Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH

on

  • 2,690 views

Dokumen Laporan Akhir EKPD 2009 Provinsi Aceh oleh Universitas Syiah Kuala

Dokumen Laporan Akhir EKPD 2009 Provinsi Aceh oleh Universitas Syiah Kuala

Statistics

Views

Total Views
2,690
Views on SlideShare
2,689
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
58
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH Document Transcript

  • BAB I. PENDAHULUAN I.1. Latar belakang dan Tujuan Luas wilayah republik Indonesia terbagi habis keseluruh daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dengan pemahaman daerah adalah daerahnya pusat, dan pusat adalah pusatnya daerah. Dengan demikian RPJM Nasional dilaksanakan diseluruh wilayah nusantara Republik Indonesia, oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat luas. Dengan demikian setiap daerah (provinsi dan kabupaten kota) wajib menyusun RPJM Daerah yang berlandaskan RPJM Nasional serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing. Berlandaskan RPJMD dan RKPD sesuai dengan petunjuk sistem perencanaan pembangunan nasional (UU No. 25/2004) setiap daerah melakukan proses perencanaan, sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah pada setiap tahunnya tercermin dalam APBD. Dalam situasi dan kondisi yang sedemikian rupa, kegiatan pembangunan di sesuatu wilayah dalam daerah tertentu, dana pembangunannya dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota, dan dana Investasi swasta domestik dan atau investasi asing. Proses pembangunan Daerah yang telah, sedang, dan akan berlangsung di Aceh adalah dengan menggunakan dana dari berbagai sumber yang telah tersebut di atas yang akan dimonitor dan dievaluasi oleh Tim EKPD provinsi, guna dapat memberikan gambaran sejauh mana ke tiga agenda yang tersebut dalam RPJM Nasional dapat terlaksana di provinsi Aceh. Dalam kaitan ini, ingin diketahui sejauh mana pelaksanaan empat tahun RPJM Nasional dan daerah (2005, 2006, 2007, dan 2008) di provinsi Aceh dapat mencapai sasaran atau tjujuan pembangunan yang telah direncanakan, apakah mampu memberikan solusi terhadap masalah- masalah yang dihadapi oleh daerah, dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara lebih adil dan merata. Hal tersebut antara lain juga dapat diamati pada arah perubahan porsi penduduk miskin, tingkat pengangguran, dan kinerja pembangunan daerah, tidak hanya dapat diamati pada 1
  • 2 peningkatan PDRB per kapita, tetapi juga dapat terlihat pada perubahan angka IPM dan indikator-indikator sosial lainnya. Dengan demikian hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah ini diharapkan dapat menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004 – 2008. Sesuai dengan harapan tersebut beserta hasil pembahasan dalam seminar pembekalan EKPD pada awal bulan Juli 2009, maka evaluasi kinerja pembangunan daerah ini berupaya dapat memberukan informasi penting yang bersifat kuantitatif dan kualitatif tentang proses pembangunan nasional regional yang dilaporkan oleh setiap provinsi. Loaporan evaluasi kinerja proses pembangunan daerah ini menunjukan keterkaitannya sejak dari perencanaan, implementasinya (pelaksanaan), penggunaan dana dan pemanfaatan sumber daya, output, outcome, bila mungkin sampai kepada dampaknya yang diterima dan dirasakan oleh masyarakat bangsa Indonesia yang bertempat tinggal di daerah ini. Justeru karena itulah hasil evaluasini diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi para pengambil keputuisan dan penentu kebijakan dalam menelusuri dan mengawal untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional dan regional di negeri ini. I.2 Keluaran (output) Sesuai dengan latarbelakang maka pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di provinsi Aceh diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran yang jelas temntang : data dan informasi proses pelaksanaan pembangunan di Aceh sejak dari perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan sampai dengan APBN dan APBD. Keterkaitannya antardokumen perencanan, serta relevansi dan efektifitasnya dalam mencapai target, tujuan dan visi pembangunan, secara nasional, regional dan daerah. Di lain pihak diharapkan dapat memberikan gambaran tentang proses pembangunan daerah tentang deviasi antara target, tujuan, dan visi pembangunan dengan kenyataan realisasinya, beserta factor-faktor yang telah mempengaruhi capaian pertumbuhan dan perubahan dalam proses
  • 3 pembangungan yang telah berlangsung selama empat tahun pelaksanaan RPJM Nasional dan RPJM Daerah di Aceh. I.3. Metodologi Pengkajian. Wilayah penelitian ini meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), namun sebagai bahan komparatif digunakan juga data dari provinsi/wilayah lainnya sesuai dengan kebutuhan. Obyek kajian terutama yang berkaitan dengan proses pembangunan yang berlangsung di daerah penelitian periode 2004-2008, namun sebagai bahan perbandingan juga digunakan data tren 1996-2006. Data yang diperlukan, di samping data primer, juga data sekunder yang telah dikumpulkan oleh dinas, lembaga atau Badan-badan resmi lainnya yang berada dalam lingkungan NAD. Data primer dapat bersumber dari studi lapangan, baik yang dilakukan oleh Tim, ataupun hasil kajian para pakar yang dapat diyakini secara akademik. Di samping data kuantitatif, juga data kualitatif hasil penelitian lainnya yang telah disebutkan dalam bagian pendahuluan, ataupun yang tercantum dalam daftar kepustakaan, seperti berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Kabupaten/Kota, serta berbagai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan resmi. 1.4. Sistematika Penulisan Laporan Laporan hasil EKPD ini disajikan dalam tiga Bab serta dilengkapi dengan kesimpulan dan daftar bacaan yang dirujuk dalam analisis dan evaluasi kinerja pembangunan di daerah. Berturut-turut dilaporkan sebagai berikut, yaitu : Bab I adalah Pendahuluan yang dirinci kedalam empat subbab. Bab II menyajikan hasil evaluasi yang dirinci kedalam lima subbab, dan kesimpulan disajikan dalam Bab III, dan ditutup dengan daftar bacaan yang dirujuk dalam analisis dan evaluasi.
  • 5 BAB II HASIL EVALUASI Dalam upaya menelusuri masalah pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Tim EKPD 2009, maka kedudukan daerah dalam kancah perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan politik nasional perlu diketahui dan ditelaah, baik yang menyangkut dengan kebijakan dan kinerja maupun kecenderungan yang telah terjadi pada beberapa tahun yang lalu, sehingga dapat merupakan masukan untuk lebih memperjelas gambaran permasalahan pembangunan daerah dalam proses pembangunan nasional, pada masa kini dan terutama empat tahun pelaksanaan RPJM Nasional di Aceh. Aceh adalah salah satu dari sepuluh propinsi di Sumatera, yang memiliki ciri, kinerja, demografi, kondisi geografis dan struktur ekonominya yang tidak jauh berbeda dengan perekonomian Sumatera secara keseluruhannya. Walaupun demikian, kondisi konflik yang berkepanjangan sejak tiga dasawarsa terakhir ditambah dengan krisis ekonomi 19 97 berlanjut menjadi krisis multi dimensi, bencana alam gempa bumi dan tsunami yang sangat dahsyat (26 Desember 2004), telah mempengaruhi berbagai kegiatan produktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan masyarakat Aceh. Sehingga berdampak pada berbagai kegiatan produktif masyarakat, yang berlangsung secara tersendat-sendat, jauh berada di bawah titik optimal, terutama di sektor pertanian (sektor ini menyumbang sekitar 56 persen terhadap PDRB dan memberi pekerjaan kepada sekitar 60 persen penduduk Aceh).
  • 6 Gambar I.1 Pertumbuhan PDRB per kapita pada Harga Konstan 2000, periode 2000 – 2008 (dalam %) Grafik 1.2. Laju Pertumbuhan PDRB per kapita Tanpa Migas atas Dasar Harga Konstan 2000 periode 2003-2008 ( % )
  • 7 Situasi dan kondisi Aceh seperti gambaran tersebut tercermin pada laju pertumbuhan PDRB per kapita (tanpa migas), rata-rata hanya 1,57 persen per tahun selama periode 1996-2006, jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata- rata Sumatera (2,60 persen), dan rata-rata pertumbuhan PDB per kapita nasional (2,49 persen). Dalam periode tersebut pertumbuhan ekonomi NAD yang terendah terjadi pada tahun 1998 yaitu merosot -7,33 %, sebagai akibat dari krisis moneter pada medio 1997 yang semakin meluas menjadi krisis ekonomi dan multidimensi. Sedangkan dalam tahun yang sama kemerosotan perekonomian regional Sumatera (-11,8 %), Jawa (-21,12 %), dan Nasional (- 16,83 %) jauh lebih drastis. Sebaliknya dalam periode yang sama laju pertumbuhan tertinggi ekonomi NAD (6,62 %) terlihat pada tahun 2006, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi regional Sumatera (4,74%), Jawa (4,59%), dan Nasional (4,73 %). Secara lebih rinci dapat diikuti tren grafik pada Gambar I.1. Fluktuasi perkembangan pendapatan per kapita tersebut dampaknya terlihat pada kualitas kehidupan masyarakat yang kurang berkembang yang indikasinya dapat disaksikan, antara lain pada :tingkat pengangguran yang cenderung meningkat, porsi penduduk miskin tendensi membengkak yaitu sebelum gempa bumi dan tsunami (26 Desember 2004) Aceh merupakan propinsi keempat termiskin (40 %), dan sesudah tsunami kondisi semakin memburuk, sehingga Aceh menempati posisi kedua termiskin (48 %) di Indonesia. Di samping itu juga terlihat tingkat urbanisasi yang tak terbendung, sehingga sektor informal perkotaan semakin lebih padat. Pemerintah daerah perkotaan mengalami kesukaran dan keterbatasannya dalam penyediaan berbagai fasilitas publik kepada penduduknya, Prasarana dan sarana sosial, ekonomi tak terurus sebagai mana semestinya, seperti : fasilitas pendidikan, kesehatan, air minum, pembuangan sampah, kesehatan lingkungan, serta berbagai fasilitas publik lainnya yang berkaitan dengan prasarana transportasi tak terurus dan kurang terlengkapi.
  • 8 Dewasa ini, lebih dari 70% penduduk Aceh bertempat tinggal di wilayah pedesaan dan lebih dari 60% hidup di sektor pertanian, dalam jabatannya sebagai petani, peternak, nelayan, dan perambah yang mengolah sumber daya lahan dalam berbagai kondisi dan cuaca, sejak dari sawah, ladang, tegalan lembah dan ngarai, hutan dan belukar sampai ke lautan lepas di arungi oleh mereka itu. Dalam kondisi yang sedemikian rupa, membangun masyarakat desa yang berbasis pertanian berarti membangun sebagian besar penduduk Aceh yang berada di wilayah pedesaan. Khususnya di subsektor pertanian perkebunan, Aceh memiliki potensi beberapa komoditas agribisnis, seperti: karet, kopi, kakao, kelapa sawit yang tersebar di berbagai kabupaten. Namun demikian pengembangan beberapa komoditas ini belum terkoordinasi dengan baik. Selain itu, kebijakan pembangunan sektor pertanian sering tidak sinergis dengan pembangunan di sektor nonpertanian. Hal ini bermakna keterkaitan antarsektor, dan antarlembaga pelaku pembangunan masih sangat lemah (kurang konsisten / tidak terintegrasi secara lebih sempurna. Apabila ditinjau lebih jauh sumbangan masing-masing subsektor pertanian dalam komposisi NTB sektor pertanian (Gambar I.2) menunjukkan bahwa subsektor tanaman pangan memberi kontribusi terbesar, dan selanjutnya diikuti oleh subsektor perkebunan. Khusus untuk subsektor perkebunan ini, tahun 2004 mengalami penurunan yang sangat drastis (57,8%) dibanding tahun 2003. Menurut informasi yang diperoleh hal ini terutama disebabkan kondisi keamanan yang tidak mendukung, sehingga banyak usaha produksi perkebunan mengalami hambatan yang menyebabkan kebun terlantar, baik di perkebunan rakyat maupun di perkebunan besar. Sementara itu, sebelum terjadi bencana tsunami perekonomian Provinsi NAD didominasi oleh sektor pertanianigas, dan industri pengolahan. Struktur sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2003 mencapai lebih dari 28%, sektor migas dan industri pengolahan masing-masing mencapai hampir 20%.
  • 9 Terhentinya aktivitas kegiatan ekonomi tersebut membawa dampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Diperkirakan antara 600 ribu - 800 ribu orang (sekitar 25% dari total kesempatan kerja yang ada) kehilangan pekerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut, pembangunan di sektor pertanian ke depan perlu dilakukan secara terpadu dan seimbang dengan pembangunan di sektor nonpertanian (pembangunan pertanian yang ditunjang dengan pembangunan agroindustri dan perdagangan). Salah satu prasyarat supaya hal tersebut dapat diwujudkan adalah tersedianya data dan informasi secara lengkap, tepat waktu, akurat dan mutakhir tentang kondisi nyata daerah, khususnya yang berhubungan dengan bidang pertanian. Untuk itu, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan di bidang pertanian sehingga dapat mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Kondisi kemiskinan di Provinsi NAD sangat memprihatinkan karena tingkat kemiskinannya relatif tinggi pada tahun 2005 hampir mencapai 50 persen (World Bank : 2005). Sebelum krisis, kondisi ekonomi dan kemiskinan di Provinsi NAD relatif lebih baik ditandai oleh tingkat kemiskinan relatif kecil sekitar 20 persen, namun akibat krisis multidimensi (ekonomi, sosial, dan politik) yang terjadi di Indonesia, tentunya secara langsung berefek kepada Aceh, menyebabkan kondisi ekonomi dan tingkat kemiskinan kembali mengalami kondisi yang memprihatinkan. Hal ini terjadi ditunjukkan oleh penduduk yang awalnya berada pada pendapatan menengah kembali ke posisi berpendapatan rendah dan tingkat kemiskinan mau tidak mau kembali meningkat. Namun setelah krisis tahun 1998 tersebut sejak tahun 2000 Aceh bangkit kembali karena tingkat kemiskinan kembali menurun karena pendapatan masyarakat kembali meningkat. Kondisi tersebut tidak lama bertahan, karena pada 26 Desember tahun 2004 Aceh mengalami musibah yang cukup berat yaitu gempa dan tsunami, yang melumpuhkan ekonomi dan menghancur potensi ekonomi dan seluruh aspek lainnya. Keadaan tersebut membuat penduduk NAD baik yang langsung maupun tidak langsung terkena musibah tersebut kehilangan
  • 10 pekerjaan dan pendapatan mereka akibatnya penduduk miskin kembali meningkat. Peningkatan angka kemiskinan yang terus memprihatinkan tersebut juga semakin terpuruk diakibatkan oleh tingkat inflasi Aceh yang relatif besar bahkan melebihi tingkat inflasi Indonesia secara keseluruhan, seperti yang terjadi pada bulan Desember 2005 inflasi di NAD sebesar 41,5 persen sedangkan inflasi Indonesia hanya sebesar 17,1 persen (World Bank, Aceh Economic Update : April 2007). Tingkat kemiskinan tersebut semakin membesar yaitu mencapai 48 persen pada tahun 2005 dan menduduki urutan kedua termiskin setelah Provinsi Papua pada, padahal pada tahun 2004 tingkat kemiskinan di Provinsi NAD perkotaan dan perdesaan hanya sebesar 28,37 persen dan berada di urutan ke empat setelah Provinsi Papua, Maluku, dan Gorontalo, sedangkan rata-rata Indonesia hanya sebesar 16,65 persen. Tingkat kemiskinan tahun 2004 tersebut lebih besar terjadi di perdesaan yaitu sebesar 32,57 persen dari seluruh penduduk di perdesaan sedangkan di perkotaan hanya sebesar 17,49 persen dari jumlah penduduk di perkotaan (BPS:2005). Tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh tetap tinggi hingga tahun 2006 disebabkan oleh kebijakan nasional akibat larangan impor beras yang menyebabkan naiknya harga beras hingga 33 persen. Kondisi tersebut ditambah lagi dengan dampak kenaikan BBM, meskipun diimbangi oleh Program Langsung Tunai (SLT), namun hal tersebut tidak banyak membantu karena program SLT tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Diperkirakan tingkat kemiskinan dapat diturunkan pada tahun 2007, namun penurunannya relatif kecil karena sangat tergantung kepada perubahan harga-harga kebutuhan pokok terutama beras dan beberapa komoditi lain, kecuali apabila pertumbuhan ekonomi dapat meningkat secara berarti. Aspek ketenagakerjaan sangat erat kaitannya dengan aspek kemiskinan, hal tersebut berhubungan dengan potensi tidaknya penduduk dalam keberhasilan menciptakan nilai kerja yang pada gilirannya dapat menghasilkan
  • 11 produksi dan pendapatan. Ketenagakerjaan memperlihatkan kemungkinan terciptanya kesempatan kerja dan adanya pengangguran yang terjadi. Jumlah penduduk terdiri atas Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja, di mana angkatan kerja merupakan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang siap masuk ke pasar kerja untuk menciptakan produksi dan menghasilkan pendapatan. Jumlah angkatan kerja yang besar merupakan potensi sumber daya manusia yang besar pula bagi usaha menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara menyeluruh. Jika angkatan kerja tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya, dengan kata lain banyak angkatan kerja yang produktif dalam menghasilkan produksi dan pendapatan, maka ekonomi akan tumbuh dan pembangunan akan berjalan dengan baik. Angkatan kerja yang bekerja atau penyerapan tenaga kerja relatif sedikit, hanya akan memperbesar tingkat pengangguran yang pada gilirannya akan memperbesar ketergantungan penduduk tidak produktif terhadap tenaga kerja produktif dan bahkan akan memperburuk tingkat kemiskinan. Aspek ketenagakerjaan cukup penting tidak hanya untuk mencapai keberhasilan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat dan perekonomian. Dalam suatu perekonomian, sebagian dari masyarakat, umumnya yang telah memasuki usia kerja, diharapkan memasuki lapangan pekerjaan tertentu dan aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi. Usia kerja yang dipakai dalam menentukan angkatan kerja adalah umur 15 tahun ke atas. Berdasarkan sensus penduduk Aceh Nias tahun 2005 dari jumlah penduduk Provinsi Aceh sebanyak 3.970.853 jiwa, jumlah penduduk usia 15 tahun atau termasuk angkatan kerja di seluruh kabupaten/kota sebanyak 2.677.900 jiwa atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu proporsi penduduk usia kerja mencapai 67,44 persen. TPAK Provinsi Aceh tersebut tidak jauh berbeda dengan TPAK sebesar 66,8 persen. Lebih jelas gambaran TPAK daerah kabupaten/kota di Provinsi NAD hasil sensus penduduk Aceh Nias tahun 2007 menunjukkan bahwa TPAK yang tertinggi adalah di Daerah Aceh Barat, Pidie, Aceh Jaya, Banda Aceh, Aceh
  • 12 Besar, dan Sabang, mencapai di atas 70 persen melebihi TPAK nasional sekitar 66,8 persen. Gambaran TPAK tersebut menunjukkan jumlah penawaran tenaga kerja relatif tinggi, namun tidak selalu diikuti dengan peningkatan yang berarti dalam permintaan tenaga kerja atau kesempatan kerja yang memadai. Kemungkinan hal ini akan menimbulkan keterbatasan bagi tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan baik lowongan pekerjaan yang diciptakan oleh pelaku ekonomi, maupun pekerjaan dengan mempersiapkan usaha secara mandiri. Jumlah angkatan kerja yang cukup besar tersebut banyak menimbulkan permasalahan, karena tingkat pendidikan angkatan kerja tersebut pada umumnya relatif rendah terutama di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan. Tingkat pendidikan angkatan kerja tersebut umumnya berpendidikan SMP dan SD ke bawah, sehingga kemungkinan besar mereka hanya dapat memasuki lowongan pekerjaan antara lain sebagai buruh atau kuli, apakah sebagai buruh di sektor pertanian, ataupun industri dan sektor-sektor lain yaitu sektor perdagangan dan konstruksi. Hal ini ditunjukkan oleh kesempatan kerja pada saat ini banyak tenaga kerja yang bekerja hanya sebagai buruh. Tingkat pengangguran di Aceh meningkat dari 6 persen pada tahun 2000 menjadi 12 persen pada 2005 dan tahun 2006. Meningkatnya jumlah pengangguran tersebut terjadi sebagai akibat pergeseran dalam struktur kesempatan kerja/usaha dari sektor pertanian ke sektor lainnya, khususnya sektor jasa yang diakibatkan oleh kebutuhan tenaga kerja dalam usaha rehabilitasi dan konstruksi di Propinsi NAD akibat gempa dan tsunami. Kondisi tersebut disebabkan juga oleh peningkatan tenaga kerja sejak tsunami hanya meningkat sebesar 5 persen. Rendahnya kesempatan kerja tersebut terjadi juga disebabkan oleh penawaran tenaga kerja yang terus meningkat tidak diimbangi oleh permintaan tenaga kerja atau terbukanya kesempatan kerja baru setiap tahunnya. Tingkat pengangguran di Provinsi NAD mengalami peningkatan dari sekitar 6 persen pada tahun 2000 menjadi 12 persen pada tahun 2006 (World Bank, 2007).
  • 13 Berdasarkan lapangan usaha dan status pekerjaan, sumbangan sektor pertanian di Provinsi NAD masih dominan terhadap penyerapan tenaga kerja dan sumbangan yang relatif tinggi sumbangan nilai tambahnya terhadap PDRB. Proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian selama tahun 2003 hingga tahun 2006 masih tinggi, yaitu di atas 50 persen. Angka tersebut meski terus menurun, tetapi masih tinggi, diikuti dengan peningkatan proporsi penduduk yang bekerja di sektor jasa. Sektor jasa mengalami peningkatan sebesar 18 persen pada tahun 2006 dari tahun 2005, namun sektor perdagangan mengalami penurunan sebesar 3 persen pada tahun 2006 dari tahun 2005. Sektor lain yang mengalami peningkatan adalah konstruksi dari tahun 2003 sebanyak 48076 orang menjadi 74402 orang pada tahun 2006, di mana komposisinya pada tahun 2006 meningkat menjadi 5 persen dari 3 persen pada tahun 2003. Kenaikan komposisi tersebut ditunjukkan oleh peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 28 persen pada tahun 2006 dari tahun 2005. Kenaikan tersebut terjadi karena di Provinsi Aceh sedang dilakukan rekonstruksi dan rehabilitasi akibat gempa dan tsunami, sehingga dikhawatirkan komposisi tersebut akan menurun kembali setelah proses rekonstruksi dan rehabilitasi selesai. Jumlah tenaga kerja di sektor lain mengalami penurunan seperti sektor transportasi dan sektor keuangan yang menurun cukup besar. Lebih jelas penyerapan tenaga kerja berdasarkan sektor lapangan usaha tahun 2003-2007. Penyerapan tenaga kerja yang sektor pertanian pada tahun 2006 sebesar 56 persen dari seluruh tenaga kerja, namun angka tersebut menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2003 mencapai 62 persen dan tahun 2005 sebesar 60 persen. Penyerapan tenaga kerja yang cukup besar lebih dari separuh tenaga kerja Aceh tidak diiringi oleh membaiknya tingkat produksi di sektor pertanian, artinya tingkat produktivitas sektor pertanian tetap saja rendah. Penyerapan tenaga kerja di sektor yaitu sektor jasa mencapai 15 persen pada tahun 2006 meningkat 12 persen dari tahun 2005 dan konstruksi sebesar 5 persen pada tahun 2006 meningkat dari 4 persen pada tahun 2005. Proporsi penyerapan tenaga di sektor lain relatif kecil yaitu manufaktur,
  • 14 transportasi, pertambangan, listrik, gas dan air, dan keuangan hanya di bawah 3 persen dan pada umumnya tidak banyak mengalami perkembangan. (World Bank : 2007). Gambaran kondisi tersebut di atas menunjukkan keterbatasan kesempatan kerja di sektor nonpertanian, terutama sektor industri atau manufaktur yang menjadi tumpuan terbukanya kesempatan kerja di perkotaan. Harapan lain adalah terjadinya transformasi pertanian ke sektor industri yang akan mendorong peningkatan sektor pertanian itu sendiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan bahkan kesejahteraan penduduk di sektor pertanian atau pedesaan. Pengembangan UKM seyogianya menjadi salah satu sasaran penting bagi suatu program pembangunan. Hal ini didasari oleh beberapa argumen, yang pertama menyangkut dengan penyerapan tenaga kerja. Teknik produksi pada UKM pada umumnya bersifat padat tenaga kerja, sehingga pengembangan usaha UKM dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja serta mengurangi pengangguran. Kedua, pengembangan UKM melalui pengembangan usaha dapat meningkatkan penerimaan dalam negara dan pemerintah daerah dalam bentuk penerimaan pajak maupun nonpajak. Ketiga, karena biaya/permodalan bagi pendirian UKM relatif rendah, maka pengembangan UKM dapat mendorong partisipasi yang lebih luas dalam berusaha. Keempat, pengembangan UKM, yang menghasilkan produk yang mempunyai pasar internasional dapat meningkatkan pemasukan devisa nasional. Kelima, pengembangan UKM dapat pula berkontribusi bagi pengurangan kemiskinan. Seiring dengan perkembangan waktu terdapat sejumlah faktor yang dapat memberikan dampak terhadap perkembangan UKM di Aceh; baik dampak positif maupun negatif. Salah satu faktor penting yang memberikan dampak bagi perkembangan UKM di Aceh adalah kebijakan pemerintah daerah. Pembahasan ini akan terfokus pada kajian Kebijakan Pemerintah Daerah Aceh yang menyangkut pengembangan UKM.
  • 15 Berbagai kegiatan produktif yang dilakukan oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah, baik di sektor pertanian ataupun nonpertanian, tidaklah berdiri sendiri tetapi terjalin hubungan keterkaitan antarsektor dan antardaerah, sehingga terjadi arus barang dan jasa, baik sebagai input maupun output dalam proses produksi dan distribusi antarwilayah. Kelancaran arus barang dan jasa ini sangat tergantung pada ketersediaan prasarana dan sarana transportasi darat, laut dan udara yang memadai untuk mendukung proses produksi dan pemasaran domestik dan luar negeri (impor dan ekspor) Berbagai masalah dalam bidang prasarana dan saran akan diungkapkan dalam bagian isu-isu strategis. Masalah institusi bersama dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mendukungnya, terutama di sektor publik masih belum mampu memberikan pelayanannya pada berbagai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien untuk menggapai tujuan pembangunan yang merupakan harapan dari seluruh stakeholders. Aceh memperoleh arus dana masuk capital inflow yang relatif besar terutama dalam tiga tahun terakhir, namun arah investasi masih belum mampu memasuki radius sasaran yang dikehendaki sebagai solusi untuk memecahkan sederetan masalah, yang antara lain terungkap dalam kajian ini (terutama berkenaan dengan penurunan pengangguran, kemiskinan, peningkatan UKM, pelayanan pendidikan dan kesehatan, penyediaan prasarana yang memadai). Di lain pihak penggunaan pengeluaran publik, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensinya masih relatif lebih rendah. Masalah-masalah tersebut merupakan beberapa isu penting yang perlu dikaji dan dibahas sehingga dapat memberikan beberapa solusi bagi para pengambil keputusan, tidak hanya untuk meningkatkan upaya pembangunan di daerah ini, tetapi juga untuk dapat memberikan solusi terhadap masalah- masalah dan isu-isu penting di daerah ini, baik untuk masa kini maupun pada masa-masa mendatang.
  • 16 2.1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 2.1.1. Capaian indikator Sebagaimana diketahui dimasa lalu Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (Pemerintah Aceh) telah mengalami berbagai persoalan yang sangat berat. Konflik bersenjata berkepanjangan diiringi dengan kasus korupsi, lemahnya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), tidak efisiensinya pelayanan publik serta aturan hukum yang tidak jelas dan timpang tindih hubungan pemerintahan baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun hubungan pemerintahan antara daerah tingkat provinsi dengan daerah kabupaten/kota. Di lain sisi, reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokraksi pada tataran Pemerintah Daerah diarahkan untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang secara langsung bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya pasca konflik yang berkepanjangan di Aceh, ternyata tidak hanya menyisakan angka-angka korban dari tindak kekerasan, namun juga statistik penyimpangan dana publik yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Angka-angka ini hanyalah sebagian dari kondisi yang terbaca di balik realitas konflik Aceh, belum lagi fakta-fakta yang tersembunyi di belakang meja birokrasi Aceh. Jadi alangkah wajar, jika tersirat pandangan dari khalayak pengamat dan aktivis pro demokrasi bahwa konflik Aceh (pada saat itu) sulit diselesaikan akibat dua faktor utama, yaitu pertama, kebijakan pemerintah pusat (RI) yang lebih mengedepankan tindakan kekerasan, dan kedua, prilaku pemerintah dan komponen swasta di Aceh serta kerap melakukan KKN. Oleh
  • 17 karena itu ada beberapa mekanisme yang dapat dikaji dalam membahas tentang keadilan dan demokrasi melalui penguatan dan proses yang dapat dilalui. Secara sederhana, demokrasi dapat dimaknai sebagai sebuah sistem politik yang berupaya untuk menghantarkan keputusan-keputusan politik secara partisipatif oleh individu-individu yang mendapatkan kekuasaan melalui persaingan yang adil (fairness competition) dalam memperebutkan suara rakyat. Dalam konteks tersebut yang didukung pula oleh banyak literatur ilmu politik disepakti bahwa kualitas demokrasi juga amat ditentukan oleh berkualitas atau tidaknya proses rekruitmen para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh mandat untuk memimpin pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi di tingkat lokal akan mendapatkan kekuatannya apabila seleksi para kepala daerah dan wakil kepala daerah berjalan dengan (kompetisi yang) adil. Di lain pihak adanya perjanjian damai Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005, di Helsinki, Finlandia, telah memutuskan beberapa mandat yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Beberapa mandat tersebut diantaranya: decomissioning dan demobilisasi, rehabilitasi-integrasi, pembuatan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU-PA) yang akan menjadi hukum baru bagi penyelesaian Aceh secara komprehensif dan berkelanjutan, tanpa melupakan penegakan dalam bidang hak-hak asasi manusia (HAM), termasuk amanat yang paling utama yaitu pembentukan Undang-undang yang khusus mengatur tentang Aceh atau kemudian disebut dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. 2.1.1.1. Kondisi Pelayanan Publik di Beberapa Daerah di Aceh Sebagaimana diketahui bahwa lahirnya Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik, telah memberikan dampak positif atas pelaksanaan dan pelayanan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang baik sesuai dengan good governance dan clean Goverment. Pelayanan publik menjadi tugas semua pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat ikut menciptakan proses kearah pelayanan publik yang baik dan dalam bentuk
  • 18 kesinambungan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ketua tim penilai kinerja pelayanan publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Bambang Anom, menyatakan pelayanan publik bukan hanya tergantung pada figur pimpinan seperti bupati dan walikota di daerah. "Pelayanan publik itu dilakukan berdasarkan sistem yang terus menerus berkesinambungan. Jadi, bukan hanya pada figur publik," katanya, sore ini. Jika tolok ukur pada figur pimpinan maka kebijakan pelayanan publik tersebut akan berganti saat masa jabatan gubernur, bupati dan walikota berakhir. "Kalau itu terjadi maka berdampak pada terganggunya kebijakan peningkatan pelayanan publik karena pimpinan daerah berganti," ujarnya. Oleh karena itu, dikatakan, pemerintah menerbitkan Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur masalah tersebut. "UU ini mengatur hubungan dan kepastian hukum antara penyelenggara dan masyarakat pengguna layanan serta memperkuat dan memberi perlindungan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik," jelasnya. Menurutnya, UU tersebut akan memberikan sanksi tegas bagi pimpinan penyelenggara atau aparatur pemerintahan yang lalai dalam melayani masyarakat. Dipihak lain, dinilai Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah berhasil meningkatkan pelayanan publik sesuai nilai-nilai yang ditentukan. "Sebagai bentuk penghargaan maka Pemerintah pusat akan memberikan Piala Citra Bakti Abdi Negara yang akan diserahkan langsung Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di istana negara," katanya. Penilaian pelayanan publik bukan semata-mata untuk memperoleh piala tersebut, tapi akan menjadi rangsangan dalam upaya meningkatkan kesadaran aparatur pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin mengatakan, pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan motto "kalau bisa dipercepat, mengapa harus diperlambat". Oleh karena itu pemerintah kabupaten telah memberi pendelegasian kewenangan kepada para camat guna melayani masyarakat, khususnya di daerah terpencil. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan publik
  • 19 sudah mulai menjadi perhatian dari setiap daerah, bahkan daerah yang selama ini kurang perhatiannnya sekarang telah berubah kearah yang lebih baik. Selanjutnya berkenaan dengan sistem pelayanan terpadu Pemerintah Aceh melalui Gubenur Aceh yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan Drs Martin Deski MM telah membuka simposium dan peluncuran buku panduan pelayanan perizinan terpadu. Kegiatan tersebut berlangsung di gedung Serbaguna Bappeda Sabang, diselenggarakan pihak Logica bekerjasama dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Aceh, yang diikuti 71 peserta dari 23 kabupeten/kota. Gubenur dalam sambutannya yang disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan Martin Deski mengatakan, pelayanan terpadu satu pintu yang sudah dibentuk, ada yang menghadapi hambatan dan tantangan, pemahaman terhadap pola pelayanan terpadu masih banyak yang keliru. Karenanya diharapkan dukungan semua pihak untuk membantu sepenuhnya proses pelaksanaan pelayanan publik pada pelayanan terpadu satu pintu di setiap kabupaten/kota. Terbentuknya pelayanan terpadu di Aceh merupakan respons terhadap instruksi Presiden dalam mendorong perbaikan iklim usaha penyederhanaan birokrasi di bidang perizinan. Pemerintah Aceh sudah mengimplementasikan pelayanan perizinan terpadu sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelayanan terpadu satu pintu, di mana pelayanan yang diberikan lebih transparan dan mudah diakses. Menurut Gubernur pelayanan publik harus mendapat prioritas utama karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur. Oleh karena itu, upaya perbaikan sistem pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu bentuk perubahan dalam pelayanan publik adalah melalui pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
  • 20 Dalam kaitan itu, perlu untuk mengeluarkan suatu panduan mendirikan dan mengembangkan lembaga pelayanan perizinan terpadu. Dalam kesempatan itu diluncurkan buku yang berisi tentang pemahaman umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, langkah-langkah pembentukan penyelenggaraan, dan hal-hal yang dapat dilakukan dalam mengembangkannya. Buku tersebut dapat menjadi panduan bagi kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh sehingga menjadi suatu pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan sebagai inovasi pelayanan, dengan harapan agar masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah daerah, ujarnya 2.1.1.2. Penanganan Kasus Korupsi di Aceh Berdasarkan data dan penelitian, sampai tahun 2009 ada sejumlah kasus tindak pidana korupsi yang telah dilaporkan dan ditangani. Dan ada beberapa kasus yang telah diproses dibebaskan oleh lembaga peradilan di Aceh, kondisi ini menunjukkan pola penanganan kasus korupsi khususnya atas peradilan yang ditangani majelis hakim dan jaksa penuntut umum tergolong dalam bagian paling buruk rapornya, mengingat kasus korupsi merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan pemerintahan menunju ke good Governance dan Clean Goverment yang dicanangkan oleh Presiden SBY dalam program kerjanya. Di samping itu masih banyak lagi kasus-kasus yang belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan bahkan belum tersentuh penanganan hukum. Seharusnya upaya pemberantasan korupsi dapat berkaca atas keinginan dan capaian visi dan misi pemerintah SBY di atas serta upaya reformasi birokrasi peradilan dan lingkungan Mahkamah Agung, jika ditelaah lebih jauh di Aceh hingga saat ini belum mampu diwujudkan lembaga peradilan, perwujudan tata kelola peradilan yang bersih dan terhindar dari upaya intrik dan permainan menjadi agenda penting yang harus segera dirubah. Jika hal ini belum mampu dilakukan maka dipastikan evaluasi yang dilakukan oleh tim Kejagung hanya merupakan agenda rutin dan tidak menghasilkan masukan apa-apa.
  • 21 Selain itu, selama ini berdasarkan telaah penanganan kasus dan implimentasi penuntasan kasus tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh pihak Kejati maupun Kejari, tercatat dalam penanganan kasus korupsi sangat kental upaya kejar target yang dibebankan Kejagung. Hal ini dibuktikan dengan penanganan lebih dititik beratkan pada kasus-kasus kecil saja, seharusnya yang menjadi prioritas adalah kasus-kasus yang besar yang menjadi tugas utama pihak kejaksaan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di Aceh. Sudah saatnya pihak kejaksaan di Aceh, majelis hakim serta para jaksa yang bertugas di wilayah hukum peradilan Aceh melakukan upaya pembenahan internal dengan menunjukkan sikap profesionalitas aparat kejaksaan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi. Karena, jika sikap profesionalitas pihak kejaksaan tidak ditonjolkan dan menjadi titik fokus utama agenda perubahan secara manajerial dan struktur, maka ini akan menambah preseden buruk bagi penegakan hukum di Aceh khususnya dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, katanya. Sebagai contoh ada beberpa kasus korupsi yang belum memperoleh kekuatan hukum dan penanganan di Aceh sampai saat ini, bahkan banayak kasus yang tidak tersentuh hukum lagi (lihat Lampiran) : Selanjutnya indikasi meningkatnya kasus korupsi di Aceh ditandai dengan banyaknya proyek yang tidak sesuai harapan dan cenderung asal asalan. Pasca tsunami dan penandatanganan MoU Helsinki, banyak proyek rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur di Aceh, sehingga sangat mungkin terjadi penyelewengan atau korupsi. Bahkan pasca Pemilihan Kepala Deerah (Pilkada) di Aceh, para Bupati terpilih banyak yang menyelewengkan APBD untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, termasuk uang reintegrasi yang seharusnya diterima mantan anggota GAM juga dikorupsi. Saat ini Polisi NAD sedang menyidik 14 kasus dugaan korupsi yang terjadi di Aceh sepanjang tahun 2007. Empat di antaranya kasus dugaan korupsi yang terjadi pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias. Kapolda Aceh Irjen Rismawan
  • 22 menyebutkan, 14 kasus tersebut kini sudah masuk dalam tahap penyidikan dan masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan(BPKP). Kapolda menegaskan, polisi tidak main-main dalam menangani tindak pindana korupsi yang terjadi di Aceh. Agar data yang diperoleh polisi lebih akurat, Polda meminta bantuan BPKP untuk mengaudit proyek-proyek yang terindikasi korupsi, agar segera diketahui berapa kerugian yang disebabkannya. Pihaknya meminta seluruh jajaran Polres yang menangani kasus dugaan korupsi ini agar mengusutnya hingga tuntas, sehingga upaya-upaya yang merugikan negara bisa dihilangkan. Di lain pihak ada 14 kasus yang sedang ditangani polisi itu, di antaranya, proyek pembangunan irigasi pada supervisi jaringan sub di Arakundo, Lap-136 sub Jambo pada paket LA-9 dengan indikasi korupsi sebesar Rp1,1 miliar lebih. Lalu, kasus pembangunan pengamanan pantai di Pidie, Lhokseumawe, dan Aceh Utara dengan nilai indikasi korupsi Rp270,7 juta lebih. Ada juga kasus dugaan korupsi rehabilitasi Krueng Neg, Krueng Doy, dan Krueng Titi Panjang sebesar Rp200,6 juta lebih. Selain itu, dugaan tindakan korupsi proyek jaringan irigasi di tujuh wilayah di kabupaten/kota di Aceh, sebesar Rp2,7 miliar lebih. Kasus lain yaitu SID Drainase Induk Kota Banda Aceh sebesar Rp329,8 juta dan kasus SID Kanal Banjir Kota Banda Aceh senilai Rp281 juta. Di Aceh Barat, kasus korupsi SID Drainase Induk Kota Meulaboh sebesar Rp218 juta lebih. Di Kabupaten Pidie yakni SID Sungai dan Muara Panteraja sebesar Rp134 juta dan kasus jaringan irigasi di Krueng Aceh kanan di Kabupaten Aceh Besar senilai Rp855,5 juta. Polisi, BPKP dan aparat yang berwenang di NAD sebaiknya menuntaskan kasus korupsi yang semakin meningkat di Aceh. Korupsi uang reintegrasi juga harus diusut tuntas, kemana uang yang seharusnya di terima mantan anggota GAM itu.
  • 23 Pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) menurunkan tim ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), untuk melakukan evaluasi terhadap banyaknya vonis bebas pengadilan terhadap para terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi yang merugikan negara mencapai belasan miliar. Tim melakukan penelitian dan pengumpulan data terkait berbagai perkara korupsi yang disidangkan di pengadilan Aceh. Penelitian yang dipusatkan di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh di Jalan Tgk Moh. Daud Beureueh tersebut diikuti sejumlah kalangan, terdiri dari jaksa Kejati dan Kejari, dosen/akademisi, hakim, dan penasihat hukum. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan data tentang putusan bebas perkara pidana, faktor-faktor penyebab terjadinya putusan bebas dan bagaimana jaksa menyikapi adanya putusan bebas dan bagaimana upaya meningkatkan kualitas penuntut umum dalam penanganan perkara, Selanjutnya koordinator Badan Pekerja Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mengatakan, evaluasi Tim Kejagung patut diberikan apresiasi, karena berdasarkan monitoring khusus tentang peradilan hingga saat ini tercatat wilayah hukum Aceh paling banyak membebaskan terdakwa korupsi. Berdasarkan investigasi, tercatat periode tahun 2007-2009 ada delapan kasus tindak pidana korupsi yang dibebaskan oleh lembaga peradilan di Aceh, kondisi ini menunjukkan pola penanganan kasus korupsi khususnya atas peradilan yang ditangani majelis hakim dan jaksa penuntut umum tergolong dalam bagian paling buruk rapornya, Seharusnya, kita dapat berkaca atas keinginan dan capaian visi dan misi pemerintah serta upaya reformasi birokrasi peradilan dan lingkungan Mahkamah Agung, jika ditelaah lebih jauh di Aceh hingga saat ini belum mampu diwujudkan lembaga peradilan, perwujudan tata kelola peradilan yang bersih dan terhindar dari upaya intrik dan permainan menjadi agenda penting yang harus segera dirubah. Jika hal ini belum mampu dilakukan maka dipastikan evaluasi yang dilakukan oleh tim Kejagung hanya merupakan agenda rutin dan tidak menghasilkan masukan apa-apa.
  • 24 Selain itu, ujarnya, selama ini berdasarkan telaah penanganan kasus dan implimentasi penuntasan kasus tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh pihak Kejati maupun Kejari, tercatat dalam penanganan kasus korupsi sangat kental upaya kejar target yang dibebankan Kejagung. Hal ini dibuktikan dengan penanganan lebih dititik beratkan pada kasus-kasus kecil saja, seharusnya yang menjadi prioritas adalah kasus-kasus yang besar yang menjadi tugas utama pihak kejaksaan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di Aceh. Sudah saatnya pihak kejaksaan di Aceh, majelis hakim serta para jaksa yang bertugas di wilayah hukum peradilan Aceh melakukan upaya pembenahan internal dengan menunjukkan sikap profesionalitas aparat kejaksaan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi. Karena, jika sikap profesionalitas pihak kejaksaan tidak ditonjolkan dan menjadi titik fokus utama agenda perubahan secara manajerial dan struktur, maka ini akan menambah preseden buruk bagi penegakan hukum di Aceh khususnya dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Bahkan kalangan anggota DPRA menilai kinerja aparat penegak hukum di Aceh masih berjalan lamban sehingga memunculkan berbagai sorotan, termasuk dari LSM antikorupsi. “Mengacu pada kasus-kasus yang disorot LSM GeRAK dan MaTA, mengindikasikan masih lambannya kinerja aparat penegak hukum di daerah ini,” kata seorang anggota DPRA dari Partai Aceh, Menurut Darmuda, pihak Dewan mendukung GeRAK dan MaTA untuk terus mengawal dan mengontrol kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi hingga ke pengadilan dan KPK. Termasuk di dalamnya soal dana masyarakat Aceh Utara Rp 220 miliar yang hingga kini belum kembali. Menanggapi berbagai sorotan publik maupun LSM antikorupsi terhadap pengusutan kasus korupsi, Darmuda berharap agar kinerja aparat penegak hukum di Aceh perlu terus dtingkatkan supaya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum menjadi lebih tinggi lagi. Harapan yang lebih kurang sama juga disampaikan seorang anggota DPRA lainnya dari Partai Golkar, Djuriat Suparjo. Dalam penilaian anggota DPRA dari
  • 25 Partai Aceh, Darmuda, jika tunggakan dugaan korupsi yang telah masuk ke jaksa maupun polisi lambat diserahkan ke pengadilan, bisa menimbulkan kecurigaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum itu sendiri. Wakil Ketua I DPRA Bidang Pemerintahan dan Hukum, Amir Helmi SH mengatakan, dirinya sependapat dengan apa yang disampaikan GeRAK dan MaTA bahwa dugaan kasus korupsi yang telah ditangani jaksa dan polisi harusnya segera diserahkan ke pengadilan. Minimal yang telah didata GeRAK dan MaTA sebanyak 16 kasus yang hingga kini belum dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. “Sebanyak 16 kasus dugaan tindak pidana korupsi yang telah didaftar GeRAK dan MaTA itu sebagian merupakan temuan dari Tim Antikorupsi Pemerintah Aceh (TAKPA) dan sudah disidik polisi dan jaksa. Hendaknya diproses secepatnya ke pengadilan. Jika ada yang benar- benar tidak bisa dilanjutkan ke pengadilan langsung saja dihentikan, kemudian dipublikasikan kepada publik dengan transparan dan bukti yang kuat,” kata Amir Helmi. Koordinator Lapangan Tim Antikorupsi Pemerintah Aceh, Tgk Abdullah Madyah mengatakan, pihaknya juga merasa heran kenapa sampai saat ini kejaksaan belum melimpahkan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana operasional di TVRI yang menjadi temuan TAKPA. Padahal pengusutan kasus itu sudah berlangsung sejak hampir dua tahun oleh jaksa tinggi. Pihak BPKP yang diminta untuk melakukan audit, kata Abdullah Madyah, pernah menjelaskan, bahwa masih ada data yang kurang untuk melengkapi hasil audit guna membawa kasus dugaan korupsi dana operasional TVRI itu ke pengadilan. Tapi pihak jaksa belum menyampaikan tambahan data itu kepada BPKP. “Apakah karena faktor itu sehingga kasusnya belum juga ke pengadilan atau ada faktor lain,” tandas Koordinator Lapangan TAKPA itu 2.1.1.3. Pelaksanaan Demokrasi dan HAM di Aceh
  • 26 Pada dasarnya pelaksanaan pesta demokrasi di Aceh telah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa hambatan yang terjadi. Dimulai dengan pemilihan umum (Pemilu) 2004 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2006 sampai dengan Pemilu 2009. Pemilu 2009 baru saja berakhir, baik pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden semua telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaan Pemilu legislatif ditemukan banyak kekurangan-kekurangan di sana-sini. Bukan hanya dalam prosedur penghitungan suara, namun ternyata dari sisi pemilihnya sendiri masih banyak yang belum mengerti masalah pemilu, mulai dari tidak terdaftarnya dalam DPT maupun tidak dimanfaatkannya hak-hak sebagai warga negara yaitu hak untuk memilih. Menyikapi hal demikian tentunya menuai berbagai keprihatinan berbagai pihak. Dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan salah satu hak warga negara yang mendasar adalah hak untuk mempergunakan suaranya, disamping hak-hak warga negara Indonesia yang lainnya. Selain pengaturan hak warga negara untuk memilih dan dipilih juga termuat dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wahana bagi warga negara untuk menggunakan hak politiknya untuk memilih orang yang dianggapnya layak sebagai wakil yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun sebagai Presiden dan wakil presiden. Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu/warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Jaminan terhadap hak ini telah dituangkan baik dalam Konstitusi (UUD 1945- Amandemen) maupun UU, yakni UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Bagi Daerah Aceh, yang sejak tahun 1959 telah memperoleh status sebagai daerah istimewa berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Nomor I/missi/1959
  • 27 dan kemudian dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 belumlah memadai. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Salah satu hal yang khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 adalah Pemilihan Kepala Daerah, yang meliputi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali, melalui pemilihan yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Kebijakan ini akan semakin mewujudkan realitas pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dari kacamata payung regulasi, Pilkada Nanggroe Aceh Darussalam dilengkapi dengan kerangka hukum yang komplet, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian diubah dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur. Pemilihan langsung Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Nanggroe Aceh Darussalam dimaksudkan untuk menjalankan hak-hak dan kebebasan; bebas dari diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul sosial, kelahiran atau status lainnya, serta aliran politik. Ketentuan ini terdapat pada setiap instrumen hak asasi manusia. Prinsip non diskriminasi harus diberlakukan pada setiap tahap dan proses pemilihan. Demikian juga semua prinsip yang diperlukan bagi suatu pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil harus diimplementasikan dalam semua tahap pemilihan, yang meliputi pendaftaran pemilih, pencalonan, pemungutan suara, penghitungan suara, pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan calon terpilih.
  • 28 Dengan pemilihan secara langsung ini, diharapkan dapat dicapai beberapa hal yaitu : 1. Rakyat yang telah mempunyai hak untuk memilih, dapat berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pemimpin daerah, sehingga pemimpin daerah tersebut sesuai dengan aspirasi rakyat dan mempunyai ikatan batin dengan rakyat. 2. Pemimpin daerah yang terpilih melalui pemilihan langsung, akan mendapat legitimasi yang cukup sehingga dapat lebih efektif dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang berorientasi pada kepentingan rakyat. 3. Pemimpin daerah yang terpilih secara langsung, lebih terikat dan berkepentingan dengan rakyat pemilih, oleh karenanya akan terdorong untuk berbuat yang terbaik bagi rakyatnya. 4. Memperkuat otonomi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam bidang politik sehingga ketergantungan politik antara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Pemerintah Pusat akan berkurang dan fungsi pemerintah daerah tidak lagi hanya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. 5. Memperbaiki citra DPRD yang selama ini banyak pihak mensinyalir telah melakukan politik uang dalam setiap pemilihan Kepala Daerah. Untuk memwujudkan dan menghasilkan pemimpin daerah sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka segala sesuatu yang menyangkut dengan pemilihan itu diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota akan berjalan dengan lancar, aman dan tertib apabila dilaksanakan oleh penyelenggara dan diawasi oleh pengawas yang kapabel dan kredibel, serta disertai dengan penyediaan dan pengelolaan logistik yang memadai. Untuk itu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ditegaskan bahwa pemilihan dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan. Kedua institusi ini dibentuk oleh DPRD serta bersifat independen dan non-partisan. Pilkada di
  • 29 Aceh telah mengalami beberapa pasang surut, yaitu rencana awal 25 Oktober 2005 sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Nomor 2 Tahun 2004. Tetapi karena bencana alam gempa bumi dan tsunami mengakibatkan banyak dokumen yang hilang sehingga apa yang telah dijadwalkan tersebut tidak mungkin diselenggarakan lagi sehingga jadwal tersebut berubah lagi menjadi 29 Desember 2005 sesuai dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005. Jadwal inipun kemudian di rubah lagi menjadi 26 April 2006 akibat adanya dinamika politik yang berkembang di Provinsi NAD seperti lahirnya MoU Helsinki yaitu perjanjian damai antara GAM dan Pemerintah RI tanggal 15 Agustus 2005. Di dalam butir 1.2.2. disebutkan bahwa, dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006. Kemudian butir 2.2.3. Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan Pemerintah di Aceh untuk memilih kepala pemerintahan Aceh dan pejabat terpilih lainnya pada bulan April 2006. Itulah sebabnya, maka jadwal yang telah ditetapkan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 26 April 2006, itupun harus diperbaiki kembali sesuai dengan UUPA yang baru. UUPA disahkan DPR RI tanggal 11 Juli 2006 dan dinyatakan berlaku tanggal 1 Agustus 2006. UUPA inipun harus ditindaklanjuti lagi dengan Qanun sebagai perubahan Qanun Nomor 3 Tahun 2005 menjadi qanun Nomor 7 Tahun 2006. Hal ini karena beberapa pasal yang tidak sesuai lagi dengan kondisi terakhir sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Akhirnya KIP dengan tidak bosan-bosannya kembali memperbaharui dan merubah jadwal Pilkada di Aceh sesuai dengan Keputusan KIP Nomor 18 Tahun 2006 sebagaimana tersebut di atas menjadi tanggal 11 Desember 2006. Disamping itu tingkat partisipasi pemilih baik pada pemilihan legislatif (pilleg) maupun pada Pilpres 2009 sangat tinggi saat ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat provinsi. Ketua Pokja Pendaftaran Pemilih (KIP) Aceh mengatakan bahwa pelaksanaan jumlah pemilih di Aceh sudah
  • 30 cukup tinggi dan dimungkinkan akan bertambah lagi. Karena belum ada data yang akurat, maka KIP belum dapat memperkirakan berapa persen tingkat partisipasi masyarakat pada awalnya yang masuk DPT dan berhak memilih pada Pilpres mendatang. “ namun secara keseluruhan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pilleg dan Pilpres kemudian dapat terlihat setelah DPT ditetapkan. Sesuai dengan data yang dikeluarkan KIP, Daftar Pemilih Pilpres 2009 sebanyak 3.004.432 orang, dan terjadi pengurangan jumlah pemilih sebanyak 5.533 orang dari DPT pemilu legislatif 2009 yang mencapai 3.009.965 orang. Berkurangnya dalam pemilihan pilpres, Ketua pokja KIP menjelaskan dan tidak ingin terlalu jauh berspekulasi. “Hal yang terpenting adalah kami sudah melakukan upaya maksimal untuk mengimbau agar masyarakat mendaftarkan dirinya kepada petugas dengan beberapa hari masa perpanjangan dari jadwal semula,” jelasnya. Menurut KIP terkait pemutakhiran data pemilih ini pihaknya akan terus memonitor. Dalam beberapa hari terakhir, KIP dan pemerintah juga telah berupaya maksimal menghimbau agar masyarakat yang belum terdaftar masih punya kesempatan untuk mendaftarkan dirinya hingga batas waktu penetapan di DPT di Provinsi. “Bilapun nanti ada angka yang tidak sesuai kita akan upayakan melihat kembali karena penetapan DPT di tingkat provinsi nantinya” ujar Akmal yang beberapa hari ini juga turut memanfaatkan fasilitas jejaring sosial Facebook untuk menghimbau masyarakat yang belum terdaftar, untuk mendaftarkan dirinya kepada petugas PPS di desa mereka. Dia sebutkan, data pemilih yang mendaftar hingga 28 Mei 2009 oleh PPS atau PPK segera disampaikan ke KIP kabupaten/kota. Selanjutnya, pada 29 Mei 2009 KIP Kab/Kota harus segera menyampaikannya ke KIP Provinsi dan pada 30 Mei 2009 semua data harus masuk ke KPU Pusat. KPU akan mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres pada 31 Mei 2009. Dari data dapat dijelaskan bahwa adanya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pemilihan anggota legislatif itu dikarenakan bahwa masyarakat Aceh ingin perubahan pada lembaga legislatif ini, disamping dalam pemilihan
  • 31 legislatif kehadiran Partai lokal (Parlok) telah membawa keingitahuan dari masyarakat untuk menentukan calon-calonnya dalam parlemen. Dari uraian diatas kemudian dapat dijelaskan bahwa akibat dari rasa keingintahuan masyarakat dan kerja keras dari KIP dalam mensosialisasikan kepentingan dalam pemilu dan penggunaan hak demokrasi, maka peningkatan partisipasi masyarakat di Aceh cukup tinggi. Tingkat partisipasi ini bahkan melampaui tingkat presentase nasional. Ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Aceh sangat besar perhatian pada pemenuhan hak-hak politik termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Masyarakat Aceh berusaha untuk menjadi yang patuh terhadap kepentingan yang lebih besar termasu menyalurkan aspirasinya pada pemilihan pilleg dan pilpres. 2.1.1.4. HAM dan Penerapan Syariat Islam Dalam Perspektif Gender Pada prinsip enerapan syariat Islam di Aceh, sedikit telah mengundang kontroversi dalam beberapa persoalan diantaranya menyangkut diskriminasi terhadap kaum perempuan. Kalangan aktivis perempuan berpendapat bahwa penerapan syariat Islam di Aceh lebih memojokkan kaum perempuan, dibandingkan menyelesaikan persoalan Aceh yang lebih besar, termasuk menjaga perdamaian. Namun hal ini tbeberentunya masih menjadi perdebatan dikalangan masyarakat Aceh itu sendiri, sehingga ada beberapa qanun yang telah dibahas dan ditetapkan oleh DPRAceh belum mi pemeremperoleh pengesahan dari Gubernur atau Pemerintah Pusat (misalnya Qanun Jinayah). Disisi yang lain mantan Kepala Dinas Syariat Islam NAD (Prof. Alyasa Abubakar), beberapa waktu yang lalu membantah adanya diskriminasi dalam pemberlakuan hukum syariat Islam di Aceh antara Laki-laki dan Perempuan. "Ada anggapan sebahagian orang, bahwa qanun khalwat memojokkan perempuan. Boleh, kemudian pertanyaan saya, apa dan siapa yang terpojok, kalau orang bersalah merasa terpojok, saya sangat setuju. Mestinya orang
  • 32 yang punya pemikiran seperti itu, harus melihat dan mempelajari lebih jauh soal hukum islam," "Banyak diantara orang kita Aceh mengaku beragama Islam membuat stateman yang jelas sangat bertentangan dengan Al-Quran seperti pernyataan ibu Khairani yang mengatakan, dengan berlakunya syariat islam di privinsi NAD sesuai dengan qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat, kaum perempuan dipojokkan. Dan perempuan telah dipaksa mengunakan busana muslim (jilbab)," Di sisi lain, terkait dengan urusan hak asasi manusia, penerapan hukum Islam di Aceh dipandang oleh sebagian kalangan di Aceh tidak melanggar HAM. penerapan hukum syariat islam bukan untuk menghukum orang, akan tetapi pada prinsipnya justru melindungi, menjaga keamanan dan ketertiban semua orang. "hukum islam memiliki tujuan filosofis, artinya ada makna di balik tekstual," dengan mencontohkan ketika seorang hendak mencuri. Aturan syariat mencuri diberi sangsi atau hukuman, kerena pelaku tahu hukumannya berat, lantas si pencuri mengurungkan niatnya "Inikan berarti hukum islam mengayomi dan melindungi, melindungi orang yang hendak mencuri sehingga tidak jadi berbuat dosa. Kemudian si empunya barang juga terlindung karena barangnya tidak jadi dicuri, pada akhirnya tidak ada yang terhukum, lantas dimana melanggar HAM," Korban pelaksanaan hukuman yang diberikan akibat melanggar syariat juga kebanyakan dari kalangan masyarakat bawah seperti yang terjadi di Aceh Tamiang. Syuhibun Anwar mengatakan selain tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, tersangka hukum cambuk juga minim pengetahuan tentang agama, sehingga sangat mudah terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama. ”Banyak yang terhukum cambuk yang melanggar qanun syariat Islam di Aceh Tamiang tergolong miskin, ekonomi menengah ke bawah, karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap” Ironisnya, di sisi lain, koruptor-koruptor di Aceh sama sekali belum tersentuh sedikitpun oleh hukum syariat Islam yang diterapkan di Aceh. Karenanya, Pemerintah NAD diharapkan serius untuk membuat qanun hukuman cambuk bagi pelaku
  • 33 koruptor di Aceh. "Jadi hukum cambuk bukan saja untuk rakyat kecil dan penjahat kecil saja, melainkan juga untuk penjahat kelas kakap seperti koruptor," Dalam pantauan KontraS Aceh Penerapan Syariat Islam sepanjang tahun 2006, saja pemerintahan telah menggelar sebanyak 9 (sembilan) kali hukum cambuk bagi 37 orang pelaku pelanggar ”syariah”, 9 orang pelaku khalwat (Mesum), 10 orang pelaku khamar (pengkonsumsi minuman keras), dan 19 orang pelaku maisir (perjudian). "Walaupun kedua pelaku meusum itu masing-masing menerima hukuman cambuk sebanyak lima dan empat kali, tapi banyak pelanggar lain yang harus lebih dulu dihukum, ketimbang dua pelaku itu," Dampak lain dari penerapan syariat yang kontroversial tersebut adalah munculnya aksi kekerasan oleh warga terhadap pelanggar Syariah di beberapa tempat. Aksi kekerasan ini biasanya bermula dari tindakan pengkapan atau penggerebekan oleh warga terhadap pelaku pelanggar syariah yang berbuntut pada aksi pemukulan atau kakerasan lainnya, seperti arak-arakan atau mempertontonkan pelanggar Syariah di depan umum sebelum ada putusan pengadilan terhadapnya. Berkaitan dengan uraian di atas, maka persoalan gender di Aceh masih belum sepenuhnya menjadi perhatian dari setiap orang atau pemerintah. Hal ini disebabkan masih banyak aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota yang belum menyentuh permasalahan gender secara keseluruhan, bahkan ada peraturan yang dianggap melangar hak-hak perempuan seperti hak-hak atas larangan penggunaan celana jean bagi perempuan di suatu kabupaten (Aceh Barat) oleh Keputusan Bupatinya. 1.2. Analisis Relevansi Sesuai dengan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya capaian pembangunan daerah (Aceh) telah sejalan dengan pembangunan nasional. Secara garis besar capaian daerah telah sesuai namun dalam beberapa hal masih ada beberapa kendala dan
  • 34 masih kurang, akan tetapi dalam hal-hal tertentu capaian daerah lebih tinggi dari nasional. Capaian daerah (Aceh) yang lebih tinggi dan lebih baik antara lain berkaitan dengan partisipasi dan pelaksanaan demokrasi dalam pemilu, dimana masyarakat Aceh sangat besar dan tinggi perhatian dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Ini menandakan bahwa capaian dan program pemerintah Aceh telah mencapai presentase yang cukup signifikan terhadap partisisipasi ini. Dilain sisi sebagaimana hasil penelitian dari Lembaga Partnership Jakarta yang menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia sudah sangat parah. Pernyataan ini sudah jamak diketahui semua pihak baik di level eksekutif, legislatif, judikatif, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pengusaha, universitas, lembaga donor, dan seterusnya. Namun bila kemudian muncul pertanyaan, sejauhmana pemerintah serius berupaya memberantasnya? Apakah semua pihak sudah mengetahui berapa banyak peraturan dan kebijakan yang dihasilkan pemerintah ––bersama legislatif–– dan unit atau lembaga formal apa saja yang telah dibentuk untuk memberantas faktor penyebab kemiskinan dan loss generation tersebut? Jawabannya tentu sangat bervariasi. Bayangkan saja, kita sudah memiliki puluhan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta lembaga yang berfungsi untuk memberantas korupsi. Dari sisi kelembagaan saja di tingkat pusat misalnya ada BPK, BPKP, KPK, inspektorat jenderal pada masing-masing departemen, unit-unit pengawas pada lembaga pemerintah nondepartemen (LPND), Kepolisian Negara RI, Komisi Ombudsman Nasional (KON), Timtastipikor. Sementara di daerah ada BPKP perwakilan, BPK perwakilan, KPK perwakilan (khusus di NAD), inspektorat propinsi/kabupaten/kota atau badan pengawasan daerah (Bawasda) dan seterusnya. Namun sampai saat ini, dengan sejumlah lembaga tersebut masih saja dirasakan kuantitas dan kualitas korupsi belum menurun sesuai dengan harapan masyarakat. Bahkan persoalan baru seperti bagaimana dengan pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan kewenangan antarlembaga tersebut, bagaimana
  • 35 antarlembaga itu berkoordinasi secara optimal sehingga menghasilkan sinergi yang bermanfaat dalam menimbulkan deterent effect (efek jera) pada para pelaku korupsi menjadi faktor yang menambah kerumitan penuntasan kasus-kasus korupsi. Tidak jarang timbul perbedaan penanganan dan tafsir atas suatu permasalahan. Peran Bawasda dalam pemberantasan korupsi Pascareformasi melalui penerapan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, maka peran inspektorat daerah/Bawasda menjadi lebih krusial dibandingkan dengan masa Orde Baru dimana perannya pada masa itu memang sengaja ditumpulkan. Bahkan ada anekdot Bawasda sebagai instansi “buangan” bagi pegawai negeri yang dianggap nyeleneh. Penegasan tentang strategisnya peranan Bawasda juga terlihat pada UU No 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999 pada pasal 223 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diejawantahkan ke dalam sebuah Peraturan Pemerintah (PP). PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pun telah menegaskan bahwa dalam pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilakukan secara berjenjang dan berlapis (pasal 26). Artinya Bawasda masa Orde Baru yang begitu dikerdilkan dengan banyak tujuan itu mendadak menjadi tumpuan dalam pengawasan pelaksanaan roda pemerintahan daerah. Masalahnya kemudian adalah bagaimana Bawasda dapat segera berfungsi maksimal bila persoalan internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dan produktivitasnya belum dituntaskan secara komprehensif. Minimal ada tiga penghambat internal yang dapat digarisbawahi yaitu pertama, masalah kompetensi personal yaitu skills dan wawasan pengetahuan yang mencakup penguasaan peraturan perundang-undangan dan tren korupsi yang semakin canggih dan beragam. Apalagi saat ini banyak peraturan perundang- undangan kerapkali berubah dan tumpang tindih. Kedua, tentang ketersediaan SDM baik secara kuantitas dan kualitas. Dengan status instansi yang selama ini relatif diterlantarkan maka pola rekrutmen pegawai yang handal dengan tingkat pendidikan yang memadai menjadi sangat berbeda
  • 36 dengan lembaga lain yang berfungsi sebagai lembaga pengawas. Sebutlah misalnya BPKP dan BPK yang telah memiliki puluhan pegawai dengan tingkat pendidikan strata S2 dan S3 (doktoral) baik lulusan dalam maupun luar negeri yang terkemuka. Kecuali itu masalah lemahnya daya tarik pegawai yang bersedia ditempatkan di lembaga tersebut. Ketiga, masalah kapabilitas yang dikaitkan dengan ketersediaan anggaran. Sedang tiga persoalan eksternal, pertama, kepala Bawasda masih selevel dengan kepala dinas lainnya dan setingkat lebih rendah dari sekretaris daerah (PP No. 8 Tahun 2003 pasal 19 dan 20). Dengan budaya ketimuran dan ewuh pakewuh yang telah lama ditanamkan dan mendarah daging di birokrasi maka sulit bagi Kepala Bawasda untuk bersikap berseberangan dengan sekretaris daerah maupun kepala daerah. Karenanya usulan eselonisasi kepala Bawasda yang setara dengan sekretaris daerah bisa menjadi alternatif. Kedua, otoritas tupoksi sekadar berupa penyampaian temuan kepada kepala daerah dengan tidak ada jaminan temuan tersebut akan ditindaklanjuti. Tentang hal ini dapat disiasati dengan merevisi peraturan daerah yang berkaitan dengan Bawasda dimana Kepala Bawasda dapat dimintakan klarifikasi perkembangan temuan secara regular kepada DPRD, tanpa harus mendapat izin atau persetujuan dari kepala daerah. Ketiga, masalah kerahasiaan hasil temuan yang kerap menghambat partisipasi kontrol masyarakat secara aktif. Padahal di beberapa daerah kerahasiaan temuan sebenarnya sudah banyak yang dipublikasikan. Artinya sifat dari kerahasiaan itu relatif tidak efektif lagi walau sifanya masih kasuistis. Sebenarnya baik pemerintah pusat maupun Pemda dapat dengan mudah menyelesaikan faktor-faktor penghambat itu. Faktor internal dapat dituntaskan misalnya dengan memberikan dana yang cukup dan capacity building yang relevan dalam membangun kompetensi, jumlah dan kapabilitas pegawai. Sedangkan penyelesaian penyebab eksternal yaitu dengan cara memberikan terobosan hukum dengan merevisi PP No. 8 Tahun 2003 yang memberi tempat yang lebih independen pada Bawasda. Bila dianalogikan di level pusat mungkin seperti model KPK.
  • 37 Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh akan memposisikan Bawasda sebagai lembaga internal pengawasan yang sangat strategis sebab dengan status otonomi khusus maka dana APBD NAD yang harus diawasi menjadi sangat besar yaitu Rp 8 trilyun plus dana dekonsentrasi/perbantuan. Semakin strategis dan pentingnya Bawasda juga dengan disinyalirnya kinerja Badan Rekonstruksi rehabilitasi (BRR) Aceh- Nias sudah tidak efektif dalam membangun NAD pascatsunami. Sehingga diharapkan secara berangsur mengalihkan kewenangan dan tanggungjawab pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi NAD ke pemerintah daerah (Kompas, 16 September 2006, hal 4). Dapat dibayangkan Bawasda akan benar-benar ketumpuan pekerjaan yang sangat berat yang mungkin sudah melebihi daya serapnya. Karenanya demi memaksimalkan fungsi pengawasan Bawasda, gubernur/bupati/walikota terpilih pada pilkada Desember 2006 harus mengambil langkah-langkah segera dan strategis dengan menata dan memperkuat Bawasda baik dari sisi keterampilan dan jumlah pegawainya, meningkatkan profesionalisme pegawai, merevisi atau menyusun qanun yang lebih memberi ruang independensi Bawasda. Juga yang harus tidak dilupakan adalah penerapan pola rekrutmen kepala Bawasda sesuai dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki. Kalau perlu melalui mekanisme terbuka (fit and proper test) dan dilakukan oleh lembaga independen. Sebab bila tidak, korupsi akan berpotensi merusak perdamaian yang dengan susah payah dibangun oleh semua pihak. Seiring dengan masalah korupsi ini, capaian pemerintah Aceh dilihat dari presentase penanganan masih jauh dari sasaran nasional, hal ini disebabkan masih banyak kasus-kasus korupsi di Aceh yang belum tersentuh hukum. Demikian juga halnya dengan permasalahan gender, dalam capaian dan target pemerintah Aceh masih jauh dari capaian nasional, hal ini disebabkan persoalan gender masih manjadi persoalan utama di Aceh, khususnya berkenaan dengan penerapan syariat Islam. Banyak aturan yang dikeluarkan
  • 38 masih memelukan pengujian secara hukum dan HAM, karena ada sebagaian aturn yang bertentangan dengan konsep gender seperti lahirnya Qanun jinayah dan qanun-qanun dalam penyelenggaraan syariat Islam di Aceh. Sebagai contoh lahirnya Qanun Jinayah dan keputusan bupati Aceh barat dalam hal pelarangan penggunaan atau pemakaian celana jean bagi wanita, ini telah menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat, sehingga konsep gender ini tidak berjalan dengan baik. 1.3. Analisis Efektivitas Secara garis besar efektifitas kinerja pembangunan daerah khususnya berkaitan dengan capaian indikator sebagaimana telah disebutkan di atas, telah dapat dijalanakan dengan baik, sehingga kinerja pemerintah Aceh semakin membaik dari tahun ke tahun. Kondisi Aceh yang hancur pasca musibah tsunami telah menjadi tolok ukur untuk meningkatkan kinerja dari segala struktur pemerintahan baik pada tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Lahirnya berbagai pengaturan dan kebijakan baik dalam bentuk regulasi daerah (Qanun) maupun nasional (UU) yang mendukung arah kebijakan pemerintah Aceh telah menyebabkan dilakukannya berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan tersebut. Ditetapkannya Qanun (Perda) dalam mendukung kinerja pemerintah yang telah dicanangkan pemerintah pusat seperti Qanun Pelayanan Publik menjadikan Aceh lebih baik dari tahun ketahun dalam meningkatkan pelayanan dan terciptanya Good Governance di Aceh. Sejalan dengan ditetapkan Qanun Pelayanan publik, pemerintah Aceh juga telah melakukan berbagai kegiatan dalam memberikan pelayanan publik dengan baik melalui penetapan berbagai sistem pelayanan terpadu (one stop service) pada tingkat provinsi dan juga disetiap daerah kabupaten/kota. Beberapa daerah kabupaten/kota di Aceh telah merapkan sistem pelayan terpadu untuk mendukung pelayanan publik yang baik dan
  • 39 memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus semua kepentingan di bidang pemerintahan dan lain sebagainya. Berkenaan dengan efektivitas kinerkja pemerintah Aceh dalam mendukung proses partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan HAM, melalui sistem pemilu dan institusi pelaksana pemilu (KIP). Pemerintah Aceh telah mengalokasikan dana dan fasilitas baik dari sumber pemerintah maupun donatur-donatur yang mendukung kinerja institusi (KIP) ini. Bahkan dalam pelaksanaan dilapangan banyak donaturt/sponsor yang mendukung kinerja KIP ini sehingga memudahkan dalam penataan dan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah adanya sosialisasi yang terus menerus dan sistematis dilakukan, sehingga masyarakat menjadi perhatian terhadap penggunaan hak pilihnya. Hal ini kemudian yang menyebabkan Aceh memperoleh presentase partisipasi pemilih labih baik dari nasional. 2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Dari data analisis yang dapat dijelaskan antara lain berkitan dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi khususnya keterlibatan dalam ikut pemilu, untuk presentase nasional 70.20 % maka untuk Aceh meningkat sampat 75.40 untuk pemilihan anggota legislatif. Selanjutnya peningkatan terus terjadi dalam pemilihan Presiden dari presentase nasional 71%, maka untuk partisipasi masyarakat di Aceh meningkat menjadi 77,7 % (sumber data KPU Pusat dan KIP Aceh). Hal ini menunjukkan bahwa betapa besar partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu baik dalam pemilihan anggota legislatif maupun presidfen. Hal ini juga berkaitan langsung dengan keinginan rakyat Aceh dalam menyongsong perubahan, sehingga dalam pemilihan anggota legislatif khususnya di aceh partai politik lokal telah mendominasi hasil pemilihan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa adanya partisipasi masyarakat Aceh adalah sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi dan penegakan hak-hak rakyat (HAM).
  • 40 Dalam hal perspektif gender. khususnya di Aceh peran wanita dalam berbagai kegiatan mulai meningkat dari tahun ke tahun, hanya saja jika dibandingkan dengan kondisi nasional, konsepsi kesetaraan gender di Aceh masih rendah, walaupun dalam waktu-waktu tertentu keterlibatan dalam berpastisipasi sangat tinggi. Misalnya dalam mendukung dan ikut berperan dan berpartisipasi dalam penyusunan Undang-undang pemerintahan Aceh di tahun 2005-2006. meskipun diosaat itu kondisi Aceh masih dalam masa rekonstruksi dan rehabilitasi. Hal ini dapat dilihat dari indek presentase antara 20% sampai dengan 45 %, yang dibandingkan secara nasional berkisar antara 60 % sampai 65,8 %, sehingga keberadaan gender dalam pelaksanaan demokrasi dan pemenuhan HAM di Aceh masih rendah. Konsekuensi dari masih rendahnya peran masayarakat khususnya dalam menjalankan peran gender, dikarenakan masih terdapat aturan-aturan hukum lokal yang dapat membatasi runag gerak dari kaum wanita khususnya, sehingga peran masyarakat dalam kesetaraan gender meenjadi lebih rendah. Di samping itu karena konflik yang berkepanjangan banyak wanita di Aceh yang merasakan bahwa melakukan pekerjaan diluar rumah merupakan hal yang tabu (dilarang) oleh agama dan adat yang berlaku, misalnya melakukan pekerjaan sampai malam hari. Berkaitan dengan hal tersebut diatas. maka analisis capaian kedepan yang harus dilakukan antara lain berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan dibidang pemerintahan khususnya pelayanan publik, politik (demokrasi), dan hukum serta penegakan HAM adalah sebagai berikut : 2.1.2.1. Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik a) Menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, professional dan Islami; b) Menciptakan kinerja aparatur yang baik; c) Mereview struktur kelembagaan pemerintah daerah sesuai dengan potensi, kewenangan dan kebutuhan; d) Pembagian job description yang tepat dan terarah sesuai dengan kebutuhan;
  • 41 e) Memanfaatkan sarana dan prasarana kerja yang berdaya guna dan berhasil guna; f) Melakukan pengaturan yang tegas tentang batas kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; g) Melakukan upaya pro-aktif menfasilitasi penyelesaian masalah tata ruang dan penataan batas wilayah administrasi bagi kabupaten/kota pemekaran; h) Melakukan regulasi tentang pendelegasian kewenangan bupati/walikota kepada camat, imuem mukim dan geuchik; i) Melakukan pemetaan dan pemberian nama-nama pulau kecil dan terluar; j) Melakukan toponomi pulau-pulau kecil dan terluar; k) Melakukan penetapan batas wilayah administrasi, titik kordinat, dan penguasaan wilayah secara ekonomi dan sosial budaya; l) Melakukan pembenahan struktur kelembagaan diklat; m) Meningkatkan kapasitas SDM tenaga pengajar diklat; n) Melakukan penyempurnaan materi dan kurikulum diklat; o) Merevitalisasi baperjakat dalam penempatan dan penjenjangan karir aparatur; p) Meningkatkan kualitas SDM; q) Memberikan reward and punishment secara tepat dan tegas. 2.1.2.2. Bidang Politik a) Terjaminnya kesatuan dan persatuan bangsa dalam kerangka NKRI; b) Melakukan rekruitment kader politik yang bebas, adil dan islami; c) Membangun wahana politik yang konstruktif melalui partai lokal; d) Menciptakan keputusan politik yang memihak kepada kepentingan masyarakat; e) Melaksanakan pendidikan politik yang sehat; f) Memberikan penghargaan terhadap perbedaan pendapat dalam politik;
  • 42 g) Membangun etika politik melalui rasa saling percaya dan menghargai (sportifitas) di dalam kelompok masyarakat; h) Merevitalisasi fungsi partai politik; i) Memberikan motivasi kepada seluruh partai politik. 2.1.2.3. Bidang Hukum dan HAM a) Melakukan pengkajian yang mendalam terhadap pembangunan hukum dan HAM di Aceh; b) Menyusun prioritas, arah, dan orientasi pembangunan hukum Aceh; c) Melakukan penyusunan Prolega (Program Legislasi Aceh); d) Mempercepat prakarsa penyusunan materi hukum sesuai dengan amanah UUPA; e) Meningkatkan penguatan kapasitas aparat penegak hukum pada setiap level; f) Memberikan dukungan sarana dan prasarana hukum; g) Memberikan bantuan hukum dalam kasus prodeo; h) Meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat; i) Melakukan sosialisasi pelbagai macam peraturan perundang- undangan kepada masyarakat; j) Melakukan pemetaan/inventarisir kebijakan daerah kabupaten/kota yang bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan perundang-undangan lebih tinggi; k) Memberi arahan terhadap kebijakan daerah kabupaten/kota yang bertentangan dengan kepentingan umum dan kepentingan lebih tinggi; l) Meningkatkan kapasitas aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); m) Penyediaan sarana dan prasarana aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 2.1.3. Rekomendasi Kebijakan
  • 43 Sejalan dengan proses yang telah dilakukan sebagai bagian dari perlayanan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Good Governance) menuju kepada Pemerintah Yang bersih (Clean Goverment) maka perlu berbagai penegakan dan kebijakan yang dapat ditempuh. Penegakan dan kebijakan itu antara lain melalui penegakan hukum yang intensive dan kebijakan pemerintahan yang berdaya guna dalam melayani mesyarakat. Fungsi pelayanan publik yang dijalankan oleh aparat pemerintahan adalah suatu kewajiban moral dalam menjalankan konstitusi negara, sehingga tujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan. Adanya pelayanan yang cepat dan tepat melalui mekanisme one stop service (pelayan satu atap) merupakan wujud nyata yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam melayani masyarakatnya. Hal ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat apalagi jika dalam pelayanan itu memberatkan masyarakat atau menggunakan kewenangan untuk merugikan masyarakat dan negara dalam bentuk korupsi. Munculnya kasus-kasus korupsi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahn serta pelaksanaan demokrasi dan HAM yang tidak memihak kaum rentan telah menyebabkan berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat. Termasuk pelaksanaan dalam pemenuhan HAM pada kesetaraan gender, hal ini menyababkan timbulnya kebijakan yang dapat memunculkan pertentangan dari aspek hukum dan HAM. Misalnya munculnya kebijakan pada tingkat Pemerintah kabupaten/kota yang menerapkan hukum syariat dalam menjalankan otonomi khusus kadang kala berbenturan dengan kebijakan dan hukum nasional dan Internasional, sehingga muncul berbagai protes dari kaum yang merasa lahirnya kebijakan itu tidak tepat untuk diterapkan dalam waktu sekarang ini. Berkenaan dengan penyelesaian kasus korupsi selain meningkatkan proses penyelidikan hukum, juga meningkatkan kinerja SKPD/Aceh seperti Bawasda dalam penanganan beberapa kasus yang berkaitan dengan pelayanan publik
  • 44 yang menyebabkan kerugian daerah. Di samping itu kasus-kasus dalam pelaksanaan demokrasi penyelenggaraan pemilihan umum, baik dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif sampai pemilihan presiden dapat dihindari kesalahan yang merugikan masyarakat banyak seperti daftar pemilihan tetap (DPT) yang bermasalah tidak terulang kembali. Maka persiapan yang cukup dan pendelegasian wewenang kepada institusi yang ditunjuk sebagai pelaksana dapat dilakukan lebih cepat dan cukup waktu disertai sumber dana yang cukup. Institusi pelaksana KPU adalah orang-orang yang profesional dan mempunyai integritas dan loyalitas yang tinggi dalam menjalankan konstitusi negara dengan baik dan konsekuen. Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat diberikan beberapa rekomendasi kebijakan antara lain : 1. Perlu peningkatan sistem pelayanan terpadu yang lebih menyentuh pada kepentingan rakyat, termasuk membuka istem pelayanan pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah seperti di tingkat Kecamatan atau jika mungkin di tingkat desa (gampoeng). 2. Untuk mencegah timbulnya perbedaan penafsiran dalam penerapan hukum baik pada peraturan perundang-undangan UUPA dan Perda/Qanun serta peraturan kebijakan lainnya, pemerintah Aceh wajib konsisten dalam penggunaan hukum dan aturan yang berlaku, dan hukum itu tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, namun tidak juga melupakan asas kekhususan yang telah diterimanya dengan segala kewenangan. Hal ini sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat termasuk mencegah munculnya perdebatan pada sebua peraturan dan kebijakan, misalnya Qanun jinayah dan kebijakan pelarangan penggunaan celana jean bagi wanita. 3. Berkaitan dengan kasus-kasus korupsi seharusnya pemerintah Aceh mendukung sepenuhnya cara-cara yang telah ditempuh pada tingkat nasional, dan harapan semua kasus korupsi yang telah menjadi target penyelasaian segera dituntaskan, dan tidak ada salahnya jika kasus itu
  • 45 disampaikan kepada masyarakat secara transparan agar masyarakat tidak menduga-duga akan kinerja pemerintah Aceh dalam menangani kasus korupsi, termasuk kasus-kasus yang melibatkan aparat pemerintah itu sendiri seperti keterlibatan Bupati/Walikota dan lain sebagainya. 4. Berkenaan dengan telah meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap penggunaan hak pilih dalam pemilu, maka pemerintah Aceh diharapkan terus berupaya untuk mempertahankan kondisi ini, khususnya dengan terus meningkatkan sosialisasi akan pentingnya hidup berdemokrasi, sehingga proses perdamaian dan kenyamanan terus terjaga di Aceh. 5. Dalam upaya meningkatkan peran gender di Aceh, pemerintah Aceh sangat diharapkan untuk dapat menempatkan persoalan gender ini dalam perspektif tersendiri, dengan tidak mengurangi arti kekhususan dengan penerapan Syariat Islam serta menghargai unsur-unsur HAM yang universal, sehingga kalangan minoritas (gender) dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk dalam mengakses segala kegiatan yang berkenaan dengan pelayanan publik dan pemerintah.
  • 46 2. 2. TINGKAT KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia, Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Berencana A. Indeks Pembangunan Manusia Kualitas sumberdaya manusia akan sangat menentukan kualitas kehidupan dan pembangunan manusia dalam suatu negara dan daerah. Keberhasilan dalam meningkatkan kualitasnya pada berbagai aspek akan mempengaruhi sinergi pembangunan dan dapat mempercepat pembangunan baik pembangunan ekonomi maupun non ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh besar kecilnya peranan sumberdaya manusia yang terlibat dalam pembangunan langsung ataupun tidak langsung, tentunya sangat tergantung pada membaiknya kualitas manusia tersebut. Untuk melihat kualitas sumberdaya manusia dapat ditunjukkan oleh perubahan membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM tersebut terdiri dari berbagai indikator, yaitu Pertama bidang pendidikan antara lain tingkat partisipasi sekolah, angka putus sekolah, dan angka melek huruf. Selanjutnya kedua bidang kesehatan yaitu Umur harapan hidup, Angka kematian bayi, Angka kematian ibu dan lainnya. Ketiga Keluarga Berencana yaitu angka akseptor KB dan laju pertumbuhan penduduk alami. Pembangunan daerah saat ini sejalan dengan pembangunan nasional, lebih besar perhatiannya pada pembangunan sumberdaya manusia ditandai dengan meningkatnya dana pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan mencapai 20 persen dari total anggaran pembangunan daerah. Pembangunan yang dilakukan diharapkan memberikan perkembangan dan kemajuan yang berarti di berbagai aspek. Indeks Pembangunan Manusia ditunjukkan sebagai berikut.
  • 47 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Aceh mengalami tren positif dan terus mengikuti tren perkembangan Indeks Pembangunan Nasional bahkan hampir menyamai IPM nasional. IPM Propinsi Aceh tersebut termasuk dalam kategori menengah ke atas yaitu antara IPM 66 hingga 80. Perkembangan IPM tersebut menempatkan Aceh pada urutan ke 17 pada tahun 2007 dari urutan 18 pada tahun 2006 dengan Shortfall sebesar 3,06. Namun pada tahun 2008 IPM Aceh tidak mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perkembangan ekonomi daerah pada tahun 2008 tidak menguntungkan akibat dampak krisis ekonomi global dan inflasi yang relatif tinggi dan penggunaan anggaran yang relatif rendah. B. Pendidikan Sejalan dengan Angka Partisipasi Murni SD/MI yang relatif tinggi dan sarana prasarana sekolah yang membaik, maka Angka Putus Sekolah SD/MI mengalami perkembangan yang positif. Hal ini ditunjukkan Angka Putus Sekolah rata di bawah satu persen yang lebih kecil dari Angka Putus Sekolah SD/MI Nasional umumnya lebih dari dua persen. Tidak demikian halnya dengan Angka Putus Sekolah SLTP sederajat di Aceh. Pada umumnya di atas lima persen, bahkan mencapai 7,57 persen pada tahun
  • 48 2005, meskipun tren perkembangannya positif, sebagaimana ditunjukkan grafik berikut. Angka Putus Sekolah SLTP sederajat setiap tahunnya lebih besar dari angka nasional, terutama pada tahun 2005 akibat tsunami terjadi perbedaan dengan angka nasional sebesar 5,60 persen, sedangkan tahun lainnya menunjukkan perbedaan di bawah tiga persen. Angka putus sekolah SLTP sederajat ini yang relatif tinggi disebabkan di samping kesadaran masyarakat yang relatif rendah dan akibat keterbatasan ekonomi khususnya di pedesaan dan jumlah sarana prasarana sekolah SLTP tidak tersebar sebanyak sekolah SD sederajat.
  • 49 C. Kesehatan Selain IPM dan pendidikan, kualitas sumberdaya manusia ditentukan oleh indikator kesehatan. Salah satu indikator kesehatan masyarakat ditunjukkan oleh tinggi rendahnya usia atau umur harapan hidup rata-rata penduduk. Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk di Propinsi Aceh menunjukkan tren yang positif mengikuti trendi nasional, Umur Harapan Hidup perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan laki-laki, pada tahun 2006 dan 2007 Umur Harapan Hidup perempuan 69 tahun sedangkan laki- laki 67 tahun dan 68 tahun. UHH Aceh dan Nasional ditunjukkan pada Grafik berikut. Umur Harapan Hidup penduduk di Propinsi Aceh dapat dikatakan hampir menyamai Umur Harapan Hidup penduduk secara nasional. Namun sebenarnya Aceh bisa lebih tinggi dari Nasional, jika anggaran pembangunan di daerah dapat digunakan secara maksimal, mengingat dana pembangunan propinsi Aceh sangat signifikan. Selama dua tahun terakhir jumlah dana pembangunan hanya terserap sekitar……….. persen Selain UHH kualitas kesehatan SDM diperlihatkan oleh Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). AKB di Propinsi Aceh menunjukkan trendi membaik, namun rata-rata masih di atas AKB nasional walaupun pada tahun 2007 sama dengan angka nasional, seperti ditunjukkan pada grafik berikut.
  • 50 Besarnya angka kematian bayi di Aceh terjadi terutama di pedesaan. Hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana yang masih terbatas seperti bidan dan dokter di desa. Meskipun semakin banyak tercatat jumlah bidan kontrak di desa, namun mereka kebanyakan tidak tinggal dan menetap di desa akibatnya pelayanan tidak maksimal. Di samping itu AKB secara signifikan juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan ibu, terlihat pada tahun 2007 kematian 67 bayi pada ibu yang tidak sekolah, 65 bayi pada ibu yang tidak tamat SD, 43 bayi pada ibu yang tamat SD, 36 bayi pada ibu tidak
  • 51 tamat SLTP dan 23 bayi meninggal pada ibu yang tamat SLTP. Rendahnya pendidikan ibu tersebut menyebabkan bayi meninggal dengan berat badan rendah dan gangguan perinatal dalam kandungan. Angka Kematian Bayi yang tidak mengalami perubahan yang berarti diiringi dengan angka gizi kurang dan gizi buruk yang masih relatif tinggi di berbagai kabupaten kota di Propinsi Aceh. Angka Kematian Ibu pada tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar 200 orang dan 209 orang jumlahnya lebih baik dari angka nasional. Sebesar 255 orang dan 228 orang. Angka Gizi Kurang (AGK) dan Angka Gizi Buruk (AGB) di Propinsi Aceh pada tahun 2007 Aceh masih cukup besar. AGK mencapai jumlah 20719 jiwa dan AGB sebanyak 3969 jiwa yang tersebar di 23 kabupaten kota seperti tergambar pada grafik berikut. Angka Gizi Kurang dan Angka Gizi Buruk yang masih tinggi digambarkan di atas di sebabkan oleh beberapa hal, antara lain tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan keluarga yang relatif rendah. Di samping itu pelayanan publik di bidang kesehatan yang relatif buruk antara lain banyak bidan yang enggan tinggal di desa meskipun sudah terikat kontrak kerja dengan Depkes, sehingga kegiatan penyuluhan kesehatan
  • 52 bayi melalui posyandu tidak bekerja dengan baik. Di samping itu serapan dana pembangunan selama tiga tahun terakhir termasuk tahun 2009 relatif rendah, hingga saat ini Dana Pembangunan APBA tahun 2009 baru terserap sekitar 40 persen. Faktor lain juga terlihat pada Dana Otsus 2008 yang banyak diperuntukkan bagi peningkatan pendidikan dan kesehatan masih banyak dipertanyakan oleh kabupaten n kota dan Dana Otsus tahun 2009 hingga saat ini baru terealisasi sekitar 20-25 persen. D. Keluarga Berencana Permasalahan kualitas SDM sangat erat kaitannya dengan jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk semakin besar kebutuhan sejumlah sarana prasarana dasar yang dibutuhkan seperti sarana kesehatan dan pendidikan. Untuk mengatur pertumbuhan penduduk alami berbagai upaya telah dilakukan antara lain Program Keluarga Berencana dengan memfasilitasi masyarakat kurang mampu membeli alat kontrasepsi, dan penyuluhan-penyuluhan penting KB dan keluarga kecil sejahtera. Angka Peserta Keluarga Berencana di Provinsi Aceh relatif Masih rendah seperti terlihat pada grafik berikut. Peserta Keluarga Berencana Provinsi Aceh relatif rendah sekitar 43 persen dibandingkan angka peserta KB nasional rata-rata sekitar 56 persen
  • 53 dari seluruh pasangan usia subur yang ada. Rendahnya angka tersebut terutama disebabkan rendah pengetahuan masyarakat pentingnya KB dan pelayanan publik yang relatif kurang serta serapan dana pembangunan yang masih rendah. Angka peserta KB tersebut berimplikasi kepada tingkat pertumbuhan penduduk alami yang terjadi di daerah. Pertumbuhan penduduk Aceh secara umum masih di bawah trendi pertumbuhan penduduk nasional, terlihat pada grafik berikut. Pertumbuhan penduduk Aceh tahun 2004 dan 2005 sangat rendah akibat dampak tsunami yang menelankan lebih dari 200 ribu orang dan menyebabkan berkurangnya pasangan usia subur yang relatif besar, sehingga laju pertumbuhan penduduk hanya 0,56 persen tahun 2004 dan 0,20 persen pada tahun 2005. Pada tahun 2006 pertumbuhan penduduk kembali di atas satu persen, karena kondisi Aceh sudah mulai pulih dengan berjalannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan rakyat yang hancur akibat tsunami, sedangkan angka peserta KB tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan penduduk pada kondisi tersebut.
  • 54 2.2.2 Indikator Yang Menonjol di Bidang Pendidikan A. Tingkat Partisipasi Murni Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidayah (SD/MI) Meskipun indikator lain tidak mengalami perkembangan yang berarti dibandingkan nasional, tidak demikian dengan Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat pendidikan SD/MI. APM pada sekolah SD/MI di Aceh menunjukkan trendi perkembangan yang positif, umumnya di atas 95 persen lebih besar dari angka nasional dengan rata-rata di bawah 95 persen. Tingkat kesadaran yang tinggi dari masyarakat berperan penting dalam mewujudkan APM (SD/MI) tersebut, di samping itu fasilitas sekolah SD sederajat di Aceh terus membaik, terutama akibat Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana prasarana sekolah dasar dan sederajat setelah tsunami tahun 2004 dan membaiknya keamanan setelah MoU Helsinki pada tahun 2005. Angka Partisipasi Murni pada tingkat SD dan MI angka yang relatif tinggi dan mengalami trendi positif. Hal tersebut menunjukkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk mendidik anak-anak usia dini pada pendidikan formal hingga di daerah perdesaan. Keadaan ini juga didukung oleh penyediaan sarana prasarana Sekolah Dasar dan Sederajat pasca
  • 55 tsunami dan konflik oleh berbagai pihak, antara lain Dinas Pendidikan dan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Aceh dan Nias. B. Angka Melek Huruf Sejalan dengan Angka Partisipasi Murni dan Angka Putus Sekolah SD/MI Aceh lebih baik dari nasional, maka Angka Melek Huruf di Aceh relatif lebih tinggi dari nasional, ditunjukkan pada grafik berikut. Angka Melek Huruf di Aceh relatif stabil dan masih di atas 95 persen, hal ini disebabkan selain partisipasi sekolah dasar yang tinggi, penduduk yang tidak tamat SD sederajat lebih kecil dibandingkan angka nasional, hal ini terlihat pada tahun 2006 jumlah penduduk tidak tamat SD di Aceh hanya 28 persen sedangkan nasional mencapai sebesar 40,86 persen. Padahal Aceh pada tahun 2006 baru pulih dari dampak tsunami dan konflik keamanan. Hal yang lain juga mempengaruhi angka melek huruf ini akibat perkembangan teknologi komunikasi yang semakin pesat hingga ke pedesaan seperti Koran dan telepon seluler. Meskipun Angka Melek Huruf di Aceh sangat positif, namun masih ada persoalan di mana angkanya masih di dominasi oleh laki-laki artinya perempuan lebih relatif kecil dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan kemungkinan besar
  • 56 pelaksanaan program dan proyek pemberantasan buta huruf tidak memperhatikan kesetaraan gender terutama di pedesaan. 2.3.3 Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan gambaran dari capaian berbagai indikator di atas permasalahan peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Aceh adalah : 1. Meskipun prasarana publik di Aceh sudah meningkat, namun pelayanan masyarakat masih buruk. Sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan saat ini sudah memadai baik secara kuantitas maupun kualitas belum di berdayakan secara optimal. Perlu terus diupayakan secara konsisten sistem insentif dan sanksi yang tegas agar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan lebih profesional dan bertanggung jawab. 2. Pencairan anggaran pembangunan yang dilakukan sekarang ini kurang mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, sebagian besar tidak tepat sasaran dan lebih banyak digunakan untuk kegiatan aparatur pada dinas-dinas pendidikan. Di samping itu fasilitas- fasilitas pendidikan yang senjang antar wilayah dan kesejahteraan para pendidik atau guru yang relatif rendah yang berimplikasi kepada tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah. 3. Sulit diperoleh database yang valid yang berkaitan dengan secara spesifik berdasarkan kondisi wilayah atau kabupaten/kota. Akibatnya berbagai kebijakan dan dana pembangunan yang dilakukan sering tidak fokus dan tidak tepat sasaran, sehingga bantuan dan dana pembangunan di bidang ekonomi dalam upaya menciptakan kesempatan berusaha kurang efektif dan optimal. Kondisi tersebut menyebabkan strategi pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh daerah Aceh cenderung homogen dan tidak sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan daerah. 4 . Hubungan dan koordinasi ataupun kerja sama antara Dinas yang terkait Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan BKKBN untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia harus lebih sinergi.
  • 57 5. Kebutuhan yang mendesak untuk memperbaiki pengumpulan dan pengolahan data. Keterbatasan data dan rendahnya kualitas data membuat penyusunan program dan anggaran sangat sulit. Data yang akurat juga diperlukan untuk penyusunan program, pemantauan dan evaluasi yang berdasar bukti. Pengumpulan data dan pengolahan data hendaknya digabungkan dengan identifikasi indikator yang sesuai, yang pada gilirannya dapat memberikan informasi untuk penyusunan kebijakan dan program. 2.5 TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL 2.5.1 Capaian Indikator Kemiskinan dan Pengangguran A. Presentasi Penduduk Miskin Penduduk miskin di Provinsi Aceh secara rata-rata masih relatif besar lebih dari 25 persen dari tahun 2004 hingga tahun 2007, sedangkan tahun 2008 menurun menjadi 23,53 persen. Lebih jauh dapat dilihat pada grafik berikut. Dari grafik Angka Kemiskinan Provinsi Aceh mengalami trendi positif di mana angka kemiskinan tersebut terus menurun, namun angka kemiskinan tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Nasional berkisar pada 17 persen. Kondisi kemiskinan di
  • 58 Provinsi Aceh tersebut terkonsentrasi di pedesaan hingga mencapai 30 persen sedangkan di perkotaan rata-rata hanya 19 persen. Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan masih membelenggu masyarakat khususnya di perdesaan. Faktor yang dimaksud antara lain: Pertama, tingkat kemiskinan yang begitu parah di perdesaan antara lain disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan sehingga kualitas mereka sebagai tenaga kerja relatif, sehingga upaya pengentasan kemiskinan banyak mengalami hambatan. Selanjutnya kemiskinan di perdesaan tersebut terjadi karena pengembangan ekonomi di sentra rakyat khususnya di sektor pertanian masih sangat terbatas akibat keterbatasan modal usaha dan sarana produksi yang dimiliki masyarakat. Kedua, terbatasnya lahan pertanian yang dimiliki dan dapat diperoleh masyarakat pedesaan untuk melakukan usaha pertanian. Akhirnya kemiskinan tersebut terjadi karena rendahnya pengetahuan penguasaan teknologi yang diterapkan sehingga produksi dan produktivitas menjadi rendah dan berimplikasi kepada rendahnya pendapatan. Ketiga, keterbelakangan ekonomi untuk melakukan pemekaran daerah agar ekonomi daerah dapat meningkat. Pemekaran daerah tingkat II di Provinsi Aceh menimbulkan proses pemisahan administratif yang sering menimbulkan masalah kepemimpinan dan pembentukan dinas dan biaya yang besar dalam penyediaan perkantoran dan lain-lain, sehingga menurunkan kemampuan dan strategi pembangunan yang koheren secara besar-besaran. Hal tersebut mengakibatkan upaya-upaya pembangunan khususnya bidang ekonomi mengalami hambatan sehingga kemiskinan dan pengangguran tetap saja tinggi. Keempat, setelah masa rekonstruksi dan rehabilitasi selama empat tahun dampak akibat bencana tsunami tahun 2004 banyak prasarana dan sarana yang sudah dibangun kembali. Namun di beberapa sektor yang lain, seperti angka sambungan listrik rumah tangga dan kepadatan jalan lebih tinggi dari rata-rata nasional, namun fasilitas lain seperti sambungan listrik, sarana air bersih, sarana irigasi jauh di bawah rata-rata nasional. Hal ini terkait secara langsung kepada kesempatan berusaha yang relatif kecil di
  • 59 Provinsi Aceh, yang juga mempengaruhi tingginya pengangguran dan kemiskinan. B. Tingkat Pengangguran Terbuka Pada umumnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh dan trendi TPT nasional sama- sama mengalami perkembangan yang positif, namun TPT nasional lebih baik dibandingkan TPT Provinsi Aceh dari tahun 2006 hingga tahun 2008. Lebih jelas ditunjukkan pada grafik berikut. Tingkat pengangguran Terbuka yang relatif tinggi tersebut terjadi sebagai akibat pergeseran dalam struktur kesempatan kerja/usaha dari sektor pertanian ke sektor lainnya, khususnya sektor jasa yang diakibatkan oleh kebutuhan tenaga kerja dalam usaha rehabilitasi dan konstruksi di Propinsi Aceh akibat gempa dan tsunami. Di samping itu kesempatan kerja yang tercipta hanya sebesar 5 persen. Rendahnya kesempatan kerja tersebut terjadi juga disebabkan oleh penawaran tenaga kerja yang terus meningkat tidak diimbangi oleh permintaan tenaga kerja atau terbukanya kesempatan kerja baru setiap tahunnya. Tingkat Pengangguran Provinsi Aceh sekitar 9,35 persen pada tahun 2004 menjadi lebih dari 10 persen pada tahun 2006 (World Bank:2007). Tingkat pengangguran di Provinsi
  • 60 Aceh relatif tinggi, hal ini berimplikasi kepada hasil produksi yang akan diperoleh pada tahun berikutnya, di samping itu juga berpengaruh kepada upaya-upaya yang harus dilakukan untuk membuka kesempatan kerja baru agar pertambahan angkatan kerja di masa yang akan datang tidak meningkatkan jumlah dan tingkat pengangguran Hasil Analisis Pengeluaran Publik Aceh oleh Bank Dunia, (2006), pembangunan ekonomi di Propinsi NAD ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan upaya menciptakan kesempatan kerja yang dilakukan di berbagai bidang yaitu, bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur antara lain sarana jalan dan transportasi, irigasi, serta air dan irigasi diiringi pengeluaran di berbagai sektor sebagai upaya menciptakan kesempatan kerja. Pengeluaran pembangunan daerah di Aceh dari tahun 2004 hingga 2005 mengalami peningkatan, namun tahun 2005 lebih kecil dibandingkan tahun 2004, namun bila dilihat pengeluaran pembangunan berdasarkan sektor pada umumnya mengalami penurunan. 2.5.2 Indikator yang Menonjol 2.5.3 Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan evaluasi terhadap capaian pembangunan pada bidang kesejahteraan sosial yang telah dilakukan dan permasalahan yang terjadi maka rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut: 1. Mengingat jumlah angkatan kerja dan pengangguran lebih banyak di perdesaan, maka fokus pembangunan di perdesaan lebih diutamakan di bidang pertanian, baik subsektor tanaman pangan, perkebunan maupun perikanan yang titik beratnya adalah peningkatan produksi. Jalan keluar yang utama adalah peningkatan produktivitas pertanian skala kecil dan upaya pergeseran ke arah pertanian komersial. Kondisi tersebut dilakukan karena harga komoditas pertanian dunia saat ini telah banyak menopang pertumbuhan output. 2. Untuk meningkatkan kualitas pelaku pembangunan pemerintahan sangat penting yang juga diikuti dengan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan dana-dana pembangunan yang sesuai prosedur dan bertanggung jawab kepada perundang-undangan dan
  • 61 hukum yang telah ditetapkan. Di samping itu tingkat transparansi dan keterlibatan publik dalam pembangunan harus diupayakan lebih tinggi, agar masyarakat mempunyai sharing yang lebih besar dalam pembangunan. 3. Pembelanjaan untuk aparat pemerintah terlalu tinggi. Pemerintah Daerah menghabiskan sebagian besar anggaran untuk belanja pegawai, sehingga mengurangi pembelanjaan untuk pembangunan di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Pembelanjaan publik harus diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan yang dapat memperbaiki pemberian pelayan dan kesejahteraan sosial serta menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang, bukan bagi aparatur. 4. Sudah saatnya sekarang dilakukan perbaikan-perbaikan perencanaan dalam penanggulangan kemiskinan dengan mengidentifikasi dan mengacu kepada akar persoalan dan potensi yang terjadi di masing- masing daerah, jika tidak masalah kemiskinan akan sulit dikurangi bahkan dihapuskan.
  •   62    2.3. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI ACEH 2.3.1.1. Capaian pendapatan regional Pendapatan regional Aceh mengalami perlambatan, sedangkan PDRB non-migas menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2004 besaran PDRB real Aceh yang dengan tahun dasar 2000 adalah Rp.40.3 triliun, dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan sehingga angka pada tahun 2007 menjadi sekitar Rp. 36 trilliun. Sebaliknya nilai PDRB non-migas Aceh pada tahun 2004 adalah sekitar Rp.22 trilliun, dan menunjukkan trend peningkatan pada tahun berikutnya sehingga menjadi Rp.26 trilliun (diagram.1). Diagram.1: Pendapatan regional Aceh mengalami perlambatan, sedangkan PDRB non-migas menunjukkan peningkatan. Sumber: BPS Aceh Namun laju pertumbuhan Aceh menurun tajam, kontras dengan nasional, dan secara rata-rata Aceh tumbuh lebih lambat dari nasional sepanjang 2004 hingga 2008. Pertumbuhan PDRB dan PDRB non-migas Aceh mengalami penurunan dari tahun 2004 ke 2005; masing-masing dari - 9.63 persen menjadi -10.12 persen dan 1.76 persen menjadi 1.21 persen. Selanjutnya terjadi peningkatan pertumbuhan yang relatif cukup tajam pada tahun 2006 untuk PDRB dan PDRB non-migas sehingga menjadi masing-masing 1.6 persen dan 7.71 persen. Namun pada tahun 2007 62   
  •   63    pertumbuhan PDRB dan PDRB non-migas Aceh kembali mengalami penurunan menjadi masing-masing -2.25 persen dan 7.41 persen. Penurunan pertumbuhan Aceh terus berlangsung secara tajam dimana pada tahun 2008 tingkat pertumbuhan PDRB dan PDRB non-migas menjadi masing-masing -8.32 persen dan 1.89 persen. Secara kontras pertumbuhan PDRB secara nasional menunjukkan percepatan dari 4.25 persen pada tahun 2004 menjadi 6.3 persen pada tahun 2008. Secara rata- rata dalam rentang tahun 2004 hingga 2008 PDRB real dan PDRB real non-migas Aceh tumbuh masing-masing -5.75 persen dan 4 persen, sedangkan secara nasional PDRB tumbuh 5.35 persen (diagram.2). Diagram.2: Laju Pertumbuhan Nasional dan Provinsi Aceh Periode 2004 – 2008 (dalam persentase) Sumber: BPS Aceh Penurunan pertumbuhan PDRB real Aceh yang tajam lebih disebabkan oleh penurunan di sektor migas. Pada tahun 2004 hingga 2005 pertumbuhan PDRB real dan sektor migas (pertambangan dan industri migas) Aceh mengalami penurunan masing dari -9.63 menjadi -10.12 persen dan dari -20.56 persen menjadi -24.06 persen. Selanjutnya pada 63   
  •   64    tahun 2006 pertumbuhan PDRB Aceh dan sektor migas mengalami peningkatan menjadi masing-masing -8.51 persen dan 1.56 persen. Pada tahun 2007, pertumbuhan PDRB dan sektor migas Aceh kembali mengalami penurunan yang besarannya adalah masing-masing -20.86 persen dan -2.25 persen. Selain daripada itu, sektor migas masih memberikan kontribusi terbesar terhadap ekonomi Aceh dimana secara rata-rata untuk tahun 2004 hingga 2007 sumbangan sektor ini adalah 36.14 persen (Tabel.1). Namun perlu dicatat bahwa pada tahun 2007 sektor pertambangan migas turun menjadi urutan kedua setelah sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar terhadap PDRB Aceh. Diagram.3: Penurunan pertumbuhan PDRB real Aceh lebih disebabkan oleh penurunan di sektor migas sSumber: BPS dan hasil perhitungan Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami memberi pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDRB non-migas Aceh sejak tahun 2005. trend in terlihat khususnya pada sektor konstruksi yang naik dari -16.19 persen pada tahun 2005 menjadi 48.49 persen pada tahun 2006 seiring dengan meningkatnya secara signifikan laju kegiatan pembangunan kembali rumah dan prasarana umum pasca tsunami di Aceh pada tahun tersebut. Peningkatan laju pertumbuhan juga terjadi secara cukup besar pada sektor pengangkutan transporatsi dan komunikasi yang meningkat 64   
  •   65    Tabel.1: Kontribusi Sektoral terhadap PDRB Aceh rata- Sektor Ekonomi 2004 2005 2006 2007 rata Sektor migas (pertambangan dan industri migas). 44.86% 37.91% 34.15% 27.65% 36.14% sektor pertanian 19.99% 21.37% 21.36% 22.94% 21.41% sektor perdagangan hotel dan restoran 12.05% 14.29% 15.12% 15.73% 14.30% sektor jasa-jasa 10.38% 12.66% 13.02% 15.23% 12.82% sektor pengangkutan dan komunikasi 3.76% 4.78% 5.22% 5.93% 4.92% sektor konstruksi 3.75% 3.50% 5.11% 5.96% 4.58% sektor manufaktur non-migas 3.38% 3.57% 3.55% 3.95% 3.61% sektor Jasa keuangan 1.21% 1.22% 1.34% 1.42% 1.30% sektor pertambangan non-migas 0.47% 0.53% 0.94% 0.98% 0.73% sektor listrik dan air minum 0.15% 0.16% 0.18% 0.23% 0.18% PDRB Aceh 100% 100% 100% 100% Sumber: BPS dan hasil perhitungan pada tahun 2004 hingga 2005 dari 3.67 persen menjadi 14.39 persen seiring tingginya kegiatan pengiriman bantuan tanggap darurat pasca tsunami. Selanjutnya sektor yang juga mengalami peningkatan yang cukup tajam adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran (tabel.3). Pendapatan regional non-migas Aceh didominasi oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa. Sektor pertanian tetap merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB non- migas Aceh walaupun kontribusinya terus menurun sejak 2004. Secara rata-rata untuk rentang tahun 2004 hingga 2007 kontribusi sektor ini berkisar 33.7 persen. Sektor pertanian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai penyumbang terbesar terhadap PDRB non- migas Aceh dengan rata-rata kontribusi sebesar 22.39 persen. Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi ketiga terbesar untuk PDRB non-migas 65   
  •   66    Aceh adalah sektor jasa yang secara rata-rata menyumbangkan sekitar 20 persen (tabel.2). Tabel.2: Kontribusi Sektoral terhadap PDRB non-migas Aceh rata- Sektor Ekonomi 2004 2005 2006 2007 rata 33.70 sektor pertanian 36.25% 34.42% 32.44% 31.70% % sektor perdagangan hotel dan 22.39 restoran 21.85% 23.02% 22.96% 21.74% % 20.01 sektor jasa-jasa 18.83% 20.40% 19.77% 21.05% % sektor pengangkutan dan komunikasi 6.81% 7.70% 7.93% 8.20% 7.66% sektor konstruksi 6.80% 5.63% 7.77% 8.24% 7.11% sektor manufaktur non-migas 6.14% 5.75% 5.40% 5.46% 5.69% sektor Jasa keuangan 2.19% 1.96% 2.03% 1.96% 2.04% Sektor Pertambangan non- migas 0.86% 0.86% 1.42% 1.35% 1.12% sektor listrik dan air minum 0.27% 0.26% 0.27% 0.31% 0.28% 100.00 100.00 100.00 100.00 PDRB non-migas Aceh % % % % Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDRB secara 27.52 nasional 28.07% 27.41% 27.54% 27.06% % Sumber: BPS dan hasil perhitungan Sektor manufaktur non-migas Aceh memegang peranan yang kecil terhadap PDRB non-migas relatif dengan nasional. Dalam perekonomian Aceh, sektor manufaktur non-migas memberi kontribusi bagi PDRB non- migas secara rata-rata dari tahun 2004 hingga tahun 2007 hanya sebesar 5.69 persen. Angka ini jauh dibawah proporsi sektor manufaktur terhadap 66   
  •   67    PDRB secara rata-rata nasional pada rentang tahun yang sama yang berkisar 27.52 persen. Trend terkini menunjukkan terjadinya penurunan tingkat pertumbuhan yang signifikan di sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor konstruksi. Sektor konstruksi menglami penurunan tingkat pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2006 hingga ke tahun 2007 dari 48.49 persen menjadi 13.93 persen. Selanjutnya sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami penurunan dalam tahun yang sama dari 7.41 persen menjadi 1.7 persen. Sebab dari trend ini adalah menurunnya kegiatan sektor-sektor tersebut sebagai akibat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami memasuki tahap penyelesaian. Penurunan tingkat pertumbuhan di kedua sektor ekonomi yang cukup dominan ini, serta pada beberapa sektor lain, berkontribusi kepada penurunan tingkat pertumbuhan PDRB non-migas Aceh pada tahun 2007. Tabel.3: Pertumbuhan non-migas Aceh berdasarkan sektor ekonomi. rata- 2004 2005 2006 2007 rata Pertumbuhan sektor pertanian 6.04% -3.89% 1.52% 4.95% 2.16% pertumbuhan sektor manufaktur - non-migas 37.32% -5.11% 1.08% 8.57% -8.20% Pertumbuhan sektor konstruksi 0.92% -16.19% 48.49% 13.93% 11.79% Pertumbuhan sektor perdagangan hotel dan restoran -2.68% 6.64% 7.41% 1.70% 3.27% Pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi 3.67% 14.39% 10.99% 10.95% 10.00% Pertumbuhan sektor jasa-jasa 20.14% 9.65% 4.41% 14.33% 12.13% Pertumbuhan PDRB Aceh -9.63% -10.12% 1.56% -2.25% -5.11% Pertumbuhan PBRD non-migas Aceh 1.76% 1.21% 7.71% 7.41% 4.52% Sumber: BPS dan hasil perhitungan 67   
  •   68    Mengingat sektor-sektor yang mengalami penurunan sangat erat dengan intensitas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, diperlukan sektor ekonomi lain yang dapat mendongkrak perekonomian Aceh, seperti sektor pertanian dan sektor manufaktur non-migas. Sektor pertanian mengalami penurunan pertumbuhan yang cukup tajam, dan walaupun positif namun tingkat akselerasi pertumbuhan sektor manufaktur menunjukkan penurunan. Akibat bencana gema dan tsunami, sektor pertanian dan sektor manufaktur non-migas mengalami pertumbuhan negatif. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi berhasil mengangkat pertumbuhan kedua sektor tersebut sehingga pertumbuhan pada rentang tahun 2005 hingga 2006 untuk masing sektor pertanian meningkat dari -3.89 persen menjadi 1.52 persen. Sedangkan sektor manufaktur non-migas meningkat dari tahun 2004 ke 2006 dari -37.22 persen menjadi 1.08 persen. Walaupun sektor pertanian dan manifaktur mengalami peningkatan tingkat pertumbuhan pada tahun 2007 menjadi masing-masing 4.95 persen dan 8.57 persen ,namun pada tahun 2008 tingkat pertumbuhan sektor pertanian turun tajam menjadi 0.81 persen. Selanjutnya walaupun data untuk sektor manufaktur non-migas untuk tahun 2008 yang terpublikasi belum tersedia namun dapat diperhatikan bahwa tingkat akselerasi pertumbuhan sektor menunjukkan penurunan (diagram.4). Bila trend penurunan pertumbuhan kedua sektor diatas terus berlangsung maka sulit kiranya bagi Aceh untuk dapat meningkatkan pertumbunan PDRB non-migas untuk tahun-tahun mendatang seiring dengan berakhirnya masa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca gempa dan tsunami. 68   
  •   69    Diagram.4: Sektor pertanian mengalami penurunan pertumbuhan yang cukup tajam, dan walaupun positif namun tingkat akselerasi pertumbuhan sektor manufaktur menunjukkan penurunan. Sumber: BPS dan hasil perhitungan 2.3.1.2. Capaian pendapatan perkapita dan inflasi. Pendapatan per kapita Aceh berada diatas namun tanpa migas berada dibawah nilai nasional. Pada tahun 2004, tingkat pendapatan per kapita Aceh dan non-migas Aceh dan nasional adalah masing-masing sekitar Rp.11.9 Juta, Rp.7.1 juta dan Rp.10.6 juta. Pola perbedaan ynag sama terkihat pada tahun-tahun berikutnya dimana pendapatan perkapita, nonmigas perkaita Aceh serta pendapatan per kapita nasional adalah masing sebesar Rp.19 juta, Rp.14 juta dan 17.6 juta pada tahun 2007 (tabel.4). Pendapatan per kapita non-migas Aceh yang rendah terhadap nasional diakibatkan oleh pertumbuhan pendapatan per kapita Aceh yang rendah relatif dengan nasional. Pada tahun 2005 hingga tahun 2007 tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan -3.74 persen. Pertumbuhan pendapatan non-migas per kapita Aceh untuk tahun 2005 hingga tahun 2007 juga berfluktuasi dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 5.31 persen. Sebaliknya tingkat rata-rata pertumbuhan pendapatan perkapita nasional dalam 69   
  •   70    Tabel.4: Pendapatan perkapita Aceh berada diatas namun tanpa migas berada dibawah nilai nasional. 2004 2005 2006 2007 Pendapatan per kapita (dengan migas) Aceh 11,937,287 13,973,799 17,558,047 19,048,748 pendapatan per kapita tanpa Migas Aceh 7,147,062 8,697,939 11,136,862 14,000,089 Pendapatan per kapita nasional 10,610,000 12,680,000 15,030,000 17,580,000 Sumber: BPS dan hasil perhitungan. rentang tahun yang sama adalah 8.47 persen (tabel.4). Trend ini disebabkan oleh trend migrasiyang terjadi di Aceh yang digerakkan oleh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca gempa dan tsunami, serta tingginya pertumbuhan ekonomi Aceh pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2006. Kegiatan tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami menyebabkan tingkat inflasi Aceh lebih tinggi dari nasional. Pada tahun 2004 tingkat inflasi Aceh berada pada 7.16 persen, lebih rendah dari tingkat inflasi nasional sebesar 6.1 persen. Pada tahun 2005 tingkat inflasi Aceh meningkat tajam menjadi 29.35 persen. Tingkat inflasi ini adalah tiga kali lipat dari tingkat inflasi nasional yang besarnya adalah 10.5 persen. Pada tahun 2006 inflasi Aceh turun tajam dan berada berada pada tingkat 10.51 persen, lebih rendah dari inflasi nasional yang besarnya 13.1 persen. Pada tahun 2007, tingkat inflasi turun kembali menjadi 7.59 persen, namun angka ini masih lebih tinggi dari angka inflasi nasional yang besarnya adalah 6 persen, dan demikina halnya dengan tahun 2008 dimana angka 70   
  •   71    Tabel.5: Trend pendapatan per kapita Aceh yang rendah terhadap nasional diakibatkan oleh pertumbuhan pendapatan per kapita Aceh yang rendah relatif dengan nasional. 2005 2006 2007 rata-rata pertumbuhan pendapatan perkapita Aceh (real) -6.97% 2.67% -6.92% -3.74% pertumbuhan pendapatan per kapita non- migas Aceh (real) 4.76% 8.88% 2.28% 5.31% Pertumbuhan pendapatan per kapita nasional (real) 9.01% 5.43% 10.97% 8.47% Sumber: BPS dan hasil perhitungan inflasi Aceh adalah sekitar 12 persen sedangkan angka rata-rata nasioanal adalah sekitar 11 persen (diagram.5). Sebab kenaikan inflasi yang tinggi di Aceh pada tahun 2005 disebabkan oleh tarikan permintaan (demand pull) dari kegiatan tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami. 71   
  •   72    Diagram.5: Kegiatan tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami menyebabkan tingkat inflasi Aceh lebih tinggi dari nasional. Sumber: BPS dan hasil perhitungan 2.3.1.2. Ekspor dan investasi Nilai ekspor Aceh untuk tahun 2004 hingga 2007 menunjukkan trend peningkatan. Pada tahun 2004, nilai ekspor Aceh yang berkisar US$ 47 juta. Pada tiga tahun berikutnya nilai ekspor Aceh mengalami fluktuasi dan pada tahun 2007 nilai tersebut menjadi berkisar US$. 88 juta (diagram.7). Diagram.7: Nilai ekspor Aceh untuk tahun 2004 hingga 2007 menunjukkan trend peningkatan. Sumber: BPS dan hasil perhitungan. 72   
  •   73    Namun proporsi nilai ekspor terhadap PDRB Aceh untuk rentang 2004 hingga 2007 adalah jauh dibawah rata-rata nasional. Pada tahun 2004 proporsi ekspor non-migas Aceh terhadap PDRB non-migas Aceh adalah 1.47 persen, jauh dibawah nilai proporsi nasional sebasar 20.1 persen. Secara rata-rata untuk rentang tahun 2004 hingga 2007, proporsi ekspor non-migas Aceh terhadap PDRB non-migas Aceh hanyalah 1.17 persen, sedangkan nilai nasional adalah 20.41 persen (tabel.5). Rendahnya proporsi nilai ekspor Aceh terhadap PDRB disebabkan oleh minimnya investasi di Aceh, khususnya yang berorientasi ekspor. Tabel.5: Namun proporsi nilai ekspor terhadap PDRB Aceh untuk rentang 2004 hingga 2007 adalah jauh dibawah rata-rata nasional rata- 2004 2005 2006 2007 rata Persentase ekspor non- migas terhadap PDRB non-migas Aceh 1.47% 1.56% 0.28% 1.36% 1.17% Persentase ekspor terhadap PDRB 20.1% 20.8% 19.5% 21.3% 20.41% Sumber: BPS dan hasil perhitungan. Realisasi investasi di Aceh, baik PMA maupun PMDN, yang tercatat adalah nihil. Dari tahun 2004 hingga 2007 tidak tercatat realisasi investasi di Aceh, walaupun baru pada tahun 2007 tercatat rencana penanaman modal asing yang telah disetujui bernilai US$.65 juta. Hal ini bertolak belakang dengan kenyataan secara rata-rata nasional dimana untuk realisasi PMA tercatat pertumbuhan sekitar 24 persen dan untuk PMDN adalah 32.5 persen. Terdapat sejumlah faktor yang menghambat realisasi investasi di Aceh. Kondisi jalan di Aceh, khususnya di tingkat kabupaten/kota masih relatif rendah sehingga dapat mempengaruhi minat investasi. Kondisi untuk 73   
  •   74    jalan nasional di Aceh untuk tahun 2007 adalah relatif memadai dengan sekitar 65 persen berada dalam kondisi baik. Sebaliknya kondisi jalan provinsi dan kabuapten/kota pada tahun yang sama adalah lebih rendah dimana hanya 26 persen jalan province berada dalam kondisi baik sedangkan untuk jalan kabupaten/kota hanya 18%. Selanjutnya terlihat bahwa proporsi jalan nasional dalam kondisi baik telah meiningkat dari 7 persen pada tahun 2004 menjadi 65 persen sebagai hasil dari upaya rekonstruksi Aceh. Namun untuk kondisi jalan provinsi hanya terjadi sedikit peningkatan proporsi jalan dalam kondisi baik. Bahkan untuk jalan kabupaten/kota terlihat bahwa proporsi kondisi jalan dalam keadaan baik semakin kecil bahkan proposi jalam dalam keadaan buruk cukup tinggi dan tidak berubah sejak tahun 2005 (tabel.6). Fakta diatas tentu akan berpengaruh kepada ongkos transportasi barang dari dan ke Aceh. Dan dengan potensi perkembangan Ekonomi Aceh yang tertumpu pada sektor pertanian (World Bank, 2009), yang letaknya terkonsentrasi didaerah pedesaan sehingga harus melalui jalan provinsi dan kabupaten, maka hal ini akan berpengaruh pada ongkos melakukan investasi di Aceh. Namun masalah pasokan listrik, kutipan tidak resmi dan persepsi keamanan merupakan isu yang cukup signifikan yang menghambat realisasi investasi di Aceh. Menurut penelitian yang dilakukan oleh World Bank (2009) yang melakukan survey persepsi pelaku usaha, mengidentifikasi bahwa masalah rendahnya pasokan listrik di Aceh menjadi penyebab tingginya ongkos melakukan usaha di Aceh. Frekeunsi padam listrik di Aceh lebih tinggi dari nasional, dan untuk menjamin pasokan listrik, calon pengusaha harus menyediakan pembangkit listrik sendiri. Hal ini tentu mengurangi tingkat kelayakan investasi untuk skala usaha kecil dan menengah di Aceh . Selanjutnya dalam survey ini diidentifikasi bahwa korupsi serta kutipan liar mejadi faktor penting bagi penghambat minat investasi di Aceh. Hal ini menambah ongkos yang harus dikeluarkan oleh calon investor dalam mempertimbangkan melakukan investasi di Aceh. Dan terakhir dan yang tidak kalah pentingnya adalah persepsi dunia tentang keamanan berusaha di Aceh. Persepsi tentang resiko kembalinya kondisi 74   
  •   75    Tabel.6: Kondisi jalan di Aceh, khususnya di tingkat kabupaten/kota masih relatif rendah Persentase kondisi jalan nasional 2004 2005 2006 2007 Baik 7% 40% 40% 65% Sedang 62% 34% 29% 17% Buruk 31% 26% 31% 18% Persentase kondisi jalan Provinsi 2004 2005 2006 2007 Baik 13% 29% 23% 26% Sedang 39% 46% 36% 37% Buruk 48% 25% 40% 37% Persentase kondisi jalan kabupaten/kota 2004 2005 2006 2007 Baik 20% 18% 18% 18% konflik di Aceh menyebabkan calon investor mengenakan faktor diskonto yang lebih besar dalam mempertimbangkan melakukan investasi di Aceh. Resiko ini menyebabkan ongkos melakukan usaha di Aceh masih lebih tinggi daripada daerah lain di Indonesia. 2.3.1.3. Analisis relevansi Pertumbuhan ekonomi yang rendah relatif dengan rata-rata nasional merupakan permasalahan pembangunan Aceh, namun permasalahan ini tidak menjadi sasaran eksplisit dalam kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pertama yang teridentifikasi pada bidang ekonomi pada dokumen Rencana Pembanguna jangka Menengah Aceh (RPJMD) 2007- 2012 adalah pertumbuhan ekonomi rendah yang ditandai dengan pertumbuhan PDRB Aceh yang negatif serta pertumbuhan PDRB non- migas rendah. Permasalahan lain yang berkenaan dengan masih besarnya kontribusi sektor pertambangan migas terhadap PDRB Aceh. Dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Aceh ini tidak 75   
  •   76    terdapat strategi pembangunan yang khusus menangani kedua permasalahan ini, namun strategi pembangunan yang menyangkut peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan proporsi sumbangan sektor non pertambangan migas terkait dengan masalah pembangunan ekonomi Aceh lainnya. Berdasarkan analisa pada bahagian sebelumnya terlihat bahwa tingkat pertumbuhan PDRB Aceh masih berada dibawah rata-rata pertumbuhan PDRB nasional-dan nilainya masih negatif. Sebaliknya pertumbuhan PDRB non-migas Aceh untuk tahun 2006 dan 2007 berada diatas rata-rata nasional, namun tingakat pertumbuhan rata-ratanya untuk rentang waktu 2004 hingga 2007 masih sedikit dibahwa rata-rata nasional. Selanjutnya pada analisa pada bahagian tersebut disebutkan pula bahwa pada tahun 2007 pertambangan migas telah digantikan oleh sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar PDRB Aceh. Hal ini pada satu sisi dapat dipandang sebagai salah satu hasil kebijakan Pemerintah Aceh di sektor pertanian. Namun disisi lain, penurunan kontribusi pertambangan migas disebabkan oleh menurunya cadangan migas di Aceh. Selanjutnya pada bahagian tersebut terlihat pula bahwa sektor manufaktur masih memegang peranan kecil terhadap PDRB dan PDRB non-migas Aceh relatif dengan nasional. Selanjutnya bila dirujuk pada nilai pendapatan perkapita maupun tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita Aceh masih dibawah rata-rata nasional. Realisasi investasi merupakan masalah pembangunan yang penting dan menjadi salah satu sasaran pembangunan Aceh namun capaiannya pada tahun 2007 masih belum menggembirakan. Permasalahan pembangunan ekonomi lainnya yang berlaku di Aceh menurut RPJMD adalah realisasi investasi PMA dan PMDN yang rendah di Aceh. Menanggapi hal ini Pemerintah Aceh mencantumkan “peningkatan realisasi investasi” sebagai salah satu strategi pembangunan untuk 2007 hingga 2012. Berkenaan dengan hal tersebut Arah Kebijakan Umum Daerah (AKU) mengandung sasaran “mendorong investor luar masuk ke Aceh”, “Meningkatkan hubungan kerjasama regiaonal IMT-GT”, serta membangun sistem pelayanan perizinan satu atap. Namun seperti yang telah 76   
  •   77    dikemukakan pada pemabahasan sebelumnya, hingga tahun 2008 realisasi investasi baik PMA dan PMDN masih nihil. Ekspor walaupun tidak teridentifikasi secara eksplisit sebagai permasalahan dalam RPJMD Aceh namun pemerintah Aceh menyertakan peningkatan nilai ekspor Aceh sebagai salah satu strategi pembangunan serta sebagai Arah Kebijakan Pembangunan Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Aceh menyadari pentingnya perluasan pasar bagi produk- produk unggulan Aceh bagi pembangunan ekonomi Aceh. Berdasarkan hasil analisa terdahulu ditunjukkan bahwa nilai ekspor Aceh menunjukkan trend peningkatan, namun sumbangan ekspor terhapa PDRB masih relatif kecil bila dibandingkan dengan rata-rata nasional. mengingat bahwa Aceh memiliki potensi yang cukup besar di sektor pertanian dalam artian luas maka diharapkan peningkatan ekspor di masa depan akan berasal dari sektor tersebut. Selanjutnya peningkatan ekspor dari sektor unggulan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh di masa depan. Untuk mengurangi ongkos melakukan usaha, Pemerintah Aceh melakukan kebijakan membentuk kantor pelayanan perizinan satu atap, namun untuk menarik minat investasi diperlukan kebijakan lebih lanjut yang dapat menstimulasi pengurangan “ongkos serta resiko” melakukan usaha di Aceh. Permasalahan pembangunan Aceh lainnya adalah prosedur perizinan usaha yang belum mencerminkan prinsip-prinsip pelayanan yang mudah murah dan cepat. Dalam hal ini Pemerintah Aceh menempatkan pembentukan kantor pelayanan perizinan satu atap dalam startegi pembangunan dan Arah Kebijakan Umum Daerah. Stretegi ini dimaksudkan untuk mengurangi ongkos dalam melakukan usaha di Aceh serta menstimulasi investasi baru masuk ke Aceh. Dalam hal ini Pemerintah Aceh telah merealisasikan pendirian Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (P2TSP) di tingkat provinsi serta lembaga sejenis di sejumlah kabupaten/kota. Namun Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya lebih jauh untuk menarik investasi dengan cara menghasilkan kebijakan pembangunan yang sasarannya adalah untuk mengurangi kemungkinan kutipan liar terhadap sektor swasta dan membangun kepercayaan pengusaha bahwa melakukan investasi di Aceh 77   
  •   78    adalah aman dan menguntungkan, seperti yang dikemukan oleh World Bank (2009). Jalan menjadi salah satu permasalahan penting yang tertuang dalam kebijakan daerah, namun perlu dipikirkan tentang perbaikan dalam pengelolaan dan perawatan jalan yang lebih efisien. Permasalahan pembangunan ekonomi Aceh lainnya adalah kondisi infrastruktur jalan yang masih kurang memadai. Dalam hal ini pemerintah Aceh menjadikan perbaikan jalan baik yang hancur akibat tsunami maupun lainnya menjadi startegi pembangunan yang ingin dicapai serta Arah Kebijakan Umum yang dituju. Berdasarkan analisa pada bahagian sebelumnya tersaji bahwa telah terjadi peningkatan proporsi jalan nasional dalam kondisi baik. Sebaliknya kondisi jalan untuk kabupaten/kota masih belum terdapat peningkatan proporsi jalan dalam kondisi baik. Dengan mengingat bahwa potensi pembangunan ekonomi Aceh ada di pertanian dan di pedesaan, maka masalah ini perlu perhatian yang serius untuk dapat menarik investasi ke Aceh. Mengingat bahwa proporsi pengeluaran untuk sektor Pekerjaan Umum baik dalam APBD Provinsi maupun kabupaten/kota adalah cukup signifikan (World Bank 2008), maka Pemerintah Aceh perlu mengajukan strategi pembangunan yang dapat memperbaiki mekanisme pengelolaan dan perawatan badan jalan yang lebih efisien. Pasokan listrik yang kurang memadai merupakan permasalahan dalam pembangunan ekonomi Aceh, namun kebijakan pembangunan yang ada belum secara langsung menangani permasalahan ini. Permasalahan pembangunan lainnya yang adalah keterbatasa pasokan listrik. Dalam menyikapi masalah ini, Pemerintah Aceh mengajukan Strategi kebijakan memperluas sambungan listrik di pedesaan. Tanpa menafikan pentingnya hak masyarakat desa akan akses terhadap listrik diakomodir dalam kebijakan pemerintah provinsi, kebijakan ini tidak menyentuh permasalahan utama yang dihadapi dibidang kelistrikan di Aceh. Mengingat masalah pasokan listrik yang memadai menjadi salah satu pertimbangan penting dalam melakukan investasi di suatu daerah, Pemerintah Aceh perlu mengajukan strategi kebijakan untuk menanggulangi permasalahan ini secara eksplisit dalam kebijakan pembangunannya. 78   
  •   79    2.3.1.4. Analisis efektivitas Pertumbuhan PDRB non-migas pada tahun 2006 dan 2007 adalah lebih tinggi dari rata-rata nasional, namun sumbangan signifikan berhubungan dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, sedangkan perlambatan akselerasi tingkat pertumbuhan sektor pertanian perlu diwaspadai. Pertumbuhan yang tinggi ini disumbangkan oleh sektor yang berkenaan dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (sektor konstruksi, perdagangan hotel dan restoran serta sektor transportasi), serta oleh sektor pertanian dan lainnya. Namun seperti yang telah disajikan pada bahagian awal dari tulisan ini bahwa sektor yang berkenaan dengan kegiatan rekonstruksi telah mengalami penurunan tingkat pertumbuhan sehingga sektor-sektor ini tidak dapat diharapkan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan seiring dengan berakhirnya masa rekonstruksi. Selanjutnya telah pula disajikan bahwa telah terjadi peningkatan pertumbuhan di sektor pertanian dan manufaktur namun seperti yang telah ditunjukkan pada bahagian awal tulisan bahwa terindikasi adanya penurunan akselerasi tingkat pertumbuhan kedua sektor-sehingga perlu diwapadai oleh pengambil kebijakan di Aceh. Permasalahan ini perlu diperhatikan secara serius mengingat bahwa sektor pertanian telah menggantikan sektor pertambangan migas sebagai penyumbang terbesar tehadap PDRB Aceh. Kebijakan menggalakkan investasi masuk ke Aceh belum membuahkan hasil. Mengingat bahwa realisasi PMA dan PMDN di Aceh masih nihil, kontras dengan kondisi rata-rata nasional, masalah ini perlu menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Aceh. Kebijakan peningkatan ekspor masih perlu diintensifkan mengingat potensi ekonomi Aceh di sektor pertanian masih relatif besar. Walaupun telah ditunjukkan bahwa trend nilai ekspor Aceh meningkat namun proporsi ekspor Aceh terhadap PDRB masih kecil bila dibandingkan dengan rata- rata nasional. Kebijakan menggalakkan ekspor perlu terus ditempuh oleh Pemerintah Aceh mengingat potensi ekonomi yang masih cukup besar disektor pertanian dalam artian luas. 79   
  •   80    Kebijakan mengenai kelistrikan masih belum menuju kepada permasalahan. Walaupun maslah kurangnya pasokan listrik merupakan masalah yang berlaku secara nasional, namun dalam World Bank (2009) ditunjukkan bahwa frekeuensi pemadam listrik di Aceh masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal ini akan member ipengaruh yang cukup besar bagi ongkos melakukan usaha di Aceh serta mempengaruhi minat investasi. Mengingat akan hal ini diperlukan perhatian yang serius baik oleh pemerintah daerah maupun nasional untuk mengajukan kebijakan untuk melakukan intervensi untuk menangani permasalahan ini. 2.3.2. Analisis capaian indikator spesifik dan menonjol Penurunan pertumbuhan sektor migas menyebabkan serta berakhirnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menyebabkan penurunan PDRB dan PDRB non-migas Aceh secara tajam, sehingga segera diperlukan sektor lain, seperti sektor pertanian, agar dapat mendongkarak pertumbuhan di masa depan. Seperti yang telah diuraikan pada bahagian awal dari tulisan ini bahwa telah terjadi penurunan tajam pada pertumbuhan PDRB yang lebih disebabkan oleh menurunnya tingkat produksi migas sebagai akibat menipisnya cadangan migas. Sebaliknya penurunan PDRB non-migas Aceh lebih disebabkan menurunnya sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi seperti sektor konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran yang memegang peranan cukup penting dalam PDRB non-migas. Agar Aceh dapat meningkatkan pertumbuhnan ekonomi dimasa depan diperlukan peningkatan pertumbuhan di sektor ekonomi lain. Dengan mengingat bahwa Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang relatif cukup besar, khususnya di sektor pertanian, maka diharapkan sektor ini, beserta dengan sektor manufaktur yang berbasis pertanian akan menjadi “mesin pendorong” pertumbuhan Aceh. Namun capaian sektor pertanian serta serta manufaktur non-migas belum menunjukkan arah yang positif. Dan seperti yang diulas pada bahagian awal tulisan bahwa telah terjadi penurunan pertumbuhan sektor peratnian yang cukup tajam, serta sektor manufaktur menunjukkan indikasi akan melambat, maka kedua sektor ini belum berperan sebagi motor 80   
  •   81    penggerak ekonomi Aceh. Pemerintah daerah telah menjadikan reviltalisasi pertanian sebagai salah sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam RPJMD. Namun merujuk capaian tingkat pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2008 maka pemerintah daerah perlu mempertajam kebijaknnya di sektor ini. Dalam dalam hal ini Pemerintah Aceh perlu merancang kebijakan-kebijakan yang dapat menstimulasi jumlah output serta tingkat produktivitas di sektor ini. Perluasan kapasitas produksi serta pasar penting bagi pertumbuhan Aceh masa mendatang namun capaian realisasi investasi dan ekspor Aceh masih jauh lebih rendah dari rata-rata nasional. Peningkatan ekspor serta investasi masuk ke Aceh merupakan sasaran-sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Aceh. Namun seperti ynag telah diuraikan sebelumnya bahwa capaian realisasi investasi domestic maupun asing hingga tahun 2008 masih nihil. Sama halnya, capaian ekspor Aceh masih jauh dibawah capaian nasional. Mengingat bahwa peningkatan pertumbuhan di sektor yang menjadi “kunci pendorong pertumbuhan ekonomi”, seperti sektor pertanian, membutuhkan peningkatan kapasitas produksi serta pemasaran, maka Pemerintah Aceh perlu menjadikan peningkatan realisasi investasi serta ekpspor sebagai salah satu prioritas pembangunan yang mendesak. 2.3.3. Rekomendasi kebijakan Merujuk pada pembahasan yang telah disajikan pada beberapa bahagian dalam tulisan ini, berikut disajikan sejumlah saran kebijakan yang seyoyianya dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam hal kebijakan Pembangunan ekonomi Aceh. 1. Pemerintah Aceh perlu mengajukan kebijakan yang secara eksplisit menjadikan peningkatan pertumbuhan ekonomi non-migas, dan peningkatan pertumbuhan pendapatan per kapita non-migas sebagai sasaran yang ingin dicapai 2. Untuk menanggapi turunnya laju pertumbuhan ekonomi non-migas sebagai akibat berakhirnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami, Pemerintah Aceh perlu menjadikan penggalangan 81   
  •   82    pertumbuhan sektor pertanian dalam artian luas serta manufaktur yang berbasis pertanian sebagai salah satu prioritas pembangungan yang mendesak. 3. Mengingat bahwa telah terjadi penurunan tajam dari pertumbuhan sektor pertanian, yang dipandang sebagai “sektor kunci”, Pemerintah Aceh perlu meneliti kembali serta mempertajam kebijakan-kebijakan yang menyangkut dengan revitalisasi pertanian. Diperlukan kebijakan- kebijakan yang dapat menstimulasi peningkatkan output serta tingkat produktivitas di sektor ini. 4. Karena realisasi investasi swasta baru dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Aceh perlu mengintensifkan upaya- upaya untuk meningkatkan minat investasi melalui pengidentifikasian potensi daerah, promosi potensi daerah kepada calon investor serta mengajukan kebijakan agar pemerintah daerah dapat lebih proaktif dan membantu calon investor untuk merealisasikan kegiatan usahanya di Aceh. 5. Dalam menggalakkan ekspor diperlukan terobosan kebijakan untuk dapat menghasilkan surplus produksi komoditi-komoditi unggulan Aceh sehingga dapat meningkatkan ekspor. Surplus produksi dapat dihasilkan melalui kebijakan yang bertujuan memfasilitasi peningkatkan produktivitas usaha-usaha potensi ekonomi Aceh yang sedang berjalan, serta meningkatkan realisasi investasi di sektor potensi ekonomi Aceh. 6. Dalam  hal  mengurangi  ongkos  melakukan  usaha  di  Aceh,  Pemerintah  Aceh  dapat  melakukan  advokasi  ke  pemerintah  pusat  atau  ke  Perusahaan  Listrik  Negara  untuk  menambah  pasokan  listrik  ke  Aceh.  Selanjutnya  Pemerintah  Aceh  bekerjasama  dengan  lembaga  kepolisian,  peradilan  serta  lembaga  lain  yang  terkait  untuk  menghilangkan  kemungkinan  adanya  kutipan  liar  terhadap  sektor  usaha  serta  menumbuhkan  persepsi  masyarakat  khususnya  dunia  usaha  bahwa  “Melakukan  investasi di Aceh adalah aman dan menguntungkan!” . Selain daripada itu Pemerintah  Aceh  perlu  mengkaji  mekanisme  yang  dapat  memperbaiki  pengelolaan  dan  pemeliharaan sarana  transportasi di Aceh.     82   
  • 83 2.4. KUALITAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM KEHUTANAN Ciri sumberdaya hutan yang penting adalah peran gandanya sebagai sistem penunjang kehidupan. Hutan tropika merupakan paru-paru dunia dan sumber keragaman hayati yang tinggi. Peran tersebut menyebabkan relatif tingginya kepentingan berbagai pihak terhadap pelestarian sumberdaya hutan. Provinsi Aceh memiliki wilayah seluas 57,365.57 km2 yang terdiri dari dataran rendah, perbukitan pegunungan sampai dataran tinggi. Luas hutan di Provinsi Aceh adalah 3.588.135 ha (62,55 %), sedangkan padang rumput dan alang-alang seluas 299.726 ha (4,0%). Selain itu, wilayah Aceh memiliki areal perkebunan, besar dan kecil seluas 687.450 ha (11,83%) (Aceh Dalam Angka, 2008). Data ini menunjukkan sebagian besar wilayah dataran Aceh masih merupakan hutan lebat. Namun dari luas lahan tersebut sebagian besar sudah terekploitasi untuk pengembangan perkebunan rakyat, pembukaan lahan perkebunan baru yang diperuntukkan bagi eks kombatan GAM, masih terjadinya illegal logging meskipun adanya larangan pemerintah (Perda) terkait dengan hal tersebut. Menurut Aceh dalam Angka 2008, luas tanah terbuka (tandus, rusak, dan land clearing) di Aceh seluas 44.439 ha (0,75%). Sekarang diperhitungkan tingkat kerusakan hutan di Aceh semakin luas seiring dengan semakin maraknya pembukaan lahan hutan untuk lahan pertanian. Sementara persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis tingkat nasional pada tahun 2008 adalah seluas 0.26 %. Berarti persentase luas lahan tandus atau kritis di Aceh lebih besar daripada tingkat nasional. Hal ini bermakna tingkat kerusakan hutan di Aceh masih parah dari tingkat nasional. Di Provinsi Aceh angka akurat dalam bentuk perkembangan tahunan berkaitan dengan data ketiga aspek tadi belum tersedia secara valid. Namun menurut keterangan dari pejabat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh dan data statistik kehutanan Aceh upaya rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis, rehabilitasi lahan luar hutan, dan konservasi hutan dilakukan secara berkesenambungan setiap tahunnya. Berdasarkan data statistik kehutanan Aceh 2002-2007 lahan kritis di Aceh mencapai 1.655.508.109 ha, sedangkan rencana rehabilitasi secara keseluruhan mencapai 73.762,00 ha. Terkait dengan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di sektor kehutanan dilihat
  • 84 dari tiga aspek yaitu: (1) perbandingan Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis, (2) Rehabilitasi lahan luar hutan, dan (3) luas kawasan konservasi. Kondisi perbandingan antara ketiga aspek tersebut antara Provinsi Aceh dan Nasional dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Perbandingan Persentase Luas Lahan Rehabilitasi Dalam Hutan Terhadap Lahan Kritis, Rehabilitasi Lahan Luar Hutan, dan Luas Kawasan Konservasi Antara Provinsi Aceh Dan Nasional Tahun Persentase Luas Rehabilitasi Lahan Luar Luas Kawasan Lahan Rehabilitasi Hutan (ha) Konservasi (ha) Dalam Hutan Terhadap Lahan Kritis (%) Aceh Nasional Aceh Nasional Aceh Nasional 2004 - 1.03 12.023.00 390.896.00 - 22.715297.35 2005 - 0.93 14.260.00 70.410.00 - 22.703.151.16 2006 0.67 0.83 11.364.00 301.020.00 - 22.702.527.17 2007 0.53 0.26 18.040.00 239.236.00 852.533 20.040.048.01 2008 0.53 0.26 18.040.00 239.236.00 852.533 20.040.048.01 Tabel 1 menunjukkan indikator yang positif dilihat dari perbandingan persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis, rehabilitasi lahan luar hutan, dan luas kawasan konservasi baik di Provinsi Aceh maupun Nasional, meskipun data Provinsi Aceh tidak lengkap. Indikator positif tersebut di Aceh ada kaitannya dengan program rehabilitasi hutan yang diprogramkan dan dilaksanakan secara multiyears dan berkelanjutan. Di samping itu, didukung oleh adanya program Pemerintah Aceh (Irwandi Yusuf) pada Tahun 2007 yang mencanangkan ”Aceh Green”. Terkait dengan program tersebut Pemeritah Aceh sudah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang larangan penebangan kayu secara liar (illegal logging) dan tidak dikeluarkannya HPH sehingga diharapkan program ini dapat mencegah meluasnya ekspoitasi terhadap semberdaya hutan di Aceh. Relevansi Permasalahan di bidang kehutanan bahwa selama tiga dekade terakhir,
  • 85 sumberdaya hutan telah menjadi modal utama pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Hal tersebut memberi dampak positif antara lain terhadap peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja dan mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain kebijakan pembangunan pada masa lalu tersebut juga menyebabkan berbagai permasalahan baik ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adanya musibah bencana alam dan tsunami di Provinsi Aceh pada akhir tahun 2004 juga telah memperbesar degradasi kawasan lindung daerah pesisir yang sebelumnya memang telah berada dalam kondisi yang relatif kritis akibat “tekanan penduduk” untuk berbagai keperluan. Sumberdaya alam berupa hutan mangrove sebagian besar telah rusak dan bahkan hilang sehingga akan berdampak negatif bagi kualitas lingkungan. Selanjutnya, meningkatnya kebutuhan terhadap kayu untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pembangunan perumahan dan bangunan publik lainnya setelah tsunami menyebabkan eksploitasi terhadap hutan di Aceh juga meningkat dengan Tajam. Selain itu, tingginya angka kemiskinan di Aceh merupakan alasan bagi petani kecil untuk terus membakar hutan guna dijadikan kebun pertanian. Contohnya di wilayah pengunungan Seulawah, sebagian hutan lindung sudah ditebang dan dibakar oleh masyarakat untuk dijadikan lahan pertanian. Namun sayangnya, pencegahan oleh Polisi Kehutanan baru dilakukan setelah ekpolitasi hutan bagitu meluas. Kondisi serupa juga terjadi di wilayah hutan lainnya, seperti Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) dan Suaka Marga Satwa Rawa Singkil serta Suaka Alam lainnya di Provinsi Aceh. Persoalan meningkatnya degradasi hutan juga disebabkan oleh pengelolaan hutan yang tidak tepat, pembukaan kawasan hutan dalam skala besar, perubahan peruntukan kawasan hutan baik legal maupun illegal, over cutting dan illegal logging, perambahan, okupasi lahan dan kebakaran hutan maupun bencana alam. Pada aspek sosial-ekonomi masyarakat lokal, dampak kegiatan pengusahaan hutan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya tidak cukup nyata. Kondisi tersebut menjadi tekanan yang menyebabkan sulit tercapainya pengelolaan hutan secara lestari. Permasalahan mendasar yang mengakibatkan terjadinya kelemahan tersebut antara lain disebabkan oleh orientasi yang terlalu bertumpu pada
  • 86 paradigma pertumbuhan ekonomi dan menitikberatkan pada produksi primer, kebijakan alokasi sumberdaya yang tidak adil, sistem pengelolaan yang tidak memenuhi kaidah kelestarian, KKN, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan, serta koordinasi antar sektor yang belum berjalan baik. Saat ini kesenjangan bahan baku merupakan masalah besar yang sangat berpengaruh terhadap kelestarian sumberdaya hutan. Kekurangan bahan baku untuk industri pengolahan kayu telah mendorong banyaknya penebangan melebihi ketentuan (overcuting) maupun penebangan ilegal. Sementara itu upaya pengembangan sumber bahan baku dengan membangun hutan tanaman tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga belum dapat diandalkan sebagai sumber bahan baku. Pengembangan alternatif pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu dari hutan rakyat akan merupakan salah satu opsi yang strategis. Selain itu, Kebakaran hutan merupakan masalah besar yang secara signifikan mengancam pula kelestarian sumberdaya hutan, sementara penanganannya belum berjalan baik. Kondisi ini pun tidak terlepas dari lemahnya sistem pengawasan yang diakibatkan oleh orientasi pada produksi kayu dan kurang memperhatikan kelestarian sumberdaya hutan sebagai indikator kinerja. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, ada beberapa ‘tantangan (threat)’ berikut perlu diantisipasi dalam melaksanakan pembangunan Kehutanan di Provinsi Aceh, antara lain: 1) ketidakseimbangan antara permintaan dan penyediaan bahan baku kayu; 2) perambahan, pencurian kayu dan illegal logging serta penyelundupan kayu yang belum dapat dihentikan; 3) kebakaran hutan yang belum mampu diatasi dengan baik; 4) banyaknya penduduk miskin yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan; 5) masih rendahnya keberhasilan pengembangan hutan tanaman baru (HTI); 6) masih rendahnya kualitas dan pemanfaatan iptek; 7) adanya kecenderungan persyaratan ecolabelling hasil hutan di pasar internasional, 8) kurangnya minat pengusaha untuk memanfaatkan hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan; 9) luasnya areal kawasan hutan mangrove dan kawasan lindung pantai yang
  • 87 rusak akibat musibah tsunami; 10) keinginan Pemerintah Provinsi untuk menjadi Provinsi Aceh sebagai “Green Province”. Khusus bagi Provinsi Aceh adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 merupakan titik awal bagi provinsi ini untuk mengatur dan mengelola sumberdaya alam serta pemanfaatannya secara lebih baik dan “mandiri” bagi kemakmuran rakyat di Provinsi Aceh dalam kerangka pembangunan nasional. Undang-undang tersebut menempatkan titik berat Otonomi pada Provinsi yang pelaksanaannya diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota. Kekhususan ini memberikan kesempatan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan berada pada tingkat Provinsi dengan tetap mengakomodir kepentingan daerah Kabupaten/Kota. Menyusul terbitnya UU Nomor 18 Tahun 2001 telah ditetapkan sejumlah Qanun (Peraturan Daerah), diantaranya Qanun Kehutanan dan Qanun Perizinan Kehutanan. Qanun – qanun ini merumuskan kembali ruang lingkup pengurusan hutan di Provinsi Aceh dan pembagian kewenangan kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bidang kehutanan, dengan mengacu kepada UU Nomor 41 tahun 1999. Merujuk pada agenda pembangunan Aceh, terintegrasi dengan Kebijakan Umum Pembangunan Aceh Hijau, Dinas Kehutanan dan Perkebunan melakukan pengelompokan kegiatan sesuai dengan kebijakan prioritas, sasaran dan indikator strategis, serta program penganggaran, dengan tetap memperhatikan kegiatan-kegiatan pokok yang telah ditetapkan. Kebijakan prioritas itu adalah: 1) Re-design (penataan ulang) hutan Aceh untuk mewujudkan pembangunan Aceh yang berimbang secara ekologi, ekonomi dan sosial; 2) Reforestasi yaitu peningkatan dan efektivitas rehabilitasi hutan dan lahan 3) Reduksi deforestasi yaitu menciptakan keseimbangan antara laju penghutanan dan pemanfaatan serta pengembangan sistem pengamanan hutan yang lebih efektif 4) Tercukupinya kebutuhan konsumsi dan bahan industri pengolahan perkebunan serta meningkatkan ekspor 5) Terpelihara dan terehabilitasi kembali kebun rakyat yang terlantar akibat gempa/tsunami dan konflik
  • 88 6) Terbinanya mutu produk yang mempunyai daya saing di pasar dalam maupun luar negeri 7) Terbentuknya Agribisnis perkebunan yang dapat mensejahterakan petani dan pelaku usaha 8) Terfasilitasinya pembangunan perkebunan oleh investor dalam rangka terbukanya kesempatan kerja dan berusaha di pedesaan 9) Memberdayakan petugas, kelompok tani dan lembaga masyarakat lainnya dalam rangka mempercepat pembangunan perkebunan. Sembilan kebijakan prioritas tersebut akan diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Untuk tahun 2009 pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2009. Apabila dilihat dari program pemerintah Aceh ”Aceh Green” hingga keluarnya Qanun Bidang Kehutanan serta Perkebunan serta kebijakan prioritas Dinas Kehutan dan Perkebunan Provinsi Aceh menunjukkan pembangunan kehutanan yang dijalankan untuk beberapa hal masih relevan dengan kebutuhan Pemerintah Aceh. Namun belum secara menyeluruh relevan dalam menjawab permasalahan yang sedang dihadapi daerah. Berdasarkan kebijakan prioritas pemerintah belum jelas bagaimana program untuk mengatasi persoalan: (1) ketidakseimbangan antara permintaan dan penyediaan bahan baku kayu, terutama setelah terjadinya tsunami di Aceh yang permintaan kayu meningkat tajam untuk rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan penduduk; (2) perambahan, pencurian kayu dan illegal logging serta penyelundupan kayu yang belum dapat dihentikan; dan (3) kebakaran hutan yang belum mampu diatasi dengan baik. Efektivitas Fungsi hutan sebagai mata rantai kehidupan saat ini belum mendapat penilaian yang wajar. Publik pada umumnya masih menilai hutan hanya sebagai penghasil kayu dan penyedia lahan untuk berbagai keperluan, seperti untuk kebutuhan pertanian. Multifungsi hutan serta forward dan backward linkages kehutanan yang sangat panjang dan luas belum mendapat tempat yang semestinya. Hal ini misalnya terlihat dari proporsi anggaran pembangunan kehutanan dan perkebunan yang masih sangat terbatas. Persepsi yang cenderung undervalued tersebut telah menyebabkan banyak kawasan hutan yang
  • 89 mengalami degradasi. Oleh karena itu upaya memantapkan batas kawasan hutan, meningkatkan rehabilitasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi lingkungan menjadi sangat penting. Selain itu, upaya merehabilitasi hutan perlu dilakukan lebih cepat dari laju degradasinya sehingga hasilnya dapat lebih nyata. Berdasarkan data yang ada saat ini, menunjukkan bahwa indikasi kawasan hutan yang perlu direhabilitasi adalah seluas 1.626.800 ha, baik yang berada di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan. Kondisi ini memerlukan adanya komitmen yang kuat dari semua pihak. Berbagai upaya pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan telah dilaksanakan untuk memulihkan ekonomi rakyat yang semakin terpuruk sebagai akibat dari krisis multi dimensi yang melanda hampir seluruh wilayah dalam Provinsi Aceh. Apabila dilihat dari kebijakan prioritas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh, sebagian besar pemanfaatan lahan hutan saat ini terkonsentrasi untuk pengembangan perkebunan rakyat. Adanya program Aceh Green menyebabkan seluruh HPH baru tidak dikeluarkan di Aceh. Luas areal perkebunan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sampai dengan tahun 2007 mencapai 818.098 Ha yang terdiri dari Perkebunan Rakyat 617.418 Ha dengan produksi 887.991 ton dan Perkebunan Besar 200.680 Ha produksi 424.493 ton (Statistik Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007). Perkebunan rakyat menangani berbagai jenis komoditi meliputi 24 jenis komoditi dengan fokus utama pada beberapa komoditi, yang bersifat unggulan nasional yaitu karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao dan lada. Sedangkan komoditi unggulan daerah yaitu pala, pinang, cengkeh, nilam, dan kemiri. Petani yang terlibat didalam pembangunan perkebunan berjumlah 718.127 KK dengan wilayah penyebaran meliputi 22 Kabupaten/Kota (tidak termasuk Kota Banda Aceh). Berdasarkan SK Gubernur No.19 Tahun 1999 Tanggal 19 Mei 1999 bahwa arahan fungsi hutan Provinsi Aceh sebagai berikut: kawasan lindung pada kawasan hutan : 2.697.033 ha, meliputi hutan konservasi seluas 852.533 ha dan hutan lindung 1.844.500 ha. Sementara itu, kawasan budidaya hutan 638.580 ha, meliputi hutan produksi 638.580 ha (hutan produksi terbatas 37.300 ha dan hutan produksi tetap 601.280 ha).
  • 90 Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) berkaitan dengan program ”Aceh Green” sebagai salah satu bentuk komitmen untuk memelihara hutan Aceh. Perda ini melarang penebangan kayu liar dan menghentikan pengeluaran HPH dalam upaya penyelamatan hutan Aceh. Program ini dinilai banyak kalangan telah mampu memperkecil angka perambahan hutan di Aceh, meskipun masih ditemukan beberapa kasus terkait illegal logging. Penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging semakin ketat. Hal ini terindikasi dari semakin sulitnya pelaku illegal logging yang dilakukan oleh para oknum masyarakat atau pihak berwenang yang lolos dari jeratan hukum yang dimuat dalam surat kabar Harian Serambi Indonesia. Dinas Kehutanan Provinsi mencanangkan program rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman kembali hutan kayu jati di wilayah pengunungan Aceh Besar dan kayu sentang di Wilayah Aceh Timur. Selain itu, pemerintah Aceh juga membina masyarakat sekitar hutan untuk penananam tanaman tahunan seperti pohon durian, pala, dan rambutan serta beberapa jenis pohon hutan lainnya. Melalui beberapa kebijakan yang telah dipaparkan tadi, pemerintah Aceh diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan hutan secara berkelanjutan. Apabila dikaitkan efektifitas pelaksanaan dari 9 kebijakan prioritas Dinas Kehutanan dan Perkebunan, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat. Namun demikian, muncul beberapa isu terkait bidang kehutanan yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan program pembangunan di bidang kehutanan dan perkebunan, yaitu: 1. Belum selesainya redesain Hak Pengusahaan Hutan. 2. Kondisi lapangan yang cukup berat, assesibilitas yang rendah serta luasnya areal yang harus dikelola. 3. Gangguan kekeringan, gejala elnino yang memicu terjadinya kebakaran hutan. 4. Terbatasnya anggaran, penguasaan teknologi, dan mutu SDM dalam menunjang keberhasilan pembangunan kehutanan. 5. Kesulitan memperoleh benih atau bibit yang bermutu tinggi dalam jumlah yang cukup untuk melakukan rehabilitasi hutan dan lahan serta
  • 91 pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). 6. Praktek pengelolaan hutan yang belum sesuai dengan azaz kelestarian hutan. 7. Penegakan hukum (law enforcement) yang belum berjalan sepenuhnya. 8. Sistem pendanaan tahunan rutin dan pembangunan yang tidak sejalan dengan pelaksanaan kegiatan yang ditentukan oleh kondisi musim dan iklim. 9. Sistem dan aturan perbankan yang kurang mendorong investasi di sektor kehutanan. 10. Sikap sebagian kelompok masyarakat terhadap hutan belum sepenuhnya menunjang pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. 11. Tingkat ketergantungan masyarakat sekitar hutan terhadap lahan hutan dan hasil hutan yang relatif masih tinggi. Berdasarkan berbagai isu yang telah disebutkan tadi, maka dapat dikatakan bahwa efektivitas pelaksanaan program pembangunan di bidang Kehutanan dalam upaya memeliharan kualitas pengelolaan sumberdaya alam belum berjalan secara optimal di Provinsi Aceh. Hal ini diindikasikan oleh kebijakan prioritas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Aceh yang belum sepenuhnya sesuai untuk mengatasi berbagai persoalan tadi, terutama menyangkut redesain Hak Pengusahaan Hutan dan Penegakan hukum (law enforcement). Sehubungan dengan hal tersebut supaya mencapai tujuan Pemerintah Aceh “Aceh Green”, maka diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang konsisten dan terpadu dalam mewujudkan program proritas di bidang kehutanan sehingga berdampak positif terhadap kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan hutan di Aceh. Untuk itu, diperlukan tim independent sebagai bagian dari pengendalian dan pengawasan dalam mengatasi masalah eksploitasi sumberdaya hutan sehingga pengelolaan sumberdaya alam akan menjadi lebih baik di daerah Provinsi Aceh pada masa mendatang. KELAUTAN Aceh merupakan salah satu propinsi yang memiliki wilayah pesisir terbesar di Pulau Sumatera. Dengan dikelilingi tidak kurang 1.865 km garis pantai dan memiliki ± 180 pulau, Aceh kaya akan sumber daya laut baik sumberdaya hayati
  • 92 maupun sumberdaya non hayati. Selain itu, Provinsi Aceh juga berbatasan langsung dengan dua perairan laut yang sangat penting, yaitu : Laut Andaman dan Selat Malaka di bagian utara dan timur serta Laut India di bagian barat. Dengan posisi tersebut memungkinkan Aceh memiliki luas laut 591.089 Km2 (teritorial 56.563 Km2 & ZEEI 534.520 Km2). Berdasarkan potensi tersebut sudah seharusnya Provinsi Aceh memanfaat- kannya sebagai salah satu pilar dalam pengembangan perekonomian untuk menciptakan masyarakat Aceh yang lebih sejahtera. Namun sangat disayangkan potensi kelautan dan perikanan Aceh masih belum dimanfaatkan secara optimal karena berbagai hal, antara lain akibat sumberdaya manusia yang terbatas, konflik yang berkepanjangan di masa lampau dan bencana alam tsunami tahun 2004 silam. Selain itu, sebagian nelayan di Aceh pun masih hidup di bawah garis kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah sehingga potensi kelautan dan perikanan ini masih belum bisa dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kondisi ini menjadi ironi ketika kekayaan potensi kelautan dan perikanan melimpah, sementara nelayan Aceh hidup dalam kemiskinan. Untuk itu perlu dilakukan upaya yang lebih terstruktur dan strategis agar potensi tersebut dapat menjadi salah satu pilar dalam pembangunan perekonomian Aceh. Sebagai salah satu Dinas yang bertanggungjawab dalam pengelolaan perikanan Aceh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh. Saat ini tercatat jumlah nelayan di Propinsi Aceh sebanyak 61,768 nelayan dimana 58% merupakan nelayan penuh dan 42% merupakan nelayan sambilan. Sebagian besar nelayan tersebut adalah nelayan tradisional dan pekerjaan ini merupakan pekerjaan turunan yang diturunkan setiap ayah yang bekerja sebagai nelayan kepada setiap anaknya. Dalam 20 tahun terakhir terjadi perubahan distribusi nelayan di kawasan pesisir Aceh. Jumlah nelayan di Kawasan Pantai Utara dan Timur Aceh nelayan meningkat dua kali lipat dalam kurun waktu tersebut sedangkan jumlah nelayan di Kawasan Pantai Barat Aceh menurun 1,5 kali. Di Provinsi Aceh memiliki suatu lembaga adat berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan sumberdaya kelautan yang disebut dengan Panglima Laot. Berdasarkan adat masyarakat, apabila terjadi pelanggaran atau sengketa di
  • 93 wilayah laut, maka panglima laot akan berusaha mencari solusinya secara damai menurut adat masyarakat setempat. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hukom adat laot maka warga tersebut sebelum ditangani oleh pihak polisi, biasanya diselesaikan lebih dahulu secara adat. Apabila tidak ada titik temu antara pihak yang melanggar atau yang terlibat konflik barulah kemudian diserahkan kepada polisi untuk memutuskan perkaranya. Provinsi Aceh memiliki wilayah pantai dan laut yang cukup luas, membujur dari wilayah barat, timur dan utara. Sebelah barat pantai Aceh terbentang luas dan berhadapan dengan Lautan India, sebelah utara Aceh berbatasan dengan Laut Andaman, dan sebelah timur Aceh berbatasan dengan Selat Malaka. Namun luasnya lautan wilayah Provinsi Aceh belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan para nelayan. Sebagian besar nelayan hanya mengandalkan pendapatannya dari perikanan tangkap, semetara dari usaha sektor lain seperti budidaya rumput laut dan turumbu karang belum dilakukan secara optimal. Data berkaitan dengan produksi budidaya ikan dengan cara keramba/jaring apung dan produksi perikanan laut di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 2 (Aceh Dalam Angka, 2008). Tabel 2. Produksi Budidaya Ikan Dengan Cara keramba/Jaring Apung dan Produksi Perikanan Laut di Provinsi Aceh No. Tahun Produksi Ikan (Ton) Keramba/Jaring Perairan Perikanan Laut Apung Umum/Terbuka 1. 2004 1.759,8 1.539,6 102.721,4 2. 2005 347,2 1.630,0 81.162,2 3. 2006 389,4 1.419,8 123.883,9 4. 2007 483,7 1.367,0 127.837,4 Sumber: Aceh Dalam Angka, 2008 Tabel 2 menunjukkan bahwa setelah tsunami (tahun 2005) produksi di bidang perikanan menurun drastis di Provinsi Aceh. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya mulai meningkat, bahkan melebihi dari saat sebelum tsunami. Kondisi
  • 94 ini tergambar dari produksi perikanan laut. Begitu juga halnya produksi ikan dari hasil keramba/jaring apung, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun setelah tsunami, meskipun belum mencapai hasil seperti sebelum tsunami. Ilustrasi dari data ini juga mengindikasikan bahwa terjadinya tsunami di Aceh tahun 2004 berdampak negatif terhadap kondisi sumberdaya kelautan di Provinsi Aceh, meskipun kemudian berbagai upaya untuk pengelolaan sumberdaya kelautan terus dilakukan, seperti pemeliharaan terumbu karang, rumput laut dan penanaman kembali tanaman bakau yang hancur akibat tsunami di hampir seluruh wilayah pesisir Aceh. Setelah tsunami, di beberapa wilayah, seperti Sabang (Pulau Weh) dan Sinabang (Pulau Simeulu) dan beberapa pantai di wilayah Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Aceh Barat, masyarakat sudah mulai kembali memperkuat hukum adat laut terkait dengan pemeliharaan turumbu karang dan rumput laut. Menurut hukum adat, masyarakat yang melanggar ketentuan yang disepakati bersama, maka si pelanggar akan didenda sesuai dengan adat yang berlaku. Salah satu contoh kasus pelanggaran hukum adat laut di Desa Ie Melee Kota Sabang. Menurut hukum adat laut yang ditetapkan, tidak boleh warga menjaring ikan sekitar dekat pantai Desa Ie Melee dengan batas yang sudah disepakati bersama supaya turumbu karang di wilayah tersebut tetap terpelihara. Namun tiba-tiba ada seorang nelayan (masih muda) warga dari desa lain yang melanggar aturan adat tersebut. Akibatnya, warga tersebut ditangkap dan diadili secara adat dengan denda yang telah disepakati secara adat. Kondisi ini membuat masyarakat lain jera dan tidak berani melanggar hukum adat laut. Sumber daya kelautan dan perikanan yang Aceh miliki tidak hanya dalam bentuk ikan. Aceh juga memiliki potensi lainnya seperti: terumbu karang dan mangrove. Kedua ekosistem ini sangat penting bagi perikanan Aceh mengingat bahwa kedua ekosistem ini memiliki fungsi ekologis sebagai tempat pemijahan, tempat makan dan habitat hidup berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya. Rusak dan berkurangnya kedua ekosistem ini diyakini akan mengurangi hasil tangkapan nelayan yang artinya akan mengurangi produksi perikanan Aceh. Terumbu karang di Aceh tersebar terutama di bagian utara Aceh (Pulau Weh dan Pulau Aceh), pesisir barat Aceh dan pulau-pulau kecil lepas pantai (Kepulauan Banyak) serta Simeulue. Secara umum, persentase tutupan karang
  • 95 hidup di perairan Aceh memiliki kondisi tutupan karang yang berbeda-beda. Persentase tutupan karang di Aceh berkisar dari 0 sampai dengan 80%. Umumnya kondisi karang yang baik ditemukan di lokasi yang pengawasan dan pengelolaanya relatif baik, seperti kawasan timur Pulau Weh dimana masyarakat di wilayah tersebut menginisiasi kawasan lautnya sebagai kawasan konservasi daerah sehingga pemakaian alat tangkap yang dapat merusak terumbu karang dilarang untuk digunakan (lihat Tabel 3). Tabel 3. Persentase Tutupan Karang Hidup Rata-Rata Dibeberapa Lokasi Di Aceh Persentase Lokasi tutupan Tahun Sumber Data karang (%) Pulau Weh (Reef crest) ± 35,6 2005 Campbell et. al Pulau Weh (Reef slope) ± 32,1 Pulau Aceh (Reef crest) ± 12,4 2005 Campbell et. al Pulau Aceh (Reef slope) ± 4,6 Pulau Weh dan Pulau ± 24 2006 Ardiwijaya et.al Aceh Pulau Banyak ± 38,9 Pulau Weh dan Pulau ± 24,5 2006 Foster et.al Aceh ± 24,5 Timur Banda Aceh Pulau Weh dan Pulau ± 24 2007 Ardiwijaya et.al Aceh Kepulauan Banyak dan ± 38,7 2007 Herdiana et. al Simeulue Pulau Weh ± 29,8 2007 Rudi et.al Pulau Aceh ± 10,7 Pulau Weh dan Pulau ± 28 2008 Ardiwijaya et.al Aceh Tabel 3 menunjukkan persentase tutupan karang hidup rata-rata dibeberapa lokasi di Aceh yang memiliki terumbu karang dari beberapa sumber. Perbedaan nilai tutupan karang ini dapat disebabkan oleh berbedanya metode pengukuran dan pengambilan data yang dilakukan. Berdasarkan kategori yang
  • 96 dibuat oleh Gomez and Yap (1998), dimana kondisi terumbu karang dibagi menjadi empat kategori berdasarkan persentase tutupan karangnya, yaitu: “sangat baik” (75-100% tutupan karang); “baik” (50-74,9% tutupan karang); “cukup baik” (25-49,9% tutupan karang), dan; “buruk” (0-24,9% tutupan karang), maka dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa rata-rata kondisi terumbu karang di Aceh dalam keadaan cukup baik. Kerusakan terumbu karang di Aceh utamanya disebabkan oleh faktor manusia, diantaranya penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan dapat merusak terumbu karang, seperti penggunaan pukat harimau, bom dan racun. Penggunaan bom masih sangat marak saat ini di Kepulauan Banyak dan Pulau Aceh. Selain itu faktor alami juga dapat merusak terumbu karang di Aceh. Tingginya sedimentasi di daerah Lampuuk menyebabkan kematian karang di wilayah tersebut (Baird et.al 2005). Pemangsaan oleh predator seperti bintang laut berduri (Acanthaster plancii) dapat merusak terumbu karang. Berdasarkan laporan Herdiana et.al (2007) telah terjadi pemangsaan besar-besaran oleh bintang laut berduri terhadap karang di Kepulauan Bayak. Populasi bintang luat tersebut sudah termasuk kedalam kategori membahayakan. Sementara itu luas konservasi laut di Aceh baru dilakukan di dua wilayah, yaitu kawasan Pulau Weh, yakni PulaRubiah dan Simeulu (Pulau Banyak). Namun belum ada data yang valid berkaitan dengan besarnya luas konservasi laut di Aceh. Kondisi jumlah tindak pidana perikanan, persentase terumbu karang dalam keadaan baik, luas konservasi laut, dan persentase kabupaten/kota yang memiliki Standar Pelayanan Minimum Lingkungan Hidup belum tersedia data yang valid di Provinsi Aceh. Apabila dibandingkan dengan data di tingkat nasional menunjukkan bahwa indikator yang positif terhadap pengelolaan sumberdaya kelautan (lihat Tabel 4). Belum lengkapnya data pengelolaan sumberdaya kelautan yang dapat digunakan untuk membandingkan dengan data yang sama di tingkat nasional menyebabkan analisis secara kuantitatif sulit dilakukan. Namun demikian, secara deskriptif kualitatif, seperti yang diindikasikan dari data Tabel 4 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tindak pidata kelautan di Aceh meskipun tidak begitu signifikan (Sumber data: Dit Pol Air Polda
  • 97 Tabel 4. Perbandingan Data Indikator Hasil Laut Provinsi Aceh dan Nasional N Indikator o Hasil Capaian Tahun Kelautan 2004 2005 2006 2007 2008 Ace Nas Ace Nas Ace Nas Ace Nas Ace Nas h h h h h 1. Jumlah - 200 - 174 - 139 12 116 15 62 tindak pidana perikana n 2. Persenta - 31.4 33,8 31.4 31.3 29.4 31.3 30.6 28 30.9 se 6 5 9 7 9 5 2 6 terumbu karang dalam keadaan baik 3 Luas - 8.60 - 8.60 - 8.60 - 9.30 - 13.5 kawasan konserva si laut Sumber: Data EKPD 2009 Aceh, 2007). Selain itu, adanya upaya yang dilakukan oleh masyarakat lokal ke arah yang semakin positif dalam mengelola sumberdaya kelautan pasca konflik dan tsunami, seperti penerapan kembali hukum adat laut terkait dengan pemeliharaan turumbu karang menyebabkan kasus pidana kelautan semakin meningkat. Berdasarkan hasil penelitian (Agussabti, Indra, dan Lukman, 2009) menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan nelayan kecil di pesisir pantai timur Aceh
  • 98 (Desa Matang Rayek, Kecamatan Idi Rayek) semakin parah karena sudah rusaknya terumbu karang sehingga hasil tangkapan ikan di dekat pesisir pantai semakin menurun. Nelayan yang menangkap ikan di sekitar pinggir pantai hanya memperoleh pendapatan sekitar Rp 20.000-30.000 per harinya. Padahal dulunya dikatakan nelayan bisa memperoleh rata-rata pendapatan Rp 50.000 per harinya. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa hukum adat laut yang sudah diberlakukan di Aceh dalam upaya mengelola sumberdaya kelautan, meskipun belum optimal dalam penerapannya, yaitu: (1) larangan menjaring atau memasang jaring di sekitar pantai supaya terumbu karang tidak rusak, dan (2) larangan meracun atau memasang bom dalam menangkap ikan supaya ikan-ikan kecil masih bisa berkembang. Meskipun belum ada data secara kuantitatif, tetapi beberapa kasus dan penerapan hukum adat laut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada tahap selanjutnya akan memperkecil jumlah tindak pidana perikanan, meningkatkan persentase terumbu karang dalam keadaan baik, dan semakin terpeliharanya kawasan konservasi laut dalam wilayah Provinsi Aceh. Relevansi Permasalahan yang umumnya dijumpai terkait dengan pembangunan di bidang perikanan dan kelautan di Aceh antara lain: (1) potensi sumberdaya manusia yang masih terbatas dengan tingkat pendidikan yang rendah, sebagian besar nelayan tersebut adalah nelayan tradisional dan pekerjaan ini merupakan pekerjaan turunan yang diturunkan setiap ayah yang bekerja sebagai nelayan kepada setiap anaknya; (2) konflik yang berkepanjangan di masa lampau; (3) bencana alam tsunami tahun 2004 yang menghacur berbagai potensi perikanan Aceh; (4) sebagian besar nelayan di Aceh hidup di bawah garis kemiskinan; (5) maraknya pencurian ikan atau tindak pidana di wilayah perairan Aceh, dan (6) semakin meningkatnya kerusakan terumbu karang di wilayah pesisir Aceh akibat penjaringan ikan sebagai akibat meningkatnya aktivitas penangkapan ikan. Berbagai persoalan tadi menyebabkan potensi kelautan dan perikanan di Aceh masih belum bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara optimal. Hal ini menjadi sebuah ironi mengingat nelayan Aceh hidup miskin di tengah kekayaan potensi kelautan dan perikanan Aceh. Untuk itu perlu
  • 99 dilakukan upaya yang lebih terstruktur dan strategis agar potensi tersebut dapat menjadi salah satu pilar dalam pembangunan perekonomian Aceh. Sementara itu, strategi pengembangan perikanan lebih diarahkan pada kegiatan budidaya dengan target dan orientasi produksi daripada penyelamatan kekayaan potensi kelautan dan peningkatan sumberdaya nalayan di Aceh. Hal ini seperti tertuang dalam Master Plan Dinas Perikanan Aceh yang menitik beratkan strategi pengembangan perikanan Aceh pada tiga tujuan, yaitu: (1) melaksanakan manajemen budidaya yang memenuhi persyaratan budidaya udang di lingkungan yang sudah tercemari penyakit viral SCHM (Shrimp Culture Health Management); (2) membangun jaringan irigasi yang dapat memenuhi persyaratan SCHM; dan (3) memenuhi persyaratan kemandirian agribisnis budidaya udang Provinsi Aceh. Strategi pengembangan perikanan ini dinilai satu pihak dapat meningkatkan pendapatan nelayan, namun di pihak lain masih kurang relevan dengan permasalahan di bidang kelautan dan perikanan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sumber daya kelautan dan perikanan yang Aceh miliki tidak hanya dalam bentuk ikan. Aceh juga memiliki potensi lainnya seperti: terumbu karang dan mangrove. Kedua ekosistem ini sangat penting bagi perikanan Aceh mengingat bahwa ekosistem ini memiliki fungsi ekologis sebagai tempat pemijahan, tempat makan dan habitat hidup berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya. Rusak dan berkurangnya kedua ekosistem ini diyakini akan mengurangi hasil tangkapan nelayan yang artinya akan mengurangi produksi perikanan Aceh. Selain itu, perlunya kebijakan pemerintah secara terpadu berkaitan dengan pengembangan budidaya perikanan, penguatan lembaga lokal (Panglima Laot), dan program yang ditujukan untuk pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan Aceh. Efektifitas Apabila dilihat dari rencana induk pengembangan perikanan budidaya Provinsi Aceh tahun 2006 - 2010 lebih ditujukan pada momentum besarnya perhatian dunia internasional untuk membangun kembali Provinsi Aceh setelah konflik dan tsunami tahun 2005 sehingga dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi perikanan dalam wilayah Provinsi Aceh. Seluruh program tersebut kalau dilaksanakan secara terus menerus dan terarah pada gilirannya
  • 100 akan mewujudkan agribisnis perikanan budidaya payau, laut, dan air tawar Provinsi Aceh yang mandiri. Salah satu undang-undang yang mengatur pengelolaan perikanan di Propinsi Aceh adalah Undang-undang No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengelola sumberdaya yang dimilikinya. Terdapat beberapa bab yang menjelaskan mengenai perikanan ; Bab 162: (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengelola sumberdaya kelautan yang ada diwilayahnya; (2) Kewenangan untuk mengelola sumberdaya kelautan seperti yang disebutkan dalam pasal 1 meliputi: (a) konservasi dan pengelolaan sumberdaya kelautan; (b) pengaturan administrasi dan perizinan usaha perikanan dan/atau pembudidayaan ikan; (c) pengaturan tata ruang di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; (d) penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut yang menjadi kewenangannya; (e) pengakuan dan pemeliharaan Hukum Adat Laot dan membantu keamanan laut; dan (f) perpartisipasi secara aktif untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin untuk kegiatan penangkapan ikan dan pengusahaan sumberdaya alam laut lainnya di laut sekitar aceh sesuai dengan kewenangannya; dan (4) pengelolaan sumberdaya kelautan yang disebutkan pada pasal satu (1), pasal dua (2), dan pasal tiga (3) dilaksanakan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan konservasi lingkungan. Mengingat tidak hanya sektor perikanan saja yang terkait dengan kawasan pesisir dan laut akan tetapi juga berbagai sektor lainnya seperti pariwisata, transportasi, pertambangan dan lain-lain maka Pemerintah Propinsi Aceh juga merujuk pada Undang-undang no 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini dilakukan untuk mengharmonisasikan semua pembangunan dari berbagai sektor perekonomian di kawasan pesisir. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindihnya berbagai kegiatan perekonomian di kawasan pesisir perlu dilakukan pengaturan tata ruang penggunaan kawasan pesisir. Berdasarkan Undang-Undang No 31/2004 tentang perikanan, Pemerintah wajib membuat Rencana Manajemen Perikanan (RPP memiliki kolaborasi yang sangat erat diantara pemerintah dan semua stakeholdernya). Sampai saat ini,
  • 101 RPP di Provinsi belum diaplikasikan secara optimal untuk membangun sektor perikanan. Oleh sebab itu dapat dinilai bahwa efektifitas pembangunan sektor perikanan di Provinsi Aceh belum mencapai tujuan pembangunan daerah dalam jangka panjang karena masih sangat terfokus pada upaya pengembangan budidaya dan belum dikembangkan secara terpadu untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dalam mewujudkan kelestarian sumberdaya kelautan secara berkelanjutan di Provinsi Aceh. Selain hukum dan undang-undang formal, Provinsi Aceh juga memiliki kearifan lokal dan hukum adat yang sudah lama diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat pesisir Aceh yaitu lembaga adat Panglima Laot. Oleh sebab itu, hukum adat ini sebaiknya diadaptasi dalam berbagai sistem perencanaan dan pengembangan sektor perikanan di Aceh. Dengan demikian, adopsi dan adaptasi kearifan local yang terdapat dalam masyarakat diharapkan akan dapat mewujudkan kualitas pengelolaan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan di Provinsi Aceh Pada masa mendatang. TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL Persentase penduduk miskin Perekonomian Aceh pada dasarnya memiliki basis sumber daya alam yang kuat walaupun sebelumnya pernah mengalami konflik dan bencana tsunami. Selama periode 2005-2007 pertumbuhan ekonomi Aceh (dengan migas) mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dimana tahun 2005 tumbuh negatif 10,1 % dan meningkat pada tahun 2006 menjadi 1,6 %, akan tetapi kembali mengalami penurunan sebesar -2,21 % pada tahun 2007. Selama tiga tahun terakhir struktur perekonomian Aceh telah berubah secara berarti, terutama dampak daripada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Perekonomian Aceh di luar sektor minyak dan gas bumi masih bertumpu pada pertanian. Pada tahun 2007, sektor pertanian memberi kontribusi 31,69 persen dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nonmigas Aceh. Di antaranya tanaman bahan makanan (food crops) masih merupakan yang paling dominan (13,23 persen), tanaman perkebunan yang memberi kontribusi 6,42 persen dalam output regional, sektor-sektor lain (peternakan, kehutanan, dan perikanan) mempunyai peran masing-masing di bawah 5 persen. Kendati
  • 102 pendapatan per kapita penduduk Aceh yang berada pada tingkat Rp 11 juta dan mendekati rata-rata nasional pada tahun 2006, namun tingkat kemiskinan di Aceh masih tinggi. Menurut BPS, angka kemiskinan di Aceh Tahun 2004 sebesar 28,4%, Tahun 2006 sebesar 26,5%, dan Tahun 2008 sebesar 23,5%; sedangkan angka kemiskinan di tingkat nasional pada tahun 2008 adalah 15,42%. Maknanya, meskipun ada penurunan tingkat kemiskinan di Aceh setelah berbagai progam pemberdayaan ekonomi dilakukan pasca konflik dan tsunami, namun angka kemiskinan di Aceh hingga tahun 2008 masih lebih tinggi dan masih juah di atas angka kemiskinan di tingkat nasional. Perubahan angka kemiskinan antara Provinsi Aceh dan Tingkat Nasional dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Perubahan angka kemiskinan antara Provinsi Aceh dan Tingkat Nasional No Tahun Angka Kemiskinan (%) Provinsi Aceh Tingkat Nasional 1. 2004 28,4 16.66 2. 2005 16.69 - 2 2006 28.28 17.75 4. 2007 26.65 16.58 3 2008 23.53 15.42 Sumber: Data BPS dan EKPD 2009 Tabel 3 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Provinsi Aceh masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan di tingkat nasional. Namun demikian, angka kemiskinan menunjukkan adanya penurunan baik pada tingkat nasional maupun di Provinsi Aceh. Di Provinsi Aceh, program Dana Alokasi Gampong dan beberapa program lainnya telah diluncurkan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun persoalan yang kemudian muncul bahwa tidak semua program yang diluncurkan tersebut berdasarkan kebutuhan masyarakat
  • 103 lokal. Akibatnya, berbagai bantuan yang disalurkan belum mampu memberikan dampak yang optimal dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat. Berkiatan dengan masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Aceh, Pemerintah Aceh prioritas pembangunan Aceh untuk mempercepat pembangkitan ekonomi masyarakat dalam mengurangi angka kemiskinan tersebut, yaitu: (1) pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan; (2) pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur dan sumber daya energi pendukung investasi; (3) peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar; (4) peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan; (5) pembangunan syariat islam, sosial dan budaya; (6) penciptaan pemerintahan yang baik dan bersih serta penyehatan birokrasi pemerintahan; dan (7) penanganan dan pengurangan resiko bencana daerah. Relevansi Relevansi ini penting untuk melihat sejauh mana program yang dilakukan pemerintah daerah ada hubungannya program pemerintah pusat. Merujuk data yang telah ditampilkan sebelumnya, dilihat sudut program yang diluncurkan sebagian besar ada relevansinya antara program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam pengentasan kemiskinan. Salah satu kebijakan baru yang akan dikembangkan adalah sistem perekonomian “gampong” yang akan mengakomodasi kebutuhan modal usaha kecil dan menengah, khususnya pada sektor pertanian melalui program “Pemakmu Gampong”. Saat ini Pemerintah Aceh juga sedang giatnya meluncurkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dengan alokasi dana Rp 150 juta per desa. Tetapi dilihat dari substansi bantuan yang diberikan dalam pengentasan kemiskinan, sebagian program dalam pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin. Hasil penelitian Agussabti, Indra, dan Lukman (2009) menunjukkan adanya perbedaan penyebab kemiskinan yang dirasakan masyarakat berdasarkan tipologi wilayah. Di wilayah desa pesisir, kemiskinan yang dirasakan masyarakat disebabkan semakin sulitnya memperoleh ikan di dekat pantai akibat semakin hancurnya terumbu karang sebagai sumberdaya kelautan yang dapat
  • 104 mengundang kehadiran ikan. Hanya nelayan yang memiliki modal dan bot besar bisa menangkap ikan lebih banyak di lautan jauh dari pantai. Di Wilayah desa pengunungan, kemiskinan yang dirasakan masyarakat disebabkan oleh sulitnya prasarana jalan yang tembus ke sentra produksi. Akibatnya kurangnya tersedia prasarana jalan ke sentra produksi menyebabkan perawatan dan hasil penen pertanian masyarakat tidak optimal. Selain itu, banyak hasil panen masyarakat yang tidak bisa dipasarkan karena akses masyarakat terhadap jalan sangat sulit. Akibatnya pendapatan masyarakat tetap rendah. Di wilayah desa biasa, kemiskinan yang dirasakan masyarakat disebabkan oleh rendahnya nilai tukar hasil pertanian masyarakat dengan bahan pangan olahan, seperti minyak goreng, gula dan lainnya. Karenanya, meskipun hasil panen dirasakan banyak oleh masyarakat, namun ketika dipertukarkan dengan pangan olahan maka nilainya kecil dan tidak seimbang. Kondisi ini bisa di atasi bila kebijakan pemerintah di arahkan pada penetapan harga pertanian yang adil dan stabil. Di wilayah desa kota, kemiskinan yang dirasakan masyarakat disebabkan oleh rendahnya keterampilan yang bisa dipertukarkan. Rendahnya keterampilan yang bisa dipertukarkan tersebut membuat mereka hanya tergantung atau tertumpu pada satu jenis pekerjaan kasar saja, seperti buruh bangunan, buruh di pasar dan lainnya. Akibatnya, apabila pekerjaan buruh tidak tersedia pada hari tersebut, maka mereka menganggur dan tidak bisa bekerja lain sehingga tidak memiliki pendapatan pada hari tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut berarti diperlukan adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam peluncuran program pemberdayaan masyarakat miskin pada masa mendatang. Selain itu, hasil penelitian tadi juga menunjukkan bahwa faktor modal bukanlah faktor utama penyebab miskin (lihat Grafik 1). Grafik 1 menunjukkan faktor utama penyebab miskin secara berurutan adalah (1) kurangnya usaha/kurangnya kreatif, (2) berasal dari golongan miskin (orang miskin ada kecenderungan kawin dengan sesama miskin), (3) rendahnya pendidikan/keterampilan, dan (5) faktor lainnya, seperti cacat, sakit, dan tua.
  • 105 Faktor Utama Penyebab Miskin 33.33 35.00 32. 00 30.00 31. 33 29. 50 00 30. 30. 50 33.00 00 33. 30.00 26. 00 Persentase 24. 67 23. 00 Rendah pendidikan/ketrampilan 25.00 Keterbatasan M odal/Lahan 20.00 Dari Golongan M iskin 15.00 11. 33 8. 67 Kurangusaha/kurang kreatif 8. 00 10.00 7.50 Lainnya (cacat, sakit, tua) 5.00 2. 00 0. 67 2. 50 3. 00 0.00 Desa Desa Desa Desa Pesisir Kota Upland Biasa (Flatland) Wilayah Penelitian Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa kurang relevansi antara bantuan yang diberikan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dengan kemutuhan masyarakat miskin. Hal ini terindikasi dari bias bantuan pemerintah yang cenderung hanya mengandalkan program pemberian bantuan modal usaha tanpa adanya pedampingan yang optimal dalam upaya pengentasan kemiskinan. Padahal menurut hasil penelitian ini, hal yang paling penting dilakukan pemerintah adalah program bantuan modal usaha yang diikuti oleh pedampingan yang dapat mendorong kreatifitas kerja masyarakat daripada program yang hanya sekedar pemberian modal usaha yang membuat masyarakat semakin kurang kreatif dan tergantung pada pihak luar. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kombinasi program yang sebaiknya dilakukan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah pemberian bantuan modal usaha yang diikuti dengan: (1) pedampingan input, menyediakan bahan baku awal yang memungkinkan mereka dapat mengem- bangkan usahanya; (2) pedampingan proses, menyediakan keahlian/pengetahuan dan ketrampilan yang memungkinkan mereka memiliki keahlian yang dapat dipertukarkan dalam mengolah input menjadi output; dan (3) pedampingan output, pada tahap awal menampung input yang dihasilkan masyarakat dan selanjutnya
  • 106 membangun networking pasar yang memungkinkan masyarakat dapat mengembangkan kemandiriannya. Efektivitas Mengukur efektitas dari sebuah program pembangunan sebenarnya haruslah dibandingkan antara target dan sasaran dengan capaian program. Ada beberapa program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan, seperti bantuan modal usaha, bantuan langsung tunai (BLT), bantuan Askeskin, dan bantuan pertanian. Oleh sebab itu, kajian tentang jumlah penerima bantuan dan persepsi manfaat yang dirasakan masyarakat dapat menjadi indikator untuk melihat tingkat efektifitas program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Kedua indikator ini dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian Agussabti, Indra, dan Lukman (2009) seperti terdapat pada Tabel 4. Tabel 4. Jenis Bantuan yang Diterima Masyarakat Miskin Selain Zakat Fitrah Wilayah Jenis Bantuan Selain Zakat Fitrah tidak Penelitia Bantua Bantuan LSM menerim n n Modal BL Askeski Pertania (uang/barang a Tota Usaha T n n ) bantuan l Desa Pesisir 2 9 20 0 32 87 150 Desa Kota 3 5 10 0 7 125 150 Desa Upland 4 48 24 1 123 200 Desa Biasa (Flatland ) 1 5 10 0 0 134 150 Tabel 4 menunjukkan bahwa bantuan pemerintah yang hampir merata diterima oleh masyarakat miskin adalah bantuan dari pemerintah pusat, yaitu Askeskin dan BLT. Sementara bantuan dari pemerintah daerah seperti bantuan modal usaha dan bantuan pertanian masih sedikit sekali yang menerimanya. Oleh
  • 107 sebab itu, berdasarkan indikator ini bantuan pemerintah daerah dapat dikatakan kurang mencapai sasaran dan belum efektif dalam pengentasan kemiskinan. Begitupun terhadap bantuan pemerintah pusat seperti Askeskin, sebagian besar masyarakat miskin menyatakan apabila mereka berobat dengan menggunakan Askeskin sering obat yang diberikan tidak menyembuhkan penyakit yang diderita, sehingga mereka menduga obat yang diberikan melalui Askeskin kualitasnya rendah. Oleh sebab itu, jika mereka ada sedikit uang jarang menggunakan Askeskin untuk berobat. Begitu juga bantuan BLT, banyak masyarakat miskin menilai bantuan ini hanya bersifat sementara dan belum dapat melepaskan kondisi dari belenggu kemiskinan karena jumlah bantuan per Kepala Keluarga belum memadai untuk dijadikan sebagai modal kerja. Selain itu, peluncuran modal tersebut diberikan secara bertahap sehingga tidak bisa dimanfaatkan sebagai modal kerja. Namun demikian, masyarakat miskin merasakan adanya manfaat bantuan pemerintah tersebut karena dapat sedikit membantu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari yang dirasakan begitu berat menghimpitnya. Adanya manfaat bantuan pemerintah yang dirasakan masyarakat miskin dapat dilihat pada Gambar 1. Manfaat Bantuan Pemerintah Yang Dirasakan Masyarakat Miskin Desa Pesisir 49.00, 32% Desa Kota 61.33, 40% Desa Upland 25.50, 17% 16.67, 11% Desa Biasa (Flatland) Gambar 1. Manfaat Bantuan Pemerintah yang Dirasakan Masyarakat Miskin Gambar 1 menunjukkan bahwa hanya sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa ada manfaat dari bantuan yang diberikan pemerintah. Hal ini dikarenakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada orang miskin kurang mampu membangun kemandirian mereka dalam mengembangkan usaha dan
  • 108 meningkatkan pendapatannya secara berkelanjutan. Bantuan modal usaha yang disalurkan pemerintah daerah melalui LKM umumnya dimanfaat oleh egen di desa, bukan masyarakat miskin, karena berbagai syarat yang diharuskan tidak mampu dipenuhi oleh mereka yang miskin. Oleh sebab itu, berdasarkan dua indikator dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa program pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan belum efektif. Mengingat kondisi ekonomi masyarakat miskin di Aceh masih ditandai dengan kegiatan-kegiatan ekonomi primer berbasis sumberdaya alam, maka strategi pengentasan kemiskinan harus memberi manfaat ekonomi yang mampu meningkatnya pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja di kalangan masyarakat miskin. Sesuai dengan penyebab utama kemiskinan yang dirasakan masyarakat Aceh berdasarkan kejian penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni kurangnya usaha/kurangnya kreatif dan rendahnya pendidikan/keterampilan, maka ada 2 strategi yang harus dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu strategi umum dan strategi khusus. Strategi umum dalam pengentasan kemiskinan dapat ditempuh dalam bentuk kebijakan berupa: (1) membangun infrastruktur perdesaan (jalan ke sentra produksi) di wilayah penelitian, terutama di wilayah upland, untuk menyokong pertumbuhan ekonomi, (2) menyediakan fasilitas umum (pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, dan irigasi) yang tidak saja memberikan pelayanan pada masyarakat miskin, tapi juga sekaligus mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi. Strategi khusus dalam pengentasan kemiskinan dapat ditempuh: (1) memberikan modal usaha dengan sasaran khusus untuk kaum perempuan dalam kegiatan ekonomi melalui program “home industri” berbasis bahan baku pertanian dan perikanan. Program ini harus diikuti dengan pedampingan input, proses dan output. Melalui peningkatan peran perempuan dalam perekonomian maka penghidupan keluarga miskin diharapkan menjadi lebih sejahtera, khususnya pada rumahtangga yang kepala keluarganya janda; dan (2) pemberian bantuan modal usaha dengan sasaran khusus untuk rumah tangga miskin yang diikuti dengan: (a) pedampingan input, menyediakan bahan baku awal yang memungkinkan mereka dapat mengem-bangkan usahanya; (b) pedampingan proses, menyediakan keahlian/pengetahuan dan ketrampilan yang memungkinkan mereka memiliki keahlian yang dapat dipertukarkan dalam mengolah input
  • 109 menjadi output; dan (c) pedampingan output, pada tahap awal menampung input yang dihasilkan masyarakat dan selanjutnya membangun networking pasar yang memungkinkan masyarakat dapat mengembangkan usahanya secara mandiri.
  • DAFTAR KEPUSTAKAAN Aron, Janine, 2000. “Growth and Institutions : A Review of the Evidence”, The World Bank Research Observer, Volume 15 Number 1. February 2000, p.99 – 136. Asia Foundation (2007): Aceh Programs. Asia Foundation Jakarta. Armstrong, Harvey and Taylor, Jim. 2005. Regional Economics and Policy, Third Edition. Blackwell Publishing, Bappenas, 2006. Berjuang Membangun Kembali Indonesia, Laporan Kinerja Dua Tahun SBY – JK. Kementrian Negara PPN / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta. ------------, 2006. Pembangunan Daerah Dalam Angka, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementrian Negara PPN / Bappenas, Jakarta. BPS. 2006. PDRB Propinsi-Propinsi di Indonesia menurut Lapangan Usaha, Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia Badan Pusat Statistik (edisi beberapa tahun): Survei Usaha Terintegrasi: Profil Usaha Kecil dan menengah tidak berbadan hukum, Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia. Bank Indonesia (2006): Kajian ekonomi regional provinsi NAD:kajian triwulan, triwulan II-2007, Kantor Bank Indonesia Banda Aceh. BRR (2007): Report to CFAN stakeholders on BRR economic development and livelihood activities in Aceh-Nias. Barenz. Eberhard Peter (2006): Local economic development and microfinance in NAD: BDS component Strategy Report. Deliarnov, 2006. Ekonomi Politik, Penerbit Erlangga, Jl. H. Bapping Raya No. 100, Ciracas (anggota IKAPI), Jakarta. Kiryanto (2007): Urgensi Redefinisi Sektor UMKM, Koran harian Suara Merdeka. Kuncoro, Mudrajad. 2007. Ekonomika Industri Indonesia Menuju Negara Industri Baru 2030 ?, Penerbit ANDI Yogyakarta. Republik Indonesia, 2006. Buku Pegangan 2006 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah..
  • Republik Indonesia (1995): Undang-undang No.19 tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Republik Indonesia (2005): Peraturan pemerintah No.7 tahun 2005 tentang Rencana pembangunan jangka menengah tahun 2004-2009. Serambi Indonesia (2007), Razia senjata berlanjut: 105 Senpi, 6 bahan peledak, 518 amunisi diamankan, Koran harian, edisi tanggal 8 November 2007. The World Bank 2006. Aceh Public Expenditure Analysis, Spending for Reconstruction and Poverty Redction,The World Bank Office Jakarta, ------------, 2006. Making The New Indonesia Work for The Poor, The World Bank Office Jakarta. ------------, 2007 a. Spending for Development : Making the Most of Indonesia’s New Opportunities, Indonesia Public Expenditure Review 2007. The World Bank Office Jakarta. ------------, 2007 b. 2007. Pengelolaan Keuangan Publik di Aceh, Mengukur kinerja Pemerintah Daerah di Aceh. The World Bank Office Jakarta. Van Den Berg, Hendrik 2005. Economic Growth and Development, An Analysis of Our Greatest Economic Achievements and Our Most Exciting Challenges, Mc – Graw – Hilll, Irwin, Singapure, Sydney, Toronto. World Bank (2006.a): Making the new Indonesia work for the poor, The World Bank Office Jakarta. World Bank (2006.b): Aceh public expenditure analysis: spending for reconstruction and poverty reduction, The World Bank Office Jakarta. World Bank (2006.c): Aceh village survey 2006: an evaluation of infrastrucre and sosial conditions in villages, The World Bank Office Jakarta.