KATA PENGANTAR        Syukur Alhamdulillah, Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung ...
DAFTAR ISIKata Pengantar ....................................................................................................
Prevalansi gizi buruk (%) ........................................................................... 49                Pr...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                                        Universitas Bangka Belitung...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                                     Universitas Bangka BelitungMet...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                                Universitas Bangka BelitungHasil da...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                                       Universitas Bangka Belitung ...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                                   Universitas Bangka Belitung2. An...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                                  Universitas Bangka BelitungBerdas...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                                 Universitas Bangka Belitung    c. ...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                                       Universitas Bangka BelitungI...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                           Universitas Bangka Belitungutama kepolis...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                                Universitas Bangka Belitung       s...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                                      Universitas Bangka Belitung  ...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                               Universitas Bangka Belitung         ...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                             Universitas Bangka Belitung   tersangk...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                       Universitas Bangka Belitungd. Adanya penyesu...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                                       Universitas Bangka BelitungB...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                              Universitas Bangka Belitung          ...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                               Universitas Bangka Belitungseluruh I...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                                   Universitas Bangka Belitung     ...
Laporan Akhir EKPD 2010                            Universitas Bangka BelitungSumber : www.bangka.go.id                   ...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                               Universitas Bangka BelitungBerdasark...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                                 Universitas Bangka Belitung Kabupa...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                             Universitas Bangka Belitung   2. Anali...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                            Universitas Bangka BelitungJumlah Pemer...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                              Universitas Bangka Belitung3. Rekomen...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                             Universitas Bangka BelitungDEMOKRASIGe...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                          Universitas Bangka Belitung    Sumber : P...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                                   Universitas Bangka Belitung pere...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                      Universitas Bangka Belitung2. Analisis Pencap...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                             Universitas Bangka Belitung   menggemb...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                                     Universitas Bangka BelitungC. ...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                           Universitas Bangka Belitung   Indeks pem...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                                 Universitas Bangka Belitung      b...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                     Universitas Bangka Belitung140120100 80       ...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                             Universitas Bangka Belitung   3. Rekom...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                      Universitas Bangka Belitung  140  120  100   ...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                                Universitas Bangka Belitung      ke...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                              Universitas Bangka Belitung     Angka...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                               Universitas Bangka Belitung   2. Ana...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                            Universitas Bangka Belitung2.   Analisi...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                              Universitas Bangka BelitungAngka Putu...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                                Universitas Bangka Belitung     c. ...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                                 Universitas Bangka Belitung      p...
Laporan Akhir EKPD 2010                                                               Universitas Bangka Belitung2. Grafik...
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB

2,618 views
2,538 views

Published on

Laporan Akhir EKPD 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Tim Universitas Bangka Belitung

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,618
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
86
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan Akhir EKPD 2010 - Babel - UBB

  1. 1. KATA PENGANTAR Syukur Alhamdulillah, Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung akhirnya berhasil disusun oleh tim yang dibentuk olehUniversitas Bangka Belitung. Laporan ini merupakan hasil kerja yang telah dirumuskanmelalui pencarian data di lapangan, serangkaian diskusi dan analisis, serta evaluasidalam materi laporan. Meski masih terdapat data yang tidak tersedia di satuan kerja baikdi satuan kerja perangkat daerah maupun dari instansi vertikal yang ada di ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, namun bobot analisis dalam setiap capaian indikator kiranyatidak berpengaruh signifikan terhadap hasil akhir laporan ini karena metode evaluasi dananalisis relevansi sudah dirumuskan dengan seksama oleh BAPPENAS. Dalam laporan ini kita akan menemukan kenyataan bahwa capaian pembangunandaerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan angka yang belum optimal.Sebagian sub bahasan pada pada 3 (tiga) point agenda pembangunan RPJMN tahun2004-2009 yang telah dirumuskan menunjukkan bahwa pelaksanaan programpembangunan di daerah belum sepenuhnya berjalan efektif dan relevan. Beberapaindikator yang sudah relevan dan berjalan dengan baik, namun pada umumnya tetapterjadi fluktuasi dari tahun ke tahun yang menunjukkan capaian tersebut tidak stabil.Meski demikian, sebagai sebuah provinsi yang relatif baru, kondisi ini disadari betul olehpemerintah daerah untuk menjadikan hasil evaluasi ini sebagai bahan untuk percepatancapaian yang lebih baik pada waktu yang akan datang. Selanjutnya mewakili segenap civitas Akademika Universitas Bangka Belitungsaya mengucapkan syukur atas kembali ditunjuknya Universitas Bangka Belitung untukketiga kalinya sebagai pelaksana Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah tahun 2010untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kembali ditunjuknya Universitas BangkaBelitung setidaknya menunjukkan penilaian yang baik atas kinerja tim yang ditunjuk padatahun lalu. Oleh karena itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada BAPPENAS RIyang kembali memberikan kepercayaan kepada tim UBB untuk melakukan evaluasikembali pada tahun 2010 ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telahmembantu kelancaran penyusunan laporan ini, diantaranya para pejabat di satuan kerjaperangkat daerah dan instansi vertikal yang telah memberikan data yang dibutuhkan.Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada anggota tim yang telah bekerja denganbaik, dan kepada berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semogalaporan ini memberi manfaat bagi upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraanbersama. Rektor, Prof. Dr. Bustami Rahman, MSc NIP 19510424 197903 1 002
  2. 2. DAFTAR ISIKata Pengantar ........................................................................................................... iDaftar Isi ...................................................................................................................... iiBAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1 A. Latar Belakang......................................................................................... 1 B. Tujuan dan Sasaran ................................................................................. 3 C. Keluaran .................................................................................................... 3BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004 - 2009 .............................. 4 A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI .... 4 Indeks Kriminalitas ..................................................................................... 4 Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional ....................... 7 Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional ...................... 11 B. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS .................................................................................. 15 Pelayanan Publik Persentase Kasus Korupsi yang tertangani dibandingkan Dengan yang dilaporkan ............................................................................ 15 Persentase kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah Pelayanan satu atap .................................................................................. 18 Persentase instansi (SKPD) provinsi yang memiliki pelaporan Wajar tanpa pengecualian (WTP) .............................................................. 21 Demokrasi Gender development index (GDI) .............................................................. 25 Gender empowerment meassurement (GEM) ........................................... 27 C. AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT .................... 30 Indeks pembangunan manusia .................................................................. 30 Pendidikan Angka partisipasi murni (SD/MI) ................................................................ 32 Angka partisipasi kasar (SD/MI) ................................................................. 34 Rata-rata nilai akhir SMP/MTs ................................................................... 36 Rata-rata nilai akhir SMA/MA ..................................................................... 37 Angka putus sekolah SD ............................................................................ 38 Angka putus sekolah SMP/MTs ................................................................. 40 Angka putus sekolah menengah ................................................................ 41 Angka melek aksara 15 tahun ke atas ....................................................... 42 Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs .......................... 44 Persentase jumlah guru yang layak mengajar sekolah menengah ............ 46 Kesehatan Umur harapan hidup (UHH) ....................................................................... 47 Angka kematian bayi (AKB) ....................................................................... 47
  3. 3. Prevalansi gizi buruk (%) ........................................................................... 49 Prevalensi gizi kurang (%) ......................................................................... 49 Persentase tenaga kesehatan perpenduduk ............................................. 50 Keluarga berencana Persentase penduduk ber-KB (contraceptive prevelence rate) ................. 58 Laju pertumbuhan penduduk ..................................................................... 59 Total fertility rate (TFR) .............................................................................. 60 Ekonomi Makro Laju pertumbuhan ekonomi ........................................................................ 61 Persentase ekspor terhadap PDRB ........................................................... 64 Persentase output manufaktur terhadap PDRB ......................................... 66 Pendapatan perkapita ................................................................................ 67 Laju inflasi .................................................................................................. 69 Investasi Nilai rencana PMA yang disetujui .............................................................. 71 Nilai persentase realisasi investasi PMA ................................................... 72 Nilai rencana PMDN yang disetujui ............................................................ 75 Nilai persentase realisasi investasi PMDN ................................................. 76 Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA ................................................... 78 Infrastruktur Persentase panjang jalan nasional ............................................................ 80 Persentase panjang jalan provinsi ............................................................. 82 Pertanian Nilai tukar petani ........................................................................................ 83 PDRB sektor pertanian .............................................................................. 84 Kehutanan Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis ....... 86 Kelautan Jumlah tindak pidana perikanan ................................................................ 88 Luas kawasan konservasi laut ................................................................... 89 Kesejahteraan sosial Persentase penduduk miskin ..................................................................... 90 Tingkat pengangguran terbuka .................................................................. 91 D. KESIMPULAN............................................................................................. 93BAB III RELEVANSI RPJMN 2010 – 2014 DENGAN RPJMD PROVINSI ................ 94 1. Pengantar................................................................................................. 94 2. Tabel 2. Prioritas dan Program Aksi Pembangunan Nasional ................. 96 3. Rekomendasi ........................................................................................... 142 a. Rekomendasi terhadap RPJMD ......................................................... 142 b. Rekomendasi terhadap RPJMN ......................................................... 153BAB IV. KESIMPULAN ................................................................................................ 158 1. Kesimpulan .............................................................................................. 158 2. Rekomendasi ........................................................................................... 162LAMPIRAN ................................................................................................................... 165
  4. 4. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung BAB I PENDAHULUANA. Latar BelakangMenurut Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari empattahapan perencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan, penetapan, pengendalianperencanaan serta evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sebagai suatu tahapanperencanaan pembangunan, evaluasi harus dilakukan secara sistematis denganmengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai sejauh manapencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan tersebut dilaksanakan.Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 telah selesai dilaksanakan. Sesuai dengan PeraturanPemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan, pemerintah (Bappenas) berkewajiban untukmelakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanan RPJMN tersebut.Saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014. Sikluspembangunan jangka menengah lima tahun secara nasional tidak selalu sama dengansiklus pembangunan 5 tahun di daerah. Sehingga penetapan RPJMN 2010-2014 ini tidakbersamaan waktunya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Provinsi. Hal ini menyebabkan prioritas-prioritas dalam RPJMD tidak selalu mengacu padaprioritas-prioritas RPJMN 2010-2014. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi relevansiprioritas/program antara RPJMN dengan RPJMD Provinsi.Di dalam pelaksanaan evaluasi ini, dilakukan dua bentuk evaluasi yang berkaitan denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Yang pertama adalahevaluasi atas pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dan yang kedua penilaian keterkaitan antaraRPJMD dengan RPJMN 2010-2014. 1
  5. 5. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka BelitungMetode yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 adalah Evaluasiex-post untuk melihat efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) dengan mengacupada tiga agenda RPJMN 2004 - 2009 yaitu agenda Aman dan Damai; Adil danDemokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Untuk mengukur kinerja yangtelah dicapai pemerintah atas pelaksanaan ketiga agenda tersebut, diperlukan identifikasidan analisis indikator pencapaian.Sedangkan metode yang digunakan dalam evaluasi relevansi RPJMD Provinsi denganRPJMN 2010-2014 adalah membandingkan keterkaitan 11 prioritas nasional dan 3 prioritaslainnya dengan prioritas daerah. Selain itu juga mengidentifikasi potensi lokal dan prioritasdaerah yang tidak ada dalam RPJMN 2010-2014. Adapun prioritas nasional dalam RPJMN2010-2014 adalah 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, 2) Pendidikan, 3) Kesehatan, 4)Penanggulangan Kemiskinan, 5) Ketahanan Pangan, 6) Infrastruktur, 7) Iklim Investasi danIklim Usaha, 8) Energi, 9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, 10) DaerahTertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik, 11) Kebudayaan, Kreativitas dan InovasiTeknologi dan 3 prioritas lainnya yaitu 1) Kesejahteraan Rakyat lainnya, 2) Politik, Hukum,dan Keamanan lainnya, 3) Perekonomian lainnya.Dalam upaya melakukan evaluasi dan relevansi antara RPJMD dan RPJMN ini akan sedikitmengalami kesulitan karena perbedaan periodesasi antara keduanya. RPJMD ProvinsiKepulauan Bangka Belitung periode 2007 – 2012, sedangkan RPJMN periode 2010 – 2014.Namun demikian apabila dilihat secara global, 11 prioritas nasional beserta 3 prioritaslainnya dalam RPJMN, memiliki kesamaan dengan visi dan misi Gubernur serta programpembangunan dalam RPJMD. Mungkin pada tataran program kerja saja yang adaperbedaan, mengingat RPJMD merupakan adaptasi dari permasalahan lokal, sementaraRPJMN dalam skala nasional. Namun, pada penyusunan RPJMD berikutnya dapatmenyesuaikan dengan RPJMN 2010-2014, agar ada sinergisitas yang kuat antarapembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan pembangunan nasional.Adanya kesamaan pada beberapa indikator pembangunan, menunjukkan bahwasannyaRPJMD juga mendukung pelaksanaan RPJMN. Keterkaitan capaian indikator antaraRPJMN dan RPJMD menjadi point penting bagi sinergisitas pembangunan pusat dandaerah dan sebagai bentuk pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional.Sebagai contoh, dalam bidang pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan lingkungan,RPJMD menjadikannya sebagai prioritas pembangunan. Hal yang sama juga ada padaRPJMN. 2
  6. 6. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka BelitungHasil dari EKPD 2010 diharapkan dapat memberikan umpan balik pada perencanaanpembangunan daerah untuk perbaikan kualitas perencanaan di daerah. Selain itu, hasilevaluasi dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakanpembangunan daerah.Pelaksanaan EKPD dilakukan secara eksternal untuk memperoleh masukan yang lebihindependen terhadap pelaksanaan RPJMN di daerah. Berdasarkan hal tersebut, Bappenascq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan melaksanakan kegiatan Evaluasi KinerjaPembangunan Daerah (EKPD) yang bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi selakuevaluator eksternal dan dibantu oleh stakeholders daerah.Pelaksanaan EKPD 2010 akan dilaksanakan dengan mengacu pada panduan yang terdiridari Pendahuluan, Kerangka Kerja Evaluasi, Pelaksanaan Evaluasi, Organisasi danRencana Kerja EKPD 2010, Administrasi dan Keuangan serta Penutup.B. Tujuan dan SasaranTujuan kegiatan ini adalah:1. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dapat memberikan kontribusi pada pembangunan di daerah;2. Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan prioritas/program (outcome) dalam RPJMN 2010-2014 dengan prioritas/program yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.Sasaran yang diharapkan dari kegiatan ini meliputi:1. Tersedianya data/informasi dan penilaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di daerah;2. Tersedianya data/informasi dan penilaian keterkaitan RPJMD Provinsi dengan RPJMN 2010-2014.C. KeluaranHasil yang diharapkan dari EKPD 2010 adalah:a. Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 untuk setiap provinsi;b. Tersedianya dokumen evaluasi keterkaitan RPJMD Provinsi dengan RPJMN 2010-2014. 3
  7. 7. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004-2009A. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI Indeks Kriminalitas 1. Indikator Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Indeks Kriminalitas (Jumlah Tindak Pidana) - 1596 2032 2232 2529 2570 Sumber : Polda Kepulauan Bangka Belitung Indikator Pendukung 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah Penduduk 95.300 117.400 95.100 86.700 76.630 Miskin Jumlah Pengangguran 33.495 42.210 32.956 31.421 33.126 Terbuka Sumber : BPS Kepulauan Bangka Belitung Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pendukung Rasio Jumlah Polisi dengan Jumlah ± 1 : 650 ± 1 : 607 ± 1 : 462 ± 1 : 392 ± 1 : 371 ± 1 : 380 Penduduk Kep. Babel Sumber : Polda Kepulauan Bangka Belitung 4
  8. 8. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung2. Analisis Pencapaian Indikator Grafik Pemilihan Fokus Analisis 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah TP Sumber : Polda Kepulauan Bangka Belitung Grafik Analisis dengan Indikator Pendukung 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah Penduduk Miskin Jumlah Pengangguran Terbuka Sumber : BPS Kepulauan Bangka Belitung Sumber : Polda Kepulauan Bangka Belitung 5
  9. 9. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka BelitungBerdasarkan data di atas, pada tahun 2006 terjadi peningkatan jumlah tindak pidanasebanyak 2.032 kejahatan, yang pada tahun sebelumnya hanya 1596 tindak pidana.Meningkatnya jumlah kejahatan tersebut dapat dipengaruhi banyak faktor,diantaranya adalah meningkatnya jumlah penduduk miskin dan jumlahpengangguran. Ada peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 117.400 danangka pengangguran yang mencapai 42.210 orang. Kebutuhan ekonomi yang tinggitanpa adanya lapangan pekerjaan yang luas dapat memicu untuk melakukankejahatan demi memenuhi kebutuhan hidup. Disamping itu, masih besarnya rasiopolisi, yaitu 1 : 462 juga menambah potensi terjadinya kriminalitas pada tahun ini.Pada tahun 2008 jumlah kriminalitas mengalami kenaikan menjadi 2.529 kejahatankarena kondisi ekonomi yang menurun akibat merosotnya harga timah dan turunnyapermintaan lada, sawit dan karet. Hal ini tidak berbanding lurus dengan turunnyaangka kemiskinan dan pengangguran, karena terserapnya tenaga kerja danpeningkatan kesejahteraan penduduk belum mampu menghadapi dampak krisisglobal. Ini terlihat dari turunnya daya beli masyarakat. Hal yang sama terjadi pulapada angka rasio polisi dengan masyarakat. Sebenarnya terjadi penurunan jumlahrasio pada tahun 2008, bahkan sudah melewati standar PBB 1 : 400, dimana rasiobabel 1 : 371. Namun kondisi geografis dan terbatasnya sarana prasarana akhirnyamempengaruhi kinerja kepolisian meskipun rasionya sudah ideal.Sementara di tahun 2009, angka kriminalitas semakin bertambah menjadi 2.570. Halini sedikit banyak dipengaruhi oleh bertambahnya angka pengangguran sebesar33.126 orang dan meningkatnya kembali rasio antara polisi dan penduduk, walaupunhanya sedikit. Sedangkan turunnya jumlah penduduk miskin disebabkan kebijakanpemerintah provinsi yang mulai fokus mengentaskan kemiskinan, seperti adanyaprogram bantuan beras gratis setiap bulan selama tahun 2009 kepada RumahTangga Miskin sebanyak 33.650 RTS (Rumah Tangga Sasaran).3. Rekomendasi a. Polda Babel deserta jajarannya di daerah perlu meningkatkan kegiatan penegakan hukum di masyarakat, khususnya daerah tertentu di perkotaan dan pedesaan yang rawan terjadinya tindak kriminal. b. Pelaksanaan operasi, baik itu patroli rutin, razia lalu lintas, illegal logging, illegal mining dan lain-lain harus dilakukan secara kontinyu sehingga dapat menekan terjadinya kejahatan, baik pada tataran preventif maupun represif. 6
  10. 10. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung c. Sosialisasi hukum oleh Kepolisian dan instansi terkait untuk beberapa kasus menonjol, seperti illegal mining, pelanggaran lalu lintas, KDRT, bahaya narkoba dan lain-lain dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. d. Pemerintah daerah harus memprioritaskan pengentasan kemiskinan melalui program yang strategis, seperti pemberdayaan masyarakat. Jadi tidak hanya melakukan program pemberian beras miskin gratis atau BLT, namun harus disertai pelatihan keterampilan agar masyarakat mampu mandiri dan tidak bergantung dengan bantuan pemerintah terus menerus. e. Pemerintah daerah harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dengan mengundang investor untuk masuk sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja dan akan mengurangi tingkat pengangguran. Lebih jauh lagi pemerintah daerah harus segera mengambil langkah strategis guna menghadapi era pasca timah, agar masyarakat siap dengan mata pencaharian lain, misalnya dibidang perkebunan dan kelautan. f. Peran aktif dari masyarakat mulai dari lingkungan terkecil seperti RT/RW untuk menggiatkan kembali pengamanan swadaya masyarakat (Pos Kamling), serta partisipasi tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membina warganya agar tidak terjerumus pada tindak kejahatan. g. Upaya memperkecil rasio antara jumlah polisi dengan jumlah penduduk harus terus dilakukan, namun perlu didukung oleh sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM dan membuat pola penanggulangan kriminalitas di daerah kepulauan yang efektif dan efisien. h. Upaya memperkecil angka kriminalitas di Babel, membutuhkan kebijakan lintas sektor, baik ditingkat pusat maupun daerah, khususnya upaya penghapusan sebab-sebab kejahatan dengan memperluas lapangan pekerjaan untuk menekan angka pengangguran dan penduduk miskinPersentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional 1. Indikator Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Persentase Penyelesaian - - - 57,09 58,53 55,30 Kasus Kejahatan Konvensional (%) Sumber : Polda Kepulauan Bangka Belitung 7
  11. 11. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka BelitungIndikator Pendukung Indikator Pendukung 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah Polisi untuk 169 180 209 150 331 374 PTP2. Analisis Capaian Indikator Grafik Pemilihan Fokus Analisis 59 58 57 56 55 54 53 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % PTP Konvensional Sumber : Polda Kepulauan Bangka Belitung Grafik Analisis dengan Indikator Pendukung 400 374 350 331 300 250 200 209 169 180 150 150 100 50 57,09 58,53 55,3 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % PTP Konvensional Jml Polisi utk PTP Sumber : Polda Kepulauan Bangka Belitung Penyelesaian kasus kejahatan konvensional disini adalah dalam ruang lingkup penyelesaian kasus oleh Kepolisian, karena penyelesaian kejahatan konvensional melalui proses penyidikan dan penyelidikan merupakan tugas 8
  12. 12. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitungutama kepolisian. Jadi berbeda ruang lingkupnya dengan penyelesaianpenuntutan di Kejaksaan maupun penyelesaian perkara di Pengadilan.Kejahatan konvensional yang dominan terjadi pada lima tahun terakhir di BangkaBelitung adalah kejahatan Curat dan Anirat. Penyelesaian kasus kejahatankonvensional dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti banyaknya jumlah kasus,kualitas dan kuantitas SDM kepolisian yang tersedia, faktor geografis kepulauanyang berjauhan, sarana dan prasarana yang tersedia, partisipasi dan kesadaranhukum masyarakat dan lain-lain. Data yang didapat hanya mulai tahun 2007,sehingga kesulitan melakukan fokus analisis antara tahun 2004 – 2007. Namundemikian, angka 57, 09 % telah menunjukkan bahwa kinerja kepolisian dalampenyelesaian tindak pidana sudah cukup bagus, mengingat kejahatankonvensional yang ditangani cukup banyak dan kompleks, yaitu 1.993 kasus,sementara kepolisian memiliki keterbatasan SDM dan sarana dan prasarana.Pada jumlah SDM (jumlah polisi yang bertugas dalam penyelesaian kejahatankonvensional) misalnya, walaupun angkanya terus mengalami kenaikan, namunbelum seimbang dengan kejahatan yang terjadi. (lihat tabel indikator pendukung).Pada tahun 2008 penyelesaian tindak pidana mengalami peningkatan menjadi58,53 % karena bertambahnya jumlah polisi yang bertugas menyelesaikankejahatan konvensional, adanya penurunan angka kriminalitas di beberapadaerah dan meningkatnya partisipasi masyarakat. Pada tahun 2007 jumlah polisiyang bertugas menyelesaikan kejahatan konvensional hanya 150 orang,sedangkan tahun 2008 meningkat menjadi 331 orang. Kemudian penurunanjumlah kriminalitas dibeberapa daerah terlihat misalnya di PolrestaPangkalpinang yang berada di ibu kota propinsi, ada 812 kasus dan telahterselesaikan 483 kasus, sisanya dalam proses penyelidikan dan penyidikan.Sementara jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2008 mengalamipenurunan, yaitu 8.823 kasus, dimana tahun sebelumnya ada 10.461 kasus.Sebaliknya di Polres Bangka justru terjadi penurunan penyelesaian tindak pidana,misalnya kasus curat ada 93 kasus dan baru terselesaikan 21 kasus. Hal inimenunjukkan bahwa tingkat penyelesaian kasus tiap daerah berbeda-beda.Pada tahun 2009 persentase penyelesaian tindak pidana mengalami penurunanyang cukup drastis, bahkan berada di bawah angka tahun 2007, yaitu 55,3 %.Hal ini disebabkan oleh meningkatnya angka kriminalitas dari tahun sebelumnyasebanyak 348 kasus atau sekitar 14,6 %. Apabila dilihat dari sisi jumlah SDM, 9
  13. 13. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung sebenarnya penurunan ini tidak berbanding lurus dengan jumlah SDM yang justru meningkat menjadi 374 orang dari tahun sebelumnya hanya 131 orang. Salah satu penyebab menurunnya angka penyelesaian kejahatan ini sepertinya dipengaruhi oleh angka pengangguran terbuka yang mengalami peningkatan pada tahun 2009 sebanyak 33.126, akibat dari krisis global dan tambang inkovensional yang tidak lagi menjanjikan. Disamping itu, meningkatnya angka kriminalitas di daerah juga mempengaruhi, misalnya di Kota Pangkalpinang, dimana pada tahun 2008 hanya ada 475 kasus, sedangkan tahun 2009 meningkat menjadi 855 kasus. Peningkatan mencapai hampir 50 %. Kasus yang dominan adalah pencurian dengan pemberatan. Begitupula dengan Polres Bangka Tengah yang tahun 2008 menangani 126 kasus, di tahun 2009 meningkat menjadi 208 kasus.3. Rekomendasi a. Membuat Kring Serse agar memudahkan dalam deteksi kejahatan dan mempercepat penyeledikan kejahatan b. Peningkatan dan pengembangan kualitas maupun kuantitas aparat kepolisian, khususnya penyelidik maupun penyidik melalui rekrutmen secara kontinyu dan sistematis serta aktif dalam pelatihan penyelidikan dan penyidikan, sehingga tercipta aparat yang profesional dan berkualitas. Pelatihan olah TKP, analisis balistik, sidik jari, mengenal berbagai jenis narkoba dan lain-lain diantara hal penting yang harus dikuasai penyidik. c. Perbaikan sarana dan prasarana dan peningkatan anggaran dalam rangka penyelesaian/pengungkapan kasus, baik itu yang bersifat administrasi maupun penyelidikan dan penyidikan dilapangan. d. Adanya control, reward and punisment dalam proses penyidikan, sehingga ada evaluasi terus menerus terhadap setiap penyidik dalam penyelesaian sebuah kasus e. Melakukan kerjasama dengan instansi internal kepolisian maupun eksternal terkait agar penyelesaian kasus dapat lebih cepat, efektif dan efisien. Misalnya pihak rumah sakit yang mengeluarkan Visum et Revertum, psikiater untuk mendeteksi kebohongan pelaku, dan lain-lain. f. Sosialisasi kepada masyarakat untuk patuh hukum dan berpartisipasi aktif apabila dimintai keterangan untuk mengungkap suatu kasus. Dalam hal ini kepolisian juga harus mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Selama ini masyarakat lebih memilih diam saja, menghindarm pura-pura tidak tahu bahkan takut ketika dimintai keterangan oleh aparat 10
  14. 14. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung karena takut terseret kasus tersebut dan tidak sedikit yang sudah phobia jika nanti justru dia yang akan jadi tersangka. g. Kerjasama Kepolisian dengan kejaksaan, pengadilan dan Lembaga LP sangat penting dilakukan. Selama ini sering ada miss komunikasi, misalnya polisis merasa sudah kerja keras menangkap pelaku dan menyusun BAP sebaik mungkin, namun pada tingkat kejaksaan atau pengadilan justru membebaskan pelaku. Akibatnya ada hubungan yang tidak baik antar penegak hukum. h. Pemerintah pusat harus melakukan re-evaluasi dan re-strukturalisasi, baik dikepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun lembaga pemasyarakatan agar bisa saling bersinergi dan visi misi yang sama serta reformasi birokrasi secara bersamaan di semua lembaga penegakan hukum.Presentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Transnasional 1. Indikator Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Persentase Penyelesaian - - - 92,18 90,84 100 Kasus Kejahatan Trans Nasional (%) Sumber : Polda Kepulauan Bangka Belitung Indikator Pendukung Indikator Pendukung 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Jumlah Polisi untuk 169 180 209 150 331 374 PTP 2. Analisis Capaian Indikator Grafik Pemilihan Fokus 100 98 96 94 92 90 88 86 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % PTP Transnasional Sumber : Polda Kepulauan Bangka Belitung 11
  15. 15. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung Grafik Analisis dengan Indikator Pendukung 400 374 350 331 300 250 200 209 169 180 150 150 100 92,18 90,84 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % PTP Transnasional Jml Polisi utk PTP Sumber : Polda Kepulauan Bangka BelitungPenyelesaian kasus kejahatan transnasional disini adalah dalam ruang lingkuppenyelesaian kasus oleh Kepolisian, karena kebanyakan penyelesaian kejahatantransnasional melalui proses penyidikan dan penyelidikan menjadi tugas utamakepolisian. Jadi berbeda ruang lingkupnya dengan penyelesaian penuntutan diKejaksaan maupun penyelesaian perkara di Pengadilan.Penyelesaian kasus kejahatan transnasional pada prinsipnya juga dipengaruhioleh banyak faktor yang tidak jauh berbeda dengan kejahatan konvensional,seperti banyaknya jumlah kasus, kualitas dan kuantitas SDM kepolisian ada,luasnya wilayah hukum yang menjadi beban kerja, sarana dan prasarana yangtersedia, partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat dan lain-lain. Perbedaanmungkin terlihat dari jumlah kasus yang relatif sedikit, namun kesulitan ada padasifatnya sebagai white color crime dan extra ordinary crime. Data yang didapathanya mulai tahun 2007, sehingga kesulitan melakukan fokus analisis antaratahun 2004 – 2007. Namun demikian, angka 92,18 % telah menunjukkan bahwakinerja kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana sudah bagus, mengingattingkat kesulitan penyidikan kejahatan transnasional. Kejahatan transnasionalyang dominan adalah narkoba. Dalam 5 tahun terakhir (2005-2009) penyelesaiankasus narkoba mengalami peningkatan 89 %. Bangka Belitung berada padaurutan keenam peredaran narkoba secara nasional. Ini berdasarkan kuantitaspengungkapan kasus dibandingkan dengan jumlah penduduk. MenurutDirnarkoba Polda Babel, AKBP Rudi Tranggono, pada tahun 2010 mulai Januarisampai September berhasil diungkap 97 kasus narkoba dengan jumlah 12
  16. 16. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung tersangka sebanyak 137 orang Beberapa kasus lain yang terjadi di tahun ini adalah illegal fishing, illegal minning, illegal logging dan perdagangan manusia. Pada kasus perdagangan manusia, pada tahun 2009-2010 ada 4 kasus. Pada tahun 2008 terjadi penurunan persentase penyelesaian tindak pidana, karena jumlah kasus yang juga bertambah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 jumlah tindak pidana sebanyak 64 kasus, sedangkan tahun 2008 ada 142 kasus. Penurunan ini sebenarnya tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah SDM yang bertambah dari sebelumnya menjadi 331 orang. Namun dalam penyelesaian kejahatan transnasional, tidak hanya dipengaruhi jumlah SDM saja, kesulitan terletak pada keterbatasan sarana prasarana, kondisi geografis yang berjauhan karena kepulauan dan kualitas SDM serta tingkat kesulitan menyidikan kasus transnasional yang bersifat organisatoris dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keahlian dan jaringan yang luas. Namun dengan keterbatasan yang tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, persentase 90,84 % sudah menunjukkan kinerja yang bagus. Jadi turunnya persentase tersebut lebih disebabkan oleh naiknya jumlah kasus. Sementara untuk tingkat kesulitan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus transnasional relatif sama karena kasus yang terjadi juga tidak jauh berbeda. Pada tahun 2009 penyelesaian tindak pidana mencapai angka maksimal, yaitu 100 %. Hal ini disebabkan beberapa hal, diantaranya jumlah kasus yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009, peningkatan jumlah personil menjadi 374 orang, adanya peningkatan kinerja penyidikan, adanya sarana transportasi dan komunikasi sesuai karakteristik daerah, satuan reskrim yang sudah ada dari Polda sampai Polsek dan lain-lain.3. Rekomendasi Kebijakan a. Melakukan perbaikan sistem organisasi, seperti manajemen operasional, pengelompokan penanganan penyidikan dan penyelidikan sesuai jenis tindak pidana, peningkatan fungsi Korwas PPNS dan pentingnya membuat data base system yang terkoneksi online. b. Meningkatkan semua kemampuan personil reskrim dengan mengikuti pendidikan dasar dan pendidikan spesialis. Hal ini menuntut bertambahnya kuota yang oleh Pusdik reserse c. Pentingnya melakukan penambahan sarana dan prasarana, baik peralatan utama maupun khusus untuk menunjang operasional Reskrim. 13
  17. 17. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitungd. Adanya penyesuaian indeks anggaran penanganan kasus sesuai lapangane. Meningkatkan kemampuan penyelesaian kasus dan deteksi dini kejahatan.f. Adanya koordinasi dengan instansi lain yang terkait untuk mempercepat penyelesaian kejahatan transnasional, seperti Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Narkotika Kabupaten/Kota/Provinsi, Dinas Pertambangan dan Energi, termasuk berbagai instansi vertikal yang ada di daerah dan pusat. 14
  18. 18. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka BelitungB. AGENDA PEMBANGUNAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS PELAYANAN PUBLIK Presentase Kasus Korupsi yang Tertangani dengan yang Dilaporkan 1. Indikator Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Persentase kasus korupsi 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % yang tertangani dengan yang dilaporkan (%) Sumber : As Pidsus Kejati Kepulauan Bangka Belitung Indikator Pendukung 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jumlah Jaksa yang bertugas dalam Penyelesaian kasus ±5 ±5 ±5 ±6 ±6 ±8 ±8 Tindak Pidana Korupsi di Kejati Kep. Babel (orang) Sumber : As Pidsus Kejati Kepulauan Bangka Belitung 2. Analisis Pencapaian Indikator 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % kasus korupsi yg tertangani dengan yg dilaporkan Sumber : As Pidsus Kejati Kepulauan Bangka Belitung 15
  19. 19. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung Grafik Indikator Pendukung 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jumlah Jaksa Penyidik & PenuntutSumber : As.Pidsus Kejati Kep. BabelMenurut keterangan yang didapat dari Aspidsus Kejati Kepulauan Bangka Belitungpada hari Jum’at tanggal 3 September 2010, persentase kasus yang tertanganidengan yang dilaporkan setiap tahunnya rata-rata mencapai 80%. Hal ini bukan berarti20% kasus tidak terselesaikan, tetapi karena kasus korupsi yang dilaporkan, baik ituoleh masyarakat maupun LSM tidak semuanya berindikasi korupsi setelah dilakukanpengkajian dan pemeriksaan. Misalnya kasus korupsi yang dilaporkan ternyata bukanmerupakan tindak pidana korupsi, namun tindak pidana umum seperti penipuan.Contoh lainnya, kasus tersebut bukan tindak pidana namun merupakan kasus perdata.Kemudian kasus tersebut tidak menimbulkan kerugian Negara. Kemudian kasuskorupsi yang diselesaikan/diperiksa oleh Kejati bisa saja hasil perkembangan daripenyelidikan jaksa. Sehingga satu kasus korupsi yang dilaporkan bisa sajaberkembang menjadi 2 atau 3 kasus korupsi dan itu juga tentunya diselesaikan olehKejati. Jadi pada dasarnya untuk penyelesaian kasus korupsi terhadap perkara yangsudah ditetapkan betul sebagai tindak pidana korupsi, mulai dari tahun 2004 sampai2009 telah terselesaikan dengan baik sampai tahap putusan.Capaian 80 % indikator di atas sudah menunjukkan kinerja penanganan perkara yangsangat baik oleh Aspidsus Kepulauan Babel dalam upaya penanggulangan danpemberantasan korupsi di negeri laskar pelangi. Terlebih dengan jumlah jaksapenyidik/jaksa penuntut umum yang sangat terbatas. Capaian ini tentunya sangatberpengaruh positif terhadap upaya pemberantasan korupsi ditingkat nasional, karenaKejati Babel mendapat peringkat pertama alam hal penanganan tindak pidana korupsi 16
  20. 20. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitungseluruh Indonesia. Namun demikian tetap saja permasalahan/hambatan yang dihadapi.Secara internal, misalnya kekurangan tenaga jaksa penyidikan, karena jaksadisamping menyidik juga bertugas melakukan penuntutan. Kemudian secara eksternal,hambatan yang ditemukan adalah dalam pemeriksaan anggta DPRD dan Kepaladaerah masih memerlukan izin dari pihak yang berwenang dan ini membutuhkanwaktu yang lama. Hambatan lain yaitu, diperlukannya audit BPK yang jugamembutuhkan waktu yang relatif lama.Upaya peningkatan kinerja pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi di KejatiBabel sudah mulai terwujud. Sementara untuk 20 % kasus yang dilaporkan ternyatabukan tindak pidana merupakan kondisi objektif yang juga terjadi dipropinsi lain. Tidakhanya di Institusi Kejaksaan, bahkan di KPK pun setiap hari bisa puluhan bahkanratusan kasus yang dilaporkan setiap hari. Namun tidak semuanya kemudianditetapkan sebagai tindak pidana korupsi dan diperiksa. Hal ini dapat terjadi karenabeberapa faktor, diantaranya kurang pahamnya masyarakat tentang perbuatanmelawan hukum tindak pidana korupsi dan laporan kasus korupsi saat ini sudahbersentuhan dengan banyak kepentingan, baik sentimen pribadi maupun politik.Namun demikian, spirit yang dimiliki oleh masyarakat dan LSM yang selama inimemang serius dalam membantu aparat penegak hukum dalam pemberantasankorupsi harus terus ditingkatkan.3. Rekomendasi Kebijakan a. Pemerintah pusat harus melakukan penambahan jumlah jaksa, baik untuk penyidikan maupun penuntutan, begitu pula dengan sarana dan prasarana penunjang. Dengan jumlah SDM yang terbatas namun Kejati Babel pada urutan pertama penanganan kasus korupsi seluruh Indonesia, kiranya hal ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, khususnya KEJAGUNG. b. Koordinasi dan kerjasama dengan BPKP dan BPK dalam perhitungan kerugian negara dan kiranya dalam proses perhitungan tersebut dapat lebih dipercepat c. Kebijakan perizinan (khususnya untuk pemeriksaan anggota DPRD dan Kepala Daerah) perlu ditinjau kembali, walaupun memang harus Presiden maka agar pemberian izin tersebut bisa lebih dipercepat demi kepentingan penyidikan dan pengembalian kerugian negara. d. Peran serta masyarakat dan LSM harus terus ditingkatkan dalam memberikan laporan/keterangan adanya tindak pidana korupsi e. Perlindungan hukum terhadap pelapor harus dilakukan secara maksimal untuk menjaga spirit partisipasi masyarakat memberantas korupsi 17
  21. 21. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung f. Sosialisasi tentang tindak pidana korupsi untuk memberi pemahaman kepada masyarakat agar mengetahui betul unsur-unsur tindak pidana korupsi, sehingga laporannya valid dan didukung alat bukti yang kuat, sehingga tidak menimbulkan fitnah yang merugikan orang lain g. Sosialisasi juga penting diberikan kepada kalangan eksekutif dan legislatif untuk meminimalisir praktek-praktek korupsi h. Kejaksaan terus meningkatkan kinerja penanganan kasus korupsi dengan melakukan perbaikan sistem secara sistematis dan kontinyu serta reformasi birokrasiPersentase Kabupaten/Kota yang Memiliki Perda Pelayanan Satu Atap 1. Indikator Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Persentase kabupaten/ - - - 28,57 14,29 42,86 kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap (%) 2. Analisis Pencapaian Indikator Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Kep. Bangka Belitung 18
  22. 22. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka BelitungSumber : www.bangka.go.id 19
  23. 23. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka BelitungBerdasarkan data tersebut di atas, secara keseluruhan jumlah Peraturan Daerahyang dihasilkan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang penyelenggaraanpelayanan satu atap sejumlah 6 Peraturan Daerah dengan sebaran tahun 2007dihasilkan 2 (28,57%) Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah KabupatenBelitung Timur No.13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaBadan Pelayanan Terpadu Kabupaten Belitung Timur dan Peraturan DaerahKabupaten Bangka Nomor 17 Tahun 2007 tentang perubahan atas PeraturanDaerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2004 Tentang PembentukanOrganisasi Lembaga Teknis Daerah, tahun 2008 dihasilkan 1(14,29%) PeraturanDaerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 tahun 2008 tentang Organisasi danTata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah danPenanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitung Timursedangkan tahun 2009 dihasilkan 3 Peraturan Daerah (42,86%) yaitu PeraturanDaerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2009 tentang PenyelenggaraanPelayanan Perizinan Terpadu, Peraturan Daerah Belitung Nomor 12 Tahun 2009tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung No.21Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.Dari grafik tersebut diatas dapat dilihat bagaimana kinerja Pelayanan Satu Atapyang memiliki rata-rata nilai yang relatif baik sebesar 69,29 kurun waktu 2008-2009hal ini mencerminkan tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap Pelayanan SatuAtap dari institusi terkait (KPT).Peningkatan jumlah Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap yang dihasilkanPemerintah Daerah membuktikan bahwa ada keinginan Pemerintah Daerahmenarik investor untuk berinvestasi di daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitungyang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat potensial dengan nilai jualyang sangat tinggi, misalnya sektor pariwisata dengan berbagai obyek wisataalam/bahari, budaya dll, sektor kelautan dan perikanan, adapun dampak positif yangdiharapkan yaitu menggeliatnya putaran roda perekonomian masyarakat BangkaBelitung, terbukanya lapangan kerja baru, tentunya semua potensi tersebut harusditopang dengan adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum.Tidak seragamnya Pemerintah Daerah tiap Kabupaten/Kota menghasilkanPeraturan Daerah Pelayanan Satu Atap dikarenakan beberapa faktor : kesiapanSumber Daya Manusia aparatur tiap daerah yang berbeda khususnya untuk daerah 20
  24. 24. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung Kabupaten pemekaran yang usianya relatif masih muda, keterbatasan dana untuk persiapan sarana dan prasarana. 3. Rekomendasi Kebijakan Guna mendorong produk Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap, maka beberapa hal harus dilakukan : a. Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan aparatur pemerintah daerah untuk bekerja secara profesional, misalnya dengan mengikutsertakan pada pelatihan-pelatihan, kursus-kursus singkat baik ditingkat lokal maupun nasional. b. Pemerintah Daerah mampu mengembangkan Sumber Daya Manusia pelaku bisnis dan ketenagakerjaan di daerah melalui pelatihan-pelatihan atau Balai Latihan Kerja. c. Lembaga Legislatif (DPRD) diharapkan mampu untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif, sehingga Perda yang dihasilkan tidak menjadi mubazir. d. Pemberian insentif bagi aparat berwenang serta mengurangi berbagai pungutan sehingga menghasilkan pelayanan prima. e. Untuk daerah-daerah yang telah memiliki Perda pelayanan satu atap agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dan investasi sekurang-kurangnya Standar Pelayanan Minimum (SPM). f. Pemerintah Daerah lebih inten melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap sehingga masyarakat memahami dan mengerti penganekaragaman jenis serta mutu pelayanan. g. Pemerintah Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berserta Kabupaten/Kota belum memiliki Peraturan Daerah Standar Pelayanan Minimum tetapi ada beberapa Kabupaten menggunakan IKU (Indikator Kinerja Utama).Persentase Instansi (SKPD) Provinsi yang Memiliki Pelaporan Wajar TanpaPengecualian (WTP) 1. Indikator Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Persentase instansi - - - - - - (SKPD) provinsi yang memiliki pelaporan (WTP) [%] 21
  25. 25. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung 2. Analisis Pencapaian Indikator Sumber : http://www.bpk.go.idSumber : Kejaksaan Tinggi, Propinsi Kep. Babel dan www.bappenas.go.id 22
  26. 26. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka BelitungJumlah Pemerintah Daerah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memilikipelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun anggaran 2004 sampaitahun 2009 yaitu hanya Pemerintah Daerah Belitung tahun 2005, hal itukemungkinan disebabkan oleh beberapa hal misalnya kesesuaian dengan standarakuntansi pemerintahan; efektifitas sistem pengendalian intern; kepatuhan terhadapketentuan perundang-undangan; dan pengungkapan yang memadai, hal tersebutmungkin saja terjadi karena Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung memilikisumber daya aparatur pemerintah daerah yang memahami dan profesional,sebaliknya kurun waktu 2006-2009 berupa pelaporan Wajar Dengan Pengecualian(WDP) hal ini dimungkinkan oleh beberapa permasalahan misalnya proses mutasiaparatur pemerintah daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yangmenempatkan seseorang tidak pada tempatnya (The right man on the right place),tidak adanya tindakan tegas terhadap aparatur pemerintah daerah yang melakukankesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga hal ini memicu terulangkembali kejadian yang sama pada tahun anggaran berikutnya, lemahnya penerapanfungsi manajemen secara konsisten dan bertanggungjawab, rendahnya disiplin dankinerja sumber daya aparatur pemerintah daerah, lemahnya fungsi pengawasanterhadap kinerja aparatur pemerintah daerah baik oleh pengawas internal(inspektorat) maupun legislatif (DPRD). Meskipun secara keseluruhan data auditBPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) baik ditingkatPropinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia menunjukkan perkembangan yanglambat akan tetapi trendnya meningkat dari tahun 2006-2008 hal ini bisa sajadikarenakan telah terbangunnya sistem standar yang berlaku secaraNasional,misalnya kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa dengan sistemLayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), terbangunnya teknologi Informasidan Komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan roda pemerintahan.Guna mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih danbebas KKN, pada istitusi peradilanpun telah membuat program peningkatan SumberDaya Manusia khususnya menangani permasalahan Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR) dengan melaksanakan pelatihan/pendidikan formil maupun informilsehingga adanya peningkatan jumlah penegak hukum yang bersertifikasi hakimtipikor, hal ini dapat dilihat dari prosentase kasus korupsi yang tertanganidibandingkan dengan yang dilaporkan menunjukkan tingkat keberhasilan yang baiksebesar 80% dari tahun 2004-2009. 23
  27. 27. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung3. Rekomendasi Kebijakan a. Intensifikasi pelatihan SAI dan SAP bagi pegawai, kerjasama pengawasan dengan BPKP dan BPK (joint audit) dan lainnya. b. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah diadakannya bimbingan teknis untuk Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dengan harapan adanya peningkatkan jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun-tahun berikutnya. c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus mampu menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. d. DPRD diharapkan mampu untuk menghasilkan produk hukum/Peraturan Daerah sehingga setiap kebijakan pemerintah daerah memiliki payung hukum yang jelas. e. Kemampuan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundangan lainnya. f. Penempatan SDM aparatur yang handal dan profesional didalam fungsi pengawasan internal (Inspektorat Propinsi,Kabupatan, dan Kota) maupun BPK (pengawasan ekternal) sehingga tidak terjadi tumpang tindih melainkan bersinergi. g. Penempatan Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah daerah yang sesuai dengan keilmuannya khususnya yang memahami tentang pelaporan keuangan. h. Menerapkan sistim prestasi kerja untuk penentuan karier SDM aparatur pemerintah daerah. i. Tindakan tegas dari pimpinan terhadap aparatur pemerintah daerah yang menyimpang didalam menjalankan fungsinya dengan cara melakukan evaluasi terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). j. Tim Baperjakat yang ada ditingkat pemerintah daerah dapat bekerja secara profesional didalam penentuan seseorang untuk menduduki jabatan ditiap SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah). k. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah daerah dengan keikutsertaan didalam bimbingan teknis pengawasan. 24
  28. 28. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka BelitungDEMOKRASIGender Development Index1. Indikator Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gender Development 54,34 55,44 57,80 59,00 - - Index2. Analisis Pencapaian Indikator Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2005 dan 2006, Kerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan 25
  29. 29. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2005 dan 2006, Kerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan, BKD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Daftar Anggota (2009)”,Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan rakyat RI Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2009/2010Gender Development Index (GDI) mengalami kenaikan dari tahun 2004 (54,34)sampai tahun 2007 (59,00) sedangkan untuk tahun 2008 dan 2009 pemerintahdaerah belum memiliki data tersebut, melihat dari trend per tahun menunjukkansuatu keberhasilan meskipun angka tersebut belum menggembirakan karenaberdasarkan Human Development Report 2002 GDI Indonesia menempati peringkat91 dari 173 negara, padahal kalau di lihat sejarah cukup panjang perjuangan kaumperempuan untuk mendapatkan posisi yang setara dengan kaum laki-laki, akantetapi paling tidak kenaikan nilai tersebut menunjukkan telah dibukanya kran olehpemerintah daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam bentuk kebijakandan program yang mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, danpermasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pengawasan,pemantauan, dan evaluasi pada seluruh kebijakan dan program pembangunandaerah.Adanya korelasi yang kuat antara kenaikan nilai GDI dengan kenaikan Indekspembangunan manusia (IPM) Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnyaproses peningkatan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut,bertambahnya fasilitas kesehatan berupa posyandu, puskesmas, dan semakinmembaiknya kondisi ekonomi masyarakat.Untuk peran perempuan dalam ranah politik relatif masih rendah meskipun UUPartai Politik No. 2/2008 Pasal 2 ayat 5 mengatur bahwa partai politik harusmemberikan 30 persen kuotanya untuk perempuan, hasil nyata yang dapat dilihatadalah hasil pemilu 2009 dimana nominasi 30 persen calon legislatif perempuantidak tercapai, untuk di DPRD Propinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya 6,67% (3orang dari total 45 anggota DRPD) begitupula untuk ditingkat Kabupaten/Kota rata-rata 8,26%, akan tetapi ada hal yang cukup menggembirakan adalah jumlahperempuan yang melanjutkan pendidikan sampai jenjang Perguruan Tinggi diPropinsi Kepulauan Bangka Belitung rata-rata 50,585% (data Tahun 2006,2007,dan 2008). Angka statistik ini memperlihatkan harapan kedepan partisipasi 26
  30. 30. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung perempuan didalam peluang kerja, kehidupan pelayanan publik, pejabat publik, pejabat karir, dan sebagainya. 3. Rekomendasi Kebijakan a. Pemerintah mestinya meninjau kembali UU Pemilu No.10/2008 khususnya pasal 53 dengan membuat aturan sangsi yang tegas bagi partai politik peserta pemilu apabila tidak mematuhi 30 persen nominasi perempuan dalam daftar calon legislatif. b. Perda pada tingkat daerah serta peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat yang tidak bersifat diskrimintaf terhadap perempuan. c. Pemerintah daerah maupun pusat membuat peraturan serta pengawasan melalui institusi terkait mengenai kuota gender didalam kesempatan kerja di sektor pemerintah maupun swasta. d. Memperbanyak program yang berwawasan gender yang meliputi bidang- bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, lingkungan sosial dan buaya, perlindungan tenaga kerja, perlindungan perempuan usia lanjut, perlindungan perempuan cacat, perlindungan perempuan didaerah bencana dan konflik, perlindungan remaja putri, politik dan pengambilan keputusan, peningkatan peran dan posisi perempuan dalam jabatan politik, perlindungan terhadap tindak kekerasan, pemberantasan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, penghapusan pornografi dan pornoaksi, tumbuh kembang anak, perlindungan anak, partisipasi anak, hak sipil dan kebebasan, kelembagaan anak, penciptaan lingkungan yang ramah anak, pelaksanaan pengarusutamaan gender, dan pemberdayaan lembaga masayarakat dan swasta. e. Pemerintah daerah perlu menciptakan pemantauan kesetaraan gender yang terintegrasi dengan perencanaan dan pemantauan pembangunan, pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta pengambilan keputusan yang mendukung terciptanya peluang (opportunity) yang berkelanjutan bagi kesetaraan gender disegala bidang.Gender Empowerment Measurement 1. Indikator Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 GEM 39,61 40,22 42,4 43,7 - - 27
  31. 31. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung2. Analisis Pencapaian Indikator Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2005 dan 2006, Kerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2005 dan 2006, Kerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Gender Empowerment Measurement (GEM) mengalami kenaikan dari tahun 2004 sampai tahun 2007 secara linier, sedangkan untuk tahun 2008 dan 2009 pemerintah daerah belum memiliki data tersebut, melihat dari kurun waktu 2004 sampai tahun 2007 menunjukkan suatu keberhasilan dengan rata-rata kenaikan selama waktu tersebut 1,36, meskipun angka tersebut belum 28
  32. 32. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung menggembirakan karena berdasarkan Human Development Repor 2007/2008 posisi Indonesia 107 dari 177 negara, akan tetapi trend yang terjadi menunjukkan perkembangan yang menggembirakan peningkatan ini dipicu oleh beberapa faktor, misalnya pada bidang politik saat ini Undung-Undang Pemilu mengatakan bahwa keterwakilan perempuan minimal sebesar 30% didalam pencalonan menjadi anggota legislatif, tentunya membuat kaum perempuan mempunyai peluang untuk berkiprah menjadi seorang politikus, dibidang jabatan karir pemerintah daerah (eksekutif) didalam penentuan kepala badan/kepala dinas (eselon I,II,III, dan IV) berdasarkan kepatutan dan kelayakan yang diputuskan secara kolektif oleh tim Baperjakat, akan tetapi beberapa hal yang membuat angka tersebut tidak signifikan adalah masih banyak peraturan-peraturan yang dihasilkan terindikasi diskriminasi, fungsi kontrol yang lemah dari seluruh pemangku kebijakan, rendahnya partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik. Kondisi ini tentunya berdampak pada pembangunan di Propinsi Bangka Belitung karena hampir separoh penduduk Propinsi Kepualaun Bangka Belitung adalah perempuan, konsekuensinya rendahnya kualitas hidup perempuan mempengaruhi capaian hasil/pembangunan SDM.3. Rekomendasi Kebijakan a. Pemerintah Daearah sudah sewajarnya untuk merevisi kembali terhadap peraturan-peraturan daerah yang bernuansa diskriminasi baik ditingkat Propnsi,Kabupaten/Kota maupun pada tingkat desa. b. Pemerintah daerah inten untuk menghasilkan kebijakan, peraturan, dan program-program yang mengedepankan kesetaraan gender. c. Untuk peningkatan kesetaraan gender maka secara ekplisit dari dan sepenuhnya dilaksanakan dalam rencana dan kebijakan pembangunan yang berupa program kegiatan SKPD lebih mengedepankan kegiatan yang mengikutsertakan perempuan didalam proses pengambilan keputusan dan akses sepenuhnya untuk mendapat bantuan hukum, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta fasilitas kredit perbankan. d. Melaksanakan program pelatihan dalam bidang usaha ekonomi produktif bagi perempuan di pedesaan. 29
  33. 33. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka BelitungC. AGENDA MENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indeks Pembangunan Manusia a. Indikator Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Indeks Pembangunan 69.60 70.70 71.20 71.62 72.41 - Manusia Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel b. Analisis Pencapaian Indikator 73 72.5 72 71.5 71 70.5 IPM 70 69.5 69 68.5 68 2004 2005 2006 2007 2008 Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel Grafik dengan Analisis Pendukung 120 100 80 IPM 60 AMH 40 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel 30
  34. 34. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung Indeks pembangunan manusia (IPM) Bangka Belitung terus mengalami peningkatan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya proses peningkatan fasilitas pendidikan, bertambahnya fasilitas kesehatan, dan semakin membaiknya kondisi ekonomi masyarakat. IPM adalah gabungan dari indikator pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Peningkatan cukup tinggi terjadi dari tahun 2008, yakni 72,41 %, sementara pada tahun 2009 belum ada data yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan. Peningkatan ini dipicu oleh program beasiswa pendidikan yang digelontorkan oleh pemerintah provinsi dan beberapa pemerintah kabupaten. Di sektor kesehatan, membaiknya indikator ini disebabkan oleh penambahan dan perbaikan sarana kesehatan, seperti rumah sakit, posyandu, dan puskesmas di daerah-daerah pemekaran. Pemerintah daerah di berbagai tingkatan juga belakangan giat mengirimkan tenaga medis untuk studi lanjut ke berbagai perguruan tinggi ternama. Sementara itu, pada grafik dengan indikator pendukung, capaian IPM yang cenderung mengalami kenaikan, hal ini juga dipengaruhi oleh salah satu komponen, yaitu membaiknya Angka Melek Huruf yang meningkat dari tahun 2004 sampai pada tahun 2008. Meski AMH pada tahun 2008 cenderung menurun dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2009 justru mengalami loncatan angka menjadi 97.51 %. Membaiknya AMH ini secara otomotis mendongkrak capaian IPM yang salah satunya juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan, selain faktor lain, yakni sektor kesehatan dan sektor ekonomi. Keterkaitan dengan RPJMN, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu faktor yang masuk dalam indikator pembangunan nasional. Pengukuran RPJMN dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.c. Rekomendasi Kebijakan Hal-hal yang perlu dilakukan untuk program terkait dengan indikator ini ke depan antara lain adalah: a. Perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah terpencil, seperti di pulau-pulau berpenghuni, 31
  35. 35. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung b. perlu dikeluarkan intensif yang memadai bagi para pendidik dan para medis yang bekerja di daerah-daerah jauh dan terisolir c. Pemerintah perlu memperluas sektor pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dengan semakin mengintensifkan upaya lobi dan kerjasama dengan investor d. Semakin menggiatkan program beasiswa bagi tenaga guru dan paramedis dan jika memungkinkan juga menggelontorkan dana beasiswa untuk peserta didik berprestasiPENDIDIKANAngka Partisipasi Murni (SD/MI) 1. Indikator Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Angka Partisipasi Murni 90.02 89.98 91.51 91.59 91.53 95.71 Tingkat SD Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel 2. Analisis Pencapaian Indikator 97 96 95 94 93 92 APM SD 91 90 89 88 87 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel 32
  36. 36. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung140120100 80 APM 60 APK 40 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. BabelTerjadi penurunan APM pada tahun 2005 dan 2008. Hal ini diperkirakan terjadikarena masih banyaknya orangtua yang bekerja di pertambangan rakyat dancenderung menyertakan anak mereka. Kondisi yang relatif tidak stabil ini,namun tidak terlampau signifikan, patut mendapatkan perhatian pemerintahdan orangtua.Lonjakan APM terjadi pada tahun 2009, yakni 95.71 atau naik sekitar 4 digit.Hal ini disebabkan oleh giatkan upaya sosialisasi pemerintah dalam menekanangka putus sekolah. Capaian angka ini juga dipicu oleh program pendidikangratis melalui Bantuan Operasional Sekolah, dan juga bantuan dari pemerintahdaerah.Jika dilihat dari grafik dengan indikator pendukung, terlihat bahwa kenaikanAPM dipengaruhi oleh besaran APK yang mengalami kenaikan cukupsignifikan. APM pada tahun 2008 dan 2009 adalah masing-masing 91,53 %dan 95,71 %, sementara APK yang mempengaruhi APM juga mengalamikenaikan tahun 2008 dan 2009 masing-masing 111,67 % dan 120, 94 %.Keterkaitan dengan RPJMN, peningkatan APM SD menjadi salah satu faktoryang masuk dalam indikator pembangunan nasional. 33
  37. 37. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung 3. Rekomendasi Kebijakan Hal-hal yang perlu dilakukan untuk program terkait dengan indikator ini ke depan antara lain adalah: a. Perlunya komunikasi yang efektif dari pihak sekolah kepada pihak orangtua mengenai pentingnya pendidikan dasar b. Perlunya peran pemerintah dalam melakukan penyuluhan yang lebih intensif dengan para pemangku kepentingan, seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama c. Meningkatkan bantuan pendidikan untuk satuan pendidikan dasar d. Meningkatkan jumlah dan perbaikan sarana pendidikan di satuan pendidikan dasar, terutama di daerah-daerah terpencilAngka Partisipasi Kasar Tingkat SD 1. Indikator Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Angka Partisipasi Kasar 109.94 106.77 114.87 113.10 111.67 120.94 Tingkat SD Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel 2. Analisis Pencapaian Indikator 125 120 115 110 APK SD 105 100 95 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel 34
  38. 38. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung 140 120 100 APK 80 60 Persentase Penduduk Miskin 40 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. BabelAngka Partisipasi Kasar SD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nampakmengalami persoalan yang sama dengan Angka Partisipasi Murni SD. Terjadipenurunan angka partisipasi kasar pada tahun 2005 dan tahun 2008. kondisiyang tidak stabil ini nampaknya diakibatkan oleh masih maraknya aktivitaspertimahan yang melibatkan orangtua dengan mengajak anak mereka yangmasih usia sekolah untuk ikut menambang. Kondisi ini memicu angkapartisipasi kasar yang fluktuatif karena anak-anak usia SD relatif belum bisaterlalu jauh dengan orangtua mereka.Peningkatan APK yang signifikan terjadi pada tahun 2009 yang naik ke angka120,94 % dari yang tahun sebelumnya 111,67 %. Peningkatan ini terjadikarena belakangan timah tidak lagi menjadi komoditas yang strategis, bahkancenderung berkurang sangat jauh. Banyak orang yang selama inimenggantungkan hidup dari penambangan ilegal mulai meninggalkanpekerjaannya dan beralih ke sektor lain. Ini menyebabkan APK mengalamiperbaikan dengan capaian yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya.Perbaikan ini juga dipicu oleh bantuan pemerintah pusat melalui BOS danbantuan pemerintah daerah yang lebih memadai ke sektor pendidikan. Selainitu, penambahan dan perbaikan fasilitas pendidikan sebagai akibat programdaerah pemekaran menyebabkan semakin membaiknya APK di daerah ini.Berdasarkan grafik dengan indikator pendukung, terjadi peningkatan APKpada tahun 2008 dan 2009 masing-masing 111,67 % dan 120,94 %, dan salahsatu faktor yang mempengaruhinya adalah semakin menurunnya angka 35
  39. 39. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung kemiskinan yang diprediksikan mempengaruhi peningkatan APK. Penurunan persentase angka kemiskinan pada tahun 2008 dan 2009 masing-masing mencapai 8,59 % dan 7,46 %. 3. Rekomendasi Kebijakan Hal-hal yang perlu dilakukan untuk program terkait dengan indikator ini ke depan antara lain adalah: a. Menggiatkan kesadaran masyarakat penambang untuk tidak melibatkan anak mereka yang masih dalam usia sekolah dalam aktivitas penambangan mereka melalui serangkaian sosialisasi dan penyuluhan yang sistematis, terencana, dan terpadu. b. Membangun komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dan orangtua c. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan regulasi yang membatasi aktivitas penambangan dengan melibatkan anak di bawah umur. d. Perlunya semakin meningkatkan fasilitas pendidikan, terutama untuk daerah-daerah yang kekurangan akses selama ini.Rata-Rata Nilai Akhir SMP/MTs 1. Indikator Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Rata-Rata Nilai Akhir 5,65 5,74 5,90 5,99 5,75 6,06 Tingkat SMP Sumber: Diknas Prov.Kep. Babel 2. Analisis Pencapaian Indikator Jika dilihat dari data yang ada pada indikator ini, terlihat kondisi yang cukup menonjol berupa lonjakan yang cukup berarti. Hal ini nampaknya dipengaruhi oleh semakin persiapan peserta didik ketika menghadapi Ujian Nasional. Sebagaimana diketahui bahwa Ujian Nasional membawa kekhawatiran yang berlebihan bagi para guru dan murid sehingga persiapan semakin dini dilakukan dengan intensitas yang semakin tinggi pula. Kondisi ini berdampak pada capaian rata-rata nilai akhir siswa tingkat SMP. Jika ditilik, faktor yang mempengaruhi adalah Angka Partisipasi Kasar yang juga mengalami kenaikan, yakni 85,80 % pada tahun 2004 dan naik menjadi 101,12 % pada tahun 2008/2009 sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya 36
  40. 40. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung Angka Partisipasi Kasarlah yang berdampak signifikan pada capaian rata-rata nilai. Dengan demikian melihat perjalanan indikator ini, dapat disimpulkan bahwa pembangunan daerah berjalan cukup efektif karena mengalami kenaikan cukup signifikan. Pada akhirnya, sebagai bagian dari indikator pendidikan, program ini menjadi sangat urgen dalam menentukan Angka Indeks Pembangunan Manusia dan sektor lainnya. 3. Rekomendasi Kebijakan Hal-hal yang perlu dilakukan untuk program terkait dengan indikator ini ke depan antara lain adalah: a. Melakukan persiapan belajar secara kontinyu, bukan hanya menjelang ujian akhir, tetapi juga sepanjang waktu. b. Pemerintah daerah perlu memberikan bantuan dana secara khusus untuk merangsang para tenaga pendidikan agar lebih intensif meningkatkan pola pembelajaran c. Pada saat yang bersamaan, pemerintah daerah juga perlu mengalokasikan dana pendidikan untuk peningkatan studi lanjut bagi para guru d. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan adalah hal lain yang tak kalah pentingnya untuk dilakukan oleh pemerintah daerah e. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas tenaga pengajar melalui berbagai program pendidikan lanjutan dan pelatihan.Rata-Rata Nilai Akhir SMA/SMK/MA 1. Indikator Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Rata-Rata Nilai Akhir 4.44 5.72 6.08 6.33 6.25 6.27 Tingkat SMA/SMK/MA Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel 37
  41. 41. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung 2. Analisis Pencapaian Indikator Capaian rata-rata nilai akhir meningkat pada tahun-tahun awal, namun turun pada tahun 2008, dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2009. Jika dicermati, peningkatan yang terjadi dari tahun 2004 sampai pada tahun 2009 lumayan baik, terlihat dari peningkatan yang sampai dua digit. Penurunan yang tidak terlampu signifikan pada tahun 2008 dengan melihat peningkatan yang terjadi pada tahun 2009 memberikan kesimpulan bahwa pembangunan daerah tetap efektif untuk indikator ini. Salah faktor yang mempengaruhi adalah membaiknya Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SM/K, yakni pada tahun 2004 65,30 % menjadi 86,12 % pada tahun 2008/2009. Kenaikan ini berelasi kuat dengan perbaikan nilai rata-rata dari tahu ke tahun. 3. Rekomendasi Kebijakan Hal-hal yang perlu dilakukan untuk program terkait dengan indikator ini ke depan antara lain adalah: a. Perlu dilakukan upaya-upaya yang semakin intensif untuk mempertahankan capaian rata-rata nilai yang dapat dilakukan dengan semakin mengefektifkan proses pendidikan di sekolah b. Persiapan untuk menghadapi ujian akhir nasional bagi siswa kelas tiga hendaknya dipandang sebagai proses yang berkesinambungan sejak kelas satu sehingga dapat mempengaruhi capaian rata-rata nilai siswa secara keseluruhan c. Pemerintah daerah perlu meningkatkan alokasi pendanaan ke sekolah- sekolah dalam bentuk insentif untuk guru yang mengajar ekstra d. Sarana dan prasarana harus terus ditingkatkan dan diupayakan semakin merata e. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas tenaga pengajar melalui berbagai program pendidikan lanjutan dan pelatihan.Angka Putus Sekolah SD 1. Capaian indikator Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Angka Putus Sekolah Tingkat 3.28 1.83 3.18 2.35 0.53 0.58 SD (%) Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel 38
  42. 42. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung2. Analisis Angka putus sekolah tingkat SD pada tahun pertama dapat dikategorikan tinggi, hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas pertimahan yang mengalami puncak eksplorasi pada tahun-tahun 2004 dan 2005. Namun laju ini dapat ditekan pada tahun-tahun setelah. Mengalami kenaikan lagi pada tahun 2006, dan setelah mengalami penurunan yang cukup besar hingga menyentuh level 0,58 pada tahun 2009. Semakin menurunnya angka putus sekolah pada tingkat SD di provinsi ini tentu saja dipicu oleh semakin menurunnya aktivitas pertimahan, bahkan cenderung mengalami kelesuan. Banyak orangtua yang sebelumnya bergantung pada timah dan kerap mengajak serta anak mereka yang mulai beralih ke sektor lain. Kondisi ini berdampak positif bagi semakin sedikitnya angka putus sekolah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembangunan daerah untuk indikator ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan efektif. 3. Rekomendasi Hal-hal yang perlu dilakukan untuk program terkait dengan indikator ini ke depan antara lain adalah: a. Untuk membuat angka putus sekolah semakin mendekati angka 0%, gerakan penyadaran perlu dilakukan secara intensif oleh komunitas pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan gerakan penyadaran melalui seminar-seminar, penyuluhan, atau melalui peserta didik b. Pola pembinaan para guru harus diarahkan pada proses yang komunikatif sehingga dapat mengatasi kemungkinan angka putus sekolah. Pendekatan yang baik pada siswa besar kemungkinan akan mempengaruhi jumlah angka putus sekolah pada satuan pendidikan dasar c. Perlu melibatkan tokoh masyarakat dan keagamaan untuk memperkuat gerakan pencerahan kepada para orang tua melalui berbagai aktivitas yang positif, seperti seminar-seminar, penyuluhan oleh tokoh agama dan komunitas masyarakat, dan sebagainya. d. Pemerintah perlu mengintensifkan keberhasilan program wajib belajar sebagai sebuah kemestian dalam era sekarang. 39
  43. 43. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka BelitungAngka Putus Sekolah SMP/MTs 1. Capaian indikator Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Angka Putus Sekolah Tingkat 7.03 2.10 4.36 9.95 1.63 1.98 SMP (%) Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel 2. Analisis Angka putus sekolah tingkat SMP terbilang tinggi pada tahun 2004 sangat dipengaruhi oleh aktivitas pertimahan. Pada anak usia SMP, anak-anak yang ikut ke lokasi pertambangan dapat memiliki mesin dalam skala kecil. Faktor lain yang mempengaruhi adalah pengaruh modernisasi, seperti kenakalan remaja, pengaruh televisi, ikut-ikutan. Di daerah-daerah pedesaan, anak-anak yang mengenyam pendidikan sampai ke tingkat SMP sudah dapat dikategorikan tinggi. Angka putus sekolah pada tingkat SD/MI yang menurun juga sangat dipengaruhi oleh menurunnya angka kemiskinan, yakni 9,07 % pada tahun 2004, turun menjadi 7,46 % pada tahun 2009. Penurunan angka putus sekolah di tingkat SMP pada tahun 2008 dan 2009 juga dipengaruhi oleh program Bantuan Operasional Sekolah yang dinikmati oleh para peserta didik. Bantuan pemerintah daerah ke satuan pendidikan juga yang kemudian memicu rendahnya ongkos pendidikan dan berdampak positif bagi semakin menurunnya Angka Putus Sekolah tingkat SMP. Jika melihat APS pada tahun 2004 yang terbilang tinggi dan melihat APS pada tahun 2009 jauh menurun, maka pembangunan daerah pada indikator ini dapat dikatakan berjalan secara efektif. 3. Rekomendasi Hal-hal yang perlu dilakukan untuk program terkait dengan indikator ini ke depan antara lain adalah: a. Menipisnya cadangan timah dan tidak menggiurkannya lagi pertambangan skala kecil menjadi momentum untuk menurunkan angka putus sekolah di tingkat SMP. Perlu kerjasama yang baik antara pihak pendidik dan orangtua. b. Pemerintah berkewajiban untuk semakin meningkatkan fasilitas pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil 40
  44. 44. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung c. Pemerintah harus menganggarkan dana yang lebih optimal untuk menekan biaya pendidikan agar pendidikan tidak menjadi mahal bagi orangtua d. Perlu melibatkan tokoh masyarakat dan keagamaan untuk memperkuat gerakan pencerahan kepada para orang tua melalui berbagai aktivitas yang positif, seperti seminar-seminar, penyuluhan oleh tokoh agama dan komunitas masyarakat, dan sebagainya. e. Pemerintah perlu mengintensifkan keberhasilan program wajib belajar sebagai sebuah kemestian dalam era sekarang.Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA 1. Capaian indikator Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Angka Putus Sekolah Tingkat 5.96 4.35 5.41 3.38 1.99 1.96 Sekolah Menengah (%) Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel 2. Analisis Secara umum, APS tingkat Sekolah Menengah mengalami penurunan secara drastis. APS pada tahun 2004 mencapai angka 5,96 %, dan setelahnya terus menurun, kecuali pada tahun 2006. Pendidikan pada satuan ini biasanya cenderung tinggi dari sisi APS-nya, namun pada tahun 2009 dapat ditekan ke angka 1,96 %. Menurunnya APS dapat dibaca sebagai semakin meningkatnya kesadaran bahwa pendidikan sampai pada jenjang SM adalah pendidikan minimal. Selain itu, semakin berkurangnya aktivitas pertimahan yang pada awalnya menjadikan anak usia SM sebagai tenaga produktif sangat mempengaruhi APS di jenjang pendidikan ini. Pogram-program pemerintah yang membantu biaya pendidikan menjadi lebih murah juga adalah bagian dari upaya untuk mengurangi angka APS. Selain itu, semakin banyak unit sekolah baru di tingkat SM di berbagai daerah di Bangka Belitung sebagai akibat pemekaran wilayah menjadi beberapa desa, kecamatan, dan kabupaten juga memicu menurunya angka putus sekolah. Penambahan unit sekolah baru akan memperpendek jarak, mendekatkan anak didik pada satuan pendidikan sehingga ongkos transportasi, indekos, dan biaya lain dapat ditekan oleh orangtua. Kondisi ini dapat diamati dengan sangat mudah mengingat 41
  45. 45. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung penambahan unit sekolah baru berdampak positif bagi akses pendidikan para peserta didik, utamanya di daerah-daerah yang selama ini jauh dari pusat kota. Angka putus sekolah pada tingkat SD/MI yang menurun juga sangat dipengaruhi oleh menurunnya angka kemiskinan, yakni 9,07 % pada tahun 2004, turun menjadi 7,46 % pada tahun 2009. Melihat angka awal dan dibandingkan dengan angka di tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa pembangunan daerah di indikator ini berjalan efektif. 3. Rekomendasi Hal-hal yang perlu dilakukan untuk program terkait dengan indikator ini ke depan antara lain adalah: a. Semakin meningkatkan upaya pemerataan fasilitas pendidikan di berbagai wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung b. Pemerintah juga harus memperluas lapangan kerja bagi tenaga lulusan SM agar dapat bekerja setelah mereka lulus. Lapangan kerja yang luas menjadi perangsang bagi peningkatan minat anak didik untuk menamatkan pendidikannya c. Pemerintah dituntut untuk semakin memperbaiki kualitas pendidikan dengan cara menyiapkan tenaga lulusan SM yang potensial untuk masuk dunia kerja dan atau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi d. Perlu peningkatan kualitas pengajaran meningat semakin bertambahnya unit sekolah baru. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan pelatihan- pelatihan dan studi lanjut bagi guru. e. Perlu dimasukkan kurikulum enterpreunership pada peserta didik dan ini dikoordinir oleh pihak Pemda, terutama menyangkut penyediaan tenaga pendidik yang memadai mengingat anak usia lulusan SMA/K umumnya memilih bekerja, dan hanya sebagian kecil yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.Angka Melek Aksara 15 Tahun keatas 1. Capaian indikator Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Angka Melek Huruf (%) 93.50 95.40 95.40 95.40 95.24 97.51 Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel 42
  46. 46. Laporan Akhir EKPD 2010 Universitas Bangka Belitung2. Grafik 98 97 96 95 Angka Melek Huruf 94 93 92 91 2005 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel Grafik dengan Indikator Pendukung 140 120 100 AMH 80 APM SD 60 APK SD 40 20 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber: Depdiknas dan Diknas Prov.Kep. Babel 3. Analisis Angka Melek Huruf (AMH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbilang relatif baik. Terjadi peningkatan yang cukup tajam dari tahun 2004 sampai pada tahun 2009. Penurunan angka yang tidak terlalu signifikan terjadi pada tahun 2008 dan mengalami lonjakan pada tahun setelahnya. Meningkatnya AMH ini sebenarnya dipengaruhi juga oleh faktor jumlah penduduk provinsi ini yang relatif tidak besar dan dengan geografi yang kecil yang bisa dijangkau dari berbagai sisi. AMH ini juga dipengarui oleh kesejahteraan penduduk Bangka 43

×