Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Tengah - UNTAD

  • 2,661 views
Uploaded on

Dokumen Laporan Akhir EKPD 2009 Provinsi Sulawesi Tengah oleh Universitas Tadulako

Dokumen Laporan Akhir EKPD 2009 Provinsi Sulawesi Tengah oleh Universitas Tadulako

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
2,661
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
200
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. KATA PENGANTAR Sebagai kelanjutan dari Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007 dan Tahun 2008, pada Tahun 2009 ini, Kami kembali dipercayakan untuk menyusun Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Berbeda dengan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2009 dilaksanakan untuk menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-2008. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut. Penyusunan EKPD Provinsi Sulawesi Tengah dimulai Bulan Juli 2009. Tim melaksanakan tugasnya dengan melakukan berbagai kegiatan : melakukan pembagian tugas penulisan laporan sesuai bidang keakhlian masing-masing; pengumpulan data dan informasi pada berbagai pihak yang terkait, dan melakukan rapat-rapat. Alkhamdulillah, rangkaian proses dan finalisasi penyusunan laporan kegiatan ini akhirnya selesai juga. Tanpa kerja keras dari tim peneliti dan tanpa bantuan dan fasilitasi dari pihak BAPPENAS dan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tengah, sulit dibayangkan apakah laporan ini selesai tuntas dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, kepada tim peneliti dan sekaligus penyusun laporan ini yang telah bekerja sepenuh hati dan bertanggung penuh akan laporan hasil studi ini kami mengucapkan terimakasih yang sebanyak- banyaknya. Kami sangat menyadari bahwa di dalam laporan akhir ini masih terdapat berbagai kekurangan dan kelebihan yang seharusnya tidak perlu terjadi, namun bagaimanapun, karena tim penyusun ini adalah juga anak manusia, maka berbagai kekurangan dan kelebihan tak dapat terhindarkan. Olehnya itu, kehadiran berbagai saran masukan dan kritik konstruktif untuk perbaikan laporan ini akan disambut baik dengan tangan terbuka. Akhirul kalam, semoga laporan ini bisa memberikan manfaat untuk semua pembacanya. Palu, 14 Desember 2009 Rektor/Ketua Tim EKPD Sulawesi Tengah Tahun 2009 Drs. H. Sahabuddin Mustapa, MSi
  • 2. DAFTAR ISI Kata Pengantar i Daftar Isi ii Daftar Grafik iv BAB I PENDAHULUAN 1 1.1 Latar Belakang dan Tujuan 1 1.2 Keluaran 1 1.3 Metodologi 1 1.4 Sistematika Penulisan 3 BAB II HASIL EVALUASI 5 2.1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 8 2.1.1. Capaian Indikator 8 2.1.2. Demokrasi 12 2.1.3. Analisis Relevansi 19 2.1.4. Analisis Efektivitas 21 2.1.5. Aanalisis Capaian Indikator Spesifik Menonjol 24 2.1.6. Rekomendasi Kebijakan 26 2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 28 2.2.1. Capaian Indikator 28 2.2.2. Pendidikan 28 2.2.3. Kesehatan 40 2.2.4. Analisis Relevansi 50 2.2.5. Analisis Efektivitas 51 2.2.6. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 51 2.2.7. Rekomendasi Kebijakan 53 2.3. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI 55 2.3.1. capaian indikator 55 2.3.2. analisis relevansi 66 2.3.3. analisis efektivitas 69 2.3.4. analisis capaian indikator spesifik dan menonjol 67 2.3.5. Rekomendasi Kebijakan 71 ii   
  • 3. 2.4. KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 72 2.4.1. Capaian Indikator 72 2.4.2. Kehutanan 73 2.4.3. Kelautan 76 2.4.4. Analisis Relevansi 79 2.3.5. Analisis Efektivitas 80 2.4.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 82 2.4.3. Rekomendasi Kebijakan 83 2.5 TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL 83 2.5.1. Capaian Indikator 84 2.5.2. Capaian Indikator Outcomes Provinsi dan Outcomes Nasional 89 2.5.3. Analisis Relevansi 90 2.5.4. Analisis Efektivitas 91 2.5.5. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 92 2.5.5. Rekomendasi Kebijakan 94 BAB III PENUTUP 96 3.1 Kesimpulan 96 3.2 Rekomendasi 97 iii   
  • 4. DAFTAR GRAFIK NOMOR JUDUL GRAFIK Hal 2.1.1.1 Persentase Jumlah Kasus Korupsi yang Tertangani Nasional dan Sulawesi Tengah dibandingkan 9 dengan yang dilaporkan; 2.1.1.2 Presentase Aparat yang Berijasah Minimal S1 Nasional dan Sulawesi Tengah 10 2.1.1.3 Persentase Jumlah Kabupaten/Kota Yang Memiliki PERDA Layanan Satu Atap 11 2.1.2.1 Gender Development Indeks 13 Sulawesi Tengah dibandingkan dengan GDI Nasional 2.1.2.2 Gender Empowerment Meassurment (GEM) Sulawesi Tengah di Bandingkan dengan GEM 14 Nasional 2.1.2.3 Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi 15 2.1.2.4 Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Legislatif Tahun 2004 dan 2009 16 2.1.2.5 Tingkat Partispasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Presiden Pada Tahun 2004 dan 17 2009 2.1.2.6 Capaian Indikator Layanan Publik 18 2.1.2.7 Capaian Indikator Demokrasi 19 2.1.2.8 Kasus KDRT yang ditangani di Sulawesi Tengah 25 2.1.2.9 Partisipasi Perempuan dalam Legislatif, Pemerintahan 26 setingkat Desa dan Pemerintahan di Sulawesi Tengah 2.2.2.1 Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI Sulawesi Tengah 31 dan Nasional, 2004-2008 2.2.2.2 Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMP/Mts Sulawesi Tengah 32 dan Nasional, 2003-2008 2.2.2.3 Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMA/MA Sulawesi Tengah 33 dan Nasional, 2003-2008 2.2.2.4: Perkembangan Rata-rata Nilai Akhir SMP/MTs Sulawesi Tengah 34 dan Nasional, 2004-2008 2.2.2.5: Perkembangan Rata-rata Nilai Akhir SMA/MA Sulawesi Tengah 35 dan Nasional, 2004-2008 2.2.2.6 Perkembangan Angka Putus Sekolah SD Sulawesi Tengah dan 36 Nasional, 2004-2008 2.2.2.7 Perkembangan Angka Putus Sekolah SMP/MTs Sulawesi Tengah dan Nasional, 2004-2008 37 2.2.2.8 Perkembangan Angka Putus Sekolah SMA/MA Sulawesi Tengah dan Nasional, 2004-2008 37 iv   
  • 5. NOMOR JUDUL GRAFIK Hal 2.2.2.9 Perkembangan Angka Melek Aksara 15 Tahun Ke atas 38 Sulawesi Tengah dan Nasional, 2004-2008 2.2.2.10 Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs 39 Sulawesi Tengah dan Nasional, Tahun 2004-2008 2.2.2.11 Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMA/MA 40 Sulawesi Tengah dan Nasional, Tahun 2004-2008 2.2.3.1 Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Sulawesi Tengah 41 dan Indonesia, Tahun 2004-2009 2.2.3.2 Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Sulawesi Tengah dan Indonesia, Tahun 2004- 42 2009 2.2.3.3 Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Sulawesi Tengah dan Indonesia, Tahun 2004-2008 43 2.2.3.4 Perkembangan Prevalensi Gizi Kurang/Buruk (PGKB) Sulawesi Tengah dan Indonesia, 45 Tahun 2004-2009 2.2.3.5 Perkembangan Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk 46 Sulawesi Tengah dan Indonesia, Tahun 2004-2008 2.2.3.6 Perkembangan Persentase Penduduk Ber KB Sulawesi Tengah dan Indonesia, Tahun 2004- 47 2008 2.2.3.7 Perkembangan Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk 48 Sulawesi Tengah dan Indonesia, Tahun 2004-2008 2.2.3.8 Capaian Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia, Sulawesi Tengah dan Indonesia 2004-2008 49 2.2.3.9 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Tengah dan Indonesia, 2004-2008 50 2.3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2004-2008 Berdasarkan Harga 56 Konstan Tahun 2000 2.3.1.2 Persentase Ekspor Sulawesi Tengah dan Nasional terhadap PDRB/PDB Tahun 2004-2008 57 2.3.1.3 Persentase Output Manufaktur di Sulawesi Tengah dan Indonesia, 58 Tahun 2004-2008 2.3.1.4 Pendapatan per Kapita Sulawesi Tengah dan Nasional 60 Tahun 2004-2008 (Juta Rp) 2.3.1.5 Laju Inflasi Provinsi Sulteng dan Nasional (persen) 61 Tahun 2004-2008 2.3.1.6a Panjang Jalan Nasional Berdasarkan Kondisi 62 2.3.1.6b Panjang Jalan Provinsi Berdasarkan Kondisi 63 2.3.1.7 Perkembangan Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA 64 Sulawesi Tengah dan Indonesia, Tahun 2004-2008 2.3.1.8 Perkembangan Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN Sulawesi Tengah dan 65 Indonesia, Tahun 2004-2008 v   
  • 6. NOMOR JUDUL GRAFIK Hal 2.3.1.9 Capaian Indikator Outcomes Tingkat Pembangunan Ekonomi 66 Di Sulawesi Tengah dan Indonesia, Tahun 2004-2008 2.3.4a Perkembangan Pendapatan Per Kapita Sulawesi Tengah 69 (asumsi pertumbuhan rata-rata 8,56 %/tahun) 70 2.3.4b Perkembangan Pendapatan Per Kapita Sulawesi Tengah 2.4.2.1 Presentase Luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis di Sulawesi Tengah di 73 bandingkan dengan Luas Lahan Rehabilitasi terhadap luas lahan Kritis Nasional 2.4.2.2 Luas Rehabilitasi Lahan Luar Hutan di Sulawesi Tengah 74 Dibandingkan dengan Luas Rehabilitasi Lahan Luar Hutan Nasional 2.4.2.3 Luas Kawasan Konservasi di Sulawesi Tengah 75 Dibandingkan dengan Luas Kawasan Konservasi Nasional 2.4.3.1 Jumlah Tindak Pidana Perikanan di Sulawesi Tengah 76 Dibandingkan dengan Jumlah Tindak Pidana Perikanan Nasional 2.4.3.2 Presentase Terumbu Karang dalam Keadaan Baik 77 Secara Nasional 4.3.3 Luas Kawasan Konservasi Laut Sulawesi Tengah 78 Dibandingkan dengan Luas Konservasi Laut Nasional 2.4.6 82 Luas Kawasan Konservasi Sulawesi Tengah 2.5.1.1 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Tengah 85 dan Indonesia, Tahun 2004-2008 2.5.1.2 Perkembangan Pengangguran Terbuka 86 Sulawesi Tengah dan Indonesia, Tahun 2004-2008 2.5.1.3 Perkembangan Presentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak (terlantar, jalanan, 87 balita terlantar, dan nakal) Sulawesi Tengah dan Indonesia, Tahun 2004-2008 2.5.1.4 Perkembangan Presentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia Di Sulawesi 88 Tengah dan Indonesia, Tahun 2004-2008 2.5.1.5 Perkembangan Presentase pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 89 Di Sulawesi Tengah dan Indonesia, Tahun 2004-2008 2.5.2 Capaian Indikator Kesejahteraan Sosial Sulawesi tengah dan Indonesia, Tahun 2004-2008 90 vi   
  • 7. BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG DAN TUJUAN Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di daerah masing-masing. Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2009 dilaksanakan untuk menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-2008. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut. Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberikan informasi penting yang berguna sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya.Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi yang spesifik sesuai kondisi lokal guna mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah periode berikutnya, termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi (DEKON). 1.2 KELUARAN 1. Terhimpunnya data dan informasi evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Tersusunnya hasil analisa evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. 1.3 METODOLOGI Metode yang digunakan untuk menentukan capaian 5 kelompok indikator hasil adalah sebagai berikut:
  • 8. 1. Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih yang memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes). 2. Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator pendukung dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase. 3. Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase maka tidak dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri. 4. Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna negatif, maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan terlebih dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif). Sebagai contoh adalah nilai indikator pendukung persentase kemiskinan semakin tinggi, maka kesejahteraan sosialnya semakin rendah. 5. Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi jumlah dari penyusun indikator hasil (indicator pendukungnya). Contoh untuk indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial disusun oleh: 1) persentase penduduk miskin 2) tingkat pengangguran terbuka 3) persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak 4) presentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia 5) presentase pelayanan dan rehabilitasi sosial Semua penyusun komponen indikator hasil ini bermakna negatif (Lihat No.4). Sehingga: Indikator kesejahteraan sosial = {(100% - persentase penduduk miskin) + (100% - tingkat pengangguran terbuka) + (100% - persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak) + (100%- persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia) + (100% - persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial}/5 Daftar indikator yang menjadi komponen pendukung untuk masing-masing kategori indikator outcomes dapat dilihat pada Lampiran 1. Untuk menilai kinerja pembangunan daerah, pendekatan yang digunakan adalah Relevansi dan Efektivitas. Relevansi digunakan untuk menganalisa sejauh mana tujuan/sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini, relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional. Sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 9. pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam mengumpulkan data dan informasi, teknik yang digunakan dapat melalui: Pengamatan langsung Pengamatan langsung kepada masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan di daerah, diantaranya dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, lingkungan hidup dan permasalahan lainnya yang terjadi di wilayah provinsi terkait. Pengumpulan Data Primer Data diperoleh melalui FGD dengan pemangku kepentingan pembangunan daerah. Tim Evaluasi Provinsi menjadi fasilitator rapat/diskusi dalam menggali masukan dan tanggapan peserta diskusi. Pengumpulan Data Sekunder Data dan informasi yang telah tersedia pada instansi pemerintah seperti BPS daerah, Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN Laporan akhir ini disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut: Kata Pengantar Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang dan Tujuan 1.2 Keluaran 1.3 Metodologi 1.4 Sistematika Penulisan Laporan BAB II HASIL EVALUASI 2.1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 2.1.1. Capaian Indikator 2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 2.1.3. Rekomendasi Kebijakan 2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 2.2.1. Capaian Indikator 2.2.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 2.2.3. Rekomendasi Kebijakan LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 3 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 10. 2.3. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI 2.3.1. Capaian Indikator 2.3.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 2.3.3. Rekomendasi Kebijakan 2.4. KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 2.4.1. Capaian Indikator 2.4.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 2.4.3. Rekomendasi Kebijakan 2.5 TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL 2.5.1. Capaian Indikator 2.5.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 2.5.3. Rekomendasi Kebijakan BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan 3.2 Rekomendasi LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 4 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 11. BAB II HASIL EVALUASI Pembangunan daerah merupakan bagian integral sekaligus merupakan penjabaran dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional sesuai dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Kunci keberhasilan pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional secara efisien, efektif, dan merata di seluruh Indonesia adalah koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah, antarsektor, antara sektor dan daerah, antarprovinsi, antarkabupaten/kota, serta antara provinsi dan kabupaten/kota. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah dilakukan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan bagi masyarakat setempat secara adil dan merata. Pembangunan daerah dapat dilihat dari berbagai segi. Pertama, dari segi pembangunan sektoral. Pencapaian sasaran pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Pembangunan sektoral yang dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensinya. Kedua, dari segi pembangunan wilayah, yang meliputi pembangunan kawasan-kawasan khusus, perbatasan, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi dari wilayah tersebut. Ketiga, pembangunan daerah dilihat dari segi pemerintahannya. Agar tujuan dan usaha pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik maka pemerintah daerah perlu berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pembangunan daerah merupakan usaha untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah dalam rangka implementasi otonomi daerah secara nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) juga menetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Gubernur atau Bupati/Walikota terpilih dilantik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur/Bupati/Walikota terpilih selama 5 (lima) tahun, ditempuh melalui Strategi Pokok yang dijabarkan dalam Agenda Pembangunan Daerah yang memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, dan program- program pembangunan. Untuk itu, beberapa hal yang menjadi perhatian dalam kaitan ini antara lain adalah: (1) RPJM Nasional menjadi pedoman bagi Gubernur/Bupati/Walikota terpilih dalam penyusunan RPJM Daerah masing-masing. (2) Penyusunan RPJM Daerah LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 5 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 12. memperhatikan sasaran-sasaran yang merupakan komitmen internasional Indonesia terutama pencapaian sasaran dalam Millenium Development Goals (MDGs). (3) Perhatian khusus untuk kabupaten-kabupaten yang relatif masih tertinggal dalam wilayah provinsi, dan kecamatan-kecamatan tertinggal dalam wilayah kabupaten. Sasaran-sasaran lima tahunan yang tertuang dalam RPJM Nasional dan RPJM Daerah tersebut dijabarkan melalui kegiatan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya yang menjadi perhatian dalam penyusunan RKP dan RKP Daerah demi memantapkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pencapaian tujuan nasional adalah: (1) Konsistensi dalam targeting, terutama terkait pada tujuan, kegiatan, kelompok sasaran, dan lokasi dari program kementerian/lembaga dengan program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. (2) Keserasian penganggaran: dana dekonsentrasi, tugas perbantuan, dana perimbangan (Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Penentuan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional selain berkepentingan terhadap penyelenggaraan pembangunan sektoral nasional di daerah, juga berkepentingan terhadap pembangunan dalam dimensi kewilayahan. Untuk pengamatan yang lebih obyektif dan representatif dalam pencapaian sasaran- sasaran pembangunan, digunakan serangkaian indikator kuantitatif dan kualitatif sebagai ukuran pencapaian berbagai hasil pembangunan. Pengamatan tersebut selain bermanfaat sebagai masukan bagi rumusan perencanaan pembangunan daerah ke depan, juga merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan hasil kinerjanya kepada masyarakat. Di era otonomi daerah, pelaksanaan pembangunan berhubungan erat dengan penyelenggaraan pembangunan sektoral nasional di daerah dan pembangunan dalam dimensi kewilayahan. Oleh karena itu, aktivitas pembangunan daerah harus sejalan dengan tujuan pencapaian sasaran-sasaran sektoral nasional di daerah dan tujuan pengintegrasian pembangunan antarsektor di dalam satu wilayah. Dalam perspektif ini, maka fungsi dan peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam upaya merealisasikan tujuan-tujuan pembangunan daerah. Berdasarkan pengalaman dan perkembangan pembangunan daerah yang berlangsung selama ini, maka ada beberapa isu pokok pembangunan daerah yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganannya, yaitu: LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 6 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 13. • Kesenjangan pembangunan antarwilayah, dalam hal ini perlu upaya yang serius dalam menangani kesenjangan antarwilayah kabupaten dan kota, serta kesenjangan pembangunan antara kota – desa. • Keterbatasan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan daerah sendiri maupun sumber dana dari luar daerah (eksternal), belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas, serta kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. • Belum meratanya dukungan infrastruktur transportasi dan komunikasi, ketenagalistrikan, energi, dan infrastruktur sosial ekonomi yang memudahkan warga masyarakat untuk mengakses dan memperoleh layanan publik yang lebih baik, terutama oleh warga masyarakat di daerah-daerah perdesaan pedalaman dan di daerah-daerah terpencil. • Masyarakat yang berada di wilayah tertinggal pada umumnya masih belum banyak tersentuh oleh program–program pembangunan sehingga akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik masih sangat terbatas serta terisolir dari wilayah disekitarnya. Oleh karena itu, kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal memerlukan perhatian serta keberpihakan dari pemerintah daerah dalam pembangunan. • Pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuan koordinasi pembangunan lintas sektor dan antarwilayah masih rendah. Pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah sampai saat ini masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya sehingga degradasi lingkungan banyak terjadi. Selain itu sistem pengelolaan pertanahan yang ada juga kurang optimal, padahal pengelolaan pertanahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penataan ruang. • Masih banyak wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis belum dikembangkan sehingga lambat dalam menciptakan kemandirian ekonominya. • Masih banyak wilayah perbatasan dan terpencil yang kondisinya masih terbelakang. Wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terdepan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. 2.1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI Dalam konteks negara modern, pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesi yang semakin penting. Pelayanan publik tidak lagi merupakan aktivitas sambilan, LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 7 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 14. tanpa payung hukum, gaji dan jaminan sosial yang memadai, sebagaimana terjadi di banyak negara berkembang pada masa lalu. Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik diharapkan dapat menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik. Sebagai profesi, pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, integritas, netralitas, dan keadilan bagi semua penerima pelayanan. Menguatnya arus globalisasi, demokratisasi, dan desentralisasi membawa konsekuensi logis munculnya peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi pelayanan publik, khususnya pelayanan bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus. Terkait dengan pelaksanaan demokrasi melalui berbagai “pesta demokrasi” seperti Pemilu Legislatif, PILPRES dan PILKADA, nampaknya antusiasme masyarakat agak mengalami penurunan akibat adanya semacam “kebosanan” karena mereka menganggap tiada hari tanpa pemilu. 2.1.1. CAPAIAN INDIKATOR Bagian ini akan memperbandingkan dan menganalisis berbagai capaian sub indikator (indikator pendukung) pelayanan publik dan demokrasi di Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan di tingkat nasional. Analisis dilakukan dengan memperbandingkan nilai capaian sub indikator pelayanan publik dan demokrasi di Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan di tingkat nasional dalam bentuk grafik. Adapun nilai capaian indikator pendukung pelayanan publik dan demokrasi yang dianalisis terdiri atas: persentase jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan; presentase aparat yang memiliki ijasah minimal S1; Jumlah Daerah yang memiliki Peraturan pelayanan satu atap; Gender Development Indeks (GDI); dan Gender Empowerment Measurement(GEM). Dengan cara memperbandingkan dan menganalisis nilai capaian sub Indikator tersebut, diharapkan akan diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang capaian kinerja pelayanan publik dan demokrasi di Sulawesi Tengah selama periode evaluasi 2004-2008. 2.1.1.1. Persentase jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan Pemberantasan korupsi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam rangka pelayanan publik, karena sangat terkait dengan kualitas layanan yang cepat dan LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 8 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 15. murah. Berdasarkan data Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2009, upaya pemberantasan dan penanganan kasus korupsi masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari data yang dilaporkan dengan kasus yang ditangani dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008 menunjukkan presentase yang menurun. Selama periode evaluasi, 2004-2008, jumlah kasus yang ditangani dibandingkan dengan jumlah kasus yang dilaporkan di Daerah Sulawesi Tengah menunjukkan tren yang makin menurun. Pada Tahun 2004 jumlah kasus yang ditangani dibandingkan dengan jumlah kasus yang dilaporkan di Daerah Sulawesi Tengah mencapai 97,72 %. Pada Tahun 2005 jumlah kasus yang ditangani mencapai 80%, kemudian menurun drastis menjadi 33,33% pada Tahun 2007. Setelah itu kembali menaik menjadi 64,44% pada Tahun 2008. Sedangkan di tingkat nasional, jumlah kasus yang ditangani dibandingkan dengan jumlah kasus yang dilaporkan menunjukkan tren yang relatif stabil, yaitu menurun dari 97% pada Tahun 2004 menjadi 94% pada Tahun 2008. Grafik 2.1.1.1 Persentase Jumlah Kasus Korupsi Yang Tertangani Nasional dan Sulawesi Tengah Dibandingkan dengan yang Dilaporkan Dari perbandingan capaian sub indikator tersebut, menunjukkan bahwa selama periode evaluasi, 2004-2008, upaya penanganan kasus korupsi di Sulawesi Tengah ternyata kinerjanya lebih buruk jika dibandingkan dengan di tingkat nasional. Bedasarkan data BPS, kasus korupsi yang ditangani pada Tahun 2004 sebesar 97,72%, kemudian menurun menjadi 80% pada Tahun 2005; sebesar 37,11% pada Tahun 2006; dan menurun lagi menjadi sebesar 33,33% pada Tahun 2007, sedangkan pada Tahun 2008 capaian penanganan kasus korupsi kembali meningkat menjadi 64,44 % seperti yang terlihat pada Grafik 2.1.1.1 LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 9 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 16. Walaupun upaya pembenahan sistem politik telah dilaksanakan, namun pada tataran daerah, khususnya dalam pandangan masyarakat umum, masih timbul kesan adanya tebang pilih dalam penanganan kasus-kasus khusus, masih dirasakan adanya pembedaan antara peradilan kepada masyarakat umum dan aparatur negara serta kalangan tertentu. Olehnya upaya menciptakan sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa adalah menjadi keniscayaan. 2.1.1.2. Presentase aparat yang berijasah minimal S1 Upaya peningkatan pelayanan publik sangat ditentukan oleh sumberdaya manusia yang tersedia. Salah satu indikator penting dalam konteks sumberdaya manusia adalah tingkat pendidikan. Asumsi yang digunakan adalah semakin tinggi tingkat pendidikan dari aparat pelayanan publik yang ada maka semakin baik mutu layanan yang diberikan baik dari segi ketepatan, keakuratan dan efisiensi pelayanan yang diberikan. Grafik 2.1.1.2. Presentase Aparat Yang Berijasah Minimal S1 Nasional dan Sulawesi Tengah Sebagaimana disajikan pada Grafik 2.1.1.2, tingkat pendidikan aparat birokrasi yang berijasah S1 di Sulawesi Tengah jika dibandingkan dengan nasional menunjukkan presentase yang ebih tinggi dari pada rata-rata presentase nasional. Selama periode evaluasi, 2004-2008, jumlah aparat yang berijasah S1 di Daerah Sulawesi Tengah menunjukkan tren yang terus menaik. Pada Tahun 2004 jumlah aparat yang berijasah S1 mencapai 30,67%. Pada Tahun 2005 naik menjadi 33,98%, kemudian naik lagi menjadi 34,52 % pada Tahun 2006 dan 36,48 % pada Tahun 2007. Setelah itu kembali menurun menjadi 35,54 % pada Tahun 2008. Sedangkan di tingkat nasional, LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 10 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 17. jumlah aparat yang berijasah S1menunjukkan tren yang relatif stabil, yaitu naik dari 29,9% pada Tahun 2004 menjadi 30,9% pada Tahun 2008. Realitas ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah Sulawesi Tengah dalam meningkatkan kualitas sumberdaya aparatnya selama periode evaluasi 2004-2008 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Kinerja ini diharapkan dapat mendukung peningkatan layanan publik yang lebih berkualitas. 2.1.1.3. Presentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki PERDA layanan satu atap Tingkat layanan publik juga dapat dilihat dari indikator regulasi peraturan daerah (PERDA) yang terkait dengan layanan satu atap. Dari data yang ada bentuk regulasi dari layanan satu atap ini terdiri atas layanan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan layanan pengurusan Surat-Surat Kendaraan Bermotor yang seluruhnya diatur berdasarkan PERDA tentang layanan satu atap tersebut. Grafik 2.1.1.3 memperlihatkan perbandingan layanan satu atap yang sudah dilaksanakan, baik di Daerah Sulawesi Tengah maupun di tingkat nasional. Grafik 2.1.1.3 Persentase Jumlah Kabupaten/Kota Yang Memiliki PERDA Pelayanan Satu Atap Tampak dari Grafik 2.1.1.3 bahwa persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki PERDA pelayanan satu atap di Daerah Sulawesi Tengah jauh di atas tingkat nasional. Capaian ini sekaligus membuktikan tekad pemerintah daerah Sulawesi Tengah untuk meningkatkan mutu layanan publik telah berjalan pada jalur yang benar dan nyata. Namun demikian, secara kelembagaan keberadaan unit layanan satu atap ini masih perlu dilihat lagi dari segi efektivitas layanannya, baik dari segi standar pelayanan minimalnya maupun dari segi standar operasional prosedurnya. 2.1.2. DEMOKRASI LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 11 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 18. Bagian ini menganalisis berbagai capaian sub indikator (indikator pendukung) demokrasi di Provinsi Sulawesi Tengah dibandingkan dengan capaian sub indikator demokrasi di tingkat nasional dalam bentuk grafik. Beberapa sub indikator demokrasi yang diuraikan terdiri atas: Gender Development Index (GDI), Gender Empowerment Meassurement (GEM), tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan pilpres. Indikator- indikator pendukung tersebut diuraikan dan dianalisis dengan cara membandingkan tingkat capaian Sulawesi Tengah dengan tingkat capaian rata-rata persentase nasional. 2.1.2.1. Gender Development Indeks (GDI) Ditinjau dari sisi sumberdaya manusia, perempuan merupakan kelompok yang kurang beruntung. Mereka umumnya mengalami marginalisasi baik di bidang politik, ekonomi, pengetahuan dan sosial. Peran perempuan dalam pembangunan, termasuk pembangunan demokrasi masih sering terabaikan. Untuk itu dalam konteks pembangunan yang berperspektif gender, upaya peningkatan perempuan dalam semua sektor pembangunan perlu memasukkan aspek gender. Dalam konteks inilah maka upaya peningkatan peran perempuan dalam pembangunan perempuan yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan terus menerus diupayakan oleh pemerintah Daerah Sulawesi Tengah. Namun dalam upaya pembangunan berperspektif gender masih menemui berbagai kendala, baik karena faktor budaya, sosial maupun kendala ekonomi yang terkait dengan upaya peningkatan derajat perempuan terutama yang dapat diukur seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan, partisipasi dalam bidang politik dan penguasaan terhadap sumberdaya ekonomi yang tersedia. Untuk memperoleh gambaran capaian Gender Development Index (GDI) di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Grafik 2.1.2.1 berikut ini: LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 12 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 19. Grafik 2.1.2.1 Gender Development Indeks Sulawesi Tengah dibandingkan dengan GDI Nasional Tampak dari Grafik 2.1.2.1 bahwa capaian nilai indikator pendukung GDI di daerah Sulawesi Tengah relatif rendah terhadap capaian nilai indikator pendukung di tingkat nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek dan peran jender dalam praktik-praktik pembangunan di daerah ini belum mendapatkan peran yang setara dan berimbang, terutama pada jabatan-jabatan di sektor publik. Realitas ini terjadi bukan karena aturan yang membatasi dan peluang yang ditutup untuk perempuan, melainkan lebih disebabkan oleh faktor internal perempuan sendiri. Sebab untuk menduduki jabatan-jabatan di sektor publik selain ditentukan oleh kapasitas dan kredibilitas individu, juga turut ditentukan oleh persyaratan- persyaratan tertentu yang berlaku umum, seperti kepangkatan, tingkat pendidikan dan leadership serta dukungan publik. 2.1.2.2. Gender Empowerment Meassurement (GEM) Capaian nilai indikator pendukung GEM dalam konteks pembangunan demokrasi di Sulawesi Tengah telah menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Selama periode evaluasi, 2004-2008, capaian nilai indikator pendukung GEM di Daerah Sulawesi Tengah menunjukkan tren yang terus menaik. Pada Tahun 2004 Capaian nilai indikator pendukung GEM mencapai 58,3. Pada Tahun 2005 naik menjadi 59,6, kemudian naik lagi menjadi 62,5 pada Tahun 2006 dan 62,7 pada Tahun 2007. Selanjutnya pada Tahun 2008 terjadi kenaikan yang cukup tinggi mencapai 65,18. Sedangkan di tingkat nasional, capaian nilai indikator pendukung GEM menunjukkan tren yang relatif stabil, yaitu naik dari 59,67 pada Tahun 2004 menjadi 62,1 pada Tahun 2008. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penguatan peran sumberdaya LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 13 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 20. perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, khususnya di bidang politik dan demokrasi, yang terus digerakkan oleh pemerintah daerah Sulawesi Tengah melalui peningkatan peran serta perempuan dalam sistem pengambilan keputusan dan pelibatan perempuan di sektor-sektor publik terus menunjukkan peningkatan, bahkan melebihi capaian di tingkat nasional, hal ini dapat dilihat pada Grafik 2.1.2.2 berikut. Grafik 2.1.2.2 Gender Empowerment Meassurment (GEM) Sulawesi Tengah di Bandingkan dengan GEM Nasional 2.1.2.3. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Gubernur dan atau Bupati/Walikota) secara langsung dapat dijadikan indikator yang cukup penting dalam mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. Di Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur dapat dilihat pada pemilihan Gubernur Tahun 2006 dibandingkan dengan rata-rata partispasi politik masyarakat pada Pemilihan Gubernur secara Nasional Tahun 2008 seperti yang terlihat pada Grafik 2.1.2.3. Dari Grafik ini terlihat bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat pada saat pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah lebih rendah dari pada partisipasi politik pada pemilihan Gubernur secara Nasional. Ketika itu, pada Tahun 2006, partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah hanya mencapai 67,7% sedangkan rata-rata partispasi politik masyarakat pada Pemilihan Gubernur secara Nasional Tahun 2008 mencapai 75.31%. Data ini menunjukkan bahwa secara kuantitatif partisipasi politik masyarakat Sulawesi Tengah masih lebih rendah jika diperbandingkan dengan rata-rata nasional. Tingkat partisipasi politik masyarakat Sulawesi Tengah pada saat pemilihan Gubernur LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 14 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 21. sedikit banyak dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur dan suprastruktur politik yang ada. Rendahnya partisipasi politik pada saat pelaksanaan pemilihan Gubernur diduga karena adanya kejenuhan masyarakat yang hampir tiap tahun melaksanakan pencoblosan/ pencentangan dalam pemilu. Untuk menghilangkan kejenuhan ini mungkin perlu dipertimbangkan pelaksanaan pilkada serentak untuk pemilihan kepala daerah provinsi dan pemilihan kepala daerah kabupaten/kota. Grafik 2.1.2.3: Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Namun secara kualitatif, boleh jadi rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah itu karena hilangnya kepercayaan (trust) masyarakat terhadap aturan main yang setiap saat dapat dimanipulasi oleh para penyelenggara pilkada atas desakan kepentingan tertentu, dan praktik-praktik culas lainnya dalam pilkada. 2.1.2.4. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Legislatif Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan demokrasi di Indonesia, salah satunya dapat diukur dengan menggunakan indikator pendukung tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif pada pemilihan umum anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Capaian nilai indikator pendukung tingkat partisipasi politik pada saat Pemilihan Umum Legislatif mencerminkan bagaimana kualitas demokrasi yang ada pada saat itu. Dari Pemilihan Umum Legislatif yang berlangsung pada Tahun 2004 dan Tahun 2009 LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 15 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 22. dapat menjadi indikator bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di Sulawesi Tengah terhadap pelaksanaan pemilihan umum legislatif. Tingkat partisipasi politik masyarakat Sulawesi Tengah pada pemilihan legislatif jika dibandindangkan dengan partisipsi rata-rata nasional menunjukkan suatu gambaran bahwa sistem demokrasi yang berlangsung saat itu masih mendapat dukungan positif dari masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada Grafik 2.1.2.4: Grafik 2.1.2.4: Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2004 dan 2009 Dari Grafik 2.1.2.4 dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Sulawesi Tengah lebih tinggi dari pada partisipasi politik rata-rata nasional. Pada Tahun 2004 partisipasi politik masyarakat Sulawesi Tengah pada pemilihan legislatif adalah 88,94% sedangkan rata-rata nasional pada tahun yang sama hanya 75,19 %. Kemudian pada Pemilihan Umum Legislatif yang berlangsung pada Tahun 2009 partisipasi politik masyarakat Sulawesi Tengah adalah 77,96 %, sedang rata-rata nasional hanya 71%. 2.1.2.5. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Presiden Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden secara langsung juga merupakan indikator yang cukup penting dalam mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. Pembangunan demokrasi yang berbasis pada partisipasi masyarakat pada moment-moment penting dalam rangka legitimasi sistem pemerintahan sangat menentukan apakah demokrasi yang dibangun tersebut telah mendapat legitimasi dan diterima oleh masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 16 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 23. Dalam konteks pemilihan presiden, partisipasi politik masyarakat sangat ditentukan oleh presentase keterlibatan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden. Pemilihan presiden yang berlangsung pada Tahun 2004 dan 2009 presentase masyarakat yang menggunakan hak politiknya di Sulawesi Tengah cenderung mengalami peningkatan sebagaimana yang tergambarkan pada Grafik 2.1.2.5. Grafik 2.1.2.5: Tingkat Partispasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Presiden Pada Tahun 2004 dan 2009 Dari Grafik 2.1.2.5 diketahui bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Sulawesi Tengah jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi politik secara nasional lebih tinggi. Pada Tahun 2004 persentase masyarakat Sulawesi Tengah yang menggunakan hak pilihnya 78,74%, sementara nasional 75,98%, dan pada Tahun 2009 mengalami sedikit penurunan yakni 78,25 % sedang di tingkat nasional mengalami penurunan 2,98% basis point menjadi 73%. Masih tingginya tingkat partisipasi tersebut diduga karena adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan penggunaan KTP sehingga masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya. 2.1.2.6. Capaian Indikator Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi di Provinsi Sulawesi Tengah dan di Tingkat Nasional. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggabungkan tiga indikator penunjang untuk capaian indikator tingkat layanan publik terlihat bahwa capaian indikator tingkat layanan publik Sulawesi Tengah memiliki tren yang fluaktif dari capaian tertinggi pada Tahun 2004 (72,80) dan berkecenderungan menurun pada tiga tahun berikutnya, kemudian menaik kembali pada Tahun 2008, walaupun belum mencapai atau melewati LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 17 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 24. capaian pada Tahun 2004, sementara capaian indikator pada tataran nasional, cenderung meningkat. Grafik 2.1.2.6: Capaian Indikator Layanan Publik Menurunnya tren layanan publik di Sulawesi Tengah tidak terlepas dari adanya penurunan dalam penanganan kasus-kasus korupsi antara yang dilaporkan dengan yang ditangani dari 94% pada Tahun 2004 menjadi 64% di Tahun 2008. Nilai pembentuk tren Sulawesi Tengah relatif lebih tinggi ketimbang nasional yang mana nilai trend Sulawesi Tengah rata-rata 62,77 persen; sementara nilai trend nasional rata-rata 56,99 persen. Hal ini tidak terlepas dari tingginya persentase aparat yang berijasah minimal S1 dan persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap. Sementara nilai capaian indikator demokrasi, baik di Sulawesi Tengah maupun Nasional berkecenderungan meningkat. Sulawesi Tengah meningkat dari 56,95 pada Tahun 2004 menjadi 61,70 pada Tahun 2008, sementara secara Nasional meningkat dari 61,81 menjadi 63,95. Untuk capaian indikator kinerja demokrasi ini yang dihitung adalah pada dua sub indikator yaitu GDI dan GEM, sementara sub indikator lainnya tidak dihitung karena datanya hanya pada tahun tertentu. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggabungkan dua indikator penunjang untuk capaian indikator demokrasi terlihat bahwa capaian indikator demokrasi di Sulawesi Tengah memiliki tren yang terus meningkat, searah dengan meningkatnya tren capaian indikator demokrasi di tingkat nasional. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 18 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 25. Grafik 2.1.2.7: Capaian Indikator Demokrasi 2.1.3 ANALISIS RELEVANSI Analisis relevansi terhadap nilai capaian indikator pendukung tingkat pelayanan publik dan demokrasi di Daerah Sulawesi Tengah dan di tingkat nasional, diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Bahwa selama periode evaluasi 2004-2008, nilai capaian dari indikator-indikator pendukung tingkat pelayanan publik dan demokrasi di Daerah Sulawesi Tengah, baik yang mencakup aspek-aspek pelayanan publik maupun aspek-aspek demokrasi, secara umum menunjukkan adanya relevansi yang cukup signifikan dengan nilai capaian indikator yang sama di tingkat nasional. 2. Dalam hal nilai capaian indikator pendukung penanganan korupsi yang ditangani di Sulawesi Tengah dibandingkan dengan tingkat capaian penanganan korupsi secara Nasional masih menunjukkan tren penurunan walaupun terjadi peningkatan penanganan korupsi yang ditangani dari Tahun 2007 ke Tahun 2008 yang cukup signifikan dimana pada Tahun 2007 kasus korupsi yang ditangani hanya 32 kasus namun pada Tahun 2008 berhasil ditangani 75 kasus. Capaian tersebut belum menunjukkan tren yang searah dan lebih baik jika dibandingkan dengan capaian nasional. 3. Dalam hal pelayanan satu atap, persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki PERDA pelayanan satu atap di Daerah Sulawesi Tengah jauh di atas tingkat nasional. Namun demikian, secara kelembagaan keberadaan unit layanan satu LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 19 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 26. atap ini masih perlu dilihat lagi dari segi efektivitas layanannya, baik dari segi standar pelayanan minimalnya maupun dari segi standar operasional prosedurnya. 4. Berdasarkan data yang ada, capaian nilai indikator pendukung GDI dan GEM di Sulawesi Tengah menunjukkan trend yang terus meningkat dari tahun ke tahun searah dengan capaian di tingkat nasional. Memang selama periode evaluasi 2004- 2008 capaian nilai indikator GDI masih di bawah capaian nilai GDI nasional, sebaliknya untuk capaian nilai GEM di Sulawesi Tengah sudah melampaui capaian nilai nasional. Hasil ini mengindikasikan bahwa kualitas sumberdaya manusia yang terkait dengan aspek kesetaraan sedikit banyak menunjukkan trend yang menggembirakan dan sesuai dengan trend nasional. Artinya trend yang terjadi sudah sejalan dengan tren nasional dan cenderung positif. 5. Upaya pembangunan sistem politik yang bermuara pada partisipasi politik masyarakat pada saat pemilihan kepala daerah provinsi secara langsung dapat dikatakan bahwa pembangunan demokrasi di Sulawesi Tengah telah sejalan dan jika dilihat dari aspek tren yang terjadi secara nasional, maka tren pembangunan demokrasi yang berlangsung di Sulawesi Tengah dapat dikatakan telah berhasil mendorong partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerahnya, dan lebih baik daripada rata-rata presentase nasional. 6. Partisipasi politik dan pembangunan demokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan tren yang searah dengan pola pembangunan demokrasi nasional, bahkan jika ukuran tren tingkat partisipasi yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan maka pembangunan demokrasi di Sulawesi Tengah relatif lebih baik jika dibandingkan dengan tren rata-rata nasional, walaupun dalam kurun lima tahun terjadi penurunan tingkat partisipasi masyarakat baik secara nasional maupun di Sulawesi Tengah. Walaupun pada Tahun 2009 tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan legislatif mengalami penurunan cukup signifikan yakni 11% dibanding rata-rata nasional 4,19%. Penurunan tersebut salah satu faktor penyebabnya adalah banyaknya peserta pemilu yang tidak terdaftar karena adanya kisruh DPT pada saat Pemilu Legislatif yang berlangsung pada Tahun 2009. Namun tingkat partisipasi tersebut masih sejalan dengan tren partispasi nasional. 7. Gambaran yang ditunjukkan oleh grafik dan data yang bersumber dari BPS menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikembangkan secara nasional terkait dengan upaya untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat dengan LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 20 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 27. memberikan keleluasaan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Realitas tersebut menunjukkan bahwa terjadi keselarasan antara kebijakan yang ditetapkan secara nasional dengan kebijakan yang dikembangkan pada level daerah di Sulawesi Tengah. 8. Hal penting yang merupakan kendala untuk mendukung pencapaian target-target nasional di daerah terkait dengan tingkat pelayanan publik dan demokrasi ini adalah makin merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap praktik-praktik pelayanan publik yang semakin jauh dari harapan masyarakat. 2.1.4 ANALISIS EFEKTIFITAS Analisis efektifitas terhadap nilai capaian indikator pendukung tingkat pelayanan publik dan demokrasi di Daerah Sulawesi Tengah dan di tingkat nasional, diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Bahwa selama periode evaluasi 2004-2008, nilai capaian dari indikator-indikator pendukung tingkat pelayanan publik dan demokrasi di Daerah Sulawesi Tengah dan di tingkat nasional, telah menunjukkan adanya tren perkembangan yang membaik, sehingga dipandang cukup efektif untuk dapat mendukung pencapaian sasaran- sasaran target yang telah ditetapkan, baik di tingkat daerah Sulawesi Tengah maupun di tingkat nasional. Dalam hubungan ini, ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan untuk mendukung efektivitas pencapaian sasaran-sasaran target nasional di daerah, yaitu i) meningkatkan mutu layanan publik dan praktik-praktik pembangunan demokrasi sedemikian rupa sehingga dapat memperkuat respons dan kepercayaan masyarakat; ii) penanganan secara adil, jujur, menyeluruh dan tuntas, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hukum lainnya terkait dengan pelayanan publik dan penyelenggaraan pesta demokrasi seperti Pemilu Legislatif, PILPRES dan PILKADA; iii) pengaturan waktu penyelenggaraan pesta-pesta demokrasi seperti Pemilu Legislatif, PILPRES dan PILKADA, agar tidak menimbulkan kebosanan masyarakat, sehingga kualitas dari setiap penyelenggaraan pesta demokrasi itu dapat dipertanggungjawabkan. 2. Selama periode evaluasi 2004-2008, nilai capaian indikator pendukung tingkat pelayanan publik dan demokrasi di Daerah Sulawesi Tengah dinilai sudah cukup berhasil, bahkan untuk beberapa sub indikator telah melampaui kinerja di tingkat nasional, dan cukup efektif dalam mendukung pencapaian target-terget nasional. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 21 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 28. 3. Jika dicermati trend capaian pemberantasan korupsi dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008 di Sulawesi Tengah, menunjukkan bahwa penanganan kasus korupsi menunjukkan tren yang menurun, walaupun pada Tahun 2007 dan 2008 cenderung mengalami tren yang meningkat, namun jika ditinjau dari tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJM Sulawesi Tengah yang bertekat untuk terus menerus meningkatkan pemberantasan korupsi secara nyata belum sepenuhnya dapat diwujudkan sebab jumlah kasus yang ditangani dengan yang dilaporkan belum sepenuhnya mampu dicapai. 4. Aparat pemerintah di Propinsi Sulawesi Tengah yang berijasah minimal S1 jika dibandingkan dengan trend capaian secara nasional dari Tahun 2004 terus mengalami peningkatan dan lebih baik jika dibandingkan dengan trend secara nasional sebab presentase jumlah aparat yang berijasah minimal S1 di Sulawesi Tengah lebih tinggi dari pada jumlah rata-rata nasional. Artinya trend yang terjadi di Sulawesi Tengah sejalan dengan trend nasional bahkan lebih baik dari pada nasional. Berdasarkan trend perkembangan selama periode evaluasi, dapat dikatakan bahwa dari Tahun 2005 capaian peningkatan kemampuan dalam pelayanan aparatur pemerintah daerah menunjukkan trend yang membaik dan ini sejalan dengan sasaran yang ditetapkan dalam RPJM Propinsi Sulawesi Tengah yakni meningkatkan kemampuan pelayanan pemerintah daerah terhadap masyarakat. 5. Berdasarkan data yang tersedia maka hampir seluruh kabupaten/kota yang ada telah memiliki Perda Pelayanan Satu atap. Ini memperlihatkan adanya keinginan dari pemerintah daerah kabupaten/kota berupaya untuk membentuk regulasi sistem pelayanan yang cepat dan murah sehingga dapat mengefisienkan pelayanan publik di wilayahnya masing-masing. 6. Berdasarkan capaian dan trend yang terkait dengan GDI maka pembangunan demokrasi dilihat dari aspek gender setidaknya sudah sesuai dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks capaian tujuan pembangunan GDI di Sulawesi Tengah juga sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJM karena upaya peningkatan GDI telah menunjukkan hasil yang memadai. 7. Dari berbagai telaah yang dilakukan dengan berbagai pihak kendala yang dihadapi terkait dengan upaya pembangunan GDI di Sulawesi Tengah disebabkan oleh kendala budaya yang masih menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua, terutama terkait dengan kesempatan memperoleh pendidikan dan dalam akses LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 22 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 29. terhadap kekuasaan, meski kecenderungan telah banyak Kepala Desa di Sulawesi Tengah yang dijabat oleh perempuan. 8. Efektifitas capaian tingkat partisipasi politik dalam konteks pembangunan demokrasi di Sulawesi Tengah dilihat dari tren yang berlangsung dalam 2 pemilihan Legislatif pada tahun 2004 dan 2009 masih menunjukkan hasil yang positif dan masih berada di atas rata-rata nasional, artinya upaya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang cukup penting, yakni menentukan wakil-wakil rakyat di DPRRI, DPRD, dan di DPD masih dalam kerangka capaian sasaran yang tertuang dalam RPJM Sulawesi Tengah yakni pembangunan demokrasi yang mampu melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses-proses politik yang berlangsung. 9. Program pembangunan demokrasi yang dicanangkan dalam RPJM Sulawesi Tengah ditandai dengan meningkatnya partisipasi politik masyarakat saat pemilihan presiden pada tahun 2009 jika dibandingkan dengan pemilihan presiden pada tahun 2004 di Sulawesi Tengah menunjukkan dan tujuan serta sasaran pembangunan demokrasi di Sulawesi Tengah telah mencapai sasaran yang diharapkan. Adapun sasaran tersebut adalah meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik baik pada level nasional maupun pada level daerah. Artinya pemerintah Sulawesi Tengah telah berhasil mengembangkan kehidupan demokrasi yang sehat dan mampu memunculkan kepercayaan masyarakat. 2.1.5 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR SPESIFIK MENONJOL Salah satu capaian indikator spesifik dan menonjol yang dicapai dalam konteks pelayanan publik di Sulawesi Tengah adalah penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan dan ditangani oleh aparat penegak hukum terus meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah kasus KDRT yang dilaporkan dan ditangani dari tahun ke tahun, serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan KDRT melalui jalur hukum. Sepanjang Tahun 2006 rasio kasus KDRT yang berhasil ditangani sebanyak 53 orang/kasus. Kemudian pada Tahun 2007 rasio KDRT yang berhasil ditangani mengalami peningkatan sebanyak 67 orang/ kasus, dan diikuti pada Tahun 2008 sebanyak 99 orang/ kasus. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah yang memberikan perhatian penuh dalam rangka perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kaum perempuan atas tindak kekerasan, dengan membuka akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam hal pengaduan tindak kekerasan yang mereka terima melalui Komnas HAM dan aparat penegak hukum. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 23 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 30. Kenyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penanganan kasus KDRT mengalami kemajuan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya termasuk penanganan kasus korupsi, yang masih membutuhkan penanganan yang lebih serius. Untuk lebih jelasnya tren penanganan kasus KDRT di Sulawesi Tengah disajikan pada Grafik 2.1.2.8 berikut ini: Grafik 2.1.2.8: Kasus KDRT Yang Ditangani di Sulawesi Tengah Dalam konteks pembangunan demokrasi terutama yang terkait dengan kesetaraan gender dalam bidang politik dan demokrasi yang menonjol di Sulawesi Tengah yakni meningkatnya peran perempuan dalam bidang pemerintahan baik sebagai anggota legislatif maupun sebagai kepala desa dan kelurahan. Berdasarkan data Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2009, partisipasi perempuan sebagai anggota legislatif relatif meningkat jika dibandingkan dengan sebelum masa reformasi. Perempuan yang menjadi anggota DPRD pada tahun 2007-2008 berjumlah 38 orang, yang menjadi kepala desa berjumlah 23 orang sedang yang menduduki jabatan dalam struktur pemerintahan daerah eselon IV-II berjumlah 270 orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan terus mengalami peningkatan yang signifikan, telah terjadi perubahan paradigm dalam masyarakat yang telah mulai menerima perempuan sebagai pemimpin yang patut mendapatkan peluang yang sama dengan kaum laki-laki. Hal ini terutama pada level masyarakat desa yang umumnya masih hidup dengan norma-norma yang masih sangat menjujung tinggi nilai-nilai patriarchy (paham serba laki) telah menerima perempuan sebagai kepala desa, bahkan dalam beberapa kasus pemilihan kepala desa LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 24 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 31. yang diikuti oleh perempuan selalu memenangkan pertarungan dalam proses pemilihan. Ini mengindikasikan bahwa program pemberdayaan perempuan dalam konteks demokrasi, politik dan pemerintahan di Sulawesi Tengah telah menunjukkan tren positip yang perlu terus menerus dikembangkan. Grafik 2.1.2.9: Partisipasi Perempuan dalam Legislatif, Pemerintahan setingkat Desa dan Pemerintahan di Sulawesi Tengah 2.1.6 REKOMENDASI KEBIJAKAN Mencermati perkembangan dan trend pelayanan publik dan demokrasi yang diukur dari indikator penanganan kasus korupsi, aparat yang berijasah minimal S-1, pelayanan satu atap, GDI, GEM, Partisipasi Politik masyarakat dalam Pemilu Legislatis, Pilkada dan Pilpres, maka direkomendasikan kebijakan sebagai berikut: 1. Penanganan kasus-kasus Korupsi yang dilaporkan perlu terobosan berupa peningkatan peran dari institusi penegak hukum dalam hal koordinasi antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan disatu pihak dan aparat auditor dengan pihak penyidik dalam hal ini Bawasda, Inspektorat, BPKP dan BPK agar terjadi satu sinergisitas dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang tidak kalah pentingnya adalah diperlukannya semacam perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkat daerah; 2. Dalam rangka meningkatkan tingkat pendidikan Aparatur Pemerintah Daerah, maka kerjasama dengan lembaga penyelenggara pendidikan perlu terus ditingkatkan, dan pemerintah daerah pada tingkat propinsi dan kabupaten perlu LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 25 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 32. menyediakan dukungan pembiayaan dalam bentuk beasiswa bagi aparat yang akan melanjutkan jenjang pendidikannya; 3. Upaya pelayanan satu atap agar pemerintah Provinsi diharapkan melakukan terobosan melalui regulasi sistem pelayanan yang cepat dan murah dengan menerbitkan Keputusan/instruksi Gubernur tentang pelayanan satu atap kepada pemerintah daerah sambil mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota bersama DPRD menerbitkan Peraturan Daerah tentang pelayanan satu atap; 4. Capaian dalam bidang pembangunan demokrasi yang positif perlu terus menerus ditingkatkan terutama yang terkait dengan GDI dan GEM yang masih berada di bawah rata-rata tren nasional melalui kebijakan sebagai berikut: 1) Mengoptimalkan program pendidikan keluarga dan pelayanan kesehatan yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat; 2) Pendidikan politik bagi perempuan disinergikan melalui program pemberdayaan perempuan dan keluarga; 3) Peningkatan partisipasi politik yang semakin membaik harus terus menerus dioptimalkan melalui pendidikan politik yang melibatkan multi stakeholders. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 26 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 33. 2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA Dalam konteks pembangunan manusia, aspek kualitas sumberdaya manusia merupakan salah satu fokus penting yang memperoleh perhatian khusus. Penempatan kualitas sumberdaya manusia atau mutu modal manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan manusia tidak saja merupakan program nasional namun juga komitmen hampir seluruh bangsa di dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagaimana diketahui bersama, dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia peringkat kualitas sumberdaya manusia Indonesia terus merosot. Apabila hal ini tidak segera di atasi, maka tingkat kompetisi sumberdaya manusia Indonesia akan semakin merosot. Kondisi ini pada gilirannya akan menghambat Indonesia dalam memasuki persaingan global. Dalam hubungan itulah maka dalam studi ini akan dievaluasi program-program pembangunan yang terkait dengan kualitas sumberdaya manusia dengan menggunakan beberapa indikator terpilih yang mencakup indikator outcome pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan indikator outcome kependudukan. 2.2.1. CAPAIAN INDIKATOR Bagian ini membahas nilai capaian indikator outcomes kualitas sumberdaya manusia di tingkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan di tingkat nasional. Analisis dilakukan dengan memperbandingkan nilai capaian sub indikator (indikator pendukung) dalam bentuk grafik. Adapun nilai capaian indikator pendukung yang dianalisis terdiri atas: pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, dan kependudukan. Dengan cara memperbandingkan dan menganalisis nilai capaian sub Indikator tersebut, diharapkan akan diperoleh sebuah gambaran yang lebih jelas tentang capaian kinerja pembangunan sumberdaya manusia atau tingkat kualitas sumberdaya manusia di Sulawesi Tengah selama periode evaluasi 2004-2008. 2.2.2 PENDIDIKAN Pendidikan merupakan salah satu sub indikator penting yang dapat menentukan tingkat kualitas sumberdaya. Dalam undang–undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 27 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 34. Pemaknaan yang perlu ditekankan dari tujuan pendidikan nasional tersebut adalah bahwa dengan meningkatnya pendidikan masyarakat memiliki dampak berantai terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan produktivitasnya. Masalah pendidikan masih merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi penduduk Sulawesi Tengah, sebagaimana juga dihadapi di daerah provinsi yang lain. Permasalahan tersebut meliputi aspek pemerataan, akses, mutu, relevansi dan daya saing. Tentunya untuk menjawab permasalahan tersebut perlu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan dalam jumlah yang cukup dan berkompeten, dan layanan proses belajar mengajar yang baik. Secara rinci, permasalahan pembangunan pendidikan di Sulawesi Tengah dalam kurun waktu Tahun 2004-2008 dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Kondisi Geografis Daerah Sulawesi Tengah yang terdiri dari daerah kepulauan dan pedamalan mengakibatkan masih rendahnya akses anak usia sekolah terutama di daerah-daerah terpencil, (2) Belum optimalnya penyelenggaraan otonomi pendidikan, (3) Rendahnya kualifikasi Guru, khususnya pada jenjang SD/MI, (4) tidak meratanya sebaran guru pada jenjang, tingkat dan jenis pendidikan, (5) masih minimya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di jenjang sekolah dasar untuk mendukung proses pembelajaran, (6) belum maksimalnya dukungan pemerintah daerah Kab/Kota dalam pembiayaan pendidikan, serta masih rendahnya peran serta dan dukungan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam membantu penyelenggaraan pendidikan, (7) penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana penyedia bahan ajar dan penunjang proses belajar mengajar belum optimal. Dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan di Sulawesi Tengah tersebut, maka yang menjadi tujuan pembangunan pada masa Tahun 2004-2008 yakni meningkatkan akses pemerataan, kualitas dan relevansi pendidikan, dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, serta meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan pendidikan di Sulawesi Tengah adalah: (1) menuntaskan angka buta aksara, (2) meningkatkan akses dan mutu pendidikan terutama untuk penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, (3) meningkatkan relevansi dan lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, serta (4) meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen layanan pendidikan. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 28 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 35. Berdasarkan sasaran pembangunan pendidikan tersebut, maka arah kebijakan lebih diorientasikan pada upaya (1) memperluas dan memeratakan kesempatan memperolah pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat, (2) meningkatkan kemampuan akademis dan profesional, serta jaminan kesejahteraan tenaga pendidik sehingga mampu berfungsi optimal, (3) Melakukan pembaharuan dan pemantapan manajemen pendidikan berdasarkan prinsip desentralisasi, (4) Menurunkan secara signifikan jumlah penduduk buta aksara melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional, dan (5) Menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun untuk mewujudkan pemerataan pendidikan dasar yang bermutu. Dalam laporan ini, evaluasi terhadap indikator pendidikan meliputi: Angka Partisipasi Murni SD/MI; Angka Partisipasi Murni SMP/MTs; Angka Partisipasi Murni SMA/MA; Angka Putus Sekolah SD ; Angka Melek Aksara 15 Tahun Keatas; Angka Putus Sekolah SMP/MTs; Angka Putus Sekolah SMA/MA; Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs; Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs; Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs; Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMA/MA. 2.2.2.1 Angka Partisipasi Murni SD/MI Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan SD/MI sebagai salah satu dimensi penting dalam mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan, menjelaskan seberapa banyak persentase kelompok penduduk usia sekolah SD/MI yang tercatat dan terlibat aktif sebagai murid sekolah SD/MI. Semakin tinggi nilai APM ini semakin berhasil program pembangunan pendidikan sekolah SD/MI. Selama periode evaluasi 2004-2008, perkembangan nilai APM SD/MI di Sulawesi Tengah berlangsung lebih cepat melebihi perkembangan nilai APM SD/MI di tingkat nasional. Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.2.2.1, selama periode evaluasi nilai APM SD/MI meningkat sebesar 6,34 persen, dari 90,78 persen pada Tahun 2004 menjadi 97,12 persen pada Tahun 2008, sementara pada APM SD/MI di tingkat nasional hanya meningkat sebesar 0,98 persen, dari 93,0 persen pada Tahun 2004 meningkat menjadi 93,98 persen pada Tahun 2008. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 29 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 36. Grafik 2.2.2.1 Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI Sulawesi Tengah dan Nasional, 2004-2008 Kenaikan APM SD/MI di Sulawesi Tengah tidak terlepas dari upaya serius dari semua stakholder dalam menuntaskan program wajib belajar sembilan tahun melalui perluasan akses dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di daerah-daerah yang menghadapi kesulitan akses kepada layanan pendidikan dasar. 2.2.2.2 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Memperhatikan data APM SMP/MTs di Sulawesi Tengah dari Tahun 2003 sampai Tahun 2008 sebagaimana disajikan pada Grafik 2.2.2.2 tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini relatif sama dengan perkembangan secara nasional, dari 63,49 persen pada Tahun 2003 berkembang menjadi 66,75 persen pada Tahun 2008. Perkembangan APM SMP/MTs di Sulawesi tengah berada di bawah rata-rata secara nasional. Perbedaan tingkat perkembangan APM SMP/MTs tersebut dikarenakan oleh beberapa sebab, diantaranya ketersediaan ke sekolah SMP/MTs tidak merata pada setiap wilayah kecamatan, terutama di wilayah kecamatan di daerah pedalaman dan di daerah kepulauan terpencil, sehingga diantara anak-anak usia sekolah di wilayah kecamatan tersebut tidak melanjutkan sekolahnya. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 30 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 37. Grafik 2.2.2.2 Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMP/Mts Sulawesi Tengah dan Nasional, 2003-2008 2.2.2.3 Angka Partisipasi Murni SMA/MA Memperhatikan Grafik 2.2.2.3 tentang perkembangan APM SMA/MA di Sulawesi Tengah selama kurun waktu 2003 sampai 2008 masih berada di bawah perkembangan secara nasional. Meskipun tren membaik, tetapi apabila dikaji fluktuasinya masih dapat dikatakan sejalan dengan tren nasional. Misalnya Tahun 2004-2005 penurunan angka dari 36,33 ke 34,04 ternyata sejalan dengan penurunan secara nasional pada tahun yang sama yaitu dari 42,96 menjadi 40,66. Rendahnya APM SMA/MA di Sulawesi Tengah disebabkan oleh keterbatasan akses ke sekolah-sekolah SMA/MA terutama bagi anak-anak usia APM SMA/MA yang tinggal didaerah-daerah pedalaman dan daerah–daerah terpencil, serta ketidakmampuan para orang tua mereka membiayai pendidikan anaknya. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 31 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 38. Grafik 2.2.2.3 Perkembangan Angka Partisipasi Murni SMA/MA Sulawesi Tengah dan Nasional, 2003-2008 2.2.2.4 Rata-rata Nilai Akhir SMP/MTs Perkembangan rata-rata nilai akhir SMP/MTS di Sulawesi Tengah sebagaimana disajikan pada Grafik 2.2.2.4 menunjukkan adanya peningkatan, walaupun dengan tingkat perkembangan yang lamban. Selama periode evaluasi 2004-2008, rata-rata nilai akhir SMP/MTs di daerah ini mengalami peningkatan sebesar 0,31 yaitu dari 5, 42 pada tahun 2004 meningkat menjadi 6,07 pada Tahun 2008. Jika diperbandingkan dengan rata-rata nilai akhir SMP/MTS di tingkat nasional, maka capaian rata-rata nilai akhir SMP/MTS di Sulawesi Tengah masih relatif lebih tinggi. Prestasi ini dapat dicapai karena berbagai faktor, diantaranya adalah makin meningkatnya persentase jumlah guru yang layak mengajar di tingkat SMP/MTs. Boleh jadi, faktor-faktor eksternal yang lain seperti perubahan kurikulum, kebijakan ujian akhir nasional dan sebagainya menjadi faktor pemicu munculnya suasana belajar yang lebih baik serta berlangsungnya proses pembelajaran yang semakin memenuhi harapan para peserta didik. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 32 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 39. Grafik 2.2.2.4: Perkembangan Rata-rata Nilai Akhir SMP/MTs Sulawesi Tengah dan Nasional, 2004-2008 2.2.2.5 Rata-rata Nilai Akhir SMA/MA Dengan menyimak Grafik 2.2.2.5 rata-rata nilai akhir SMA/MA di Sulawesi Tengah menunjukkan arah perkembangan yang semakin baik. Selama periode evaluasi 2004-2008 rata-rata nilai akhir SMA/MA di daerah ini meningkat sebesar 1,55. Rata- rata nilai akhir SMA/MA pada Tahun 2004 sebesar 4,54 kemudian meningkat menjadi 6,09, sedangkan di tingkat nasional pada periode yang sama mengalami peningkatan sebesar 1,58 yaitu dari 4,77 pada Tahun 2004 meningkat menjadi 6,35 pada Tahun 2008. Jika diperbandingkan dengan rata-rata nilai akhir SMP/MTS di tingkat nasional, maka capaian rata-rata nilai akhir SMP/MTS di Sulawesi Tengah masih relatif lebih rendah. Namun demikian, capaian ini sudah cukup memadai karena berbeda tipis dengan capaian di tingkat nasional. Keberhasilan ini tampaknya sangat dipengaruhi oleh makin meningkatnya persentase jumlah guru yang layak mengajar di tingkat SMA/MA. Selain daripada itu, faktor-faktor eksternal yang lain seperti perubahan kurikulum, kebijakan ujian akhir nasional dan sebagainya boleh jadi menjadi faktor pemicu munculnya semangat belajar yang lebih kuat dari peserta didik serta berlangsungnya proses pembelajaran yang semakin memenuhi harapan para peserta didik. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 33 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 40. Grafik 2.2.2.5: Perkembangan Rata-rata Nilai Akhir SMA/MA Sulawesi Tengah dan Nasional, 2004-2008 Meskipun perkembangan rata-rata nilai akhir SMA/MA di daerah ini tidak menunjukan kenaikan yang berarti, akan tetapi dapat dikatakan cukup menggembirakan. Artinya sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan pendidikan telah sesuai dan sejalan dengan arah pengembangan secara nasional, meski harus diakui bahwa dari segi mutunya masih di bawah tingkat nasional. 2.2.2.6 Angka Putus Sekolah SD Perkembangan angka putus sekolah SD di Sulawesi Tengah selama periode evaluasi 2004 – 2008 telah menunjukkan angka yang relatif rendah jika dibandingkan angka putus sekolah di tingkat nasional. Sebagaimana disajikan pada Grafik 2.2.2.6 tren perkembangan angka putus sekolah SD di daerah ini selama periode 2004-2008 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sedangkan perkembangan angka putus sekolah SD di tingkat nasional menunjukkan perkembangan yang membaik, terutama sejak digulirkannya program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Penurunan angka putus sekolah SD dari 3,17 pada Tahun 2005 menjadi 1,81 pada Tahun 2008 menunjukan kinerja yang membaik secara nasional. Dalam kaitan ini, posisi dan peran Sulawesi Tengah menurunkan angka putus sekolah SD sudah lebih baik terhadap capaian angka nasional. Olehnya keberhasilan ini penting dipertahankan dan ditingkatkan melalui program percepatan, terutama yang fokus pada upaya pemerataan dan peningkatan akses pendidikan di wilayah pedalaman dan terpencil di Sulawesi Tengah. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 34 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 41. Grafik 2.2.2.6: Perkembangan Angka Putus Sekolah SD Sulawesi Tengah dan Nasional, 2004-2008 2.2.2.7 Angka Putus Sekolah SMP/MTs Pada Grafik 2.2.2.7 perkembangan angka putus sekolah SMP/MTs di Provinsi Sulawesi Tengah apabila dibandingkan dengan capaian nasional terjadi kesenjangan yang signifikan. Dari Tahun 2004 sampai Tahun 2006 terjadi peningkatan angka putus sekolah SMP/MTs di Sulteng, sedangka dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008 terjadi penurunan yang tajam. Hal ini merupakan dampak dari adanya program pengembangan mutu SMP di Sulawesi Tengah. Selain meningkatkan mutu tenaga pendidiknya, program ini ternyata berdampak pada penurunan angka putus sekolah SMP/MTs yang signifikan. Memang disadari bahwa angka putus sekolah SMP/MTs di Sulawesi Tengah masih tinggi dibandingkan dengan nasional, karena masih banyak ditemui anak-anak kelompok usia sekolah di Sulawesi Tengah, terutama di perdesaan, lebih memilih membantu orang tua ke sawah/kebun dari pada melanjutkan sekolah. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 35 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 42. Grafik 2.2.2.7: Perkembangan Angka Putus Sekolah SMP/MTs Sulawesi Tengah dan Nasional, 2004-2008 2.2.2.8 Angka Putus Sekolah SMA/MA Perkembangan angka putus sekolah SMA/MA yang terlihat pada Grafik 2.2.2.8 menunjukkan perbaikan yang berarti, terutama dari Tahun 2005 sampai Tahun 2008. Adanya kenaikan lonjakan angka putus sekolah SMA/MA di Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2004-2005 dapat diduga karena dampak dari rendahnya kehidupan perekonomian masyarakat di daerah ibi pada masa itu. Akibatnya penduduk usia sekolah SMA/MA banyak yang putus sekolah, terutama di wilayah pedesaan. Bahkan pada periode 2007-2008 penurunan angka putus sekolah SMA/MA di Sulteng melampaui capaian angka putus sekolah SMA/MA secara nasional. Grafik 2.2.2.8 Perkembangan Angka Putus Sekolah SMA/MA Sulawesi Tengah dan Nasional, 2004-2008 LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 36 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 43. 2.2.2.9 Angka Melek Aksara 15 Tahun Ke atas Angka melek aksara pada kelompok penduduk usia 15 tahun ke atas di Sulawesi Tengah sudah melampaui angka melek aksara di tingkat nasional. Selama periode evaluasi 2004-2008 telah terjadi kenaikan yang cukup signifikan dalam penuntasan melek aksara di Sulawesi Tengah, yaitu dari sekitar 94,41% pada Tahun 2004 meningkat menjadi 95,58% pada Tahun 2008. Sedangkan di tingkat nasional, selama periode yang sama capaian penuntasan melek aksara masih di bawah capaian Sulawesi Tengah, yaitu dari 90,40% pada Tahun 2004 meningkat menjadi 92,19% pada Tahun 2008. Upaya penuntasan melek aksara di Sulawesi Tengah yang selama ini ditempuh dengan melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan, termasuk dari kalangan kampus, dianggap telah berhasil dengan baik. Keberhasilan tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan sedemikian rupa agar upaya penuntasan melek aksara di daerah ini benar-benar tuntas. Grafik 2.2.2.9: Perkembangan Angka Melek Aksara 15 Tahun Ke atas Sulawesi Tengah dan Nasional, 2004-2008 2.2.2.10 Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs Grafik 2.2.2.10 menunjukkan perkembangan jumlah guru di Sulawesi Tengah yang layak mengajar di SMP/MTS. Harus diakui selama kurun waktu 2004-2008 banyak program yang telah dikembangkan oleh pemerintah daerah Sulawesi Tengah dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan mengajar guru baik di jenjang SMP/MTs maupun di SMA/MA. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 37 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 44. Bahkan apabila dibandingkan dengan perkembangan nasional, kedudukan kelayakan mengajar guru SMP/MTs di Sulawesi Tengah lebih baik dari nasional. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan, antara lain: (1) keinginan yang kuat dari guru untuk mengembangkan diri, (2) program melalui MGMP yang telah dilaksanakan sehingga mendorong kemampuan guru untuk mengembangkan diri, (3) apresiasi dari pemerintah daerah yang cukup baik. Di daerah Sulawesi Tengah, beragam bentuk dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar telah dilakukan. Upaya-upaya tersebut terbukti memberikan dampak yang baik bagi jumlah guru yang memiliki kelayakan mengajar di kelas, seperti terlihat dari Grafik 2.2.2.10 dan Grafik 2.2.2.11. Grafik 2.2.2.10: Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs Sulawesi Tengah dan Nasional, Tahun 2004-2008 2.2.2.11 Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMA/MA Kelayakan guru mengajar merupakan aspek yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pendidikan. Dari Grafik 2.2.2.11 diketahui bahwa perkembangan kemampuan dan kelayakan guru SMA/MA dalam mengajar mengalami perbaikan dengan tren yang terus membaik. Bahkan apabila dibandingkan dengan perkembangan nasional, kedudukan kelayakan mengajar guru SMA/MA di Sulawesi Tengah lebih baik dari nasional. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan, antara lain: (1) keinginan yang kuat dari guru untuk mengembangkan diri, (2) program melalui MGMP yang telah dilaksanakan sehingga mendorong kemampuan guru untuk mengembangkan diri, (3) apresiasi dari pemerintah daerah yang cukup baik. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 38 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 45. Grafik 2.2.2.11: Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMA/MA Sulawesi Tengah dan Nasional, Tahun 2004-2008 2.2.3 KESEHATAN Kesehatan merupakan salah satu indikator pendukung penting yang dapat menggambarkan tingkat kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraannya. Dalam undang–undang No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan dinyatakan bahwa pembangunan di bidang kesehatan bertujuan meningkatkan kesehatan serta meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mencapai sasaran pembangunan bidang kesehatan melalui upaya kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau. Dalam konteks pembangunan bidang kesehatan, keberhasilan upaya kesehatan dan peningkatan derajad kesehatan masyarakat memiliki dampak berantai terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan produktivitasnya. Secara kuantitatif dan kualitatif kebutuhan jasa kesehatan dari waktu ke waktu terus meningkat. Hal ini tentunya akan membutuhkan penyediaan prasarana dan sarana kesehatan yang memadai, pilihan-pilihan layanan kesehatan yang lebih berkualitas dan penyediaan tenaga kesehatan dalam jumlah yang cukup dan berkompeten. Kesemua itu merupakan masalah kesehatan yang dewasa ini tengah dihadapi di daerah Sulawesi Tengah, sebagaimana juga dihadapi di daerah provinsi yang lain, terutama di Kawasan Timur Indonesia. Evaluasi terhadap capaian indikator kualitas sumberdaya manusia di bidang kesehatan mencakup dimensi umur harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian ibu, prevalensi gizi kurang/buruk, dan tenaga kesehatan. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 39 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 46. 2.2.3.1 Usia Harapan Hidup (UHH) Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan penduduk, sehingga suatu daerah dikatakan berhasil pembangunannya dapat ditinjau dari sisi kesehatan masyarakat. Kinerja pembangunan bidang kesehatan, salah satunya dapat dilihat dari capaian indikator umur harapan hidup. Semakain tinggi angka indikator ini, maka akan semakin tinggi pula peluang penduduk berumur panjang dan hidup sehat. Capaian indikator umur harapan hidup penduduk di Sulawesi Tengah sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.2.3.1, terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Selama periode evaluasi, 2004-2008, umur harapan hidup meningkat sebesar 1,5 tahun, yaitu dari 64,6 pada Tahun 2004 menjadi 66,1 tahun pada Tahun 2008. Sedangkan di tingkat nasional, indikator pendukung umur harapan hidup meningkat sebesar 1,9 tahun, yaitu dari 68,6 pada Tahun 2004 menjadi 70,5 tahun pada Tahun 2008. Grafik 2.2.3.1: Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Sulawesi Tengah dan Indonesia, Tahun 2004-2009 Masih rendahnya UHH ini sebenarnya merupakan resultante dari pola hidup sehat masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan, dan akses kepada layanan kesehatan yang masih sulit serta kemampuan ekonomi yang masih rendah sehingga keterpenuhan asupan gizi masyarakat juga rendah atau dibawah kebutuhan minimal. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 40 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 47. 2.2.3.2 Angka Kematian Bayi (AKB) Untuk mengetahui kinerja pembangunan bidang kesehatan, selain menggunakan indikator umur harapan hidup, dapat juga diukur dengan menggunakan indikator Angka Kematian Bayi (AKB). Indikator ini menunjukkan banyaknya jumlah bayi yang lahir hidup kemudian meninggal sebelum mencapai usia satu tahun yang dinyatakan dengan per 1.000 kelahiran hdup. Selain itu, indikator AKB juga dapat digunakan untuk mengetahui pergeseran jumlah komposisi penduduk di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan data yang ada, angka kematian bayi di daerah Sulawesi Tengah adalah yang tertinggi di kawasan Pulau Sulawesi, sedangkan yang terendah adalah Sulawesi Utara. Pada Tahun 1997, angka kematian bayi di Provinsi Sulawesi Tengah tercatat 95 per 1.000 kelahiran, kemudian turun menjadi 52 per 1.000 kelahiran pada tahun 2002/2003, dan berada pada urutan ketiga tertinggi di bawah Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Secara umum angka kematian bayi di Pulau Sulawesi berada di atas rata-rata nasional kecuali Provinsi Sulawesi Utara. Grafik 2.2.3.2: Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Sulawesi Tengah dan Indonesia, Tahun 2004-2009 Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.2.3.2, selama periode evaluasi angka kematian bayi di daerah ini berfluktuasi dengan kecenderungan yang terus menaik. Pada Tahun 2004, AKB mencapai 52 dan meningkat menjadi 55 kematian/1000 kelahiran hidup pada Tahun 2008. Jika dibandingkan dengan perkembangan AKB pada periode yang sama di tingkat nasional, capaian ini masih relatif rendah. Lagi-lagi, hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis dan layanan kesehatan, masih sulit akses kepada layanan kesehatan, serta pola hidup sehat masyarakat yang masih rendah. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 41 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 48. 2.2.3.3 Angka Kematian Ibu (AKI) Tidak jauh beda dengan indikator angka kematian bayi, indikator angka kematian ibu juga dapat dipakai untuk mengetahui kinerja pembangunan bidang kesehatan. Indikator ini menunjukkan banyaknya kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup dalam suatu periode tertentu. Makin tinggi angka kematian ibu melahirkan, maka akan semakin rendah kinerja pembangunan bidang kesehatan. Hal ini dapat dijelaskan melalui dua alasan: pertama, kasus kematian ibu melahirkan pada umumnya terjadi karena lambatnya cara penanganan yang disebabkan oleh peralatan yang tidak mendukung dan kurangnya kesiapan/ketersediaan tenaga kesehatan yang mampu dan terampil menangani persalinan; dan kedua, sulitnya memperoleh layanan kesehatan yang baik dan tepat waktu karena terhambat oleh keterbatasan akses ke pusat-pusat layanan kesehatan, khususnya bagi sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah perdesaan dan pedalaman. Karena alasan itulah, maka warga masyarakat di perdesaan masih sangat mempercayakan penanganan persalinan keluarganya kepada dukun kampung, meski mereka ini belum mendapatkan pelatihan khusus tentang penanganan persalinan secara benar, sehat dan dapat dipertanggungjawabkan. Grafik 2.2.3.3: Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Sulawesi Tengah dan Indonesia, Tahun 2004-2008 Angka kematian ibu di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode evaluasi menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.2.3.3, angka kematian ibu melahirkan menurun dari 517 kematian pada Tahun 2004 menjadi 281 kematian pada Tahun 2008. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 42 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 49. Capaian tersebut tidak terlepas dari peranan beberapa unsur penunjang kesehatan penduduk yang lain seperti tersedianya tenaga kesehatan (tenaga penolong persalinan) khususnya ditinjau dari keadaan kesehatan ibu dan bayi yang dilahirkan, dan sarana kesehatan yang mampu dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Sampai dengan Tahun 2006, sekitar 49,79 persen proses persalinan bayi ditolong oleh bidan/tenaga medis lainnya, menyusul pemanfaatan dukun kampung yang mencapai 38,49 persen. 2.2.3.4 Gizi Kurang/Buruk Keadaan gizi kurang/buruk, khususnya pada balita (anak berumur di bawah 5 tahun) selain menggambarkan rendahnya derajad kesehatan balita itu sendiri, juga mencerminkan kurang atau buruknya keadaan gizi masyarakat secara umum. Maka dari itu, masalah gizi kurang/buruk memerlukan penanganan khusus karena kecerdasan bangsa tergantung pada kecukupan asupan gizinya, terutama pada kelompok balita. Dari publikasi resmi yang dikeluarkan oleh BPS menunjukkan bahwa persentase balita yang berstatus gizi kurang/buruk di Sulawesi Tengah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 1992 jumlah balita berstatus gizi kurang/buruk baru sekitar 5,6 persen, kemudian meningkat menjadi 13,16 persen pada Tahun 1998. Salah satu penyebabnya adalah menurunnya daya beli masyarakat sebagai akibat dari dampak krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan Tahun 1997 lalu. Masalah gizi kurang/buruk ini tampaknya belum tertangani secara baik dan bahkan terus meningkat. Selama periode 1992-2005 persentase balita berstatus gizi kurang/buruk cenderung meningkat, dari 5,6 persen pada Tahun 1992 menjadi 10,36 persen pada Tahun 2005. Capaian ini bila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Sulawesi menempati urutan ke 3. Dalam hal penanganan masalah gizi kurang/buruk, sebagaimana disajikan pada Grafik 2.2.3.4, menunjukkan perkembangan capaian indikator yang berfluktuasi dengan tren yang semakin menurun. Pada Tahun 2004, capaian indikator PGKB sebesar 20,96 persen kemudian pada Tahun 2006 menurun secara drastis menjadi 13,5 persen dan kembali naik menjadi 19,1 persen pada Tahun 2008. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 43 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 50. Grafik 2.2.3.4: Perkembangan Prevalensi Gizi Kurang/Buruk (PGKB) Sulawesi Tengah dan Indonesia, Tahun 2004-2009 Masih tingginya tingkat Prevalensi Gizi Kurang/Buruk ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah kurang proaktifnya pihak petugas kesehatan masyarakat di lapangan dalam mendeteksi masalah kekurangan/kecukupan gizi, keterbatasan pengetahuan masyarakat, terutama para kaum ibu tentang kesehatan dan cara penanganan kesehatan anak balita, dan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan gizi minimumnya. 2.2.3.5 Tenaga Kesehatan per Penduduk Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat adalah dengan meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan dalam jumlah dan kualitas yang cukup serta mampu memberikan layanan kesehatan kepada berbagai lapisan masyarakat. Tenaga kesehatan tersebut mencakupi: dokter, apoteker, asisten apoteker, sarjana kesehatan masyarakat (SKM), bidan, penunjang kesehatan, perawat, perawat gigi dan sanitarian. Untuk mengetahui capaian kinerja penyediaan tenaga kesehatan, dalam evaluasi ini digunakan indikator berupa persentase tenaga kesehatan per penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa semakin kecil nilai indikatornya maka akan semakin kecil pula peluang layanan kesehatan dapat diberikan kepada masyarakat. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 44 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 51. Grafik 2.2.3.5: Perkembangan Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk Sulawesi Tengah dan Indonesia, Tahun 2004-2008 Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.2.3.5, persentase tenaga kesehatan per penduduk di Sulawesi Tengah, selama periode evaluasi tidak menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2004, persentase tenaga kesehatan per penduduk sebesar 0,25 kemudian menurun menjadi 0,23 pada Tahun 2008. Pada pertengahan periode itu, yaitu pada Tahun 2006, terjadi penurunan yang sangat drastis menjadi 0,17. Hal ini mengindikasikan, bahwa manakala kemampuan penyediaan tenaga kesehatan semakin berkurang, maka semakin berkurang pula jenis layanan kesehatan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Salah satu penyebab mengapa ketersediaan tenaga kesehatan di daerah ini rendah adalah kurangnya minat untuk menetap dan mengabdi di daerah ini oleh kalangan tenaga kesehatan (khususnya dokter) yang umumnya adalah pendatang, sehingga pada saat masa tugas wajib selesai, mereka cenderung pindah ke kota-kota besar atau kembali ke daerah asalnya. Kondisi inilah yang menyebabkan kekurangan tenaga kesehatan di daerah ini, khususnya di daerah-daerah pedesaan. 2.2.3.6 Penduduk Ber KB Sebagaimana diketahui, program nasional KB adalah salah satu pendekatan dalam pengendalian jumlah penduduk. Untuk mengetahui keberhasilan program nasional keluarga berencana, dalam evaluasi ini digunakan indikator persentase penduduk ber KB. Indikator ini menjelaskan bahwa semakin tinggi nilai indikator tersebut, maka akan semakin berhasil program nasional keluarga berencana. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 45 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 52. Indikator persentase penduduk ber KB di Daerah Sulawesi Tengah selama periode evaluasi menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Pada Tahun 2004, indikator persentase penduduk ber KB di daerah ini mencapai angka 67,68 persen kemudian meningkat menjadi 76,36 persen pada Tahun 2008. Grafik 2.2.3.6: Perkembangan Persentase Penduduk Ber KB Sulawesi Tengah dan Indonesia, Tahun 2004-2008 Jika diperbandingkan dengan capaian di tingkat nasional, maka capaian ini sangat luar biasa dan tentu sangat menggembirakan semua pihak. Mengapa? Pertama, daerah ini sangat luas dan penyebaran penduduknya sangat tidak merata, sehingga akses mereka untuk memperoleh layanan program KB cukup sulit; Kedua, secara topografis, daerah ini lebih banyak didominasi oleh kawasan pegunungan dimana penduduknya bermukim atau bertempat tinggal, sehingga untuk menjangkau mereka sebagai sasaran target program keluarga berencana juga sulit; dan Ketiga, terbatasnya jumlah penyuluh lapangan KB. Namun berkat kerja keras tenaga penyuluh KB di lapangan dan partisipasi aktif masyarakat, sehingga program KB tersebut dapat berlangsung secara efektif. 2.2.3.7 Laju Pertumbuhan Penduduk Untuk mengetahui keberhasilan program pengendalian jumlah penduduk, salah satunya digunakan indikator laju pertumbuhan penduduk. Semakin tinggi nilai indikator ini semakin tidak berhasil program pengendalian jumlah penduduk. Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.2.3.7, selama periode 2004-2008, laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi Tengah menunjukkan tren yang terus menurun. Pada Tahun 2004 laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,98 persen, kemudian menurun LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 46 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 53. menjadi 1,72 persen pada Tahun 2008. Pada rentang waktu tersebut, laju pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan pada Tahun 2006 dan Tahun 2007. Kenaikan ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang terus memburuk pada tahun tersebut. Grafik 2.2.3.7: Perkembangan Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Tengah dan Indonesia, Tahun 2004-2008 Jika diperbandingkan dengan capaian di tingkat nasional, upaya pengendalian penduduk di daerah Sulawesi Tengah relatif belum berhasil. Berdasarkan keberhasilan program KB di atas, tampaknya tidak cukup untuk pengendalian jumlah penduduk karena tertnyata laju pertumbuhan penduduk di daerah ini masih relatif tinggi melebihi tingkat laju pertumbuhan penduduk di tingkat nasional. Aspek migrasi tampaknya merupakan faktor penentu laju pertumbuhan penduduk karena daerah ini masih sangat terbuka dan menarik bagi kaum migran dari daerah lain di luar Sulawesi Tengah. 2.2.3.8 Capaian Indikator kualitas sumberdaya manusia Provinsi Sulawesi Tengah dibandingkan dengan capaian di tingkat Nasional Nilai capaian indikator kualitas sumberdaya yang dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata indikator pendukung atau sub indikator yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana, kemudian dibagi dengan banyaknya indikator pendukung, sebagaimana disajikan pada Grafik 2.2.3.8 diperoleh hasil sebagai berikut: Pertama, capaian indikator kualitas sumberdaya manusia di Daerah Provinsi Sulawesi Tengah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan capaian indikator kualitas sumberdaya manusia di tingkat nasional; Kedua, selama periode evaluasi 2004-2008, nilai capaian indikator tersebut menunjukkan tren yang terus menurun, baik di tingkat Daerah Sulteng maupun dalam skala nasional. Namun penurunan tren itu terjadi lebih cepat di daerah Provinsi Sulawesi Tengah. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 47 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 54. Dengan demikian, temuan ini menggambarkan kondisi kualitas sumberdaya manusia yang terus menurun, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Grafik 2.2.3.8: Capaian Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia, Sulawesi Tengah dan Indonesia 2004-2008 Nilai capaian indikator tersebut cukup menarik untuk dicermati karena kondisinya berbanding terbalik dengan nilai indeks pembangunan manusia (IPM). Selama periode evaluasi, 2004-2008, nilai IPM di tingkat nasional selalu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai IPM Daerah Sulteng. Demikian halnya dengan tren perkembangannya, selama periode evaluasi selalu menunjukkan tren yang terus menaik (Grafik 2.2.3.9). Perbedaan tersebut terjadi karena dalam indikator kualitas sumberdaya manusia dimensi-dimensi yang diperhatikan berbeda dengan dimensi-dimensi yang diperhatikan dalam indeks pembangunan manusia. Pada indikator kualitas sumberdaya manusia memasukkan dimensi pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, sedangkan pada indeks pembangunan manusia mengandung dimensi pendidikan, kesehatan dan daya beli. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 48 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 55. Grafik 2.2.3.9: Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Tengah dan Indonesia, 2004-2008 2.2.4 ANALISIS RELEVANSI Analisis relevansi terhadap nilai capaian indikator pendukung kualitas sumber daya manusia di Daerah Sulawesi Tengah dan di tingkat nasional, diperoleh hasil sebagai berikut: 9. Bahwa selama periode evaluasi 2004-2008, nilai capaian dari indikator-indikator pendukung kualitas sumberdaya manusia, baik yang mencakup aspek pendidikan dan kesehatan, maupun aspek keluarga berencana dan kependudukan telah menunjukkan adanya relevansi yang cukup signifikan dengan nilai capaian indikator yang sama di tingkat nasional. Hal penting yang merupakan kendala untuk mendukung pencapaian target-target nasional di daerah adalah masih terbatas dan belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, terutama kecukupan tenaga guru dan dokter, serta rendahnya akses masyarakat kepada layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah-daerah pedalaman dan daerah-daerah terpencil di kawasan kepulauan. 10. Selama periode evaluasi 2004-2008, nilai capaian indikator program nasional KB di Daerah Sulawesi Tengah cukup mengesankan. Capaian indikator ini jika kemudian dibandingkan dengan capaian indikator yang sama di tingkat nasional, maka program nasional KB di Daerah Sulawesi Tengah sudah sangat relevan. Namun keberhasilan program KB ini belum berdampak terhadap upaya pengendalian penduduk. Ini berarti, upaya pengendalian penduduk tidak cukup hanya melalui program KB, melainkan juga perlunya upaya yang sungguh-sungguh melalui pengendalian arus migrasi masuk. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 49 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 56. 2.2.5 ANALISIS EFEKTIFITAS Analisis efektifitas terhadap nilai capaian indikator pendukung kualitas sumber daya manusia di Daerah Sulawesi Tengah dan di tingkat nasional, diperoleh hasil sebagai berikut: 10. Bahwa selama periode evaluasi 2004-2008, nilai capaian dari indikator-indikator pendukung kualitas sumberdaya manusia, baik yang mencakup aspek pendidikan dan kesehatan, maupun aspek keluarga berencana dan kependudukan telah menunjukkan adanya tren perkembangan yang membaik, sehingga dipandang cukup efektif untuk dapat mendukung pencapaian sasaran-sasaran target yang telah ditetapkan, baik di tingkat daerah Sulawesi Tengah maupun di tingkat nasional. Dalam hubungan ini, ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan untuk mendukung efektivitas pencapaian sasaran-sasaran target nasional di daerah, yaitu i) koordinasi dan singkronisasi kegiatan penyusunan, pelaksanaan dan pemantauan program di daerah-daerah kabupaten dengan daerah provinsi dan pemerintah pusat pada fokus dan prioritas program yang sama; ii) penanganan secara menyeluruh dan tuntas mengenai keterbatasan dan belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya akses masyarakat kepada layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan, terutama di daerah-daerah pedalaman dan daerah-daerah terpencil di kawasan kepulauan. 11. Selama periode evaluasi 2004-2008, nilai capaian indikator program KB di Daerah Sulawesi Tengah dinilai sudah cukup berhasil melampaui kinerja di tingkat nasional, dan bahkan dinilai cukup efektif dalam mendukung pencapaian target-terget nasional. Namun dalam hal upaya pengendalian penduduk belum menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan nilai capaian indikator pendukung pertumbuhan penduduk di Daerah Sulawesi Tengah, khususnya dalam hal pengendalian jumlah penduduk, tampaknya belum menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup untuk mendukung capaian target-target secara nasional. 2.2.6. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR SPESIFIK DAN MENONJOL Berdasarkan hasil analisis relevansi dan efektivitas terhadap sejumlah indikator pendukung kualitas sumberdaya manusia di SulawesiTengah, dalam hal ini mencakup capaian indikator pendidikan, kesehatan, dan keluarga berencana, maka perlu dianalisis beberapa capaian indikator spesifik dan menonjol sebagai berikut: Di bidang pendidikan: Pertama, dalam hal penanganan masalah rendahnya akses penduduk kepada layanan pendidikan SMP/MTs dan pendidikan SMA/MA yang lebih berkualitas, maka yang perlu mendapat sentuhan program adalah i) perluasan dan LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 50 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 57. peningkatan prasarana pendidikan, terutama di daerah-daerah pedalaman dan terpencil; ii) penyediaan jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah dan mutu yang memadai; iii) pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ke seluruh sekolah, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah perdesaan. Kedua, Dalam rangka mengoptimalkan kebijakan desentralisasi pendidikan di daerah, pemerintah daerah hendaknya lebih terbuka baik dalam menjalin kemitraan secara lintas instansi maupun pelibatan para ahli, praktisi, dan pengamat pendidikan untuk bersama-sama menyusun perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan di daerah secara berkesinambungan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia yang dibutuhkan bagi pembangunan daerah; Ketiga, Dengan digulirkannya otonomi pendidikan yang merupakan salah satu kewenangan esensial daerah, peluang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang merupakan tolok ukur kualitas sumber daya manusia di daerah. Oleh karena itu, akan sangat dibutuhkan komitmen, visi, dan misi daerah untuk terus meningkatkan kualitas sesuai dengan harapan yang tentunya perlu pengkajian ulang sistem yang digunakan sebelumnya. Artinya sistem penyelenggraan pendidikan di daerah selayaknya tetap mengacu pada program nasional yang tercermin dalam empat strategi dasar pendidikan nasional yaitu pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, efisiensi, dan relevansi. Di bidang kesehatan, hampir semua indikator pendukung pembangunan kesehatan seperti indikator umur harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian ibu, prevalensi gizi kurang/ buruk, dan indikator tenaga kesehatan menunjukkan capaian indikator yang tidak lebih baik dari capaian secara nasional. Namun demikian, terdapat suatu capaian indikator yang dianggap spesifik dan menonjol untuk dianalisis lebih lanjut, yaitu indikator tenaga kesehatan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tenaga kesehatan tersebut mencakup: dokter, apoteker, asisten apoteker, sarjana kesehatan masyarakat (SKM), bidan, penunjang kesehatan, perawat, perawat gigi dan sanitarian. Masing-masing dari mereka tercatat sebanyak 350 orang dokter umum, 73 orang dokter spesialis, dan 60 orang dokter gigi. Tenaga kesehatan lainnya mencapai 5.252 orang yang terdiri atas apoteker, asisten apoteker, sarjana kesehatan masyarakat, bidan, perawat, dan sanitarian. Jumlah tersebut sudah termasuk tenaga kesehatan yang tercatat sebagai pegawai tidak tetap (PTT). Hampir separuh dari tenaga kesehatan non-dokter tersebut adalah perawat, yakni sebesar 48,68 persen. Mereka tersebar di 10 (sepuluh) daerah kabupaten dan satu kota dengan tingkat penyebaran yang sangat tidak merata. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 51 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 58. Fakta di lapangan menunjukkan, ketika para pegawai tidak tetap ini, khususnya tenaga dokter, telah menjalani masa wajib kerja di daerah-daerah perdesaan (terpencil), mereka pindah ke kota atau pindah ke daerah lain dan bahkan banyak yang melanjutkan pendidikannya. Kondisi ini sangat terasa pada Tahun 2006, sehingga ketersediaan tenaga kesehatan pada waktu itu semakin berkurang. Akibatnya, semakin berkurang pula layanan kesehatan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Di bidang keluarga berencana, terdapat fenomena yang menarik untuk dianalisis, terutama pada indikator persentase penduduk ber KB. Capaian indikator ini melampaui capaian indikator secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran akan arti pentingnya KB telah dipahami dan dilaksanakan oleh sebagian warga masyarakat. Harusnya, dengan semakin tingginya keikutsertaan warga masyarakat ber KB, laju pertumbuhan penduduk dapat di tekan. Di daerah Sulawesi Tengah kenyataannya lain, hal ini menandakan bahwa laju pertumbuhan penduduk tidak cukup dikendalikan melalui keluarga berencana, melainkan perlunya pengelolaan yang lebih efektif terhadap dinamika aspek demografi seperti migrasi. Hal ini penting untuk dilakukan karena tampaknya upaya pengelolaan yang efektif terhadap dinamika aspek demografi cukup signifikan pengaruhnya terhadap upaya pengendalian jumlah penduduk. 2.2.7. REKOMENDASI KEBIJAKAN Berdasarkan hasil analisis capaian indikator spesifik dan menonjol sebagaimana diuraikan di atas, diajukan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut: 1. Dalam kurun waktu tersisa, RPJMN 2004-2009 dan RPJMD Tahun 2006-2011, diharapkan adanya penguatan sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan seluruh stakeholders pendidikan dan kesehatan untuk mempercepat perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan yang lebih partisipatif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, mengelola sumber dana secara efisien dan memberikan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan secara lebih efektif dengan menerapkan standar pelayanan minimal, sehingga dapat diukur kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. 2. Upaya peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan penyelenggaraan pendidikan, mutu tenaga pendidik/guru dan tenaga kependidikan (kepala sekolah, tata usaha, laboran, pustakawan, pengawas) serta peningkatan ketersediaan, kualitas dan kesejahteraan pendidik. hendaknya lebih diperhatikan lagi agar penuntasan wajar DIKDAS sembilan tahun dan pembangunan pendidikan dapat dipercepat di Provinsi Sulawesi Tengah. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 52 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 59. 3. Untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan, meningkatkan jumlah dan mutu tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker, asisten apoteker, sarjana kesehatan masyarakat (SKM), bidan, penunjang kesehatan, perawat, perawat gigi dan sanitarian serta peningkatan ketersediaan, kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan hendaknya lebih diprioritaskan agar visi menuju Indonesia Sehat Tahun 2015 dapat dipercepat di Provinsi Sulawesi Tengah. 4. Peningkatan akses, pemerataan pelayanan dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi yang berkualitas, serta peningkatan pendidikan luar sekolah. 5. Peningkatan akses, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas layanan kesehatan terutama bagi masyarakat di perdesaan perlu diprioritaskan. 6. Upaya peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan, terutama untuk layanan kesehatan dasar di daerah terpencil dan tertinggal perlu diprioritaskan. 7. Penanganan masalah gizi kurang/buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita harus secara terus menerus mendapat penanganan secara serius. 8. Perlunya penguatan dan penajaman program KB yang sudah berjalan dan secara langsung menyentuh pada sasaran program. 2.3. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI Pembangunan ekonomi adalah sebuah proses perubahan yang tidak hanya semata-mata bersentuhan dengan aspek ekonomi, melainkan juga bersentuhan dengan aspek sosial budaya, demokrasi, politik dan hukum. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi akan berhasil dengan baik jika didalam prosesnya senantiasa mengakarkan diri pada aspek-aspek tersebut. Demikian luasnya ruang lingkup pembangunan ekonomi, maka didalam studi ini hanya akan dievaluasi beberapa indikator utama yang dipandang mampu menjelaskan tingkat kemajuan atau keberhasilan pembangunan ekonomi. 2.3.1. CAPAIAN INDIKATOR Bagian ini membahas nilai capaian indikator tingkat pembangunan ekonomi yang mencakup beberapa sub indikator (indikator pendukung), yaitu indikator pendukung laju pertumbuhan ekonomi; persentase ekspor terhadap PDB/PDRB; persentase output manufaktur; pendapatan perkapita; laju inflasi; investasi dan indikator pendukung infrastruktur. Sebenarnya ada satu sub indikator yaitu persentase output UMKM terhadap PDB/PDRB, namun tidak dapat diuraikan karena ketiadaan data provinsi. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 53 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 60. Pembahasan dilakukan dengan memperbandingkan nilai capaian dari masing- masing sub indikator dari indikator tingkat pembangunan ekonomi di daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan di tingkat nasional sebagai berikut: 2.3.1.1 Laju Pertumbuhan ekonomi Pembangunan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan (antara lain) memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja, memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat, serta meningkatkan kegiatan ekonomi. Pada Tahun 2004, kinerja pembangunan ekonomi Sulawesi Tengah mengalami percepatan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,15 persen (harga konstan 2000) dan 6,60 persen (harga konstan 1993). Dari sisi produksi, semua sektor ekonomi mengalami peningkatan. Sektor pertanian dan industri pengolahan masing-masing tumbuh sekitar 6,30 persen dan 5,57 persen. Sedangkan dari sisi permintaan, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh sekitar 6,04 persen dengan nilai ekspor barang ke manca negara tumbuh pesat sekitar 15,24 persen. Hingga Tahun 2004, peran konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah dalam perekonomian daerah Sulawesi Tengah masih sangat dominan dengan tingkat pertumbuhan masing-masing sekitar 6,66 persen. Berdasarkan harga konstan Tahun 2000, Laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi pada Tahun 2005 meningkat menjadi 7,57 persen; 7,82 persen pada Tahun 2006, 7,99 persen pada Tahun 2007 dan sedikit menurun menjadi 7,76 persen pada Tahun 2008. Sampai dengan triwulan III Tahun 2009 diperkirakan tumbuh sebesar 7,47 persen. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV Tahun 2009 terutama didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat terkait dengan bulan puasa dan persiapan hari raya Idul Fitri, sedangkan investasi diperkirakan meningkat seiring dengan meningkatnya realisasi belanja modal pemerintah dan swasta antara lain berbagai proyek yang dibiayai paket stimulus fiskal infrastruktur dan APBN/APBD serta penyelesaian pembangunan PLTA Poso II dengan kapasitas 3x60 MW. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 54 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 61. Grafik 2.3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2004-2008 Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 Dibandingkan dengan nilai capaian indikator pendukung pertumbuhan ekonomi nasional, nilai capaian indikator pendukung laju pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Tengah selama periode evaluasi 2004-2008 masih lebih tinggi. Realitas ini menunjukkan bahwa daya tahan ekonomi daerah Sulawesi Tengah menghadapi berbagai perubahan eksternal masih lebih kuat dibandingkan dengan daya tahan ekonomi nasional. 2.3.1.2 Persentase Ekspor terhadap PDB/PDRB Perkembangan ekspor yang didominasi komoditi pertanian dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Peningkatan pertumbuhan volume perdagangan dan kondisi moneter yang cenderung baik, dapat dimanfaatkan oleh eksportir daerah untuk meningkatkan kegiatan usahanya. Makin baiknya perekonomian internasional (perkembangan ekonomi negara pengimpor) utamanya negara tujuan ekspor Sulawesi Tengah akan meningkatkan transaksi perdagangan apalagi didukung nilai tukar yang kompetitif. Walaupun perkembangan ekspor Sulawesi Tengah dalam beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan namun belum sepenuhnya mampu memberi kontribusi yang berarti pada peningkatan PDRB. Peningkatan pertumbuhan volume perdagangan dan tingginya harga komoditas di pasar internasional, nampaknya dapat dimanfaatkan oleh eksportir daerah untuk meningkatkan kegiatan usahanya. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 55 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 62. Grafik 2.3.1.2 Persentase Ekspor Sulawesi Tengah dan Nasional terhadap PDRB/PDB Tahun 2004-2008 Perkembangan persentase ekspor Sulawesi Tengah terhadap PDRB selama lima tahun terakhir masih cukup rendah dan berfluktuasi bila dibandingkan dengan perkembangan ekspor Nasional terhadap PDB. Pada Tahun 2004 persentase ekspor mencapai 9,66 %, menurun menjadi 8,16 % pada Tahun 2005, kembali menurun menjadi 6,63% pada Tahun 2006, meningkat menjadi 8,75% pada Tahun 2007, dan pada Tahun 2008 meningkat menjadi 10,40%. Bila dibandingkan dengan persentase ekspor nasional terhadap PDB maka persentase ekspor nasional terhadap PDRB Sulawesi Tengah jauh tertinggal, karena secara prorata, persentase ekspor Sulawesi Tengah berada pada kisaran 8 persen terhadap PDRB sementara secara nasional rata-rata 20 persen. Seperti terlihat pada Grafik 2.34. Rendahnya persentase ekspor terhadap PDRB Sulawesi Tengah bisa dimaklumi, karena selama ini andalan ekspor Sulawesi Tengah hanya pada komoditas pertanian tertentu. 2.3.1.3 Persentase Output Manufaktur Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.3.1.3, persentase output manufaktur terhadap PDRB Sulawesi Tengah masih sangat rendah dibandingkan dengan persentase output manufaktur terhadap PDB. Kemampuan produk industri manufaktur di Sulawesi Tengah yang kebanyakan terdiri dari pertanian olahan dan yang lainnya, dalam kondisi seperti sekarang ini tampaknya tak akan bertahan lama untuk bisa bersaing di pasar bebas regional ataupun nasional. Pangsa pasar komoditas ini akan terkikis, jika visi dan strategi jangka panjang yang dibuat pemerintah dalam RPJMD untuk LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 56 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 63. memperkuat daya saing produk manufaktur tidak fokus. Sulawesi Tengah seharusnya sudah mampu bersaing dengan daerah-daerah lain di Indonesia maupun di Kawasan ASEAN dalam hal perdagangan. Akan tetapi, karena pemerintah kurang memiliki visi dan strategi dalam jangka panjang, maka menghadapi ASEAN Free Trade Area (AFTA/Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN) pun Sulawesi Tengah belum siap. Bukti industri yang tidak mampu bersaing di pasar regional adalah industri pertanian. Sektor ini masih sulit bersaing, terutama dengan industri pertanian yang berasal dari jawa karena kalah dari segi penguasaan teknologi dan sumberdaya manusia pengelolanya. Bahkan beberapa produk seperti industri produk pertanian olahan, pada akhirnya juga akan terkikis. Kekalahan itu disebabkan karena visi dan strategi yang dimiliki pemerintah daerah hanya difokuskan untuk jangka pendek. Grafik 2.3.1.3 Persentase Output Manufaktur di Sulawesi Tengah dan Indonesia, Tahun 2004-2008 Jika ingin kompetitif di pasar regional, maka pemerintah daerah harus mampu membuat investor asing dan regional tertarik berinvestasi di Sulawesi Tengah. Investasi itu tidak hanya pada industri hilirnya saja, tetapi juga pada industri hulu dan pendukungnya. Dengan demikian basis produksi akan semakin luas, karena adanya supporting industri untuk membuat industri hilirnya efisien, sehingga tercipta kegiatan produksi manufaktur yang lebih luas. Untuk itu perlu diciptakan iklim investasi yang kondusif dalam jangka panjang dan menengah, sehingga investor asing dan investor regional tidak hanya berpikir menanamkan modalnya dalam jangka pendek. Selain itu, perlu juga dilakukan sinergi dengan perusahaan lain di Sulawesi. Dengan adanya iklim investasi jangka panjang dan sinergi itu, diharapkan Sulawesi LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 57 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 64. Tengah akan mampu menghadapi persaingan global. Untuk persaingan di pasar regional, industri pertanian yang selama ini diandalkan, mulai mengalami kemunduran. Pasalnya, karena berbagai masalah, seperti kurangnya energi listrik yang tersedia, biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan produk yang dihasilkan. Akibatnya, pasar mulai melirik daerah-daerah lain. Dengan gambaran tersebut maka bisa dimaklumi bila kontribusi industri manufaktur terhadap PDRB Sulawesi Tengah masih relatif rendah karena memang basis pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah selama ini berada pada sektor pertanian yang memiliki andil kurang-lebih 40 persen terhadap PDRB, sementara persentase industri manufaktur terhadap PDB secara nasional sudah di atas 27 persen. 2.3.1.4 Pendapatan Per Kapita Perkembangan ekonomi Sulawesi Tengah sampai dengan Tahun 2009 telah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat, prestasi yang dicapai dalam kurun waktu tersebut ditunjukkan oleh meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan meningkatnya pendapatan per kapita. Di sisi lain, usaha pemerintah daerah dalam menstabilkan kondisi sosial dan keamanan, dapat dirasakan hasilnya. Sejak Tahun 2006, Sulawesi Tengah telah masuk pada fase tingkat pertumbuhan yang semakin melaju. Fase dimana kondisi sektor-sektor ekonomi secara keseluruhan saling menunjang, mantap dan terpadu dengan akar perekonomian domestik lokal yang kuat. Faktor non ekonomi misalnya lingkungan, keamanan, sosial dan budaya yang juga telah tumbuh secara seimbang dengan kemajuan ekonomi. Hal ini ikut memberikan andil terhadap perbaikan perekonomian sampai dengan Tahun 2008. Dari data yang ada, pendapatan per kapita Sulawesi Tengah sebesar Rp 6,49 juta pada Tahun 2004, meningkat menjadi Rp 7,46 juta pada Tahun 2005; Rp 8,22 juta Tahun 2006; Rp 9,07 juta Tahun 2007 dan Rp 11,55 juta pada Tahun 2008. Walaupun perkembangannya cukup signifikan, namun pendapatan per kapita ini masih jauh di bawah pendapatan per kapita nasional. Bila dibandingkan maka Pendapatan Per Kapita Sulawesi Tengah kurang lebih hanya setengah dari Pendapatan Per Kapita Nasional. Data ini menunjukkan bahwa daya beli Sulawesi Tengah masih lebih rendah dari Nasional, atau dengan kata lain perkembangan tingkat kesejahteraannya lebih rendah daripada Nasional. Perkembangan daya beli yang lebih lambat daripada Nasional akan mempengaruhi kinerja daerah dalam penurunan jumlah dan persentase keluarga miskin jika dibandingkan dengan kinerja nasional untuk hal yang sama. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 58 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 65. Grafik 2.3.1.4 Pendapatan per Kapita Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2004-2008 (Juta Rp) 2.3.1.5 Tingkat Inflasi Laju inflasi di Kota Palu yang menjadi patokan inflasi Sulawesi Tengah pada Tahun 2004 mencapai 7,01 persen meningkat secara tajam pada tahun berikutnya (2005) yaitu 16,33 persen. Tekanan inflasi yang meningkat pada Tahun 2005 disebabkan karena pemerintah/PLN merealisasikan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) demikian halnya dengan adanya kenaikan BBM sebanyak dua kali. Pada Tahun 2006 inflasi menurun menjadi 8,69 persen penurunan ini seiring dengan turunnya tekanan inflasi yang berasal dari administered prices. Adanya asumsi pasokan dan distribusi barang tetap terjaga, serta kurs rupiah relatif stabil maka tingkat Inflasi Kota Palu Tahun 2007 sedikit lebih rendah daripada tahun sebelumnya yaitu mencapai 8,13 persen. Hal ini searah dengan prakiraan inflasi Tahun 2007 hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU). Beberapa hal yang melatarbelakangi perkiraan tersebut antara lain minimalnya tekanan permintaan barang dan jasa, distribusi barang dan jasa yang relatif lebih baik, stabilnya nilai tukar rupiah dan tidak adanya penyesuaian harga barang, administered strategis, sampai dengan akhir Tahun 2007, khususnya harga BBM dan TDL serta berjalannya program pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tengah, Berdasarkan data dan perkembangan terkini, inflasi IHK Kota Palu Tahun 2008 mencapai 10,4 persen. Tekanan inflasi ini terutama berasal dari imported inflation. Sementara itu, tekanan inflasi administered prices dan volatile foods diperkirakan memberi tekanan minimal pada Tahun 2008 tersebut. Namun demikian, laju inflasi Kota LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 59 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 66. Palu di tahun-tahun mendatang perlu diwaspadai karena akan mendorong peningkatan ekspektasi inflasi masyarakat di masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih baik lagi untuk mengatasi sumber tekanan inflasi melalui peningkatan koordinasi berbagai pemangku kepentingan, perbaikan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, saluran irigasi dan pelabuhan. Grafik 2.3.1.5 Laju Inflasi Provinsi Sulteng dan Nasional (persen) Tahun 2004-2008 Inflasi IHK Tahunan (y-o-y) Kota Palu pada triwulan IV-2009 diperkirakan akan mengalami penigkatan. Inflasi terutama terjadi pada kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau serta kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar. Inflasi pada triwulan mendatang tersebut antara lain didorong oleh imported inflation akibat pelemahan kurs rupiah, musim hujan yang menyebabkan gangguan pasokan subkelompok sayur-sayuran dan ekspektasi kenaikan upah yang diikuti dengan kenaikan harga beberapa barang dan jasa pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (misalnya sewa dan kontrak rumah). Rencana Pemerintah menurunkan harga BBM subsidi diharapkan mampu mengurangi ekspektasi inflasi masyarakat. 2.3.1.6 Infrastruktur Pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari pembangunan daerah. Dapat dikatakan bahwa Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik. Ketersediaan infrastruktur prasarana jalan (khususnya) yang cukup memadai diyakini oleh para pakar ekonomi pembangunan akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada suatu kawasan atau wilayah. Ketersediaan tersebut haruslah sedemikian rupa, LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 60 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 67. sehingga mempunyai pengaruh yang nyata pada kinerja jaringan transportasi dan perubahan dalam perilaku ekonomi transportasi. Demikian pula, tercapainya tingkat ekonomi tertentu diyakini akan mendorong perkembangan sistem transportasi yang lebih luas dan efisien. Infrastruktur yang akan menjadi perhatian dalam bagian ini, adalah kondisi prasarana/sarana jalan, baik jalan nasional maupun jalan provinsi. Data-data yang disajikan pada Grafik Grafik 2.3.1.6a di bawah ini merupakan data kondisi jalan di Sulawesi Tengah, tanpa membandingkannya dengan kondisi jalan secara nasional karena datanya tidak tersedia. Dari data yang tersedia, kondisi jalan nasional dalam kategori baik di Sulawesi Tengah mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu dari 429.1 Km pada Tahun 2004 (31%); menjadi 764.12 Km (42,30%) pada Tahun 2008; kondisi jalan dalam kategori sedang turun dari 671.07 Km (48,48%) pada Tahun 2004 menjadi 499,13 Km (27,63%) pada Tahun 2008, sedangkan kondisi jalan dalam kategori Buruk, meningkat dari 284 Km (20,52% pada Tahun 2004 menjadi 543,21 Km (30,07%). Grafik 2.3.1.6a Panjang Jalan Nasional Berdasarkan Kondisi Untuk jalan provinsi kondisinya tidak jauh berbeda dengan kondisi jalan nasional. Walaupun berfluktuasi, kondisi jalan provinsi dalam kategori baik naik dari 254,2 Km (12,48%) pada Tahun 2004 menjadi 331,84 Km (16,29%) pada Tahun 2008, pada Tahun 2005, kondisi jalan provinsi dalam kategori baik tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, Tahun 2006 naik menjadi 427,84 Km (27,87%), turun drastis menjadi 79,97 Km (3,93%) pada Tahun 2007. Sebaliknya pada Jalan Provinsi dalam kondisi sedang yang menurun dari 1.003,53 Km (49,26%) pada Tahun 2004 menjadi 782,37 Km 38,41%) pada Tahun 2008. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 61 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 68. Disayangkan, jalan provinsi dalam kondisi rusak justeru meningkat dari 799,33 Km 38,26%) pada Tahun 2004 menjadi 922,85 Km (45,30%) pada Tahun 2008. Panjangnya jalan yang berkategori rusak ini bisa dimaklumi karena kondisi wilayah geografis Sulawesi Tengah yang pada wilayah tertentu sering terjadi longsor dan terjadinya banjir bandang pada ruas-ruas jalan tertentu. Grafik 2.3.1.6b Panjang Jalan Provinsi Berdasarkan Kondisi 2.3.1.7 Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA Informasi dan data mengenai realisasi investasi PMA selama periode 2004-2008 tidak cukup lengkap dan akurat untuk dievaluasi, terutama pada Tahun 2006 dan Tahun 2008. Di Daerah Sulawesi Tengah, pertumbuhan yang cukup tinggi dalam aktivitas investasi PMA terjadi pada periode 2004-2005, masing-masing 91,33 dan 97,67 persen dan kemudian menurun menjadi 59,32 pada Tahun 2007. Sedangkan aktivitas investasi PMA pada Tahun 2006 dan Tahun 2008 sama sekali tidak diperoleh data dan informasinya. Secara umum, selama periode 2004-2008 aktivitas investasi PMA menunjukkan tren yang menurun. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 62 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 69. Grafik 2.3.1.7: Perkembangan Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA Sulawesi Tengah dan Indonesia, Tahun 2004-2008 Sebagaimana disajikan pada Grafik 2.3.1.7, capaian indikator tersebut jika diperbandingkan dengan capaian indikator pertumbuhan investasi PMA dalam skala nasional masih relatif lebih tinggi. Dari pengamatan di lapangan, beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi kinerja indikator pertumbuhan realisasi investasi PMA di daerah ini diantaranya adalah peluang investasi di daerah ini masih cukup besar di sektor primer, terutama pada bidang pertambangan, perkebunan dan perikanan. Sekalipun demikian, masalah infrastruktur dan kecukupan energi masih menjadi kendala yang harus mendapat prioritas penanganannya. 2.3.1.8 Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN Berbeda dengan aktivitas investasi PMA, pada aktivitas investasi PMDN di daerah ini data dan informasinya relatif lebih lengkap dan akurat untuk dievaluasi. Selama periode 2004-2008, pertumbuhan realisasi investasi PMDN menunjukkan tren yang meningkat. Pada Tahun 2004, pertumbuhan realisasi PMDN baru mencapai 7,16 persen kemudian meningkat menjadi 16,07 persen pada Tahun 2008. Pada Tahun 2005 dan Tahun 2007 terjadi lonjakan pertumbuhan realisasi investasi PMDN yang cukup tinggi, masing-masing sebesar 46,21 persen dan 31,62 persen. Khusus pada Tahun 2006, pertumbuhan realisasi investasi PMDN menurun menjadi 4,80 persen. Hal ini tampaknya berkaitan dengan merosotnya realisasi investasi PMA yang pada tahun itu mengalami kontraksi cukup kuat mencapai 32,76 persen. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 63 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 70. Catatan: Investasi PMDN digunakan data Kredit Investasi Perbankan (Miliar Rp) Grafik 2.3.1.8: Perkembangan Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN Sulawesi Tengah dan Indonesia, Tahun 2004-2008 Capaian indikator tersebut jika diperbandingkan dengan capaian di tingkat nasional masih relatif rendah. Beberapa faktor penyebab rendahnya realisasi investasi PMDN adalah 1) belum adanya regulasi di tingkat daerah yang menjamin adanya kepastian berusaha bagi kalangan pelaku ekonomi domestik, 2) ketersediaan dan dukungan infrastruktur dan energi masih sangat rendah, dan 3) masih lambatnya layanan publik dan sulitnya mengakses perbankan. 2.3.1.9 Capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional. Dari delapan indikator Tingkat Pembangunan Ekonomi, yang di analisis berdasarkan persentase hanya pada lima sub indikator outcomes yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi; Persentase Ekspor terhadap PDB/PDRB; Persentase Output Manufaktur; Laju Inflasi; dan Investasi. Data Output UMKM terhadap PDRB tidak tersedia maka analisis hanya dilakukan pada lima indikator outcomes tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggabungkan lima indikator penunjang untuk capaian indikator tingkat pembangunan ekonomi terlihat bahwa capaian indikator tingkat pembangunan ekonomi Sulawesi Tengah memiliki tren yang kurang lebih sama dengan capaian indikator pembangunan ekonomi nasional, yaitu adanya kemiripan fluktuasi dari pembentukannya berdasarkan data Tahun 2004-2008. Walaupun demikian, nilai pembentuk trend Sulawesi Tengah relatif lebih rendah ketimbang nasional yang LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 64 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 71. mana nilai trend Sulawesi Tengah rata-rata 30,76; sementara nilai trend nasional rata- rata 33,40. Grafik 2.3.1.9: Capaian Indikator Outcomes Tingkat Pembangunan Ekonomi Di Sulawesi Tengah dan Indonesia, Tahun 2004-2008 2.3.2 ANALISIS RELEVANSI Analisis relevansi terhadap nilai capaian indikator pendukung tingkat pembangunan ekonomi di Daerah Sulawesi Tengah dan di tingkat nasional, diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Laju pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir memperlihatkan kemajuan yang signifikan, dikatakan demikian karena laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah selama ini berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan tersebut, diharapkan mampu menjadi stimulus dalam perputaran roda perekonomian Sulawesi Tengah dimasa yang akan datang. Proses tersebut pada gilirannya diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Pendapatan per kapita Sulawesi Tengah selama ini memang meningkat dari tahun ke tahun, namun harus diakui bahwa naiknya pendapatan per kapita tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan karena nilainya yang masih relatif rendah yaitu hanya setengah bila dibandingkan dengan pendapatan per kapita nasional. Rendahnya pendapatan per kapita Sulawesi Tengah ini tak terlepas dari basis pertumbuhan ekonomi yang masih bernuansa agraris. Keadaan ini mencerminkan LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 65 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 72. sasaran pembangunan daerah sudah sejalan dengan target/sasaran pembangunan nasional namun keadaannya tidak lebih baik ketimbang pembangunan nasional. 3. Inflasi adalah salah satu ‘penyakit’ ekonomi yang harus dihindari karena bila meningkat tajam, bukan tidak mungkin dapat menyebabkan mundurnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan trend yang telah diungkapkan di atas maka capaian Sulawesi Tengah maupun Nasional berkecenderungan meningkat, namun kecenderungan ini masih dalam batas-batas yang dapat ditoleransi. Walaupun tidak persis sama, fluktuasi inflasi dalam perjalanan waktu Tahun 2004-2008 antara inflasi Sulawesi Tengah dengan Nasional agaknya sejalan, dan bila terdapat kebijakan pemerintah yang bisa memicu meningkatnya harga secara umum, akan dapat menyebakan tingkat inflasi dalam kondisi “lampu merah” (di atas dua digit). Tentu hal ini harus dihindari, sehingga tidak merugikan rakyat banyak. 4. Seperti terpaparkan di atas, Infrastruktur jalan di Sulawesi Tengah selama ini banyak yang dalam kondisi buruk baik poros jalan dalam kewenangan pusat (jalan nasional yang berada di Sulawesi Tengah), sebesar 30,07% pada Tahun 2008, maupun ruas jalan dalam kewenangan provinsi yang mencapai 45,30%. Kondisi ini jelas lebih jelek ketimbang jalan nasional yang berkategori rusak sekitar 18% (data Tahun 2007). Dengan begitu maka tujuan/sasaran pembangunan yang direncanakan belum mampu menjawab permasalahan utama/tantangan, dan belum sesuai dengan trend capaian pembangunan daerah yang kurang sejalan dengan capaian pembangunan nasional. 5. Berdasarkan data yang dipaparkan di atas kelihatan bahwa terjadi trend yang fluktuatif yang searah antara Sulawesi Tengah dengan Nasional, baik pada persentase pertumbuhan realisasi PMA maupun PMDN. Trend-nya menaik Tahun 2004-2005, menurun di Tahun 2006, kemudian menaik lagi pada Tahun 2007 dan pada Tahun 2008 menurun. Kenyataan ini mengandung arti bahwa tujuan/sasaran pembangunan yang direncanakan belum mampu menjawab permasalahan utama pembangunan dalam kaitannya dengan PMA/PMDN. Karena kecenderungannya searah maka tren capaian pembangunan daerah sejalan dengan capaian pembangunan nasional. 2.3.3 ANALISIS EFEKTIVITAS Analisis efektifitas terhadap nilai capaian indikator pendukung tingkat pembangunan ekonomi di Daerah Sulawesi Tengah dan di tingkat nasional, diperoleh hasil sebagai berikut: LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 66 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 73. 1. Ekonomi makro Sulawesi Tengah saat ini telah tumbuh dengan peningkatan yang signifikan, hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibarengi peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Pembangunan ekonomi sebagai proses yang berdimensi jamak, melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial dan sikap masyarakat terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, pemberantasan kemiskinan absolut. Karena pertumbuhan riel PDRB rata-rata 7,6 % per tahun untuk periode 2004-2008 jauh melebihi rata-rata laju penduduk, 1,74 % per tahun maka secara riel terjadi pertumbuhan pendapatanper kapita yang berpotensi mendorong terjadinya proses akumulasi, alokasi, demografi dan distribusi pendapatan pada ekonomi daerah Sulawesi Tengah. 2. Pendapatan per kapita sebagai wujud dari tingkat kemakmuran, sehingga bila terjadi peningkatan maka dapatlah dikatakan masyarakat semakin makmur. Peningkatan pendapatan per kapita Sulawesi Tengah sebagaimana tergambarkan pada grafik di atas, memang bisa dimaknai sebagai adanya peningkatan kemakmuran, namun ketika diperhadapkan dengan tingginya pendapatan per kapita nasional maka Sulawesi Tengah masih jauh tertinggal. Kenaikannya dari tahun ke tahun mengindikasikan bahwa capaian pembangunan daerah sudah sesuai dengan sasaran RPJM-D, walau demikian, masih diperlukan kerja keras untuk dapat mendekati capaian nasional. 3. Secara rata-rata, tingkat inflasi di Sulawesi Tengah selama periode evaluasi 2004-2008 berada pada tingkat yang kurang menguntungkan (sekitar dua digit). Sebenarnya hal ini bisa dimaklumi karena salah satu faktor yang berpengaruh terhadap inflasi di Sulawesi Tengah adalah adanya tekanan inflasi terutama berasal dari imported inflation, tekanan inflasi administered prices dan volatile foods diperkirakan juga akan memberi pengaruh. Dengan memperhatikan tren perkembangan inflasi di daerah ini selama periode evaluasi 2004-2008 maka capaian indiktor ini bukannya membaik dalam artian tingkat inflasi menurun malah sebaliknya. 4. Dengan kondisi jalan seperti dipaparkan pada analisis relevansi di atas maka tidak keliru bila dikatakan terdapat ketidaksesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena persentase jalan dalam kondisi mantap turun dari 79,48% pada Tahun 2004 menjadi 69,93% pada Tahun 2008 untuk jalan nasional, dan dari 61,74% pada Tahun 2004 menjadi 54,70% untuk jalan provinsi. Sementara itu, target yang akan diraih sesuai Revisi RPJMD Sulawesi Tengah adalah 64,60% jalan Provinsi dalam kondisi mantap dan 80% jalan nasional dalam kondisi mantap pada Tahun 2011. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 67 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 74. 5. Dengan adanya kecenderungan yang searah baik PMA maupun PMDN pada tataran Nasional maupun Sulawesi Tengah, dapat dikatakan bahwa belum memiliki kesesuaian antara hasil dan dampak terhadap tujuan pembangunan yang diharapkan. Adanya penurunan trend juga mengandung makna PMA/PMDN dalam kontribusinya terhadap pembangunan daerah, khususnya di Tahun 2007-2008 berkecenderungan menurun dari tahun sebelumnya. 2.3.4. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR SPESIFIK DAN MENONJOL Dari delapan indikator penunjang tingkat pembangunan ekonomi yang dipaparkan di atas ada tiga indikator yang akan diuraikan di bawah ini untuk dianalisis tingkat capaian indikator spesifik dan menonjol, yaitu peningkatan pendapatan per kapita, persoalan infrastruktur (jalan), dan Investasi (PMA dan PMDN). Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa selama periode evaluasi 2004-2008 terdapat kecenderungan meningkatnya pendapatan per kapita (PDRB/kapita) yaitu sekitar 8,56 persen rata-rata per tahun. Kalau kecenderungan rata-rata pertumbuhan ini terwujud, maka target RPJMD (Rp 12,5 juta) dapat dicapai pada tahun Tahun 2009 ini, seperti terpapar pada Grafik 2.3.4a Grafik 2.3.4a Perkembangan Pendapatan Per Kapita Sulawesi Tengah (asumsi pertumbuhan rata-rata 8,56 %/tahun) Namun jika menggunakan analisis trend maka target tersebut akan tercapai sesudah Tahun 2011 seperti dipaparkan pada Grafik 2.3.4b. Namun demikian, pertumbuhan rata-rata 8,56 persen per tahun tersebut nampaknya belum akan mendekati peningkatan pendapatan per kapita nasional karena LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 68 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 75. selama ini pendapatan per kapita Sulawesi Tengah hanya sekitar setengah dari pendapatan per kapita nasional. Grafik 2.3.4b Perkembangan Pendapatan Per Kapita Sulawesi Tengah (analisis trend) Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa salah satu persoalan yang dihadapi Sulawesi Tengah selama periode observasi 2004-2008 adalah Infrastruktur jalan. Baik kondisi jalan nasional maupun kondisi jalan provinsi dalam kategori baik dalam lima tahun terakhir semakin berkurang. Untuk jalan nasional, pada Tahun 2004 yang berkategori baik sepanjang 1.147 Km menurun menjadi 764 Km pada Tahun 2008; untuk jalan Provinsi turun dari 1.003 Km pada Tahun 2004, menjadi 764 Km pada Tahun 2008. Hal ini nampaknya disebabkan karena kurangnya perhatian Pemerintah (Pusat dan Daerah) untuk memberi anggaran yang memadai bagi perbaikan infrastruktur jalan ini, disamping adanya berbagai bencana alam yang terjadi (khususnya banjir bandang) di wilayah tertentu. Adapun mengenai Investasi, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, nampak terlihat dalam perjalanan waktu 2004-2008 dapat dikatakan tidak ada penambahan Investasi, baik dalam bentuk PMA maupun PMDN di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini paling tidak terkait dengan tiga penyebab: pertama; kondisi infrastruktur yang mengalami kerusakan di sebagian wilayah; kedua: kondisi kelistrikan yang sangat parah. Pasokan energi listrik di wilayah kerja PT. PLN Cabang Palu, mengalami defisit sehingga pemadaman bergilir menjadi hal yang tidak terhindarkan. Pemadaman bergilir tentunya menimbulkan dampak yang cukup serius antara lain peningkatan biaya produksi pada berbagai jenis usaha, berkurangnya pendapatan usaha, peningkatan konsumsi BBM subsidi dan non-susbsidi dan terganggunya berbagai aktivitas masyarakat. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 69 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 76. Selain itu, pemadaman bergilir juga berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan sektor listrik dan air bersih, juga sektor ekonomi lainnya; dan ketiga, ketiadaan regulasi yang memungkinkan investor tertarik menanamkan investasinya di daerah ini. 2.3.5 REKOMENDASI KEBIJAKAN Berdasarkan hasil analisis capaian indikator spesifik dan menonjol sebagaimana diuraikan di atas, diajukan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut: 1. Sangat perlu dan segera dilakukan peningkatan investasi pemerintah dalam upaya perbaikan kualitas berbagai infrastruktur jalan sebagai penunjang perkembangan aktivitas ekonomi, disamping itu diperlukan pula peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi yang terjangkau bagi masyarakat banyak; 2. Dalam upaya perbaikan kualitas berbagai infrastruktur jalan tersebut hendaknya disertai dengan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan pihak instansi teknis terkait di daerah Provinsi dan Kabupaten agar dicapai suatu perbaikan dan peningkatan kualitas berbagai infrastruktur jalan tersebut secara simultan sehingga dapat menghubungkan daerah-daerah kantong produksi dengan pasar secara lebih mudah, murah dan efisien; 3. Untuk dapat menarik investor menanamkan modalnya di Sulawesi Tengah, sangat mendesak untuk segera menyelesaikan penyediaan energi listrik, sembari menemukenali energi terbarukan dan diperlukan intervensi kebijakan dalam peningkatan pemerataan pelayanan listrik bagi masyarakat, terutama di wilayah perdesaan, disamping itu diperlukan pula tambahan regulasi yang terkait dengan layanan satu atap untuk kepentingan perizinan dunia usaha; 4. Agar pertumbuhan ekonomi dapat memiliki efek multiplier yang tinggi, pemerataan, dan keberlanjutan, pengembangan ekonomi perlu diarahkan pada peningkatan aktivitas sektor riil; 5. Untuk dapat meningkatkan daya saing daerah dan peningkatan ekspor (non migas), diperlukan kebijakan pembangunan ekonomi yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi sumberdaya serta keunggulan masing-masing wilayah, disamping itu pengembangan ekonomi harus diarahkan pada keterkaitan aktivitas rantai industri; 6. Diperlukan intervensi kebijakan dalam menciptakan pemerataan pendapatan antarwilayah yang dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan peran sektor riil yang berbasis kepada potensi unggulan wilayah sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat wilayah tersebut. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 70 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 77. 2.4. KUALITAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM Pembangunan ekonomi di Indonesia, tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan dan dukungan sumber daya alam. Tanpa mengandalkan dukungan sumberdaya alam, pola dan strategi pembangunan yang ditempuh selama ini sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Oleh karena itu, upaya pengelolaan sumberdaya alam secara arif dan ramah lingkungan adalah merupakan faktor kunci keberlanjutan pembangunan ekonomi di negeri ini yang harus dipertahankan dan dioptimalkan. Semua pihak harusnya menyadari bahwa upaya pengelolaan sumberdaya alam secara arif dan ramah lingkungan adalah sebuah pendekatan yang berusaha untuk tetap dapat mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan bagi kehidupan semua makhluk hidup, termasuk manusia. Dengan demikian, upaya ini hendaknya menjadi komitmen nasional dan bahkan menjadi norma yang berlaku untuk semua warga bangsa ini. Artinya, tanpa kecuali, siapapun yang akan memanfaatkan sumberdaya alam di negeri ini harus tunduk dan bersedia secara sukarela mengikatkan diri pada norma-norma itu. Untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas pengelolaan sumberdaya alam itu, dalam studi ini dievaluasi beberapa indikator pendukung yang merepresentasikan kualitas pengelolaan sumberdaya alam . 2.4.1. CAPAIAN INDIKATOR Bagian ini menganalisis nilai capaian indikator outcome kualitas pengelolaan sumberdaya alam Provinsi Sulawesi Tengah dibandingkan dengan nilai capaian indikator outcomes kualitas pengelolaan sumberdaya alam di tingkat nasional dalam bentuk grafik dan analisis bidang kehutanan. Indikator-indikator pendukung dari indikator outcomes kualitas pengelolaan sumberdaya alam bidang kehutanan yang akan dianalisi terdiri atas indikator kualitas kehutanan yang mencakup: persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis; rehabilitasi lahan luar hutan; dan luas kawasan konservasi. Indikator-indikator pendukung tersebut dianalisis dengan cara membandingkan antara capaian Provinsi Sulawesi Tengah dengan capaian di tingkat nasional dalam satuan ukuran rata-rata persentase. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan sumberdaya laut digunakan 3 (tiga) indikator pendukung yaitu jumlah tindak pidana perikanan, persentase terumbu karang dalam keadaan baik, dan luas kawasan konservasi laut. Ketiga indikator pendukung tersebut dibandingkan dengan indikator pendukung yang sama pada tingkat nsional, untuk memaknai apakah program pengelolaan laut yang LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 71 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 78. dilakukan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir telah relevan dengan tren perkembangan nasional atau tidak, dalam artian negatif. Disamping itu, juga dianalisis efektifitas capaian yang diukur dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM Sulawesi Tengah dan RPJM Nasional. Dengan perbandingan tersebut akan diketahui bagaimana Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya. 2.4.2. KEHUTANAN 2.4.2.1. Persentase Luas Lahan Rehabilitasi dalam Hutan Terhadap Lahan Kritis Indikator luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis adalah indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kualitas hutan dari suatu Negara. Semakin tinggi presentase luas lahan yang berhasil direhabilitasi terhadap luas lahan yang masuk kategori kritis maka semakin tinggi kualitas hutan dari suatu wilayah, sebaliknya semakin rendah presentase luas lahan yang direhabilitasi dalam hutan terhadap luas lahan kritis maka makin rendah kualitas hutan suatu wilayah. Pada Grafik 2.4.2.1 memperlihatkan nilai capaian indikator pendukung persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis di Daerah Sulawesi Tengah dan di tingkat nasional. Selama periode evaluasi 2004-2008, nilai capaian indikator pendukung persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis di tingkat nasional menunjukkan kecenderungan yang menurun. Walaupun tidak didukung data yang cukup, patut diduga bahwa tren yang sama untuk indikator pendukung tersebut juga terjadi di Sulawesi Tengah. Grafik 2.4.2.1: Presentase Luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis di Sulawesi Tengah di bandingkan dengan Luas Lahan Rehabilitasi terhadap luas lahan Kritis Nasional LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 72 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 79. Dari Grafik 2.4.2.1, tampak bahwa pada Tahun 2006 persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis di Daerah Sulawesi Tengah masih relatif tinggi (sekitar 2,14 persen) di banding dengan nasional yang hanya 0,83 persen. Dari nilai capaian indikator pendukung ini mengindikasikan bahwa presentase luas lahan yang berhasil direhabilitasi terhadap luas lahan yang masuk kategori kritis di Daerah Sulawesi Tengah masih relatif tinggi dibanding dengan di tingkat nasional. 2.4.2.2. Rehabilitasi Lahan Luar Hutan Rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan mencakup rehabilitasi atau pemulihan fungsi lahan agar fungsi-fungsi ekologis dapat dipulihkan sehingga dapat didayagunakan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terkait dengan keberadaan lahan yang akan direhabilitasi. Rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan mencakup pemulihan fungsi dan meningkatkan kemampuan daya dukung lahan baik dalam konteks ekonomi, sosial, dan fungsi ekologis lainnya. Dalam konteks itulah Pemerintah Sulawesi Tengah telah mencanangkan program pemulihan dan rehabilitasi lahan-lahan kritis yang ada agar dapat didayagunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan konteks tersebut maka sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006 upaya pemulihan atau rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan. Grafik 2.4.2.2 Luas Rehabilitasi Lahan Luar Hutan di Sulawesi Tengah Dibandingkan dengan Luas Rehabilitasi Lahan Luar Hutan Nasional LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 73 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 80. Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.4.2.2, pada Tahun 2004 berhasil direhabilitasi 1170 Ha, (Nasional 390.896,00 ha) kemudian meningkat menjadi 1530 ha (Nasional 70.410,00 ha) pada Tahun 2005, dan pada Tahun 2006 meningkat cukup signifikan menajadi 7.104 Ha ( nasional 301.020,00 ha). Namun pada Tahun 2007 luas lahan kritis di luar kawasan hutan yang berhasil direhabilitasi mengalami penurunan menjadi 605 Ha (nasional, 239.236,00 ha). 2.4.2.3 Luas Kawasan Konservasi Kawasan konservasi adalah kawasan yang berfungsi untuk perlindungan dan pengawetan flora dan fauna serta fungsi ekologis dari kawasan tersebut. Luasan kawasan konservasi indikator penting yang dapat dijadikan ukuran terhadap kualitas pengelolaan sumberdaya alam yang ada di suatu Negara atau daerah. Semakin luas kawasan yang berhasil di konservasi maka semakin tinggi pula kualitas pengelolaan sumberdaya suatu Negara atau suatu daerah. Berdasarkan konsepsi itulah maka pemerintah secara terus menerus berusaha meningkatkan luas kawasan konservasi dalam bentuk hutan konservasi dan lahan konservasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sumberdaya yang ada. Pemerintah Sulawesi Tengah dalam RPJM telah mencanangkan program peningkatan kawasan konservasi terutama dalam hal upaya perambahan terhadap hutan lindung, taman nasional dan hutan dan lahan konservasi lainnya. Sumber: BPS Sulawesi Tengah Grafik 2.4.2.3 Luas Kawasan Konservasi di Sulawesi Tengah Dibandingkan dengan Luas Kawasan Konservasi Nasional LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 74 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 81. Untuk dapat memahami apakah program kualitas pengelolaan sumberdaya alam di Sulawesi Tengah 5 tahun terakhir ini telah berhasil meningkatkan kualitas dari kawasan konservasi dapat ditunjukkan dengan data yang disajikan pada Grafik 2.4.2.3, pada Tahun 2004 luas kawasan konservasi di Sulawesi Tengah 593.038.75 ha. (nasional 22,715,297.35 ha), pada tahun 2006 meningkat menjadi 624377.38 ha (nasional, 22,702,527.17), dan pada Tahun 2007 tidak mengalami peningkatan yakni tetap 624377.39 ha, (nasional, 20,040,048.01). 2.4.3 KELAUTAN 2.4.3.1 Jumlah Tindak Pidana Perikanan Jumlah tindak pidana perikanan yang terjadi di suatu wilayah atau daerah adalah indikator yang penting untuk dicermati. Semakin tinggi jumlah tindak pidana yang terjadi semakin semakin tinggi pula tingkat kerusakan lingkungan laut yang ada. Hal ini disebabkan oleh karena umumnya tindak pidana perikanan tidak hanya terkait dengan proses illegal fishing semata, seperti penyalahgunaan izin tangkap atau izin usaha perikanan laut, tetapi juga mencakup tindak pelanggaran seperti penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti penggunaan Pukat Harimau, penggunaan bom yang berbahan dasar potassium dan bahan berbahaya lainnya, sehingga merusak ekosistem karang. Disamping itu pula terkait dengan upaya-upaya penegakan hukum di sektor perikanan tangkap, baik mencakup izin, retribusi dan pajak serta hal-hal lain seperti penyelundupan hasil tangkap. Sumber: BPS Sulawesi Tengan dan Nasional Grafik 2.4.3.1. Jumlah Tindak Pidana Perikanan di Sulawesi Tengah Dibandingkan dengan Jumlah Tindak Pidana Perikanan Nasional LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 75 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 82. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah telah menetapkan program penegakan hukum yang terkait dengan pengelolaan perikanan tangkap baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan oleh dunia usaha, serta kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan dari Negara-negara tetangga seperti nelayan Thailand, China, Taiwan dan Philipina. Pada Grafik 2.4.3.1 ditunjukkan bahwa jumlah tindak pidana perikanan dari tahun 2005-2007 terus mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2005 berhasil ditindak 4 kasus, dan pada tahun 2006 dan 2007 1 kasus, sedang secara nasional pada tahun 2005 174 kasus, tahun 2006 174 kasus dan pada tahun 2007 139 kasus. 2.4.3.2 Persentase Terumbu Karang dalam Keadaan Baik Untuk indikator terumbu karang dalam keadaan baik di Sulawesi Tengah tidak dapat dianalisis karena tidak ada data yang tersedia, namun jika asumsi bahwa keadaan berdasarkan persentase nasional yang dijadikan indikator maka keadaan terumbu karang di Sulawesi Tengah, sama dengan keadaan terumbu karang nasional yang mengalami proses penurunan pada tahun 2005 ke tahun 2007 yakni dari 31.49 % menjadi 29.49% dan pada tahun 2007 dan 2008 mengalami peningkatan menjadi 30.62 % dan 30.96 %. Untuk lebih jelasnya keadaan terumbu karang yang dalam kondisi baik Secara Nasional disajikan pada Grafik 2.4.3.2 berikut ini: Grafik 2.4.3.2: Presentase Terumbu Karang dalam Keadaan Baik Secara Nasional LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 76 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 83. 2.4.3.3 Luas Kawasan Konservasi Laut Kawasan laut merupakan kawasan yang penting bagi pertahanan dan ekonomi karena banyak sekali sumberdaya seperti jenis-jenis ikan dan non ikan serta beberapa bahan galian lainnya terkandung didalamnya, dan berada di dasar perairan laut kita. Dalam konteks sumberdaya alam maka indikator luasan kawasan konservasi yang ada sangat menentukan kualitas sumberdaya yang ada. Semakin luas wilayah yang bisa dan berhasil dikonservasi maka semakin tinggi pula kualitas sumberdaya laut kita, baik terhadap sumberdaya yang terbarukan seperti jenis ikan dan non ikan, maupun sumberdaya yang tidak dapat diperbarukan. Sulawesi Tengah dlam upaya untuk mempertahankan kualitas sumberdaya alam laut yang ada telah menetapkan beberapa kawasan sebagai kawasan konservasi laut berupa Taman Wisata Alam Laut diantaranya Taman Wisata Alam TWA) Laut (L) Pulau Tokobae di Kabupaten Poso seluas 1000 ha, TWA (L) Tomori di Kabupaten Morowali seluas 7200 ha, TWA (L) Tosale di Kabupaten Donggala seluas 5000 ha, TWA (L) Pulau Peling di Kabupaten Banggai kepulauan seluas 17.462 ha, dan TWA (L) Kepulauan Sogo di Kabupaten Banggai Kepulauan seluas 153.850 ha. Upaya tersebut sekaligus menunjukkan adanya keseriusan pemerintah Sulawesi Tengah dalam upaya konservasi laut. Untuk lebih jelasnya gambaran konservasi laut di Sulawesi Tengah dibandingkan dengan Konservasi Laut nasional disajikan pada Grafik 2.4.3.3 berikut ini: Grafik 2.4.3.3: Luas Kawasan Konservasi Laut Sulawesi Tengah Dibandingkan dengan Luas Konservasi Laut Nasional Berdasarkan data dan Grafik 2.4.2.3 luas kawasan konservasi laut di Sulawesi Tengah 362. 605 ha yang ditetapkan sejak Tahun 2004. Artinya sejak saat itu, luas kawasan konservasi laut cenderung tidak mengalami pertambahan, sementara secara nasional terus bertambah dari 8,6 juta ha pada Tahun 2004 menjadi 13.5 juta ha pada Tahun 2008. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 77 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 84. 2.4.4 ANALISIS RELEVANSI Analisis relevansi terhadap nilai capaian indikator pendukung kualitas pengelolaan sumberdaya alam di Daerah Sulawesi Tengah dan di tingkat nasional, diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Berdasarkan data BPS dan Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah tren rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan sejak tahun 2004 sampai 2007, program rehabilitasi lahan kritis sejalan dengan tren program dan hasil yang dicapai nasional. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program rehabilitasi lahan diluar kawasan hutan di Sulawesi Tengah sejalan dan mendukung proses capaian pembangunan nasional di bidang hutan dan lahan. Kenyataan tersebut ditunjukkan oleh data yang selaras dengan apa yang dicapai pada tren nasional, secara nasional terjadi peningkatan hal yang sama juga terjadi di Sulawesi Tengah, artinya tren rehabilitasi lahan di Sulawesi Tengah mengarah pada capaian yang positip. 2. Berdasarkan data yang ada, ditunjukkan bahwa capaian pengelolaan indikator luas kawasan konservasi di Sulawesi Tengah menunjukkan tren yang positip sebab dalam kurun waktu 4 tahun luas kawasan konservasi cenderung mengalami peningkatan, sementara secara nasional luas lahan konservasi cenderung mengalami penurunan. Walaupun masalah yang terlkait dengan upaya peningkatan dan upaya mempertahankan luas kawasan konservasi terus berbenturan dengan meningkatnya populasi penduduk disatu sisi dan meningkatnya akan kebutuhan lahan bagi pengembangan kawasan industry baik pertambangan maupun usaha agro industry yang telah menetapkan Sulawesi Tengah sebagai daerah tujuan investasi di bidang pertambangan dan agro industri. Sementara pada sisi yang lain perambahan dan pembalakan liar masih merupakan hal yang terus mengancam eksistensi kawasan konservasi yang ada, belum lagi ditambah dengan munculnya klaim masyarakat yang mengatasnamakan hak adat atau hak ulayat terhadap kawasan konservasi seperti yang terjadi di Dongi-Dongi. Namun dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa luas kawasan konservasi jika dibandingkan dengan luas kawasan konservasi nasional dari sisi tren maka Sulawesi Tengah telah mengalami kemajuan dibandingkan dengan tren nasional. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 78 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 85. 2.4.5 ANALISIS EFEKTIFITAS Analisis efektifitas terhadap nilai capaian indikator pendukung dari indikator outcome kualitas pengelolaan sumberdaya alam di Daerah Sulawesi Tengah dan di tingkat nasional, diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Jika asumsi bahwa tren nasional adalah gambaran tren daerah, maka berdasarkan data Tahun 2006 luas lahan rehabilitasi dalam kawasan hutan kritis di Sulawesi Tengah masih di atas rata-rata nasional. Ini berarti, pengelolaan dan program rehabilitasi hutan kritis di Sulawesi Tengah lebih efektif dibandingkan dengan hal yang sama secara nasional. Hal ini dimungkinkan oleh karena program rehabilitasi hutan melalui program reboisasi dan hutan tanaman industri yang cukup berhasil dikembangkan di Sulawesi Tengah serta sejalan dengan sasaran yang ditetapkan dalam RPJM Sulawesi Tengah yakni menurunnya luas kawasan hutan kritis di Sulawesi Tengah. 2. Efektifitas capaian sasaran pembangunan bidang kehutanan pada salah satu indikator rehabilitasi lahan luar hutan menunjukkan capaian yang efektif karena mampu menurunkan luas lahan kritis luar kawasan hutan secara signifikan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, walau pada tahun 2007 luas lahan yang mampu direhabilitasi mengalami penurunan yang cukup signifikan, artinya ini dapat dijadikan asumsi bahwa luas lahan yang akan direhabilitasi pada tahun tersebut juga mengalami penurunan Karena keberhasilan program rehabilitasi lahan pada tahun 2004-2006. Keadaan tersebut sejalan dengan kondisi yang terjadi secara nasional yang juga secara signifikan berhasil menurunkan luas lahan kritis diluar kawasan hutan. 3. Berdasarkan sasaran yang telah dicanangkan dalam RPJM Nasional dan RPJM Sulawesi Tengah jika dicermati berdasarkan data yang ada dan jika dibandingkan dengan tingkat pencapaian nasional, maka luas kawasan konservasi di Sulawesi Tengah sebagai indikator kualitas sumberdaya alam yang ada telah mampu ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah artinya program dan kegiatan yang dilaksanakan selama 4 tahun terakhir telah efektif dalam mempertahankan dan meningkatkan luas kawasan konservasi yang ada, walaupuntren secara nasional terus mengalami penurunan luasan kawasan konservasi secara signifikan. Artinya program dan kegiatan yang telah dicanangkan telah efektif dan tepat dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai. 4. Program pengamanan kekayaan perikanan laut yang merupakan kekayaan sumber daya alam yang sangat penting nilainya telah menunjukkan hasil yang signifikan, LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 79 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 86. karena selama periode evaluasi 2004-2008 telah terjadi tren penurunan yang cukup tinggi rata-rata 30-50% dalam setiap tahunnya. Fakta ini sekaligus menjadi indikasi bahwa upaya-upaya pengamanan dan penegakan hukum terhadap perairan laut kita di daerah Sulawesi Tengah cukup efektif. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum melalaui penindakan terhadap pidana perikanan tangkap di Sulawesi Tengah telah sejalan dengan tren nasional. 5. Mencermati tren nasional yang terus mengalami peningkatan secara signifikan dalam hal luas kawasan yang berhasil dikonservasi selama 5 (lima) tahun 2004-2008, sementara di Sulawesi Tengah dalam kurun waktu tahun 2006-2007 tidak mengalami perubahan, artinya upaya konservasi sumberdaya laut di Sulawesi Tengah belum menunjukkan arah yang sejalan dengan capaian secara nasional. 6. Dari segi efektifitas, jika diukur dari capaian sasaran ang tercantum dalam RPJM Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan RPJM Nasional, menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terkait dengan pidana perikanan tangkap yang terjadi di Sulawesi Tengah, telah menunjukkan kualitas pengelolaan sumberdaya kelautan di Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun yang terus membaik. 7. Efektititas pencapaian sasaran pengelolaan kawasan konservasi laut di daerah Sulawesi Tengah belum menunjukkan tren yang baik jika dibandingkan dengan tren nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan selama kurun waktu 5 tahun terakhir belum menunjukkan hasil yang signifikan bahkan cenderung stagnan, sementara upaya-upaya pada tingkat nasional telah mampu menoingkatkan capaian dari tahun 2004 sampai dengan 2008 yang mengalami tren meningkat. Dengan demikian, upaya yang dilakukan di daerah ini belum efektif mencapai sasaran yang ingin dicapai yakni perluasan kawasan konservasi laut yang dapat meningkatkan kualitas sumberdaya laut secara nasional. 2.4.6 ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR SPESIFIK DAN MENONJOL Dalam konteks pengelolaan sumberdaya laut tidak ada aspek yang menonjol sebagai indikator yang dapat dijadikan ukuran atau menilai keberhasilan program pengelolaan sumberdaya alam di Sulawesi Tengah sebab minimnya informasi yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya laut. Namun upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya alam laut bukannya tidak ada, hal ini dapat dilihat dari telah ditetapkannya beberapa kawasan sebagai kawasan konservasi dalam bentuk kawasan wisata alam laut di beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 80 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 87. Analisis capaian indikator spesifik dan menonjol yang terkait dengan pengelolaan kualitas sumberdaya alam di Sulawesi Tengah, adalah indikator rehabilitasi lahan luar hutan dan indikator luas kawasan konservasi. Hal ini terlihat dari meningkatnya secara signifikan luas kawasan lahan kritis diluar hutan yang berhasil di konservasi dari tahun ketahun terus meningkat, sementara secara nasional peningkatan pada indikator yang sama relatif rata-rata hanya meningkat 1 (satu) sampai dengan 2 (kali) dari luas lahan yang mampu direhabilitasi, sementara di Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2004 sampai dengan 2006 meningkat sampai dengan 4 (empat) kali. Sedangkan pada luas lahan konservasi jika pada tren nasional kawasan konservasi terus mengalami pengurangan cukup siginifikan tetapi di Sulawesi Tengah luas kawasan Konservasi relatif mengalami peningkatan yang signifikan terutama dalam kurun waktu tahun 2004-2006. Untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap tren dari kedua indikator tersebut disajikan pada Grafik 2.4.6 berikut ini: Grafik 2.4.6 Luas Kawasan Konservasi Sulawesi Tengah LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 81 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 88. 2.4.7 REKOMENDASI KEBIJAKAN Berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya dan untuk meningkatkan upaya pengelolaan sumberdaya alam di Sulawesi Tengah maka Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah perlu melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut: 1. Program pelibatan masyarkat dalam konteks konservasi dan rehabilitasi lahan kritis perlu terus menerus ditingkatkan; 2. Pengembangan kawasan konservasi hutan, tanah dan air yang berbasis pada masyarakat perlu terus dikembangkan; 3. Penyelesaian kasus perambahan kawasan lindung dan taman nasional perlu segera diselesaikan agar ada kepastian hukum dengan pelibatan multi stakeholder seperti Pemerintah, Perguruan Tinggi, LSM, Tokoh masyarakat dan agama; 4. Penegakan atas kasus-kasus yang melibatkan pengusaha dan masyarakat agar dilakukan dengan tegas, tepat dan elegan; 5. Meningkatkan operasi penangkapan ikan secara illegal dengan meningkatkan kerjasama dengan Instansi Kepolisian dan Angkatan laut dalam melakukan operasi pengamanan sumber daya laut terutama yang terkait dengan ikan dan non ikan; 6. Meningktkan upaya penyuluhan hukum tentang larangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dan non ikan di laut oleh nelayan tradisional; 7. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi baik kawasan wisata alam laut maupun dalam pengelolaan kawasan lindung sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya kawasan konservasi tersebut; 8. Mengintensifkan program reboisasi pada lahan kritis dan daerah tangkapan secara berkelanjutan; 9. Mengintensifkan program pemberdayaan hutan kemasyarakatan secara berkelanjutan. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 82 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 89. 2.5. TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL Kata pembangunan, apapun pemaknaannya dan dimanapun diselenggarakan, termasuk di Indonesia, selalu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Maka dari itu, kesejahteraan sosial menjadi salah satu tujuan utama pembangunan. Yang dimaksud kesejahteraan sosial disini adalah keadaan sentosa dan makmur serta berkecukupan, baik dalam dimensi fisik maupun nonfisik. Dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial, mereka yang kondisi kesejahteraan sosialnya rendah biasanya dicirikan atau disandang oleh mereka yang menderita cacat, telantar dan tuna sosial. Sehubungan dengan upaya mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut, berbagai upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan sosial telah banyak dilakukan. Untuk mengetahui sampai sejauh mana kinerja pelaksanaan program- program pembangunan sosial itu, dalam studi ini akan dievaluasi melalui beberapa sub indikator atau indikator pendukung yang dapat merepresentasikan indikator outcome tingkat kesejahteraan sosial. 2.5.1. CAPAIAN INDIKATOR Bagian ini membahas capaian indikator kesejahteraan sosial di daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan di tingkat nasional. Nilai capaian indikator diperoleh dengan menjumlahkan nilai rata-rata indikator pendukung yang mencakup persentase penduduk miskin; tingkat pengangguran terbuka; persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak (terlantar, jalanan, balita terlantar, dan nakal); persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia, dan persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial (penyandang cacat, tuna sosial, dan korban penyalahgunaan narkoba), dibagi dengan banyaknya indikator pendukung. Uraian tentang capaian indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial ini dimulai dengan mengedepankan sub-sub indikator (indikator pendukung) pembentuknya. 2.5.1.1 Persentase Penduduk Miskin Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sudah klasik dan telah demikian intensif dibahas dan didiskusikan, baik dalam kajian ilmu ekonomi pembangunan dan ilmu-ilmu sosial maupun di berbagai forum diskusi. Sedemikian intensifnya kemiskinan itu dibahas dan didiskusikan, memunculkan kesan baru bahwa seolah-olah kemiskinan itu semakin sering dibahas dan didiskusikan, semakin tak kunjung selesai penyelesaian masalahnya. Namun, mengapa kemiskinan itu tetap menjadi perhatian dalam evaluasi ini? Ada beberapa alasan yang perlu dikemukakan: pertama, dari LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 83 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 90. dimensi filosofi, kemiskinan itu tidak dikehendaki oleh siapapun. Kemiskinan merupakan sisi gelap dari kehidupan umat manusia, baik secara individual maupun kelompok, kondisi kemiskinan menyebabkan seseorang atau kelompok orang sulit mencapai kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan kerja produktif yang menguntungkan secara ekonomi dan sosial. Karena miskin, seseorang sebagian waktunya habis tersita hanya untuk mempertahankan survival dalam kehidupannya. Realitas ini terjadi hampir di semua tempat, termasuk di daerah Provinsi Sulawesi Tengah; kedua, dari dimensi ideologi kemiskinan merupakan tantangan dan sekaligus masalah krusial yang dihadapi dalam upaya memajukan kesejahteraan sosial, sehingga setiap kebijakan pengentasan kemiskinan, khususnya di daerah Sulawesi Tengah, harusnya selalu menjadi prioritas; dan ketiga, dari dimensi empiris kemiskinan merupakan fenomena sosial yang bisa terjadi di mana dan kapan saja, termasuk yang sedang dihadapi di daerah ini. Memang, mengungkap kemiskinan itu tidak mudah, apalagi bagi mereka yang sama sekali tidak pernah bergelut dan merasakan hidup miskin. Kemiskinan itu bukanlah sesuatu yang dengan mudahnya dapat dikuantifikasikan, ia sangat erat hubungannya dengan nilai-nilai sosial, kultural dan agama. Oleh karena itu, masalah kemiskinan bersifat multidimensional. Boleh jadi kemiskinan itu adalah sesuatu yang misterius, kemiskinan itu ada akan tetapi tidak otomatis diakui keberadaannya, terutama oleh individu-individu yang termasuk atau dimasukkan dalam kategori si miskin. Dalam evaluasi ini, si miskin atau penduduk miskin yang dijadikan obyek pembahasan adalah penduduk miskin yang dikriteriakan oleh BPS. Grafik 2.5.1.1 : Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Tengah dan Indonesia, Tahun 2004-2008 LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 84 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 91. Selama periode evaluasi, capaian indikator persentase penduduk miskin relatif tidak mengalami perubahan yang berarti, baik di Sulawesi Tengah maupun di tingkat nasional. Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.5.1.1 persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah pada Tahun 2004 mencapai 21,6 persen, kemudian menurun menjadi 20,75 persen pada Tahun 2008. Di tengah periode evaluasi, yaitu pada Tahun 2006, persentase penduduk miskin terjadi kenaikan yang cukup signifikan menjadi 23,63 persen. Pola perubahan indikator persentase penduduk miskin juga berlaku di tingkat nasional. Tampaknya, kenaikan ini disebabkan oleh dampak berantai dari kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik yang terjadi pada Tahun 2005. 2.5.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial, tingkat pengangguran terbuka dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kinerjanya. Makin tinggi tingkat pengangguran terbuka dalam suatu masyarakat, makin tidak sejahtera masyarakat tersebut. Dalam evaluasi ini tidak membahas tentang apa dan mengapa pengangguran terbuka itu ada dan terjadi, melainkan hanya ingin membandingkan kenyataan yang terjadi di Daerah Sulawesi Tengah dengan di tingkat nasional. Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.5.1.2 , capaian indikator tingkat pengangguran terbuka di daerah Sulawesi Tengah menunjukkan tren yang menurun, walaupun di tengah periode evaluasi terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Grafik 2.5.1.2 Perkembangan Pengangguran Terbuka Sulawesi Tengah dan Indonesia, Tahun 2004-2008 LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 85 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 92. Pada awal periode evaluasi, Tahun 2004, capaian indikator ini sebesar 5,85 persen dan kemudian menurun menjadi 5,45 persen di akhir periode evaluasi, Tahun 2008. Naiknya pengangguran terbuka pada Tahun 2006 tampaknya juga turut disebabkan oleh dampak berantai dari kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik yang terjadi pada Tahun 2005. 2.5.1.3 Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak (terlantar, jalanan, balita terlantar, dan nakal) Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan nasional yang diamanatkan dalam UUD 45. Di dalam sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi bangsa, karenanya setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan sosial yang sebaik-baiknya, termasuk anak-anak terlantar, anak jalanan, balita terlantar dan anak nakal. Selama periode evaluasi, capaian indikator persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak relatif tidak mengalami perubahan yang berarti, khususnya di daerah Sulawesi Tengah. Grafik 2.5.1.3: Perkembangan Presentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak (terlantar, jalanan, balita terlantar, dan nakal) Sulawesi Tengah dan Indonesia, Tahun 2004-2008 Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.5.1.3 persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak di Sulawesi Tengah pada Tahun 2004 mencapai 2,4 persen, kemudian menurun menjadi 2,14 persen pada Tahun 2008. Berbeda halnya di tingkat nasional, capaian indikator pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 86 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 93. menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Pada Tahun 2004 mencapai 2,18 persen, kemudian menurun menjadi 1,25 persen pada Tahun 2008. 2.5.1.4 Persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia Pelayanan kesejahteraan sosial bagi kelompok penduduk lanjut usia adalah merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 45. Atas dasar itulah, maka setiap Warga Negara Indonesia, khususnya kelompok lanjut usia (LANSIA) berhak memperoleh keadilan sosial yang sebaik-baiknya, termasuk pelayanan kesejahteraan sosialnya. Selama periode evaluasi, capaian indikator persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi kelompok penduduk LANSIA mengalami perubahan, baik di Sulawesi Tengah maupun di tingkat nasional. Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.5.1.4 persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi kelompok penduduk LANSIA di Sulawesi Tengah mencapai 2,15 persen pada Tahun 2004, kemudian menurun menjadi 1,5 persen pada Tahun 2008. Di tingkat nasional, capaian indikator persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi kelompok penduduk lanjut usia menurun dari 1,42 persen pada Tahun 2004 menjadi 0,72 persen pada Tahun 2008. Grafik 2.5.1.4: Perkembangan Presentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia Di Sulawesi Tengah dan Indonesia, Tahun 2004-2008 2.5.1.5 Persentase Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 87 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 94. Dalam sila ke-5 Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi salah satu filosofi bangsa, karenanya setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk memperoleh keadilan sosial yang sebaik-baiknya, termasuk wanita tuna susila, anak terlantar dan penyandang masalah sosial lainnya. Dalam kaitan ini, pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan social sebagaimana dimaksudkan di atas. Selama ini pemerintah bersama masyarakat telah berusaha secara sungguh- sungguh mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan sosial, baik secara materil maupun spirituil. Berbagai pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada kelompok sasaran seperti anak-anak terlantar, wanita tunasusila dan kelompok lainnya seperti memberikan pembekalan keterampilan seperti tata rias, menjahit, pertukangan, elektronik, dan otomotif serta kemandirian berusaha dan sebagainya tidak lain dimaksudkan untuk mencapai kehidupan sosial yang makin baik. Grafik 2.5.1.5: Perkembangan Presentase pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Di Sulawesi Tengah dan Indonesia, Tahun 2004-2008 Selama periode evaluasi, capaian indikator persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial mengalami perubahan yang signifikan, khususnya di daerah Sulawesi Tengah. Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.5.1.5 persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial di Sulawesi Tengah pada Tahun 2004 mencapai 31,86 persen, kemudian menurun menjadi 27,03 persen pada Tahun 2008. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 88 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 95. Hal yang sama juga terjadi di tingkat nasional, capaian indikator pelayanan dan rehabilitasi sosial menunjukkan tren penurunan yang relatif lamban, dari sekitar 1,00 persen pada Tahun 2004 menurun menjadi 0,74 persen pada Tahun 2008. 2.5.2. CAPAIAN INDIKATOR OUTCOMES PROVINSI DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN INDIKATOR OUTCOMES NASIONAL Dari hasil perhitungan diperoleh nilai capaian indikator kesejahteraan sosial sebagai berikut: 1) capaian indikator kesejahteraan sosial di Daerah Provinsi Sulawesi Tengah relatif rendah dibandingkan dengan capaian indikator kesejahteraan sosial di tingkat nasional; 2) selama periode evaluasi 2004-2008, nilai capaian indikator tersebut menunjukkan tren yang terus menaik, baik di Daerah Sulawesi Tengah maupun dalam skala nasional dengan arah dan pola perubahan yang sama. Tren dan pola perubahan capaian indikator tersebut mengindikasikan bahwa tingkat keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah Sulawesi Tengah sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial di tingkat nasional. Grafik 2.5.2: Capaian Indikator Kesejahteraan Sosial Sulawesi tengah dan Indonesia, Tahun 2004-2008 Hal ini dapat dijelaskan bahwa selama ini program-program pembangunan kesejahteraan sosial di Daerah Sulawesi Tengah sebagian besar pendanaannya bersumber dari dana APBN. Kondisi sebaliknya dimana capaian indikator kesejahteraan sosial di daerah ini melebihi tingkat capaian indikator di tingkat nasional dapat saja terjadi manakala ada komitmen yang kuat dari pemimpin daerah dan dukungan dana daerah yang memadai untuk pembiayaan pembangunan kesejahteraan sosial. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 89 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 96. 2.5.3 ANALISIS RELEVANSI Analisis relevansi terhadap nilai capaian indikator pendukung tingkat kesejahteraan sosial di Daerah Sulawesi Tengah dan di tingkat nasional, diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Capaian indikator persentase penduduk miskin di daerah ini walaupun masih lebih tinggi jika diperbandingkan dengan capaian indikator persentase penduduk miskin di tingkat nasional namun menunjukkan kinerja yang terus membaik. Jika capaian indikator ini dibandingkan dengan target persentase penduduk miskin sebesar 18 pesen sebagaimana tertuang dalam RPJMD Sulawesi Tengah 2006-2011, maka relevansinya cukup tinggi terhadap upaya penanggulanaan kemiskinan. 2. Capaian indikator pengangguran terbuka di daerah ini sudah di bawah capaian indikator pengangguran terbuka di tingkat nasional. Jika diperbandingkan dengan target pengangguran terbuka sebesar 4 - 6 persen sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2006-2011 maka relevansinya sangat tinggi terhadap upaya penurunan angka pengangguran terbuka. 3. Capaian indikator pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak di daerah ini secara kualitatif tidak lebih baik jika diperbandingkan dengan capaian di tingkat nasional. Jika capaian indikator ini dibandingkan dengan sasaran terbinanya kesejahteraan sosial, fakir miskin dan komunitas adat terpencil, rehabilitasi sosial penyandang cacat, penanggulangan korban bencana, pembinaan kesejahteraan sosial keluarga, anak terlantar dan lanjut usia terlantar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Sulawesi Tengah 2006-2011, maka relevansinya rendah terhadap upaya pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak. 4. Capaian indikator persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi kelompok penduduk lanjut usia di daerah ini masih tidak lebih baik jika diperbandingkan dengan capaian indikator persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi kelompok penduduk lanjut usia di tingkat nasional. Jika capaian indikator ini dibandingkan dengan sasaran pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana tertuang dalam RPJMD Sulawesi Tengah 2006-2011, maka dinilai tidak cukup relevan terhadap upaya pembangunan kesejahteraan sosial di daerah ini. 5. Capaian indikator persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial di daerah ini masih tidak lebih baik jika diperbandingkan dengan capaian indikator persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial di tingkat nasional. Jika capaian indikator ini dibandingkan dengan sasaran pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana tertuang dalam RPJMD Sulawesi Tengah 2006-2011, maka dinilai tidak cukup relevan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial di daerah ini. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 90 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 97. 2.5.4 ANALISIS EFEKTIVITAS Analisis efektifitas terhadap capaian indikator pendukung tingkat kesejahteraan sosial di daerah Sulawesi Tengah dan di tingkat nasional, diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Menurunnya capaian indikator persentase penduduk miskin di daerah ini ternyata tidak lebih baik jika diperbandingkan dengan capaian indikator secara nasional. Namun demikian, capaian indikator ini menunjukkan adanya perbaikan atau peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga dinilai sangat efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan, khususnya dalam pengentasan kemiskinan. 2. Menurunnya capaian indikator pengangguran terbuka di daerah ini ternyata lebih baik jika diperbandingkan dengan capaian indikator secara nasional. Capaian indikator ini juga disertai dengan adanya perbaikan atau penurunan angka pengangguran terbuka dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga dinilai sangat efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan, khususnya dalam menekan tingkat pengangguran terbuka. 3. Menurunnya capaian indikator pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak di daerah ini ternyata tidak lebih baik jika diperbandingkan dengan capaian indikator secara nasional. Namun demikian, capaian indikator ini menunjukkan adanya perbaikan atau peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga dinilai cukup efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan, khususnya dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak. 4. Menurunnya capaian indikator persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi kelompok penduduk lanjut usia di daerah ini ternyata tidak lebih baik jika diperbandingkan dengan capaian indikator secara nasional. Ditambah lagi, capaian indikator ini tidak menunjukkan adanya perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga dinilai tidak efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan, khususnya dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi kelompok penduduk lanjut usia. 5. Menurunnya capaian indikator persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial di daerah ini ternyata tidak lebih baik jika dirbandingkan dengan capaian indikator secara nasional. Ditambah lagi, capaian indikator ini tidak menunjukkan adanya perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga dinilai tidak efektif dalam upaya mencapai tujuan pembangunan, khususnya dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi kelompok penduduk sasaran. 2.5.5. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR SPESIFIK DAN MENONJOL LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 91 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 98. Setelah memperhatikan hasil analisis relevansi dan efektivitas sejumlah indikator pendukung dari indikator tingkat kesejahteraan sosial di Sulawesi Tengah, dalam hal ini mencakup capaian indikator persentase penduduk miskin, pengangguran terbuka, pelayanan dan rehabilitasi sosial, persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia, dan persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak. Dari indikator- indikator pendukung di atas, persentase penduduk miskin akan dikaji sebagai indikator spesifik dan menonjol. Indkator pendukung ini menarik untuk di kaji karena dalam kenyataannya hingga Tahun 2008 seperlima penduduk Sulawesi Tengah berada di bawah garis kemiskinan, semetara target RPJMD Sulawesi Tengah pada Tahun 2011 persentase penduduk miskin sekitar 17-18%. Sejak diberlakukannya undang-undang tentang pemerintahan daerah, penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu perhatian utama pembangunan nasional dan daerah. Seharusnya hal tersebut dijadikan momentum dan peluang untuk mewujudkan desentraliusasi pembangunan yang sensitif terhadap persoalan lokal. Telah banyak upaya yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, sayangnya pencapaian program penanggulangan baik secara nasional dan maupun daerah belum sepenuhnya berhasil. Penanggulangan atau pengentasan kemiskinan selama otonomi daerah diberlakukan belum mampu manjawab masalah kemiskinan secara menyeluruh dan tuntas, karena: 1) Program tidak tepat sasaran; 2) Program tidak bertahan lama; 3) Program dipaksakan terhadap penduduk miskin; dan Program tidak diakses karena hambatan struktual. Ada juga menyatakan penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan bersifat karitatif (Charity) yang cenderung menjadikan orang miskin semakin tergantung pada bantuan pihak luar dan sangat sedikit sekali program penangulangan kemksikinan yang benar-benar memenuhi tujuan pemberdayaan penduduk di bawah garis kemiskinan. Ini berarti program pengentasan kemiskinan tidak bertumpu pada komunitas setempat. Akibatnya perekonomian mereka rentan dan mereka dengan mudah kembali berada di bawah garis kemiskinan ketika ada kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-poor seperti kenaikan BBM, TDL dll. Faktor lain berkaitan dengan kelemahan organisai pelaksana seperti pemerintah lokal dan pemerintah kelurahan atau desa. Oleh karena itu diperlukan strategi baru untuk mengentaskan kemiskinan yang menggunakan potensi sosial lokal untuk membantu orang miskin terbebas dari kemiskinannya. Strategi yang dikembangkan termasuk dalam community based development dengan menggunakan potensi lokal setempat. Secara eksplisit dalam prioritas pembangunan daerah Sulawesi Tengah dicantumkan tentang Penanggulangan Kemiskinan, yang pelaksanaannya LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 92 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 99. dilaksanakan secara terus menerus sehingga masyarakat miskin di Sulawesi Tengah berangsur angsur dapat ditekan seminimal mungkin. Prioritas ini difokuskan pada : 1. Pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi. 2. Revitalisasi pelayanan KB dan keselamatan ibu melahirkan (save mother hood) 3. Penanganan gizi buruk 4. Pemberdayaan usaha mikro Walaupun upaya pengurangan jumlah dan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah, terus digalakkan namun harus diakui bahwa masih sangat diperlukan upaya keras untuk dapat menurunkan jumlah penduduk miskin tersebut. Bilamana program prioritas yang dicanangkan tersebut tepat sasaran dan berkelanjutan maka target penurunan persentase penduduk miskin di Sulawesi Tengah sebesar 17-18 persen (target RPJMD) pada Tahun 2011 diperkirakan akan tercapai. Dalam RPJMD Sulawesi Tengah Tahun 2006-2011, pengentasan kemiskinan menduduki prioritas pertama. Dengan menempatkannya pada priorits utama, seharusnya persentase penduduk miskin ditargetkan turun setengahnya (sekitar 10- 12%) sebagaimana tercantum dalam RPJMD (sebelum di revisi). Dalam RPJMD (sebelum di revisi) tercantum: “Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan Visi Penanggulangan Kemiskinan di Propinsi Sulawesi Tengah yaitu ”Terwujudnya penurunan 12 % angka kemiskinan pada Tahun 2011 melalui upaya terpadu dari semua stakeholder menuju keluarga mandiri, adil dan sejahtera”. Sasaran ini dijabarkan lebih lanjut melalui: a. Tersedianya pangan yang bermutu dan terjangkau, serta meningkatnya status gizi masyarakat, terutama ibu, bagi dan anak balita. b. Tersedianya pe!ayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan tanpa diskriminasi gender. c. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu, terjangkau dan tanpa diskriminasi gender. d. Tersedianya lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta meningkatnya kemampuan pengernbangan usaha tanpa diskriminasi gender. e. Tersedianya perumahan yang layak dan lingkungan permukiman yang sehat. f. Tersedianya air bersih dan sanitasi dasar yang baik. g. Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komural atas tanah. h. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 93 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 100. i. Terjaminnya rasa aman dari gangguan keamanan dan tindak kekerasan terutama di daerah konflik (Kabupaten Poso). j. Terjaminya partisipasi masyarakat miskin dan keseluruhan proses pembangunan. 2.5.6. REKOMENDASI KEBIJAKAN Berdasarkan beberapa capaian indikator pendukung tingkat kesejahteraan sosial dan hasil analisis capaian indikator spesifik dan menonjol dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial, diajukan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut: Penanggulangan Kemiskinan: 1. Upaya penanggulangan kemiskinan, hendaknya ditempuh secara simultan melalui beragam aktivitas lintas sektoral dalam satu rentang kendali dan koordinasi, dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat sasaran secara berkelanjutan; 2.Penanggulangan kemiskinan berbasis asset di Sulawesi Tengah diperlukan pendekatan lokal yang spesifik sesuai dengan karakteristik asset, kemampuan absorbsi, dan permasalahan spesifik pada kelompok masyarakat miskin itu sendiri; 3.Mengintensifkan dan mengefektifkan penerapan sistem perlindungan sosial bagi warga miskin; 4.Penguatan kelembagaan pelayanan social untuk mempercepat penyelesaian berbagai masalah sosial; 5.Memberdayakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang terdapat dalam masyarakat, kondisi alam, dan tatanan sosial masyarakat setempat; dan 6.Meningkatkan kepedulian masyarakat dengan berpartisipasi aktif dalam kerja-kerja kemanusian yang terkait dengan penyelesaian berbagai masalah sosial. Pengangguran Terbuka: 1. Memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui upaya penguatan kapasitas individual dan kelompok sasaran yang potensial untuk berwirausaha; 2. Memacu investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lebih tinggi. 3. Memperkuat kapasitas pekerja dan pelaku ekonomi sektor UMKM melalui program pengembangan soft competencies, dan fasilitasi kredit UMKM. Pelayanan Kesejahteraan Sosial: LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 94 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 101. 1. Mengintensifkan dan mengefektifkan penerapan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. 2. Penguatan kelembagaan pelayanan social dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah sosial. 3. Sebagai penunjang keberhasilan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah menggali dan memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang terdapat dalam unsur masyarakat, kondisi alam, dan tatanan sosial masyarakat setempat. 4. Diperlukan peningkatan kepedulian masyarakat dengan berpartisipasi aktif dalam kerja-kerja kemanusian yang terkait dengan penyelesaian berbagai masalah sosial. BAB III PENUTUP 3.1 K E S I M P U L A N Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah Sulawesi Tengah selama periode 2004-2008, yang meliputi analisis terhadap beberapa indikator outcome: tingkat layanan publik dan demokrasi; tingkat kualitas sumberdaya manusia; tingkat pembangunan ekonomi; tingkat pengelolaan sumberdaya alam; dan indikator outcome tingkat kesejahteraan sosial, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Kualitas kehidupan demokrasi di daerah Provinsi Sulawesi Tengah semakin meningkat dan berkembang. Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah disambut dengan semarak oleh masyarakat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya partisipasi rakyat dalam pesta demokrasi tersebut. Namun harus dicermati agar jangan sampai muncul kebosanan dan hilangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut; 2. Berbagai tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang semakin mudah, terjangkau, efisien, efektif dan dengan berbagai kenyamanan disahuti oleh Pemerintah Daerah melalui berbagai regulasi yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat. Peranserta perempuan dalam berbagai bidang khususnya di bidang pemerintahan dan politik semakin meningkat seiring dengan pengejawantahan konsep kesetaraan jender; LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 95 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 102. 3. Kondisi infrastruktur (khususnya infrastruktur jalan dan jembatan) di Sulawesi Tengah pada umumnya mengalami kerusakan. Kerusakan ini akibat perubahan iklim yang ekstrim, dan ulah para pelaku illegal logging yang menyebabkan banjir bandang di beberapa tempat hingga merusak beberapa badan jalan dan jembatan; 4. Keterbatasaan energi listrik akibat kekurangan daya menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu dan rusaknya berbagai perabot rumah tangga masyarakat dan rumahtangga pemerintah, sehingga terjadi lonjakan biaya operasional yang cukup tinggi; 5. Dalam hal layanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan, permasalahan akses, pemerataan, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan masih sangat dominan dihadapi oleh sebagian besar warga masyarakat; 3.2 REKOMENDASI Berdasarkan beberapa kesimpulan dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah Sulawesi Tengah selama periode 2004-2008, diajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 3.2.1 Peningkatan Pelayanan Publik dan Demokrasi Mencermati perkembangan dan trend pelayanan publik dan demokrasi yang diukur dari indikator penanganan kasus korupsi, aparat yang berijasah minimal S-1, pelayanan satu atap, GDI, GEM, Partisipasi Politik masyarakat dalam Pemilu Legislatis, Pilkada dan Pilpres, maka direkomendasikan kebijakan sebagai berikut: 5. Penanganan kasus-kasus Korupsi yang dilaporkan perlu terobosan berupa peningkatan peran dari institusi penegak hukum dalam hal koordinasi antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan disatu pihak dan aparat auditor dengan pihak penyidik dalam hal ini Bawasda, Inspektorat, BPKP dan BPK agar terjadi satu sinergisitas dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang tidak kalah pentingnya adalah diperlukannya semacam perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkat daerah; 6. Dalam rangka meningkatkan tingkat pendidikan Aparatur Pemerintah Daerah, maka kerjasama dengan lembaga penyelenggara pendidikan perlu terus ditingkatkan, dan pemerintah daerah pada tingkat propinsi dan kabupaten perlu menyediakan dukungan pembiayaan dalam bentuk beasiswa bagi aparat yang akan melanjutkan jenjang pendidikannya; LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 96 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 103. 7. Upaya pelayanan satu atap agar pemerintah Provinsi diharapkan melakukan terobosan melalui regulasi sistem pelayanan yang cepat dan murah dengan menerbitkan Keputusan/instruksi Gubernur tentang pelayanan satu atap kepada pemerintah daerah sambil mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota bersama DPRD menerbitkan Peraturan Daerah tentang pelayanan satu atap; 8. Capaian dalam bidang pembangunan demokrasi yang positif perlu terus menerus ditingkatkan terutama yang terkait dengan GDI dan GEM yang masih berada di bawah rata-rata tren nasional melalui kebijakan sebagai berikut: 4) Mengoptimalkan program pendidikan keluarga dan pelayanan kesehatan yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat; 5) Pendidikan politik bagi perempuan disinergikan melalui program pemberdayaan perempuan dan keluarga; 6) Peningkatan partisipasi politik yang semakin membaik harus terus menerus dioptimalkan melalui pendidikan politik yang melibatkan multi stakeholders. 3.2.2 Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Berdasarkan beberapa capaian nilai indikator pendukung tingkat kualitas sumberdaya manusia dan hasil analisis capaian indikator spesifik dan menonjol terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia, diajukan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut: 9. Dalam kurun waktu tersisa, RPJMN 2004-2009 dan RPJMD Tahun 2006-2011, diharapkan adanya penguatan sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan seluruh stakeholders pendidikan dan kesehatan untuk mempercepat perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan dan kesehatan yang lebih partisipatif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, mengelola sumber dana secara efisien dan memberikan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan secara lebih efektif dengan menerapkan standar pelayanan minimal, sehingga dapat diukur kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. 10. Upaya peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan penyelenggaraan pendidikan, mutu tenaga pendidik/guru dan tenaga kependidikan (kepala sekolah, tata usaha, laboran, pustakawan, pengawas) serta peningkatan ketersediaan, kualitas dan kesejahteraan pendidik. hendaknya lebih diperhatikan lagi agar penuntasan wajar DIKDAS sembilan tahun dan pembangunan pendidikan dapat dipercepat di Provinsi Sulawesi Tengah. 11. Untuk meningkatkan derajad kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan, meningkatkan jumlah dan mutu tenaga kesehatan seperti dokter, apoteker, asisten LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 97 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 104. apoteker, sarjana kesehatan masyarakat (SKM), bidan, penunjang kesehatan, perawat, perawat gigi dan sanitarian serta peningkatan ketersediaan, kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan hendaknya lebih diprioritaskan agar visi menuju Indonesia Sehat Tahun 2015 dapat dipercepat di Provinsi Sulawesi Tengah. 12. Peningkatan akses, pemerataan pelayanan dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi yang berkualitas, serta peningkatan pendidikan luar sekolah. 13. Peningkatan akses, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas layanan kesehatan terutama bagi masyarakat di perdesaan perlu diprioritaskan. 14. Upaya peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan, terutama untuk layanan kesehatan dasar di daerah terpencil dan tertinggal perlu diprioritaskan. 15. Penanganan masalah gizi kurang/buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita harus secara terus menerus mendapat penanganan secara serius. 16. Perlunya penguatan dan penajaman program KB yang sudah berjalan dan secara langsung menyentuh pada sasaran program. 3.2.3 Pembangunan Ekonomi Berdasarkan beberapa capaian nilai indikator pendukung tingkat pembangunan ekonomi dan hasil analisis capaian indikator spesifik dan menonjol terkait dengan upaya percepatan pembangunan ekonomi, diajukan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut: 7. Sangat perlu dan segera dilakukan peningkatan investasi pemerintah dalam upaya perbaikan kualitas berbagai infrastruktur jalan sebagai penunjang perkembangan aktivitas ekonomi, disamping itu diperlukan pula peningkatan aksesibilitas pelayanan transportasi yang terjangkau bagi masyarakat banyak; 8. Dalam upaya perbaikan kualitas berbagai infrastruktur jalan tersebut hendaknya disertai dengan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan pihak instansi teknis terkait di daerah Provinsi dan Kabupaten agar dicapai suatu perbaikan dan peningkatan kualitas berbagai infrastruktur jalan tersebut secara simultan sehingga dapat menghubungkan daerah-daerah kantong produksi dengan pasar secara lebih mudah, murah dan efisien; 9. Untuk dapat menarik investor menanamkan modalnya di Sulawesi Tengah, sangat mendesak untuk segera menyelesaikan penyediaan energi listrik, sembari menemukenali energi terbarukan dan diperlukan intervensi kebijakan dalam peningkatan pemerataan pelayanan listrik bagi masyarakat, terutama di wilayah LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 98 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 105. perdesaan, disamping itu diperlukan pula tambahan regulasi yang terkait dengan layanan satu atap untuk kepentingan perizinan dunia usaha; 10. Agar pertumbuhan ekonomi dapat memiliki efek multiplier yang tinggi, pemerataan, dan keberlanjutan, pengembangan ekonomi perlu diarahkan pada peningkatan aktivitas sektor riil; 11. Untuk dapat meningkatkan daya saing daerah dan peningkatan ekspor (non migas), diperlukan kebijakan pembangunan ekonomi yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi sumberdaya serta keunggulan masing-masing wilayah, disamping itu pengembangan ekonomi harus diarahkan pada keterkaitan aktivitas rantai industri; 12. Diperlukan intervensi kebijakan dalam menciptakan pemerataan pendapatan antarwilayah yang dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan peran sektor riil yang berbasis kepada potensi unggulan wilayah sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat wilayah tersebut. 3.2.4 Pengelolaan Sumberdaya Alam Berdasarkan beberapa capaian nilai indikator pendukung tingkat pengelolaan sumberdaya alam dan hasil analisis capaian indikator spesifik dan menonjol terkait dengan upaya pengelolaan sumberdaya alam, diajukan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut: 10. Program pelibatan masyarkat dalam konteks konservasi dan rehabilitasi lahan kritis perlu terus menerus ditingkatkan. 11. Pengembangan kawasan konservasi hutan, tanah dan air yang berbasis pada masyarakat perlu terus dikembangkan; 12. Penyelesaian kasus perambahan kawasan lindung dan taman nasional perlu segera diselesaikan agar ada kepastian hukum dengan pelibatan multi stakeholder seperti Pemerintah, Perguruan Tinggi, LSM, Tokoh masyarakat dan agama; 13. Penegakan atas kasus-kasus yang melibatkan pengusaha dan masyarakat agar dilakukan dengan tegas, tepat dan elegan. 3.2.5 Kesejahteraan Sosial Penanggulangan Kemiskinan: LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 99 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 106. 7. Upaya penanggulangan kemiskinan, hendaknya ditempuh secara simultan melalui beragam aktivitas lintas sektoral dalam satu rentang kendali dan koordinasi, dilaksanakan secara tepat waktu dan sasaran serta berkelanjutan. 8. Penanggulangan kemiskinan berbasis asset di Sulawesi Tengah diperlukan pendekatan lokal yang spesifik sesuai dengan karakteristik asset, kemampuan absorbsi, dan permasalahan spesifik pada kelompok masyarakat miskin itu sendiri; 9. Meingkatkan dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi warga miskin; 10. Penguatan kelembagaan pelayanan social; 11. Diperlukan program/kegiatan yang lebih tajam dalam menyelesaikan berbagai masalah social; 12. Sebagai penunjang keberhasilan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah menggali dan memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang terdapat dalam unsur masyarakat, kondisi alam, dan tatanan sosial masyarakat setempat; dan 13. Diperlukan peningkatan kepedulian masyarakat dengan berpartisipasi aktif dalam kerja-kerja kemanusian yang terkait dengan penyelesaian berbagai masalah sosial. Pengangguran Terbuka: 4. Diperlukan kebijakan agar pertumbuhan ekonomi dapat mendorong penurunan tingkat pengangguran terbuka; 5. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan mengandalkan investasi pemerintah dan swasta yang mampu menyerap tenaga kerja lebih tinggi. 6. Menciptakan lapangan dengan mendorong perpindahan pekerja dari pekerjaan yang berproduktivitas rendah ke pekerjaan yang memiliki produktivitas tinggi dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja, serta mendorong sektor informal melalui fasilitas kredit UMKM. 7. Perlu upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja . Pelayanan Kesejahteraan Sosial: 5. Meingkatkan dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. 6. Penguatan kelembagaan pelayanan sosial LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 100 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |    
  • 107. 7. Diperlukan program/kegiatan yang lebih tajam dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial. 8. Sebagai penunjang keberhasilan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah menggali dan memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang terdapat dalam unsur masyarakat, kondisi alam, dan tatanan sosial masyarakat setempat. 9. Diperlukan peningkatan kepedulian masyarakat dengan berpartisipasi aktif dalam kerja-kerja kemanusian yang terkait dengan penyelesaian berbagai masalah sosial.   LAPORAN AKHIR EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 101 SULAWESI TENGAH TAHUN 2009 |