Laporan Akhir EKPD 2009 NTT - UNDANA
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Laporan Akhir EKPD 2009 NTT - UNDANA

on

  • 1,366 views

Dokumen Laporan Akhir EKPD 2009 Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Universitas Nusa Cendana

Dokumen Laporan Akhir EKPD 2009 Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Universitas Nusa Cendana

Statistics

Views

Total Views
1,366
Views on SlideShare
1,366
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
58
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Laporan Akhir EKPD 2009 NTT - UNDANA Laporan Akhir EKPD 2009 NTT - UNDANA Document Transcript

  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. KATA PENGANTAR EKPD 2009 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menilai kinerja pembangunan di daerah dalam rentang waktu 2004-2008. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut.   Evaluasi dilakukan dengan pendekatan relevansi dan efektivitas pencapaiannya dan diseragamkan untuk semua provinsi, sehingga hasil evaluasi diharapkan dapat diperbandingkan antar provinsi dan dapat diperoleh agregasinya secara nasional. Dalam konteks inilah, hasil evaluasi di provinsi NTT kiranya dapat menjadi masukan sangat berharga bagi pemerintah pusat dan semua stakeholder pembangunan dalam memetakan ketidakmerataan kemajuan pembangunan antar daerah untuk dicarikan solusi tepat, karena berpotensi mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan masukan sampai tersusunnya laporan ini. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada BAPPENAS yang telah mempelopori tradisi evaluasi pembangunan dengan melibatkan universitas termasuk Universitas Nusa Cendana sebagai lembaga independen. Kupang, Desember 2009. Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang, Prof. Ir. Frans Umbu Datta. M.App.Sc.,Ph.D. Laporan Akhir ii
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................... ii DAFTAR ISI ............................................................................................................. iii DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. iv DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................................. v BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang dan Tujuan ................................................................. I-1 1.2 Keluaran…………………………………………………………………….. I-2 1.3 Metodologi ........................................................................................... I-2 1.4 Sistematika Penulisan Laporan ........................................................... I-8 BAB II HASIL EVALUASI 2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI ………………… II-1 2.1.1. Capaian Indikator .......................................................................... II-3 2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ........................ II-5 2.1.3. Rekomendasi Kebijakan ............................................................... II-5 2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ………………… II-6 2.2.1. Capaian Indikator .......................................................................... II-6 2.2.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ........................ II-9 2.2.3. Rekomendasi Kebijakan ............................................................... II- 10 2.3. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI …………………………….. 2.3.1. Capaian Indikator .......................................................................... II- 2.3.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ........................ 11 2.3.3. Rekomendasi Kebijakan ............................................................... II- 12 2.4 KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM ........................ II- 2.4.1 Capaian Indikator ......................................................................... 12 2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ....................... II- 2.4.3. Rekomendasi Kebijakan .............................................................. 12 2.5 TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT ............................................. 2.5.1 Capaian Indikator .......................................................................... II- 2.5.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ........................ 13 2.5.3. Rekomendasi Kebijakan ............................................................. BAB III KESIMPULAN ........................................................................................... II- DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 14 II- 14 II- 14 II- 15 III-1 Laporan Akhir iii
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. DP- 1 Laporan Akhir iv
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. DAFTAR GAMBAR No. Tabel Hal. I-1 Kerangka Kerja EKPD 2009 I-3 I-2 Hubungan antara Indikator dan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi I-5 II-1 Tingkat Pelayanan Publik II-3 II-2 Tingkat Demokrasi_1 (Rata-rata GDI dan GEM) II-4 II-3 Tingkat Demokrasi_2 (Partisipasi Politik) II-5 II-4 GDI NTT mengejar Ketertinggalan dari GDI Nasional II-5 II-5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) II-7 II-6 Pendidikan_1 (tanpa Rerata Nilai Akhir) II-8 II-7 Pendidikan _2 (Rata-rata Nilai Akhir II-8 II-8 Kesehatan_1 (tanpa AKB, AKI dan UHH) II-9 II-9 Kesehatan_2 Usia Harapan Hidup (UHH) II-9 II-10 Kesehatan_3 Angka Kematian Bayi II-9 II-11 Kesehatan_4 Angka Kematian Ibu II-9 II-12 Angka Partisipasi Murni SD/MI di Nusa Tenggara Timur II-10 II-13 Prevelensi Gizi Buruk (%) di Nusa Tenggara Timur II-10 II-14 Indikator Pertumbuhan Ekonomi II-12 II-15 Persentase Pertumbuhan Investasi II-13 II-16 Pendapatan per Kapita II-13 II-17 Persentase Area Rehabilitasi di dalam Kawasan Hutan (Ha) II-15 II-18 Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan (Ha) II-15 II-19 Luas Kawasan Konservasi (Ha) II-15 II-20 Jumlah Tindak Pidana Perikanan (kasus) II-16 II-21 Persentase Luas Terumbu Karang dalam Kondisi Baik II-16 II-22 Luas Kawasan Konservasi Laut II-16 II-23 Tingkat Kesejahteraan Sosial II-17 II-24 Tingkat Pengangguran Terbuka di NTT II-18 Laporan Akhir v
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. DAFTAR LAMPIRAN Lampiran halaman Lamp 1 MATRIKS DATA TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI …………………………………………………………….. L-1 Lamp 2 MATRIKS DATA TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.. L-2 Lamp 3 MATRIKS DATA TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI.………….. II-4 Lamp 4 MATRIKS DATA KUALITAS PENGELOLAAN SDA DAN LH ……... II-5 Lamp 5 MATRIKS DATA TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ………….. II-6 Laporan Akhir vi
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. I 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang dan Tujuan Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat.   Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di daerah masing-masing.   Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2009 dilaksanakan untuk menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004- 2008. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut. Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberikan informasi penting yang berguna sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi yang spesifik sesuai kondisi lokal guna mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah periode berikutnya, termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi (DEKON). Laporan Akhir I–1
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. 1.2. Keluaran 1. Terhimpunnya data dan informasi evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) 2. Tersusunnya hasil analisa evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sesuai sistematika buku panduan 1.3. Metodologi Evaluasi Kerangka kerja EKPD 2009 meliputi beberapa tahapan kegiatan utama yaitu: (1) Penentuan indikator hasil (outcomes) yang memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah; (2) Pemilihan pendekatan dalam melakukan evaluasi; dan (3) Pelaksanaan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan, sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Ketiga tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut: 1.3.1 Kerangka Kerja EKPD 2009 (1) Penentuan Indikator Hasil (outcomes) Indikator kinerja dari tujuan/sasaran pembangunan daerah merupakan indikator dampak (impacts) yang didukung melalui pencapaian 5 kategori indikator hasil (outcomes) terpilih. Pengelompokan indikator hasil serta pemilihan indikator pendukungnya, dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut: • Specific, atau indikator dapat diidentifikasi dengan jelas; • Relevant: mencerminkan keterkaitan secara langsung dan logis antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcomes dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; • Measurable : jelas dan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas dan biaya; • Reliable: indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja; • Verifiable: memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator; • Cost-effective: kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data. Laporan Akhir I–2
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. Pengelompokan 5 kategori indikator hasil (outcomes) yang mencerminkan tujuan/sasaran pembangunan daerah meliputi: A. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi. B. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia. C. Tingkat Pembangunan Ekonomi. D. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam. E. Tingkat Kesejahteraan sosial Gambar I-1. Kerangka Kerja EKPD 2009 Laporan Akhir I–3
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. (2) Pemilihan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi Hubungan antar tingkat indikator dengan pendekatan pengukuran kinerja dapat dilihat dalam Gambar I-2 yaitu: • Relevansi untuk menilai sejauh mana pembangunan yang dijalankan relevan terhadap sasaran atau kebutuhan daerah dalam menjawab permasalahannya. • Efektivitas, untuk melihat apakah pembangunan yang dilakukan berkontribusi terhadap pencapaian baik tujuan spesifik maupun umum pembangunan daerah. • Efisiensi, untuk mengetahui bagaimana masukan (inputs) dirubah menjadi keluaran (outputs). • Efektivitas Biaya, untuk menggambarkan hubungan antara input dengan outcomes pembangunan. • Kualitas, yaitu pengukuran derajat kesesuaian antara hasil-hasil pembangunan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. • Waktu, yaitu ketepatan waktu/periode pencapaian kinerja yang ditetapkan. • Produktivitas, untuk melihat nilai tambah dari setiap tahapan proses pembangunan dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan EKPD 2009, maka pendekatan dalam melakukan evaluasi hanya meliputi relevansi dan efektivitas pencapaian. Laporan Akhir I–4
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. Gambar I-2 . Hubungan antara Indikator dan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi Laporan Akhir I–5
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. (3) Pelaksanaan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan Tahapan evaluasi dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah serta mengidentifikasi tujuan pembangunan daerah. Tahap kedua adalah melengkapi dan mengoreksi Tabel Capaian yang dilanjutkan dengan tahap ketiga yaitu melakukan penilaian berkaitan dengan relevansi dan efektivitas pencapaian. Tahap keempat adalah melakukan identifikasi berbagai alasan atau isu yang menyebabkan capaian pembangunan daerah (tidak) relevan dan (tidak) efektif. Tim Evaluasi Provinsi menjelaskan “How and Why” berkaitan dengan capaian pembangunan daerah. Tahap kelima adalah menyusun rekomendasi untuk mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan periode berikutnya. Tahap keenam, Bappenas melakukan perbandingan kinerja terkait hasil evaluasi di atas berupa review dan pemetaan berdasarkan capaian tertinggi sampai terendah. 1.3.2 Metodologi Metode yang digunakan untuk menentukan capaian 5 kelompok indikator hasil adalah sebagai berikut: (1) Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih yang memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes). (2) Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator pendukung dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase. (3) Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase maka tidak dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri. (4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna negatif, maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau Laporan Akhir I–6
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. dikonversikan terlebih dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif). (5) Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi jumlah dari penyusun indikator hasil (indicator pendukungnya). Contoh untuk indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial disusun oleh: • persentase penduduk miskin • tingkat pengangguran terbuka • persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak • presentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia • presentase pelayanan dan rehabilitasi sosial Semua penyusun komponen indikator hasil ini bermakna negatif (Lihat No.4). Sehingga: Indikator kesejahteraan sosial = {(100% - persentase penduduk miskin) + (100% - tingkat pengangguran terbuka) + (100% - persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak) + (100%- persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia) + (100% - persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial}/5 Daftar indikator keluaran (outputs) yang menjadi komponen pendukung untuk masing-masing kategori indikator hasil (outcomes) dapat dilihat pada Lampiran 1. Untuk menilai kinerja pembangunan daerah, pendekatan yang digunakan adalah Relevansi dan Efektivitas. Relevansi digunakan untuk menganalisa sejauh mana tujuan/sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini, relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional. Sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.   Laporan Akhir I–7
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. Dalam mengumpulkan data dan informasi, teknik yang digunakan dapat melalui: Pengamatan langsung Pengamatan langsung kepada masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan di daerah, diantaranya dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, lingkungan hidup dan permasalahan lainnya yang terjadi di wilayah provinsi terkait.   Pengumpulan Data Primer Data diperoleh melalui FGD dengan pemangku kepentingan pembangunan daerah. Tim Evaluasi Provinsi menjadi fasilitator rapat/diskusi dalam menggali masukan dan tanggapan peserta diskusi. Pengumpulan Data Sekunder Data dan informasi yang telah tersedia pada instansi pemerintah seperti BPS daerah, Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. 1.3. Sistematika Penulisan Laporan BAB I PENDAHULUAN 1.2 Latar Belakang dan Tujuan (mengikuti latar belakang EKPD 2009 pada panduan) 1.3 Keluaran 1.4 Metodologi 1.5 Sistematika Penulisan Laporan BAB II HASIL EVALUASI 2.1. Tingkat Pelayanan Publik Dan Demokrasi 2.2. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia 2.3. Tingkat Pembangunan Ekonomi 2.4. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam BAB III KESIMPULAN Laporan Akhir I–8
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. II 1 HASIL EVALUASI Pembangunan nasional di Nusa Tenggara Timur seyogianya dilakukan dalam kerangka isu-isu strategis daerah. Isu-isu strategis dimaksud dapat dideskripsikan sebagai berikut: 1. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, ditunjukan antara lain oleh: Indeks Pembangunan Manusia NTT Relatif Masih Rendah (Tahun 2008; IPM NTT 64,8 < IPM Nasional 70,59) 2. Masih tingginya angka kemiskinan dan adanya potensi rawan pangan: • tingginya angka kemiskinan: persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2007-2008 27,51% > nasional yang hanya 15.42% • adanya potensi rawan pangan: potensi ini perlu diantisipasi karena: 1) produksi dan produktivitas pertanian masih tergolong rendah 2) belum optimalnya pengusahaan lahan kering untuk produksi pertanian 3) rendahnya kapasitas SDM pertanian termasuk perikanan, dan 4) diduga terjadi tingginya tingkat pengangguran tertutup di sektor pertanian. 3. Kesenjangan sosial: isue kesenjangan sosial di NTT diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain • permasalahan baik yang bersifat ekonomi • maupun non-ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran dan juga rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai peluang sosial ekonomi; • rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, dan • tidak meratanya kemajuan pembangunan antar bagian wilayah di NTT. 4. Disparitas pembangunan • Disparitas pembangunan antar wilayah: Beberapa wilayah masih tertinggal dalam aspek pembangunan terutama di wilayah, diantaranya adalah wilayah- wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar. Laporan Akhir II – 1
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. • Disparitas pembangunan sektor: Sebagaian besar penduduk (Susenas 2006, 76,57%) hidup di sektor pertanian tetapi alokasi dana pembangunan di sektor ini tidak proporsional. 5. Masih rendahnya penegakkan hukum dan kualitas pelayanan publik: isue ini adalah isue nasional tetapi sangat relevan dengan NTT karena sebagai kabupaten baru, berhadapan dengan: • Jumlah dan Kualitas aparatur masih sangat kurang Sarana dan prasarana aparatur juga masih terbatas • Tuntutan akan penegakan hukum dan kualitas pelayanan publik oleh masyarakat pasti meningkat melebihi peningkatan kapasitas aparatur dan sarana-prasarana penunjangnya. 6. Konservasi dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup • Pengelolaan lahan pertanian dan peternakan yang tidak memperhatikan asas- asas konservasi dan pelestarian sumberdaya lahan • Illegal loging • Eksploitasi sumberdaya pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan • Bencana alam, terutama banjir dan angin kencang • Ancaman kepunahan plasma nutfah lokal 7. Masih rendahnya kapasitas fiskal daerah : Isue ini adalah isue yang terjadi di NTT baik dipemerintah provinsi maupun semua kabupaten/kota (lihat penelitian ANTARA, 2008): dimana; • Kontribusi PAD terhadap APBD masih sangat rendah • sumber utama pembentukan PAD berasal dari pajak daerah yang bersifat masih sangat terbatas • Retribusi daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah memberi layanan yang berguna bagi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, memiliki peranan yang relatif kecil 8. Masih rendahnya daya dukung infrastruktur wilayah • Sebagai propinsi kepulauan, NTT masih sangat berat dalam menghadapi persoalan kurangnya infrastruktur wilayah di segala bidang. • Jalan sebagai sarana untuk aksesibilitas penduduk dan wilayah terhadap sarana sosial, ekonomi dan politik menghadapi persoalan tingginya persentase panjang jalan yang tergolong rusak dan rusak berat (> 50%), Laporan Akhir II – 2
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. • Sulit dan mahalnya transportasi antar pulau, terutama ke pulau-pulau kecil dan/atau pelau-pulau terluar. • Sarana pendidikan khususnya pendidikan menengah dan sarana kesehatan masih belum menyebar secara merata, • sumber daya listrik belum menjangkau sebagian besar wilayah dan penduduk, • akses penduduk terhadap air bersih masih sangat rendah 2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 2.1.1. Capaian Indikator Gambar 2.1. menggambarkan trend tingkat pelayanan publik rata-rata dari 3 (tiga) indikator, yaitu: 1. persentase jumlah kasus korupsi tertangani, 2. persentase jumlah aparat berijasah minimal S1, dan 3. persentase jumlah kabupaten dengan pelayanan satu atap. Tingkat pelayanan publik di NTT mempunyai trend meningkat dan sejalan (relevan) dengan trend nasional. Dari ketiga indikator agregasi tersebut, trend tingkat pelayanan publik di NTT lebih dominan dicirikan oleh peningkatan dari indikator persentase jumlah kasus korupsi tertangani (khusunya di Tahun 2007 dan 2008) dan peningkatan persentase jumlah aparat berijasah S1. Sedangkan indikator persentase kabupaten dengan pelayanan satu atap cenderung kurang mewarnai trend. Gbr.2-1. Tingkat Pelayanan Publik 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 Nasional pe rse n 40.00 Provinsi 30.00 20.00 10.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 Sumber: dioalah dari; a) NTT dalam Angka untuk beberapa tahun yang sesuai (BPS Propinsi NTT); b) Websites Kapan Lagi.com; c) Info Korupsi.com. Laporan Akhir II – 3
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. Masih rendahnya komitmen pemerintah daerah otonom tingkat kabupaten di NTT dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan birokrasi secara nyata, yang antara lain ditunjukkan oleh belum banyaknya kabupaten yang menerapkan sistem pelayanan satu atap, sangat banyak ditentukan oleh mental feodalisme birokrasi yang melanggar asas “birokrasi adalah pelayan masyarakat”. Birokrasi di NTT juga sangat kental dipengaruhi dan/atau terlibat oleh dan dalam kekuatan-kekuatan politik golongan dan kekusaan sehingga sangat dekat dengan KKN (Kolusi, korupsi dan Nepotisme). Hal ini sejalan dengan penamatan Diruktir Yayasan Piar NTT yang dikutip Info Korupsi.com (Januari, 2009), bahwa korupsi terbanyak di NTT terjadi di sektor pemerintahan. Sementara itu, tingkat demokrasi digambarkan oleh dua gambar, yaitu Gambar 2-2 dan Gambar 2-3. Gambar 2-2. menggambarkan agregasi dari GDI dan GEM, dimana tingkat demokrasi ditinjau dari aspek gender di NTT berkembang secara efektif dan relevan dengan trend nasional. Hal ini terutama disebabkan karena tingginya peran stakeholder (seperti LSM) Gbr.2-2. Tingkat Demokrasi_1 (Rata-rata GDI dan GEM) 64.00 63.00 62.00 61.00 60.00 Nasional Index 59.00 58.00 Provinsi 57.00 56.00 55.00 54.00 2004 2005 2006 2007 2008 Sumber: dioalah dari; a) NTT dalam Angka untuk beberapa tahun yang sesuai (BPS Propinsi NTT); b) Websites Propivinsi NTT. Selanjutnya, tingkat demokrasi ditinjau dari indikator partisipasi politik masyarakat dan pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden, kepala daerah serta legislatif untuk pusat maupun daerah digambarkan dalam Gambar 2-3. Ternyata bahwa partispasi masyarakat dalam berbagai even pemilu di NTT masih tinggi dengan trend yang bersifat konstan, sehingga lebih bagus dari trend nasional. Dengan kata lain dalam aspek ini, progres pembangunan demokrasi di NTT dinilai relevan dan efektif dengan tujuan pembangunan nasional. Laporan Akhir II – 4
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. Gbr. 2-3. Demokrasi_2 (Partisipasi Politik) 90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 Nasional persen 40.00 Provinsi 30.00 20.00 10.00 - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sumber: dioalah dari; a) NTT dalam Angka untuk beberapa tahun yang sesuai (BPS Propinsi NTT); b) Websites Propivinsi NTT 2.1.2. Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Indikator yang dapat dinilai spesifik dan menonjol dalam kelompok indikator “tingkat pelayanan publik dan demokrasi” adalah Gender Development Index (GDI) yang digambarkan oleh Gambar 2-4. Indikator ini dinilai spesifik dan menonjol karena efektivitasnya, dimana posisi GDI NTT yang sangat rendah di tahun 2004 dengan gap yang lebar dengan capaian nasional, pada tahun 2008 telah berhasil memperkecil gap dimaksud, walaupun masih dalam posisi lebih rendah dari prestasi nasional. Keberhasilan ini, tidak terlepas dari tingginya peran stakeholders, khususnya lembaga-lembaga sosial keagamaan dan LSM yang banyak bergerak dalam penuntasan isu gender, dengan memberi perhatian pada perbaikan kondisi sosial ekonomi dan politik dari perempuan. Gambar 2-4. GDI NTT Mengejar Ketertinggalan dari GDI Nasional 66.00 64.00 62.00 60.00 Nasional Indeks 58.00 Provinsi 56.00 54.00 52.00 2004 2005 2006 2007 2008 Sumber: dioalah dari; a) NTT dalam Angka untuk beberapa tahun yang sesuai (BPS Propinsi NTT); b) Websites Propivinsi NTT Laporan Akhir II – 5
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. 2.1.3. Rekomendasi Kebijakan Keberhasilan pembangunan dalam hal tingkat pelayanan publik dan demokrasi di NTT dideterminasi oleh masih rendahnya komitmen pelayanan satu atap dan oleh penegakkan hukum khususnya pemberantasan korupsi (walaupun secara kasus ada kemajuan penindakannya, tetapi secara kualitas, korupsi di NTT sebenarnya meningkat). Rendahnya kinerja pelayanan birokrasi di NTT yang sangat kental dipengaruhi dan/atau terlibat oleh dan dalam kekuatan-kekuatan politik golongan dan kekusaan sehingga sangat dekat dengan KKN (Kolusi, korupsi dan Nepotisme), memerlukan reformasi mendasar. Peran pemerintah pusat dalam hal ini, termasuk dalam reformasi perundangan tentang birokrasi akan lebih efektif dibanding jika ditangani oleh pemerintah daerah. Hal ini karena pemerintah daerah sebagai unsur politik di NTT justru memegang peran penting dalam penciptaan kondisi yang ada, dan semakin kuat dengan adanya otonomi daerah. Tentang kondisi penanganan hukum kasus-kasus korupsi, tidak terlepas dari kondisi yang sama di tingkat pusat, seperti persoalan mafia perkara yang melibatkan oknum maupun institusi penegak hukum di Indonesia. Sementara itu, kewenangan bidang hukum di indonesia bukan kewenangan daerah otonom, sehingga peran institusi daerah otonom dalam penegakkan hukum relatif sangat lemah. Oleh karenanya, peran pemerintah pusatlah yang paling relevan dalam reformasi birokrasi, penegakkan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Kebijakan yang perlu mendapat prioritas adalah: 1. Reformasi birokrasi secara radikal 2. Reformasi politik untuk meminimalkan bahkan menghapus keterlibatan birokrasi dalam sistim politik golongan dan kekuasaan 3. Pemberantasan mafia perkara dan mafia peradilan 4. Reformasi institusi penegak hukum 5. Reformasi perundangan Laporan Akhir II – 6
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. 6. Peningkatan transparansi penegakkan hukum, serta partisipasi masyarakat dalam kontrol peneggakkan hukum. 2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA Indikator-indikator dalam kelompok “Tingkat Kualitas SDM” seperti halnya pada kelompok indikator “Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi”, tidak dapat di- agregasi semuanya menjadi satu agregasi. Hal ini karena berbeda dalam ukuran; seperti indeks, persentase, dan usia serta nilai ujian akhir yang bersifat absolut. Oleh karenanya, dalam pembahasan selanjutnya, beberapa indikator dapat diagregasi menjadi satu, dan lainnya ada yang dibahas tersendiri. 2.2.1. Capaian Indikator A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Trend IPM NTT relevan dengan trend nasional, tetapi kurang efektif, karena masih terpaut jauh dari IPM Nasional (Gambar 2-5). Hal ini terutama sehubungan dengan masih rendahnya kualitas kesehatan masyarakat, dan masih tingginya tingkat kemiskinan (keduanya merupakan sebagian indiktor pembentuk IPM). Gbr. 2-5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72.00 70.00 68.00 66.00 indeks Nasional 64.00 Provinsi 62.00 60.00 58.00 56.00 2004 2005 2006 2007 2008 Sumber: dioalah dari; a) NTT dalam Angka untuk beberapa tahun yang sesuai (BPS Propinsi NTT); b) Website Diknas.com; c) Website Departemen Kesehatan RI. Laporan Akhir II – 7
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. B. Indikator-indikator Pendidikan Capaian indikator-indikator pendidikan dibahas dalam dua gambar trend, yaitu Gambar 2-6 dan Gambar 2-7. Gambar 2-6; menggambarkan capaian indikator pendidikan sebagai agregasi dari indikator-indikator berikut: 1. Angka Partisipasi Murni SD/MI 2. Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA 3. Angka melek aksara 15 tahun ke atas, serta 4. Persentase jumlah guru yang layak mengajar. Sedangkan pada Gambar 2-7, hanya menggambarkan agregasi dari indikator “rata-rata nilai akhir” SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Gambar 2-6 dan 2-7; memperlihatkan bahwa: pembangunan kualitas SDM NTT dari aspek pendidikan meningkat dari tahun 2004 ke tahun 2008, dan dinilai efektif dan relevan dengan pencapaian dan trend tingkat Nasional. Hal ini terutama karena: program wajib belajar 9 tahun, bantuan dana BOS, pendidikan serta program PLS di NTT adalah prioritas utama pembangunan daerah. Gbr. 2-6. Pendidikan_1 (tanpa indikator Rerata Gbr. 2-7. Pendidikan_2: Rata-rata Nilai Akhir Nilai akhir) 7.0 100.00 6.0 90.00 80.00 5.0 70.00 60.00 4.0 Nasional persen 50.00 Nasional 3.0 Provinsi 40.00 Provinsi 30.00 2.0 20.00 10.00 1.0 - 2004 2005 2006 2007 2008 0.0 2004 2005 2006 2007 2008 Sumber: dioalah dari; a) NTT dalam Angka untuk beberapa tahun yang sesuai (BPS Propinsi NTT);dan b) Website Diknas.com. C. Indikator-indikator Kesehatan Capaian indikator-indikator kesehatan dibahas dalam empat gambar trend, yaitu Gambar 2-8 (agregasi lima idikator) dan Gambar 2-9 sampai dengan Gambar 2-11 masing-masing menggambarkan indikator tunggal. Laporan Akhir II – 8
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. Gambar 2-8; menggambarkan capaian indikator kesehatan sebagai agregasi dari indikator-indikator berikut: 1. Prevelensi gizi buruk 2. prevelensi gizi kurang 3. Persentase tenaga kesehatan per penduduk 4. Persentase penduduk ber KB, serta 5. Laju pertumbuhan penduduk Secara umum, trend kualitas SDM dari aspek kesehatan di NTT relevan dengan trend nasional, tetapi kurang efektif karena hampir semua indikator kesehatan di NTT masih jauh dari prestasi nasional, seperti UHH, angka gizi buruk dan sedang, serta AKB dan AKI Hal ini disebabkan karena: akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan bermutu masih sangat rendah, terutama di wilayah perdesaan, perbatasan, dan pulau-pulau kecil/terluar. Gbr. 2-8. Kesehatan_1 (tanpa: AKB, AKI, dan Gbr. 2-9. Kesehatan_2: Usia Harapan Hidup UHH) (UHH) 25.00 72.00 20.00 70.00 68.00 15.00 Kesehatan Nasional Nasional 66.00 10.00 Kesehatan Provinsi Provinsi 64.00 5.00 62.00 - 60.00 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Gbr. 2-10. Kesehatan_3: Angka Kematian Bayi Gbr. 2-11. Kesehatan_4: Angka Kematian Ibu (AKB) (AKI) 70.00 350 60.00 300 50.00 250 40.00 Nasional 200 Nasional 30.00 Provinsi 150 Provinsi 20.00 100 10.00 50 - - 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Sumber: dioalah dari; a) NTT dalam Angka untuk beberapa tahun yang sesuai (BPS Propinsi NTT) dan b) Website Departemen Kesehatan RI Laporan Akhir II – 9
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. 2.2.2. Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Ada dua indikator spesifik dan menonjol dari kelompok indikator “Tingkat Kualitas SDM” yg diangkat untuk NTT, satu indikator bersifat positif dan satu lainnya bersifat negatif, yaitu: 1. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI yang meningkat tajam (positif), dan 2. Prevelensi Gizi kurang meningkat tajam (negatif) APM SD/MI meningkat tajam di NTT (Gambar 2-12), terutama karena: • semakin membaiknya akses tehadap sarana-prasarana SD/MI • program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun • program dana BOS • peran serta stakeholders Gambar 2-12. Angka Partisipasi Murni SD/MI di Gambar 2-13. Prevelensi Gizi Kurang (%) Nusa Tenggara Timur di Nusa Tenggara Timur 100.00 40.00 30.00 persen 50.00 persen 20.00 10.00 - - 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Series1 69.14 72.26 76.24 79.78 90.80 Series1 10.74 27.00 26.50 30.70 30.70 Sumber: dioalah dari; a) NTT dalam Angka Sumber: dioalah dari; Website untuk beberapa tahun yang sesuai Diknas.com; c) Website (BPS Propinsi NTT); b) Website Departemen Kesehatan RI Diknas.com Sementara itu, prevelensi anak Gizi Kurang di NTT meningkat tajam, walaupun disertai sedikit penurunan prevelensi Gizi Buruk. Hal ini antara lain disebabkan oleh: • rendahnya produksi pertanian subsisten • kondisi ekonomi keluarga • pola konsumsi dan perilaku hidup sehat Laporan Akhir II – 10
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. 2.2.3. Rekomendasi Kebijakan Kebijakan di Bidang Pendidikan 1. Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau dengan memperhatikan penduduk miskin dan wilayah yang tertinggal. 2. Penuntasan program wajib belajar pendidikan 12 tahun sebagai kelanjutan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun secara bermutu dan merata. 3. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan yang mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan daerah dan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing SDM. 4. Peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. 5. Penyediaan sarana pendidikan yang bermutu, adil dan merata. 6. Pengembangan minat dan kegemaran membaca. 7. Pengembangan sistem informasi pendidikan daerah kabupaten Sumba Tengah untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi pembangunan SDM di Bidang Pendidikan. Kebijakan di Bidang Kesehatan: 1. Peningkatan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, khususnya dalam pengembangan pelayanan medik; dan peningkatan penyediaan, distribusi, dan pemanfaatan obat yang bermutu, efektif, dan aman bagi penduduk, dengan harga yang terjangkau. 2. Perbaikan perilaku sehat masyarakat. 3. Peningkatan kualitas gizi penduduk, terutama bayi, balita, ibu hamil, dan perempuan dewasa, yang didukung oleh produksi dan distribusi pangan yang mencukupi dengan harga yang terjangkau; 4. Pengembangan tenaga kesehatan yang menunjang peningkatan jumlah, mutu, dan penyebaran yang merata, sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan kesehatan. 5. Peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan dasar yang lebih bermutu Laporan Akhir II – 11
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. 2.3. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI 2.3.1. Capaian Indikator Pengukuran trend pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Timur berdasarkan pada beberapa indikator yakni: laju pertumbuhan ekonomi, persentase ekspor terhadap PDRB, persentase output manufaktur terhadap PDRB, persentase output UMKM terhadap PDRB, pendapatan per kapita (dalam juta rupiah), laju inflasi, invetasi PMA dan PMDN dan infrastruktur (panjang jalan nasional dan jalan propinsi) Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum, trend pembangunan ekonomi di NTT relatif relevan dengan trend pembangunan nasional tetapi tidak efektif karena hampir semua indikator pembangunan ekonomi seperti laju pertumbuhan ekonomi, persentase eksport output manufaktur dan output UMKM terhadap PDRB, persentase pendapatan per kapita, persentase pertumbuhan realisasi PMA dan PMDN masih sangat jauh dari prestasi nasional. Gambar 2-14. Indikator Pembangunan Ekonomi 45 40 35 30 25 Nasional 20 Propinsi 15 10 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 Sumber: dioalah dari; NTT dalam Angka untuk beberapa tahun yang sesuai (BPS Propinsi NTT). Indikator-indikator yang mendukung relevannya trend pembangunan di Nusa Tenggara Timur dengan trend pembangunan nasional adalah: laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan laju pertumbuhan investasi. 2.3.2. Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Ada dua indikator spesifik dan menonjol dari kelompok indikator “Tingkat Pembangunan Ekonomi” yang diangkat untuk NTT, yaitu “persentase pertumbuhan investasi” (Gambar 2-15) dan “pendapatan per kapita” (Gambar 2- Laporan Akhir II – 12
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. 16). Spesifik dan menonjol dari kedua indikator tersebut, bukan dalam pengertian positif, tetapi karena begitu jauhnya dari prestasi nasional. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan betapa tidak meratanya kemajuan ekonomi antar daerah di Indonesia. Isu ketidak merataan pembangunan khususnya antara Indonesia Bagian Barat (IBB) dengan Indonesia Bagian Timur (IBT) termasuk didalamnya NTT adalah kenyataan yang menyakitkan. Program percepatan pembangunan di IBT nampaknya tidak proporsional dengan ketertinggalan yang sangat jauh dari IBT. Gambar 2-15. Gambar 2-16. Pendapatan Perkapita (Juta Rupiah) Persentase Pertumbuhan Investasi 25.00 100.00 20.00 50.00 15.00 Nasional Nasional persen Provinsi 10.00 Provinsi 0.00 5.00 -50.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Sumber: dioalah dari; a) NTT dalam Angka untuk beberapa tahun yang sesuai (BPS Propinsi NTT). 2.3.3. Rekomendasi Kebijakan Ketertinggalam pembangunan ekonomi di IBT umumnya dan khususnya NTT memerlukan perhatian secara proporsional dari pemerintah pusat. Alokasi anggaran bagi percepatan pembangunan ekonomi IBT seharusnya merupakan derivasi dari lebarnya gap ketertinggalan. Semakin besar gap ketertinggalan daerah seharusnya mendapat alokasi yang semakin besar. Diperlukan usaha luar biasa dalam pendekatan percepatan pembangunan ekonomi IBT. Prioritas utama adalah: percepatan pembangunan infrastruktur dasar ekonomi, dengan prioritas pada jalan dan jembatan, pelabuhan laut/ferry, pelabuhan udara, tenaga litrik, dan sarana irigasi dan telekomunikasi. Prioritas kedua adalah: pembangunan bidang pertanian, dengan pendekatan agroekosistem, permintaan pasar dan utilisasi tenaga kerja pengangguran Laporan Akhir II – 13
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. tersembunyi di sektor pertanian. Hal ini karena sangat bervariasinya kondis iklim dan sumberdaya lahan antar pulau di NTT. Prioritas ketiga, adalah pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru termasuk pengembangan yang sudah ada secara optimal seperti KAPET Mbay di Pulau Flores, dan Kawasan Industri Bolok di Kupang. 2.4. KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) 2.4.1. Capaian Indikator Kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup terdiri dari dua sub kelompok indikator, yaitu kehutanan dan kelautan. Sub kelompok indikator kehutanan terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu: 1) persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis, 2) rehabilitasi lahan luar hutan, dan 3) luas kawasan konservasi hutan. Sementara itu, Sub kelompok indikator kelautan terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu: 1) jumlah tindak pidana perikanan, 2) persentase terumbu karang dalam keadaan baik. dan 3) luas kawasan konservasi laut. Kehutanan: Data indikator-indikator kehutanan di NTT dalam evaluasi ini digolongkan sangat minim seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 2-17 sampai dengan 2-19. Kesulitan data ini kiranya dapat menggambarkan juga tentang rendahnya perhatian pemerintah daerah di NTT akan pengelolaan sumberdaya alam. Ketiga gambar dimaksud dalam konteks metodologi EKPD Tahun 2009, menyimpulkan bahwa kualitas pengelolaan SDA di bidang kehutanan di NTT tidak relevan sekaligus tidak efektif dengan progres nasional. Laporan Akhir II – 14
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. Gambar 2-17. Gambar 2-18. Gambar 2-19. Persentase Area Rehabilitasi Dalam Kawasan Hutan Rehabilitasi Lahan di Luar Kawasan Hutan (Ha) Luas Kaw asan Konservasi (Ha) 100 400,000 25,000,000 350,000 80 300,000 20,000,000 250,000 15,000,000 60 Nasional Nasional Nasional 200,000 10,000,000 Propvinsi 40 Propvinsi 150,000 Propvinsi 100,000 5,000,000 20 50,000 0 0 0 20042005200620072008 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Sumber: Laporan Tahunan BPDAS NTT untuk Tahun-tahun yang sesuai. Beberapa faktor penyebab yang saling kait-mengait adalah: 1) Pengelolaan lahan pertanian dan peternakan yang tidak memperhatikan asas-asas konservasi dan pelestarian sumberdaya lahan 2) Illegal loging 3) Eksploitasi sumberdaya pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan 4) Bencana alam, terutama banjir 5) Sistem kepemilikan lahan yang didominasi sistem ulayat 6) Konflik kepentingan sektoral 7) Kinerja birokrasi Kelautan: Seperti halnya data SDA kehutanan, data mengenai inidikator kelautan juga sangat minim di NTT. Gambar 2-21 sampai denmgan 2-22, menggambarkan kelangkaan data dimaksud. Namum demikian pada level kondisi data yang ada, diperkirakan bahwa tingkat kualitas pengelolaan SDA kelautan di NTT belum relevan dengan trend nasional sekaligus belum efektif dengan progres tingkat nasional. Laporan Akhir II – 15
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. Gamb ar 2 - 2 0 . Gambar 2 - 2 2 . Gamb ar 2 - 2 1. Jumlah T ind ak Pid ana Perikanan ( kasus) Luas Kawasan Konservasi Laut Persent ase Luas t erumb u karang D alam Kead aan B aik 200 14.00 180 35.00 12.00 160 30.00 140 10.00 25.00 120 8.00 100 Nasional 20.00 Nasional Propvinsi Nasional 6.00 Propvinsi 80 Propvinsi 15.00 60 4.00 10.00 40 2.00 20 5.00 0 0.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 Sumber: RPJMD Provinsi NTT,;Laporan EKPD Provinsi NTT, 2008, dan Renstra DKP Provinsi NTT, 2009. Jumlah tindak pidana perikanan pada tahun 2008 tercatat sebanyak 4 kasus. Pada tahun-tahun sebelum tidak tersedia data (DKP, Propinsi Nusa Tenggara Timur, 2009). Data menyangkut persentase terumbu dalam keadaan baik untuk perairan laut Propinsi NTT untuk tahun 2008 18,04% (Renstra DKP Propinsi NTT, 2009). Untuk luasan kawasan konservasi laut daerah pada tahun 2008 seluas 0,5 juta Ha yang meliputi sebagian besar darah kawasan konservasi laut daerah (KKLD) pulau Pantar, kabu;aten Alor dan bebarapa KKLD yang tesebar di beberapa kabupaten yakni, Kabupaten Kupang, Manggarai Barat, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Sumba Barat. Hal yang menggembirakan menyangkut konervasi perairan adalah dengan ditetapkannya kawasan konservasi laut nasional Laut Sawu seluas 3,5 juta Ha pada tahun 2009. 2.4.2. Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Sesuai dengan pamaparan tentang capaian indikator, maka untuk kelompok indikator Kualitas Pengelolaan SDA di NTT tidak ada capaian indikator yang terkategorikan menonjol secara positif. Artinya hampir semua indikator dalam kelompok ini menonjol secara negatif. Dengan demikian, persoalan kualitas pengelolaan SDA di Nusa Tenggara Timur tergolong dalam kategori emergensi. 2.4.3. Rekomendasi Kebijakan Dengan kondisi pencapaian pembangunan kualitas SDA di NTT yang demikian, maka beberapa kebijakan penting direkomendasikan sebagai berikut: Laporan Akhir II – 16
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. 1) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam, pesisir dan laut dengan memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. 2) Pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dan degradasi sumberdaya alam 3) Meningkatkan upaya penghijauan dan rehabilitasi lahan kritis serta konservasi kawasan pesisir pantai. 4) Meningkatnya pengawasan terhadap pemanfaatan SDA serta meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi perbaikan daerah/kawasan dan sumberdaya alam yang telah mengalami pengrusakan. 2.5. TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT 2.5.1. Capaian Indikator Progres tingkat kesejahteraan sosial NTT relevan dengan trend nasional serta juga efektif dibanding pencapaian di tingkat nasional terutama pada trend 3 tahun terakhir. Kondisi ini terutama karena menurunnya peran Dinas Sosial di banding peningkatan peran stakeholders, tetapi dengan peningkatan yang tajam dari jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di NTT, khususnya yang berhubungan dengan laju peningkatan kenakalan remaja,tuna susila, dan korban narkoba. Gambar 2-23. Tingkat Kesejahteraan Sosial 100.00 80.00 60.00 Nasional 40.00 Provinsi 20.00 - 2004 2005 2006 2007 2008 Sumber: dioalah dari: NTT dalam Angka untuk beberapa tahun yang sesuai (BPS Propinsi NTT). 2.5.2. Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Penurunan tingkat pengangguran terbuka di NTT, lebih disebabkan oleh meningkatnya kesempatan kerja di sektor imformal, tetapi dengan produktivitas Laporan Akhir II – 17
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. rendah. Walau demikian, dipihak lain terjadi peningkatan tingkat pengangguran tertutup di sektor pertanian (perdesaan). Gambar 2-24. Tingkat Pengangguran Terbuka di Nusa Tenggara Timur 6.00 5.46 5.46 5.00 4.00 3.65 3.65 persen 3.00 2.65 2.00 1.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 Sumber: dioalah dari; NTT dalam Angka untuk beberapa tahun yang sesuai (BPS Propinsi NTT). 2.5.3. Rekomendasi Kebijakan 1. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja, khususnya di sektor pertanian (tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan). 2. Meningkatkan kapasitas infrastruktur dalam mendukung pembangunan wilayah di segala bidang, termasuk di Bidang Kesejahteraan Rakyat. 3. Mewujudkan peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara lebih aktif dalam perlindungan dan kesejahteraan sosial Laporan Akhir II – 18
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. III 1 KESIMPULAN 1. Tujuan dan sasaran pembangunan di NTT secara umum telah relevan dengan/ terhadap tujuan dan sasaran pembangunan nasional. 2. Pada tataran efektivitas; outcomes pembangunan daerah di NTT relatif belum efektif terhadap outcumes pembangunan nasional, terutama karena rendahnya kapasitas fiskal daerah, mahalnya pembiayaan pembangunan di NTT sebagai provinsi kepulauan, rendahnya peneggakan hukum, rendahnya kinerja pelayanan birokrasi. 3. Hampir di segala aspek pembangunan terutama kualitas SDM, kesejahteraan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan kualitas lingkungan hidup, provinsi NTT tertinggal jauh dari prestasi nasional yang lebih menggambarkan kemajuan di wilayah Indonesia Bagian Barat umumnya, Pulau Jawa khususnya. 4. Harus ada usaha luar biasa untuk memacu pembangunan di Indonesia Bagian Timur umumnya dan di NTT khususnya, karena gap pembangunan yang terjadi sekarang akan melahirkan gap yang semakin besar, dan berpotensi pada keutuhan bangsa. 5. Kebijakan prioritas untuk NTT adalah: a) di bidang kualitas pelayanan publik dan demokrasi: reformasi birokrasi, reformasi politik, reformasi perundangan otonomi daerah, reformasi institusi penegak hukum, dan pemberantasan mafia hukum. b) di bidang kualitas Sumber Daya Manusia: Peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau dengan memperhatikan penduduk miskin dan wilayah yang tertinggal. c) Di bidang pembangunan ekonomi: percepatan pembangunan infrastruktur dasar ekonomi, pembangunan bidang pertanian, dengan pendekatan Laporan Akhir III – 1
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. agroekosistem, permintaan pasar dan utilisasi tenaga kerja pengangguran tersembunyi di sektor pertanian, serta pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru. d) Di bidang pengelolaan SDA: Pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dan degradasi sumberdaya alam, peningkatkan upaya penghijauan dan rehabilitasi lahan kritis serta konservasi kawasan pesisir pantai, dan peningkatnya pengawasan terhadap pemanfaatan SDA serta meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi perbaikan daerah/kawasan dan sumberdaya alam yang telah mengalami pengrusakan. e) Di bidang kesejahteraan: peningkatkan produktivitas tenaga kerja, khususnya di sektor pertanian, peningkatkan kapasitas infrastruktur sosial dan mewujudkan peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara lebih aktif dalam perlindungan dan kesejahteraan sosial Laporan Akhir III – 2
  • Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2009. 1 DAFTAR PUSTAKA ANTARA, 2008., Analisis Pengeluaran Publik dan Penguatan Kapasitas Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laporan Penelitian. Kupang ANTARA, 2008., Analisis Pengeluaran Publik dan Penguatan Kapasitas Kabupaten Sumba Timur. Laporan Penelitian. Kupang ANTARA, 2008., Analisis Pengeluaran Publik dan Penguatan Kapasitas Kabupaten Sumba Barat. Laporan Penelitian. Kupang ANTARA, 2008., Analisis Pengeluaran Publik dan Penguatan Kapasitas Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kupang ANTARA, 2008., Analisis Pengeluaran Publik dan Penguatan Kapasitas Kota Kupang. Laporan Penelitian. Kupang ANTARA, 2008., Analisis Pengeluaran Publik dan Penguatan Kapasitas Kabupaten Flores Timur. Laporan Penelitian. Kupang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Universitas Nusa Cendana, 2008., Laporan Akhir Evaluasi Kenerja Pembangunan Daerah (EKPD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kupang. Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, 2005. Nusa Tenggara Timur Dalam Angka Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, 2006. Nusa Tenggara Timur Dalam Angka Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, 2007. Nusa Tenggara Timur Dalam Angka Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, 2008. Nusa Tenggara Timur Dalam Angka Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, 2009. Nusa Tenggara Timur Dalam Angka BPDAS Provinsi NTT, 2009. Renstra BPDAS Provinsi Nusa Tenggara Timur 2009-2013. Kupang. Info Korupsi.com, Juli 2007., 108 Kasus Korupsi di NTT Belum Diproses. Kapan Lagi.com, Januari 2009., 887 Kasus Dugaan Korupsi di NTT Belum Ditindaklanjuti. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, 2008. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Tumur 2009-2013. Kupang Website DIKNAS, 2009. Data Profil Pendidikan Tahun 2005- 2008. Jakarta. Website Departemen Kesehatan RI. Profil Kesehatan Tahun 2005-2009. Jakarta Laporan Akhir DP – 1