BAB I.
                             PENDAHULUAN


      I.1. Latar belakang dan Tujuan

      Luas wilayah republik Indone...
2



peningkatan PDRB per kapita, tetapi juga dapat terlihat pada perubahan angka
IPM dan indikator-indikator sosial lainn...
3



pembangungan yang telah berlangsung selama empat tahun pelaksanaan RPJM
Nasional dan RPJM Daerah di Aceh.

I.3. Metod...
5


                                  BAB II

                           HASIL EVALUASI

      Dalam upaya menelusuri masa...
6



     Gambar I.1 Pertumbuhan PDRB per kapita pada Harga
        Konstan 2000, periode 2000 – 2008 (dalam %)




Grafik...
7


      Situasi dan kondisi Aceh seperti gambaran tersebut tercermin pada laju
pertumbuhan PDRB per kapita (tanpa migas)...
8


      Dewasa ini, lebih dari 70% penduduk Aceh bertempat tinggal di wilayah
pedesaan dan lebih dari 60% hidup di sekto...
9


Terhentinya aktivitas kegiatan ekonomi tersebut membawa dampak pada
meningkatnya jumlah pengangguran. Diperkirakan ant...
10


pekerjaan dan pendapatan mereka akibatnya penduduk miskin kembali
meningkat.

         Peningkatan angka kemiskinan y...
11


produksi dan pendapatan. Ketenagakerjaan memperlihatkan kemungkinan
terciptanya kesempatan kerja dan adanya penganggu...
12


Besar, dan Sabang, mencapai di atas 70 persen melebihi TPAK nasional sekitar
66,8 persen. Gambaran TPAK tersebut menu...
13


      Berdasarkan lapangan usaha dan status pekerjaan, sumbangan sektor
pertanian di Provinsi NAD masih dominan terha...
14


transportasi, pertambangan, listrik, gas dan air, dan keuangan hanya di bawah 3
persen dan pada umumnya tidak banyak ...
15


       Berbagai kegiatan produktif yang dilakukan oleh masyarakat, swasta, dan
pemerintah, baik di sektor pertanian a...
16




2.1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI
2.1.1. Capaian indikator
      Sebagaimana     diketahui   dimasa   lal...
17


karena itu ada beberapa mekanisme yang dapat dikaji dalam membahas tentang
keadilan dan demokrasi melalui penguatan d...
18


kesinambungan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ketua tim penilai kinerja
pelayanan publik Kementerian Pendayagun...
19


sudah mulai menjadi perhatian dari setiap daerah, bahkan daerah yang selama
ini kurang perhatiannnya sekarang telah b...
20


Dalam kaitan itu, perlu untuk mengeluarkan suatu panduan mendirikan dan
mengembangkan lembaga pelayanan perizinan ter...
21


Selain itu, selama ini berdasarkan telaah penanganan kasus dan implimentasi
penuntasan kasus tindak pidana korupsi ya...
22


menyebutkan, 14 kasus tersebut kini sudah masuk dalam tahap penyidikan dan
masih   menunggu     hasil   audit   dari ...
23


Pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) menurunkan tim ke Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD), untuk melakukan evaluasi ...
24


Selain itu, ujarnya, selama ini berdasarkan telaah penanganan kasus dan
implimentasi penuntasan kasus tindak pidana k...
25


Partai Aceh, Darmuda, jika tunggakan dugaan korupsi yang telah masuk ke
jaksa maupun polisi lambat diserahkan ke peng...
26


Pada dasarnya pelaksanaan pesta demokrasi di Aceh telah berjalan dengan
baik meskipun ada beberapa hambatan yang terj...
27


dan kemudian dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 belumlah memadai. Oleh karena itu, Pemerinta...
28


Dengan pemilihan secara langsung ini, diharapkan dapat dicapai beberapa hal
yaitu :
    1. Rakyat yang telah mempunya...
29


Aceh   telah mengalami     beberapa pasang surut, yaitu rencana awal 25
Oktober 2005 sesuai Undang-Undang Nomor 18 Ta...
30


cukup tinggi dan dimungkinkan akan bertambah lagi. Karena belum ada data
yang akurat, maka KIP belum dapat memperkira...
31


   legislatif kehadiran Partai lokal (Parlok) telah membawa keingitahuan dari
   masyarakat untuk menentukan calon-ca...
32


yang punya pemikiran seperti itu, harus melihat dan mempelajari lebih jauh
soal hukum islam," "Banyak diantara orang ...
33


koruptor di Aceh. "Jadi hukum cambuk bukan saja untuk rakyat kecil dan
penjahat kecil saja, melainkan juga untuk penj...
34


masih kurang, akan tetapi dalam hal-hal tertentu capaian daerah lebih tinggi
dari nasional. Capaian daerah (Aceh) yan...
35


antarlembaga itu berkoordinasi secara optimal sehingga menghasilkan
sinergi yang bermanfaat dalam menimbulkan deteren...
36


dengan lembaga lain yang berfungsi sebagai lembaga pengawas. Sebutlah
misalnya BPKP dan BPK yang telah memiliki puluh...
37



Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh akan
memposisikan Bawasda sebagai lembaga internal penga...
38


masih memelukan pengujian secara hukum dan HAM, karena ada sebagaian
aturn yang bertentangan dengan konsep gender sep...
39


   memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus semua
   kepentingan di bidang pemerintahan dan lain sebagai...
40


      Dalam hal perspektif gender. khususnya di Aceh peran wanita dalam
berbagai kegiatan mulai meningkat dari tahun ...
41


       e) Memanfaatkan sarana dan prasarana kerja yang berdaya guna dan
           berhasil guna;
       f) Melakukan...
42


       g) Membangun etika politik melalui rasa saling percaya dan menghargai
            (sportifitas) di dalam kelom...
43


Sejalan dengan proses yang telah dilakukan sebagai bagian dari perlayanan
publik dalam rangka penyelenggaraan pemerin...
44


yang menyebabkan kerugian daerah. Di samping itu kasus-kasus dalam
pelaksanaan   demokrasi       penyelenggaraan   pe...
45


   disampaikan kepada masyarakat secara transparan agar masyarakat tidak
   menduga-duga akan kinerja pemerintah Aceh...
46

2. 2. TINGKAT KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA
2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia, Pendidikan, Kesehatan dan
     Keluarga Be...
47




      Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Aceh
mengalami tren positif dan terus mengikuti    tren perk...
48

2005, meskipun tren perkembangannya positif, sebagaimana ditunjukkan
grafik berikut.




       Angka Putus Sekolah SL...
49

C. Kesehatan
       Selain IPM dan pendidikan, kualitas sumberdaya manusia ditentukan
oleh indikator kesehatan. Salah ...
50




      Besarnya angka kematian bayi di Aceh terjadi terutama di pedesaan.
Hal ini disebabkan oleh sarana dan prasara...
51

tamat SLTP dan 23 bayi meninggal pada ibu yang tamat SLTP. Rendahnya
pendidikan ibu tersebut menyebabkan bayi meningga...
52

bayi melalui posyandu tidak bekerja dengan baik. Di samping itu serapan
dana pembangunan selama tiga tahun terakhir te...
53

dari seluruh pasangan usia subur yang ada. Rendahnya angka tersebut
terutama disebabkan rendah pengetahuan masyarakat ...
54

2.2.2 Indikator Yang Menonjol di Bidang Pendidikan
      A. Tingkat Partisipasi Murni Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtid...
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH

2,847 views
2,635 views

Published on

Dokumen Laporan Akhir EKPD 2009 Provinsi Aceh oleh Universitas Syiah Kuala

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,847
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
62
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan Akhir EKPD 2009 Aceh - UNSYIAH

  1. 1. BAB I. PENDAHULUAN I.1. Latar belakang dan Tujuan Luas wilayah republik Indonesia terbagi habis keseluruh daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dengan pemahaman daerah adalah daerahnya pusat, dan pusat adalah pusatnya daerah. Dengan demikian RPJM Nasional dilaksanakan diseluruh wilayah nusantara Republik Indonesia, oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat luas. Dengan demikian setiap daerah (provinsi dan kabupaten kota) wajib menyusun RPJM Daerah yang berlandaskan RPJM Nasional serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing. Berlandaskan RPJMD dan RKPD sesuai dengan petunjuk sistem perencanaan pembangunan nasional (UU No. 25/2004) setiap daerah melakukan proses perencanaan, sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah pada setiap tahunnya tercermin dalam APBD. Dalam situasi dan kondisi yang sedemikian rupa, kegiatan pembangunan di sesuatu wilayah dalam daerah tertentu, dana pembangunannya dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten / Kota, dan dana Investasi swasta domestik dan atau investasi asing. Proses pembangunan Daerah yang telah, sedang, dan akan berlangsung di Aceh adalah dengan menggunakan dana dari berbagai sumber yang telah tersebut di atas yang akan dimonitor dan dievaluasi oleh Tim EKPD provinsi, guna dapat memberikan gambaran sejauh mana ke tiga agenda yang tersebut dalam RPJM Nasional dapat terlaksana di provinsi Aceh. Dalam kaitan ini, ingin diketahui sejauh mana pelaksanaan empat tahun RPJM Nasional dan daerah (2005, 2006, 2007, dan 2008) di provinsi Aceh dapat mencapai sasaran atau tjujuan pembangunan yang telah direncanakan, apakah mampu memberikan solusi terhadap masalah- masalah yang dihadapi oleh daerah, dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara lebih adil dan merata. Hal tersebut antara lain juga dapat diamati pada arah perubahan porsi penduduk miskin, tingkat pengangguran, dan kinerja pembangunan daerah, tidak hanya dapat diamati pada 1
  2. 2. 2 peningkatan PDRB per kapita, tetapi juga dapat terlihat pada perubahan angka IPM dan indikator-indikator sosial lainnya. Dengan demikian hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah ini diharapkan dapat menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004 – 2008. Sesuai dengan harapan tersebut beserta hasil pembahasan dalam seminar pembekalan EKPD pada awal bulan Juli 2009, maka evaluasi kinerja pembangunan daerah ini berupaya dapat memberukan informasi penting yang bersifat kuantitatif dan kualitatif tentang proses pembangunan nasional regional yang dilaporkan oleh setiap provinsi. Loaporan evaluasi kinerja proses pembangunan daerah ini menunjukan keterkaitannya sejak dari perencanaan, implementasinya (pelaksanaan), penggunaan dana dan pemanfaatan sumber daya, output, outcome, bila mungkin sampai kepada dampaknya yang diterima dan dirasakan oleh masyarakat bangsa Indonesia yang bertempat tinggal di daerah ini. Justeru karena itulah hasil evaluasini diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi para pengambil keputuisan dan penentu kebijakan dalam menelusuri dan mengawal untuk tercapainya tujuan pembangunan nasional dan regional di negeri ini. I.2 Keluaran (output) Sesuai dengan latarbelakang maka pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di provinsi Aceh diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran yang jelas temntang : data dan informasi proses pelaksanaan pembangunan di Aceh sejak dari perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan sampai dengan APBN dan APBD. Keterkaitannya antardokumen perencanan, serta relevansi dan efektifitasnya dalam mencapai target, tujuan dan visi pembangunan, secara nasional, regional dan daerah. Di lain pihak diharapkan dapat memberikan gambaran tentang proses pembangunan daerah tentang deviasi antara target, tujuan, dan visi pembangunan dengan kenyataan realisasinya, beserta factor-faktor yang telah mempengaruhi capaian pertumbuhan dan perubahan dalam proses
  3. 3. 3 pembangungan yang telah berlangsung selama empat tahun pelaksanaan RPJM Nasional dan RPJM Daerah di Aceh. I.3. Metodologi Pengkajian. Wilayah penelitian ini meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), namun sebagai bahan komparatif digunakan juga data dari provinsi/wilayah lainnya sesuai dengan kebutuhan. Obyek kajian terutama yang berkaitan dengan proses pembangunan yang berlangsung di daerah penelitian periode 2004-2008, namun sebagai bahan perbandingan juga digunakan data tren 1996-2006. Data yang diperlukan, di samping data primer, juga data sekunder yang telah dikumpulkan oleh dinas, lembaga atau Badan-badan resmi lainnya yang berada dalam lingkungan NAD. Data primer dapat bersumber dari studi lapangan, baik yang dilakukan oleh Tim, ataupun hasil kajian para pakar yang dapat diyakini secara akademik. Di samping data kuantitatif, juga data kualitatif hasil penelitian lainnya yang telah disebutkan dalam bagian pendahuluan, ataupun yang tercantum dalam daftar kepustakaan, seperti berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Kabupaten/Kota, serta berbagai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Lembaga/Badan resmi. 1.4. Sistematika Penulisan Laporan Laporan hasil EKPD ini disajikan dalam tiga Bab serta dilengkapi dengan kesimpulan dan daftar bacaan yang dirujuk dalam analisis dan evaluasi kinerja pembangunan di daerah. Berturut-turut dilaporkan sebagai berikut, yaitu : Bab I adalah Pendahuluan yang dirinci kedalam empat subbab. Bab II menyajikan hasil evaluasi yang dirinci kedalam lima subbab, dan kesimpulan disajikan dalam Bab III, dan ditutup dengan daftar bacaan yang dirujuk dalam analisis dan evaluasi.
  4. 4. 5 BAB II HASIL EVALUASI Dalam upaya menelusuri masalah pembangunan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Tim EKPD 2009, maka kedudukan daerah dalam kancah perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan politik nasional perlu diketahui dan ditelaah, baik yang menyangkut dengan kebijakan dan kinerja maupun kecenderungan yang telah terjadi pada beberapa tahun yang lalu, sehingga dapat merupakan masukan untuk lebih memperjelas gambaran permasalahan pembangunan daerah dalam proses pembangunan nasional, pada masa kini dan terutama empat tahun pelaksanaan RPJM Nasional di Aceh. Aceh adalah salah satu dari sepuluh propinsi di Sumatera, yang memiliki ciri, kinerja, demografi, kondisi geografis dan struktur ekonominya yang tidak jauh berbeda dengan perekonomian Sumatera secara keseluruhannya. Walaupun demikian, kondisi konflik yang berkepanjangan sejak tiga dasawarsa terakhir ditambah dengan krisis ekonomi 19 97 berlanjut menjadi krisis multi dimensi, bencana alam gempa bumi dan tsunami yang sangat dahsyat (26 Desember 2004), telah mempengaruhi berbagai kegiatan produktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan keamanan masyarakat Aceh. Sehingga berdampak pada berbagai kegiatan produktif masyarakat, yang berlangsung secara tersendat-sendat, jauh berada di bawah titik optimal, terutama di sektor pertanian (sektor ini menyumbang sekitar 56 persen terhadap PDRB dan memberi pekerjaan kepada sekitar 60 persen penduduk Aceh).
  5. 5. 6 Gambar I.1 Pertumbuhan PDRB per kapita pada Harga Konstan 2000, periode 2000 – 2008 (dalam %) Grafik 1.2. Laju Pertumbuhan PDRB per kapita Tanpa Migas atas Dasar Harga Konstan 2000 periode 2003-2008 ( % )
  6. 6. 7 Situasi dan kondisi Aceh seperti gambaran tersebut tercermin pada laju pertumbuhan PDRB per kapita (tanpa migas), rata-rata hanya 1,57 persen per tahun selama periode 1996-2006, jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata- rata Sumatera (2,60 persen), dan rata-rata pertumbuhan PDB per kapita nasional (2,49 persen). Dalam periode tersebut pertumbuhan ekonomi NAD yang terendah terjadi pada tahun 1998 yaitu merosot -7,33 %, sebagai akibat dari krisis moneter pada medio 1997 yang semakin meluas menjadi krisis ekonomi dan multidimensi. Sedangkan dalam tahun yang sama kemerosotan perekonomian regional Sumatera (-11,8 %), Jawa (-21,12 %), dan Nasional (- 16,83 %) jauh lebih drastis. Sebaliknya dalam periode yang sama laju pertumbuhan tertinggi ekonomi NAD (6,62 %) terlihat pada tahun 2006, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi regional Sumatera (4,74%), Jawa (4,59%), dan Nasional (4,73 %). Secara lebih rinci dapat diikuti tren grafik pada Gambar I.1. Fluktuasi perkembangan pendapatan per kapita tersebut dampaknya terlihat pada kualitas kehidupan masyarakat yang kurang berkembang yang indikasinya dapat disaksikan, antara lain pada :tingkat pengangguran yang cenderung meningkat, porsi penduduk miskin tendensi membengkak yaitu sebelum gempa bumi dan tsunami (26 Desember 2004) Aceh merupakan propinsi keempat termiskin (40 %), dan sesudah tsunami kondisi semakin memburuk, sehingga Aceh menempati posisi kedua termiskin (48 %) di Indonesia. Di samping itu juga terlihat tingkat urbanisasi yang tak terbendung, sehingga sektor informal perkotaan semakin lebih padat. Pemerintah daerah perkotaan mengalami kesukaran dan keterbatasannya dalam penyediaan berbagai fasilitas publik kepada penduduknya, Prasarana dan sarana sosial, ekonomi tak terurus sebagai mana semestinya, seperti : fasilitas pendidikan, kesehatan, air minum, pembuangan sampah, kesehatan lingkungan, serta berbagai fasilitas publik lainnya yang berkaitan dengan prasarana transportasi tak terurus dan kurang terlengkapi.
  7. 7. 8 Dewasa ini, lebih dari 70% penduduk Aceh bertempat tinggal di wilayah pedesaan dan lebih dari 60% hidup di sektor pertanian, dalam jabatannya sebagai petani, peternak, nelayan, dan perambah yang mengolah sumber daya lahan dalam berbagai kondisi dan cuaca, sejak dari sawah, ladang, tegalan lembah dan ngarai, hutan dan belukar sampai ke lautan lepas di arungi oleh mereka itu. Dalam kondisi yang sedemikian rupa, membangun masyarakat desa yang berbasis pertanian berarti membangun sebagian besar penduduk Aceh yang berada di wilayah pedesaan. Khususnya di subsektor pertanian perkebunan, Aceh memiliki potensi beberapa komoditas agribisnis, seperti: karet, kopi, kakao, kelapa sawit yang tersebar di berbagai kabupaten. Namun demikian pengembangan beberapa komoditas ini belum terkoordinasi dengan baik. Selain itu, kebijakan pembangunan sektor pertanian sering tidak sinergis dengan pembangunan di sektor nonpertanian. Hal ini bermakna keterkaitan antarsektor, dan antarlembaga pelaku pembangunan masih sangat lemah (kurang konsisten / tidak terintegrasi secara lebih sempurna. Apabila ditinjau lebih jauh sumbangan masing-masing subsektor pertanian dalam komposisi NTB sektor pertanian (Gambar I.2) menunjukkan bahwa subsektor tanaman pangan memberi kontribusi terbesar, dan selanjutnya diikuti oleh subsektor perkebunan. Khusus untuk subsektor perkebunan ini, tahun 2004 mengalami penurunan yang sangat drastis (57,8%) dibanding tahun 2003. Menurut informasi yang diperoleh hal ini terutama disebabkan kondisi keamanan yang tidak mendukung, sehingga banyak usaha produksi perkebunan mengalami hambatan yang menyebabkan kebun terlantar, baik di perkebunan rakyat maupun di perkebunan besar. Sementara itu, sebelum terjadi bencana tsunami perekonomian Provinsi NAD didominasi oleh sektor pertanianigas, dan industri pengolahan. Struktur sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2003 mencapai lebih dari 28%, sektor migas dan industri pengolahan masing-masing mencapai hampir 20%.
  8. 8. 9 Terhentinya aktivitas kegiatan ekonomi tersebut membawa dampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Diperkirakan antara 600 ribu - 800 ribu orang (sekitar 25% dari total kesempatan kerja yang ada) kehilangan pekerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut, pembangunan di sektor pertanian ke depan perlu dilakukan secara terpadu dan seimbang dengan pembangunan di sektor nonpertanian (pembangunan pertanian yang ditunjang dengan pembangunan agroindustri dan perdagangan). Salah satu prasyarat supaya hal tersebut dapat diwujudkan adalah tersedianya data dan informasi secara lengkap, tepat waktu, akurat dan mutakhir tentang kondisi nyata daerah, khususnya yang berhubungan dengan bidang pertanian. Untuk itu, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan di bidang pertanian sehingga dapat mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Kondisi kemiskinan di Provinsi NAD sangat memprihatinkan karena tingkat kemiskinannya relatif tinggi pada tahun 2005 hampir mencapai 50 persen (World Bank : 2005). Sebelum krisis, kondisi ekonomi dan kemiskinan di Provinsi NAD relatif lebih baik ditandai oleh tingkat kemiskinan relatif kecil sekitar 20 persen, namun akibat krisis multidimensi (ekonomi, sosial, dan politik) yang terjadi di Indonesia, tentunya secara langsung berefek kepada Aceh, menyebabkan kondisi ekonomi dan tingkat kemiskinan kembali mengalami kondisi yang memprihatinkan. Hal ini terjadi ditunjukkan oleh penduduk yang awalnya berada pada pendapatan menengah kembali ke posisi berpendapatan rendah dan tingkat kemiskinan mau tidak mau kembali meningkat. Namun setelah krisis tahun 1998 tersebut sejak tahun 2000 Aceh bangkit kembali karena tingkat kemiskinan kembali menurun karena pendapatan masyarakat kembali meningkat. Kondisi tersebut tidak lama bertahan, karena pada 26 Desember tahun 2004 Aceh mengalami musibah yang cukup berat yaitu gempa dan tsunami, yang melumpuhkan ekonomi dan menghancur potensi ekonomi dan seluruh aspek lainnya. Keadaan tersebut membuat penduduk NAD baik yang langsung maupun tidak langsung terkena musibah tersebut kehilangan
  9. 9. 10 pekerjaan dan pendapatan mereka akibatnya penduduk miskin kembali meningkat. Peningkatan angka kemiskinan yang terus memprihatinkan tersebut juga semakin terpuruk diakibatkan oleh tingkat inflasi Aceh yang relatif besar bahkan melebihi tingkat inflasi Indonesia secara keseluruhan, seperti yang terjadi pada bulan Desember 2005 inflasi di NAD sebesar 41,5 persen sedangkan inflasi Indonesia hanya sebesar 17,1 persen (World Bank, Aceh Economic Update : April 2007). Tingkat kemiskinan tersebut semakin membesar yaitu mencapai 48 persen pada tahun 2005 dan menduduki urutan kedua termiskin setelah Provinsi Papua pada, padahal pada tahun 2004 tingkat kemiskinan di Provinsi NAD perkotaan dan perdesaan hanya sebesar 28,37 persen dan berada di urutan ke empat setelah Provinsi Papua, Maluku, dan Gorontalo, sedangkan rata-rata Indonesia hanya sebesar 16,65 persen. Tingkat kemiskinan tahun 2004 tersebut lebih besar terjadi di perdesaan yaitu sebesar 32,57 persen dari seluruh penduduk di perdesaan sedangkan di perkotaan hanya sebesar 17,49 persen dari jumlah penduduk di perkotaan (BPS:2005). Tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh tetap tinggi hingga tahun 2006 disebabkan oleh kebijakan nasional akibat larangan impor beras yang menyebabkan naiknya harga beras hingga 33 persen. Kondisi tersebut ditambah lagi dengan dampak kenaikan BBM, meskipun diimbangi oleh Program Langsung Tunai (SLT), namun hal tersebut tidak banyak membantu karena program SLT tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Diperkirakan tingkat kemiskinan dapat diturunkan pada tahun 2007, namun penurunannya relatif kecil karena sangat tergantung kepada perubahan harga-harga kebutuhan pokok terutama beras dan beberapa komoditi lain, kecuali apabila pertumbuhan ekonomi dapat meningkat secara berarti. Aspek ketenagakerjaan sangat erat kaitannya dengan aspek kemiskinan, hal tersebut berhubungan dengan potensi tidaknya penduduk dalam keberhasilan menciptakan nilai kerja yang pada gilirannya dapat menghasilkan
  10. 10. 11 produksi dan pendapatan. Ketenagakerjaan memperlihatkan kemungkinan terciptanya kesempatan kerja dan adanya pengangguran yang terjadi. Jumlah penduduk terdiri atas Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja, di mana angkatan kerja merupakan penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang siap masuk ke pasar kerja untuk menciptakan produksi dan menghasilkan pendapatan. Jumlah angkatan kerja yang besar merupakan potensi sumber daya manusia yang besar pula bagi usaha menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara menyeluruh. Jika angkatan kerja tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya, dengan kata lain banyak angkatan kerja yang produktif dalam menghasilkan produksi dan pendapatan, maka ekonomi akan tumbuh dan pembangunan akan berjalan dengan baik. Angkatan kerja yang bekerja atau penyerapan tenaga kerja relatif sedikit, hanya akan memperbesar tingkat pengangguran yang pada gilirannya akan memperbesar ketergantungan penduduk tidak produktif terhadap tenaga kerja produktif dan bahkan akan memperburuk tingkat kemiskinan. Aspek ketenagakerjaan cukup penting tidak hanya untuk mencapai keberhasilan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat dan perekonomian. Dalam suatu perekonomian, sebagian dari masyarakat, umumnya yang telah memasuki usia kerja, diharapkan memasuki lapangan pekerjaan tertentu dan aktif dalam berbagai kegiatan ekonomi. Usia kerja yang dipakai dalam menentukan angkatan kerja adalah umur 15 tahun ke atas. Berdasarkan sensus penduduk Aceh Nias tahun 2005 dari jumlah penduduk Provinsi Aceh sebanyak 3.970.853 jiwa, jumlah penduduk usia 15 tahun atau termasuk angkatan kerja di seluruh kabupaten/kota sebanyak 2.677.900 jiwa atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu proporsi penduduk usia kerja mencapai 67,44 persen. TPAK Provinsi Aceh tersebut tidak jauh berbeda dengan TPAK sebesar 66,8 persen. Lebih jelas gambaran TPAK daerah kabupaten/kota di Provinsi NAD hasil sensus penduduk Aceh Nias tahun 2007 menunjukkan bahwa TPAK yang tertinggi adalah di Daerah Aceh Barat, Pidie, Aceh Jaya, Banda Aceh, Aceh
  11. 11. 12 Besar, dan Sabang, mencapai di atas 70 persen melebihi TPAK nasional sekitar 66,8 persen. Gambaran TPAK tersebut menunjukkan jumlah penawaran tenaga kerja relatif tinggi, namun tidak selalu diikuti dengan peningkatan yang berarti dalam permintaan tenaga kerja atau kesempatan kerja yang memadai. Kemungkinan hal ini akan menimbulkan keterbatasan bagi tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan baik lowongan pekerjaan yang diciptakan oleh pelaku ekonomi, maupun pekerjaan dengan mempersiapkan usaha secara mandiri. Jumlah angkatan kerja yang cukup besar tersebut banyak menimbulkan permasalahan, karena tingkat pendidikan angkatan kerja tersebut pada umumnya relatif rendah terutama di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan. Tingkat pendidikan angkatan kerja tersebut umumnya berpendidikan SMP dan SD ke bawah, sehingga kemungkinan besar mereka hanya dapat memasuki lowongan pekerjaan antara lain sebagai buruh atau kuli, apakah sebagai buruh di sektor pertanian, ataupun industri dan sektor-sektor lain yaitu sektor perdagangan dan konstruksi. Hal ini ditunjukkan oleh kesempatan kerja pada saat ini banyak tenaga kerja yang bekerja hanya sebagai buruh. Tingkat pengangguran di Aceh meningkat dari 6 persen pada tahun 2000 menjadi 12 persen pada 2005 dan tahun 2006. Meningkatnya jumlah pengangguran tersebut terjadi sebagai akibat pergeseran dalam struktur kesempatan kerja/usaha dari sektor pertanian ke sektor lainnya, khususnya sektor jasa yang diakibatkan oleh kebutuhan tenaga kerja dalam usaha rehabilitasi dan konstruksi di Propinsi NAD akibat gempa dan tsunami. Kondisi tersebut disebabkan juga oleh peningkatan tenaga kerja sejak tsunami hanya meningkat sebesar 5 persen. Rendahnya kesempatan kerja tersebut terjadi juga disebabkan oleh penawaran tenaga kerja yang terus meningkat tidak diimbangi oleh permintaan tenaga kerja atau terbukanya kesempatan kerja baru setiap tahunnya. Tingkat pengangguran di Provinsi NAD mengalami peningkatan dari sekitar 6 persen pada tahun 2000 menjadi 12 persen pada tahun 2006 (World Bank, 2007).
  12. 12. 13 Berdasarkan lapangan usaha dan status pekerjaan, sumbangan sektor pertanian di Provinsi NAD masih dominan terhadap penyerapan tenaga kerja dan sumbangan yang relatif tinggi sumbangan nilai tambahnya terhadap PDRB. Proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian selama tahun 2003 hingga tahun 2006 masih tinggi, yaitu di atas 50 persen. Angka tersebut meski terus menurun, tetapi masih tinggi, diikuti dengan peningkatan proporsi penduduk yang bekerja di sektor jasa. Sektor jasa mengalami peningkatan sebesar 18 persen pada tahun 2006 dari tahun 2005, namun sektor perdagangan mengalami penurunan sebesar 3 persen pada tahun 2006 dari tahun 2005. Sektor lain yang mengalami peningkatan adalah konstruksi dari tahun 2003 sebanyak 48076 orang menjadi 74402 orang pada tahun 2006, di mana komposisinya pada tahun 2006 meningkat menjadi 5 persen dari 3 persen pada tahun 2003. Kenaikan komposisi tersebut ditunjukkan oleh peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 28 persen pada tahun 2006 dari tahun 2005. Kenaikan tersebut terjadi karena di Provinsi Aceh sedang dilakukan rekonstruksi dan rehabilitasi akibat gempa dan tsunami, sehingga dikhawatirkan komposisi tersebut akan menurun kembali setelah proses rekonstruksi dan rehabilitasi selesai. Jumlah tenaga kerja di sektor lain mengalami penurunan seperti sektor transportasi dan sektor keuangan yang menurun cukup besar. Lebih jelas penyerapan tenaga kerja berdasarkan sektor lapangan usaha tahun 2003-2007. Penyerapan tenaga kerja yang sektor pertanian pada tahun 2006 sebesar 56 persen dari seluruh tenaga kerja, namun angka tersebut menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2003 mencapai 62 persen dan tahun 2005 sebesar 60 persen. Penyerapan tenaga kerja yang cukup besar lebih dari separuh tenaga kerja Aceh tidak diiringi oleh membaiknya tingkat produksi di sektor pertanian, artinya tingkat produktivitas sektor pertanian tetap saja rendah. Penyerapan tenaga kerja di sektor yaitu sektor jasa mencapai 15 persen pada tahun 2006 meningkat 12 persen dari tahun 2005 dan konstruksi sebesar 5 persen pada tahun 2006 meningkat dari 4 persen pada tahun 2005. Proporsi penyerapan tenaga di sektor lain relatif kecil yaitu manufaktur,
  13. 13. 14 transportasi, pertambangan, listrik, gas dan air, dan keuangan hanya di bawah 3 persen dan pada umumnya tidak banyak mengalami perkembangan. (World Bank : 2007). Gambaran kondisi tersebut di atas menunjukkan keterbatasan kesempatan kerja di sektor nonpertanian, terutama sektor industri atau manufaktur yang menjadi tumpuan terbukanya kesempatan kerja di perkotaan. Harapan lain adalah terjadinya transformasi pertanian ke sektor industri yang akan mendorong peningkatan sektor pertanian itu sendiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan bahkan kesejahteraan penduduk di sektor pertanian atau pedesaan. Pengembangan UKM seyogianya menjadi salah satu sasaran penting bagi suatu program pembangunan. Hal ini didasari oleh beberapa argumen, yang pertama menyangkut dengan penyerapan tenaga kerja. Teknik produksi pada UKM pada umumnya bersifat padat tenaga kerja, sehingga pengembangan usaha UKM dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja serta mengurangi pengangguran. Kedua, pengembangan UKM melalui pengembangan usaha dapat meningkatkan penerimaan dalam negara dan pemerintah daerah dalam bentuk penerimaan pajak maupun nonpajak. Ketiga, karena biaya/permodalan bagi pendirian UKM relatif rendah, maka pengembangan UKM dapat mendorong partisipasi yang lebih luas dalam berusaha. Keempat, pengembangan UKM, yang menghasilkan produk yang mempunyai pasar internasional dapat meningkatkan pemasukan devisa nasional. Kelima, pengembangan UKM dapat pula berkontribusi bagi pengurangan kemiskinan. Seiring dengan perkembangan waktu terdapat sejumlah faktor yang dapat memberikan dampak terhadap perkembangan UKM di Aceh; baik dampak positif maupun negatif. Salah satu faktor penting yang memberikan dampak bagi perkembangan UKM di Aceh adalah kebijakan pemerintah daerah. Pembahasan ini akan terfokus pada kajian Kebijakan Pemerintah Daerah Aceh yang menyangkut pengembangan UKM.
  14. 14. 15 Berbagai kegiatan produktif yang dilakukan oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah, baik di sektor pertanian ataupun nonpertanian, tidaklah berdiri sendiri tetapi terjalin hubungan keterkaitan antarsektor dan antardaerah, sehingga terjadi arus barang dan jasa, baik sebagai input maupun output dalam proses produksi dan distribusi antarwilayah. Kelancaran arus barang dan jasa ini sangat tergantung pada ketersediaan prasarana dan sarana transportasi darat, laut dan udara yang memadai untuk mendukung proses produksi dan pemasaran domestik dan luar negeri (impor dan ekspor) Berbagai masalah dalam bidang prasarana dan saran akan diungkapkan dalam bagian isu-isu strategis. Masalah institusi bersama dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mendukungnya, terutama di sektor publik masih belum mampu memberikan pelayanannya pada berbagai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien untuk menggapai tujuan pembangunan yang merupakan harapan dari seluruh stakeholders. Aceh memperoleh arus dana masuk capital inflow yang relatif besar terutama dalam tiga tahun terakhir, namun arah investasi masih belum mampu memasuki radius sasaran yang dikehendaki sebagai solusi untuk memecahkan sederetan masalah, yang antara lain terungkap dalam kajian ini (terutama berkenaan dengan penurunan pengangguran, kemiskinan, peningkatan UKM, pelayanan pendidikan dan kesehatan, penyediaan prasarana yang memadai). Di lain pihak penggunaan pengeluaran publik, tingkat efektivitas dan tingkat efisiensinya masih relatif lebih rendah. Masalah-masalah tersebut merupakan beberapa isu penting yang perlu dikaji dan dibahas sehingga dapat memberikan beberapa solusi bagi para pengambil keputusan, tidak hanya untuk meningkatkan upaya pembangunan di daerah ini, tetapi juga untuk dapat memberikan solusi terhadap masalah- masalah dan isu-isu penting di daerah ini, baik untuk masa kini maupun pada masa-masa mendatang.
  15. 15. 16 2.1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 2.1.1. Capaian indikator Sebagaimana diketahui dimasa lalu Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam (Pemerintah Aceh) telah mengalami berbagai persoalan yang sangat berat. Konflik bersenjata berkepanjangan diiringi dengan kasus korupsi, lemahnya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), tidak efisiensinya pelayanan publik serta aturan hukum yang tidak jelas dan timpang tindih hubungan pemerintahan baik antara pemerintah pusat dan daerah maupun hubungan pemerintahan antara daerah tingkat provinsi dengan daerah kabupaten/kota. Di lain sisi, reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokraksi pada tataran Pemerintah Daerah diarahkan untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang secara langsung bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya pasca konflik yang berkepanjangan di Aceh, ternyata tidak hanya menyisakan angka-angka korban dari tindak kekerasan, namun juga statistik penyimpangan dana publik yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Angka-angka ini hanyalah sebagian dari kondisi yang terbaca di balik realitas konflik Aceh, belum lagi fakta-fakta yang tersembunyi di belakang meja birokrasi Aceh. Jadi alangkah wajar, jika tersirat pandangan dari khalayak pengamat dan aktivis pro demokrasi bahwa konflik Aceh (pada saat itu) sulit diselesaikan akibat dua faktor utama, yaitu pertama, kebijakan pemerintah pusat (RI) yang lebih mengedepankan tindakan kekerasan, dan kedua, prilaku pemerintah dan komponen swasta di Aceh serta kerap melakukan KKN. Oleh
  16. 16. 17 karena itu ada beberapa mekanisme yang dapat dikaji dalam membahas tentang keadilan dan demokrasi melalui penguatan dan proses yang dapat dilalui. Secara sederhana, demokrasi dapat dimaknai sebagai sebuah sistem politik yang berupaya untuk menghantarkan keputusan-keputusan politik secara partisipatif oleh individu-individu yang mendapatkan kekuasaan melalui persaingan yang adil (fairness competition) dalam memperebutkan suara rakyat. Dalam konteks tersebut yang didukung pula oleh banyak literatur ilmu politik disepakti bahwa kualitas demokrasi juga amat ditentukan oleh berkualitas atau tidaknya proses rekruitmen para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh mandat untuk memimpin pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi di tingkat lokal akan mendapatkan kekuatannya apabila seleksi para kepala daerah dan wakil kepala daerah berjalan dengan (kompetisi yang) adil. Di lain pihak adanya perjanjian damai Pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005, di Helsinki, Finlandia, telah memutuskan beberapa mandat yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Beberapa mandat tersebut diantaranya: decomissioning dan demobilisasi, rehabilitasi-integrasi, pembuatan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU-PA) yang akan menjadi hukum baru bagi penyelesaian Aceh secara komprehensif dan berkelanjutan, tanpa melupakan penegakan dalam bidang hak-hak asasi manusia (HAM), termasuk amanat yang paling utama yaitu pembentukan Undang-undang yang khusus mengatur tentang Aceh atau kemudian disebut dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. 2.1.1.1. Kondisi Pelayanan Publik di Beberapa Daerah di Aceh Sebagaimana diketahui bahwa lahirnya Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik, telah memberikan dampak positif atas pelaksanaan dan pelayanan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang baik sesuai dengan good governance dan clean Goverment. Pelayanan publik menjadi tugas semua pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat ikut menciptakan proses kearah pelayanan publik yang baik dan dalam bentuk
  17. 17. 18 kesinambungan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ketua tim penilai kinerja pelayanan publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Bambang Anom, menyatakan pelayanan publik bukan hanya tergantung pada figur pimpinan seperti bupati dan walikota di daerah. "Pelayanan publik itu dilakukan berdasarkan sistem yang terus menerus berkesinambungan. Jadi, bukan hanya pada figur publik," katanya, sore ini. Jika tolok ukur pada figur pimpinan maka kebijakan pelayanan publik tersebut akan berganti saat masa jabatan gubernur, bupati dan walikota berakhir. "Kalau itu terjadi maka berdampak pada terganggunya kebijakan peningkatan pelayanan publik karena pimpinan daerah berganti," ujarnya. Oleh karena itu, dikatakan, pemerintah menerbitkan Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengatur masalah tersebut. "UU ini mengatur hubungan dan kepastian hukum antara penyelenggara dan masyarakat pengguna layanan serta memperkuat dan memberi perlindungan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik," jelasnya. Menurutnya, UU tersebut akan memberikan sanksi tegas bagi pimpinan penyelenggara atau aparatur pemerintahan yang lalai dalam melayani masyarakat. Dipihak lain, dinilai Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah berhasil meningkatkan pelayanan publik sesuai nilai-nilai yang ditentukan. "Sebagai bentuk penghargaan maka Pemerintah pusat akan memberikan Piala Citra Bakti Abdi Negara yang akan diserahkan langsung Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di istana negara," katanya. Penilaian pelayanan publik bukan semata-mata untuk memperoleh piala tersebut, tapi akan menjadi rangsangan dalam upaya meningkatkan kesadaran aparatur pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin mengatakan, pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan motto "kalau bisa dipercepat, mengapa harus diperlambat". Oleh karena itu pemerintah kabupaten telah memberi pendelegasian kewenangan kepada para camat guna melayani masyarakat, khususnya di daerah terpencil. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan publik
  18. 18. 19 sudah mulai menjadi perhatian dari setiap daerah, bahkan daerah yang selama ini kurang perhatiannnya sekarang telah berubah kearah yang lebih baik. Selanjutnya berkenaan dengan sistem pelayanan terpadu Pemerintah Aceh melalui Gubenur Aceh yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan Drs Martin Deski MM telah membuka simposium dan peluncuran buku panduan pelayanan perizinan terpadu. Kegiatan tersebut berlangsung di gedung Serbaguna Bappeda Sabang, diselenggarakan pihak Logica bekerjasama dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Aceh, yang diikuti 71 peserta dari 23 kabupeten/kota. Gubenur dalam sambutannya yang disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan Martin Deski mengatakan, pelayanan terpadu satu pintu yang sudah dibentuk, ada yang menghadapi hambatan dan tantangan, pemahaman terhadap pola pelayanan terpadu masih banyak yang keliru. Karenanya diharapkan dukungan semua pihak untuk membantu sepenuhnya proses pelaksanaan pelayanan publik pada pelayanan terpadu satu pintu di setiap kabupaten/kota. Terbentuknya pelayanan terpadu di Aceh merupakan respons terhadap instruksi Presiden dalam mendorong perbaikan iklim usaha penyederhanaan birokrasi di bidang perizinan. Pemerintah Aceh sudah mengimplementasikan pelayanan perizinan terpadu sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelayanan terpadu satu pintu, di mana pelayanan yang diberikan lebih transparan dan mudah diakses. Menurut Gubernur pelayanan publik harus mendapat prioritas utama karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur. Oleh karena itu, upaya perbaikan sistem pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu bentuk perubahan dalam pelayanan publik adalah melalui pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
  19. 19. 20 Dalam kaitan itu, perlu untuk mengeluarkan suatu panduan mendirikan dan mengembangkan lembaga pelayanan perizinan terpadu. Dalam kesempatan itu diluncurkan buku yang berisi tentang pemahaman umum penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, langkah-langkah pembentukan penyelenggaraan, dan hal-hal yang dapat dilakukan dalam mengembangkannya. Buku tersebut dapat menjadi panduan bagi kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh sehingga menjadi suatu pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan sebagai inovasi pelayanan, dengan harapan agar masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah daerah, ujarnya 2.1.1.2. Penanganan Kasus Korupsi di Aceh Berdasarkan data dan penelitian, sampai tahun 2009 ada sejumlah kasus tindak pidana korupsi yang telah dilaporkan dan ditangani. Dan ada beberapa kasus yang telah diproses dibebaskan oleh lembaga peradilan di Aceh, kondisi ini menunjukkan pola penanganan kasus korupsi khususnya atas peradilan yang ditangani majelis hakim dan jaksa penuntut umum tergolong dalam bagian paling buruk rapornya, mengingat kasus korupsi merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan pemerintahan menunju ke good Governance dan Clean Goverment yang dicanangkan oleh Presiden SBY dalam program kerjanya. Di samping itu masih banyak lagi kasus-kasus yang belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan bahkan belum tersentuh penanganan hukum. Seharusnya upaya pemberantasan korupsi dapat berkaca atas keinginan dan capaian visi dan misi pemerintah SBY di atas serta upaya reformasi birokrasi peradilan dan lingkungan Mahkamah Agung, jika ditelaah lebih jauh di Aceh hingga saat ini belum mampu diwujudkan lembaga peradilan, perwujudan tata kelola peradilan yang bersih dan terhindar dari upaya intrik dan permainan menjadi agenda penting yang harus segera dirubah. Jika hal ini belum mampu dilakukan maka dipastikan evaluasi yang dilakukan oleh tim Kejagung hanya merupakan agenda rutin dan tidak menghasilkan masukan apa-apa.
  20. 20. 21 Selain itu, selama ini berdasarkan telaah penanganan kasus dan implimentasi penuntasan kasus tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh pihak Kejati maupun Kejari, tercatat dalam penanganan kasus korupsi sangat kental upaya kejar target yang dibebankan Kejagung. Hal ini dibuktikan dengan penanganan lebih dititik beratkan pada kasus-kasus kecil saja, seharusnya yang menjadi prioritas adalah kasus-kasus yang besar yang menjadi tugas utama pihak kejaksaan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di Aceh. Sudah saatnya pihak kejaksaan di Aceh, majelis hakim serta para jaksa yang bertugas di wilayah hukum peradilan Aceh melakukan upaya pembenahan internal dengan menunjukkan sikap profesionalitas aparat kejaksaan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi. Karena, jika sikap profesionalitas pihak kejaksaan tidak ditonjolkan dan menjadi titik fokus utama agenda perubahan secara manajerial dan struktur, maka ini akan menambah preseden buruk bagi penegakan hukum di Aceh khususnya dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, katanya. Sebagai contoh ada beberpa kasus korupsi yang belum memperoleh kekuatan hukum dan penanganan di Aceh sampai saat ini, bahkan banayak kasus yang tidak tersentuh hukum lagi (lihat Lampiran) : Selanjutnya indikasi meningkatnya kasus korupsi di Aceh ditandai dengan banyaknya proyek yang tidak sesuai harapan dan cenderung asal asalan. Pasca tsunami dan penandatanganan MoU Helsinki, banyak proyek rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur di Aceh, sehingga sangat mungkin terjadi penyelewengan atau korupsi. Bahkan pasca Pemilihan Kepala Deerah (Pilkada) di Aceh, para Bupati terpilih banyak yang menyelewengkan APBD untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, termasuk uang reintegrasi yang seharusnya diterima mantan anggota GAM juga dikorupsi. Saat ini Polisi NAD sedang menyidik 14 kasus dugaan korupsi yang terjadi di Aceh sepanjang tahun 2007. Empat di antaranya kasus dugaan korupsi yang terjadi pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias. Kapolda Aceh Irjen Rismawan
  21. 21. 22 menyebutkan, 14 kasus tersebut kini sudah masuk dalam tahap penyidikan dan masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan(BPKP). Kapolda menegaskan, polisi tidak main-main dalam menangani tindak pindana korupsi yang terjadi di Aceh. Agar data yang diperoleh polisi lebih akurat, Polda meminta bantuan BPKP untuk mengaudit proyek-proyek yang terindikasi korupsi, agar segera diketahui berapa kerugian yang disebabkannya. Pihaknya meminta seluruh jajaran Polres yang menangani kasus dugaan korupsi ini agar mengusutnya hingga tuntas, sehingga upaya-upaya yang merugikan negara bisa dihilangkan. Di lain pihak ada 14 kasus yang sedang ditangani polisi itu, di antaranya, proyek pembangunan irigasi pada supervisi jaringan sub di Arakundo, Lap-136 sub Jambo pada paket LA-9 dengan indikasi korupsi sebesar Rp1,1 miliar lebih. Lalu, kasus pembangunan pengamanan pantai di Pidie, Lhokseumawe, dan Aceh Utara dengan nilai indikasi korupsi Rp270,7 juta lebih. Ada juga kasus dugaan korupsi rehabilitasi Krueng Neg, Krueng Doy, dan Krueng Titi Panjang sebesar Rp200,6 juta lebih. Selain itu, dugaan tindakan korupsi proyek jaringan irigasi di tujuh wilayah di kabupaten/kota di Aceh, sebesar Rp2,7 miliar lebih. Kasus lain yaitu SID Drainase Induk Kota Banda Aceh sebesar Rp329,8 juta dan kasus SID Kanal Banjir Kota Banda Aceh senilai Rp281 juta. Di Aceh Barat, kasus korupsi SID Drainase Induk Kota Meulaboh sebesar Rp218 juta lebih. Di Kabupaten Pidie yakni SID Sungai dan Muara Panteraja sebesar Rp134 juta dan kasus jaringan irigasi di Krueng Aceh kanan di Kabupaten Aceh Besar senilai Rp855,5 juta. Polisi, BPKP dan aparat yang berwenang di NAD sebaiknya menuntaskan kasus korupsi yang semakin meningkat di Aceh. Korupsi uang reintegrasi juga harus diusut tuntas, kemana uang yang seharusnya di terima mantan anggota GAM itu.
  22. 22. 23 Pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) menurunkan tim ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), untuk melakukan evaluasi terhadap banyaknya vonis bebas pengadilan terhadap para terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi yang merugikan negara mencapai belasan miliar. Tim melakukan penelitian dan pengumpulan data terkait berbagai perkara korupsi yang disidangkan di pengadilan Aceh. Penelitian yang dipusatkan di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh di Jalan Tgk Moh. Daud Beureueh tersebut diikuti sejumlah kalangan, terdiri dari jaksa Kejati dan Kejari, dosen/akademisi, hakim, dan penasihat hukum. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan data tentang putusan bebas perkara pidana, faktor-faktor penyebab terjadinya putusan bebas dan bagaimana jaksa menyikapi adanya putusan bebas dan bagaimana upaya meningkatkan kualitas penuntut umum dalam penanganan perkara, Selanjutnya koordinator Badan Pekerja Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh mengatakan, evaluasi Tim Kejagung patut diberikan apresiasi, karena berdasarkan monitoring khusus tentang peradilan hingga saat ini tercatat wilayah hukum Aceh paling banyak membebaskan terdakwa korupsi. Berdasarkan investigasi, tercatat periode tahun 2007-2009 ada delapan kasus tindak pidana korupsi yang dibebaskan oleh lembaga peradilan di Aceh, kondisi ini menunjukkan pola penanganan kasus korupsi khususnya atas peradilan yang ditangani majelis hakim dan jaksa penuntut umum tergolong dalam bagian paling buruk rapornya, Seharusnya, kita dapat berkaca atas keinginan dan capaian visi dan misi pemerintah serta upaya reformasi birokrasi peradilan dan lingkungan Mahkamah Agung, jika ditelaah lebih jauh di Aceh hingga saat ini belum mampu diwujudkan lembaga peradilan, perwujudan tata kelola peradilan yang bersih dan terhindar dari upaya intrik dan permainan menjadi agenda penting yang harus segera dirubah. Jika hal ini belum mampu dilakukan maka dipastikan evaluasi yang dilakukan oleh tim Kejagung hanya merupakan agenda rutin dan tidak menghasilkan masukan apa-apa.
  23. 23. 24 Selain itu, ujarnya, selama ini berdasarkan telaah penanganan kasus dan implimentasi penuntasan kasus tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh pihak Kejati maupun Kejari, tercatat dalam penanganan kasus korupsi sangat kental upaya kejar target yang dibebankan Kejagung. Hal ini dibuktikan dengan penanganan lebih dititik beratkan pada kasus-kasus kecil saja, seharusnya yang menjadi prioritas adalah kasus-kasus yang besar yang menjadi tugas utama pihak kejaksaan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di Aceh. Sudah saatnya pihak kejaksaan di Aceh, majelis hakim serta para jaksa yang bertugas di wilayah hukum peradilan Aceh melakukan upaya pembenahan internal dengan menunjukkan sikap profesionalitas aparat kejaksaan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi. Karena, jika sikap profesionalitas pihak kejaksaan tidak ditonjolkan dan menjadi titik fokus utama agenda perubahan secara manajerial dan struktur, maka ini akan menambah preseden buruk bagi penegakan hukum di Aceh khususnya dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Bahkan kalangan anggota DPRA menilai kinerja aparat penegak hukum di Aceh masih berjalan lamban sehingga memunculkan berbagai sorotan, termasuk dari LSM antikorupsi. “Mengacu pada kasus-kasus yang disorot LSM GeRAK dan MaTA, mengindikasikan masih lambannya kinerja aparat penegak hukum di daerah ini,” kata seorang anggota DPRA dari Partai Aceh, Menurut Darmuda, pihak Dewan mendukung GeRAK dan MaTA untuk terus mengawal dan mengontrol kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi hingga ke pengadilan dan KPK. Termasuk di dalamnya soal dana masyarakat Aceh Utara Rp 220 miliar yang hingga kini belum kembali. Menanggapi berbagai sorotan publik maupun LSM antikorupsi terhadap pengusutan kasus korupsi, Darmuda berharap agar kinerja aparat penegak hukum di Aceh perlu terus dtingkatkan supaya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum menjadi lebih tinggi lagi. Harapan yang lebih kurang sama juga disampaikan seorang anggota DPRA lainnya dari Partai Golkar, Djuriat Suparjo. Dalam penilaian anggota DPRA dari
  24. 24. 25 Partai Aceh, Darmuda, jika tunggakan dugaan korupsi yang telah masuk ke jaksa maupun polisi lambat diserahkan ke pengadilan, bisa menimbulkan kecurigaan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum itu sendiri. Wakil Ketua I DPRA Bidang Pemerintahan dan Hukum, Amir Helmi SH mengatakan, dirinya sependapat dengan apa yang disampaikan GeRAK dan MaTA bahwa dugaan kasus korupsi yang telah ditangani jaksa dan polisi harusnya segera diserahkan ke pengadilan. Minimal yang telah didata GeRAK dan MaTA sebanyak 16 kasus yang hingga kini belum dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. “Sebanyak 16 kasus dugaan tindak pidana korupsi yang telah didaftar GeRAK dan MaTA itu sebagian merupakan temuan dari Tim Antikorupsi Pemerintah Aceh (TAKPA) dan sudah disidik polisi dan jaksa. Hendaknya diproses secepatnya ke pengadilan. Jika ada yang benar- benar tidak bisa dilanjutkan ke pengadilan langsung saja dihentikan, kemudian dipublikasikan kepada publik dengan transparan dan bukti yang kuat,” kata Amir Helmi. Koordinator Lapangan Tim Antikorupsi Pemerintah Aceh, Tgk Abdullah Madyah mengatakan, pihaknya juga merasa heran kenapa sampai saat ini kejaksaan belum melimpahkan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana operasional di TVRI yang menjadi temuan TAKPA. Padahal pengusutan kasus itu sudah berlangsung sejak hampir dua tahun oleh jaksa tinggi. Pihak BPKP yang diminta untuk melakukan audit, kata Abdullah Madyah, pernah menjelaskan, bahwa masih ada data yang kurang untuk melengkapi hasil audit guna membawa kasus dugaan korupsi dana operasional TVRI itu ke pengadilan. Tapi pihak jaksa belum menyampaikan tambahan data itu kepada BPKP. “Apakah karena faktor itu sehingga kasusnya belum juga ke pengadilan atau ada faktor lain,” tandas Koordinator Lapangan TAKPA itu 2.1.1.3. Pelaksanaan Demokrasi dan HAM di Aceh
  25. 25. 26 Pada dasarnya pelaksanaan pesta demokrasi di Aceh telah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa hambatan yang terjadi. Dimulai dengan pemilihan umum (Pemilu) 2004 dan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2006 sampai dengan Pemilu 2009. Pemilu 2009 baru saja berakhir, baik pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden semua telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaan Pemilu legislatif ditemukan banyak kekurangan-kekurangan di sana-sini. Bukan hanya dalam prosedur penghitungan suara, namun ternyata dari sisi pemilihnya sendiri masih banyak yang belum mengerti masalah pemilu, mulai dari tidak terdaftarnya dalam DPT maupun tidak dimanfaatkannya hak-hak sebagai warga negara yaitu hak untuk memilih. Menyikapi hal demikian tentunya menuai berbagai keprihatinan berbagai pihak. Dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan salah satu hak warga negara yang mendasar adalah hak untuk mempergunakan suaranya, disamping hak-hak warga negara Indonesia yang lainnya. Selain pengaturan hak warga negara untuk memilih dan dipilih juga termuat dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wahana bagi warga negara untuk menggunakan hak politiknya untuk memilih orang yang dianggapnya layak sebagai wakil yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun sebagai Presiden dan wakil presiden. Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu/warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Jaminan terhadap hak ini telah dituangkan baik dalam Konstitusi (UUD 1945- Amandemen) maupun UU, yakni UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Bagi Daerah Aceh, yang sejak tahun 1959 telah memperoleh status sebagai daerah istimewa berdasarkan Keputusan Perdana Menteri Nomor I/missi/1959
  26. 26. 27 dan kemudian dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 belumlah memadai. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Salah satu hal yang khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 adalah Pemilihan Kepala Daerah, yang meliputi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali, melalui pemilihan yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Kebijakan ini akan semakin mewujudkan realitas pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dari kacamata payung regulasi, Pilkada Nanggroe Aceh Darussalam dilengkapi dengan kerangka hukum yang komplet, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian diubah dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur. Pemilihan langsung Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Nanggroe Aceh Darussalam dimaksudkan untuk menjalankan hak-hak dan kebebasan; bebas dari diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul sosial, kelahiran atau status lainnya, serta aliran politik. Ketentuan ini terdapat pada setiap instrumen hak asasi manusia. Prinsip non diskriminasi harus diberlakukan pada setiap tahap dan proses pemilihan. Demikian juga semua prinsip yang diperlukan bagi suatu pemilihan umum, yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil harus diimplementasikan dalam semua tahap pemilihan, yang meliputi pendaftaran pemilih, pencalonan, pemungutan suara, penghitungan suara, pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan calon terpilih.
  27. 27. 28 Dengan pemilihan secara langsung ini, diharapkan dapat dicapai beberapa hal yaitu : 1. Rakyat yang telah mempunyai hak untuk memilih, dapat berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pemimpin daerah, sehingga pemimpin daerah tersebut sesuai dengan aspirasi rakyat dan mempunyai ikatan batin dengan rakyat. 2. Pemimpin daerah yang terpilih melalui pemilihan langsung, akan mendapat legitimasi yang cukup sehingga dapat lebih efektif dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang berorientasi pada kepentingan rakyat. 3. Pemimpin daerah yang terpilih secara langsung, lebih terikat dan berkepentingan dengan rakyat pemilih, oleh karenanya akan terdorong untuk berbuat yang terbaik bagi rakyatnya. 4. Memperkuat otonomi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam bidang politik sehingga ketergantungan politik antara Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Pemerintah Pusat akan berkurang dan fungsi pemerintah daerah tidak lagi hanya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. 5. Memperbaiki citra DPRD yang selama ini banyak pihak mensinyalir telah melakukan politik uang dalam setiap pemilihan Kepala Daerah. Untuk memwujudkan dan menghasilkan pemimpin daerah sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka segala sesuatu yang menyangkut dengan pemilihan itu diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota akan berjalan dengan lancar, aman dan tertib apabila dilaksanakan oleh penyelenggara dan diawasi oleh pengawas yang kapabel dan kredibel, serta disertai dengan penyediaan dan pengelolaan logistik yang memadai. Untuk itu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 ditegaskan bahwa pemilihan dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan. Kedua institusi ini dibentuk oleh DPRD serta bersifat independen dan non-partisan. Pilkada di
  28. 28. 29 Aceh telah mengalami beberapa pasang surut, yaitu rencana awal 25 Oktober 2005 sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Nomor 2 Tahun 2004. Tetapi karena bencana alam gempa bumi dan tsunami mengakibatkan banyak dokumen yang hilang sehingga apa yang telah dijadwalkan tersebut tidak mungkin diselenggarakan lagi sehingga jadwal tersebut berubah lagi menjadi 29 Desember 2005 sesuai dengan Qanun Nomor 3 Tahun 2005. Jadwal inipun kemudian di rubah lagi menjadi 26 April 2006 akibat adanya dinamika politik yang berkembang di Provinsi NAD seperti lahirnya MoU Helsinki yaitu perjanjian damai antara GAM dan Pemerintah RI tanggal 15 Agustus 2005. Di dalam butir 1.2.2. disebutkan bahwa, dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada bulan April 2006. Kemudian butir 2.2.3. Pemilihan lokal yang bebas dan adil akan diselenggarakan Pemerintah di Aceh untuk memilih kepala pemerintahan Aceh dan pejabat terpilih lainnya pada bulan April 2006. Itulah sebabnya, maka jadwal yang telah ditetapkan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 26 April 2006, itupun harus diperbaiki kembali sesuai dengan UUPA yang baru. UUPA disahkan DPR RI tanggal 11 Juli 2006 dan dinyatakan berlaku tanggal 1 Agustus 2006. UUPA inipun harus ditindaklanjuti lagi dengan Qanun sebagai perubahan Qanun Nomor 3 Tahun 2005 menjadi qanun Nomor 7 Tahun 2006. Hal ini karena beberapa pasal yang tidak sesuai lagi dengan kondisi terakhir sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Akhirnya KIP dengan tidak bosan-bosannya kembali memperbaharui dan merubah jadwal Pilkada di Aceh sesuai dengan Keputusan KIP Nomor 18 Tahun 2006 sebagaimana tersebut di atas menjadi tanggal 11 Desember 2006. Disamping itu tingkat partisipasi pemilih baik pada pemilihan legislatif (pilleg) maupun pada Pilpres 2009 sangat tinggi saat ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) di tingkat provinsi. Ketua Pokja Pendaftaran Pemilih (KIP) Aceh mengatakan bahwa pelaksanaan jumlah pemilih di Aceh sudah
  29. 29. 30 cukup tinggi dan dimungkinkan akan bertambah lagi. Karena belum ada data yang akurat, maka KIP belum dapat memperkirakan berapa persen tingkat partisipasi masyarakat pada awalnya yang masuk DPT dan berhak memilih pada Pilpres mendatang. “ namun secara keseluruhan, tingkat partisipasi masyarakat dalam pilleg dan Pilpres kemudian dapat terlihat setelah DPT ditetapkan. Sesuai dengan data yang dikeluarkan KIP, Daftar Pemilih Pilpres 2009 sebanyak 3.004.432 orang, dan terjadi pengurangan jumlah pemilih sebanyak 5.533 orang dari DPT pemilu legislatif 2009 yang mencapai 3.009.965 orang. Berkurangnya dalam pemilihan pilpres, Ketua pokja KIP menjelaskan dan tidak ingin terlalu jauh berspekulasi. “Hal yang terpenting adalah kami sudah melakukan upaya maksimal untuk mengimbau agar masyarakat mendaftarkan dirinya kepada petugas dengan beberapa hari masa perpanjangan dari jadwal semula,” jelasnya. Menurut KIP terkait pemutakhiran data pemilih ini pihaknya akan terus memonitor. Dalam beberapa hari terakhir, KIP dan pemerintah juga telah berupaya maksimal menghimbau agar masyarakat yang belum terdaftar masih punya kesempatan untuk mendaftarkan dirinya hingga batas waktu penetapan di DPT di Provinsi. “Bilapun nanti ada angka yang tidak sesuai kita akan upayakan melihat kembali karena penetapan DPT di tingkat provinsi nantinya” ujar Akmal yang beberapa hari ini juga turut memanfaatkan fasilitas jejaring sosial Facebook untuk menghimbau masyarakat yang belum terdaftar, untuk mendaftarkan dirinya kepada petugas PPS di desa mereka. Dia sebutkan, data pemilih yang mendaftar hingga 28 Mei 2009 oleh PPS atau PPK segera disampaikan ke KIP kabupaten/kota. Selanjutnya, pada 29 Mei 2009 KIP Kab/Kota harus segera menyampaikannya ke KIP Provinsi dan pada 30 Mei 2009 semua data harus masuk ke KPU Pusat. KPU akan mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres pada 31 Mei 2009. Dari data dapat dijelaskan bahwa adanya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pemilihan anggota legislatif itu dikarenakan bahwa masyarakat Aceh ingin perubahan pada lembaga legislatif ini, disamping dalam pemilihan
  30. 30. 31 legislatif kehadiran Partai lokal (Parlok) telah membawa keingitahuan dari masyarakat untuk menentukan calon-calonnya dalam parlemen. Dari uraian diatas kemudian dapat dijelaskan bahwa akibat dari rasa keingintahuan masyarakat dan kerja keras dari KIP dalam mensosialisasikan kepentingan dalam pemilu dan penggunaan hak demokrasi, maka peningkatan partisipasi masyarakat di Aceh cukup tinggi. Tingkat partisipasi ini bahkan melampaui tingkat presentase nasional. Ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Aceh sangat besar perhatian pada pemenuhan hak-hak politik termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Masyarakat Aceh berusaha untuk menjadi yang patuh terhadap kepentingan yang lebih besar termasu menyalurkan aspirasinya pada pemilihan pilleg dan pilpres. 2.1.1.4. HAM dan Penerapan Syariat Islam Dalam Perspektif Gender Pada prinsip enerapan syariat Islam di Aceh, sedikit telah mengundang kontroversi dalam beberapa persoalan diantaranya menyangkut diskriminasi terhadap kaum perempuan. Kalangan aktivis perempuan berpendapat bahwa penerapan syariat Islam di Aceh lebih memojokkan kaum perempuan, dibandingkan menyelesaikan persoalan Aceh yang lebih besar, termasuk menjaga perdamaian. Namun hal ini tbeberentunya masih menjadi perdebatan dikalangan masyarakat Aceh itu sendiri, sehingga ada beberapa qanun yang telah dibahas dan ditetapkan oleh DPRAceh belum mi pemeremperoleh pengesahan dari Gubernur atau Pemerintah Pusat (misalnya Qanun Jinayah). Disisi yang lain mantan Kepala Dinas Syariat Islam NAD (Prof. Alyasa Abubakar), beberapa waktu yang lalu membantah adanya diskriminasi dalam pemberlakuan hukum syariat Islam di Aceh antara Laki-laki dan Perempuan. "Ada anggapan sebahagian orang, bahwa qanun khalwat memojokkan perempuan. Boleh, kemudian pertanyaan saya, apa dan siapa yang terpojok, kalau orang bersalah merasa terpojok, saya sangat setuju. Mestinya orang
  31. 31. 32 yang punya pemikiran seperti itu, harus melihat dan mempelajari lebih jauh soal hukum islam," "Banyak diantara orang kita Aceh mengaku beragama Islam membuat stateman yang jelas sangat bertentangan dengan Al-Quran seperti pernyataan ibu Khairani yang mengatakan, dengan berlakunya syariat islam di privinsi NAD sesuai dengan qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat, kaum perempuan dipojokkan. Dan perempuan telah dipaksa mengunakan busana muslim (jilbab)," Di sisi lain, terkait dengan urusan hak asasi manusia, penerapan hukum Islam di Aceh dipandang oleh sebagian kalangan di Aceh tidak melanggar HAM. penerapan hukum syariat islam bukan untuk menghukum orang, akan tetapi pada prinsipnya justru melindungi, menjaga keamanan dan ketertiban semua orang. "hukum islam memiliki tujuan filosofis, artinya ada makna di balik tekstual," dengan mencontohkan ketika seorang hendak mencuri. Aturan syariat mencuri diberi sangsi atau hukuman, kerena pelaku tahu hukumannya berat, lantas si pencuri mengurungkan niatnya "Inikan berarti hukum islam mengayomi dan melindungi, melindungi orang yang hendak mencuri sehingga tidak jadi berbuat dosa. Kemudian si empunya barang juga terlindung karena barangnya tidak jadi dicuri, pada akhirnya tidak ada yang terhukum, lantas dimana melanggar HAM," Korban pelaksanaan hukuman yang diberikan akibat melanggar syariat juga kebanyakan dari kalangan masyarakat bawah seperti yang terjadi di Aceh Tamiang. Syuhibun Anwar mengatakan selain tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, tersangka hukum cambuk juga minim pengetahuan tentang agama, sehingga sangat mudah terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama. ”Banyak yang terhukum cambuk yang melanggar qanun syariat Islam di Aceh Tamiang tergolong miskin, ekonomi menengah ke bawah, karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap” Ironisnya, di sisi lain, koruptor-koruptor di Aceh sama sekali belum tersentuh sedikitpun oleh hukum syariat Islam yang diterapkan di Aceh. Karenanya, Pemerintah NAD diharapkan serius untuk membuat qanun hukuman cambuk bagi pelaku
  32. 32. 33 koruptor di Aceh. "Jadi hukum cambuk bukan saja untuk rakyat kecil dan penjahat kecil saja, melainkan juga untuk penjahat kelas kakap seperti koruptor," Dalam pantauan KontraS Aceh Penerapan Syariat Islam sepanjang tahun 2006, saja pemerintahan telah menggelar sebanyak 9 (sembilan) kali hukum cambuk bagi 37 orang pelaku pelanggar ”syariah”, 9 orang pelaku khalwat (Mesum), 10 orang pelaku khamar (pengkonsumsi minuman keras), dan 19 orang pelaku maisir (perjudian). "Walaupun kedua pelaku meusum itu masing-masing menerima hukuman cambuk sebanyak lima dan empat kali, tapi banyak pelanggar lain yang harus lebih dulu dihukum, ketimbang dua pelaku itu," Dampak lain dari penerapan syariat yang kontroversial tersebut adalah munculnya aksi kekerasan oleh warga terhadap pelanggar Syariah di beberapa tempat. Aksi kekerasan ini biasanya bermula dari tindakan pengkapan atau penggerebekan oleh warga terhadap pelaku pelanggar syariah yang berbuntut pada aksi pemukulan atau kakerasan lainnya, seperti arak-arakan atau mempertontonkan pelanggar Syariah di depan umum sebelum ada putusan pengadilan terhadapnya. Berkaitan dengan uraian di atas, maka persoalan gender di Aceh masih belum sepenuhnya menjadi perhatian dari setiap orang atau pemerintah. Hal ini disebabkan masih banyak aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten/kota yang belum menyentuh permasalahan gender secara keseluruhan, bahkan ada peraturan yang dianggap melangar hak-hak perempuan seperti hak-hak atas larangan penggunaan celana jean bagi perempuan di suatu kabupaten (Aceh Barat) oleh Keputusan Bupatinya. 1.2. Analisis Relevansi Sesuai dengan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya capaian pembangunan daerah (Aceh) telah sejalan dengan pembangunan nasional. Secara garis besar capaian daerah telah sesuai namun dalam beberapa hal masih ada beberapa kendala dan
  33. 33. 34 masih kurang, akan tetapi dalam hal-hal tertentu capaian daerah lebih tinggi dari nasional. Capaian daerah (Aceh) yang lebih tinggi dan lebih baik antara lain berkaitan dengan partisipasi dan pelaksanaan demokrasi dalam pemilu, dimana masyarakat Aceh sangat besar dan tinggi perhatian dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Ini menandakan bahwa capaian dan program pemerintah Aceh telah mencapai presentase yang cukup signifikan terhadap partisisipasi ini. Dilain sisi sebagaimana hasil penelitian dari Lembaga Partnership Jakarta yang menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia sudah sangat parah. Pernyataan ini sudah jamak diketahui semua pihak baik di level eksekutif, legislatif, judikatif, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pengusaha, universitas, lembaga donor, dan seterusnya. Namun bila kemudian muncul pertanyaan, sejauhmana pemerintah serius berupaya memberantasnya? Apakah semua pihak sudah mengetahui berapa banyak peraturan dan kebijakan yang dihasilkan pemerintah ––bersama legislatif–– dan unit atau lembaga formal apa saja yang telah dibentuk untuk memberantas faktor penyebab kemiskinan dan loss generation tersebut? Jawabannya tentu sangat bervariasi. Bayangkan saja, kita sudah memiliki puluhan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta lembaga yang berfungsi untuk memberantas korupsi. Dari sisi kelembagaan saja di tingkat pusat misalnya ada BPK, BPKP, KPK, inspektorat jenderal pada masing-masing departemen, unit-unit pengawas pada lembaga pemerintah nondepartemen (LPND), Kepolisian Negara RI, Komisi Ombudsman Nasional (KON), Timtastipikor. Sementara di daerah ada BPKP perwakilan, BPK perwakilan, KPK perwakilan (khusus di NAD), inspektorat propinsi/kabupaten/kota atau badan pengawasan daerah (Bawasda) dan seterusnya. Namun sampai saat ini, dengan sejumlah lembaga tersebut masih saja dirasakan kuantitas dan kualitas korupsi belum menurun sesuai dengan harapan masyarakat. Bahkan persoalan baru seperti bagaimana dengan pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan kewenangan antarlembaga tersebut, bagaimana
  34. 34. 35 antarlembaga itu berkoordinasi secara optimal sehingga menghasilkan sinergi yang bermanfaat dalam menimbulkan deterent effect (efek jera) pada para pelaku korupsi menjadi faktor yang menambah kerumitan penuntasan kasus-kasus korupsi. Tidak jarang timbul perbedaan penanganan dan tafsir atas suatu permasalahan. Peran Bawasda dalam pemberantasan korupsi Pascareformasi melalui penerapan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, maka peran inspektorat daerah/Bawasda menjadi lebih krusial dibandingkan dengan masa Orde Baru dimana perannya pada masa itu memang sengaja ditumpulkan. Bahkan ada anekdot Bawasda sebagai instansi “buangan” bagi pegawai negeri yang dianggap nyeleneh. Penegasan tentang strategisnya peranan Bawasda juga terlihat pada UU No 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1999 pada pasal 223 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diejawantahkan ke dalam sebuah Peraturan Pemerintah (PP). PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pun telah menegaskan bahwa dalam pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilakukan secara berjenjang dan berlapis (pasal 26). Artinya Bawasda masa Orde Baru yang begitu dikerdilkan dengan banyak tujuan itu mendadak menjadi tumpuan dalam pengawasan pelaksanaan roda pemerintahan daerah. Masalahnya kemudian adalah bagaimana Bawasda dapat segera berfungsi maksimal bila persoalan internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja dan produktivitasnya belum dituntaskan secara komprehensif. Minimal ada tiga penghambat internal yang dapat digarisbawahi yaitu pertama, masalah kompetensi personal yaitu skills dan wawasan pengetahuan yang mencakup penguasaan peraturan perundang-undangan dan tren korupsi yang semakin canggih dan beragam. Apalagi saat ini banyak peraturan perundang- undangan kerapkali berubah dan tumpang tindih. Kedua, tentang ketersediaan SDM baik secara kuantitas dan kualitas. Dengan status instansi yang selama ini relatif diterlantarkan maka pola rekrutmen pegawai yang handal dengan tingkat pendidikan yang memadai menjadi sangat berbeda
  35. 35. 36 dengan lembaga lain yang berfungsi sebagai lembaga pengawas. Sebutlah misalnya BPKP dan BPK yang telah memiliki puluhan pegawai dengan tingkat pendidikan strata S2 dan S3 (doktoral) baik lulusan dalam maupun luar negeri yang terkemuka. Kecuali itu masalah lemahnya daya tarik pegawai yang bersedia ditempatkan di lembaga tersebut. Ketiga, masalah kapabilitas yang dikaitkan dengan ketersediaan anggaran. Sedang tiga persoalan eksternal, pertama, kepala Bawasda masih selevel dengan kepala dinas lainnya dan setingkat lebih rendah dari sekretaris daerah (PP No. 8 Tahun 2003 pasal 19 dan 20). Dengan budaya ketimuran dan ewuh pakewuh yang telah lama ditanamkan dan mendarah daging di birokrasi maka sulit bagi Kepala Bawasda untuk bersikap berseberangan dengan sekretaris daerah maupun kepala daerah. Karenanya usulan eselonisasi kepala Bawasda yang setara dengan sekretaris daerah bisa menjadi alternatif. Kedua, otoritas tupoksi sekadar berupa penyampaian temuan kepada kepala daerah dengan tidak ada jaminan temuan tersebut akan ditindaklanjuti. Tentang hal ini dapat disiasati dengan merevisi peraturan daerah yang berkaitan dengan Bawasda dimana Kepala Bawasda dapat dimintakan klarifikasi perkembangan temuan secara regular kepada DPRD, tanpa harus mendapat izin atau persetujuan dari kepala daerah. Ketiga, masalah kerahasiaan hasil temuan yang kerap menghambat partisipasi kontrol masyarakat secara aktif. Padahal di beberapa daerah kerahasiaan temuan sebenarnya sudah banyak yang dipublikasikan. Artinya sifat dari kerahasiaan itu relatif tidak efektif lagi walau sifanya masih kasuistis. Sebenarnya baik pemerintah pusat maupun Pemda dapat dengan mudah menyelesaikan faktor-faktor penghambat itu. Faktor internal dapat dituntaskan misalnya dengan memberikan dana yang cukup dan capacity building yang relevan dalam membangun kompetensi, jumlah dan kapabilitas pegawai. Sedangkan penyelesaian penyebab eksternal yaitu dengan cara memberikan terobosan hukum dengan merevisi PP No. 8 Tahun 2003 yang memberi tempat yang lebih independen pada Bawasda. Bila dianalogikan di level pusat mungkin seperti model KPK.
  36. 36. 37 Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh akan memposisikan Bawasda sebagai lembaga internal pengawasan yang sangat strategis sebab dengan status otonomi khusus maka dana APBD NAD yang harus diawasi menjadi sangat besar yaitu Rp 8 trilyun plus dana dekonsentrasi/perbantuan. Semakin strategis dan pentingnya Bawasda juga dengan disinyalirnya kinerja Badan Rekonstruksi rehabilitasi (BRR) Aceh- Nias sudah tidak efektif dalam membangun NAD pascatsunami. Sehingga diharapkan secara berangsur mengalihkan kewenangan dan tanggungjawab pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi NAD ke pemerintah daerah (Kompas, 16 September 2006, hal 4). Dapat dibayangkan Bawasda akan benar-benar ketumpuan pekerjaan yang sangat berat yang mungkin sudah melebihi daya serapnya. Karenanya demi memaksimalkan fungsi pengawasan Bawasda, gubernur/bupati/walikota terpilih pada pilkada Desember 2006 harus mengambil langkah-langkah segera dan strategis dengan menata dan memperkuat Bawasda baik dari sisi keterampilan dan jumlah pegawainya, meningkatkan profesionalisme pegawai, merevisi atau menyusun qanun yang lebih memberi ruang independensi Bawasda. Juga yang harus tidak dilupakan adalah penerapan pola rekrutmen kepala Bawasda sesuai dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki. Kalau perlu melalui mekanisme terbuka (fit and proper test) dan dilakukan oleh lembaga independen. Sebab bila tidak, korupsi akan berpotensi merusak perdamaian yang dengan susah payah dibangun oleh semua pihak. Seiring dengan masalah korupsi ini, capaian pemerintah Aceh dilihat dari presentase penanganan masih jauh dari sasaran nasional, hal ini disebabkan masih banyak kasus-kasus korupsi di Aceh yang belum tersentuh hukum. Demikian juga halnya dengan permasalahan gender, dalam capaian dan target pemerintah Aceh masih jauh dari capaian nasional, hal ini disebabkan persoalan gender masih manjadi persoalan utama di Aceh, khususnya berkenaan dengan penerapan syariat Islam. Banyak aturan yang dikeluarkan
  37. 37. 38 masih memelukan pengujian secara hukum dan HAM, karena ada sebagaian aturn yang bertentangan dengan konsep gender seperti lahirnya Qanun jinayah dan qanun-qanun dalam penyelenggaraan syariat Islam di Aceh. Sebagai contoh lahirnya Qanun Jinayah dan keputusan bupati Aceh barat dalam hal pelarangan penggunaan atau pemakaian celana jean bagi wanita, ini telah menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat, sehingga konsep gender ini tidak berjalan dengan baik. 1.3. Analisis Efektivitas Secara garis besar efektifitas kinerja pembangunan daerah khususnya berkaitan dengan capaian indikator sebagaimana telah disebutkan di atas, telah dapat dijalanakan dengan baik, sehingga kinerja pemerintah Aceh semakin membaik dari tahun ke tahun. Kondisi Aceh yang hancur pasca musibah tsunami telah menjadi tolok ukur untuk meningkatkan kinerja dari segala struktur pemerintahan baik pada tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Lahirnya berbagai pengaturan dan kebijakan baik dalam bentuk regulasi daerah (Qanun) maupun nasional (UU) yang mendukung arah kebijakan pemerintah Aceh telah menyebabkan dilakukannya berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan tersebut. Ditetapkannya Qanun (Perda) dalam mendukung kinerja pemerintah yang telah dicanangkan pemerintah pusat seperti Qanun Pelayanan Publik menjadikan Aceh lebih baik dari tahun ketahun dalam meningkatkan pelayanan dan terciptanya Good Governance di Aceh. Sejalan dengan ditetapkan Qanun Pelayanan publik, pemerintah Aceh juga telah melakukan berbagai kegiatan dalam memberikan pelayanan publik dengan baik melalui penetapan berbagai sistem pelayanan terpadu (one stop service) pada tingkat provinsi dan juga disetiap daerah kabupaten/kota. Beberapa daerah kabupaten/kota di Aceh telah merapkan sistem pelayan terpadu untuk mendukung pelayanan publik yang baik dan
  38. 38. 39 memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus semua kepentingan di bidang pemerintahan dan lain sebagainya. Berkenaan dengan efektivitas kinerkja pemerintah Aceh dalam mendukung proses partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan HAM, melalui sistem pemilu dan institusi pelaksana pemilu (KIP). Pemerintah Aceh telah mengalokasikan dana dan fasilitas baik dari sumber pemerintah maupun donatur-donatur yang mendukung kinerja institusi (KIP) ini. Bahkan dalam pelaksanaan dilapangan banyak donaturt/sponsor yang mendukung kinerja KIP ini sehingga memudahkan dalam penataan dan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah adanya sosialisasi yang terus menerus dan sistematis dilakukan, sehingga masyarakat menjadi perhatian terhadap penggunaan hak pilihnya. Hal ini kemudian yang menyebabkan Aceh memperoleh presentase partisipasi pemilih labih baik dari nasional. 2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Dari data analisis yang dapat dijelaskan antara lain berkitan dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi khususnya keterlibatan dalam ikut pemilu, untuk presentase nasional 70.20 % maka untuk Aceh meningkat sampat 75.40 untuk pemilihan anggota legislatif. Selanjutnya peningkatan terus terjadi dalam pemilihan Presiden dari presentase nasional 71%, maka untuk partisipasi masyarakat di Aceh meningkat menjadi 77,7 % (sumber data KPU Pusat dan KIP Aceh). Hal ini menunjukkan bahwa betapa besar partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilu baik dalam pemilihan anggota legislatif maupun presidfen. Hal ini juga berkaitan langsung dengan keinginan rakyat Aceh dalam menyongsong perubahan, sehingga dalam pemilihan anggota legislatif khususnya di aceh partai politik lokal telah mendominasi hasil pemilihan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa adanya partisipasi masyarakat Aceh adalah sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi dan penegakan hak-hak rakyat (HAM).
  39. 39. 40 Dalam hal perspektif gender. khususnya di Aceh peran wanita dalam berbagai kegiatan mulai meningkat dari tahun ke tahun, hanya saja jika dibandingkan dengan kondisi nasional, konsepsi kesetaraan gender di Aceh masih rendah, walaupun dalam waktu-waktu tertentu keterlibatan dalam berpastisipasi sangat tinggi. Misalnya dalam mendukung dan ikut berperan dan berpartisipasi dalam penyusunan Undang-undang pemerintahan Aceh di tahun 2005-2006. meskipun diosaat itu kondisi Aceh masih dalam masa rekonstruksi dan rehabilitasi. Hal ini dapat dilihat dari indek presentase antara 20% sampai dengan 45 %, yang dibandingkan secara nasional berkisar antara 60 % sampai 65,8 %, sehingga keberadaan gender dalam pelaksanaan demokrasi dan pemenuhan HAM di Aceh masih rendah. Konsekuensi dari masih rendahnya peran masayarakat khususnya dalam menjalankan peran gender, dikarenakan masih terdapat aturan-aturan hukum lokal yang dapat membatasi runag gerak dari kaum wanita khususnya, sehingga peran masyarakat dalam kesetaraan gender meenjadi lebih rendah. Di samping itu karena konflik yang berkepanjangan banyak wanita di Aceh yang merasakan bahwa melakukan pekerjaan diluar rumah merupakan hal yang tabu (dilarang) oleh agama dan adat yang berlaku, misalnya melakukan pekerjaan sampai malam hari. Berkaitan dengan hal tersebut diatas. maka analisis capaian kedepan yang harus dilakukan antara lain berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan dibidang pemerintahan khususnya pelayanan publik, politik (demokrasi), dan hukum serta penegakan HAM adalah sebagai berikut : 2.1.2.1. Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik a) Menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, professional dan Islami; b) Menciptakan kinerja aparatur yang baik; c) Mereview struktur kelembagaan pemerintah daerah sesuai dengan potensi, kewenangan dan kebutuhan; d) Pembagian job description yang tepat dan terarah sesuai dengan kebutuhan;
  40. 40. 41 e) Memanfaatkan sarana dan prasarana kerja yang berdaya guna dan berhasil guna; f) Melakukan pengaturan yang tegas tentang batas kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; g) Melakukan upaya pro-aktif menfasilitasi penyelesaian masalah tata ruang dan penataan batas wilayah administrasi bagi kabupaten/kota pemekaran; h) Melakukan regulasi tentang pendelegasian kewenangan bupati/walikota kepada camat, imuem mukim dan geuchik; i) Melakukan pemetaan dan pemberian nama-nama pulau kecil dan terluar; j) Melakukan toponomi pulau-pulau kecil dan terluar; k) Melakukan penetapan batas wilayah administrasi, titik kordinat, dan penguasaan wilayah secara ekonomi dan sosial budaya; l) Melakukan pembenahan struktur kelembagaan diklat; m) Meningkatkan kapasitas SDM tenaga pengajar diklat; n) Melakukan penyempurnaan materi dan kurikulum diklat; o) Merevitalisasi baperjakat dalam penempatan dan penjenjangan karir aparatur; p) Meningkatkan kualitas SDM; q) Memberikan reward and punishment secara tepat dan tegas. 2.1.2.2. Bidang Politik a) Terjaminnya kesatuan dan persatuan bangsa dalam kerangka NKRI; b) Melakukan rekruitment kader politik yang bebas, adil dan islami; c) Membangun wahana politik yang konstruktif melalui partai lokal; d) Menciptakan keputusan politik yang memihak kepada kepentingan masyarakat; e) Melaksanakan pendidikan politik yang sehat; f) Memberikan penghargaan terhadap perbedaan pendapat dalam politik;
  41. 41. 42 g) Membangun etika politik melalui rasa saling percaya dan menghargai (sportifitas) di dalam kelompok masyarakat; h) Merevitalisasi fungsi partai politik; i) Memberikan motivasi kepada seluruh partai politik. 2.1.2.3. Bidang Hukum dan HAM a) Melakukan pengkajian yang mendalam terhadap pembangunan hukum dan HAM di Aceh; b) Menyusun prioritas, arah, dan orientasi pembangunan hukum Aceh; c) Melakukan penyusunan Prolega (Program Legislasi Aceh); d) Mempercepat prakarsa penyusunan materi hukum sesuai dengan amanah UUPA; e) Meningkatkan penguatan kapasitas aparat penegak hukum pada setiap level; f) Memberikan dukungan sarana dan prasarana hukum; g) Memberikan bantuan hukum dalam kasus prodeo; h) Meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat; i) Melakukan sosialisasi pelbagai macam peraturan perundang- undangan kepada masyarakat; j) Melakukan pemetaan/inventarisir kebijakan daerah kabupaten/kota yang bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan perundang-undangan lebih tinggi; k) Memberi arahan terhadap kebijakan daerah kabupaten/kota yang bertentangan dengan kepentingan umum dan kepentingan lebih tinggi; l) Meningkatkan kapasitas aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); m) Penyediaan sarana dan prasarana aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 2.1.3. Rekomendasi Kebijakan
  42. 42. 43 Sejalan dengan proses yang telah dilakukan sebagai bagian dari perlayanan publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Good Governance) menuju kepada Pemerintah Yang bersih (Clean Goverment) maka perlu berbagai penegakan dan kebijakan yang dapat ditempuh. Penegakan dan kebijakan itu antara lain melalui penegakan hukum yang intensive dan kebijakan pemerintahan yang berdaya guna dalam melayani mesyarakat. Fungsi pelayanan publik yang dijalankan oleh aparat pemerintahan adalah suatu kewajiban moral dalam menjalankan konstitusi negara, sehingga tujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan. Adanya pelayanan yang cepat dan tepat melalui mekanisme one stop service (pelayan satu atap) merupakan wujud nyata yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam melayani masyarakatnya. Hal ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat apalagi jika dalam pelayanan itu memberatkan masyarakat atau menggunakan kewenangan untuk merugikan masyarakat dan negara dalam bentuk korupsi. Munculnya kasus-kasus korupsi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahn serta pelaksanaan demokrasi dan HAM yang tidak memihak kaum rentan telah menyebabkan berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat. Termasuk pelaksanaan dalam pemenuhan HAM pada kesetaraan gender, hal ini menyababkan timbulnya kebijakan yang dapat memunculkan pertentangan dari aspek hukum dan HAM. Misalnya munculnya kebijakan pada tingkat Pemerintah kabupaten/kota yang menerapkan hukum syariat dalam menjalankan otonomi khusus kadang kala berbenturan dengan kebijakan dan hukum nasional dan Internasional, sehingga muncul berbagai protes dari kaum yang merasa lahirnya kebijakan itu tidak tepat untuk diterapkan dalam waktu sekarang ini. Berkenaan dengan penyelesaian kasus korupsi selain meningkatkan proses penyelidikan hukum, juga meningkatkan kinerja SKPD/Aceh seperti Bawasda dalam penanganan beberapa kasus yang berkaitan dengan pelayanan publik
  43. 43. 44 yang menyebabkan kerugian daerah. Di samping itu kasus-kasus dalam pelaksanaan demokrasi penyelenggaraan pemilihan umum, baik dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif sampai pemilihan presiden dapat dihindari kesalahan yang merugikan masyarakat banyak seperti daftar pemilihan tetap (DPT) yang bermasalah tidak terulang kembali. Maka persiapan yang cukup dan pendelegasian wewenang kepada institusi yang ditunjuk sebagai pelaksana dapat dilakukan lebih cepat dan cukup waktu disertai sumber dana yang cukup. Institusi pelaksana KPU adalah orang-orang yang profesional dan mempunyai integritas dan loyalitas yang tinggi dalam menjalankan konstitusi negara dengan baik dan konsekuen. Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat diberikan beberapa rekomendasi kebijakan antara lain : 1. Perlu peningkatan sistem pelayanan terpadu yang lebih menyentuh pada kepentingan rakyat, termasuk membuka istem pelayanan pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah seperti di tingkat Kecamatan atau jika mungkin di tingkat desa (gampoeng). 2. Untuk mencegah timbulnya perbedaan penafsiran dalam penerapan hukum baik pada peraturan perundang-undangan UUPA dan Perda/Qanun serta peraturan kebijakan lainnya, pemerintah Aceh wajib konsisten dalam penggunaan hukum dan aturan yang berlaku, dan hukum itu tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, namun tidak juga melupakan asas kekhususan yang telah diterimanya dengan segala kewenangan. Hal ini sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat termasuk mencegah munculnya perdebatan pada sebua peraturan dan kebijakan, misalnya Qanun jinayah dan kebijakan pelarangan penggunaan celana jean bagi wanita. 3. Berkaitan dengan kasus-kasus korupsi seharusnya pemerintah Aceh mendukung sepenuhnya cara-cara yang telah ditempuh pada tingkat nasional, dan harapan semua kasus korupsi yang telah menjadi target penyelasaian segera dituntaskan, dan tidak ada salahnya jika kasus itu
  44. 44. 45 disampaikan kepada masyarakat secara transparan agar masyarakat tidak menduga-duga akan kinerja pemerintah Aceh dalam menangani kasus korupsi, termasuk kasus-kasus yang melibatkan aparat pemerintah itu sendiri seperti keterlibatan Bupati/Walikota dan lain sebagainya. 4. Berkenaan dengan telah meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap penggunaan hak pilih dalam pemilu, maka pemerintah Aceh diharapkan terus berupaya untuk mempertahankan kondisi ini, khususnya dengan terus meningkatkan sosialisasi akan pentingnya hidup berdemokrasi, sehingga proses perdamaian dan kenyamanan terus terjaga di Aceh. 5. Dalam upaya meningkatkan peran gender di Aceh, pemerintah Aceh sangat diharapkan untuk dapat menempatkan persoalan gender ini dalam perspektif tersendiri, dengan tidak mengurangi arti kekhususan dengan penerapan Syariat Islam serta menghargai unsur-unsur HAM yang universal, sehingga kalangan minoritas (gender) dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk dalam mengakses segala kegiatan yang berkenaan dengan pelayanan publik dan pemerintah.
  45. 45. 46 2. 2. TINGKAT KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia, Pendidikan, Kesehatan dan Keluarga Berencana A. Indeks Pembangunan Manusia Kualitas sumberdaya manusia akan sangat menentukan kualitas kehidupan dan pembangunan manusia dalam suatu negara dan daerah. Keberhasilan dalam meningkatkan kualitasnya pada berbagai aspek akan mempengaruhi sinergi pembangunan dan dapat mempercepat pembangunan baik pembangunan ekonomi maupun non ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh besar kecilnya peranan sumberdaya manusia yang terlibat dalam pembangunan langsung ataupun tidak langsung, tentunya sangat tergantung pada membaiknya kualitas manusia tersebut. Untuk melihat kualitas sumberdaya manusia dapat ditunjukkan oleh perubahan membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM tersebut terdiri dari berbagai indikator, yaitu Pertama bidang pendidikan antara lain tingkat partisipasi sekolah, angka putus sekolah, dan angka melek huruf. Selanjutnya kedua bidang kesehatan yaitu Umur harapan hidup, Angka kematian bayi, Angka kematian ibu dan lainnya. Ketiga Keluarga Berencana yaitu angka akseptor KB dan laju pertumbuhan penduduk alami. Pembangunan daerah saat ini sejalan dengan pembangunan nasional, lebih besar perhatiannya pada pembangunan sumberdaya manusia ditandai dengan meningkatnya dana pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan mencapai 20 persen dari total anggaran pembangunan daerah. Pembangunan yang dilakukan diharapkan memberikan perkembangan dan kemajuan yang berarti di berbagai aspek. Indeks Pembangunan Manusia ditunjukkan sebagai berikut.
  46. 46. 47 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Propinsi Aceh mengalami tren positif dan terus mengikuti tren perkembangan Indeks Pembangunan Nasional bahkan hampir menyamai IPM nasional. IPM Propinsi Aceh tersebut termasuk dalam kategori menengah ke atas yaitu antara IPM 66 hingga 80. Perkembangan IPM tersebut menempatkan Aceh pada urutan ke 17 pada tahun 2007 dari urutan 18 pada tahun 2006 dengan Shortfall sebesar 3,06. Namun pada tahun 2008 IPM Aceh tidak mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perkembangan ekonomi daerah pada tahun 2008 tidak menguntungkan akibat dampak krisis ekonomi global dan inflasi yang relatif tinggi dan penggunaan anggaran yang relatif rendah. B. Pendidikan Sejalan dengan Angka Partisipasi Murni SD/MI yang relatif tinggi dan sarana prasarana sekolah yang membaik, maka Angka Putus Sekolah SD/MI mengalami perkembangan yang positif. Hal ini ditunjukkan Angka Putus Sekolah rata di bawah satu persen yang lebih kecil dari Angka Putus Sekolah SD/MI Nasional umumnya lebih dari dua persen. Tidak demikian halnya dengan Angka Putus Sekolah SLTP sederajat di Aceh. Pada umumnya di atas lima persen, bahkan mencapai 7,57 persen pada tahun
  47. 47. 48 2005, meskipun tren perkembangannya positif, sebagaimana ditunjukkan grafik berikut. Angka Putus Sekolah SLTP sederajat setiap tahunnya lebih besar dari angka nasional, terutama pada tahun 2005 akibat tsunami terjadi perbedaan dengan angka nasional sebesar 5,60 persen, sedangkan tahun lainnya menunjukkan perbedaan di bawah tiga persen. Angka putus sekolah SLTP sederajat ini yang relatif tinggi disebabkan di samping kesadaran masyarakat yang relatif rendah dan akibat keterbatasan ekonomi khususnya di pedesaan dan jumlah sarana prasarana sekolah SLTP tidak tersebar sebanyak sekolah SD sederajat.
  48. 48. 49 C. Kesehatan Selain IPM dan pendidikan, kualitas sumberdaya manusia ditentukan oleh indikator kesehatan. Salah satu indikator kesehatan masyarakat ditunjukkan oleh tinggi rendahnya usia atau umur harapan hidup rata-rata penduduk. Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk di Propinsi Aceh menunjukkan tren yang positif mengikuti trendi nasional, Umur Harapan Hidup perempuan relatif lebih tinggi dibandingkan laki-laki, pada tahun 2006 dan 2007 Umur Harapan Hidup perempuan 69 tahun sedangkan laki- laki 67 tahun dan 68 tahun. UHH Aceh dan Nasional ditunjukkan pada Grafik berikut. Umur Harapan Hidup penduduk di Propinsi Aceh dapat dikatakan hampir menyamai Umur Harapan Hidup penduduk secara nasional. Namun sebenarnya Aceh bisa lebih tinggi dari Nasional, jika anggaran pembangunan di daerah dapat digunakan secara maksimal, mengingat dana pembangunan propinsi Aceh sangat signifikan. Selama dua tahun terakhir jumlah dana pembangunan hanya terserap sekitar……….. persen Selain UHH kualitas kesehatan SDM diperlihatkan oleh Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). AKB di Propinsi Aceh menunjukkan trendi membaik, namun rata-rata masih di atas AKB nasional walaupun pada tahun 2007 sama dengan angka nasional, seperti ditunjukkan pada grafik berikut.
  49. 49. 50 Besarnya angka kematian bayi di Aceh terjadi terutama di pedesaan. Hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana yang masih terbatas seperti bidan dan dokter di desa. Meskipun semakin banyak tercatat jumlah bidan kontrak di desa, namun mereka kebanyakan tidak tinggal dan menetap di desa akibatnya pelayanan tidak maksimal. Di samping itu AKB secara signifikan juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan ibu, terlihat pada tahun 2007 kematian 67 bayi pada ibu yang tidak sekolah, 65 bayi pada ibu yang tidak tamat SD, 43 bayi pada ibu yang tamat SD, 36 bayi pada ibu tidak
  50. 50. 51 tamat SLTP dan 23 bayi meninggal pada ibu yang tamat SLTP. Rendahnya pendidikan ibu tersebut menyebabkan bayi meninggal dengan berat badan rendah dan gangguan perinatal dalam kandungan. Angka Kematian Bayi yang tidak mengalami perubahan yang berarti diiringi dengan angka gizi kurang dan gizi buruk yang masih relatif tinggi di berbagai kabupaten kota di Propinsi Aceh. Angka Kematian Ibu pada tahun 2006 dan 2007 masing-masing sebesar 200 orang dan 209 orang jumlahnya lebih baik dari angka nasional. Sebesar 255 orang dan 228 orang. Angka Gizi Kurang (AGK) dan Angka Gizi Buruk (AGB) di Propinsi Aceh pada tahun 2007 Aceh masih cukup besar. AGK mencapai jumlah 20719 jiwa dan AGB sebanyak 3969 jiwa yang tersebar di 23 kabupaten kota seperti tergambar pada grafik berikut. Angka Gizi Kurang dan Angka Gizi Buruk yang masih tinggi digambarkan di atas di sebabkan oleh beberapa hal, antara lain tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan keluarga yang relatif rendah. Di samping itu pelayanan publik di bidang kesehatan yang relatif buruk antara lain banyak bidan yang enggan tinggal di desa meskipun sudah terikat kontrak kerja dengan Depkes, sehingga kegiatan penyuluhan kesehatan
  51. 51. 52 bayi melalui posyandu tidak bekerja dengan baik. Di samping itu serapan dana pembangunan selama tiga tahun terakhir termasuk tahun 2009 relatif rendah, hingga saat ini Dana Pembangunan APBA tahun 2009 baru terserap sekitar 40 persen. Faktor lain juga terlihat pada Dana Otsus 2008 yang banyak diperuntukkan bagi peningkatan pendidikan dan kesehatan masih banyak dipertanyakan oleh kabupaten n kota dan Dana Otsus tahun 2009 hingga saat ini baru terealisasi sekitar 20-25 persen. D. Keluarga Berencana Permasalahan kualitas SDM sangat erat kaitannya dengan jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk semakin besar kebutuhan sejumlah sarana prasarana dasar yang dibutuhkan seperti sarana kesehatan dan pendidikan. Untuk mengatur pertumbuhan penduduk alami berbagai upaya telah dilakukan antara lain Program Keluarga Berencana dengan memfasilitasi masyarakat kurang mampu membeli alat kontrasepsi, dan penyuluhan-penyuluhan penting KB dan keluarga kecil sejahtera. Angka Peserta Keluarga Berencana di Provinsi Aceh relatif Masih rendah seperti terlihat pada grafik berikut. Peserta Keluarga Berencana Provinsi Aceh relatif rendah sekitar 43 persen dibandingkan angka peserta KB nasional rata-rata sekitar 56 persen
  52. 52. 53 dari seluruh pasangan usia subur yang ada. Rendahnya angka tersebut terutama disebabkan rendah pengetahuan masyarakat pentingnya KB dan pelayanan publik yang relatif kurang serta serapan dana pembangunan yang masih rendah. Angka peserta KB tersebut berimplikasi kepada tingkat pertumbuhan penduduk alami yang terjadi di daerah. Pertumbuhan penduduk Aceh secara umum masih di bawah trendi pertumbuhan penduduk nasional, terlihat pada grafik berikut. Pertumbuhan penduduk Aceh tahun 2004 dan 2005 sangat rendah akibat dampak tsunami yang menelankan lebih dari 200 ribu orang dan menyebabkan berkurangnya pasangan usia subur yang relatif besar, sehingga laju pertumbuhan penduduk hanya 0,56 persen tahun 2004 dan 0,20 persen pada tahun 2005. Pada tahun 2006 pertumbuhan penduduk kembali di atas satu persen, karena kondisi Aceh sudah mulai pulih dengan berjalannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan rakyat yang hancur akibat tsunami, sedangkan angka peserta KB tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan penduduk pada kondisi tersebut.
  53. 53. 54 2.2.2 Indikator Yang Menonjol di Bidang Pendidikan A. Tingkat Partisipasi Murni Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidayah (SD/MI) Meskipun indikator lain tidak mengalami perkembangan yang berarti dibandingkan nasional, tidak demikian dengan Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat pendidikan SD/MI. APM pada sekolah SD/MI di Aceh menunjukkan trendi perkembangan yang positif, umumnya di atas 95 persen lebih besar dari angka nasional dengan rata-rata di bawah 95 persen. Tingkat kesadaran yang tinggi dari masyarakat berperan penting dalam mewujudkan APM (SD/MI) tersebut, di samping itu fasilitas sekolah SD sederajat di Aceh terus membaik, terutama akibat Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana prasarana sekolah dasar dan sederajat setelah tsunami tahun 2004 dan membaiknya keamanan setelah MoU Helsinki pada tahun 2005. Angka Partisipasi Murni pada tingkat SD dan MI angka yang relatif tinggi dan mengalami trendi positif. Hal tersebut menunjukkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk mendidik anak-anak usia dini pada pendidikan formal hingga di daerah perdesaan. Keadaan ini juga didukung oleh penyediaan sarana prasarana Sekolah Dasar dan Sederajat pasca

×