KATA PENGANTAR

       Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-
Nya sehingga laporan pen...
DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL............................................................................................... ...
DAFTAR TABEL

                                                                                                            ...
TABEL18      INDIKATOR  OUTCOMES TINGKAT     KUALITAS SUMBER
             DAYA ALAM PROVINSI SULAWESI BARAT .................
1 
 
                                                                                         


                         ...
2 
 
untuk periode berikutnya, termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

dan Dana Dekonsentrasi (DEKON)....
3 
 
(5) Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi

    jumlah dari penyusun ind...
4 
 
dengan fokus kajian dan lokus penelitian. Oleh karena itu, teknik yang digunakan dalam

penelitian ini adalah:



Pen...
5 
                                                                                        
 


                          ...
6 
 
2008, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tercatat mencapai 8,54 persen dan

merupakan peningkatan kinerja perekonomia...
7 
 
memiliki panjang pantai di Selat Makassar sekitar 670 Km dan sektor pariwisata yang

bisa menarik kedatangan wisatawa...
8 
 
                                      TABEL 1
                    INDIKATOR HASIL TINGKAT PELAYANAN PUBLIK
          ...
9 
 
                                   TABEL 2
              TINGKAT PENDIDIKAN APARAT PROVINSI SULAWESI BARAT

         ...
10 
 

                                                                     TABEL 3
                                      ...
11 
 


Efektivitas

       Nilai capaian indikator efektivitas pelayanan publik menunjukkan tren yang agak

menurun. Hal ...
12 
 


2.2. TINGKAT KEHIDUPAN DEMOKRASI

2.2.1. Capaian Indikator

       Pada dasarnya, proses demokratisasi di Provinsi...
13 
 

                                      TABEL 4
                        INDIKATOR HASIL TINGKAT DEMOKRASI
           ...
14 
 
b) Pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)

    tentang kesetaraan dan keadilan ...
15 
 
    kontrol dan manfaat dari program dan kebijakan pembangunan dalam berbagai aspek

    kehidupan. Pemecahan masala...
16 
 
itu tergambar dalam fragmentasi sejarah dengan adanya seorang pahlawan perempuan

di Proinsi Sulawesi Barat bernama ...
17 
 
    adalah memasukkan nilai kesetaraan/keadilan gender dalam undang-undang dan

    atau peraturan keagamaan baik ya...
18 
 
    anggotanya berasal dari unsur inti adalah Pemerintah Daerah, unsur Perguruan

    Tinggi, unsur Organisasi Masya...
19 
 


                                                                  TABEL 5
                                        ...
20 
 
Efektivitas

       Nilai capaian indikator efektivitas kehidupan demokrasi menunjukkan tren yang

agak konstan. Hal...
21 
 




       Grafik tersebut di atas memberikan gambaran bahwa tingkat partisipasi politik

masyarakat dalam pemilihan...
22 
 
peningkatan upaya penanganan dan pencegahan arogansi kelompok kepentingan yang

dominan berbasis etnis, agama atau a...
23 
 
strategi yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja bidang pendidikan di antaranya

adalah dengan melakukan perluasan...
24 
 
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

dan 8) Program Pembangunan Budaya ...
25 
 
2. Program Pendidikan Dasar 9 Tahun

          Program ini bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi upaya peningk...
26 
 
       Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan;

       Peningkatan kualifikasi dan pelatihan guru berbasis kompet...
27 
 
4.   Program Pendidikan Tinggi

            Program ini bertujuan meningkatkan pemerataan dan perluasan akses bagi

...
28 
 
       Penguatan satuan pendidikan nonformal;

       Penyediaan subsidi/hibah, block grant/imbal swadaya;

       P...
29 
 
     dan sosialisasi kebijakan pembangunan pendidikan, serta meningkatkan partisipasi

     masyarakat dalam pembang...
30 
 


2. Perluasan dan Peningkatan Mutu sekolah pada berbagai tingkatan

    Mutu TK

    Pada program kegiatan Perluasa...
31 
 
    Subsidi pembinaan sekolah standar menjadi normal mandiri kepada 22 sekolah yang

    terletak di 5 kabupaten, ma...
32 
 
    subsidi pokja pendidikan layanan khusus untuk 2 sekolah; subsidi rintisan inklusif 1

    sekolah, subsidi peral...
33 
 
    PAUD nonformal kepada 40 kelompok, Bantuan PAUD Percontohan kepada SKB

    Mamuju. Dari dana APBD telah diberik...
34 
 
    lembaga kursus dan pelatihan untuk 5 lembaga, bantuan kecakapan hidup (life skill)

    melalui lembaga untuk 4 ...
35 
 
      Sistem Pendataan dan Pemetaan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan,

      Pengembangan Sistem Penghargaan da...
36 
 
9. Perluasan Akses Perguruan Tinggi

    Dinas Pendidikan Nasional melalui dana APBD telah membantu mahasiswa Sulawe...
37 
 
tersebut serta untuk waktu yang akan datang diusahakan untuk mengantisipasi secara

lebih baik.

        Kesehatan a...
38 
 
       Dalam upaya membuat pemberian pelayanan kesehatan makin merata dan

bermutu, ketersediaan sarana pelayanan ke...
39 
 
       Untuk menetapkan strategi pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk

mencapai sasaran yang ditetapkan, maka ...
40 
 
menekan jumlah angka kelahiran sehingga ledakan penduduk di daerah ini dapat teratasi

sedini mungkin.

            ...
41 
 
       Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Barat cenderung mengalami

pertambahan dari tahun ke tahun. Hal i...
42 
 

                                  TABEL 9
             INDIKATOR TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
             ...
43 
 


                                     TABEL 10
             INDIKATOR OUTCOMES TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA...
44 
 
adanya upaya pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dalam menstabilkan

atau menurunkan biaya pendidikan, ...
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM

3,516 views

Published on

Dokumen Laporan Akhir EKPD 2009 Provinsi Sulawesi Barat oleh Universitas Negeri Makassar

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,516
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
83
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan Akhir EKPD 2009 Sulawesi Barat - UNM

  1. 1. KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin- Nya sehingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan sesuai rencana. Laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban akhir tahun dari Tim Peneliti Independen Universitas Negeri Makassar (UNM) dalam melakukan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2009. Evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat ini bertujuan untuk mengetahui capaian pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis pembangunan daerah dan untuk mengetahui manfaat hasil pembangunan yang telah dirasakan oleh warga masyarakat. Dengan kata lain, sesuai dengan indikator capaian yang diharapkan oleh Bappenas maka tim peneliti berharap agar hasil penelitian ini menyajikan hasil analisis mengenai relevansi dan efektivitas pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya, penyeragaman metode evaluasi yang digunakan diharapkan agar hasil evaluasi ini dapat disandingkan dengan hasil yang telah dicapai oleh provinsi lainnya di Indonesia sehingga dapat diperoleh agregasi hasil EKPD secara nasional. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan hingga tersusunnya laporan EKPD Provinsi Sulawesi Barat ini. Secara khusus terima kasih disampaikan kepada Deputi EKPD Bappenas yang memberikan kepercayaan kepada tim peneliti UNM dalam melakukan tugas ini. Begitu pula terima kasih disampaikan kepada tim peneliti yang telah bekerja keras melakukan penelitian hingga selesainya laporan dibuat. Akhirnya, saya berharap agar kerjasama yang baik ini dapat terus terjalin di masa akan datang. Makassar, 17 Desember 2009 Rektor Universitas Negeri Makassar, Prof. DR. H. Arismunandar, M.Pd. ii
  2. 2. DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL............................................................................................... i KATA PENGANTAR ............................................................................................ ii DAFTAR ISI.......................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ................................................................................................. iv BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1 1. 1 Latar Belakang dan Tujuan ................................................... 1 1. 2 Keluaran ............................................................................... 2 1. 3 Metode .................................................................................. 2 BAB II HASIL EVALUASI ....................................................................... 5 2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK .......................................... 7 2.1.1 Capaian Indikator ......................................................... 7 2.1.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ....... 11 2.1.3 Rekomendasi kebijakan ............................................... 11 2.2 TINGKAT KEHIDUPAN DEMOKRASI .................................. 12 2.2.1 Capaian Indikator ......................................................... 12 2.2.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ....... 20 2.2.3 Rekomendasi kebijakan ............................................... 21 2.3 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ............... 22 2.3.1 Capaian Indikator ......................................................... 22 2.3.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ....... 44 2.3.3 Rekomendasi kebijakan ............................................... 45 2.4 TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI ................................ 46 2.4.1 Capaian Indikator ......................................................... 46 2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ....... 59 2.4.3 Rekomendasi kebijakan ............................................... 61 2.5 KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM ............ 61 2.5.1 Capaian Indikator ......................................................... 61 2.5.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ....... 65 2.5.3 Rekomendasi kebijakan ............................................... 66 2.6 TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT ................................ 66 2.6.1 Capaian Indikator ......................................................... 66 2.6.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ....... 74 2.6.3 Rekomendasi kebijakan ............................................... 75 BAB III KESIMPULAN ............................................................................ 76 iii
  3. 3. DAFTAR TABEL Halaman TABEL 1 INDIKATOR HASIL TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI SULAWESI BARAT ........................................................................... 8 TABEL 2 TINGKAT PENDIDIKAN APARAT PROVINSI SULAWESI BARAT .. 9 TABEL 3 INDIKATOR OUTCOMES TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI SULAWESI BARAT DAN NASIONAL .......................... 10 TABEL 4 INDIKATOR HASIL TINGKAT DEMOKRASI DI PROVINSI SULAWESI BARAT .......................................................................... 13 TABEL 5 INDIKATOR OUTCOME TINGKAT DEMOKRASI DI PROVINSI SULAWESI BARAT ........................................................................... 19 TABEL 6 JUMLAH GURU, MURID DAN SEKOLAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT ............................................................................................... 35 TABEL 7 PERKEMBANGAN JUMLAH AKSEPTOR KB DAN PERSENTASE PENDUDUK VER-KB DI PROVINSI SULAWESI BARAT ................ 40 TABEL 8 DAFTAR PERKEMBANGAN PENDUDUK PROVINSI SULAWESI BARAT .............................................................................................. 41 TABEL 9 INDIKATOR TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI BARAT ........................................................ 42 TABEL 10 INDIKATOR OUTCOMES TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI BARAT ....................................... 43 TABEL 11 DAFTAR LAJU INFLASI PROVINSI SULAWESI BARAT .......... 51 TABEL 12 DAFTAR NILAI TUKAR PETANI PROVINSI SULAWESI BARAT 53 TABEL13 DAFTAR PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING PROVINSI SULAWESI BARAT .. 54 TABEL14 PANJANG JALAN NEGARA, PROVINSI DAN KABUPATENPROVINSI SULAWESI BARAT ................................. 55 TABEL15 INDIKATOR HASIL TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI SULAWESI BARAT .................................................... 57 TABEL16 INDIKATOR OUTCOMES TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI SULAWESI BARAT ................................ 58 TABEL17 INDIKATOR HASIL KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PROVINSI SULAWESI BARAT ............................................. 62 iv
  4. 4. TABEL18 INDIKATOR OUTCOMES TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA ALAM PROVINSI SULAWESI BARAT .............................. 63 TABEL19 LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK MISKIN DI PROVINSI SULAWESI BARAT .......................................................................... 71 TABEL 20 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI SULAWESI BARAT …………………………………………….. ......... 71 TABEL 21 INDIKATOR HASIL TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT DI PROVINSI SULAWESI BARAT ....................................................... 72 TABEL 22 INDIKATOR OUTCOMES TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI SULAWESI BARAT ..................................... 73 v
  5. 5. 1      BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang dan Tujuan Pada hakikatnya pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di daerah masing-masing, termasuk melakukan penilaian atau evaluasi kebijakan yang telah diimplementasikan. Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2009 ini dilaksanakan untuk menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004- 2008. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan atau sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut. Secara kuantitatif, evaluasi ini akan menyajikan informasi penting yang berguna sebagai bahan acuan bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dan pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil evaluasi ini juga digunakan sebagai rekomendasi bagi pemerintah daerah setempat dalam mengembangkan keunggulan daya saing daerahnya berbasis potensi dan kompetensi lokal yang dimiliki. Selanjutnya hasil evaluasi ini menjadi dasar pijakan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah 1
  6. 6. 2    untuk periode berikutnya, termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi (DEKON). 1.2. Keluaran Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan EKPD 2009 meliputi: Terhimpunnya data dan informasi evaluasi kinerja pembangunan di provinsi Sulawesi Barat, Tersusunnya hasil analisis evaluasi kinerja pembangunan di provinsi Sulawesi Barat sesuai sistematika buku panduan 1.3. Metode Metode yang digunakan untuk menentukan capaian 5 kelompok indikator hasil adalah sebagai berikut: (1) Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih yang memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes). (2) Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator pendukung dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase. (3) Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase maka tidak dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri. (4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna negatif, maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan terlebih dahulu menjadi (100 persen) – (persentase pendukung indikator negatif). Sebagai contoh adalah nilai indikator pendukung persentase kemiskinan semakin tinggi, maka sskesejahteraan sosialnya semakin rendah.
  7. 7. 3    (5) Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi jumlah dari penyusun indikator hasil (indikator pendukungnya). Contoh untuk indikator tingkat Kesejahteraan Sosial disusun oleh: • persentase penduduk miskin • tingkat pengangguran terbuka • persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak • presentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia • presentase pelayanan dan rehabilitasi sosial Dalam menilai kinerja pembangunan daerah tentang sejauhmana keberhasilan, kemajuan dan peningkatan pembangunan oleh pemerintah daerah digunakan dua pendekatan. Adapun pendekatan yang dimaksudkan di sini adalah Relevansi dan Efektivitas. Relevansi digunakan untuk menganalisis sekaligus mengetahui bagaimana tujuan dan sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama dan atau tantangan yang ada. Dalam hal ini, relevansi pembangunan daerah dilihat dari adanya keterkaitan antara tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi Sulawesi Barat dengan pembangunan nasional. Selain itu, ingin pula diketahui apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan dan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional. Sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah ini membaik dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan capaian pembangunan pada tahun sebelumnya. Dalam melakukan kegiatan penelitian sampai pada penyusunan laporan, maka tentu saja dibutuhkan metode atau teknik pengumpulan data dan informasi yang sesuai
  8. 8. 4    dengan fokus kajian dan lokus penelitian. Oleh karena itu, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pengamatan langsung Teknik ini digunakan untuk melakukan observasi atau pengamatan langsung kepada masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan di daerah, di antaranya dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, lingkungan hidup dan permasalahan lainnya yang terjadi di wilayah provinsi Sulawesi Barat. Pengumpulan Data Primer Data primer diperoleh melalui kegiatan FGD (focused group discussion) dengan pemangku kepentingan pembangunan daerah dan pengambil kebijakan dengan cara menghadirkan seluruh SKPD dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk membahas dan mengkaji beberapa masalah terkait dengan kinerja pembangunan daerah, hambatan, tantangan dan kelemahannya, kekuatan dan potensi sumber dayanya, serta hal-hal lain yang menjadi “strong point” pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam kegiatan ini, Tim Evaluasi Provinsi menjadi fasilitator rapat/diskusi yang berfungsi untuk menggali masukan dan tanggapan peserta diskusi. Hasil diskusi sekurang-kurangnya dapat menjadi sumber inspirasi bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah dan pengambil kebijakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah ke arah yang lebih baik. Pengumpulan Data Sekunder Data sekunder diperoleh dari data dan informasi yang telah tersedia pada instansi pemerintah seperti BPS daerah, Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. 
  9. 9. 5           BAB II HASIL EVALUASI Provinsi Sulawesi Barat yang beribukota di Mamuju terletak antara 0o12' – 3o38’ Lintang Selatan dan 118o43'15’’ – 119o54'3’’ Bujur Timur, yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara dan Selat Makassar di sebelah barat. Batas sebelah selatan dan timur adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menaungi 5 daerah tingkat II dengan wilayah berstatus Kabupaten. Dari 5 Kabupaten tersebut, di dalamnya terdapat 66 wilayah Kecamatan, 602 Desa/Kelurahan pada tahun 2008. Penduduk Sulawesi Barat berdasarkan hasil Proyeksi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 berjumlah 1.032.256 jiwa yang tersebar di 5 kabupaten, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 361.342 jiwa mendiami Kabupaten Polewali Mandar. Perlu dipahami bahwa Provinsi Sulawesi Barat merupakan Provinsi yang baru terbentuk sekitar lima tahun yang lalu. Oleh karena itu, dengan menyandang status sebagai Provinsi baru, maka tentu saja Sulawesi Barat membutuhkan dukungan dari segenap komponen, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat secara keseluruhan dalam rangka melakukan percepatan pembangunan di segala bidang. Dalam merealisasikan hal tersebut, maka hal mutlak yang harus dilakukan dan dibudayakan adalah prinsip kerja keras dan kerjasama yang bertujuan untuk menghilangkan predikat daerah tertinggal yang diberikan kepada Provinsi Sulawesi Barat, dan mempercepat pemenuhan hak dasar masyarakat. Memasuki tahun kelima Sulawesi Barat berdiri, pembangunan dari sektor perekonomian dirasakan semakin membaik. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami peningkatan selama periode 2004-2008. Pada tahun 5
  10. 10. 6    2008, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tercatat mencapai 8,54 persen dan merupakan peningkatan kinerja perekonomian tertinggi selama periode tersebut. Selain itu, kinerja perekonomian Sulawesi Barat jauh lebih baik bila dibandingkan dengan nasional yang hanya tumbuh sekitar 6,06 persen pada tahun yang sama. Kondisi tenaga kerja di Sulawesi Barat yang tercermin melalui tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga mengalami peningkatan. Selama kurun waktu 2006-2008 TPAK meningkat dengan kisaran antara 61-67 persen setiap tahunnya. Sedangkan tingkat pengangguran pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 4,57 persen setelah tahun sebelumnya mencapai 5,45 persen. Bahkan pada tahun 2009 mencapai nilai 3,89 persen. Namun, tekanan yang terjadi akibat tingginya harga minyak dunia berdampak terhadap meningkatnya harga bahan bakar minyak pada pertengahan tahun 2008 memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Terbukti dengan tingginya tingkat inflasi kota Mamuju pada pertengahan hingga akhir tahun 2008. Laju inflasi pada bulan Mei 2008 sebagai respon terhadap shock kenaikan BBM mencapai 3,04 persen. Inflasi tertinggi di sepanjang tahun terjadi pada bulan Agustus dimana laju inflasi hingga mencapai 3,21 persen. Potensi kekayaan sumber daya alam di daerah ini antara lain sektor pertanian, khususnya lahan pertanian padi yang memiliki luas sekitar 56.000 ha dengan tingkat produksi sekitar 312.000 ton per tahun. Selain itu, perkebunan kakao yang luasnya 150.000 ha dengan tingkat produksi 90.000 ton/tahun, yang sebagian besar dimiliki rakyat sekitar 65 persen dari jumlah penduduk Sulawesi Barat sekitar 1,9 juta jiwa. Pemerintah provinsi Sulawesi Barat menggalakkan Gerakan Nasional Kakao untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil dari 0,6 ton menjadi 2,5 - 3 ton/ha. Sulawesi Barat juga memiliki potensi tambang, seperti Migas, batu bara, emas, biji besi dan nikel. Khusus tambang Migas, kata gubernur, sudah ada lima perusahaan asing yang melakukan kegiatan eksplorasi. Potensi lainnya adalah sektor perikanan yang
  11. 11. 7    memiliki panjang pantai di Selat Makassar sekitar 670 Km dan sektor pariwisata yang bisa menarik kedatangan wisatawan domestik dan mancanegara. Namun potensi kekayaan alam Sulawesi Barat belum dikelola dengan baik karena salah satu kendala mendasar adalah masalah keterbatasan infrastruktur yang dimiliki. Di provinsi Sulawesi Barat masih terdapat sekitar 19,03 persen warga masyarakat miskin dan berangsur menurun hingga tahun 2009 yang mencapai nilai 15,29 persen. Berdasarkan kondisi tersebut daerah ini masih menyandang sebagai salah satu kategori daerah tertinggal di Indonesia.   2.1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK 2.1.1. Capaian Indikator Pada dasarnya, pelayanan publik termasuk pelayanan dasar di Provinsi Sulawesi Barat dapat dikatakan telah terlaksana dengan cukup baik, berlangsung pada jalur dan arah yang benar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya upaya serius pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat seiring dengan upaya peningkatan kualitas aparatur penyelenggara pelayanan publik melalui pendidikan dan latihan yang sesuai dengan bidang tugas yang diemban. Ada tiga hal yang menjadi lingkup pelayanan publik sebagai fokus sajian pada laporan ini yakni tentang kasus korupsi, tingkat pendidikan aparat dan keberadaan kantor pelayanan satu atap. Ketiga aspek tersebut disajikan dalam tabel 1.
  12. 12. 8    TABEL 1 INDIKATOR HASIL TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI SULAWESI BARAT Indikator Capaian Tahun Pendukung Indikator 2004 2005 2006 2007 2008 2009* Hasil Persentase Jumlah (Outcomes) kasus korupsi yang tertangani 100 100 100 --- --- --- dibandingkan dengan yang dilaporkan Presentase aparat yang berijazah --- 69,44 63,06 72,84 72,84 72,84 minimal S1 Persentase jumlah kabupaten/ kota yang memiliki peraturan ---- ---- ---- ---- ---- ---- daerah pelayanan satu atap Sumber: Data BPS 2006-2009 Provinsi Sulawesi Barat. Dalam hubungannya dengan kasus pidana/perdata di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2004 hingga 2006 sedikitnya terdapat 963 kasus dimana terdapat 1 kasus korupsi dan telah ditangani dengan baik (100 persen). Hingga tahun 2008 kasus cukup beragam mulai dari kasus narkoba, penganiayaan, pencurian/perampokan, hingga pembunuhan. Dengan demikian, jika melihat persentase kasus khusunya kasus korupsi yang ditangani dibandingkan yang dilaporkan, maka dapat dikatakan ditangani seluruhnya (100 persen). Selanjutnya, tingkat pendidikan aparat yang berijazah minimal S1, dapat dikatakan jumlahnya terbilang banyak atau lebih dari separuh jumlah pegawai negeri di provinsi Sulawesi Barat, hal itu dapat dilihat pada tabel 2.
  13. 13. 9    TABEL 2 TINGKAT PENDIDIKAN APARAT PROVINSI SULAWESI BARAT TINGKAT PENDIDIKAN APARAT TAHUN S1/Dipl Dipl JUMLAH S3 S2 IV I/II/III SLTA SLTP SD 2005 2 97 285 39 125 4 1 553 2006 3 74 389 145 125 3 0 739 2007 2 159 547 81 181 1 1 972 2008 2 159 547 81 181 1 1 972 Sumber: Data BPS 2006-2009 Provinsi Sulawesi Barat. Sulawesi Barat sebagai salah satu provinsi yang baru terbentuk maka dalam menyelenggarakan pemerintahannya belum mengacu pada sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan pelayanan satu atap. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena dalam jajaran pemerintah kabupaten di Sulawesi Barat belum memiliki Peraturan Daerah tentang pelayanan satu atap. Kaitannya dengan hal tersebut, pihak pemangku kepentingan dan para pengambil kebijakan bertekad untuk dapat melahirkan Peraturan Daerah tentang pelayanan satu atap dengan tujuan agar pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terkontrol dengan baik, dengan demikian setiap kegiatan akan berjalan dengan baik pula. Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa besar perbandingan antara capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dapat dilihat pada grafik dan tabel 3.
  14. 14. 10    TABEL 3 INDIKATOR OUTCOMES TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI SULAWESI BARAT DAN NASIONAL Capaian Tahun NO  Indikator Hasil (Outcomes) 2004 2005 2006 2007 2008                      1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI 100 84,72 81,53 86,42 86,42 SULAWESI BARAT TINGKAT PELAYANAN PUBLIK NASIONAL 74,62 74,08 76,96 75,01 76,19 2 TREN TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DI -15,28 -3,77 6 0,00 PROVINSI SULAWESI BARAT    TREN TINGKAT PELAYANAN PUBLIK -0,72 3,89 -2,53 1,57 NASIONAL Grafik Capaian Tingkat Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi  Barat Dibandingkan dengan Capaian Nasional, Tahun 2004‐2009 120.00  10.00  Tren Capaian  Indikator Outcome Capaian Indikator Outcome 100.00  5.00  80.00  ‐ 60.00  (5.00) 40.00  (10.00) 20.00  (15.00) ‐ (20.00) 2004 2005 2006 2007 2008 Nasional 74.62  74.08  76.96  75.01  76.19  Sulbar 100.00 84.72 81.53 86.42 86.42 Tren Nasional (0.72) 3.89  (2.53) 1.57  Tren Sulbar (15.28) (3.77) 6.00  ‐ Relevansi Tren tingkat pelayanan publik di provinsi Sulawesi Barat mulai sejalan dengan tren nasional, meskipun berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, relevansi arah pembangunan dan penyediaan pelayanan publik di daerah ini cenderung membaik bahkan laju peningkatannya di atas rerata nasional.
  15. 15. 11    Efektivitas Nilai capaian indikator efektivitas pelayanan publik menunjukkan tren yang agak menurun. Hal ini merupakan dampak dari Sulawesi Barat menjadi provinsi baru, sehingga sejumlah prakondisi yang diperlukan bagi penyediaan layanan publik dasar belum dapat terpenuhi seketika, baik dilihat dari kesesuaian kompetensi sumber daya manusia aparatur maupun penyediaan sarana dan prasarana vital yang dibutuhkan, termasuk peraturan daerah satu atap yang masih diwacanakan. Namun, upaya pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten yang menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi negeri (UNHAS, UNM, STIALAN Makassar) merupakan bukti kesungguhan pemerintah dalam membangun kapasitas (capacity building) di Provinsi Sulawesi Barat. 2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Sebagaimana yang disajikan dalam capaian indikator di atas jelas bahwa pada dasarnya pelaksanaan pelayanan publik telah berjalan dengan cukup baik dan searah dengan apa yang diharapkan secara nasional. Namun demikian, capaian indikator yang ada bersifat semu bahkan dapat dikatakan belum ada indikator spesifik dan menonjol seiring dengan kurangnya data pendukung untuk dianalisis. 2.1.3. Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan kondisi nyata tingkat pelayanan publik yang masih kurang maka direkomendasikan agar ada upaya serius pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan penyebaran sumber daya aparaturnya di berbagai bidang dan sektor pelayanan publik. Di samping itu, segera membuat peraturan daerah tentang pelayanan satu atap agar penyediaan pelayanan publik berlangsung secara efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel. 
  16. 16. 12    2.2. TINGKAT KEHIDUPAN DEMOKRASI 2.2.1. Capaian Indikator Pada dasarnya, proses demokratisasi di Provinsi Sulawesi Barat dapat dikatakan telah berjalan dengan baik, berlangsung pada jalur dan arah yang benar yang ditunjukkan dengan adanya transformasi menuju ke arah demokratisasi kehidupan sosial politik di masyarakat. Beberapa masalah yang perlu diperhatikan adalah reformasi konstitusi yang masih menyisakan persoalan. Beberapa hal yang menjadi lingkup demokrasi adalah gender development index, empowerment measurement dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Dalam hubungannya dengan kasus pidana/perdata di Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2004 hingga 2006 sedikitnya terdapat 963 kasus dimana terdapat 1 kasus korupsi dan telah ditangani dengan baik (100 persen). Hingga tahun 2008 kasus cukup beragam mulai dari kasus narkoba, penganiayaan, pencurian/perampokan, hingga pembunuhan. Dengan demikian, jika melihat persentase kasus khusunya kasus korupsi yang ditangani dibandingkan yang dilaporkan, maka dapat dikatakan ditangani seluruhnya (100 persen). Untuk melihat bagaimana proses demokrasi dalam hal Gender Development Index (GDI), Gender Empowerment Measurement (GEM), Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah Provinsi, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, dapat dilihat pada tabel 4.
  17. 17. 13    TABEL 4 INDIKATOR HASIL TINGKAT DEMOKRASI DI PROVINSI SULAWESI BARAT Indikator Hasil Indikator Capaian Tahun (Outcomes) Pendukung 2004 2005 2006 2007 2008 2009* Gender Development 60,1 61,2 --- --- --- --- Index (GDI) TINGKAT Gender Empowerment --- --- --- --- --- --- DEMOKRASI Meassurement (GEM) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan --- --- 100 --- --- --- Kepala Daerah Provinsi Tingkat partisipasi politik masyarakat 98,00 --- --- --- --- 98,02 dalam Pemilihan Legislatif Tingkat partisipasi politik masyarakat 96,05 --- --- --- --- 96,16 dalam Pilpres Sulawesi Barat sebagai provinsi yang baru terbentuk dalam menyelenggarakan pemerintahan dan demokrasi telah berjalan dengan baik dilihat dari indikator yang diukur. Begitu pula dalam masalah gender, yaitu konsep yang selalu berusaha membicarakan masalah-masalah sosial antara jantina laki-laki dan perempuan secara imbang. Kalaupun selama ini terkesan sepertinya membela dan mengutamakan perempuan serta selalu memperjuangkan hak-hak perempuan, hal itu wajar karena memang secara kuantitas dan kualitas kaum perempuan masih tertinggal dan mengalami berbagai kendala untuk menuju kesetaraan gender. Dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KB) Provinsi Sulawesi Barat 2009 - 2014 telah diprogramkan Pengarusutamaan Gender sebagai berikut: Pemberdayaan Perempuan a) Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup dan ekonomi.
  18. 18. 14    b) Pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang kesetaraan dan keadilan gender. c) Peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan (PP) di provinsi dan kabupaten seperti Pusat Studi Perempuan/Gender, lembaga-lembaga penelitian. d) Penyusunan berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG di tingkat Provinsi dan Kabupaten. e) Pembentukan wadah-wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan perempuan sebagai bentuk partisipasi perempuan dalam proses pembangunan. Perlindungan & Pengendalian Hak-Hak Perempuan a) Peningkatan upaya pencegahan dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perdagangan orang (trafiking) dan penanggulangannya. b) Pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan nasional dan daerah. c) Pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di tingkat nasional dan daerah. d) Peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi, pornoaksi dan perdagangan orang (trafiking). Program pengarusutamaan gender pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut: a. Analisis gender, dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab-musebah terjadinya ketidak setaraan dan ketidakadilan gender termasuk pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis gender meliputi identifikasi kesenjangan antara jantina laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, peran,
  19. 19. 15    kontrol dan manfaat dari program dan kebijakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Pemecahan masalah yang dihasilkan dalam analisis gender diwujudkan dan diintegrasikan dalam perencanaan kebijakan dan proses pemberdayaan perempuan di Provinsi Sulawesi Barat. b. Upaya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), tentang pengarusutamaan gender pada lembaga dan instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintah untuk mewujudkan pembangunan pemberdayaan perempuan di Provinsi Sulawesi Barat. c. Indikator kesetaraan dan keadilan gender adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dirumuskan dalam Human Development Indeks (HDI), Gender-related Development Indeks (GDI), serta Gender Empowerment Measurement (GEM) tentang partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan, yang diukur dari pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Fenomena ketimpangan fungsi masyarakat dalam struktur sosial, ekonomi dan politik telah mengekang hak ataupun kemerdekaan individu dalam mengekspresikan dinamika hidupnya. Hal itu dapat dianalogikan dengan wacana yang berkaitan dengan perempuan. Wacana yang berkembang selama ini menganggap bahwa kaum perempuan cenderung dilihat sebagai korban dari berbagai proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Perlakuan terhadap perempuan yang tidak apresiatif dalam interaksi sosial dengan komunitas telah menjadi tren diskusi dan perbincangan di antara para pengamat dan pemerhati sosial, termasuk di Provinsi Sulawesi Barat. Benar atau tidaknya anggapan di atas memang relatif dan belum tentu menjadi suatu realitas dalam kehidupan masyarakat di Sulawesi Barat. Akan tetapi dalam cuplikan sejarah peradaban masyarakat lokal gambaran perlakukan terhadap perempuan memang tidaklah menggembirakan atau bahkan dapat dikatakan buram dan kelabu. Bentuk- bentuk peradaban masyarakat yang menjustifikasi fenomena ketertindasan perempuan
  20. 20. 16    itu tergambar dalam fragmentasi sejarah dengan adanya seorang pahlawan perempuan di Proinsi Sulawesi Barat bernama I Depu Maraddia Mandar. Namun, kisah-kisah perlakuan kelam terhadap perempuan dalam sejarah local adalah sebatas kisah lama yang sudah tenggelam di telan waktu. Pada intinya, gerakan yang melibatkan kaum perempuan ini bangkit dalam rangka untuk memperbaiki tatanan pemerintahan sekaligus kultural masyarakat agar kondusif mencegah gejala ketimpangan perlakuan antara perempuan dan laki-laki. Beberapa gerakan dan upaya yang muncul di berbagai komunitas kelompok masyarakat adalah sebagai upaya dalam peningkatan dan pemberdayaan perempuan. Ketertinggalan perempuan dapat dilihat di berbagai bidang. Di bidang pendidikan, angka buta huruf /tidak dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Secara keseluruhan angka buta huruf penduduk usia 10 tahun ke atas di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2006 adalah sekitar 12,51 persen dengan persentase buta huruf perempuan yang sebesar 14,84 persen dibandingkan dengan laki-laki buta huruf sebesar 10,13 persen. Dalam perencanaan kebijakan kesetaraan gender oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sangat penting memasukkan ke dalam Rencana Strategis Pemerintah Provinsi dan Rencana Strategis SKPD yang ada dengan mengakomodasi aspek-aspek pokok berikut: a. Di sektor pendidikan diperlukan dukungan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah. Di sektor ini terdapat dua sub sektor yang bersifat strategis yaitu Departemen Pendidikan Nasional yang bersifat umum dan dan melalui Departemen Agama yang bersifat khusus keagamaan. Kebijakan di sektor pendidikan diharapkan mendukung tiga institusi strategis di sektor ini, yaitu mekanisme pengarusutamaan gender di sektor pendidikan, sensitisasi (sensitizing) kesetaraan gender pada organisasi yang membuat kebijakan pendidikan dan sensitisasi kesetaraan gender pada organisasi pendidikan. Di sub sektor pendidikan keagamaan strategi yang perlu dikedepankan
  21. 21. 17    adalah memasukkan nilai kesetaraan/keadilan gender dalam undang-undang dan atau peraturan keagamaan baik yang dibuat di pusat ataupun di daerah. b. Di sektor kesehatan kebijakan kesetaraan/keadilan gender relatif lebih maju dibanding sektor pendidikan dimana telah direkomendasikan kerjasama antara Departemen Kesehatan dengan Kantor Meneg Pemberdayaan Perempuan untuk meningkatkan kebijakan dan program pengarusutamaan gender di sektor kesehatan. Dalam konsep otonomi daerah kerjasama kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Departemen Kesehatan diperluas dengan melibatkan Departemen Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan lembaga-lembaga studi wanita. Demikian pula di Provinsi Sulawesi Barat seharusnya jelas kordinasi program dan implementasi kesetaraan gender pada setiap Satuan Kerja Perengkat Daerah (SKPD) yang ada. c. Di sektor ekonomi, menduduki posisi yang vital mengingat krisis yang diderita Indonesia yang mempunyai dampak terbesar pada menurunnya kemampuan ekonomi yang dikenal dengan meningkatnya tingkat kemiskinan sehingga memerlukan kebijakan yang berkenaan dengan upaya kesetaraan gender di sektor ekonomi. Mekanisme pelaksanaan kesetaraan gender dilaksanakan di tingkat nasional dan daerah dengan penyelenggaraannya secara efektif, efisien dan berkesinambungan. Ini nampak dengan jelas dengan lahirnya lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Perda Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan organisasi perangkat daerahnya sehingga melahirkan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB dalam struktur kelembagaan di provinsi yang tugas/pokok dan fungsinya adalah pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender. Dalam melaksanakan kegiatan kesetaraan gender di daerah diharapkan membentuk Tim Pengarus-Utamaan Gender (TPUG) atau Gender Maintreaming Committee, yang
  22. 22. 18    anggotanya berasal dari unsur inti adalah Pemerintah Daerah, unsur Perguruan Tinggi, unsur Organisasi Masyarakat (PKK, Aisiyah, Wanita Muslimah dan semacamnya), dan LSM. Dari unsur inti seperti tersebut di atas dapat diperluas dengan unsur Parlemen Daerah, Media Massa, Pelaku Usaha, dan Tokoh Masyarakat. Melalui pembangunan kesetaraan gender yang dilaksanakan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi ditujukan untuk melihat sejauh mana program dan pelaksanaannya mencapai tujuan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan khususnya pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat. d. Di sektor pemerintahan dapat dilihat peran serta perempuan di eksekutif. Dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat sesuai UU No. 26 Tahun 2006 dan selanjutnya dengan lahirnya PP Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Perda Nomor 22 Tahun 2008 melahirkan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB dalam struktur kelembagaan di pemerintah daerah provinsi yang tugas/pokok dan fungsinya adalah program, pelaksanaan, evaluasi kesetaraan gender di seluruh sektor pembangunan di Sulawesi Barat. Partisipasi masyarakat pada pesta politik cukup baik, hal ini dibuktikan pada kegiatan pemilihan Anggota Legislatif dan Presiden pada tahun 2004, dari jumlah pemilih sebanyak 762,124, suara syah pada pemilihan anggota legislatif mencapai 98 persen dan pada pemilihan Presiden 96,05 persen. Sementara itu, pada pemilu tahun 2009 yang baru digelar, jumlah pemilih tetap (DPT) tercatat sebanyak 789.556. Dari 2.567 Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya terdapat 595.060 orang pemilih. Dari jumlah itu pada pemilihan anggota legislatif mencapai suara syah mencapai 98,02 persen sedangkan pada pemilihan Presiden suara syah hanya mencapai 96,16 persen, dan khusus pemilihan Bupati Kepala Daerah pada tahun 2006 mencapai 100 persen. Selanjutnya capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.
  23. 23. 19    TABEL 5 INDIKATOR OUTCOMES TINGKAT DEMOKRASI DI PROVINSI SULAWESI BARAT DAN NASIONAL Capaian Tahun NO  Indikator Hasil (Outcomes) 2004 2005 2006 2007 2008                      1 TINGKAT DEMOKRASI DI PROVINSI 78,46 61,25 74,33 - - SULAWESI BARAT TINGKAT DEMOKRASI PUBLIK NASIONAL 61,81 63,22 63,55 63,95 - 2 TREN TINGKAT DEMOKRASI PUBLIK DI -21,94 21,36 - - PROVINSI SULAWESI BARAT    TREN TINGKAT PELAYANAN PUBLIK 2.29 0,52 0,63 - NASIONAL Grafik Capaian Tingkat  Demokrasi Provinsi Sulawesi Barat  Dibandingkan dengan Capaian Nasional, Tahun 2004‐2009 90.00  25.00  Capaian Indikator Outcome Tren Capaian  Indikator Outcome 80.00  20.00  70.00  15.00  60.00  10.00  50.00  5.00  ‐ 40.00  (5.00) 30.00  (10.00) 20.00  (15.00) 10.00  (20.00) ‐ (25.00) 2004 2005 2006 2007 2008 Nasional 61.81  63.22  63.55  63.95  ‐ Sulbar 78.46 61.25 74.33 0.00 Tren Nasional 2.29  0.52  0.63  Tren Sulbar (21.94) 21.36  ‐ Relevansi Tren tingkat demokrasi di provinsi Sulawesi Barat sejalan dengan tren nasional, meskipun berfluktuasi dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, relevansi pembangunan politik yang demokratis berbasis partisipasi masyarakat cenderung lebih baik bahkan peningkatannya di atas rerata nasional.
  24. 24. 20    Efektivitas Nilai capaian indikator efektivitas kehidupan demokrasi menunjukkan tren yang agak konstan. Hal ini merupakan dampak dari Sulawesi Barat menjadi provinsi baru yang didukung oleh keinginan warga masyarakatnya, sehingga membuka potensi persaingan politik kekuasaan yang dinamis. Namun demikian, persentase tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif dan pilpres/pilgub cenderung sedikit menurun. Hal ini disebabkan antara lain adanya kesadaran warga masyarakat dalam menentukan hak dan kewajibannya, termasuk hak untuk memilih pemimpin yang dipercaya akan dapat menjalankan amanah dalam membangun daerahnya. 2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam capaian indikator di atas bahwa pada dasarnya pelaksanaan pelayanan publik dan demokrasi telah berjalan dengan baik dan searah dengan apa yang diharapkan. Namun demikian, capaian indikator yang ada bersifat variatif. Dalam konteks tingkat partisipasi politik misalnya, indikator hasil dalam hal pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat mencapai angka 100 persen. Hal tersebut jauh lebih menonjol jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif yang hanya mencapai angka 98,00 persen di tahun 2004 dan 98,02 pada tahun 2009. Sedangkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden hanya mencapai 96,05 persen di tahun 2004 dan 96,16 persen pada tahun 2009. Oleh karena itu, jelas bahwa capaian indikator spesifik dan menonjol adalah tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik capaian indikator hasil berikut ini:
  25. 25. 21    Grafik tersebut di atas memberikan gambaran bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat sangat tinggi. Salah satu faktor penyebab tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat adalah semakin membaiknya pola pikir dan pemahaman masyarakat dalam berdemokrasi. Atas dasar kecerdasan berdemokrasi inilah sehingga mereka tidak mudah ditunggangi oleh berbagai kepentingan, baik kepentingan pribadi (personal interest) tertentu maupun kepentingan kelompok dan golongan. Masyarakat secara keseluruhan sadar bahwa partisipasi mereka dalam pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat setidaknya dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pembangunan daerah, khususnya dalam rangka percepatan pembangunan di daerah yang selama ini dianggap terisolasi. 2.2.3. Rekomendasi Kebijakan Pembangunan demokrasi diarahkan pada perbaikan kinerja pembangunan yang tidak bias gender, pemberdayaan sumber daya manusia secara merata dan terpadu; peningkatan jumlah, kualitas dan kemerataan kelembagaan demokrasi antar daerah; peningkatan partisipasi masyarakat secara individual maupun kolektif dalam mewujudkan kehidupan demokrasi berbasis partisipasi masyarakat; revitalisasi institusi yang selama ini mendukung proses politik yang demokratis berbasis partisipasi masyarakat; serta
  26. 26. 22    peningkatan upaya penanganan dan pencegahan arogansi kelompok kepentingan yang dominan berbasis etnis, agama atau adat (putra asli daerah, disingkat PAD) serta gerakan separatis dan bawah tanah yang dapat merusak sendi kehidupan demokrasi. Sedangkan upaya pemberdayaan perempuan diarahkan pada terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk berperan aktif dalam berbagai bidang pembangunan dan terwujudnya kesetaraan gender.   2.3. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 2.3.1. Capaian Indikator Salah satu kunci sukses untuk meningkatkan daya saing adalah peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas dimaksud idealnya mencakup produktivitas kapital, produktivitas pranata/kelembagaan dan produktivitas sumber daya manusia (SDM). Produktivitas SDM merupakan suatu indikator yang memiliki dinamika paling tinggi di antara ketiga jenis produktivitas tersebut. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sesungguhnya produktivitas SDM memiliki role (peranan) dominan dalam upaya peningkatan daya saing, sebab baik kapital maupun kelembagaan, semuanya digerakkan oleh SDM. Oleh karena itu, pembangunan SDM yang berkualitas semakin menjadi tuntutan yang tak terelakkan. Hal itu akan menjadi penopang utama bagi pembangunan di segala sektor secara mandiri dan berkeadilan serta menjadi jalan keluar bagi bangsa Indonesia yang tengah didera krisis multidimensi. Berbagai upaya pun perlu dilakukan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas. Salah satu komponen dalam pembangunan manusia adalah peningkatan di bidang pendidikan, karena merupakan suatu wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah provinsi Sulawesi Barat sangat konsisten dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan disusunnya Program Pembangunan Daerah (Propeda) Sulawesi Barat 2005 - 2010 yang menyebutkan bahwa
  27. 27. 23    strategi yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja bidang pendidikan di antaranya adalah dengan melakukan perluasan dan pemerataan di dalam memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Program pendidikan mempunyai andil yang sangat besar terhadap kemajuan suatu daerah dan bangsa, baik dari segi ekonomi maupun sosial, karena keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan merupakan salah satu parameter yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Pendidikan yang berkualitas merupakan panglima kemajuan suatu bangsa, sekaligus sebagai starting point lahirnya peradaban yang maju dan unggul, Oleh karena itu investasi di bidang ini seharusnya menjadi prioritas penting dalam pembangunan. Persoalannya, kualitas pendidikan di Indonesia secara umum, termasuk di provinsi Sulawesi Barat masih belum memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia pada khususnya dan masyarakat global pada umumnya. Faktor penyebabnya antara lain karena kurang didukung oleh komponen-komponen penyelenggaraan pendidikan yang memadai, anggaran pemerintah yang terbatas, dan kepedulian sektor swasta kepada bidang pendidikan tinggi kurang optimal. Oleh karena itu, kerjasama mutualisme antar berbagai pihak secara sinergis untuk mengatasi keterbatasan anggaran penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa mendatang. Dalam upaya mewujudkan Tujuan Pembangunan Nasional dan pencapaian visi Sulawesi Barat sebagai provinsi ”malaqbi”, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat menguraikan program pembangunan pendidikan yang mengacu pada 8 program pembangunan pendidikan jangka menengah 2006 – 2011 dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu: 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2) Program Pendidikan Dasar 9 Tahun, 3) Program Pendidikan Menengah, 4) Program Pendidikan Tinggi, 5) Program Pendidikan Non-Formal, 6) Program Peningkatan
  28. 28. 24    Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dan 8) Program Pembangunan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan. 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini Program ini bertujuan untuk mendorong, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemerintah kabupaten untuk mengefektifkan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang diharapkan agar semua anak usia dini baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimiliki dan tahap-tahap perkembangan atau tingkat usia mereka dan merupakan persiapan untuk mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar. Secara lebih spesifik, program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan melalui jalur formal seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, jalur pendidikan non-formal berbentuk Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) atau berbentuk lain yang sederajat, dan jalur informal yang berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan, dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Adapun kegiatan yang berkaitan dengan program pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut: Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan Perintisan Lembaga PAUD Peningkatan pemahaman mengenai pentingnya PAUD Meningkatkan kualitas pendidikan melalui TK dan lembaga PAUD Peningkatan pelaksanaan koordinasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi
  29. 29. 25    2. Program Pendidikan Dasar 9 Tahun Program ini bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun non-formal yang mencakup SD termasuk SDLB, MI, dan Paket A serta SMP, MTS, dan Paket B, sehingga seluruh anak usia 7 -15 tahun baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh pendidikan, setidak-tidaknya sampai jenjang sekolah menengah pertama atau yang sederajat. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dititik beratkan pada: (1) peningkatan partisipasi anak yang belum mendapatkan layanan pendidikan dasar terutama melalui penjaringan anak-anak yang belum pernah sekolah pada jenjang SD termasuk SDLB/MI/Paket A ke jenjang SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat; (2) mempertahankan kinerja pendidikan yang telah dicapai terutama dengan menurunkan angka putus sekolah dan angka mengulang kelas, serta dengan meningkatkan kualitas pendidikan; dan (3) penyediaan tambahan layanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan sehubungan dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun adalah: Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas; Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar; Penarikan kembali siswa putus sekolah (retrieval); Penyediaan sarana pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan; Pembinaan minat, bakat dan kreativitas peserta didik; Penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) dan sekolah berbasis masyarakat (SBM); Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan; Peningkatan pemerataan dan perluasan pendidikan dasar;
  30. 30. 26    Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan; Peningkatan kualifikasi dan pelatihan guru berbasis kompetensi; Pemberdayaan komite sekolah dan dewan pendidikan. 3. Program Pendidikan Menengah Program ini bertujuan mendorong upaya peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang bermutu dan terjangkau bagi penduduk laki- laki dan perempuan melalui jalur formal maupun non-formal, yang mencakup SMA, SMK, MA dan Paket C. Program pendidikan menengah didorong untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama secara singnifikan sebagai dampak positif pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, serta penguatan pendidikan vokasional baik melalui sekolah/madrasah umum maupun kejuaruan dan pendidikan non-formal guna mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk ke dunia kerja. Program Pendidikan menengah akan terdiri beberapa kegiatan yaitu: Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai; Penataan bidang keahlian pada dikmenjur; Penyediaan layanan pendidikan umum dan kejuruan; Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik; Penerapan manajemen berbasis sekolah dan sekolah berbasis masyarakat; Peningkatan pertisipasi masyarakat dalam pendidikan; Studi pelaksanaan program pendidikan 12 tahun; Peningkatan penyelenggaraan sistem pengelolaan pendidikan; Pengembangan model layanan alternatif pendidikan; Pembinaan dan pengembangan teknologi dan informasi.
  31. 31. 27    4. Program Pendidikan Tinggi Program ini bertujuan meningkatkan pemerataan dan perluasan akses bagi penduduk melalui program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor, serta meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja, serta pengembangan Iptek, untuk memberikan sumbangan secara optimal bagi peningkatan kesejahtraan masyarakat dan daya saing bangsa. Program Pendidikan Tinggi terdiri dari beberapa kegiatan: Pembangunan Universitas Sulawesi Barat; Kerjasama penyediaan calon guru. Kerjasama antara perguruan tinggi (seperti UNHAS, UNM, STIALAN Makassar) dengan pemerintah daerah setempat baik di tingkat provinsi Sulawesi Barat maupun di tingkat kabupaten. 5. Program Pendidikan Non-Formal Program ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan baik untuk laki- laki maupun perempuan sebagai pengganti, penambah dan pelengkap pendidikan formal guna mengembangkan potensi peserta dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan kesetaraan untuk penduduk dewasa, pendidikan keluarga, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik secara lebih luas dan bervariasi. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan program pendidikan non formal adalah: Penyediaan sasaran dan prasarana pendidikan peserta didik dan tenaga kependidikan;
  32. 32. 28    Penguatan satuan pendidikan nonformal; Penyediaan subsidi/hibah, block grant/imbal swadaya; Pemberian kesempatan pelaksanaan pendidikan non formal oleh keluarga dan masyarakat; Penyediaan informasl pendidikan yang memadai; Peningkatan pengendalian pelaksanaan pendidikan kesetaraan. 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program ini bertujuan untuk: 1) meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik baik laki-laki maupun perempuan pada satuan pendidikan formal dan non formal, negeri maupun swasta, untuk dapat merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran dengan menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; menilai hasil pembelajaran dan melakukan penelitian dan pengabdian kepada mesyarakat; serta membangun komitmen secara profesional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan 2) meningkatkan kecukupan jumlah, kualitas, kompotensi dan propesionalisme tenaga kependidikan untuk mampu melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjung proses pendidikan pada satuan pendidikan, dengan kegiatan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal melalui berbagai pelatihan. 7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga dan mengembangkan tata pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan koordinasi antar tingkat pemerintah, mengembangkan kebijakan, melakukan advokasi
  33. 33. 29    dan sosialisasi kebijakan pembangunan pendidikan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Program manajemen layanan pendidikan terdiri dari beberapa kegiatan: Peningkatan kapasitas institusi yang bertanggungjawab dalam pembangunan pendidikan nasional melalui pelaksanaan koordinasi yang efektif; Peningkatan produktivitas dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya pembangunan pendidikan; Peningkatan efektivitas dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah 8. Program Pembangunan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program ini bertujuan untuk mengembangkan budaya baca bahasa, sastra Indonesia dan daerah, khususnya bahasa Mandar dalam masyarakat termasuk peserta didik dan masyarakat umum guna membangun masyarakat berpengetahuan, berbudaya, malaqbi dan mandiri. Adapun kegiatannya adalah: Kampanye dan promosi budaya baca; Perluasan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan sekolah; Pembinaan dan pengembangan bahasa; Pengembangan budaya baca, bahasa, sastra Indonesia dan daerah. Pencapaian program Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada tahun 2007 bekerjasama dengan PT POS Persero Cabang Mamuju telah dilaksanakan penyaluran dana Bantuan Operasional Siswa SD/MI/ yang sederajat kepada 159.450 Siswa dan SMP/MTs yang sederajat kepada 42.053 siswa serta pemberian BOS Buku SD/MI yang sederajat kepada 159.450 Siswa dan SMP/MTs yang sederajat kepada 39.621 siswa.
  34. 34. 30    2. Perluasan dan Peningkatan Mutu sekolah pada berbagai tingkatan Mutu TK Pada program kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu TK, Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat melalui dana Dekonsentrasi telah memberikan Block Grant Pembangunan USB TK Pembina Kecamatan sebanyak 5 Unit pada lima Kabupaten yang terdiri dari Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar, dan Kecamatan Mambi. Pemberian Block Grant Alat Bermain TK sebanyak 40 TK swasta maupun negeri yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, dan Block Grant Peningkatan Mutu TK sebanyak 10 sekolah, dan dari dana APBD telah disalurkan 5 Paket Alat Peraga dan Praktek Siswa Mutu SD Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SD melalui dana Dekonsentrasi pada tahun 2007 telah dilakukan Rehabilitasi Ruang kelas SD sebanyak 41 Sekolah yang dibagi atas dana pemberian subsidi peningkatan mutu SD sebanyak 5 Sekolah kepada 5 Kabupaten, dan dari dana APBD Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat telah memberikan bantuan pengadaan alat kelistrikan untuk 5 sekolah yang daerahnya belum ada listrik, Pengadaan alat praktek dan peraga siswa sebanyak 10 paket, pelatihan MBS untuk 3 gugus, serta pengadaan Ijazah sebanyak 30.000 lembar. Mutu SMP Melalui dana Dekonsentrasi telah diberikan Subsidi rehabilitasi Sekolah sebanyak 14 Paket yang diperuntukkan bagi 2 sekolah dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat pada 2 kabupaten yaitu Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar.
  35. 35. 31    Subsidi pembinaan sekolah standar menjadi normal mandiri kepada 22 sekolah yang terletak di 5 kabupaten, masing-masing 6 sekolah di Kabupaten Mamuju, 3 sekolah di Kabupaten Majene,6 sekolah di Kabupaten Polewali Mandar, 6 sekolah di Kabupaten Mamuju Utara, dan 2 sekolah di Kabupaten Mamuju Utara. Pemberian Subsidi Bea Siswa SD-SMP sebanyak 14 Sekolah yang terletak di empat kabupaten yaitu 4 sekolah di Kabupaten Mamuju, 2 sekolah di Kabupaten Majene, 4 sekolah di Kabupaten Polewali Mandar dan 4 sekolah di Kabupaten Mamuju Utara. Beasiswa SMP terbuka untuk 200 orang pada lima Kabupaten yaitu: 5 sekolah untuk Kabupaten Mamuju, 4 sekolah di Kabupaten Majene, 7 sekolah di Kabupaten Polewali Mandar, 2 sekolah di Kabupaten Mamasa dan 1 sekolah di Kabupaten Mamuju Utara. Pemberian beasiswa bakat prestasi sebanyak 105 siswa yang tersebar di beberapa sekolah di Kabupaten antara lain: 10 sekolah di Kabupaten Mamuju, 11 sekolah di Kabupaten Majene, 4 sekolah di Kabupaten Polewali Mandar, 5 sekolah di Kabupaten Mamasa, dan 1 sekolah di Kabupaten Mamuju Utara. Subsidi Pelaksanaan Lomba- Lomba Tingkat Kabupaten, Pemberian Subsidi Pelaksanaan Operasional Tim Teknis Kabupaten (TTK). Dari dana APBD telah dilaksanakan Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Pana dan SMP Nosu yang terletak di Kabupaten Mamasa, pemberian Buku pelajaran sebanyak 20 paket. Mutu Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu Khusus dan Pendidikan Layanan khusus melalui dana Dekonsentrasi telah menyalurkan bantuan beasiswa Tingkat Dasar untuk 154 siswa kepada 3 Kabupaten yang terdiri dari 1 sekolah di Kabupaten Mamuju, 4 sekolah di Kabupaten Majene, dan 2 sekolah di Kabupaten Polewali Mandar; Beasiswa tingkat menengah untuk 8 siswa pada 2 kabupaten yang terdiri dari 1 sekolah di Kabupaten Majene dan 1 sekolah di Kabupaten Polewali Mandar;
  36. 36. 32    subsidi pokja pendidikan layanan khusus untuk 2 sekolah; subsidi rintisan inklusif 1 sekolah, subsidi peralatan 6 sekolah; subsidi kurikulum KTSP 1 paket; subsidi kegiatan kesiswaan 2 paket; subsidi rehabilitasi ruang kelas 3 unit; pembangunan unit sekolah baru di Kabupaten Mamuju Utara 1 unit; subsidi operasional bengkel 4 paket; subsidi ruang kelas baru 1 unit; subsidi buku sebanyak 1.285 eksemplar kepada 8 sekolah. Mutu SMA dan SMK Melalui dana dekonsentrasi telah dibangun 3 unit sekolah baru, pembangunan ruang kelas baru sebanyak 25 unit, rehabilitasi ruang kelas SMA sebanyak 11 paket, pembangunan laboratorium IPA 4 unit serta pembangunan laboratorium Komputer 2 unit, bantuan operasional manajemen mutu sebanyak 18 paket, bantuan SMA mandiri 1 paket. Dari dana APBD 2007 telah disalurkan bantuan buku pelajaran sebanyak 1.500 eks, pengadaan alat praktek dan peraga siswa SMA 3 paket. dan melalui dana dekonsentrasi telah diberikan bantuan khusus murid kepada 620 siswa yang terdiri dari 114 siswa SMK di Kabupaten Mamuju, 93 siswa di Kabupaten Majene, 310 siswa di Kabupaten Polewali Mandar, dan 103 siswa di Kabupaten Mamasa serta pemberian bantuan subsidi pencitraan dan pendataan untuk 4 Kabupaten. Kabupaten Mamuju Utara pada tahun 2007 baru membangun Sekolah Menengah Kejuruan. 3. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pada Tahun 2007 dari dana Dekonsentrasi melalui Program Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Bidang Pendidikan Luar Sekolah telah diberikan bantuan berupa Pedoman acuan PAUD sebanyak 3.500 eksemplar, Pemberian Bantuan Pembentukan TPA/KB/SPS sebanyak 39 Kelompok yang terdiri dari 19 kelompok di Kabupaten Mamuju, 9 Kelompok di Kabupaten Polewali Mandar, 6 Kelompok di Kabupaten Majene, dan 5 kelompok di Kabupaten Mamasa, Bantuan kelembagaan
  37. 37. 33    PAUD nonformal kepada 40 kelompok, Bantuan PAUD Percontohan kepada SKB Mamuju. Dari dana APBD telah diberikan bantuan Alat Permainan Edukatif kepada 35 Kelompok bermain. 4. Pengembangan Kesetaraan Pendidikan Dasar dan Menengah Pendidikan Dasar Pada Tahun 2007 melalui dana APBN telah diberikan bantuan berupa buku pelajaran untuk warga belajar program Paket A dan paket B sebanyak 6.480 eksemplar dan Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paket A kepada 11 Kelompok di Kabupaten Mamuju, 9 Kelompok di Kabupaten Majene, 20 Kelompok di Kabupaten Polewali Mandar, 6 Kelompok di Kabupaten Mamasa dan 4 Kelompok di Kabupaten Mamuju Utara. Pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Program Paket B Kepada 51 Kelompok di Kabupaten Mamuju, 27 Kelompok di Kabupaten Majene, 46 kelompok di Kabupaten Polewali Mandar, 22 Kelompok di Kabupaten Mamasa, dan 12 Kelompok di Kabupaten Mamuju Utara. Pendidikan Menengah Pada Tahun 2007 Program Pengembangan Kesetaraan Pendidikan Menengah telah memberikan bantuan Modul untuk warga belajar Paket C Sebanyak 2.060 Eksemplar dan Bantuan Penyelenggaraan Program Paket C sebanyak 5 Kelompok di Kabupaten Mamuju, 2 Kelompok di Kabupaten Majene, 4 Kelompok di Kabupaten Polewali Mandar, dan 1 Kelompok di Kabupaten Mamasa. 5. Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Tahun 2007 melalui dana Dekonsentrasi telah diberikan bantuan beasiswa kursus berbagai profesi untuk 252 orang, Bantuan beasiswa kursus wirausaha berbasis pedesaan dan perkotaan untuk 20 lembaga penyelenggara, bantuan dukungan
  38. 38. 34    lembaga kursus dan pelatihan untuk 5 lembaga, bantuan kecakapan hidup (life skill) melalui lembaga untuk 4 lembaga penyelenggara, Bantuan penguatan dan pengembangan kelembagaan Pendidikan Non Formal/Pusat kegiatan belajar masyarakat untuk 9 lembaga, Bantuan Akreditasi dan sertifikasi lembaga PKBM untuk 5 lembaga, bantuan kelompok kesenian tradisional daerah untuk 2 lembaga, dan bantuan kelompok olahraga masyarakat untuk 10 lembaga. 6. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Untuk menuntaskan Buta Huruf di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2007 melalui dana APBN telah menyalurkan bantuan buku sebanyak 3.010 eksemplar dan Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan sebanyak 1030 warga belajar yang terdiri dari: 1) Bantuan Pembentukan/Penguatan Taman Bacaan Masyarakat untuk 10 Lembaga, 2) Bantuan TBM Layanan Khusus (Mobile) untuk 2 lembaga, dan bantuan pembentukan/penguatan Taman Bacaan Masyarakat dalam rangka pembinaan minat baca untuk 10 lembaga. 7. Pengembangan Minat dan Budaya baca Melalui dana Dekonsentrasi telah diberikan bantuan untuk 22 lemabaga yang terdiri dari: 1) Bantuan Pembentukan/Penguatan Taman Bacaan Masyarakat untuk 10 Lembaga, 2) Bantuan TBM Layanan Khusus (Mobile) untuk 2 lembaga, dan bantuan pembentukan/penguatan Taman Bacaan Masyarakat dalam rangka pembinaan minat baca untuk 10 lembaga (sama dengan poin 6). 8. Pemingkatan Mutu dan Profesionalisme Guru Melalui dana Dekonsentrasi telah diberikan bantuan Guru GTT dan KJM, Pemberian tunjangan fungsional Guru swasta TK, SD, SMP, SMA, SMK dan PLB dan subsidi KJM Luar Negeri serta Bantuan Beasiswa Bagi guru. Selanjutnya, pengembangan
  39. 39. 35    Sistem Pendataan dan Pemetaan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Honor Guru Kontrak Bina Provinsi sebanyak 5 orang, Pemberian Tunjangan Kepada Guru Honor di Kecamatan Aralle, Tabulahan dan Mambi sebanyak 20 Orang. Tahun 2008 telah dilaksanakan kegiatan Uji Kompetensi Pendidik, Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Untuk memenuhi standar kualifikasi, Pengembangan sistem penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, pemberian dana transportasi bagi guru di daerah terpencil dan pulau-pulau untuk 60 orang, pemberian tunjangan khusus guru daerah terpencil sebanyak 200 orang/tahun, Subsidi bagi guru PLB Bina Provinsi sebanyak 5 orang, pemberian subsidi bagi Guru Kontrak di Kecamatan Aralle, Tabulahan, dan Mambi sebanyak 40 orang Berikut data tentang jumlah seolah, murid dan guru pada berbagai tingkatan pendidikan yang dituangkan dalam bentuk tabel 6. TABEL 6 JUMLAH GURU, MURID DAN SEKOLAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2008/2009 TINGKAT PENDIDIKAN, MURID DAN GURU KABUPATEN SD/MI (JUMLAH) SLTP (JUMLAH) SLTA (JUMLAH) SEKOLAH MURID GURU SEKOLAH MURID GURU SEKOLAH MURID GURU Jumlah TAHUN 2008 1.295 156.431 9.924 303 42.772 2.491 113 19.963 1.737 Jumlah TAHUN 2007 1.138 170.242 8.493 212 35.030 1.308 96 22.341 1.984 Jumlah TAHUN 2006 1.110 110.630 7.268 166 33.503 2.479 117 26.560 2.457 Jumlah TAHUN 2005 1.188 167.172 7.422 222 41.254 2.889 116 22.190 1928 Jumlah TAHUN 2004 1.172 152.986 7.340 178 40.079 2.520 72 18.526 1265 Sumber: Sulawesi Barat dalam Angka
  40. 40. 36    9. Perluasan Akses Perguruan Tinggi Dinas Pendidikan Nasional melalui dana APBD telah membantu mahasiswa Sulawesi Barat di Yogyakarta dengan menyewa asrama mahasiswa, serta bekerjasama dengan Universitas Negeri Makassar (UNM). 10. Pemanfaatan TIK Sebagai Sarana Pembelajaran Pada Tahun 2007 melalui dana APBD telah dibangun Gerai Pendidikan sebagai perpustakaan digital, Pemberian TV Edukasi untuk 40 sekolah, penyediaan bantuan TV Pendidikan sebanyak 10 unit, pemberian CD pembelajaran untuk SD sebanyak 72 Keping, pemberian CD pembelajaran untuk siswa SMP sebanyak 1.036 Keping, pemberian CD Pembelajaran untuk SMA sebanyak 674 Keping, Pemberian CD Pembelajaran siswa SMK sebanyak 265 keping, Pengadaan Baliho Pendidikan di 5 Kabupaten. Secara umum, seluruh kegiatan yang dituangkan dalam program kerja dan rencana kerja tahun 2007, sebagai implementasi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat dapat diselesaikan sesuai dengan rancangan awal. Kegiatan yang bersifat rutinitas dapat dicapai secara keseluruhan. Sedangkan kegiatan yang bersifat pengembangan dan tugas dari pimpinan dapat diselesaikan dan dipenuhi sesuai dengan yang diharapkan. Secara umum, seluruh kegiatan yang dirancang dapat diselesaikan meskipun masih dijumpai beberapa kekurangan di sana-sini yang disebabkan oleh berbagai hal yang di luar kewenangan atau di luar kemampuan yang tidak dapat dihindari. Adanya perubahan kebijakan dalam proses perencanaan dan penganggaran turut mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, permasalahan tersebut tidak sampai mengganggu proses pembangunan pendidikan. Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Barat telah berusaha melalui berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan
  41. 41. 37    tersebut serta untuk waktu yang akan datang diusahakan untuk mengantisipasi secara lebih baik. Kesehatan adalah merupakan salah satu elemen penting dalam pengukuran indeks pembangunan manusia. Untuk itu pembangunan kesehatan hendaknya dipandang sebagai suatu investasi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semakin kompleksnya masalah kesehatan dengan pola penyakit yang diderita baik penyakit menular maupun yang tidak menular dan kronis menuntut pemerintah untuk lebih memperhatikan dan meningkakan kesehatan, baik dengan peningkatan kinerja pelayan kesehatan maupun ketersediaan fasilitas kesehatan yang cukup dan memadai. Sejak tahun 2006, pembangunan kesehatan diarahkan untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat, terutama penduduk miskin, terhadap pelayanan kesehatan dasar. Beberapa sasaran yang akan dicapai antara lain: 1) meningkatnya keluarga yang berperilaku hidup bersih dan sehat; 2) meningkatnya keluarga yang memiliki akses terhadap sanitasi dan air bersih; 3) meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; 4) meningkatnya cakupan pelayanan antenatal, postnatal dan neonatal; 5) meningkatnya kunjungan penduduk miskin ke Puskesmas dan rumah sakit; 6) meningkatnya cakupan imunisasi; 7) lebih meratanya penyebaran tenaga kesehatan; 8) meningkatnya ketersediaan obat esensial nasional; 9) meningkatnya cakupan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk terapetik/obat, obat tradisional, kosmetik, perbekalan kesehatan rumah tangga, produk komplemen dan produk pangan; dan 10) menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular seperti malaria, demam berdarah dengue (DBD), tuberkulosis paru, diare, HIV/AIDS, serta 11) menurunnya prevalensi kurang gizi dan gizi buruk pada anak balita. lingkungan fisik, biologik maupun sosial ekonomi, perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, serta kondisi pelayanan kesehatan.
  42. 42. 38    Dalam upaya membuat pemberian pelayanan kesehatan makin merata dan bermutu, ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dasar sangat diperlukan. Sampai dengan akhir tahun 2008 di Provinsi Sulawesi Barat telah tersedia 73 Puskesmas, sekitar 273 Puskesmas Pembantu, dan 1.814 unit Pos Yandu. Hampir seluruh kabupaten telah memiliki Rumah Sakit, baik milik pemerintah maupun swasta. Meskipun demikian, banyak golongan masyarakat terutama penduduk miskin belum sepenuhnya dapat mengakses pelayanan kesehatan karena kendala biaya, jarak dan transportasi. Untuk itu, diperlukan peningkatan ketersediaan, pemerataan dan mutu sarana pelayanan kesehatan dasar, terutama di Puskesmas dan jaringannya. Dalam upaya memperluas jaringan pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa, pada tahun 2008 akan ditingkatkan pelaksanaan poliklinik kesehatan desa sebagai salah satu upaya perwujudan desa siaga. Di poliklinik kesehatan desa tersebut dilaksanakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam upaya mempercepat penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan meningkatkan status gizi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini lebih menekankan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi penduduk miskin, pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPK-MM) akan terus dilanjutkan. Disadari bahwa sekalipun terjadi peningkatan jumlah sarana kesehatan, namun jumlah itu masih dirasa kurang cukup menunjang perbaikan kesehatan. Hal ini karena sebarannya belum mencakup keseluruhan daerah di wilayah ProvinsiSulawesi Barat. Daerah-daerah yang terpencil jauh ke pelosok desa, di pegunungan dan daerah yang sangat sulit dijangkau karena infrastruktur sangat tidak memadai, akan sangat terasa betapa tidak meratanya akses pelayanan kesehatan. Sejalan dengan itu keterbatasan jumlah dan rendahnya kinerja tenaga kesehatan sehingga penyuluhan kesehatan tentang bagaimana bertindak dengan pola hidup bersih dan sehat menjadi salah satu penyebab rendahnya pemahaman masyarakat akan kesehatan.
  43. 43. 39    Untuk menetapkan strategi pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, maka perlu dilakukan analisis terhadap aspek-aspek manajemen pembangunan kesehatan. Pendekatan yang digunakan adalah melalui analisis SWOT (Strength, Weakness, Oppurtunity and Threats). Melalui analisis ini dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap pembangunan kesehatan Sulawesi Barat. Sasaran pembangunan kesehatan pada tahun 2008 merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005 – 2009 yaitu meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi. Sementara itu, kebijakan pemerintah mengarah pada peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan melalui pembangunan, perbaikan dan pengadaan peralatan di Puskesmas dan jaringannya terutama di daerah bencana dan tertinggal. Khusus tentang prevalensi gizi buruk dan gizi kurang di Sulawesi Barat, tidak diadakan penilaian atau pengukuran status gizi sehingga ketersediaan data tidak lengkap. Sehubungan dengan pembangunan keluarga kecil berkualitas, pengendalian kuantitas penduduk merupakan salah satu aspek penting untuk menjamin tercapainya penduduk tumbuh seimbang dan pembangunan berkelanjutan di masa yang akan datang. Dengan demikian kesempatan yang menguntungkan pembangunan itu tidak akan pernah tercapai bahkan akan merugikan bila laju pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan dan kualitas penduduk tidak ditingkatkan secara terus menerus dan konsisten, antara lain melalui kegiatan Keluarga Berencana (KB). Dengan demikian, pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk harus dilaksanakan secara berkesinambungan bersama pembangunan sektor lainnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Barat mentargetkan pada tahun 2009 peserta baru mencapai angka 31.533 orang, untuk
  44. 44. 40    menekan jumlah angka kelahiran sehingga ledakan penduduk di daerah ini dapat teratasi sedini mungkin. Sebagai provinsi baru Sulawesi Barat termasuk salah satu daerah yang memiliki angka usia subur yang tinggi sehingga patut untuk dilakukan gerakan program ikut ber- KB. "Pasutri usia subur harus ber KB untuk mengatur jarak angka kelahiran bayi, karena dengan ikut ber-KB maka jalan menuju keluarga yang sejahtera akan terbuka lebar. Jumlah peserta baru yang ditargetkan tersebut terdiri dari 21.711 peserta istri dan 9.822 peserta suami. Tahun ini, tantangan yang dihadapi oleh BKKBN cukup berat, di mana angka Total Fertility Rate (TFR) masih cukup tinggi, yakni 3,5. Tingginya angka ini bahkan melabihi TFR nasional yang hanya sebesar 2,6. Pelayanan secara maksimal ini dilakukan dengan cara memperkuat dan memberdayakan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan KB, baik pemerintah, swasta, dan LSM, agar seluruh pasangan usia subur dapat memperoleh pelayanan secara merata dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan keluarga sejahtera melalui KB. Gambaran tentang perkembangan peserta program Keluarga Berencana di Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel 7, dimana perkembangan jumlah akseptor baru tidak seperti perkembangan jumlah akseptor aktif. TABEL 7 PERKEMBANGAN JUMLAH AKSEPTOR KB DAN PRESENTASE PENDUDUK VER-KB DI PROVINSI SULAWESI BARAT JUMLAH PERSENTASE NO TAHUN AKSEPTOR PENDUDUK BER KB             1  2004  ‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐  2  2005 179.666 18,53 3  2006 179.972 18,56 4  2007 116.502 11,64 5  2008 137.700 13,54 6  2009 ‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐          
  45. 45. 41    Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Barat cenderung mengalami pertambahan dari tahun ke tahun. Hal ini tidak saja disebabkan karena jumlah yang lahir lebih banyak dari pada yang meninggal, tetapi lebih dari itu disebabkan oleh arus transmigrasi yang datang dari berbagai daerah ke Sulawesi Barat sebagaimana yang diuraikan pada tabel 8. TABEL 8 DAFTAR PERKEMBANGAN PENDUDUK PROVINSI SULAWESI BARAT LAJU PERTAMBAHAN PENDUDUK TAHUN JUMLAH PERTAMBAHAN PERSENTASE 2004 944.337 0 0,00 2005 969.649 25.312 2,68 2006 969.869 220 0,02 2007 1.001.199 31.330 3,23 2008 1.016.663 15.464 1,54 2009 1.032.256 15.593 1,53 Dalam hubungannya dengan tingkat kualitas sumber daya manusia di Provinsi Sulawesi Barat, maka berikut ini gambaran capaian yang disajikan dalam tabel 9.
  46. 46. 42    TABEL 9 INDIKATOR TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI BARAT Indikator Capaian Tahun Indikator Hasil Pendukung No (Outcomes) 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2 TINGKAT Indeks Pembangunan 64,40 66,75 67,06 67,22 68,55 68,80 KUALITAS Manusia SUMBER DAYA Pendidikan Angka Partisipasi MANUSIA 87,08 86,55 62,02 89,87 80,09 Murni SD/MI Rata-rata nilai akhir * SMP/MTs 6,35 6,75 6,33 6,70 6,70 * SMA/SMK/MA 6,94 6,90 6,35 6,49 6,58 Angka Putus Sekolah * SD 27,31 25,61 33,86 32,39 * SMP / MTs 33,39 10,10 13,86 16,39 * Sekolah Menengah 13,78 9,11 12,08 15,53 Angka melek aksara 15 thn keatas 82,90 83,40 85,70 86,40 87,30 85,00 Persentase jumlah guru yang layak mengajar * SMP / MTs 2.520 2.889 2.479 1.308 2.491 * Sekolah Menengah 1.265 1.928 2.457 1.984 1.737 Kesehatan Umur Harapan Hidup (UHH) 66,40 66,60 67,00 67,20 67,40 67,70 Angka Kematian Bayi (AKB) 253 252 261 255 259 Angka Kematian Ibu (AKI) 55 57 53 58 18 Prevalensi Gizi buruk 10,00 (%) Prevalensi Gizi kurang 15,00 (%) Persentase tenaga kesehatan 0,13 0,21 0,20 perpenduduk Keluarga Berencana Persentase penduduk 18,53 18,56 11,64 13,54 ber-KB Persentase laju pertumbuhan 2,68 0,02 3,23 1,54 1,53 penduduk
  47. 47. 43    TABEL 10 INDIKATOR OUTCOMES TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI BARAT Capaian Tahun NO  Indikator Hasil (Outcomes) 2004 2005 2006 2007 2008                      1 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA 51,97 61,69 62,37 73,54 66,18 MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI BARAT TINGKAT TINGKAT KUALITAS SUMBER 57,16 56,01 56,15 55,83 46,22 DAYA MANUSIA NASIONAL 2 TREN TINGKAT TINGKAT KUALITAS 18,69 1,11 17,91 -10,02 SUMBER DAYA MANUSIA DI PROVINSI SULAWESI BARAT    TREN TINGKAT TINGKAT KUALITAS -2,01 0,25 -0,57 -17,21 SUMBER DAYA MANUSIA NASIONAL Relevansi Tren tingkat kualitas SDM di provinsi Sulawesi Barat cenderung berfluktuasi, namun tetap sejalan/relevan dengan tren nasional. Hal ini merupakan dampak dari
  48. 48. 44    adanya upaya pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dalam menstabilkan atau menurunkan biaya pendidikan, terutama bagi kalangan yang terisolir (daerah atau sekolah Remote), serta daerah miskin. Juga upaya menurunkan jumlah penduduk buta aksara, pemberian gizi tambahan bagi balita di setiap puskesmas se-Sulawesi Barat, pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana dasar kesehatan. Efektivitas Tren efektivitas SDM di provinsi Sulawesi Barat cenderung berfluktuasi. Tren fluktuatif yang paling menonjol disebabkan oleh kualitas guru layak mengajar yang masih di bawah rerata (kurang dari 50 persen). Hal ini terkait dengan rendahnya mutu guru dan sebarannya yang tidak merata. Selain itu, kurangnya pelayanan kesehatan dan masih banyaknya penduduk miskin, terutama di kabupaten Mamuju Utara dan Mamasa, dimana ikut mempengaruhi tingkat kualitas SDM yang fluktuatif. 2.3.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Capaian indikator hasil (outcomes) tentang tingkat kualitas sumber daya manusia Provinsi Sulawesi Barat memuat Indeks Pembangunan Manusia, angka pertisipasi murni SD/MI, rerata nilai akhir, angka putus sekolah, Angka melek aksara 15 tahun ke atas dan persentase guru yang layak mengajar, Umur Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, prevalensi gizi buruk (persen), prevalensi gizi kurang (persen), persentase tenaga kesehatan perpenduduk, persentase penduduk ber-KB dan persentase laju pertumbuhan penduduk. Dari seluruh indikator yang ada, indikator yang paling spesifik dan menonjol dalam hal capaiannya adalah persentase laju pertumbuhan penduduk dengan data seperti dalam grafik berikut ini.

×