KATA PENGANTAR

        Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-
Nya Tim EKPD Kalteng dap...
DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR ................................................................................................
2.4.2 Kelautan ............................................................................................   74
         ...
BAB I. PENDAHULUAN


1.1. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN


          Pembangunan           daerah   merupakan    bagian   yang ...
Kebijakan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
selama periode 2006 – 2010 diprioritaskan pada bidang :...
9. Kepariwisataan: Terwujutnya daya saing pariwisata dengan peningkatan
         pengembangan pemasaran pariwisata.

    1...
1.2. KELUARAN


          Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan EKPD 2009 meliputi:

a. Terhimpunnya data dan informas...
(4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna negatif,
    maka sebelum dirata-ratakan nil...
pemerintahan, politik, lingkungan hidup dan permasalahan lainnya yang terjadi di
    wilayah provinsi terkait.
b. Pengumpu...
BAB II HASIL EVALUASI


2.1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI


2.1.1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK


          Pelayana...
berubah menjadi lebih baik sejak tahun 2007. Kondisi tersebut dipicu oleh adanya
penandatanganan MOU antara Gubernur dan k...
e) Menjadi percontohan pelaksanaan Electronic Government Procurement (EGP)
         yang ditunjuk oleh Kementerian Negara ...
33,00

                       32,00

                       31,00

                       30,00

                       29...
bagi pegawai negeri. Menurut beberapa ahli keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh
kemampuan intelegensi (20%) tetapi jug...
80,00
                      70,00
                      60,00
                      50,00
                      40,00
    ...
pengguna layanan juga menjadi lebih mudah untuk memperoleh layanan. Yang
senantiasa harus dicermati dalam penerapan pola l...
2.1.2.1. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam PEMILU maupun PILKADA

          Indikator dari Agenda Mewujudkan ko...
69,52% (angka rerata dari putaran I dan II). Hal yang paling perlu dicermati lagi adalah
menurunnya tingkat partisipasi ma...
Tujuan      program          ini   untuk    memperkuat              kelembagaan   dan   jaringan
Pengarusutamaan Gender (P...
Selain ke enam indikator diatas maka indikator yang menyangkut indek
pemberdayaan gender (GEM) juga menunjukkan tren yang ...
Terbatasnya jumlah kaum perempuan dalam menduduki jabatan eselonisasi
dalam lingkup Pemkab maupun Pemprov serta lembaga le...
Berdasarkan grafik tersebut tampak bahwa tingkat pelayanan publik di
Kalimantan Tengah pada tahun 2004 – 2008 lebih rendah...
partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif, tingkat partisipasi politik
masyarakat dalam pemilihan Presiden...
berijasah minimal S-1, peningkatan persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki
peraturan daerah pelayanan satu atap, pe...
4) Upaya pemberdayaan perempuan melalui peningkatan GDI dan GEM
    •    Memberikan kesempatan dan meningkatkan profesiona...
2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA


Indikator hasil (outcome) untuk tingkat kualitas sumber daya manusia dapat diu...
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang
digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu daerah...
2.2.2. PENDIDIKAN


          Misi pendidikan Kalimantan Tengah adalah “Membangun dan Mengembangkan
Budaya Pembelajaran Ya...
belajar 1 : 9, guru yang layak minimal 80%, bangunan ruangan kelas yang rusak
maksimal 1% serta mencapai standar pelayanan...
94,00
                      92,00
                      90,00
                      88,00
                      86,00
    ...
2.2.2.2. Rata-rata nilai akhir

          Upaya untuk meningkatkan nilai akhir baik untuk tingkat SMP/MTs, maupun untu
tin...
-   Tersedianya sarana dan prasarana penunjang seperti laboratorium multimedia, ruang
    komputer, laboratorium bahasa, l...
mendukung (39,53%), kesulitan transportasi dan jarak sekolah jauh (16,28%), kurangnya
minat anak untuk sekolah(13,95%), me...
2.2.2.4. Angka Melek Aksara 15 Tahun Keatas

          Kemampuan membaca dan menulis masyarakat Kalimantan Tengah tercolon...
2.2.2.5. Persentase Jumlah Guru Yang Layak Mengajar

          Persentase jumlah guru yang layak mengajar di Kalimantan Te...
Oleh karena itu setiap guru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
-   dalam menyusun dan menyampaikan materi pelaja...
hidup serta Prevalensi gizi kurang pada anak balita sebesar 15 persen sedangkan
nasional sebesar 20 persen.

          Unt...
masyarakat dengan itu pola penerapannyapun harus lebih mengarah pada peningkatan
pelayanan publik, begitu juga dengan peng...
Meningkatnya umur harapan hidup (UHH) akan menambah jumlah lanjut usia
(lansia) yang akan berdampak pada pergeseran pola p...
300

                       250

                       200

                       150

                       100

     ...
diukur sebanyak 53.353 orang. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, gizi buruk di
Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan ...
Gizi buruk sudah sangat mengancam anak-anak, selama krisis ekonomi dan
sosial melanda Indonesia sekarang anak-anak Indones...
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR

3,378

Published on

Dokumen Laporan Akhir EKPD 2009 Provinsi Kalimantan Tengah oleh Universitas Palangkaraya

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,378
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
327
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan AKhir EKPD 2009 Kalimantan Tengah - UNPAR

  1. 1. KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia- Nya Tim EKPD Kalteng dapat menyelesaikan Laporan Akhir kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dengan judul “Evaluasi Empat Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004 – 2009 di Provinsi Kalimantan Tengah” kerjasama antara Universitas Palangka Raya dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan. Evaluasi Kinerja yang dilakukan Bappenas dianggap penting mengingat selama ini evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan masih berorientasi kepada kinerja input dan kinerja keluaran (output), belum banyak berorientasi kepada kinerja outcome. Laporan akhir ini berusaha menyajikan evaluasi dan penilaian kinerja output dan outcome daerah. Fokus laporan yang dibuat meliputi 5 (lima) indikator utama yaitu tingkat pelayanan publik dan demokrasi, tingkat kualitas sumberdaya manusia, tingkat pembangunan ekonomi, kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan tingkat kesejahteraan sosial. Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah diprioritaskan kepada pengentasan kemiskinan dan pembenahan infrastruktur dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. Pada laporan akhir ini juga diulas tentang IPM kaitannya dengan GEM dan GDI serta kualitas pelayanan publik yang menyangkut kemampuan pemerintah menangani kasus korupsi dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan satu atap. Sejauhmana upaya penanganan lahan kritis di Kalimantan Tengah juga diulas dalam laporan ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak terutama Gubernur beserta Jajarannya, Kejaksaan Tinggi Kalteng, Pengadilan Negeri Palangka Raya, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya dalam lingkup Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala BPS dan semua pihak yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu. Akhirnya, secara khusus ucapan terimakasih disampaikan kepada Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah: Drs. Henry Singarasa, MS (Ketua), Prof. Dr. Ahim S. Rusan (Koordinator), Prof. Dr. Ir. Bambang S. Lautt, M.Si (Sekretaris) dan anggota masing-masing Prof. Dr. Eddy Lion, MPd; Dr. Muses Embang, MS dan Dr. Ir. Mofit Saptono,MSi atas segala upaya dan kerjasamanya sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Palangka Raya, 10 Desember 2009 Universitas Palangka Raya Rektor, Henry Singarasa NIP. 19521028 198003 1 002 Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   i  
  2. 2. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................... i DAFTAR ISI.................................................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang dan Tujuan ........................................................................ 1 1.2 Keluaran ..................................................................................................... 4 1.3 Metodologi.................................................................................................. 4 1.4 Sistematika Penulisan Laporan .................................................................. 6 BAB II HASIL EVALUASI ............................................................................................ 7 2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI ................................ 7 2.1.1 Tingkat Pelayanan Publik ................................................................. 7 2.1.2 Tingkat Pelayanan Demokrasi .......................................................... 13 2.1.3 Capaian Indikator .............................................................................. 18 2.1.4 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ............................ 19 2.1.5 Rekomendasi Kebijakan ................................................................... 20 2.2 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ..................................... 23 2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)............................................... 23 2.2.2 Pendidikan ........................................................................................ 25 2.2.3 Kesehatan ......................................................................................... 33 2.2.4 Keluarga Berencana ......................................................................... 41 2.2.5 Capaian Indikator .............................................................................. 46 2.2.6 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ............................ 47 2.2.7 Rekomendasi Kebijakan ................................................................... 48 2.3 TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI .................................................... 53 2.3.1 Ekonomi Makro ................................................................................. 53 2.3.2 Investasi (PMA dan PMDN) .............................................................. 60 2.3.3 Infrastruktur ....................................................................................... 61 2.3.4 Capaian Indikator .............................................................................. 62 2.3.5 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ............................ 65 2.3.6 Rekomendasi Kebijakan ................................................................... 67 2.4 KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP ........... 69 2.4.1 Kehutanan......................................................................................... 71 Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   ii  
  3. 3. 2.4.2 Kelautan ............................................................................................ 74 2.4.3 Capaian Indikator .............................................................................. 79 2.4.4 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ............................ 82 2.4.5 Rekomendasi Kebijakan ................................................................... 83 2.5 TINGKAT TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ..................................... 85 2.5.1 Persentase Penduduk Miskin ........................................................... 85 2.5.2 Tingkat Pengangguran Terbuka ....................................................... 87 2.5.3 Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak (Terlantar, Jalanan, Balita Terlantar, Dan Nakal) ............................................... 88 2.5.4 Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut Usia ........ 89 2.5.5 Persentase Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial (Penyandang Cacat, Tunasosial, Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba)........................ 90 2.5.6 Capaian Indikator .............................................................................. 91 2.5.7 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ............................ 93 2.5.8 Rekomendasi Kebijakan ................................................................... 95 BAB III. KESIMPULAN ................................................................................................ 98 LAMPIRAN ................................................................................................................... 103 Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   iii  
  4. 4. BAB I. PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di daerah masing- masing. Berdasarkan kondisi dan konteks potensi dan permasalahan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, serta memperhatikan Visi Provinsi Kalimantan Tengah 2006-2025, maka visi pembangunan pada periode perencanaan 5 (lima) tahun pertama ini adalah: MEMBUKA ISOLASI MENUJU KALIMANTAN TENGAH YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT Isolasi wilayah akan dibuka untuk meningkatkan kemampuan dan keberdayaan masyarakat dalam peningkatan taraf hidupnya. Untuk itu, pembukaan keterisolasian tidak sekedar peningkatan aksesibilitas dari dan ke pusat-pusat pertumbuhan di wilayah Kalimantan Tengah. Pembukaan keterisolasian juga diarahkan untuk penguatan dan peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tanpa mengorbankan kemampuan dan kualitas ekosistem dan lingkungan hidup. Selain itu, peningkatan aksesibilitas dan penguatan keterkaitan itu akan lebih membuka peluang usaha yang lebih besar kepada seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada periode 5 tahun pertama yaitu tahun 2006 hingga 2010, peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah masih belum mapan. Pembagian kewenangan dan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan masih belum kondusif. Selain itu, pada periode 2006 hingga 2010 ini diperkirakan bahwa kondisi perekonomian nasional masih belum stabil. Dalam kondisi seperti ini prediksi tentang variabel-variabel ekonomi, khususnya variabel-variabel keuangan daerah masih relatif dipenuhi oleh kesalahan dan bias. Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   1  
  5. 5. Kebijakan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2006 – 2010 diprioritaskan pada bidang : 1. Infrastruktur: Pembangunan dan pemeliharan jalan, jembatan, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan sungai baik antar Provinsi , antar Kabupaten, antar Kecamatan, antar Desa yang terisolir dan antar sentra-sentra produksi di sektor/sub pertanian, pertambangan, perikanan /kelautan, kehutanan, perkebunan, dan peternakan secara terencana dan terpadu. 2. Ekonomi: Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berbasis sumberdaya lokal, yang merata, berkelanjutan serta mendorong investasi, baik dari dalam maupun luar negeri 3. Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Berencana: Peningkatan kemampuan pelayanan pendidikan, kesehatan keluarga berencana secara berkesinambungan beserta sarana dan prasarananya. 4. Pemerintahan: Peningkatan tanggungjawab daya tanggap pemerintah dalam perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok wilayah dalam kerangka menciptakan effective government, good governance dan bebas KKN. 5. Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia: Penegakan supermasi hukum yang berkeadilan termasuk pertanahan dan pendayagunaan aparat keamanan dalam penciptaan ketentraman dan kedamaian masyarakat serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. 6. Politik: Pembangunan kehidupan politik yang berkelanjutan dengan dasar toleransi, keadilan, dan partisipasi yang berbasis multikultural. 7. Seni Budaya dan Agama: Memperkuat keterbukaan, toleransi kultural dan kerukunan antar agama, suku, ras maupun golongan dalam masyarakat Kalimantan Tengah yang majemuk dalam kerangka dan semangat serta sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Kepemudaan, Pramuka dan keolahragaan: Meningkatkan dan pemberdayaan peranan generasi muda dalam pembangunan, menguatkan sarana dan prasarana kepramukaan seperti Bumi Perkemahan di masing-masing Kabupaten/Kota, serta meningkatkan prestasi, partisipasi, pembelajaran, profesionalisme dan kualitas manajemen organisasi keolahragaan dalam mendukung pembangunan dan prestasi olah raga di Kalimantan Tengah. Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   2  
  6. 6. 9. Kepariwisataan: Terwujutnya daya saing pariwisata dengan peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata. 10. Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang: Pembangunan Kalimantan Tengah yang sangat strategis harus berwawasan lingkungan. Mewujutkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan serta mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Perhubungan dan Telekomunikasi: Perhubungan yang dititik beratkan pada peningkatan fasilitas bandara udara, baik yang berada di Kota Palangkaraya maupun Kabupaten-Kabupaten lainnya. Begitu pula dengan pelabuhan laut, pelabuhan ferry dan pelabuhan sungai lainnya perlu ditingkatkan fasilitasnya. Telekomunikasi yang mana pelayanan telekomunikasi harus ditingkatkan untuk menjangkau daerah-daerah baik di Kabupaten/Kota maupun di Kecamatan- kecamatan. 12. Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan: Titik berat pembangunan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Tengah yang handal dan dapat bersaing di era globalisasi. Pengarus utamaan gender diartikan bahwa peran serta perempuan disejajarkan dengan laki-laki diberbagai aspek bidang, seperti di bidang legislatif, bidang eksekutif dan di masyarakat. Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2009 dilaksanakan untuk menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-2008. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut. Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberikan informasi penting yang berguna sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi yang spesifik sesuai kondisi lokal guna mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah periode berikutnya, termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi (DEKON). Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   3  
  7. 7. 1.2. KELUARAN Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan EKPD 2009 meliputi: a. Terhimpunnya data dan informasi evaluasi kinerja pembangunan di provinsi Kalimantan Tengah b. Tersusunnya hasil analisa evaluasi kinerja pembangunan di provinsi Kalimantan Tengah sesuai sistematika buku panduan 1.3. METODOLOGI Metode yang digunakan untuk menentukan capaian 5 kelompok indikator hasil adalah sebagai berikut: (1) Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih yang memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes). (2) Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator pendukung dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase. (3) Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase maka tidak dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri. Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   4  
  8. 8. (4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna negatif, maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan terlebih dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif). Sebagai contoh adalah nilai indikator pendukung persentase kemiskinan semakin tinggi, maka kesejahteraan sosialnya semakin rendah. (5) Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi jumlah dari penyusun indikator hasil (indicator pendukungnya). Contoh untuk indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial disusun oleh: • persentase penduduk miskin • tingkat pengangguran terbuka • persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak • presentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia • presentase pelayanan dan rehabilitasi sosial Semua penyusun komponen indikator hasil ini bermakna negatif (Lihat No.4). Sehingga: Indikator kesejahteraan sosial = {(100% - persentase penduduk miskin) + (100% - tingkat pengangguran terbuka) + (100% - persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak) + (100%- persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia) + (100% - persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial}/5 Daftar indikator yang menjadi komponen pendukung untuk masing-masing kategori indikator outcomes dapat dilihat pada Lampiran 1. Untuk menilai kinerja pembangunan daerah, pendekatan yang digunakan adalah Relevansi dan Efektivitas. Relevansi digunakan untuk menganalisa sejauh mana tujuan/sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini, relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional. Sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam mengumpulkan data dan informasi, teknik yang digunakan dapat melalui: a. Pengamatan langsung. Pengamatan langsung kepada masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan di daerah, diantaranya dalam bidang sosial, ekonomi, Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   5  
  9. 9. pemerintahan, politik, lingkungan hidup dan permasalahan lainnya yang terjadi di wilayah provinsi terkait. b. Pengumpulan Data Primer. Data diperoleh melalui FGD dengan pemangku kepentingan pembangunan daerah. Tim Evaluasi Provinsi menjadi fasilitator rapat/diskusi dalam menggali masukan dan tanggapan peserta diskusi. c. Pengumpulan Data Sekunder. Data dan informasi yang telah tersedia pada instansi pemerintah seperti BPS daerah, Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN Sistematika penulisan laporan EKPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 terdiri dari tiga bab yaitu sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang dan Tujuan 1.2. Keluaran 1.3. Metodologi 1.4. Sistematika Penulisan Laporan BAB II HASIL EVALUASI 2.1. Tingkat Pelayanan Publik Dan Demokrasi 2.2. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia 2.3. Tingkat Pembangunan Ekonomi 2.4. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam 2.5. Tingkat Kesejahteraan Sosial BAB III KESIMPULAN LAMPIRAN (Tabel masing-masing indikator capaian yang telah dilengkapi dan dikoreksi) Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   6  
  10. 10. BAB II HASIL EVALUASI 2.1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 2.1.1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK Pelayanan publik (public services) merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (public services) oleh para birokrat dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara kesejahteraan (welfare state). Indikator yang digunakan dalam menilai pelayanan publik adalah: (1). Persentase jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan; (2). Persentase jumlah aparat yang berijasah minimal S-1; (3) Persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap. 2.1.1.1. Persentase Jumlah Kasus Korupsi Yang Tertangani Dibandingkan Dengan Yang Dilaporkan Upaya pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kalimantan Tengah terutama dalam hal penanganan kasus korupsi sudah mulai menunjukkan hasil yang memuaskan, terutama sejak tahun 2006. Bila dilihat data pada awal RPJMD tahun 2004, jumlah kasus korupsi yang tertangani di Kalimantan Tengah tergolong relatif kecil (16,67%) artinya bahwa hanya sebagian kecil saja dari kasus korupsi yang dilaporkan tersebut mampu ditangani dan diputuskan. Kondisi tersebut 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 K alteng Nas ional Gambar 2.1. Grafik capaian indikator persentase jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan. Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   7  
  11. 11. berubah menjadi lebih baik sejak tahun 2007. Kondisi tersebut dipicu oleh adanya penandatanganan MOU antara Gubernur dan ketua KPK pada tahun 2006 tentang pencegahan korupsi dijajaran pemerintah daerah. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut terjadi hingga tahun 2009 dimana persentase kasus korupsi yang tertangani dibanding dengan yang dilaporkan meningkat menjadi 90%. Walaupun terjadi peningkatan penanganan kasus korupsi namun apabila dibandingkan dengan data nasional tahun 2008 (94,00) maka upaya penanganan tersebut relatif lebih rendah. Tekad dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN (clean government) dimanifestasikan ke dalam program dan kebijakan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Langkah-langkah yang telah ditempuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya mewujudkan clean government di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi : 1. Penandatanganan Kesepakatan Bersama Ketua KPK Nomor 002/Pemprov Kalteng- KPK/III/2006 dan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 790/447/2006 tanggal 14 Maret 2006 dalam rangka Pencegahan Korupsi di Jajaran Pemerintah Daerah se- Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Keputusan Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Gubernur Kalimantan Tengah di bidang Pendaftaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi Nomor : KEP. 747/KPK/12/2004, tanggal 9 Desember 2004. Beberapa hal yang telah dicapai dari pelaksanaan komitmen dalam pemberantasan korupsi adalah: 1. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa melalui kegiatan: a) Penerapan Keppres No.80 tahun 2003 beserta perubahannya dalam pengadaan barang dan jasa. b) Penandatanganan Pakta Integritas bagi pengguna jasa, penyedia jasa dan Panitia Pengadaan sebelum proses pengadaan. c) Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui media cetak nasional yaitu Media Indonesia dan media cetak lokal yaitu Kalteng Pos dan Dayak Pos. d) Melakukan sosialisasi/ demo e-announcement yang bekerjasama dengan KPK. Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   8  
  12. 12. e) Menjadi percontohan pelaksanaan Electronic Government Procurement (EGP) yang ditunjuk oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. 2. Bidang Pencegahan Korupsi dan peningkatan Kesadaran Anti Korupsi a) Penandatanganan MoU dan Pakta Integritas antara Kepala Daerah dengan Kepala SKPD di Jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah. b) Penandatangan Kesepakatan Kinerja antara Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaimantan Tengah dengan Gubernur yang dilakukan setiap tahun dan dievaluasi pelaksanaannya pada awal tahun berikutnya. c) Membuat iklan layanan masyarakat tentang anti korupsi di media cetak (buletin Isen Mulang, Harian Kalteng Pos, Dayak Pos dan palangka Pos) maupun media elektronik (TVRI Kalteng). d) Gubernur Kalimantan Tengah telah menghimbau Bupati/ Walikota dan semua Kepala SKPD untuk tidak menerima parsel pada hari-hari besar keagamaan. e) Telah melakukan Sosialisasi LHKPN dan pemberantasan korupsi di jajaran Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah yang bekerjasama dengan KPK. f) Melakukan pendataan wajib lapor LHKPN di Provinsi Kalimantan Tengah, untuk tahun 2007 sebanyak 1.921 orang wajib lapor dan yang telah menyampaikan sebanyak 1.649 orang (86%). 2.1.1.2. Persentase Jumlah Aparat Yang Berijasah Minimal S-1. Dalam kondisi masyarakat yang sudah tergolong maju, birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri. Bila dilihat data pada awal RPJMD tahun 2004, persentase jumlah aparat yang berijasah minimal S-1 di Kalimantan Tengah tergolong relatif tinggi (31,03%) artinya bahwa sebanyak lebih dari 31,03% pegawai negeri di Kalimantan Tengah memiliki ijasah minimal S-1. Memang akhir-akhir ini banyak SKPD yang mensyaratkan penerimaan pegawai negeri berijasah minimal S-1. Hal ini dimaksudkan agar kualitas pelayanan menjadi semakin baik. Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   9  
  13. 13. 33,00 32,00 31,00 30,00 29,00 28,00 2004 2005 2006 2007 2008 K alteng Nas ional Gambar 2.2. Grafik capaian indikator persentase jumlah aparat yang berijasah minimal S-1. Berkaitan dalam hal kualitas pelayanan publik, maka kemampuan aparat sangat berperan penting dalam hal ikut menentukan kualitas pelayanan publik tersebut. Untuk itu indikator-indikator dalam kemampuan aparat adalah sebagai berikut : 1. Tingkat pendidikan aparat; 2. Kemampuan penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal; 3. Kemampuan melakukan kerja sama; 4. Kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang dialami organisasi; 5. Kemampuan dalam menyusun rencana kegiatan; 6. Kecepatan dalam melaksanakan tugas; 7. Tingkat kreativitas mencari tata kerja yang terbaik; 8. Tingkat kemampuan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada atasan; 9. Tingkat keikutsertaan dalam pelatihan/kursus yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, para aparatur pemerintah dituntut untuk memiliki kemampuan yang baik berupa pengetahuan, keterampilan serta sikap perilaku yang memadai, sesuai dengan tuntutan pelayanan dan pembangunan sekarang ini. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik maka saat ini terasa bahwa kebutuhan keterampilan menggunakan komputer dan alat elektronik lainnya sangat diperlukan. Hal ini yang jarang sekali dimiliki oleh pegawai yang terdahulu walaupun sudah mengantongi ijasah S-1. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan etos kerja yang jujur, ulet dan suka kerja keras. Ini yang paling perlu ditanamkan dalam rangka peningkatan kinerja Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   10  
  14. 14. bagi pegawai negeri. Menurut beberapa ahli keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intelegensi (20%) tetapi juga paling besar pengaruhnya adalah kemampuan emosional (50%) dan kemampuan advertise (30%). Berkaitan dengan data diatas, nilai persentase yang tinggi masih belum menggambarkan data pegawai secara keseluruhan di Kabupaten/Kota mengingat data yang disajikan tersebut merupakan data tingkat provinsi. Apabila data tersebut digabung dengan data pada wilayah Kabupaten/Kota maka ada kemungkinan nilai persentase menjadi rendah. Sebagai bahan informasi awal, biasanya di kabupaten/kotawilayah masih cukup sulit mencari pegawai yang berijasah S-1 lebih-lebih pada wilayah kabupaten pemekaran. Biasanya pada wilayah kabupaten pemekaran, untuk menduduki jabatan eselon, baik eselon II maupun III pada beberapa SKPD diambilkan dari tenaga guru. Hal inilah yang mungkin masih berdampak pada kualitas pelayanan yang masih rendah. 2.1.1.3. Persentase Jumlah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap Terkait dengan tingkat pelayanan publik maka faktor yang sangat berpengaruh terhadap rendahnya capaian pelayanan tahun 2004 hingga 2007 adalah belum adanya PERDA pelayanan satu atap di Kabupaten/kota. Namun sejak diterbitkannya PP 41 tahun 2007 maka pemerintah Kabupaten/kota mulai menyusun dan meneribitkan Perda mengenai pelayanan satu atap. Pada tahun 2008 sudah ada 9 daerah kabupaten/kota yang memiliki Perda satu atap sedangkan pada tahun 2009 jumlah tersebut meningkat menjadi 10 Kabupaten/kota dari 14 kabupaten/kota yang ada di provinsi Kalimantan Tengah (71,43%). Nama-nama ke-10 kabupaten/kota yang telah memiliki perda pelayanan satu atap adalah kota Palangka Raya, Kabupaten Kaotawaringin Timur, Katingan, Lamandau, Kotawaringin Barat, Barito Selatan, Kapuas, Gunung Mas, Pulang Pisau dan Barito Utara, sedangkan kabupaten/kota yang belum memiliki perda pelayanan satu atap yaitu Kabupaten Sukamara, Barito Timur, Seruyan dan Murung Raya. Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   11  
  15. 15. 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 K alteng Nas ional Gambar 2.3. Grafik capaian indikator persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap. Di Kalimantan Tengah, program pelayanan publik dititik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan, yang akan dilakukan terutama pada standarisasi pelayanan pada publik di seluruh unit organisasi dan kemudian akan dikembangkan hingga menjadi baku untuk kemudian akan terus dievaluasi bersama-sama setelah standar tersebut dibakukan dalam bentuk peraturan kepala daerah atau peraturan daerah. Dalam rangka peningkatan tersebut yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut: • Kompetensi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Antar daerah dan Penilaian Unit Kerja Pelayanan Percontohan; • Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Kabupaten/Kota • Bintek Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat • Terlaksananya monitoring, evaluasi pelaksanaan Perda dan studi aspek legalisasi penyusunan Perda • Penyusunan dan Sosialisasi Perda Pengelolaan barang Daerah Strategi pelayanan prima pola layanan satu atap atau sering disebut sebagai layanan terpadu pada suatu tempat oleh beberapa instansi daerah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing, sebenarnya bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Strategi ini telah berhasil diterapkan pada layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang melibatkan beberapa instansi daerah, antara lain Dispenda, Kepolisian, dan Jasa Raharja. Penerapan layanan satu atap pada dasarnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas melalui peminimalan jarak geografis antar fungsi terkait, dengan demikian dapat diperpendek waktu yang diperlukan untuk proses layanan, Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   12  
  16. 16. pengguna layanan juga menjadi lebih mudah untuk memperoleh layanan. Yang senantiasa harus dicermati dalam penerapan pola layanan satu atap adalah koordinasi diantara beberapa instansi yang terkait. Keberhasilan penerapan layanan terpadu untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor ini kemudian mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan layanan terpadu pada bidang layanan dokumen, seperti layanan KTP, KK, akta kelahiran dan perijinan yang dulunya dilakukan pada tempat yang terpisah kemudian disatu atapkan di satu tempat. Persoalan yang muncul dalam hal ini adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai bentuk layanan yang berbeda proses penanganannya. Evaluasi terhadap fungsi-fungsi pelayanan yang akan disatuatapkan perlu dilakukan. Barangkali yang paling mudah dilakukan dalam penyelenggaraan layanan satu atap bagi bidang-bidang yang berbeda, hanya sebatas pada layanan lini pertama, yaitu tempat penerimaan berkas ajuan layanan, tindakan selanjutnya untuk penyelesaiannya tetap pada instansi masingmasing. Penempatan personal yang andal sangat menentukan efektifitas penyelenggaraan. Selain petugas lini depan, maka perlu ditempatkan seorang kurir untuk masing-masing instansi guna memperlancar alur layanan dan penyelesaian pekerjaan layanan. Kemudian, untuk mempermudah masyarakat pengguna layanan memperoleh layanan, maka desain layanan harus dikomunikasikan sejelas-jelasnya. Pemberian layanan publik dengan pola layanan satu atap yang memenuhi standar minimal seperti yang telah diterapkan memang menjadi bagian yang perlu dicermati. Dewasa ini masih sering dirasakan, bahwa kualitas layanan minimum sekalipun belum memenuhi harapan sebagian besar masyarakat pengguna layanan. Yang lebih memprihatinkan lagi sebagian besar masyarakat pengguna layanan publik belum memahami secara pasti tentang standar layanan yang seharusnya diterima dan apakah sesuai dengan prosedur layanan yang dibakukan. Masyarakat pun enggan mengadukan jika menerima layanan yang kurang berkualitas. 2.1.2. TINGKAT PELAYANAN DEMOKRASI Indikator yang digunakan untuk menilai tingkat pelayanan demokrasi di Kalimantan Tengah diarahkan pada dua hal yaitu: (1) Tingkat partisipasi politik masyarakat baik dalam hal pemilu legislatif, PILPRES maupun pemilihan kepala daerah (PILKADA); (2) Pengukuran pengarusutamaan gender. Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   13  
  17. 17. 2.1.2.1. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam PEMILU maupun PILKADA Indikator dari Agenda Mewujudkan kondisi yang Demokratis adalah suksesnya pelaksanaan PILKADA dan PILPRES di Wilayah Kalimantan Tengah, meningkatnya jumlah parpol yang aktif, serta tingkat partisipasi masyarakat yang ikut dalam kegiatan pemilu / pilkada cukup tinggi terutama tahun 2004. Selain itu, terpeliharanya momentum awal konsolidasi demokrasi dengan terlaksananya secara efektif fungsi dan peran lembaga penyelenggara negara dan lembaga kemasyarakatan. Agenda tersebut juga menetapkan sasaran terhadap meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik serta terlaksananya pemilihan umum (Pemilu) yang lebih demokratis, jujur, dan adil pada tahun 2009 dengan prioritas pembangunan yang diletakkan pada perwujudan lembaga demokrasi yang makin kukuh. Di Kalimantan Tengah, pemilu legislatif dan pilpres tahun 2009 telah terlaksana dengan baik dan pemerintah daerah juga telah menyelesaikan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di 14 kabupaten/kota untuk pemilihan Bupati/Walikota serta pemilihan Gubernur pada tahun 2005 yang lalu. Hal yang ditunggu saat ini adalah pemilihan Bupati (Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat) dan pemilihan Gubernur Kalteng yang akan dilaksanakan sekitar bulan Juni tahun 2010. 76,00 74,00 72,00 70,00 68,00 66,00 64,00 62,00 60,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 K alteng Nas ional Gambar 2.4. Grafik capaian indikator tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Presiden (PILPRES) Lebih rendahnya tingkat demokrasi di Kalimantan Tengah terkait dengan relatif rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pilpres maupun Pilkada. Pada tahun 2004, tingkat partisipasi masyarakat secara nasional dalam pilpres mencapai 75,98% sedangkan tingkat pastisipasi masyarakat Kalteng pada tahun yang sama mencapai Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   14  
  18. 18. 69,52% (angka rerata dari putaran I dan II). Hal yang paling perlu dicermati lagi adalah menurunnya tingkat partisipasi masyarakat Kalimantan Tengah pada pemilu legislatif maupun pilpres tahun 2009. Penurunan tersebut mencapai 9,21% untuk pemilihan legislatif dan 3,52% untuk pemilihan Presiden dibanding tahun 2004. Beberapa hal yang kemungkinan menjadi faktor penyebab menurunnya peran serta masyarakat dalam pesta demokrasi adalah: 1. Masih belum optimalnya proses sosialisasi tentang cara melaksanakan pesta demokrasi 2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat secara langsung pesta demokrasi tersebut 3. Jumlah partai yang terlalu banyak membuat masyarakat bingung untuk memilih sehing-ga cenderung memilih tidak mengikuti pencontrengan 4. Adanya himbauan-himbauan untuk tidak memilih (Golput). 5. Aturan pemilu yang mengharuskan adanya nama pada daftar pemilih tetap 6. Sebagian pemilih, terutama pemilih pemula banyak yang tidak terdaftar mengingat tenggang waktu antara pendaftaran dengan pencontrengan jaraknya cukup lama. Daerah yang maju ditandai oleh peran serta rakyat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, khususnya kegiatan sosial dan politik. Diharapkan agar pemerintah daerah menggiatkan peran serta masyarakat terutama menghadapi PILKADA bulan Juni tahun 2010. Peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses demokrasi pemilu kepala daerah tahun 2010 perlu dilakukan mengingat pengalaman waktu pelaksanaan PILKADA Gubernur tahun 2005 masih terdapat sekitar 474.864 jiwa pemilih atau 36,80 persen anggota masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam PILKADA tersebut. 2.1.2.2. Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurment (GEM) Mengacu kepada kebijakan program Pemberdayaan Perempuan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka program pembangunan pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2010 diarahkan pada program-program antara lain sebagai berikut : Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender. Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   15  
  19. 19. Tujuan program ini untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender (PUG) di berbagai bidang pembangunan. Sasaran yang ingin dicapai: 1. Tersedianya tenaga analisis gender dan model analisis gender di Provinsi dan di seluruh Kabupaten/Kota; 2. Terjalinnya kerjasama Pusat Studi Wanita/Gender dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 3. Terbentuknya Focal Point PUG di setiap Dinas/Badan/Unit Kerja di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Meningkatnya koordinasi pemberdayaan perempuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 5. Tersusunnya kebijakan dan program pembangunan daerah yang responsif gender di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 6. Terlaksananya penyusunan statistik gender termasuk indikator gender. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain : 1. Mengembangkan materi dan melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) PUG dan KPA; 2. Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk Pusat Studi Wanita/ Gender; 3. Menyusun berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG dan PUA di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi PUG dan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 5. Membentuk P2TP2A di Provinsi/Kabupaten/Kota. 68,00 66,00 64,00 62,00 60,00 58,00 56,00 54,00 52,00 2004 2005 2006 2007 2008 K alteng Nas ional Gambar 2.5. Grafik capaian indikator gender empowerment measurment (GEM) di Kalimantan Tengah Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   16  
  20. 20. Selain ke enam indikator diatas maka indikator yang menyangkut indek pemberdayaan gender (GEM) juga menunjukkan tren yang meningkat dan sejak tahun 2006 indek pemberdayaan gender di Kalimantan Tengah lebih tinggi dari rerata nasional (Gambar 2.5). Pada tahun 2004 indek pemberdayaan gender di Kalimantan Tengah menunjukan angka 57,11 persen. Semakin tahun angka tersebut semakin meningkat, hingga pada tahun 2009 telah mencapai 66,75 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa peran perempuan dalam bidang ekonomi, dan pengambilan keputusan sudah mulai membaik. Namun yang masih belum banyak terlihat adalah peran perempuan dalam bidang politik masih rendah dalam arti kata keterwakilan kaum perempuan dalam lembaga legistilatif masih minim. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh Tim EKPD maka hasil pemilu 2009 menempatkan jumlah anggota legislatif perempuan sebanyak 8 orang dari 45 orang anggota yang ada (17,77%). Jumlah personil pejabat perempuan di provinsi Kalimantan Tengah tahun 2007 hanya mencapai 12,03% dari 9.246 pejabat yang ada. Pada tahun 2009 (pelantikan bulan november 2009) jumlah perempuan yang menduduki jabatan eselon II pada lingkup pemerintah provinsi Kalteng hanya 5 orang dari sekitar 43 biro/SKPD yang ada (11,63%). Tabel 2.1 Jumlah Personil Pejabat Perempuan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 No Jenis Jabatan Perempuan Laki-laki Total 1 Gubernur - 1 1 2 Wakil Gubernur - 1 1 3 Bupati / Walikota - 13 13 4 Wakil Bupati / Walikota - 13 13 5 Pejabat Pemda Tk. Kabupaten/Kota Eselon II 16 258 274 Provinsi 6 Pejabat Pemda Tk. Kabupaten/Kota Eselon III 164 968 1.132 Provinsi 7 Pejabat Pemda Tk. Kabupaten/Kota Eselon IV 851 2.534 3.385 Provinsi 8 Hakim di Pengadilan Tinggi 1 6 7 9 Jaksa di Kejaksaan Tinggi 2 38 40 10 Camat 5 61 66 11 Kepala KUA - 242 242 12 Lurah 7 233 240 13 Wakil Lurah 2 14 16 14 Kepala Desa 12 900 912 15 Dewan Kelurahan - - - 16 Badan Perwakilan Desa 53 2.842 2.895 17 Rektor - 9 9 Total 1.113 8.133 9.246 Catatan : Data dari Provinsi dan 4 (empat) Kabupaten / 1 (satu) Kota Kapuas, Barut, Katingan, Seruyan, Kota Palangka Raya Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   17  
  21. 21. Terbatasnya jumlah kaum perempuan dalam menduduki jabatan eselonisasi dalam lingkup Pemkab maupun Pemprov serta lembaga legislatif kemungkinan disebabkan oleh: - Masih kuatnya peran ganda kaum perempuan antara sebagai ibu rumah tangga dan membina karir sehingga alokasi waktu untuk meningkatkan profesionalisme menjadi terbatas. - Kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada kaum perempuan masih rendah - Di banyak masyarakat, perempuan dianggap terlalu lemah untuk memimpin satu kelompok masyarakat. Karena itu pula perempuan sering dihambat bahkan dilarang masuk dalam sendi-sendi politik masyarakat. - Adanya cap-cap negatif terhadap perempuan: emosional dan kurang rasional. 2.1.3. CAPAIAN INDIKATOR Terdapat dua bentuk satuan indikator yang digunakan dalam menilai kemajuan pembangunan yaitu berdasarkan agregasi angka relatif (persentase) dan angka absolut (mutlak). Agregasi angka relatif ditujukan untuk membuat satu grafik capaian indikator tingkat pelayanan publik dan demokrasi dengan 6 (enam) indikator pendukung yaitu persentase jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan, persentase aparat yang berijasah minimal S-1, persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah provinsi, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Presiden (Pilpres). Semua status indikator persentase tersebut bernilai positif. 70,00 70,00 60,00 60,00 50,00 50,00 Kalteng 40,00 40,00 Nasional Tren Kalteng 30,00 30,00 Tren Nasional 20,00 20,00 10,00 10,00 0,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 Gambar 2.6. Grafik capaian indikator Tingkat Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   18  
  22. 22. Berdasarkan grafik tersebut tampak bahwa tingkat pelayanan publik di Kalimantan Tengah pada tahun 2004 – 2008 lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Apabila dilihat dari segi efektivitasnya maka pembangunan pelayanan publik dan demokrasi di Kalimantan Tengah mulai membaik terutama sejak tahun 2006 hingga mencapai tahun 2008. Berdasarkan trend capaian pembangunan maka capaian pembangunan daerah sejalan bahkan lebih baik pada tahun-tahun terakhir dibanding dengan pelayanan publik secara nasional. 60,00 150,00 50,00 100,00 40,00 50,00 Kalteng Nasional 30,00 0,00 Tren Kalteng 20,00 -50,00 Tren Nasional 10,00 -100,00 0,00 -150,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Gambar 2.7. Grafik capaian indikator Tingkat Demokrasi di Provinsi Kalimantan Tengah. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi di Kalimantan Tengah pada tahun 2004 dan 2009 sedikit lebih rendah dibanding rata-rata nasional. Apabila dilihat dari segi efektivitasnya maka pembangunan demokrasi di Kalimantan Tengah tahun 2009 menurun dibanding tahun 2004. Berdasarkan trend capaian pembangunan maka capaian pembangunan daerah sejalan namun lebih rendah pada tahun-tahun terakhir (2009) dibanding dengan pelayanan publik secara nasional. 2.1.4. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR SPESIFIK DAN MENONJOL Ada enam indikator penunjang yang diperhatikan untuk kepentingan Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol untuk tingkat pelayanan publik dan demokrasi di provinsi Kalimantan Tengah, yaitu: persentase jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan, persentase aparat yang berijasah minimal S-1, persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah provinsi, tingkat Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   19  
  23. 23. partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Presiden (Pilpres). Penilaian atas indikator penunjang yang spesifik dan menonjol dapat diketahui dari analisis kesesuaian antara harapan dan kenyataan. Bila hasilnya sesuai maka indikator penunjang itulah yang dapat dianggap suatu keberhasilan spesifik dan menonjol (lihat tabel 1). Tabel 2.2. Hasil Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Bidang Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2004 – 2008 No Indikator Penunjang Harapan Fakta Keterangan 1 Jumlah kasus korupsi yang tertangani Trennya Naik Trennya Naik sesuai 2 Persentase aparat berijasah minimal S-1 Trennya Naik Trennya Naik sesuai Persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki 3 Trennya Naik Trennya Naik sesuai perda pelayanan satu atap Tingkat patisipasi politik masyarakat dalam 4 Trennya Naik Trennya Turun tidak sesuai PILKADA provinsi Tingkat patisipasi politik masyarakat dalam 5 Trennya Naik Trennya Turun tidak sesuai pemilihan LEGISLATIF Tingkat patisipasi politik masyarakat dalam 6 Trennya Naik Trennya Turun tidak sesuai PILPRES Sumber : Diolah dari Matrik Data EKPD Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui data pada tabel 1, dapat diketahui bahwa ada tiga indikator penunjang yang sesuai, sedangkan tiga sisanya tidak sesuai. Dengan demikian dapat ditetapkan indikator yang spesifik dan menonjol bidang pelayanan publik dan demokrasi di provinsi Kalimantan Tengah yaitu keberhasilan bidang penanganan kasus korupsi, persentase aparat minimal berijasah S-1 dan persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki perda pelayanan satu atap. 2.1.5. REKOMENDASI KEBIJAKAN Pokok-pokok kebijakan untuk mengatasi persoalan peningkatan kualitas pelayanan publik dan demokrasi di provinsi Kalimantan Tengah periode yang akan datang direkomendasikan melalui upaya peningkatan persentase jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan, peningkatan persentase aparat yang Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   20  
  24. 24. berijasah minimal S-1, peningkatan persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap, peningkatan gender development index (GDI), peningkatan gender empowerment measurement (GEM), peningkatan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah provinsi, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Presiden (Pilpres), sebagai berikut: 1) Upaya meningkatkan persentase jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan • Kebijakan penanganan kasus korupsi tanpa pandang bulu baik terhadap para pejabat maupun keluarga para pejabat • Menanamkan pengertiaan kepada aparat bahwa hukum harus ditegakkan dan keadilan harus dinyatakan di Bumi Tambun Bungai • Kebijakan mendorong peran serta masyarakat melalui misalnya LSM, BEM, dalam mengawal pelaksanaan hukum di bumi Tambun Bungai 2) Upaya meningkatkan persentase jumlah aparat yang berijasah minimal S-1 • Melakukan kebijakan penerimaan pegawai minimal berijasah S-1 dan menyesuaikan dengan kompetensi yang diperlukan oleh SKPD • Melakukan pendataan pegawai sesuai dengan tingkat pendidikan di Kabupaten/kota sehingga data yang ada menjadi lebih komprehensif • Meningkatkan emosional dan advertising skill para pegawai memalui pemahaman tentang pentingnya kerjasama, penyesuaian diri, penyusunan rencana kegiatan, kecepatan melaksanakan tugas serta bertanggungjawab terhadap tugas. • Meningkatkan pelatihan/kursus yang berhubungan dengan bidang tugasnya. 3) Upaya meningkatkan persentase jumlah kabupaten/kota memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap • Mendorong pemerintah kabupaten yang belum memiliki organisasi pelayanan satu atap agar segera membentuk organisasi tersebut dan membuat perdanya. Beberapa daerah tersebut meliputi Sukamara, Seruyan, Barito Timur dan Murung Raya. • Bagi daerah yang telah memiliki institusi pelayanan satu atap, maka yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas pelayanan serta melakukan sosialisasi tentang standar layanan yang seharusnya diterima dan prosedur layanan yang dibakukan. Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   21  
  25. 25. 4) Upaya pemberdayaan perempuan melalui peningkatan GDI dan GEM • Memberikan kesempatan dan meningkatkan profesionalisme kaum perempuan dalam memimpin melalui pendidikan dan pelatihan • Kebijakan mendorong partisipasi perempuan dalam berpolitik sehingga jumlah kuota 30% keterwakilan perempuan dapat terpenuhi. • Memberikan kesempatan yag lebih luas bagi perempuan untuk menduduki jabatan-jabatan dipemerintahan di Kabupaten/kota sampai ke eselon II. • Memberikan kesempatan berusaha dan bekerja bagi perempuan yang setara dengan kaum laki-laki 5) Upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam PEMILU, PILPRES dan PILKADA • Sosialisasi tentang tata cara melakukan pesta demokrasi terutama pentingnya hak pilih bagi masyarakat • Melakukan pendataan pemilih dengan baik terutama bagi pemilih pemula • Mengurangi kecenderungan masyarakat untuk tidak memilih (Golput) • Mengurangi jumlah parpol sehingga mengurangi kebingungan masyarakat dalam memilih • Sosialisasi tentang tata cara pencontrengan sampai ketingkat desa • Perlu pendidikan politik bagi generasi muda dan pemilih pemula Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   22  
  26. 26. 2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA Indikator hasil (outcome) untuk tingkat kualitas sumber daya manusia dapat diukur dari beberapa variable yaitu (1). Indeks pembangunan manusia (IPM); (2) Pendidikan; (3) Kesehatan dan (4). Keluarga berencana. 2.2.1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup , melek huruf, pendidikan dan standar hidup masyarakat Indonesia. HDI mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia: • Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran • Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar , menengah , atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga). • Standard kehidupan yang layak diukur dengan GDP per kapita gross domestic product / produk domestik bruto dalam paritas kekuatan beli purchasing power parity dalam Dollar AS 75,00 74,00 73,00 72,00 71,00 70,00 69,00 68,00 67,00 66,00 65,00 2004 2005 2006 2007 2008 K alteng Nas ional Gambar 2.8. Grafik capaian indikator indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Tengah Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   23  
  27. 27. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu daerah dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; dan standar hidupyang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar antara 0 -100. Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada awal RPJM tahun 2004, IPM Kalimantan Tengah mencapai 71,7 lebih tinggi dari rata-rata IPM Indonesia yang tahun 2004 mencapai 68,7. Pada tahun 2008 IPM Kalimantan Tengah sudah menjadi mencapai 74,60 sedangkan IPM nasional baru berada pada tahap 70,59 Saat ini (tahun 2009) indeks pembangunan manusia di Kalimantan Tengah mencapai 74,90. IPM yang dibuat dengan mengacu data-data pembangunan manusia di Kalteng tahun 2009 itu menempatkan Kalimantan Tengah pada ranking ke 3 dari 33 provinsi di Indonesia. Pengukuran IPM mengacu pada tiga dimensi pembangunan manusia yakni kehidupan yang panjang dan sehat, kesempatan menikmati pendidikan dan hidup dengan standar yang layak (antara lain diukur dari daya beli dan pendapatan). Peningkatan IPM di Kalimantan Tengah terjadi karena investasi pemerintah dalam pembangunan kesehatan dan pendidikan cukup tinggi. Peningkatan nilai IPM ditunjang oleh kemampuan pemerintah dalam berinvestasi di bidang pedididikan dan kesehatan. Umur harapan hidup di Kalimantan Tengah tahun 2009 telah mencapai 71,00 sedangkan angka melek aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas telah mencapai 98,15. Kedua faktor ini yang paling besar pengaruhnya terhadap peningkatan nilai IPM. Tingginya IPM didukung oleh umur harapan hidup (UHH) penduduk Kalimantan Tengah saat ini mencapai 71,00 tahun, lebih tinggi dibandingkan UHH nasional sekitar 70,5 tahun hingga 70,7 tahun. "Secara demografi, struktur umur penduduk Kalimantan Tengah bergerak ke arah struktur penduduk yang lebih banyak usia produktif (`produktif population). Dengan demikian yang perlu dilakukan adalah pembukaan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Bertambahnya UHH penduduk tak terlepas dari keberhasilan pembangunan kesehatan yang dapat diukur dengan rendahnya angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI). Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   24  
  28. 28. 2.2.2. PENDIDIKAN Misi pendidikan Kalimantan Tengah adalah “Membangun dan Mengembangkan Budaya Pembelajaran Yang Mendidik Secara Merata dan Adil Pada Semua Jenis, Jalur dan Jenjang Pendidikan Untuk Menciptakan Masyarakat Yang Beriman, Bertakwa, Cerdas, Kreatif, dan Inovatif Serta Memiliki Daya Saing Yang Dapat Menjawab Kebutuhan Masyarakat”. Misi ini berhubungan langsung dengan upaya peningkatan kualitas manusia melalui pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Peningkatan kualitas manusia merupakan salah satu cara untuk penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta peningkatan keadilan sosial. Agar misi di atas dapat terwujud, maka arah pembangunan daerah yang yang menjadi sasaran pokok pembangunan adalah: 1. Mempercepat peningkatan kualitas dan aksessibilitas PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah 2. Mempercepat peningkatan kualitas Non Formal, budaya pembelajaran, Keperpustakaan dan Kearsipan 3. Terwujudnya kualitas dan kesejahteraan pendidik secara adil di Provinsi Kalimantan Tengah 4. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan dan mengembangkan teknologi dan informasi pendidikan 5. Terlembaganya keragaman budaya untuk peningkatan kualitas hidup bangsa yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Sesuai dengan Inpres No.5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara yang diharapkan tercapai pada tahun 2008/2009 maka berbagai komponen diharapkan berperan serta secara aktif dalam penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu yang kemudian menjadi gerakan nasional. Diantara indikator penuntasan Wajib Belajar 9 tahun adalah APK mencapai minimal 95 %, angka mengulang maksimal 0,28 %, angka putus sekolah 1% dan angka kelulusan minimal 97 % dan diikuti dengan indikator peningkatan mutu yaitu rasio guru - siswa 1 : 16. Rasio rombongan belajar siswa 1 : 1, raiso laboratorium – rombongan Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   25  
  29. 29. belajar 1 : 9, guru yang layak minimal 80%, bangunan ruangan kelas yang rusak maksimal 1% serta mencapai standar pelayanan minimal 61%. Dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2009 maka Bappenas telah menetapkan beberapa indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan capaian bidang pendidikan antara lain: (1) Angka partisipasi murni SD/MI, (2) Rata-rata nilai akhir SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, (3) Angka Putus sekolah SD, SMP/MTs, dan sekolah menengah, (4) Angka melek aksara 15 tahun ke atas dan (5) persentase jumlah guru yang layak mengajar untuk tingkat SMP/MTs dan sekolah menengah. 2.2.2.1. Angka Partisipasi Murni SD/MI Dalam upaya membangun SDM yang berkualitas, pemerintah mewajibkan semua warga Negara usia pendidikan dasar ( 7 – 15 tahun) tanpa memandang agama, status sosial, etnis dan gender untuk menempuh minimal pendidikan dasar. Program ini yang selanjutnya disebut Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, merupakan bagian penting dari Renstra Depdiknas Tahun 2005 – 2009. Tujuan utama adalah menyediakan layanan pendidikan dasar yang bermutu bagi seluruh anak usia pendidikan dasar tanpa kecuali. Wajib Belajar 9 Tahun merupakan program yang sangat penting untuk menyediakan tenaga kerja yang berkualitas. Mengingat beratnya target hingga tahun 2008/2009 dan berbagai kendala yang dihadapi, penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun harus merupakan program bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Upaya–upaya untuk menggerakkan semua komponen bangsa melalui kegiatan sosial perlu dilakukan untuk menyadarkan kalangan yang belum memahami pentingnya pendidikan dan menggalang partisipasi dari mereka serta mendorong pihak–pihak yang telah berperan agar lebih aktif memberikan kontribusinya kepada penuntasan Wajib Belajar Dikdas 9 Tahun. Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   26  
  30. 30. 94,00 92,00 90,00 88,00 86,00 84,00 82,00 80,00 2004 2005 2006 2007 2008 K alteng Nas ional Gambar 2.9. Grafik capaian indikator angka partisipasi murni SD/MI di Provinsi Kalimantan Tengah Pada awal sebelum dicanangkannya secara nasional program wajib belajar sembilan tahun angka partisipasi murni (APM) SD/MI di provinsi Kalimantan Tengah masih rendah (tahun 2004 sebesar 84,77 dan tahun 2005 sebesar 85,70). Namun sejak digulirkannya program Wajar maka angka partisipiasi murni (APM) meningkat terus dan tahun 2009 telah mencapai angka 95,80. Angka ini memang telah mencapai target nasional yaitu sebesar 95. Selain merupakan keberhasilan program wajib belajar, maka beberapa faktor yang menunjang keberhasilan peningkatan APM SD/MI adalah: - kebijakan pemerintah daerah yang menyediakan pendidikan gratis bagi masyarakat seperti di kabupaten Murung Raya - tersedianya beasiswa bagi anak usia sekolah seperti BOS terutama bagi anak dari keluarga yang kurang mampu - gencarnya sosialisasi melalui berbagai media, misalnya pengadaan kalender, brosur, pamplet yang didesain semenarik mungkin guna dibagikan kepada siswa-siswi, orang tua dan masyarakat agar bisa membuka wawasan dan memotivasi masyarakat, bahwa pendidikan penting bagi masa depan anak-anak mereka serta sudah bebas biaya. - Adanya usaha pemerintah dalam membangun Unit Sekolah Baru (USB) dan penambahan Ruang Kelas Baru (RKB). - Pengadaan asrama berikut pengelola serta biaya hidup (khususnya bagi yang tidak mampu) yang diperuntukkan bagi anak-anak sekolah. - tersedianya sarana transportasi yang memadai menuju sekolah sehingga siswa terpacu untuk bersekolah Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   27  
  31. 31. 2.2.2.2. Rata-rata nilai akhir Upaya untuk meningkatkan nilai akhir baik untuk tingkat SMP/MTs, maupun untu tingkat SMA/MA terus menerus diupayakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah. Saat ini Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dalam menyelenggarakan Ujian Nasional tahun 2007 untuk tingkat SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA dan SMK dibantu pengawasannya oleh Perguruan Tinggi. Walaupun demikian terdapat tren bahwa rata-rata nilai akhir siswa cenderung meningkat. Pada tahun 2004 angka nilai akhir SMP/MTs di Kalimantan Tengah mencapai 4,11 sedangkan untuk SMA/MA mencapai 4,76. Angka itu terus meningkat hingga tahun 2009 menjadi 6,50 untuk SMP/MTs dan 6,45 untuk SMA/MA. 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 K alteng Nas ional   Gambar 2.10. Grafik capaian indikator rata-rata nilai akhir siswa SMA/MA di Provinsi Kalimantan Tengah Nilai akhir yang diperoleh tersebut lebih tinggi dari standar nasional kelulusan untuk SMP/MTs dan SMA/MA yaitu 5,50. Tingginya nilai akhir siswa yang diperoleh dan tingkat kelulusan yang tinggi kemungkinan disebabkan oleh: - adanya tryout yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Pendidikan sehingga siswa mengerti cara menjawab dan mengisi lembar jawaban (tryout biasanya dilakukan 2 sampai 3 kali) - Membaiknya proses belajar mengajar disekolah ditandai dengan kualifikasi guru yang layak mengajar sudah cukup tinggi. - Diadakannya tambahan pelajaran berupa pengayaan pelajaran di sekolah - Adanya latihan-latihan soal yang keluar tahun sebelumnya Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   28  
  32. 32. - Tersedianya sarana dan prasarana penunjang seperti laboratorium multimedia, ruang komputer, laboratorium bahasa, laboratorium kimia/biologi dll. - Tersedianya perpustakaan sekolah dan akses internet di beberapa sekolah sehingga memudahkan siswa mencari materi pelajaran - Adanya motivasi yang tinggi dari orang tua dan murid meningkatkan pengetahuan melalui bimbingan belajar yang diadakan oleh swasta 2.2.2.3. Angka Putus Sekolah Angka putus sekolah di Kalimantan Tengah untuk tahun 2008 pada berbagai tingkat pendidikan mulai dari SD/MI, SMP/MTs dan Sekolah menengah menunjukkan angka yang lebih rendah dibanding dengan rerata nasional dengan nilai masing-masing secara berturut-turut 0,76; 0,90 dan 0,35 sedangkan angka nasional pada tahun yang sama berturut-turut adalah 1,81; 3,94 dan 2,68. Rendahnya angka putus sekolah tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin lebih baik. 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 K alteng Nas ional Gambar 2.11. Grafik capaian indikator angka putus sekolah siswa SMP/MTs di Provinsi Kalimantan Tengah Dari hasil pendataan dan pemetaan (survei) yang pernah di lakukan oleh Tim Universitas Palangka Raya pada saat kegiatan wajib belajar tahun 2007 di setiap desa dan kelurahan di Kecamatan Katingan Kuala didapat 429 anak usia 7-12 tahun dan 591 anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah dan putus sekolah. Beberapa alasan utama anak usia 7-12 tahun (tingkat SD/MI) tidak bersekolah dan putus sekolah antara lain dikarenakan alasan ekonomi keluarga yang tidak Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   29  
  33. 33. mendukung (39,53%), kesulitan transportasi dan jarak sekolah jauh (16,28%), kurangnya minat anak untuk sekolah(13,95%), memiliki cacat fisik seperti lumpuh, tuna rungu, dan cacat mental (13,95%), daya pikir (IQ) anak lemah (6,98%), tempat tinggal tidak tetap (4,65%), sekolah rusak dan daya tampung kurang (4,65%). Sedangkan untuk anak usia 13-15 tahun (usia SMP/MTs) yang tidak bersekolah dan putus sekolah dikarenakan ekonomi keluarga yang tidak mendukung (42,31%), kesulitan transportasi dan jarak sekolah jauh (19,23%), kurangnya minat anak untuk melanjutkan sekolah (15,38%), memiliki cacat fisik seperti lumpuh, tuna rungu, dan cacat mental/kelainan jiwa (7,69%), daya pikir (IQ) anak lemah (5,77%), sudah menikah (3,85%), yatim piatu (3,85%), dan daya tampung sekolah kurang (1,92%).   Ekonomi  Sekolah rusak & daya  42,31% Kesulitan  tampung kurang  transportasi& jarak  sekolah jauh    1,92% 19 23% Sudah menikah Alasan anak usia 13-15 thn tidak bersekolah di  SMP/MTs 4,65%  Yatim Piatu    Daya pikir anak  Cacat (lumpuh,  tunarungu, mental) lemah 5,77% Tidak berminat  7,69% sekolah 15,38%   Gambar 2.12. Diagram Alasan Anak Usia 13-15 Tahun Tidak bersekolah di SMP/MTs Rendahnya angka putus sekolah di Kalimantan Tengah saat ini kemungkinan disebabkan oleh: a. Adanya keberhasilan bantuan pemerintah berupa dana BOS yang telah tepat sasaran dan tepat guna sehingga membebaskan anak yang tidak mampu dari biaya sekolah, penyediaan seragam, alat tulis menulis. b. Adanya perbaikan jalan sehingga masalah transportasi dan jarak sekolah yang jauh tidak mengalami kendala lagi. c. Gencarnya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun. d. Dikembangkannya pendidikan non formal melalui Kejar Paket A (untuk SD), Kejar Paket B (untuk SMP), dan Kejar Paket C (untuk SMA). Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   30  
  34. 34. 2.2.2.4. Angka Melek Aksara 15 Tahun Keatas Kemampuan membaca dan menulis masyarakat Kalimantan Tengah tercolong cukup tinggi. Minat bersekolah penduduk Kalimantan Tengah memang tergolong tinggi. Selain bertani, hal yang paling disenangi dan ditekuni oleh masyarakat Kalimantan Tengah adalah menuntut ilmu. Sejak Provinsi ini berdiri tahun 1957, sekolah-sekolah dibuka dan masyarakat berbondong-bondong menuntut ilmu, sehingga hasilnya terlihat hingga saat ini dimana pada awal RPMD 2004, angka melek aksara di Kalimantan Tengah tinggi yaitu mencapai 96,20. Angka tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun dan pada tahun 2009 angka melek aksara telah mencapai 98,15 artinya dari seratus orang penduduk hanya 1 sampai 2 orang saja yang tidak bisa baca tulis. 98,00 96,00 94,00 92,00 90,00 88,00 86,00 2004 2005 2006 2007 2008 K alteng Nas ional Gambar 2.13. Grafik capaian indikator angka melek aksara usia 15 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Tengah Tingginya angka melek aksara usia 15 tahun keatas di Kalimantan Tengah saat ini kemungkinan disebabkan oleh: a. Berhasilnya program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Provinsi Kalimantan Tengah b. Dibukanya kesempatan menempuh pendidikan bagi anak yang putus sekolah melalui program Kejar Paket baik kejar paket A, B maupun C. c. Keberhasilan dari program pengentasan Buta Aksara yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/kota/. d. Adanya motivasi mengikuti pendidikan mengingat ijasah merupakan prasarat mutlak untuk terjun ke dunia kerja (PNS, Swasta maupun anggota dewan). Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   31  
  35. 35. 2.2.2.5. Persentase Jumlah Guru Yang Layak Mengajar Persentase jumlah guru yang layak mengajar di Kalimantan Tengah untuk tingkat SMP/MTs juga sudah juga relatif tinggi (96,85%) dibanding angka nasional (86,26%), namun untuk tingkat sekolah menengah persentase jumlah guru yang layak mengajar masih lebih rendah (81,56%) dibanding angka nasional (84,05%). Layak tidaknya seorang guru dalam mengajar sebenarnya diukur dari tingkat pendidikan. Berdasarkan undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 guru harus meningkatkan kualifikasi akademik minimal S-1 atau D-4. Di dalam undang-undang guru dan dosen serta dalam permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, seorang pendidik harus memiliki 4 kompetensi profesi yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional Dengan demikian perlu kiranya seorang guru membekali peserta didik secara maksimal termasuk didalamnya keterampilan (life skill). Proses kegiatan belajar mengajar adalah hal yang sangat penting untuk selalu dikembangkan dalam berbagai metode mengajar sehingga situasi kelas menjadi kondusif dan menyenangkan bagi siswa, untuk mengembangkan diri, berkreasi dan aktif untuk meraih ilmu yang dipelajari. Dalam era otonomi daerah dan iklim desentralisasi sekarang ini guru berada di bawah pemerintah daerah (Pemda) sehingga dalam peningkatan kualifikasi guru, pemerintah daerah memiliki peran penting dengan memberikan beasiswa kepada guru yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1 atau D-4 maupun ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi sekolah berstandar internasional (RSBI). 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 K alteng Nas ional Gambar 2.14. Grafik capaian indikator persentase jumlah guru yang layak mengajar untuk tingkat sekolah menengah di Provinsi Kalimantan Tengah Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   32  
  36. 36. Oleh karena itu setiap guru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: - dalam menyusun dan menyampaikan materi pelajaran kepada siswa ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan diantaranya adalah: siswa, ruang kelas, metode belajar atau strategi belajar, dan materi itu sendiri. - guru harus mengembangkan metode mengajar yang sesuai dengan materi pelajaran yang akan diajarkan - menyajikan materi pelajaran secara sistematis - menciptakan suasana interaksi belajar mengajar yang hidup - memotivasi siswa untuk berpartisipasi dalam proses belajar mengajar - guru harus menguasai berbagai macam media, metode dan evaluasi. Keberadaan guru yang layak mengajar untuk tingkat SMA/MA memang masih perlu ditingkatkan. Disamping itu penguasaan teknologi pembelajaran masih perlu diperbaiki. Kurikulum muatan lokal untuk tingkat SMP dan SMA di Kalimantan Tengah masih belum ada. Kurikulum muatan lokal untuk SD yang ada saat ini pun masih belum mengikuti standar kompetensi seperti yang menjadi tuntutan saat ini, sehingga perlu penyempurnaan. Kemampuan guru dalam menguasai teknologi pembelajaran juga sangat minim. Kemahiran menggunakan komputer, LCD dan laboratorium penunjang seperti laboratorium bahasa dan laboratorium komputer juga masih rendah. Pengembangan pendidikan dalam pola RSBI juga dirasakan masih mengalami kendala mengingat banyak para guru yang masih belum fasih menggunakan bahasa inggris. Faktor lain yang dirasakan juga cukup menhambat adalah terbatasnya supali listrik baik untuk penerangan maupun untuk energi teknologi seperti komputer dan alat elektronik lainnya. Seorang guru sering merasa terkendala dalam membuat makalah, tugas-tugas, bahan mengajar mengajar karena ketiadaan sumber listrik. Lebih-lebih saat ini listrik hidup secara bergiliran. Dua kali dalam seminggu terjadi pemadaman listrik di Kalimantan Tengah. Akibatnya sering terjadi kerusakan alat-alat elektronik. 2.2.3. KESEHATAN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2006 – 2010 untuk bidang kesehatan mempunyai target meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya adalah sebagai berikut; Umur Harapan Hidup (Eo) sebesar 72 tahun lebih tinggi dari Nasional sebesar 70,6 tahun dan Angka Kematian Bayi sebesar 25 per 1000 sedangkan Nasional sebesar 26 per 1000, Angka Kematian Ibu Melahirkan sama dengan tingkat Nasional sebesar 226 per 1000 kelahiran Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   33  
  37. 37. hidup serta Prevalensi gizi kurang pada anak balita sebesar 15 persen sedangkan nasional sebesar 20 persen. Untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan, arah pembangunan daerah bidang kesehatan yang akan diwujudkan adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kesehatan 2. Terwujudnya Peningkatan Sosialisasi Kesehatan Lingkungan dan Pola Hidup Sehat 3. Terwujudnya Peningkatan Pendidikan Kesehatan Kepada Masyarakat Sejak Usia Dini 4. Terwujudnya Penataan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan dan Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan Terutama Bagi Penduduk Miskin 5. Terwujudnya Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan serta Ketersediaan Obat 6. Terwujudnya Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Jumlah, Jaringan dan Kualitas Puskesmas hingga Ke Daerah Terpencil 7. Terwujudnya Peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan Pelaksanaan bidang kesehatan yang meliputi beberapa instansi terkait bersepakat akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Provinsi kalimantan tengah yang telah mempunyai Misi ‘Mewujudkan Masyarakat Berparadigma Sehat Untuk Mempercepat Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Secara Berkelanjutan’. Hal ini dapat terlihat dari arah pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima (5) tahun, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan yang hingga sekarang belum merata diseluruh penjuru Kalimantan Tengah masih banyak terpusat di kota-kota besar sedangkan daerah-daerah yang baru terbentuk masih dirasa sangat minim. Dari kacamata Pemerintah maka Provinsi Kalimantan Tengah akan menyelenggarakan penataan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dan pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan tanpa membedakan status baik dari segi gender maupun dari segi ekonomi. Peningkatan upaya kesehatan masyarakat dan peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas hingga kedaerah terpencil merupakan langkah selanjutnya yang akan dilaksanakan karena tesebarnya penduduk terutama penduduk yang miskin didaerah-daerah terpencil. Peningkatan upaya kesehatan perorangan yang banyak dilaksanakan di rumah sakit dan puskesmas yang merupakan sarana kesehatan yang langsung menyentuh Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   34  
  38. 38. masyarakat dengan itu pola penerapannyapun harus lebih mengarah pada peningkatan pelayanan publik, begitu juga dengan pengawasan terhadap obat-obatan dan makanan yang akan beredar di masyarakat seyogyanya mendapat perhatian penuh dari pemerintah. 2.2.3.1. Umur Harapan Hidup (UHH) Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu daerah. Meningkatnya perawatan kesehatan melalui Puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.  Dalam bidang pembangunan kesehatan, umur harapan hidup masyarakat Kalimantan Tengah meningkat dari 69,8 pada tahun 2004 menjadi 71,00 pada tahun 2009. Hal ini secara relatif lebih baik dibanding angka nasional yang pada tahun 2009 mencapai angka 70,7. Arti dari angka tersebut adalah bahwa bayi-bayi Kalimantan Tengah yang dilahirkan menjelang tahun 2009 akan dapat hidup sampai 71 tahun. Tetapi bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2004 mempunyai usia harapan hidup lebih pendek yakni 69,8 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah selama kurun waktu lima tahun terkahir dari tahun 2004 sampai tahun 2009. 71,00 70,50 70,00 69,50 69,00 68,50 68,00 67,50 67,00 2004 2005 2006 2007 2008 K alteng Nas ional   Gambar 2.15. Grafik capaian indikator umur harapan hidup (UHH) di Provinsi Kalimantan Tengah Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   35  
  39. 39. Meningkatnya umur harapan hidup (UHH) akan menambah jumlah lanjut usia (lansia) yang akan berdampak pada pergeseran pola penyakit di kalangan masyarakat dari penyakit infeksi ke penyakit degeneratif. Bertambahnya UHH penduduk tak terlepas dari keberhasilan pembangunan kesehatan yang dapat diukur dengan penurunan angka kesakitan, angka kematian umum, dan angka kematian bayi. Peningkatan umur harapan hidup terkait dengan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang memprioritaskan upaya promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Perhatian khusus diberikan kepada pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, daerah tertinggal, dan daerah bencana dengan memperhatikan kesetaraan gender. Beberapa kebijakan yang telah diambil dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat adalah: 1) peningkatan jumlah, jaringan, dan kualitas Puskesmas; 2) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; 3) pengembangan sistem jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), terutama bagi penduduk miskin; 4) peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat; 5) peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini; dan 6) pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar. 2.2.3.2. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) Berdasarkan informasi yang didapat dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah disepakati bahwa nilai yang tertera dalam matriks merupakan jumlah kematian bayi dan ibu dalam arti kata bukan angka kematian bayi dan ibu sehingga data tersebut perlu diolah kembali. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah angka kematian bayi dan angka kematian ibu di provinsi Kalimantan Tengah tergolong sangat rendah. Hal yang cukup menggembirakan adalah hingga tahun 2008 angka kematian bayi dan angka kematian ibu sudah relatif lebih rendah dibanding angka nasional. Namun yang perlu diperbaiki adalah perhitungan angka kematian bayi dan ibu masih belum diolah kedalam rumus angka kematian, sehingga masih merupakan data mentah (jumlah kematian saja). Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat AKB dan kematian ibu maternal tetapi tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan kesehatan dari tenaga medis yang terampil serta kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat AKB dan AKI. Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   36  
  40. 40. 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 K alteng Gambar 2.16. Grafik capaian indikator angka kematian bayi (AKB) di Provinsi Kalimantan Tengah Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat berbagai upaya telah dilakukan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat. Upaya kesehatan yang bersumber dari masyarakat (UKBM) diantaranya adalah Posyandu, Polindes dan Pos Obat Desa. Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang menyelenggarakan minimal 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Untuk memantau perkembangannya posyandu dikelompokkan menjadi 4 strata yaitu strara pratama, madya, purnama dan mandiri. Pada tahun 2006 jumlah posyandu di Kalimantan Tengah mencapai 2.146 buah. Dari jumlah tersebut, berdasarkan tingkatannya maka sebanyak 1.529 buah (71,25%) tergolong ke dalam posyandu pratama, 410 buah (19,11%) tergolong posyandu madya, 181 buah (8,43%) tergolong posyandu purnama dan hanya 26 buah (1,21%) yang tergolong posyandu mandiri. Polindes merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendekatkan pelayanan kebidanan melalui penyediaan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk keluarga berencana. Pada tahun 2006 jumlah polindes yang ada di Propinsi Kalimantan Tengah sebanyak 614 buah. 2.2.3.3. Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang Status gizi Balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemantauan Status gizi (PSG) Balita di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2006 dilaksanakan di 14 kabupaten / kota dengan jumlah Balita yang Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   37  
  41. 41. diukur sebanyak 53.353 orang. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, gizi buruk di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Berat Badan menurut umur sebanyak 748 kasus (1,40 %), sedangkan gizi kurang berdasarkan indeks yang sama sebanyak 4.826 kasus (10,45 %). Namun berdasarkan hasil pelacakan gizi buruk yang dilakukan pada tahun 2006 dengan menggunakan indeks BB/TB yang disertai dengan tanda klinis berupa marasmus, kwasiokor, marasmic kwasiokor terdapat 156 kasus gizi buruk dengan 10 kasus yang meninggal. Jika dibandingkan hasil pelacakan gizi buruk antara tahun 2005 dengan 2006, terjadi peningkatan jumlah kasus sebanyak 95 kasus dan 8 yang meninggal. Ada sedikit perubahan perkembangan gizi buruk dari tahun 2004 sampai 2006. Kasus gizi buruk berdasarkan indeks berat badan menurut umur mengalami peningkatan pada tahun 2005 (1,7 %) dibandingkan tahun 2004 yang mencapai 0,99%. Peningkatan kasus gizi buruk tersebut terulang lagi di tahun 2007 yaitu mencapai 1.9%. Angka ini merupakan angka tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2009, prevalensi gizi buruk di Kalimantan Tengah menurun menjadi 1,33%. Kriteria yang dinamakan gizi buruk bila ditemukan anak sangat kurus yang secara antropometri (pengukuran BB dab TB anak) nilai z-scorenya berada ada -3 SD (WHO 1998) 2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009   Gambar 2.17. Grafik Capaian indikator prevalensi gizi buruk di Provinsi Kalimantan Tengah Terkait dengan angka prevalensi gizi kurang, maka prevalensi gizi kurang di Kalimantan Tengah cenderung menurun dibanding tahun 2004. Pada tahun 2004 angka prevalensi gizi kurang mencapai 15,37 sedangkan pada tahun 2009 mulai menurun menjadi 12,9% yang nilainya lebih rendah dari nilai rerata nasional. Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   38  
  42. 42. Gizi buruk sudah sangat mengancam anak-anak, selama krisis ekonomi dan sosial melanda Indonesia sekarang anak-anak Indonesia terancam kekurangan gizi setelah sebelumnya busung lapar karena kekurangan kalori dan busung lapar karena kekurangan protein jarang ditemukan, sekarang anak dengan gangguan gizi semakain banyak ditemukan. Saat ini sering ditemukan anak-anak yang menderita kekurangan gizi mikro yaitu zat besi, yodium dan vitamin A yang menyebbkan kekeringan selaput ikat mata karena kekurangan vitamin A. Fakta di lapangan menyatakan anak yang kemudian menderita gizi buruk sebenarnya kebanyakan dilahirkan dengan berat badan normal. Tidak sama dengan perkiraan sebagian besar orang bahwa balita gizi buruk kebanyakan dilahirkan dengan berat badan lahir rendah. Selain itu penderita gizi buruk pada umumnya bukan pengunjung tetap posyandu. Ketidakhadiran di posyandu karena adanya hambatan sosial. Misalnya perasaan risih ke posyandu, kedua orang tuanya sibuk bekerja untuk mencari nafkah dll. Selama ini pemantauan pertumbuhan terhadap balita dilakukan di posyandu. Karena nya diperlukan upaya untuk meningkatkan kunjungan ke posyandu. Dengan demikian diperlukan berbagai cara untuk menghidupkan kembali kegiatan posyandu, terutama di perkotaan sehingga masyarakat kelas menengah atas mau berkunjung ke posyandu. Dtlain pihak, diperlukan usaha bersama antara pemda dan masyarakat untuk menemukan semua kasus gizi buruk. Yang terpenting ialah dengan menggunakan kriteria yang sama apa yang disebut gizi buruk. Sarana yang digunakan untuk mendeteksi kasus gizi buruk bisa melalui perkumpulan-perkumpulan seperti pengajian, arisan, pelayanan kesehatan, posyandu dan kunjungan rumah. Peran pelayanan kesehatan (rumah sakit, Puskesmas) jadi lebih nyata. Dibeberapa daerah terdapat TFC (Therapeutic Feeding Center) dan CTC (Community – based Therapeutic Center). TFC bertugas menangani secara medis klinis menangani kasus gizi buruk dengan 10 langkah penanganan kasus gizi buruk di unit pelayanan kesehatan. Sedangkan di CTC dilakukan penyembuhan kasus gizi kurang, biasanya setelah pulang dari TFC. Beberapa yang menjadi kegiatan di CTC antara lain: - pemberian makanan tambahan untuk kasus gizi kurang - penyuluhan membuat makanan lokal yang padat gizi - pemberian suplemen seperti vitamin A, Fe dll - Pemberian nutrisi lain dan stimulasi tumbuh kembang anak. Laporan Akhir EKPD Prov. Kalteng 2009   39  

×