumpu Perhubungan: Prioritas 5  Perencanaan pada Pembangunan jaringan  Penyelenggaraan tata ruang Pengembanga prasarana dan Tata Ruang n dan penyediaan sarana Daerah dengan  Pengembangan Pengintegrasia transportasi antarmoda Keserasian Kawasan n kawasan dan antarpulau yang Pengelolaan Ekonomi melalui terintegrasi sesuai Khusus pembentukan Sumberdaya Alam dengan Sistem keterkaitan Transportasi Nasional dan Lingkungan geografis dan Hidup  Pembangunan dan Cetak Biru fungsional Transportasi Multimoda Jalur Jalan antar kawasan dan penurunan tingkat Strategis yang berperan kecelakaan transportasi sebagai sehingga pada 2014 penggerak lebih kecil dari 50% utama (pusat keadaan saat ini;  Pembangunan pertumbuhan) Kawasan Pengendalian banjir: Pembangunan Selain itu Penyelesaian Pusat Upaya pembangunan Pemerintahan peningkatan prasarana pengendalian integrasi dan Provinsi Banten banjir pemerataan (P3B) , Fasilitas kawasan dan 75
    • Transportasi perkotaan:  Pengembangan Daerah wilayah diPerbaikan sistem dan Kawasan dan Otonomi Baru Provinsijaringan transportasi di Wilayah Strategis Banten4 kota besar (Jakarta,  Penataan dan dilakukan melalui polaBandung, Surabaya, Pengendalian melaluiMedan) multigates system ( pengembanga 3 pintu keluar-masuk Ruang n kawasan wilayah Banten) dalam suatu  Pembangtunan sistem Yaitu Jalan Cincin pengaturan Pengembangan tata ruang. wilayah strategis  Pembangunan Sistem berupa aksesibilitas Jalan Utara- tersebut dari dan ke kawasan Selatan dimulai dari Bandara Soetta perencanaan, (Pintu 1) dan  Pembangunan pemanfaatan, menciptakan daya Jalan pada dan tarik bagi Kawasan pengendalian pertumbuhan pemanfaatan Indusatri kawasan sekitar. yang Pengembangan diupayakan  Pembangunan wilayah strategis untuk berupa aksesibilitas Jalan menuju menjawab jaringan transportasi Infrastruktur permasalahan barang dan penyedia strategis kesenjangan infastruktur dasar pembangunan penunjang  Inspeksi wilayah pelabuhan (listrik, Kondisi Jalan khususnya telekomunikasi, jalan dan Jembatan antara wilayah dan air) dalam utara dan operasionalisasi  Pembangunan selatan serta Pelabuhan antara wilayah Jalan dan Bojonegara (Pintu 2) perdesaan dan yang diharapkan Jembatan perkotaan. menjadi bagian dari Kawasan Ekonomi  Pembangunan Khusus Indonesia Saluran yag berorientasi Drainase/Goron pada pembangunan g-gorong infrastuktur yang berkeadilan.  Pembangunan Pengembangan Sistem kawasan yang Informasi/Data diprioritaskan pada pengembangan Base Jalan dan wilayah berupa Jembatan aksesibilitas jaringan transportasi rakyat  Pembangunan dan usaha agro Turap/Talud/ untuk memperlancar sistem distribusi dan Bronjong produksi agro  Pengembangan melalui dan Pengembangan Pengelolaan Stasiun Kereta Api 76
    • Rangkas (Pintu 3). Jaringan Irigasi Rawa dan Prioritas 3 Jaringan Optimalisasi Pengairan Penataan Ruang dan Pengembangan Lainnya Wilayah dan Kawasan  Pengendalian Banjir pada Prioritas 5 daerah Pembangunan tangkapan air Sarana dan dan badan- Prasarana Wilayah dan Kawasan  Pengadaan Menunjang Bahan banjiran Percepatan Pembangunan Pusat  Rehabilitasi Pertumbuhan, dan dan Prioritas 6 pemeliharaan Pengelolaan Sumber bantaran dan Daya alam, tanggul sunagi Pelestarian Lingkungan Hidup  Peningkatan dan Penanggulangan Sarana dan Bencana Alam Prasarana Kebinamargaan Membangun dan Mengembangkan  Penyediaan Infrastruktur Jalan, Pengairan, Energi dan dan Telekomunikasi Pengelolaan Air Baku Meningkatkan aksesibilitas Orang,  Tanggap Barang dan Jasa di Darurat Jalan dalam dan antar dan Jembatan; pusat- pusat Pertumbuhan Wilayah; Meningkatkan penyelenggaraan Tata Ruang Daerah dengan keserasian pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan didukung oleh ketersediaan energi (listrik, gas dan air)7 PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA 77
    •  Restrukturisasi,  Kerjasama Program daerah DenganKepastian hukum: refungsionalisasi antara dunia mendukung adanyaReformasi regulasi dan revitalisasi usaha dengan sepenuhnya kerjasamasecara bertahap di antara dunia lembaga-lembaga lembaga program nasionaltingkat nasional dan pendidikandaerah pemerintahan, pendidikan dan dunia kemasyarakatan, usahaKebijakan adat sebagai  Memanfaatkan diharapkanketenagakerjaan: wahana kearah infrastruktur dapat salingSinkronisasi kebijakan terwujudnya diklat yang menginformasiketenagakerjaan dan Entrepreneural tersedia kan daniklim usaha dalam mengsinkronk Governmentrangka memperluas  Pengintensiifan an kebutuhanpenciptaan lapangan (Pemerintah yang dunia usaha magang kerjakerja. Berjiwa menyangkut bagi siswa Kewirausahaan) kualifikasi  Meningkatkan tenaga  Pengembangan kerjanya kesempatan kapasitas sehingga kerja dan diharapkan kelembagaan berusaha pada tahun social –ekonomi 201a2 berbasis  Perlindungan penyerapan masyarakat dan lulusan jenjang pengembangan pendidikan lembaga tertentu terserap 80% ketenagakerjaa yang pada n akhirnya dapat mengurangi  Peningkatan angka Iklim Investasi pengangguran dan Realisasi secara Investasi di signifikan. Daerah  Penyiapan Sumber Daya, Sarana dan rasarana Daerah  Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi  Peningkatan Kesadaran Pelaku Usaha Ekonomi  Pengamanan 78
    • Perdagangan dan Perlindungan Konsumen  Peningkatan kerjasama perdagangan  Pengembangan ekspor.8 PRIORITAS 8 : ENERGI Energi alternatif:  Peningkatan  Peningkatan  Penataan dan Program daerah  Adanya pemanfaatan energi pelayanan pengembangan mendukung program terbarukan termasuk energi dan listrik jaringan sepenuhnya pelayanan energi alternatif energi dan listrik program nasional energi geothermal sehingga termasuk mencapai 2.000 MW  Peningkatan energi pada 2012 dan 5.000 pemanfaatan alternatif ikut MW pada 2014 energi alternatif mendorong program pemanfaatan energi terbarukan Hasil ikutan dan turunan minyak bumi/gas:  Revitalisasi industri  Pengembangan  Fasilitasi Program daerah  Pengembanga pengolah hasil produk aksesibilitas mendukung n produk dan ikutan/turunan minyak dan perluasan pasar pasar sepenuhnya perluasan bumi dan gas sebagai industri kreatif dan  Fasilitasi program nasional pasar sejalan bahan baku industri industri kemitraan usaha dengan usaha tekstil, pupuk dan strategis yang antara pelaku revitalisasi industri hilir lainnya; berorientasi industri besar industri ekspor dengan pelaku pengolahan industri kecil hasil turunan dan menengah minyak bumi dan gas sehingga terjalin kemitraan Konversi menuju penggunaan gas:  Perluasan program  Peningkatan  Penataan dan Program daerah  Peningkatan konversi minyak tanah pelayanan pengembangan mendukung pelayanan ke gas sehingga energi dan listrik jaringan sepenuhnya energy mencakup 42 juta energi dan listrik program nasional termasuk Kepala Keluarga pada  Peningkatan energy 2010; pemanfaatan alternatif ikut energi alternatif mendorong perluasan 79
    • program konversi minyak tanah ke gas sehingga energy bisa dihemat dan termanfaatkan9 PRIORITAS 9: LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA Perubahan iklim:  Peningkatan Tidak Ada Tidak Ada Tidak ada keberdayaan program yang pengelolaan lahan mendukung gambut, prioritas/ program nasional  Peningkatan hasil  Agenda Perlindungan dan Program daerah rehabilitasi seluas pembangunan konservasi alam mendukung 500,000 ha per kawasan dan sepenuhnya tahun, wilayah : program meningkatkan nasional penyelenggaraan tata ruang daerah dengan keserasian pengelolaan sumberdaya  Penekanan laju Agenda Perlindungan dan Program daerah deforestasi secara pembangunan konservasi alam mendukung sungguh-sungguh di kawasan dan wilayah sepenuhnya antaranya melalui : meningkatkan program kerja sama lintas penyelenggaraan nasional kementerian terkait tata ruang daerah serta optimalisasi dengan keserasian dan efisiensi sumber pengelolaan pendanaan seperti sumberdaya dana Iuran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi; Pengendalian Kerusakan Lingkungan  Penurunan beban Agenda Pengendalian Program daerah pencemaran pembangunan pencemaran dan mendukung 80
    • lingkungan melalui kawasan dan wilayah lingkungan hidup sepenuhnya pengawasan : meningkatkan program ketaatan penyelenggaraan nasional pengendalian tata ruang daerah pencemaran air dengan keserasian limbah dan emisi di pengelolaan 680 kegiatan industri sumberdaya dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut; Sistem Peringatan Dini  Penjaminan Pengelolaan Sumber Meminimalisir Program daerah Program tidak berjalannya fungsi Daya Alam dan dampak bencana mendukung berdiri sendiri Sistem Peringatan Lingkungan alam sepenuhnya tetapi Dini Tsunami Hidup yang Lestari terintegrasi program (TEWS) dan Sistem dengan Peringatan Dini nasional program Cuaca (MEWS) pengelolaan mulai 2010 dan Lingkungan seterusnya, serta Hidup (LH) Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013; Penanggulangan bencana:  Peningkatan Pengelolaan Sumber Meminimalisir Program daerah Program tidak kemampuan Daya Alam dan dampak bencana mendukung berdiri sendiri penanggulangan Lingkungan alam sepenuhnya tetapi bencana Hidup yang Lestari terintegrasi program dengan nasional program pengelolaan LH10 PRIORITAS 10 : DAERAH TERDEPEN, TERLUAR , TERTINGGAL DAN PASCA KONFLIK Kebijakan: Pelaksanaan kebijakan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak khusus dalam bidang program yang mempunyai infrastruktur dan mendukung masalah pendukung prioritas/ dalam daerah kesejahteraan lainnya program nasional terluar, terdepan, tertinggal dan pasca konflik 81
    • Keutuhan wilayah:  Penyelesaian Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak pemetaan wilayah program yang mempunyai perbatasan RI dengan mendukung masalah Malaysia, Papua prioritas/ dalam daerah Nugini, Timor Leste, program nasional terluar, dan Filipina pada terdepan, 2010; tertinggal dan pasca konflik Daerah tertinggal:  Pengentasan paling Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak lambat 2014. program yang mempunyai mendukung masalah prioritas/ dalam daerah program nasional terluar, terdepan, tertinggal dan pasca konflik11 PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIFITAS, DAN INOVASI TEKNOLOGI Perawatan:  Penetapan dan  Peningkatan  Pelestarian dan Program daerah  Adanya pembentukan pemahaman, aktualisasi mendukung peningkatan pengelolaan terpadu penghayatan dan norma agama sepenuhnya pemahaman untuk pengelolaan implementasi norma dan nilai budaya program nasional dan cagar budaya, agama dan nilai budaya penghayatan dalam terhadap nilai kehidupan budaya akan bermasyarakat berkontribusi  Revitalisasi museum  Revitalisasi dalam dan perpustakaan di peran dan fungsi pengelolaan seluruh Indonesia kelembagaan budaya ditargetkan sebelum keagamaan Oktober 2011; dan kebudayaan  Begitu pula revitalisasi peran dan fungsi kelembagaan budaya memberikan kontribusi dalam revitalisasi museum dan perpustakaan Sarana: 82
    •  Penyediaan sarana  Peningkatan  Fasilitasi Program daerah  Fasilitasi yang memadai bagi pemahaman, Peningkatan mendukung terhadap pengembangan, penghayatan dan sarana sepenuhnya sarana dan pendalaman dan implementasi norma dan prasarana program nasional prasarana pagelaran seni budaya agama keagamaan budaya di kota besar dan ibu dan nilai budaya dan budaya kota kabupaten dalam mendukung selambat-lambatnya kehidupan pengembang Oktober 2012; bermasyarakat an pegelaran seni budaya Kebijakan:  Peningkatan perhatian  Peningkatan  Pelestarian dan Program daerah  Pelestarian dan kesertaan pemahaman, aktualisasi mendukung dan pemerintah dalam penghayatan dan norma agama dan sepenuhnya aktualisasi program-program seni implementasi norma nilai budaya program nasional nilai budaya budaya yang diinisiasi agama oleh masyarakat dan dan nilai budaya ikut mendorong dalam mendorong berkembangnya kehidupan berkembangn apresiasi terhadap bermasyarakat ya apresiasi kemajemukan budaya; terhdap kemajemukan budaya Inovasi teknologi:  Peningkatan  Isu strategis ekonomi  Pembinaan dan Program daerah  Ketahanan keunggulan komparatif local tentang pengembangan mendukung pangan dan menjadi keunggulan ketahanan pangan ketersediaan sepenuhnya daya saing kompetitif yang daerah dan daya pangan program nasional daerah mencakup saing daerah pengelolaan sumber  Pembinaan dan menjadi daya maritim menuju pengembangan keunggulan ketahanan energi, distribusi kompetitif di pangan, dan antisipasi  Peningkatan peran pangan Banten perubahan iklim; dan dan partisipasi aktif pengembangan kepemudaan  Pemantapan  Begitu pula penguasaan teknologi dalam pembangunan kelembagaan peran dan dan kreativitas ketahanan partisipasi pemuda. pangan aktif  Peningkatan kapasitas kepemudaan kelembagaan dalam kepemudaan pembanguna n akan menciptakan inovasi- inovasi dalam teknologi12 3 PRIORITAS LAINNYA : KESEJAHTERAAN RAKYAT LAINNYA 83
    • Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010Pelayanan Haji dan Peningkatan Fasilitasi Program daerah Pelayanan hajiUmrah pemahaman, Peningkatan sarana mendukung dan umroh penghayatan dan dan prasarana sepenuhnya program termasukPelayanan Kesehatan implementasi norma keagamaan nasional pelayananIbadah Haji agama dan budaya dan nilai budaya dalam kesehatan kehidupan menjadi fokus bermasyarakat program fasilitasi sarana dan prasarana keagamaan terutama umat IslamPeningkatan kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan peningkatan efektivitas ForumKerukunan Umat Beragama (FKUB)Pembinaan kerukunan Peningkatan Revitalisasi peran Program daerah Pembentukanhidup umat pemahaman, dan fungsi mendukung FKUB merupakanberagama (FKUB) penghayatan dan kelembagaan sepenuhnya program salah satu implementasi norma keagamaan nasional program agama dan kebudayaan dan nilai budaya dalam revitalisasi peran kehidupan dan fungsi bermasyarakat lembaga keagamaanPeningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahapdalam 5 tahun• Promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif danefektif• Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata• Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapaitingkat mutu pelayanan dan hospitality management yang kompetitif di kawasan AsiaPengembangan Daya Diversifikasi produk  Pembinaan Program daerah Program –Tarik Pariwisata wisata keterampilan mendukung program yang dan peningkatan dan sepenuhnya program ada sangatPeningkatan PNPM kualitas keahlian SDM nasional mendukungMandiri bidang pelayanan jasa pariwisata program diPariwisata pariwisata  Fasilitasi nasional promosi, meskipun belumMengembangan Usaha, pemasaran dan kerjasama spesifikIndustri dan InvestasiPariwisata pariwisata  Penataan danPengembangan pengembanganStandardisasi Pariwisata destinasi pariwisataDukungan Manajemen  Pengembangandan Dukungan Teknis dan peningkatan 84
    • Lainnya Direktorat saranaJenderal Pengembangan prasaranaDestinasi Pariwisata pariwisata  FasilitasiPeningkatan Promosi kemitraanPariwisata Luar Negeri sinergis antara pelakuPeningkatan Promosi usahaPariwisata Dalam pariwisataNegeriPengembanganInformasi PasarPariwisataPeningkatan PublikasiPariwisataPeningkatan Pertemuan,PerjalananInsentif, Konferensi, danPameran(Meeting, IncentiveTravel, Conference,and Exhibition/MICE)Dukungan Manajemendan DukunganTeknis LainnyaDirektorat JenderalPemasaranDukunganManajemen danDukunganTeknis LainnyaDirektorat JenderalPemasaranPengembangan SDMKebudayaan danPariwisataPengembanganPendidikan TinggiBidang PariwisataPerumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) Gender (PUG)oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya, termasuk perlindunganbagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasanPenyusunan dan Peningkatan kapasitas  Fasilitasi dan Program daerah Program yangharmonisasi perempuan, pembinaan mendukung ada mendukungkebijakan bidang perlindungan kapasitas sepenuhnya program program nasionalpendidikan yang anak serta kelembagaan nasional sebagairesponsif gender keberdayaan perempuan dan kebijakan untuk 85
    • Penyusunan dan masyarakat dan desa perlindungan meningkatkanharmonisasi anak kapasitaskebijakan bidang • Pembinaan dan perempuan dankesehatan yang pelatihan perlindunganresponsif gender keterampilan anak meskipun dan manajemen belum terlaluPenyusunan dan usaha bagiharmonisasi spesifikkebijakan partisipasi perempuanperempuan dibidang politik danpengambilankeputusanPenyusunan danharmonisasikebijakan bidangketenagakerjaan yangresponsifgenderPenyusunan danharmonisasikebijakan bidangketenagakerjaan yangresponsif genderPenyusunan danharmonisasikebijakan perlindunganperempuan daritindak kekerasanPenyusunan danharmonisasikebijakan penyusunandata genderPenyusunan danharmonisasikebijakan perlindungantenaga kerjaPenyusunan danharmonisasikebijakan perlindungankorbanperdagangan orangPenyusunan danharmonisasikebijakan penghapusankekerasanpada anakPencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011, peningkatan 86
    • perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012 Peningkatan prasarana Peningkatan  Pembinaan dan Program daerah Program daerah dan sarana pemasyarakatan dan pemasyarakatan mendukung sangat jelas Keolahragaan prestasi olah raga olah raga sepenuhnya program mendukung  Peningkatan nasional program nasional Pembinaan Olahraga prasarana dan Prestasi sarana olah raga  Pembinaan manajemen keolahragaan Peningkatan character building melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan • Revitalisasi Gerakan Pramuka Program daerah Program daerah Peningkatan Wawasan Peningkatan peran dan Peningkatan mendukung sangat jelas Pemuda partisipasi aktif kapasitas sepenuhnya program mendukung kepemudaan kelembagaan nasional program nasional Pemberdayaan dalam pembangunan kepemudaan Organisasi Kepemudaan Pembinaan pendidikan dan Pengembangan Kepanduan keterampilan usaha dan berusaha bagi Pengembangan pemuda Kepemimpinan Pemuda Pengembangan Kewirausahaan Pemuda13 TIGA PRIORITAS LAINNYA : POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN LAINNYA Pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur penanganan terorisme Operasi Militer Selain Tidak ada Perang (OMSP). program daerah yang mendukung prioritas/program nasional. Kegiatan Ada program Forum Penyelenggaraan daerah yang kemitraan Dukungan Administrasi mendukung polisi dan Pembinaan forum sepenuhnya masyarakat Kemitraan Polisi dan prioritas/program antara lain Masyarakat nasional mencoba 87
    • mengatasi konflik antar masyarakatPenindakan Tindak Tidak ada antara lainPidana Terorisme program daerah terjadi diKegiatan Koordinasi yang mendukung KabupatenPenanganan Kejahatan prioritas/program Pandeglang, nasional Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.Pelaksaan program deradikalisasi untuk menangkal terorismePeningkatan Wawasan Tidak adaKebangsaan melalui program daerahSosialisasi yang yang mendukungBerkelanjutan prioritas/program nasionalKegiatan KoordinasiWawasan KebangsaaanOps Gaktib dan OpsYustisi. Meningkatnyakondisi ketertiban didaerah rawan.Operasi PemberdayaanWilayah PertahananOperasi intelijenStrategis Dapatditangkalnya ATHGpertahanan negara.Operasi Militer SelainPerang (OMSP).Terlaksananya tugasOMSP secara efektifPenyelenggaraanIntelijen danPengamanan MatraDaratKegiatan OperasiIntelijen Dalam NegeriPeningkatan peran Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia 88
    • Peran Indonesia dalam Tidak adaReformasi PBB dan program daerahDewan Keamanan PBB yang mendukungdan kontribusi Indonesia prioritas/programdalam Menjaga nasional.Perdamaian DuniaPeningkatan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeriPerluasan, Tidak adaPengembangan dan program daerahpenguatan sistem yang mendukungpelayanan warga (citizen prioritas/programPertemuan dan nasionalPerundingan dengannegara sahabatPenanganan Kasus TKIdi luar negeriSosialisasi danKoordinasi Teknis Koordinasi Penataan Sosialisasi Ada program Peningkatan Peraturan Peraturan daerah yang Pemahaman Perundang- Perundang- mendukung dan Undangan undangan bagi sepenuhnya Kesadaran Ormas dan Hukum prioritas/program Masyarakat nasional. Masyarakat dengan Melakukan Sosialisasi melalui Media Elektronik dam PamfletPenguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsiPenanganan Penyidikan Tidak ada Dalam RPJMDTindak Pidana Korupsi program daerah PropinsiPeningkatan Penuntutan yang mendukung Banten tidakTipikor prioritas/program secara detailPenanganan Perkara nasional dan mendalamTindak Pidana Korupsi di dibahas isu ini,Kejati,Kejari dan Cabjari tetapiKegiatan Perancangan penyidikanPeraturan Perundang- dalam rangkaundangan mendukung pencegahan dan pemberantasa n korupsi sudah ditangani oleh Polda BantenPengembalian asset (asset recovery)Kegiatan Harmonisasi Ada program SinkronisasiPeraturan Perundang- daerah yang danundangan mendukung harmonisasi sepenuhnya produk hukum 89
    • prioritas/program daerah,Kegiatan Peningkatan nasional. antara pusat,Profesionalitas provinsi danTenagaTeknis Peradilan kabupaten/kotdan Aparatur Peradilan Tidak ada adi bidang Manajemen program daerah mendapatkandan Kepemimpinan yang mendukung nilai capaian prioritas/program 100% padaPelayanan Penyusunan nasional. tahun 2009.Peraturan Perundang –Undangan dankerjasama Hukum Koordinasi Penataan (1) Peningkatan Ada program Harmonisasi Peraturan Pelayanan Tim daerah yang produk hukum Perundang- Bantuan Hukum mendukung akan juga Undangan bagi Aparatur sepenuhnya meningkatkan Pemerintah prioritas/program kualitas (2) Rapat nasional penyelenggara Koordinasi an Penanganan kerjasama Permasalahan pemerintahan. Hukum yang ada Pada tahun di Kab./Kota se 2009, telah Provinsi Banten dihasilkan 650 (3) Pemetaan (enam ratus Permasalahan limapuluh) Hukum di keputusan Kab./Kota se Gubernur Provinsi Banten Provinsi Banten, 38 (tiga puluh delapan) peraturan Gubernur.Peningkatan kepastian hukumKegiatan Percepatan Tidak adapeningkatan program daerahpenyelesaian perkara yang mendukung prioritas/program nasional.Kegiatan PeningkatanManajemen PeradilanUmumKegiatan PeningkatanManajemen PeradilanAgamaKegiatan PeningkatanManajemen Peradilanmiliter dan TUN 90
    • Penguatan perlindungan HAMKegiatan Kerjasama Koordinasi Penataan Rapat Koordinasi Ada programHAM Peraturan Pelaksanaan daerah yangKegiatan Penguatan Perundang- Rencana Aksi mendukungHAM Undangan Nasional Hak sepenuhnyaKegiatan Diseminasi Asasi Manusia prioritas/programHAM Penyelenggaraan nasionalKegiatan Informasi HAM Seminar HakKegiatan Penyediaan Asasi Manusiadana bantuan hukum di PerubahanPengadilan Umum Keputusan Kegiatan Penyediaan Bersama antaradana bantuan hukum di Menteri HukumPengadilan Agama dan HAM denganKegiatan Penyediaan Gubernur Bantendana bantuan hukum di tentangPengadilan Militer dan PembentukanTUN Panitia PelaksanaPenanganan Penyidikan RAN-HAMPelanggaran HAM yang Provinsi BantenBerat Tahun 2004-2009Peningkatan Penuntutan Pengukuhanpelanggaran HAM yang Panitia PelaksanaBerat RAN-HAM Provinsi Banten 2004-2009 Lokakarya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi ManusiaPemberdayaan industri strategis bidang pertahananPenyusunan Rencana Tidak adainduk, master plan dan program daerahroad map revitalisasi yang mendukungindustri pertahanan prioritas/program nasional.Konsolidasi RPJMN2010- 2014 besertaRKP, Revisi Keppres 80Tahun 2003 untukmendukung revitalisasiindustri pertahananIdentifikasi teknologi –Alutsista TNI dan AlutPOLRI yang dibutuhkandalam PJP IPembentukan KomiteKebijakan IndustriPertahanan sbg ClearingHouseRefocusing, intensifikasidan kolaborasi R & D 91
    • Penelitian, dan pengembangan alat peralatan pertahanan Produksi Alutsista Industri dalam negeri Pengkajian dan pengembangan peralatan sandi Pengembangan Alut Kepolisian Produksi Dalam Negeri Pembuatan Prototype Meningkatkan kemandirian Polri dalam memberikan yanmas Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan Peningkatan dukungan teknologi bagi pemberdayaan industri strategis bidang pertahanan14 TIGA PRIORITAS LAINNYA : PEREKONOMIAN LAINNYA Pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden No.28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional Pengembangan klaster  Tidak ada  Tidak ada Tidak ada program  Tidak ada industri berbasis daerah yang pertanian, mendukung oleochemical prioritas/program nasional Peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional Peningkatan Peran  Tidak ada  Tidak ada  Tidak ada  Tidak ada Diplomasi Ekonomi dalam Forum Multilateral  Mengembangkan  Pengembangan  Program daerah  Provinsi Pelaksanaan Kerja mendukung 92
    • Sama dan menataulang investasi dan sepenuhnya BantenBilateral dalam hubungan antar realisasi investasi program nasional tmerupakanpromosi/kerjasama industri dengan di daerah daerah yangekonomi, orientasi pada selalu masukperdagangan, dan  Peningkataninvestasi penciptaan iklim dalam 5 besar yang kondusif bagi promosi dan sebagai investasi, kerjasama daerah yang penggunaan bahan investasi paling diminati lokal unggulan dan investor baik  Pengembangan penciptaan peluang PMDN bisnis dan usaha maupun PMA. investasi Hal ini terlihat  Penyederhanaan dari semakin prosedur meningkatnya penanaman realisasi modal investasi dari tahun kePerluasan Pasar Non Tidak ada  Tidak ada  Tidak ada tahunTradisional program daerah yang mendukung prioritas/program nasionalPeningkatan Peran Dan  Program daerahKemampuan Diplomasi  Peningkatan Kinerja  Meningkatkan mendukung  DalamPerdagangan Instansi Terkaiit kualitas SDM sepenuhnya beberapaInternasional yang handal program nasional tahun terakhir dalam Pemda berdiplomasi dan  Banten menguasai melalui permasalahan BPKMD yang ada dalam proses penjajakan kerjasama dengan Pemerintah Korsel dan Cina dan beberapa negara lainnya untuk mendirikan industriPeningkatan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama proses penyiapan,pemberangkatan, dan kepulangan 93
    • Regulasi dan Sertifikasi Tidak ada Tidak ada Tidak ada program Tidak adaSistem Elektronik Jasa daerah yangAplikasi dan Konten mendukung prioritas/programPembinaan AdministrasiPendaftaran Penduduk nasionalPengelolaan InformasiKependudukanPelayanan DokumenPerjalanan Visa danFasilitasKeimigrasianPembinaan,penempatan,dan perlindungan TKILuarNegeriFasilitasi PelayananDokumen Calon TKIPenyiapanpemberangkatanKoordinasi KebijakanPenyusunan SkimPembiayaan KredituntukTenaga Kerja Indonesia(TKI)Pelayanan Advokasi danPerlindungan HukumPengamananKeberangkatanPencegahankeberangkatanTKI non proseduralPeningkatanPemberdayaanTKI PurnaPeningkatanPemulanganTKI Bermasalah/TKIBPeningkatan PelayananPemulangan TKIBermasalah/TKIB 94
    • Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Peningkatan Keamanan Pemulangan TKI Bermasalah/TKIB Peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri Koordinasi Kebijakan Tidak ada Tidak ada Tidak ada program Tidak ada Penyusunan Skim daerah yang Asuransi mendukung dan Remitansi untuk prioritas/program Tenaga Kerja Indonesia (TKI) nasional Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri3. Rekomendasia. Rekomendasi Terhadap RPJMD Provinsi Banten 2007-20121. Program Pembangunan Daerah Tahun 2007 – 2012 pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pemerintah daerah untuk mencapai tujuan utama pembangunan, yaitu (a) menekan angka kemiskinan, (b) menciptakan kesempatan kerja, (c) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (d) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan (e) meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta (f) meningkatkan stabilitas keamanan daerah. Pada RPJMD periode ini masalah penanganan terorisme, korupsi dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) belum secara detail dan menyeluruh dibahas dan masuk dalam prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan daerah.2. Sosialisasi Pelayanan Publik dan pemahaman politik pada masyarakat umumnya perlu ditingkatkan. Berbagai fenomena tersebut merupakan tantangan berat yang harus dihadapi dalam pembangunan daerah Banten. Oleh karena itu RPJMD Provinsi Banten 2007-2012 sudah seharusnya mempertimbangkan tantangan-tantangan tersebut. 95
    • 3. Kerjasama, Koordinasi, sinergi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat agar lebih ditekankan dalam RPJMD Provinsi Banten sehingga memudahkan dalam pelaksanaan program-program nasional di daerah seperti pembuatan peraturan perundang-undangan, perimbangan keuangan daerah, pembuatan NIK dan SIAK, dan sebagainya.4. Permasalahan tenaga kerja terutama yang menyangkut tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu menjadi perhatian dan fokus penting dalam RPJMD karena sudah menjadi isu nasional. Sebagai kantong TKI Banten memiliki peluang untuk menambah devisa dari TKI. Namun permasalahan yang menyangkut nasib TKI baik kesiapan sebelum pemberangkatan, hak-hak yang harus mereka dapatkan di negara tujuan bekerja serta keberlanjutan mereka setelah pulang ke tanah air perlu dibuat payung hukumnya. Selama ini TKI biasanya langsung direkrut melalui agen-agen baik yang formal maupun illegal. Di bawah koordinasi BNP2TKI dan Disnaker Provinsi Banten diharapkan kualitas TKI lebih ditingkatkan dan hak-hak TKI lebih disosialisasikan.5. Program penyediaan bantuan operasional sekolah, beasiswa, sarana dan prasarana serta peningkatan pembelajaran, minat, bakat dan kreatifitas peserta pendidikan dasar menjadi prioritas dalam RPJMD Provinsi Banten dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu pula akses pendidikan tinggi, metode pembelajaran, pengelolaan, kurikulum, dan mutu pendidik hendaknya secara spesifik dijelaskan mengikuti kebijakan yang berlaku secara nasional.6. Program-program kesehatan preventif terpadu, kualitas dan jangkauan layanan KB, pemberlakuan daftar obat esensial nasional, dan ASKES bagi warga miskin menjadi program-program yang harus diprioritaskan dalam RPJMD Provinsi Banten sehingga dalam implementasinya mendapat dukungan penuh dari program nasional.7. Program-program rehabilitasi lahan, pengendalian kerusakan lingkungan, sistem peringatan dini, dan penanggulangan bencana menjadi agenda yang penting dimuat secara spesifik dalam RPJMD Provinsi Banten sehingga lingkungan tetap lestari dan kehidupan masyarakat menjadi tenang dan nyaman.8. Program-program pengentasan kemiskinan seperti program BLT, Bantuan pangan, beasiswa bagi keluarga tidak mampu, KUR, PNPM, Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan,dsb., hendaknya tertuang dalam RPJMD tentang cara-cara dalam rangka memfasilitasi penyaluran dan implementasinya. RPJMD memberikan penjelasan secara spesifik bagaimana mengentaskan kemiskinan yang ada di Provinsi Banten dan menyesuaikan dengan program yang ada dalam program nasional 96
    • 9. Program penggunaan energi terbarukan termasuk energi alternatif, revitalisasi industri turunan minyak bumi dan gas, serta konversi minyak tanah ke gas hendaknya menjadi fokus perhatian dalam RPJMD Provinsi Banten karena sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. RPJMD Provinsi Banten hendaknya memberikan penjelasan yang spesifik bagaimana Provinsi Banten memberikan kontribusi dalam program-program nasional tersebut.10. Program-program pelestarian budaya seperti cagar alam, museum, perpustakaan, pagelaran seni budaya, dan ketahanan energi pangan hendaknya dimasukkan secara spesifik pengelolaannya dalam RPJMD Provinsi Banten, sehingga memudahkan dalam pelestarian budaya dan penumbuhan kreativitas serta inovasi dalam teknologi.11. Program-program kesejahteraan lainnya seperti penyelenggaran ibadah haji dan umrah, pembentukan FKUB, pengembangan pariwisata, pengarusutamaan gender, prestasi olahraga, dan revitalisasi gerakan pramuka menjadi fokus perhatian tambahan dalam RPJMD Provinsi Banten karena program-program ini hasil dari masukan-masukan dari daerah di Indonesia saat MUSRENBANGNAS.b. Rekomendasi Terhadap RPJMN 2010-20141. Dalam rangka meningkatan peran serta atau partisipasi perempuan dalam proses pembangunan, pemerintah pusat dan daerah hendaknya menyusun program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak. Dan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan.2. Kondisi pendidikan, tingkat kesejahteraan, gizi dan kesehatan, serta keterampilan dan keahlian dalam penguasaan Iptek secara umum masih menunjukkan disparitas (kesenjangan) dalam berbagai aspek pusat dan daerah. Selain itu, banyak pula sumberdaya alam (SDA) dan aset-aset lokal lain yang belum didayagunakan secara optimal, daya saing SDM masih rendah, terjadi disparitas potensi dan kemajuan pembangunan antarwilayah, serta kecenderungan degradasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan, hal ini merupakan permasalahan yang harus diatasi melalui kerjasama dan koordinasi antara pusat dan daerah.3. Pendekatan pembangunan daerah jangan ditekankan pada batas-batas administratif yang sering tidak mengakomodasikan keragaman potensi, permasalahan dan keterkaitan 97
    • antar daerah. Wilayah-wilayah yang memerlukan penanganan atau intervensi pemerintah hendaknya dapat dikembangkan. Hal ini menyebabkan pemerintah pusat perlu untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan sumberdaya yang tersedia dan melakukan penajaman prioritas pembangunan daerah. Dalam kaitan tersebut, diperlukan kerangka kebijakan pembangunan pusat dan daerah dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di semua wilayah sebagai sebuah kesatuan pembangunan yang terpadu.4. Perlu adanya pemetaan daerah provinsi dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014 sehingga program-program pengentasan kemiskinan seperti BLT, KUR, PNPM, dan sebagainya menjadi tepat sasaran (efektif).5. Perlu adanya komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam implementasi program-program dalam RPJMN 2010-2014 sehingga terjalin sinergi dan dukungan yang penuh dari pemerintah daerah. 98
    • BAB IVKESIMPULAN DAN REKOMENDASI 99
    • 1. KesimpulanA. Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 Secara keseluruhan, pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di Provinsi Banten ditinjau dari beberapa indikator utama dalam ketiga agenda, mempunyai kecenderungan membaik bahkan ada beberapa indikator dalam investasi yang mengalami peningkatan signifikan dan nilainya cukup tinggi, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sehingga Provinsi Banten mendapat peringkat 5 dalam hal investasi. Ada beberapa indikator yang masih kurang seperti persentase luas Lahan Rehabilitasi dalam Hutan Terhadap Lahan Kritis sehingga perlu ditingkatkan. Ada beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian yaitu tingkat penganguran terbuka yang masih tinggi di Provinsi Banten dibandingkan dengan nasional sehingga perlu terus diturunkan. Juga Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten masih terus harus ditingkatkan terutama dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.B. Relevansi RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD Provinsi Banten 2007-2012 Secara umum RPJMD Provinsi Banten 2007-2012 mempunyai program yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional. Beberapa program dalam RPJMD Provinsi Banten 2007-2010 perlu dijelaskan lebih spesifik seperti tertuang dalam RPJMN 2010-2014, seperti program BLT, KUR, PNPM, dan sebagainya. Ada beberapa program RPJMN 2010-2014 yang tidak ada di RPJMD Provinsi Banten 2007-2012 karena tidak diperlukan seperti penanganan daerah terdepan/terluar dan pasca konflik . Beberapa program yang memang belum masuk ke dalam RPJMD Provinsi Banten 2007-2012 karena memang belum terakomodir seperti program penanganan terorisme, perlindungan TKI di luar negeri, dan sebagainya.2. RekomendasiA. Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2004-2009 Pencapaian Indikator-indikator kinerja utama ketiga agenda pelaksanaan RPJMN 2004- 2009 di Provinsi Banten yang sudah membaik perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan terus. Khusus dalam investasi maka peningkatannya harus dibarengi dengan peningkatan infrastruktur dan keamanan serta kemudahan birokrasi. Dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka, maka pemerintah harus memberikan 100
    • kemudahan ijin investasi bagi industri yang padat karya sehingga bisa memberikan kesempatan kerja lebih besar dan menyesuaikan jenis, kualitas pendidikan, dan keterampilan agar sesuai dengan kebutuhan industri di Provinsi Banten sehingga dapat menyerap tenaga kerja lokal. Juga diperlukan regulasi yang membatasai daerah sebagai pemasok urbanisasi ke Provinsi Banten. Untuk meningkatkan IPM, maka perlu difokuskan dan ditingkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat.B. Relevansi RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD Provinsi Banten 2007-2012 Program-program dalam RPJMD Provinsi Banten yang sudah relevan dan mendukung sepenuhnya dengan prioritas/program dalam RPJMN 2010-2014 perlu lebih diutamakan sehingga bisa bersinergi dalam pelaksanaannya. Diperlukan koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program RPJMN 2010-2014 sehingga bisa efektif dan efisien. Beberapa program dalam RPJMD Provisi Banten perlu lebih dijelaskan spesifik untuk menyesuaikan dengan program yang ada di RPJMN 2010-2014. Adapun program RPJMN 2010-2014 yang belum terakomodir dalam RPJMD Provinsi Banten 2007-2012, maka perlu diintegrasikan dengan program yang akan diimplementasikan. Jika dibuat RPJMD baru, maka perlu segera dimasukkan kecuali program-program yang memang tidak diperlukan di Provinsi Banten seperti penanganan daerah terdepan/terluar. 101
    • LAMPIRAN Tabel 3 Pencapaian Indikator Hasil (Output) Provinsi Banten secara Keseluruhan Agenda Capaian TahunNo pembangunan Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1 Mewujudkan Indeks Kriminalitas Indonesia yang 61,5 61,9 57,4 65,2 67,3 61,5 Aman dan Damai Prosentase Penyelesaian Kasus Kejahatan 59,3 57,3 56,2 61,3 62,6 61,1 Konvensional (%) Prosentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans 100 100 100 100 100 99,3 Nasional (%) 2 Mewujudkan Pelayanan Publik Indonesia yang Adil dan Demokratis Prosentase Jumlah kasus korupsi yang tertangani 100 100 100 100 100 90 dibandingkan dengan yang dilaporkan Prosentase instansi (SKPD) provinsi yang memiliki 80 80 80 80 80 80 pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) [%] Prosentase jumlah kabupaten/ kota yang - - 50 67 67 83 memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap Demokrasi Gender Development Index 56,70 58,10 59,00 60,3 63,2 63 (GDI) Gender Empowerment Meassurement (GEM) 40,10 45,40 46,2 46,8 47,3 52 3 Meningkatkan Kesejahteraan Indeks Pembangunan 68.4 68.8 69.11 69.29 69.8 70,3 Rakyat Manusia Pendidikan Angka Partisipasi Murni 94.12 93.24 94.83 91.74 93.41 97.5 (SD/MI) Angka Partisipasi Kasar 106.28 105.08 108.28 108.34 107.28 107.28 (SD/MI) Rata-rata nilai akhir 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 7.26 SMP/MTs Rata-rata nilai akhir 5.79 5.9 6.08 6.47 6.65 7.52 SMA/SMK/MA Angka Putus Sekolah SD 2.09 1.47 1.84 1.35 0.42 0.15 102
    • Angka Putus Sekolah SD 1.08 0.91 3.35 3.73 0.58 0.20Angka Putus Sekolah 1.52 3.23 4.52 2.21 0.66 0.25MenengahAngka melek aksara 15 94 95.6 95.6 95.8 96.1 97.6tahun keatasPersentase jumlah guruyang layak mengajar 62.8 67.57 84.25 83.97 67.04 73.8SMP/MTSPersentase jumlah guruyang layak mengajar 83.31 83.49 80.02 76.45 77.81 81.44Sekolah MenengahKesehatan Umur Harapan Hidup 63,3 64 64,3 64,45 64,9 68(UHH)Angka Kematian Bayi (AKB)(Per 1000 kelahiran hidup) 44 38 34 25 - -Angka Kematian Ibu (AKI)(Per 100.000 kelahiran 310 306 306 292 254 203hidup)Prevalensi Gizi buruk (%) 1,21 0,75 1,28 1,06 1,12 1,04Prevalensi Gizi 11,78 10,22 10,27 8,56 9,18 7,91kurang/sedang (%)Persentase tenagakesehatan per penduduk 0,92 1,25 1,32 1,42 1,23 0,23Keluarga BerencanaPersentase penduduk ber-KB (Contraceptive 11.14 11.41 11.04 11.45 11.7 12.09prevalence rate)Laju pertumbuhanpenduduk 3.18 2.83 2.20 2.19 2.15 2.19Total Fertility Rate (TFR) 63.9 65.14 63.35 63.06 63.98 65Ekonomi MakroLaju Pertumbuhan ekonomi 5.63 5.88 5.57 6.04 5,82 5,89Persentase ekspor terhadap 4.68 6.78 4.74 4.63 9,91 6,50PDRBPersentase outputManufaktur terhadap PDRB 50.16 49.75 49.7 47.83 45,25 43,80Pendapatan per kapita 8.07 9.37 10.61 11.4 12,76 11,30(dalam juta rupiah)Laju Inflasi 5,95 6,11 7,67 6,31 11,47 11,90InvestasiNilai Rencana PMA yang 593.40 2,774.10 1,363.60 1,322.80disetujui (US$ Juta)Nilai Realisasi Investasi 14.417 781.394 3.815.200 707.9 477.895 1.467.536PMA (US$ Juta) 103
    • Nilai Rencana PMDN yang 6,430.80 5,136.50 6,305.70 4,063.50 disetujui (Rp Milyar) Nilai Realisasi Investasi 1.048.381 5.844.076 1.492.528 1.100.000 1.989.753 5.581.183 PMDN (Rp Milyar) Realisasi Penyerapan 11,430.00 13,213.00 27,302.00 36,733.00 36,465.00 tenaga kerja PMA Infrastruktur Panjang jalan nasional berdasarkan dalam kondisi: Baik 294,73 286,42 286,42 350,07 281,59 110,92 Sedang 133,07 131,79 131,79 98,03 146,94 294,98 Buruk 62,50 72,19 72,20 42,30 61,87 84,50 Panjang jalan provinsi dalam kondisi : Baik 212,39 206,40 368,05 273,45 539,76 327,42 Sedang 156,86 155,35 278,65 394,96 110,31 375,27 Buruk 3,00 10,50 242,30 220,60 238,94 186,32 Pertanian Rata-rata nilai tukar petani - - - - 96.83 99.84 per tahun PDRB sektor pertanian atas dasar harga konstan 2000 4.930.266,80 5.061.650,42 5.030.011,59 5.242.350,48 5.408.861,73 8.201.130,00 (Juta Rp) Kehutanan Persentase Luas lahan rehabilitasi dalam hutan 4,05 0,00 9,19 6,98 6,40 2,97 terhadap lahan kritis Kelautan Jumlah tindak pidana 31 24 20 16 13 6 perikanan Luas kawasan konservasi 3,645.54 3,645.54 3,645.54 3,645.54 3,727.01 3,727.01 laut (juta Ha) Kesejahteraan Sosial Persentase penduduk 8.58 8.86 9.79 9.07 8.15 7.64 miskin Tingkat pengangguran 14.31 16.59 18.91 15.75 15.18 14.97 terbukaCatatan : AKB tahun 2004 dan 2005 oleh Provinsi Banten belum dimulai perhitungannya.Begitu pula Rata-rata nilai tukar petani per tahun tahun 2004 s/d 2007 oleh Provinsi Banten belum dimulaiperhitungannya. 104