KATA PENGANTAR




        Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kami Tim EKPD MAP UGM telah dapat
menyelesaikan Laporan Eval...
Dengan selesainya penulisan laporan ini, Tim Independen UGM mengucapkan
terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu...
DAFTAR ISI


Kata Pengantar .................................................................................................
2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol .....................................                     59

     ...
DAFTAR GRAFIK


Grafik 2.1. Outcomes dan Trend Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi 2004-2009 ........ 9 

Grafik 2.2. O...
Grafik 2.23. Pendapatan per kapita (dalam juta rupiah) ......................................................... 52 

Graf...
Grafik 2.39. Tingkat Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial ........................................ 74 

Grafik 2.40. ...
DAFTAR TABEL


Tabel 2.2.1. Indikator Angka Partisipasi Murni ...............................................................
Laporan Akhir EKPD – Kesimpulan



                                        Bab I
                                   Pendah...
Laporan Akhir EKPD - Pendahuluan




1.3. Metodologi
         Metode yang digunakan untuk menentukan capaian 5 kelompok in...
Laporan Akhir EKPD - Pendahuluan



    Daftar indikator yang menjadi komponen pendukung untuk masing-masing kategori
    ...
Laporan Akhir EKPD - Pendahuluan



1.4. Sistematika Penulisan Laporan

   BAB I    PENDAHULUAN

            1.1. Latar Be...
Laporan Akhir EKPD - Pendahuluan



        Analisis Relevansi

        Analisis efektivitas

   2.2.2 Analisa Capaian Ind...
Laporan Akhir EKPD - Pendahuluan



                  Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung penunjang
         ...
Laporan Akhir EKPD – Kesimpulan



                                          Bab II
                                     H...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



tuntutan masyarakat. Walaupun sebagai kota pendidikan, keterbatasan daerah secara
e...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



     memperoleh legitimasi rakyat, pemerintah perlu terus responsif terhadap keingi...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



     Grafik diatas menunjukkan perkembangan tingkat pelayanan publik dan
demokrasi ...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



    menurun 0,002 pada tahun 2008 menjadi 77,73. Namun nilai outcomes kembali naik
...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



tahun 2006 menjadi 33%. Pada tahun 2007 angkanya kembali naik menjadi 33,65.
Namun ...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



Grafik 2.5. Persentase jumlah kabupaten/ kota di DIY yang memiliki peraturan daerah...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



        Menurunnya nilai outcomes demokrasi DIY memperlihatkan turunnya tingkat
  p...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



dari 11 kasus yang dilaporkan (hingga agustus 2009), semuanya berhasil ditangani.
T...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



 didorong oleh sifat dinamika politik di DIY yang tinggi. Dinamika ini diwarnai ole...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



meskipun terjadi penurunan pada salah satu indikator pendukung, yaitu tingkat
parti...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



         masyarakat dalam pembuatan kebijakan (Perda, Renstra, dst), demokrasi di D...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



        Grafik 2.8. Gender Development Index (GDI) DIY 2004-2009




              ...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



Kesenjangan yang masih terjadi ini tidak terlepas oleh beberapa aspek berikut ini.
...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



          Selain    memiliki   relevansi    dengan   capaian   pembangunan        n...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



        kaum perempuan. Kebijakan-kebijakan yang mendorong kondisi diatas harus
   ...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



                            Gambar 2.1. Piramida penduduk

        (Jumlah penduduk...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



Economic Forum, 2004) sedangkan dari segi Indeks Pembangunan Manusia (Human
Develop...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



        Data yang tersedia belum menunjukkan tingkat kualitas untuk jenjang
pendidi...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang tidak melek aksara ternyata ada
diantara m...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



Analisis Relevansi

        Sebagai sarana untuk melihat sejauh mana tujuan dan sas...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



     Sejauh ini memang belum ada studi yang komprehensif mengenai faktor-faktor
yan...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



nasional. Ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor tertentu di sektor kesehatan yang...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



     Disamping hasil yang cukup memuaskan dari angka tingkat kematian bayi,
indikat...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



wilayah relatif kecil jika dibandingkan provinsi-provinsi lainnya, tenaga-kerja yan...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



didasarkan pada kompetensi, pengalaman, dan keterampilan teknis yang benar-benar
ob...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



 sangat terbatas sehingga akumulasi pengangguran tentu akan menjadi persoalan
 ters...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi




          Tabel 2.2.5. Pencatatan Ketenagakerjaan di Provinsi DIY
                ...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



      sedangkan peluang pengembangan industrialisasi terbatas pada industri kecil a...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



capaian APM itu menjadi kurang menonjol. APM untuk jenjang SMP/MTs di
Yogyakarta ad...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



      prevalensi gizi kurang itu dari tahun ke tahun masih mengalami fluktuasi mesk...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



         menengah atas dan pendidikan tinggi. Oleh karena itu diperlukan strategi u...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



maka pendapatan masyarakat ditingkat regional dapat dipengaruhi ekonomi nasional
at...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



 Grafik 2.16. Trend Outcome Tingkat Pembangunan Ekonomi 2004-2009




             ...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



                   Grafik 2.17. Proporsi Ekspor terhadap PDRB


                   ...
Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi



mengikuti musim harus menjadi bagian dari strategi pasar produk kerajinan. Saat ini...
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM

2,207

Published on

Dokumen Laporan Akhir EKPD 2009 Provinsi DI Yogyakarta oleh Universitas Gadjah Mada

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,207
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
197
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Laporan Akhir EKPD 2006 DIY - UGM"

  1. 1. KATA PENGANTAR Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kami Tim EKPD MAP UGM telah dapat menyelesaikan Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009. Evaluasi kinerja pembangunan merupakan instrumen penting di dalam proses pembangunan sebab hanya dengan evaluasi maka kita dapat mengetahui apakah berbagai perencanaan pembangunan tersebut dapat mencapai sasaran dan mampu mewujudkan berbagai tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan. Lebih daripada itu, di dalam konteks kepentingan Nasional yang lebih luas, evaluasi kinerja pembangunan daerah memiliki posisi strategis karena dapat digunakan sebagai mekanisme kontrol untuk menyakinkan para pemangku kepentingan apakah perencanaan pembangunan pada level nasional menjadi acuan atau dapat diterjemahkan oleh para perencana di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Tim Independen dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Adapun tujuan dari Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2009 untuk menilai kinerja pembangunan di daerah dalam rentang waktu 2004-2008. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut. Evaluasi ini menggunakan pendekatan relevansi dan efektivitas . Dalam pelaksanaan evaluasi ini Tim EKPD MAP UGM telah melakukan konsolidasi anggota tim, rapat-rapat pembahasan dan diskusi internal peneliti, koordinasi dengan Bappeda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan SKPD lainnya serta melakukan Focussed Group Discussion (FGD). FGD ini melibatkan para pejabat SKPD yang terdiri dari Bappeda, Badan Statistik, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Dinas Lingkungan, serta Dinas Pertanian. Sesuai dengan tujuan dari kegiatan ini, maka Laporan EKPD Tahun 2009 berisikan tentang penjelasan capaian lima indikator besar yaitu tingkat pelayanan publik dan demokrasi, tingkat kualitas sumber daya manusia, tingkat pembangunan ekonomi, kualitas pengelolaan sumber daya alam serta tingkat kesejahteraan rakyat. Laporan EKPD ini memuat antara lain analisis relevansi dan efektivitas capaian indikator, analisis capaian indicator spesifik dan menonjol serta rekomendasi tindak lanjut. i
  2. 2. Dengan selesainya penulisan laporan ini, Tim Independen UGM mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu proses pengumpulan data, analisis hingga penulisannya. Terima kasih secara khusus ingin kami sampaikan kepada: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan akses terhadap pengumpulan berbagai data yang diperlukan dalam evaluasi ini; PSKK UGM yang memberikan akses terhadap berbagai hasil penelitian mereka, dan BAPPENAS sebagai penyedia dana dan dukungan teknis yang lain sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Terima kasih tak lupa juga kami sampaikan kepada para asisten peneliti: Bagus, Purna, Ningsih, Habibi, Indri dan Ade yang telah bekerja keras untuk membantu data colleting. Akhirnya tidak ada gading yang tak retak, Tim EKPD MAP-UGM berharap mendapatkan masukan, saran dan kritik guna melakukan perbaikan-perbaikan sehingga tugas untuk melakukan evaluasi di masa mendatang dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Yogyakarta, 9 Desember 2009 Tim Independen EKPD Tahun 2009 Universitas Gadjah Mada 1. Dr. Agus Pramusinto 2. Dr. Erwan Agus Purwanto 3. Dr. Wahyudi Kumorotomo 4. Dr. Nunuk Dwi Retnandari 5. Dr. Ambar Widaningrum, MA. 6. Drs. Setiadi, M.Si. ii
  3. 3. DAFTAR ISI Kata Pengantar ...................................................................................................................... i Daftar Isi ............................................................................................................................... iii Daftar Grafik .......................................................................................................................... iv Daftar Tabel ........................................................................................................................... vi Bab I PENDAHULUAN ........................................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang dan Tujuan ............................................................................... 1 1.2 Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan EKPD 20009 ................................ 1 1.3 Metodologi ......................................................................................................... 2 1.4 Sistematika Penulisan Laporan ......................................................................... 4 Bab II HASIL EVALUASI ....................................................................................................... 7 2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI......................................... 7 2.1.1 Capaian Indikator ....................................................................................... 8 2.1.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ..................................... 18 2.1.3 Rekomendasi Kebijakan ............................................................................ 21 2.2 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ............................................ 22 2.2.1 Capaian Indikator ...................................................................................... 23 2.2.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ..................................... 35 2.2.3 Rekomendasi Kebijakan ............................................................................ 37 2.3 TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI ............................................................ 38 2.3.1 Capaian Indikator ...................................................................................... 38 2.3.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ..................................... 49 2.3.3 Rekomendasi Kebijakan ............................................................................ 54 2.4 TINGKAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM ......................................... 55 2.4.1 Capaian Indikator ...................................................................................... 55 iii
  4. 4. 2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ..................................... 59 2.4.3 Rekomendasi Kebijakan ............................................................................ 59 2.5 TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT ............................................................ 60 2.5.1 Capaian Indikator ...................................................................................... 60 2.5.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ..................................... 81 2.5.3 Rekomendasi Kebijakan ............................................................................ 87 Bab III KESIMPULAN ............................................................................................................ 89 Lampiran 1 Tabel Indikator Outcomes Evaluasi Kinerja Pembangunan Provinsi DIY iv
  5. 5. DAFTAR GRAFIK Grafik 2.1. Outcomes dan Trend Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi 2004-2009 ........ 9  Grafik 2.2. Outcomes dan Trend Tingkat Pelayanan Publik Provinsi DIY .............................. 10  Grafik 2.3. Persentase Jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan di DIY .................................................................................................................... 11  Grafik 2.4. Presentase aparat yang berijazah minimal S1 Provinsi DIY ................................. 12  Grafik 2.5. Persentase jumlah kabupaten/ kota di DIY yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap ............................................................................................................... 13  Grafik 2.6. Outcomes dan Trend Tingkat Demokrasi DIY ...................................................... 13  Grafik 2.7. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum di DIY ................. 14  Grafik 2.8. Gender Development Index (GDI) DIY 2004-2009 ............................................... 19  Grafik 2.9. Gender Empowerment Meassurment (GEM) DIY 2004-2009 .............................. 20  Grafik 2.10. Angka Melek Aksara Kelompok Usia 15 Tahun Ke Atas .................................... 26  Grafik 2.11. Umur harapan hidup ........................................................................................... 27  Grafik 2.12. Angka Kematian Bayi .......................................................................................... 28  Grafik 2.13. Angka kematian ibu melahirkan .......................................................................... 29  Grafik 2.14. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DIY ................................................. 32  Grafik 2.15. Trend Outcome Tingkat Pembangunan Ekonomi 2004-2009 ............................. 39  Grafik 2.16. Trend Outcome Tingkat Pembangunan Ekonomi 2004-2009 ............................. 40  Grafik 2.17. Proporsi Ekspor terhadap PDRB ........................................................................ 41  Grafik 2.18. Proporsi Ekspor terhadap PDRB ........................................................................ 42  Grafik 2.19. Pertumbuhan Realisasi Investasi Asing (PMA)................................................... 44  Grafik 2.20. Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDM ............................................................ 45  Grafik 2.21. Ketersediaan sarana prasarana untuk pelayanan dalam bidang investasi ......... 46  Grafik 2.22. Pertumbuhan Ekonomi........................................................................................ 49  v
  6. 6. Grafik 2.23. Pendapatan per kapita (dalam juta rupiah) ......................................................... 52  Grafik 2.24. Tingkat Inflasi ...................................................................................................... 53  Grafik 2.25. Proporsi Rehabilitasi Lahan Kritis ....................................................................... 56  Grafik 2.26. Proporsi Rehabilitasi Lahan Luar Hutan ............................................................. 57  Grafik 2.27. Luas Lahan Konservasi....................................................................................... 59  Grafik 2.28. Trend Kesejahteraan Sosial di Propinsi DIY dibandingkan dengan Trend Kesejahteraan Sosial Nasional tahun 2004-2009 (versi data yang didapatkan dari Dinas Sosial DIY) .............................................................................................................................. 61  Grafik 2.29 Trend Kesejahteraan Sosial di Propinsi DIY dibandingkan dengan Trend Kesejahteraan Sosial Nasional tahun 2004-2009 (versi data yang didapatkan dari Dinas Sosial DIY) .............................................................................................................................. 62  Grafik 2.30. Trend Kesejahteraan Sosial di Propinsi DIY dibandingkan dengan Trend Kesejahteraan Sosial Nasional tahun 2004-2009 (versi data yang didapatkan dari Bappenas) ................................................................................................................................................ 62  Grafik 2.31. Trend Kesejahteraan Sosial di Propinsi DIY dibandingkan dengan Trend Kesejahteraan Sosial Nasional tahun 2004-2009 (versi data yang didapatkan dari Bappenas) ................................................................................................................................................ 63  Grafik 2.32. Tingkat Kesejahteraan Sosial di Propinsi DIY dibandingkan dengan Tingkat Kesejahteraan Sosial Nasional tahun 2004-2009 (versi data yang didapatkan dari Dinas Sosial DIY) .............................................................................................................................. 64  Grafik 2.33. Tingkat Kesejahteraan Sosial di Propinsi DIY dibandingkan dengan Tingkat Kesejahteraan Sosial Nasional tahun 2004-2009 (versi data yang didapatkan dari Dinas Sosial DIY) .............................................................................................................................. 64  Grafik 2.34. Tingkat Kesejahteraan Sosial di Propinsi DIY dibandingkan dengan Tingkat Kesejahteraan Sosial Nasional tahun 2004-2009 (versi data yang didapatkan dari Bappenas) ................................................................................................................................................ 65  Grafik 2.35. Tingkat Kesejahteraan Sosial di Propinsi DIY dibandingkan dengan Tingkat Kesejahteraan Sosial Nasional tahun 2004-2009 (versi data yang didapatkan dari Bappenas) ................................................................................................................................................ 65  Grafik 2.36. Persentase Kemiskinan ...................................................................................... 67  Grafik 2.37. Persentase Kemiskinan ...................................................................................... 67  Grafik 2.38. Tingkat Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial ....................................... 73  vi
  7. 7. Grafik 2.39. Tingkat Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial ........................................ 74  Grafik 2.40. Tingkat Pengangguran Terbuka Propinsi DIY tahun 2004-2009 ........................ 81  vii
  8. 8. DAFTAR TABEL Tabel 2.2.1. Indikator Angka Partisipasi Murni ....................................................................... 24  Tabel 2.2.2. Angka Putus Sekolah ......................................................................................... 25  Tabel 2.2.3. Prevalensi Gizi Kurang ....................................................................................... 30  Tabel 2.2.4. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi DIY ............................................................ 33  Tabel 2.2.5. Pencatatan Ketenagakerjaan di Provinsi DIY ( Untuk tenaga-kerja Laki-laki) .... 34  Tabel 2.5.1.4.3 Pagu Anggaran Kegiatan............................................................................... 72  Tabel 2.5.1.5.3 Realisasi Penanganan PMKS Anak Terlantar (anak terlantar, balita terlantar, anak jalanan dan anak nakal) ................................................................................................. 74  Tabel 2.5.1.5.4 Realisasi Penanganan PMKS Lanjut Usia Terlantar ..................................... 75  Tabel 5.1.1.5.5. Pembinaan panti asuhan/panti jompo .......................................................... 77  Tabel 2.5.1.5.6. Realisasi Penanganan PMKS Rehabilitasi Sosial (Penyandang Cacat, Tunasosial, Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba) ............................................................. 77  Tabel 2.5.2.2 Peningkatan Kesempatan Kerja ....................................................................... 82  viii
  9. 9. Laporan Akhir EKPD – Kesimpulan Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang dan Tujuan Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di daerah masing-masing. Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2009 dilaksanakan untuk menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-2008. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut. Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberikan informasi penting yang berguna sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi yang spesifik sesuai kondisi lokal guna mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah periode berikutnya, termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi (DEKON). 1.2. Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan EKPD 2009 meliputi: (1) Terhimpunnya data dan informasi evaluasi kinerja pembangunan di 33 provinsi (2) Tersusunnya hasil analisa evaluasi kinerja pembangunan di 33 provinsi sesuai sistematika buku panduan 1
  10. 10. Laporan Akhir EKPD - Pendahuluan 1.3. Metodologi Metode yang digunakan untuk menentukan capaian 5 kelompok indikator hasil adalah sebagai berikut: (1) Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih yang memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes). (2) Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator pendukung dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase. (3) Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase maka tidak dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri. (4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna negatif, maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan terlebih dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif). Sebagai contoh adalah nilai indikator pendukung persentase kemiskinan semakin tinggi, maka kesejahteraan sosialnya semakin rendah. (5) Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi jumlah dari penyusun indikator hasil (indikator pendukungnya). Contoh untuk indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial disusun oleh: • persentase penduduk miskin • tingkat pengangguran terbuka • persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak • presentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia • presentase pelayanan dan rehabilitasi sosial Semua penyusun komponen indikator hasil ini bermakna negatif (Lihat No.4). Sehingga Indikator kesejahteraan sosial = {(100% - persentase penduduk miskin) + (100% - tingkat pengangguran terbuka) + (100% - persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak) + (100%- persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia) + (100% - persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial}/5 2
  11. 11. Laporan Akhir EKPD - Pendahuluan Daftar indikator yang menjadi komponen pendukung untuk masing-masing kategori indikator outcomes dapat dilihat pada Lampiran 1. Untuk menilai kinerja pembangunan daerah, pendekatan yang digunakan adalah Relevansi dan Efektivitas. Relevansi digunakan untuk menganalisa sejauh mana tujuan atau sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama atau tantangan. Dalam hal ini, relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional. Sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam mengumpulkan data dan informasi, teknik yang digunakan adalah: a. Pengamatan langsung Pengamatan langsung kepada masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan di daerah, diantaranya dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, lingkungan hidup dan permasalahan lainnya yang terjadi di wilayah provinsi terkait. b. Pengumpulan Data Primer Data diperoleh melalui FGD dengan pemangku kepentingan pembangunan daerah. Tim Evaluasi Provinsi menjadi fasilitator rapat/diskusi dalam menggali masukan dan tanggapan peserta diskusi. c. Pengumpulan Data Sekunder Data dan informasi yang telah tersedia pada instansi pemerintah seperti BPS daerah, Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. 3
  12. 12. Laporan Akhir EKPD - Pendahuluan 1.4. Sistematika Penulisan Laporan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang dan Tujuan 1.2. Keluaran 1.3. Metodologi 1.4. Sistematika Penulisan Laporan BAB II HASIL EVALUASI Deskripsi permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah serta identifikasi tujuan pembangunan daerah. 2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 2.1.1 Capaian Indikator Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa Analisa Relevansi Analisa efektivitas 2.1.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung penunjang outcomes yang spesifik dan menonjol. 2.1.3 Rekomendasi Kebijakan 2.2 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 2.2.1 Capaian Indikator Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa 4
  13. 13. Laporan Akhir EKPD - Pendahuluan Analisis Relevansi Analisis efektivitas 2.2.2 Analisa Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung outcomes yang spesifik dan menonjol 2.2.3 Rekomendasi Kebijakan 2.3 TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI 2.3.1. Capaian Indikator Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa Analisa relevansi Analisa efektivitas 2.3.2 Analisis capaian indikator spesifik dan menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung outcomes yang spesifik dan menonjol 2.3.3 Rekomendasi Kebijakan 2.4 KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 2.4.1 Capaian Indikator Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa Analisis Relevansi Analisis Efektivitas 2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 5
  14. 14. Laporan Akhir EKPD - Pendahuluan Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung penunjang outcomes yang spesifik dan menonjol 2.4.3 Rekomendasi Kebijakan 2.5 TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT 2.5.1 Capaian Indikator Grafik capaian indikator tingkat kesejahteraan sosial provinsi NTB dibandingkan dengan capaian indikator tingkat kesejahteraan sosial nasional. Analisis relevansi Analisis efektivitas 2.5.2 Analisis Capaian indikator spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator output penunjang outcomes yang spesifik dan menonjol 2.5.3 Rekomendasi Kebijakan BAB III KESIMPULAN 6
  15. 15. Laporan Akhir EKPD – Kesimpulan Bab II Hasil Evaluasi Bagian ini mendiskusikan berbagai permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai kota kebudayaan dan pendidikan, filosofi yang mendasari pembangunan daerah Provinsi DIY adalah Hamemayu Hayuning Bawana. Hal tersebut merupakan cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya. Ada 5 (lima) isu yang diangkat dalam evaluasi kinerja pembangunan daerah pada tahun 2009. Isu-isu tersebut adalah: (a) tingkat pelayanan publik dan demokrasi; (b) tingkat sumber daya manusia; (c) tingkat pembangunan ekonomi; (d) tingkat sumber daya alam; (e) tingkat kesejahteraan rakyat. Berdasarkan permasalahan pembangunan masa lalu, Provinsi DIY masih menghadapi sejumlah masalah dan tantangan pembangunan. Pertama, isu yang berkaitan dengan pelayanan publik yang dihadapi oleh Provinsi DIY adalah menguatnya tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan publik. Keunggulan DIY sebagai kota pendidikan ternyata juga melahirkan kesadaran publik untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Seringkali tuntutan yang berkembang dari masyarakat lebih cepat daripada kemampuan Pemerintah Daerah untuk merespon keadaan. Sementara itu, permasalahan demokrasi masih merupakan perdebatan yang belum usai. Tarik-menarik kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah belum nampak mendekati kesepakatan. Status Keistimewaan DIY sampai saat ini masih menggantung dan tidak jelas. Di lain pihak, masyarakat sendiri sudah mendesak kepada berbagai pihak untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status DIY. Kedua, isu yang berhubungan dengan sumber daya manusia di Provinsi DIY relatif tidak serius. Kualitas hidup dan kualitas kesehatan di DIY seperti usia harapan hidup dan tingkat kematian bayi atau kematian ibu saat melahirkan relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional. Namun demikian, masalah SDM yang masih muncul adalah tidak memadainya sumber daya manusia di dalam birokrasi untuk memenuhi tuntutan global dan demokratisasi. Kompetisi global telah menuntut kualitas SDM dengan skala global, baik menyangkut kemampuan mengadaptasi keadaan yang berubah cepat maupun memfasilitasi 7
  16. 16. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi tuntutan masyarakat. Walaupun sebagai kota pendidikan, keterbatasan daerah secara ekonomi untuk mengakomodasi keterampilan orang-orang terdidik menyebabkan braindrain keluar dari daerah Provinsi DIY. Ketiga, isu yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi adalah semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian. Hal ini berimplikasi kepada kemampuan daerah untuk mencapai pemenuhan kebutuhan pangan secara self-reliance. Selain itu, masalah yang masih belum tuntas adalah dampak gempa bumi tahun 2006 terhadap pertumbuhan UKM. Kerusakan dahsyat menyebabkan hilangnya investasi peralatan dan sarana usaha. Sementara itu, untuk memulai lagi usaha, akses mereka terhadap permodalan relatif terbatas. Keempat, isu yang berkaitan dengan sumber daya lingkungan adalah kemerosotan lingkungan hidup. Hal ini terkait erat dengan sistem pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan dan mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dampak buruk yang ditimbulkan antara lain: daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Misalnya, luas kawasan hutan yang hanya 23,54% tidak mencukupi sebagai standar lingkungan hidup. Isu-isu yang lain adalah semakin meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah di berbagai daerah. Kelima isu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat berkaitan dengan masih tingginya penduduk miskin. Daerah-daerah yang rawan terhadap peningkatan jumlah orang miskin adalah Kabupaten Gunung Kidul. Kekeringan dan kelangkaan sumber-sumber penghidupan menjadi faktor utama kemiskinan di daerah tersebut. Implikasi besar dari kemiskinan tersebut adalah meningkatnya masalah-masalah sosial seperti gelandangan, anak-anak jalanan, dan kriminalitas. 2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 2.1.1. Capaian Indikator Pelayanan publik dan demokrasi merupakan tujuan pembangunan yang penting. Demokrasi tidak hanya alat, namun juga tujuan bagi pembangunan. Demokrasi yang menjadi pilihan bangsa sejak era reneformasi menguatkan tuntutan akan hadirnya pelayanan publik yang memadai. Dalam rezim demokratis, legitimasi pemerintah tergantung pada pengakuan dan dukungan dari rakyat. Untuk 8
  17. 17. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi memperoleh legitimasi rakyat, pemerintah perlu terus responsif terhadap keinginan rakyat. Salah satu upaya itu adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik dan demokrasi (partisipasi) adalah penentu legitimasi pemerintahan. Maka, dalam rangka memperkuat legitimasi pemerintahan, menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana tingkat pelayanan publik dan demokrasi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Upaya menilai tingkat pelayanan publik dan demokrasi (outcomes) di Provinsi DIY akan dilakukan dengan melihat jumlah rata-rata beberapa indikator pendukung. Adapun indikator tersebut meliputi: persentase jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan, persentase aparat yang berijazah minimal S1, persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap (UPTSA), tingkat partisipasi politik masyarakat baik dalam Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden. Sementara indikator spesifik yang tidak digabung dalam outcomes adalah indikator Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurrement (GEM). Berikut ini adalah grafik capaian indikator outcomes dan trend tingkat pelayanan publik dan demokrasi 2004-2009. Grafik 2.1. Outcomes dan Trend Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi 2004-2009 Sumber: Diolah dari berbagai sumber 9
  18. 18. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi Grafik diatas menunjukkan perkembangan tingkat pelayanan publik dan demokrasi di DIY dan nasional dari tahun 2004-2009. Secara umum, outcomes di provinsi DIY memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dibanding nilai outcomes nasional. Selain itu, outcomes provinsi DIY juga memperlihatkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun. Data outcomes nasional untuk tahun 2009 kosong karena ketiadaan data yang disediakan oleh BAPPENAS. Sehingga, trend outcomes nasional untuk tahun 2009 juga tidak ditampilkan. Jika outcomes tingkat pelayanan publik dianalisis secara terpisah dari outcomes tingkat demokrasi, maka nilai dan trend masing-masing outcomes pun relatif tidak berbeda. Berikut adalah grafik outcomes dan trend tingkat pelayanan publik Provinsi DIY dalam lima tahun terakhir. Grafik 2.2. Outcomes dan Trend Tingkat Pelayanan Publik Provinsi DIY Sumber: Diolah dari berbagai sumber Outcomes pelayanan publik DIY menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004, nilai outcomes mencapai 70,07. Nilai ini naik menjadi 70,73 pada tahun 2005. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2006 ketika nilai outcomes menjadi 77,67 atau meningkat 0,1%. Nilai outcomes sempat 10
  19. 19. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi menurun 0,002 pada tahun 2008 menjadi 77,73. Namun nilai outcomes kembali naik sangat signifikan mencapai 100 pada tahun 2009. Outcomes pelayanan publik ini disusun dari gabungan 3 indikator pendukung. Adapun indikator tersebut meliputi: persentase jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan, persentase aparat yang berijazah minimal S1, persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap (UPTSA). Sejalan dengan nilai outcomes tingkat pelayanan pbulik, masing- masing indikator pendukung penyusun juga memperlihatkan trend yang meningkat. Pada penanganan korupsi, DIY memperlihatkan trend positif. Provinsi DIY merupakan salah satu daerah yang memperoleh indeks korupsi terbaik di Indonesia. Trend dalam menangani kasus korupsi yang dilaporkan juga terus menunjukkan hasil optimal. Pada tahun 2004, dari 5 kasus yang dilaporkan, semuanya berhasil ditangani Kejati DIY. Tahun 2005 juga memperoleh hasil yang sama. Dari 7 kasus yang dilaporkan, seluruh kasus berhasil ditangani. Kondisi serupa kembali terjadi pada tahun 2006 hingga 2009. Berturut-turut perbandingan antara kasus terlapor dan tertangani sebagai berikut: tahun 2007 8:8; tahun 2008 8:8 dan tahun 2009, 11:11. Grafik 2.3. Persentase Jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan di DIY Sumber: Kejati DIY Presentase aparat yang berijazah minimal S1 di Provinsi DIY juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2004, persentase berjumlah 30,20%. Angka ini meningkat menjadi 32,20% pada tahun 2005. Terjadi peningkatan 0,8% pada 11
  20. 20. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi tahun 2006 menjadi 33%. Pada tahun 2007 angkanya kembali naik menjadi 33,65. Namun angka ini turun lagi pada tahun 2008 menjadi 33,2%. Grafik 2.4. Presentase aparat yang berijazah minimal S1 Provinsi DIY Sumber: DIY dalam Angka 2007/2008 Kecenderungan meningkat juga dapat dilihat pada persentase jumlah kabupaten/ kota di DIY yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap. Pada tahun 2004, empat kabupaten/kota di DIY telah memiliki UPTSA. Masing-masing kabupaten Sleman, kabupaten Bantul, kabupaten Kulonprogo, dan kota Yogyakarta. Kondisi ini bertahan pada tahun 2005. Baru mulai pada tahun 2006. Kabupaten Gunungkidul yang sebelumnya belum memiliki UPTSA, akhirnya memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap. Dengan demikian, mulai tahun 2006, seluruh kabupaten/kota di DIY atau 100% telah memiliki UPTSA. 12
  21. 21. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi Grafik 2.5. Persentase jumlah kabupaten/ kota di DIY yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap Sumber: Baseline survey MAP-World Vision 2007 Sebaliknya, nilai outcomes demokrasi DIY cenderung menurun. Nilai outcomes demokrasi ini ditentukan oleh dua komponen, yaitu partisipasi pemilu legislatifsn dan partisipasi pemilu presiden. Pada tahun 2004, nilai outcomes mencapai 81. Nilai ini menurun pada tahun 2009 menjadi 74,45. Grafik 2.6. Outcomes dan Trend Tingkat Demokrasi DIY Sumber: Diolah dari berbagai sumber 13
  22. 22. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi Menurunnya nilai outcomes demokrasi DIY memperlihatkan turunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum di DIY. Pada tahun 2004, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu legislatif berjumlah 84%. Angka ini menurun pada pemilu legislatif tahun 2009 menjadi hanya 76%. Kondisi serupa juga terjadi pada pemilu presiden. Pada Pilpres tahun 2004, partisipasi pemilih berjumlah 81%. Angka ini menurun pada Pilpres 2009 menjadi 73%. Grafik 2.7. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum di DIY Sumber: KPUD DIY Analisis Relevansi Analisis relevansi bertujuan untuk melihat sejauh mana tujuan/sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini, relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan provinsi DIY sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional. Dari grafik 1. dapat dilihat bahwa dari mulai tahun 2004 hingga 2009, nilai outcomes provinsi DIY selalu lebih tinggi dibanding nilai rata-rata nasional. Tingginya outcomes DIY ini didorong oleh beberapa hal. Salah satu yang terpenting adalah upaya pemberantasan korupsi. Pada tahun 2004-2009, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY selalu berhasil menangani seluruh laporan korupsi dari masyarakat. Pada tahun 2009, 14
  23. 23. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi dari 11 kasus yang dilaporkan (hingga agustus 2009), semuanya berhasil ditangani. Tidak mengejutkan jika kota Yogyakarta sebagai jantung DIY dinobatkan sebagai kota terbersih pada tahun ini (Kompas, 21/1/2009). Kondisi ini tentu sejalan dengan semangat pemerintah pusat dalam memberantas korupsi. Langkah pemberantasan korupsi ini juga bersinggungan dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mengingat persepsi korupsi terkait dengan kualitas pelayanan publik. Pemerintah DIY sejak tahun 1999 telah memfasilitasi pembentukan UPTSA di kabupaten/kota di DIY. Hasilnya, indikator persentase jumlah kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap merupakan penyumbang nilai outcomes yang tinggi. Pada tahun 2004-2006, persentase indikator ini telah mencapai 80%. Hanya ada satu kabupaten yang belum memiliki UPTSA pada periode 2004-2006, yaitu Gunung Kidul. Namun sejak tahun 2007, seluruh kabupaten di DIY telah memiliki UPTSA. Transparency International Indonesia pada tahun ini juga memberi apresiasi terkait keberhasilan DIY dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik (Kompas, 21/1/2009). Meski demikian, fungsi UPTSA yang belum optimal mendorong tuntutan untuk menjadikan UPTSA sebagai dinas tersendiri (dinas perijinan). Hingga tahun ini, baru kota Yogyakarta yang telah merubah UPTSA- nya menjadi dinas perijinan. Nilai outcomes DIY yang lebih tinggi dibanding outcomes nasional, juga disumbang oleh indikator persentase aparat yang berijazah minimal S1. Pada rentang tahun 2004-2008, aparat yang minimal berijazah S1 rata-rata sebesar 32,44%. Angka ini lebih tinggi jika dibanding rata-rata nasional pada tahun 2008 yang hanya sebesar 30,89%. Angka nasional tersebut hanya mampu mengalahkan persentase DIY pada tahun 2004 yang berjumlah 30,20%. Sedangkan meskipun terjadi penurunan partisipasi pemilih pada Pemilu legislatif dan Presiden 2009, tingkat partisipasi pemilih di DIY masih lebih tinggi dibanding nilai rata-rata nasional. Pada Pemilu legislatif 2004, partisipasi pemilih di DIY sebesar 84% untuk Pemilu legislatif dan 81% untuk Pemilu Presiden. Angka ini menurun pada Pemilu 2009 menjadi 72,94% untuk Pemilu legislatif dan 75,97% dalam pemilu Presiden. Meski demikian, angka partisipasi di DIY ini masih lebih tinggi dibanding nilai rata-rata nasional yang sebesar 70,96% dalam Pemilu legislatif dan 72,56% untuk pemilihan Presiden. Penurunan ini dapat berarti semakin tingginya daya kritis masyarakat namun bisa pula berarti semakin tingginya apatisme masyarakat. Hal ini 15
  24. 24. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi didorong oleh sifat dinamika politik di DIY yang tinggi. Dinamika ini diwarnai oleh daya kritis dari pelajar dan mahasiswa serta masyarakat yang tercermin dalam banyaknya ormas/LSM/lembaga-lembaga pemberdayaan politik masyarakat dan cukup tingginya frekuensi demonstrasi di DIY. Dengan demikian, pembangunan di DIY khususnya terkait tingkat pelayanan publik dan demokrasi, memiliki relevansi yang cukup tinggi dengan capaian pembangunan nasional. Faktor pendorong yang menonjol adalah pemberantasan korupsi di DIY yang jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Selain itu, tingginya persentase kabupaten/kota yang memiliki UPTSA di provinsi ini dibanding rata-rata nasional juga penyumbang bagi tingginya nilai outcomes DIY. Indikator partisipasi pemilih juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Tingkat partisipasi pemilih di DIY pada dua Pemilu 2004 dan 2009 selalu lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Analisis Efektifitas Sementara analisis efektifitas bertujuan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan provinsi DIY membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tingkat pelayanan publik dan demokrasi (outcomes) provinsi DIY menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun. Memang pada tahun 2004 ke 2005 terjadi penurunan dari 75,53 menjadi 70,73 atau menurun sekitar 0,07%. Namun dari tahun 2005 ke 2006 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, yakni dari 70,73 menjadi 77,67 atau naik 0,1%. Peningkatan ini didorong oleh terbentuknya UPTSA di Gunung Kidul pada tahun 2006. Sehingga indikator terkait persentase UPTSA naik siginifikan dari sebelumnya 80% menjadi 100%. Terbentuknya UPTSA di seluruh kabupaten/kota di DIY ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah DIY dalam meningkatkan pelayanan publik. Dari tahun 2006-2008 tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap nilai outcomes DIY. Dari tahun 2006 yang sebesar 77,67 menjadi 77,73 pada tahun 2007, atau hanya naik 0,003%. Begitu pula pada tahun 2007 ke 2008. Meskipun terjadi penurunan dari 77,87 menjadi 77,73 atau hanya turun 0,002%. Namun angka outcomes kembali naik signifikan pada tahun 2009. Jika tahun 2008 nilai outcomes sebesar 77,73, maka pada tahun 2009 nilainya menjadi 87,23% atau naik 0,1%, 16
  25. 25. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi meskipun terjadi penurunan pada salah satu indikator pendukung, yaitu tingkat partisipasi pemilih pada tahun 2009. Karena itu, dapat dijelaskan bahwa peningkatan signifikan nilai outcomes pada tahun 2009 tidak lepas dari tidak dimasukkannya salah satu indikator pendukung yaitu persentase aparat yang berijazah S1. Hal ini disebabkan ketiadaan data pada tahun 2009. Jika indikator ini dimasukkan dengan menggunakan angka perkiraan konservatif (seperti pada tiga tahun sebelumnya) yang besarnya rata-rata 33%, maka nilai outcomes pada tahun 2009 kira-kira akan berada pada kisaran angka 77. Artinya tidak terjadi perubahan yang signifikan dibanding tahun 2008. Trend yang meningkat ini memberi gambaran tentang realisasi program pembangunan. Dalam kaitan pelayanan publik, misi pemda DIY adalah meningkatkan pelayanan, konsultasi dan asistensi dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agar mempunyai daya saing yang kuat (Renstra DIY 2004-2008, 2003: 54). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemda DIY menjabarkan beberapa program seperti perlunya pedoman pelayanan prima dan standar pelayanan minimal (SPM), pembentukan UPTSA, maupun meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pegawai. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, mulai pada tahun 2007, seluruh kabupaten/kota di DIY telah memiliki UPTSA. Hadirnya UPTSA telah mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Dari segi tingkat pendidikan, aparat yang berijazah minimal S1 dari tahun 2004-2009 berjumlah rata-rata 33% dari seluruh aparat di DIY. Angka tersebut tentu saja menuntut upaya yang lebih keras guna meningkatkan kualitas SDM. Pemda DIY juga telah menerapkan kebijakan Zero Growth pada tahun 2003-2006, dimana penambahan pegawai bukan atas dasar formasi tetapi dari penggantian pegawai yang telah pensiun (RPJMD DIY 2009-2013, 2009: 36). Upaya righ sizing ini juga dinilai berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan. Sementara terkait dengan demokrasi, pemda DIY berupaya meningkatkan kemampuan dan partisipasi masyarkat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. (Renstra, 2003: 55). Sebagai masyarakat di kota pendidikan, tingkat kesadaran politik dan tingkat partisipasi politik masyarakat DIY cukup tinggi, sehingga tingkat kepedulian masyarakat terhadap politik dan pemerintahan juga cukup tinggi (RPJMD DIY 2009-2013, 2009: 37). Tingkat partisipasi pemilih pun di DIY selalu lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Namun demikian, jika dilihat dari partisipasi 17
  26. 26. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan (Perda, Renstra, dst), demokrasi di DIY masih banyak yang harus ditingkatkan. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi dirinya tidak saja merupakan tuntutan good governance, tapi lebih dari itu, ia merupakan hak asasi manusia. Pemda DIY perlu mengatur mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan ini dalam sebuah aturan hukum yang mengikat. Dengan ini, masyarakat memperoleh jaminan akan haknya untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi nasibnya. Dengan demikian, meningkatnya trend nilai outcomes provinsi DIY terkait dengan pelayanan publik dan demokrasi menunjukkan bahwa capaian pembangunan provinsi DIY mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, pemerintah DIY telah cukup efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang dicanangkan. Meski demikian, terdapat beberapa kondisi yang perlu terus ditingkatkan. Salah satu yang terpenting adalah mengatur keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan daerah (Perda). Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu yang cukup tinggi, tidak akan berarti banyak, dan justru akan menimbulkan apatisme, jika masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi dirinya di tingkat lokal. Selain itu, upaya meningkatkan kualitas pelayanan juga perlu diakselerasi dengan meningkatkan kualitas SDM aparat, (diantaranya dengan memperbesar persentase aparat yang berijazah minimal S1), dan mengoptimalkan fungsi UPTSA, baik dalam bentuknya yang sekarang maupun ditransformasi menjadi dinas tersendiri. 2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Trend nilai outcomes tingkat pelayanan publik dan demokrasi di DIY juga ditunjang oleh indikator spesifik yang tidak dimasukkan menjadi komponen penyusun nilai outcomes, yaitu Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Meassurment (GEM). Kedua indikator spesifik, GDI dan GEM menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. 18
  27. 27. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi Grafik 2.8. Gender Development Index (GDI) DIY 2004-2009 Sumber: Data Olahan Dari Berbagai Sumber Catatan: Angka GDI tahun 2008 dan 2009 adalah angka estimasi. GDI merupakan ukuran untuk mengetahui kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Apabila nilai GDI sama dengan HDI, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2009, nilai GDI naik menjadi 71,43 dari 71,08 pada tahun 2008. Nilai GDI ini merupakan nilai tertinggi sejak tahun 2004. Dari tahun 2004-2009 terjadi kenaikan rata-rata sebesar % tiap tahun. Pada tahun 2005 dengan nilai 70,2%, GDI DIY menempati peringkat pertama nasional. Selanjutnya pada tahun 2006 naik menjadi 70,3% menempati peringkat 2 setelah DKI Jakarta. Dengan demikian, pembangunan GDI di DIY memiliki relevansi yang tinggi dengan pembangunan nasional. Nilai GDI yang mengalami kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu tersebut belum mencerminkan adanya kesetaraan pembangunan berdasarkan jender, misalnya pada tahun 2007. Pada tahun 2007, Propinsi DIY masih terjadi sedikit kesenjangan berdasarkan jender karena memiliki nilai HDI yang lebih tinggi yaitu sebesar 74,15. Hal ini ditunjukkan bahwa nilai Gender Development Index (GDI) yang masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai Human Development Index (HDI). 19
  28. 28. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi Kesenjangan yang masih terjadi ini tidak terlepas oleh beberapa aspek berikut ini. Pertama, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Propinsi DIY pada tahun 2007 masih menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Meskipun APS untuk tingkat SLTP, penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Akan tetapi APS untuk tingkat SLTA, penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu sebesar 78,40% dan 70, 85%. Kedua, angka melek huruf. Pada tahun 2007, angka melek huruf di Propinsi DIY penduduk laki-laki sebesar 93,60% sedangkan perempuan sebesar 80,90%. Jika angka GDI menunjukkan trend yang terus meningkat, maka pada GEM terjadi trend yang stabil. Tidak terjadi perubahan yang signifikan dari tahun 2004 hingga 2009. Di tahun 2004 angka GEM sekitar 62,30 sempat naik menjadi 62, 40 pada tahun 2005 dan mencapai puncaknya pada tahun 2007 dengan nilai 62,7. Namun GEM kembali turun menjadi 62,52 pada tahun 2008 dan naik sedikit pada tahun 2009 menjadi 62,57. Perubahan yang terjadi (naik atau turun) dari tahun 2004- 2009 tidak lebih dari 0,004%. Propinsi DIY berada pada peringkat 6 pada tahun 2006, kemudian mengalami penurunan peringkat pada tahun 2007 yaitu pada peringkat 8. Pada tahun tersebut nilai GEM Propinsi DIY masih berada pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan GEM secara nasional. Nilai GEM Indonesia pada tahun 2006 sebesar 61,8 dan tahun 2007 sebesar 62,1. Grafik 2.9. Gender Empowerment Meassurment (GEM) DIY 2004-2009 Sumber: Data Olahan Dari Berbagai Sumber Catatan: Angka GEM tahun 2008 dan 2009 adalah angka estimasi. 20
  29. 29. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi Selain memiliki relevansi dengan capaian pembangunan nasional, pemberdayaan perempuan di DIY juga cukup efektif. Pada tahun 2009, pemda DIY menargetkan angka GDI pada 70,6 dan GEM 62,44 (RPJMD 2009-2013, 2009: 85). Angka ini terlampaui dengan dicapainya GDI pada tingkat 71,43 dan GEM sebesar 62,57. Pemda DIY menjalankan dua program dalam rangka memberdayakan perempuan, yaitu Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, serta Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (RPJMD, 75). Salah satu faktor penunjang yang mengatrol kinerja GDI dan GEM di DIY adalah banyaknya LSM, pusat studi perguruan tinggi maupun elemen masyarakat lain yang aktif melakukan advokasi baik pada masyarakat maupun pada kebijakan pemerintah agar lebih sensitif jender. Beberapa lembaga tersebut antara lain: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA), Mitra Wacana, Rifka Annisa, Wanita Tamansiswa, Indriya Nati, Pusat Studi Wanita UGM dan seterusnya. Meski pencapaian GDI dan GEM di DIY relatif telah baik, namun persoalan yang sering mengemuka dalam bidang pemberdayaan perempuan adalah belum tercapainya kesetaraan jender secara optimal di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Karena itu, perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan remaja perlu terus ditingkatkan (RPJMD, 26). 2.1.3. Rekomendasi Kebijakan • Mengatur keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan daerah (Perda). Mekanisme keterlibatan masyarakat perlu diatur dalam suatu peraturan hukum yang mengikat. • Memperbesar persentase aparat yang berijazah minimal S1. • Mengoptimalkan fungsi UPTSA, baik dalam bentuknya yang sekarang maupun ditransformasi menjadi dinas tersendiri. • Upaya kongkrit untuk meningkatkan GDI perlu dilakukan dengan meningkatkan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan daya beli 21
  30. 30. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi kaum perempuan. Kebijakan-kebijakan yang mendorong kondisi diatas harus ditunjang oleh prioritas anggaran yang memadai. • Peningkatan angka GEM dapat dilakukan dengan meningkatkan proporsi perempuan di sektor publik. Kebijakan pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) perlu diakselerasi efektivitasnya. 2.2 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA Berdasarkan angka statistik SUPAS, jumlah penduduk provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2007 tercatat 3.434.534 jiwa. Dari jumlah ini, 50,16 persen adalah laki-laki dan 49,84 persen perempuan. Tingkat urbanisasi penduduk provinsi ini cukup tinggi yang terbukti dari besarnya proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan (60,57 persen) dibandingkan dengan yang tinggal di pedesaan (39,31 persen). Dari segi komposisi, penduduk yang termasuk kelompok umur 25-29 tahun mendominasi penduduk di provinsi DIY. Tetapi besarnya proporsi penduduk yang termasuk kelompok usia lanjut menunjukkan tingginya usia harapan hidup di provinsi ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kendatipun komposisi penduduk di DIY belum termasuk ke dalam aging society tetapi usia produktifnya semakin tinggi. Data yang lebih lengkap mengenai komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur tampak pada bagan piramida penduduk (Gambar 2.1). 22
  31. 31. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi Gambar 2.1. Piramida penduduk (Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin, tahun 2007) Sumber: BPS Provinsi DIY, 2008 2.2.1. Capaian Indikator Pembangunan sumberdaya manusia merupakan salah satu aspek yang sangat penting karena akan mempengaruhi aspek-aspek pembangunan lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika di dalam RPJPN 2005-2025 dinyatakan bahwa kebijakan jangka-panjang dimaksudkan untuk “mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyaraat yang lebih makmur dan sejahtera”, maka relevansi pembangunan sumberdaya manusia dalam kerangka pembangunan nasional maupun pembangunan daerah tampak sangat nyata. Namun sayangnya potret sumberdaya manusia di Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan. Dari segi pendidikan saja, ternyata lebih dari 50 persen hanya berpendidikan Sekolah Dasar. Sementara itu, masalah lain yang dihadapi ialah begitu banyaknya pengangguran terdidik yang pada tahun 2008 secara nasional mencapai lebih dari 12 juta orang atau sekitar 9,75 persen dari total angka pengangguran (BPS, seperti dikutip Kompas, 24 Februari 2008). Data dari sumber lain juga menunjukkan masih lemahnya sumberdaya manusia di Indonesia. Kondisi daya saing Indonesia masih menempati peringkat ke-69 dari 104 negara (World 23
  32. 32. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi Economic Forum, 2004) sedangkan dari segi Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index), Indonesia menempati peringkat 104 dari 175 negara (UNDP, 2002). Tabel 2.2.1. Indikator Angka Partisipasi Murni       2004 2005 2006 2007  2008 SD/MI Nasional  93 93,3 93,54 93,75 93,98 SD/MI Yogyakarta  98,77 99,05 99,35 99,29 99,32 SMP/MTs Nasional  4,80 5,42 5,42 5,42 6,05 SMP/MTs Yogyakarta  5,38 5,88 5,88 5,88 6,91 SMA/SMK/MA Nasional  4,77 5,77 5,94 6,28 6,35 SMA/SMK/MA Yogyakarta  5,63 5,56 6,04 6,82 6,86 Sumber : BPS Provinsi Yogyakarta, 2008 Dari indikator pokok berupa Angka Partisipasi Murni (APM), angka pada Tabel 2.2.1 menunjukkan bahwa capaian pembangunan sumberdaya manusia di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah baik. Angka APM di semua jenjang sekolah (SD, SMP, SMA) semuanya berada di atas rata-rata angka nasional. Untuk jenjang SD, selisih APM antara capaian di DIY dengan di tingkat nasional bahkan cukup besar, pada tahun 2008 selisihnya adalah 5,34. Angka APM yang sebesar 99,32 juga menunjukkan bahwa hampir semua anak usia sekolah di DIY sudah mengenyam pendidikan dasar. Masalahnya adalah bahwa seiring dengan meningkatnya jenjang sekolah, angka APM juga semakin menurun dibanding angka rerata nasional. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa predikat DIY dan terutama kota Jogjakarta sebagai kota pelajar memang masih layak disandang. Tetapi tampaknya penurunan kualitas pembangunan sumberdaya manusia justru terjadi pada jenjang lanjutan. Posisi kompetitif Jogjakarta sebagai kota pelajar rupanya semakin terancam apabila tidak diadakan terobosan-terobosan baru menyangkut kualitas pendidikan di tingkat lanjutan. Informasi ini juga dapat ditafsirkan sebagai adanya persaingan yang sehat diantara daerah-daerah di seluruh Indonesia dan kemungkinan lebih meratanya pendidikan yang selama ini hanya berpusat di pulau Jawa kini sudah mulai meluas ke kota-kota lain di luar Jawa. 24
  33. 33. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi Data yang tersedia belum menunjukkan tingkat kualitas untuk jenjang pendidikan tinggi. Namun dari hasil wawancara dan FGD dengan para perumus kebijakan di daerah terdapat kesan bahwa jenjang pendidikan tinggi di Jogjakarta juga mulai mendapatkan pesaing dari daerah-daerah lain. Sekarang ini, lulusan SMU atau SMK dari kota-kota lain di Indonesia tidak lagi memfokuskan diri untuk melanjutkan studi di Jogjakarta karena semakin banyaknya perguruan tinggi negeri maupun swasta yang didirikan di kota-kota tersebut. Tabel 2.2.2. Angka Putus Sekolah   2004 2005 2006 2007 SD Nasional  2,97 3,17 2,41 1,81 SD Yogyakarta  2,46 1,13 1,21 1,00 SMP/MTs Nasional  2,83 1,97 2,88 3,94 SMP Yogyakarta  2,23 0,62 2,14 1,84 Sekolah Menengah Nasional  3,14 3,08 3,33 2,68 Sekolah Menengah Yogyakarta  3,65 4,23 3,77 2,21 Angka melek aksara 15 tahun keatas Nasional  90,40 90,90 91,50 91,87 Angka melek aksara 15 tahun keatas Yogyakarta  85,78 86,69 85,88 87,11 Sumber : BPS Provinsi Yogyakarta Data mengenai angka putus sekolah seperti tampak pada Tabel 2.2.2 juga menunjukkan bahwa kinerja sistem pendidikan di provinsi DIY sudah lebih baik jika dibanding kinerja di tingkat nasional. Untuk jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maupun Sekolah Menengah Atas, angka putus sekolah di provinsi DIY kesemuanya lebih rendah dibanding data nasional. Seperti yang ditunjukkan dari data APM, angka putus sekolah bagi jenjang SD juga prosentasenya relatif paling rendah. Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa angka melek aksara bagi kelompok usia 15 tahun ke atas di provinsi DIY justru lebih rendah jika dibanding angka nasional (Bagan 2.2.2). Apabila hasil validasi dari data ini memang betul, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sejalan dengan kesimpulan tentang komposisi penduduk di provinsi DIY. Karena angka APM kelompok usia produktif termasuk tinggi sedangkan kualitas pendidikannya di wilayah ini relatif masih terjaga, data ini 25
  34. 34. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang tidak melek aksara ternyata ada diantara mereka yang telah berusia lebih dari 50 tahun Grafik 2.10. Angka Melek Aksara Kelompok Usia 15 Tahun Ke Atas Sumber : BPS Provinsi Yogyakarta, 2008 Jika data tersebut dicocokkan dengan pola migrasi ke provinsi DIY, tampak bahwa banyak diantara orang-orang yang telah berusia lanjut yang masih belum tersentuh oleh sistem pendidikan modern. Manajemen pendidikan yang berdasarkan konsep “pendidikan seumur hidup” kiranya perlu diperkenalkan dalam sistem pendidikan di provinsi DIY. Dengan demikian sistem pendidikan non-formal yang lebih menawarkan paket-paket Kelompok Belajar (Kejar) perlu lebih diutamakan. 26
  35. 35. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi Analisis Relevansi Sebagai sarana untuk melihat sejauh mana tujuan dan sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utamanya, analisis relevansi dimaksudkan di sini untuk menguraikan indikator-indikator lain yang relevan dengan pembangunan sumberdaya manusia di provinsi DIY. Bagi pembangunan sumberdaya manusia, indikator pendidikan memiliki kaitan sangat erat dengan indikator kesehatan dan keduanya secara keseluruhan menunjukkan kualitas hidup bagi penduduk di provinsi ini. Gambaran pada Bagan 2.2.3 menunjukkan bahwa umur harapan hidup (life expectancy) dari penduduk di provinsi DIY senantiasa lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Pada tahun 2007, misalnya, jika di tingkat nasional umur harapan hidup angkanya masih sebesar 69,8 tahun, umur harapan hidup di provinsi DIY sudah mencapai 74 tahun. Sementara itu, melihat trend yang ada dari tahun ke tahun, umur harapan hidup itu tampaknya terus meningkat lebih cepat jika dibandingkan angka nasional. Data dari BPS menunjukkan bahwa di Indonesia ada dua provinsi yang senantiasa berada di peringkat teratas dalam hal umur harapan hidup, yaitu provinsi Bali dan provinsi DIY. Grafik 2.11. Umur harapan hidup Sumber : BPS Provinsi Yogyakarta, 2009 27
  36. 36. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi Sejauh ini memang belum ada studi yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tingginya umur harapan hidup di provinsi DIY. Dari segi medis dapat dijelaskan bahwa hal itu disebabkan oleh sudah meratanya fasilitas kesehatan di provinsi DIY yang terdiri dari satu kota dan empat kabupaten ini. Namun mengingat bahwa fasilitas yang lebih modern justru terdapat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan, tampaknya penjelasan kultural adalah yang lebih relevan dengan fenomena umur harapan hidup di provinsi DIY. Kegiatan seni dan budaya, pendidikan, dan irama penghidupan yang relatif lebih bervariasi dengan tekanan pekerjaan yang tidak terlalu berat jika dibanding di kota metropolitan tampaknya menjadi unsur penjelas yang masuk akal mengenai umur harapan hidup tersebut. Namun sekali lagi kesimpulan final hanya dapat diuraikan jika telah dilakukan studi yang komprehensif dan mendalam. Grafik 2.12. Angka Kematian Bayi Sumber : BPS Provinsi Yogyakarta, 2009 Data statistik yang diperoleh mengenai angka kematian bayi (infant mortality rate) kurang lengkap sehingga analisis rangkaian-waktu tidak dapat dilakukan dengan baik. Akan tetapi dari data rangkaian-waktu yang terputus itu dapat dilihat bahwa angka kematian bayi di provinsi DIY lebih rendah jika dibandingkan angka di tingkat 28
  37. 37. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi nasional. Ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor tertentu di sektor kesehatan yang mengakibatkan kemajuan signifikan, terutama menyangkut pelayanan persalinan dan kesehatan bayi. Di kalangan penduduk miskin di pedesaan, masih banyak kelahiran bayi yang dilakukan dengan pertolongan dukun bayi atau bidan desa. Di masa lalu, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sekadar kampanye negatif terhadap para dukun bayi atau bidan desa dan menganjurkan masyarakat supaya menggunakan jasa dokter kandungan dalam persalinan. Tetapi warga pedesaan yang miskin betapapun masih mengandalkan jasa dukun bayi atau bidan desa karena disamping ongkos jasanya murah juga karena memang terbatasnya dokter kandungan di kawasan pedesaan. Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan yang dilakukan justru membina para dukun bayi dan bidan desa itu sebagai mitra dalam pelayanan persalinan di pedesaan. Pembinaan yang sistematis mengenai tindakan yang tepat dalam proses persalinan serta pengutamaan cara-cara yang higienis tampaknya memberi hasil yang menggembirakan. Grafik 2.13. Angka kematian ibu melahirkan Sumber : BPS Provinsi Yogyakarta, 2009 29
  38. 38. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi Disamping hasil yang cukup memuaskan dari angka tingkat kematian bayi, indikator yang lebih jelas tampak pada tingkat kematian ibu melahirkan seperti tampak pada Bagan 2.2.5. Angka yang dicapai oleh provinsi DIY jauh lebih bagus jika dibandingkan data pada tingkat nasional. Pada tahun 2007, misalnya, jika angka kematian bayi pada tingkat nasional masih sebesar 228 per seribu penduduk, angka di provinsi DIY hanya 34 per seribu penduduk. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa pendekatan yang sistematis terhadap masalah kesehatan bisa memecahkan masalah secara tepat. Jika kualitas pelayanan kesehatan sudah dapat diandalkan maka pada tahap berikutnya tentu akan berpengaruh secara positif terhadap pendidikan dan aspek-aspek pembangunan sumberdaya manusia secara keseluruhan. Tabel 2.2.3. Prevalensi Gizi Kurang Indikator Tingkat 2004 2005 2006 2007 Prevalensi Gizi kurang (%) Nasional 25.8 24.7 23.6 23,3 Prevalensi Gizi kurang (%) Yogyakarta 8,3 5,5 6,2 2.4 Sumber : BPS Provinsi Yogyakarta, 2009 Selanjutnya, seperti tampak pada Tabel 2.2.3, indikator pemenuhan gizi di provinsi DIY dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik jika dibandingkan di tingkat nasional. Prevalensi gizi buruk di provinsi ini memang masih bersifat fluktuatif. Data yang menunjukkan penurunan pada tahun 2005 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2006 dan penurunan lagi hingga hanya sebesar 2,4 persen pada tahun 2007. Di masa mendatang kiranya pihak pemerintah daerah dapat memfokuskan kebijakan penanganan gizi yang lebih serius di kantong-kantong kemiskinan dan gizi buruk seperti di beberapa kecamatan di Gunungkidul dan kawasan pantai selatan di kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Analisis Efektivitas Untuk menilai seberapa besar efektivitas kegiatan pembangunan sumberdaya manusia, analisis yang diperlukan adalah melihat keterkaitan antara struktur kependudukan, kualitas kesehatan serta kualitas pendidikan dengan pemanfaatannya sebagai tenaga kerja di sektor publik dan terutama di sektor swasta sebagai penggerak kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagai provinsi istimewa yang dari segi 30
  39. 39. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi wilayah relatif kecil jika dibandingkan provinsi-provinsi lainnya, tenaga-kerja yang berada di sektor publik tidak terlalu besar. Pegawai negeri sipil yang bekerja dalam kegiatan pemerintahan, misalnya, pada tahun 2007 tercatat hanya sebanyak 85.978 orang. Tetapi dari proporsi pegawai yang bekerja untuk sektor publik dan jumlah penduduk provinsi yang dilayaninya, jumlah tersebut di atas mungkin masih termasuk kategori overstaffed di beberapa bidang kerja. Sejak berlakunya UU No.22 tahun 1999 yang selanjutnya direvisi menjadi UU No.32 tahun 2004, gagasan otonomi daerah antara lain ditindaklanjuti dengan upaya merampingkan struktur organisasi dan mengendalikan jumlah staff yang tidak diperlukan. Untuk provinsi DIY, jumlah pegawai yang tadinya berkisar pada angka 11.000 orang telah dapat dikurangi menjadi hanya sekitar 8.000. Setelah adanya beberapa pemangkasan jabatan yang tidak diperlukan, ada pegawai kurang produktif yang diberikan status pensiun dini. Tetapi upaya perampingan itu sebenarnya masih jauh dari sasaran semula yang sebenarnya hanya membutuhkan pegawai sekitar 5.000. Persoalan yang harus dihadapi dalam upaya perampingan adalah bahwa tidak semua satuan itu mengalami overstaffed. Di beberapa SKPD yang strategis seperti Bappeda, Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum, ada banyak pos jabatan yang justru mengalami understaffed. Pegawai yang ada kurang memenuhi syarat- syarat pengetahuan, pendidikan dan keterampilan sehingga pelaksanaan pekerjaan berjalan kurang efisien dan efektif, sedangkan rekrutmen PNS baru belum dimungkinkan. Namun memang cukup banyak SKPD yang sudah termasuk kategori overstaffed karena terlalu banyaknya pegawai yang sebenarnya pekerjaannya kurang jelas ditinjau dari segi Analisis Jabatan yang telah dilakukan. Dari segi struktur kepangkatan. komposisi pegawai di DIY cenderung menggelembung di level menengah. Berdasarkan golongannya, PNS di DIY yang menduduki golongan I sebesar 1,05 persen, golongan II sebesar 19,70 persen, golongan III sebesar 51,99 persen, dan golongan IV sebesar 27,26 persen. Dengan demikian, untuk membentuk birokrasi pemerintah daerah yang profesional sebenarnya komposisi golongannya sudah cukup memenuhi syarat. Persoalannya ialah bahwa penentuan golongan dalam jabatan struktural seringkali kurang 31
  40. 40. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi didasarkan pada kompetensi, pengalaman, dan keterampilan teknis yang benar-benar objektif. Di sektor swasta, pemanfaatan sistem pendidikan yang kualitasnya relatif baik di provinsi DIY tampaknya belum optimal. Meskipun terdapat kecenderungan terus menurun, hingga tahun 2008, tingkat pengangguran terbuka di provinsi ini tercatat masih berada pada angka 8,42 persen. Data selengkapnya mengenai tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat pada Bagan 2.2.6. Angka dari BPS provinsi DIY ini mengejutkan karena menunjukkan bahwa pengangguran terbuka lebih tinggi dari angka statistik nasional. Angka pengangguran terbuka di tingkat nasional pada tahun 2008 sebesar 8,39 persen atau 9,39 juta dari total angkatan kerja di Indonesia (BPS, 2009). Grafik 2.14. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DIY Sumber: BPS Provinsi DIY, 2009 Sementara itu, hasil Sakernas hingga tahun 2008 juga menunjukkan bahwa pemanfaatan tenaga kerja di provinsi DIY masih menunjukkan masalah kompleks. Angka angkatan kerja dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan. Demikian pula proporsi penduduk yang masuk kelompok usia kerja juga meningkat. Tetapi daya serap sektor-sektor ekonomi potensial yang ada di DIY tampaknya 32
  41. 41. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi sangat terbatas sehingga akumulasi pengangguran tentu akan menjadi persoalan tersendiri. Tabel 2.2.4. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi DIY Uraian Nov 2005 Feb 2006 Agu 2006 Feb 2007 Agu 2007 Feb 2008 Angkatan kerja 1.850,84 1.871,97 1.868,52 1.954,42 1.889,44 1.983,53 Bekerja 1.710,39 1.754,95 1.750,58 1.835,54 1.774,24 1.863,75 Pengangguran 140,45 117,02 117,95 118,88 115,20 119,78 Terbuka Bukan 799,51 790,80 831,75 771,87 866,35 852,24 Angkatan Kerja Penduduk Usia 2.650,35 2.662,78 2.700,27 2.726,29 2.755,80 2.835,77 Kerja TPAK 69,83% 70,30% 69,20% 71,69% 68,56% 69,95% TPT 7,59% 6,25% 6,31% 6,08% 6,10% 6,04% Sumber : Hasil Sakernas Bulan Februari 2008 Perlu diketahui bahwa dari data pada Tabel 2.2.4 diantara penduduk yang sudah bekerja masih terkandung di dalamnya kategori setengah pengangguran, yaitu para tenaga kerja yang sudah memiliki pekerjaan tetapi waktu kerjanya kurang dari 35 jam per minggu. Angka setengah pengangguran di provinsi DIY hingga tahun 2008 mencapai 23 persen, atau angkanya sebesar 425.300 orang. Selanjutnya dari jumlah yang setengah menganggur tersebut, ternyata lebih separuhnya (62,24 persen) tergolong "setengah pengangguran sukarela". Yang dimaksud dalam hal ini adalah mereka yang setengah menganggur tetapi tidak berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain. Selebihnya (37,76 persen) adalah "setengah pengangguran terpaksa" karena sebenarnya mereka masih menginginkan atau berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain. Proporsi perempuan di dalam kategori setengah pengangguran juga cukup besar, yaitu 55,84 persen. Data lebih lengkap mengenai situasi ketenagakerjaan tercatat dalam perkembangan periodik para pencari pekerjaan beserta penempatannya seperti tampak pada Tabel 2.2.5. 33
  42. 42. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi Tabel 2.2.5. Pencatatan Ketenagakerjaan di Provinsi DIY ( Untuk tenaga-kerja Laki-laki) Penempatan/Penghapusan Sisa Pendaftaran Pendaf- Tahun taran Lowongan Akhir Tahun Penem- Pengha- Akhir Tahun Ini Tahun Jumlah Jumlah Ini patan pusan Tahun Lalu Ini 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1995 61.619 19.244 80.863 3.341 23.241 26.582 54.281 3.388 1996 54.281 22.156 76.437 2.906 46.383 49.289 27.148 3.210 1997 27.148 19.306 46.454 2.892 17.676 20.568 25.886 3.431 1998 25.886 19. 117 45.003 2.647 14.245 16.892 28.111 3.759 1999 28.111 18.541 46.652 3.493 16.146 19.639 27.013 3.712 2000 27.013 13.409 40.422 2.011 7.859 9.870 30.552 2.083 2001 30.552 13.732 44.284 1.583 4.915 6.498 37.786 1.707 2002 37.786 18.491 56.277 3.497 23.159 26.656 29.621 4.175 2003 29.621 19.877 49.498 3.905 11.968 15.873 33.625 4.571 2004 33.625 35.868 69.493 7.279 17.802 25.081 44.412 8.108 2005 44.412 43.463 87.875 5.632 14.524 20.156 67.719 6.033 2006 67.719 17.398 85.117 5.251 17.444 22.695 62.422 6.254 2007 62.422 16.201 78.623 4.950 20.962 25.912 52.711 5.926 Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi D.I. Yogyakarta, 2008 Fakta memang menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di provinsi DIY tidak banyak mengalami perubahan berarti dan cenderung fluktuatif dengan jumlah pendaftar berkisar pada angka 50.000. Mereka inilah yang mencoba terus mendaftarkan sebagai pelamar tenaga kerja di berbagai perusahaan, tetapi karena lowongan yang tersedia terbatas maka mereka harus menciptakan pekerjaan secara informal atau menggantungkan kebutuhan hidupnya kepada orang lain. Ironi yang terdapat di provinsi DIY di mana sektor pendidikan dan pariwisata menjadi penggerak utama ekonominya ialah bahwa penyerapan tenaga kerja yang tidak terdidik sangat terbatas. DIY tidak memiliki basis sumberdaya alam yang besar 34
  43. 43. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi sedangkan peluang pengembangan industrialisasi terbatas pada industri kecil atau industri kreatif yang hanya menerima segmen pasar tenaga kerja tertentu. Prasyarat dan kebutuhan tenaga kerja di provinsi DIY semakin tinggi sehingga tidak dapat dijangkau oleh para pencari pekerjaan yang kurang memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai. Akibatnya, mereka harus terlempar ke sektor informal atau menggantungkan hidup kepada keluarga jika tidak mau bermigrasi ke luar daerah. 2.2.4. Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Bagian ini dimaksudkan untuk membahas aspek-aspek yang menonjol dari uraian indikator pembangunan sumberdaya manusia di provinsi DIY. Dari profil kependudukan, dapat dilihat bahwa penduduk kelompok umur yang produktif (20-54 tahun) masih mendominasi proporsi penduduk di provinsi ini. Kenyataan bahwa kelompok umur 25-29 tahun adalah yang kelompok yang terbesar sekali lagi menunjukkan bahwa golongan pelajar dan mahasiswa masih mendominasi struktur demografis di provinsi DIY. Namun dari segi kebijakan yang juga perlu diperhatikan ialah bahwa struktur demografis tersebut mulai menua karena relatif tingginya harapan hidup. Pada tahun 2007, umur harapan hidup orang Indonesia di tingkat nasional hanya mencapai 69,8 tahun tetapi umur harapan hidup penduduk provinsi DIY sudah mencapai 74 tahun. Dalam satu dasawarsa terakhir, prestasi provinsi DIY dalam hal umur harapan hidup memang selalu berada di peringkat atas secara nasional. Ada kemungkinan banyak faktor yang mempengaruhi umur harapan hidup di provinsi DIY, baik yang bersifat medis seperti layanan kesehatan atau yang bersifat sosial seperti banyaknya kegiatan spiritual, seni, budaya dan irama kehidupan yang relatif bervariasi. Penelitian yang komprehensif mengenai hal ini diperlukan untuk dapat mengambil kesimpulan yang tepat mengenai faktor apa yang paling berpengaruh dalam indikator ini. Aspek lain yang menonjol dalam capaian pembangunan sumberdaya manusia di provinsi DIY ialah tingginya APM (Angka Partisipasi Murni), terutama untuk jenjang pendidikan dasar. Namun demikian semakin tinggi jenjang pendidikan, tampaknya 35
  44. 44. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi capaian APM itu menjadi kurang menonjol. APM untuk jenjang SMP/MTs di Yogyakarta adalah sebesar 6,91 sedangkan di tingkat nasional adalah sebesar 6,05. Sedangkan APM untuk jenjang SMU/SMK/MA di Yogyakarta sebesar 6,86 dan di tingkat nasional adalah sebesar 6,35. Kinerja sektor pendidikan dasar juga masih cukup menonjol yang terbukti dari rendahnya angka putus sekolah di DIY jika dibanding dengan angka di tingkat nasional. Tetapi sebaliknya, data tentang angka melek huruf (literacy rate) bagi kelompok usia 15 tahun ke atas justru termasuk lebih rendah dibanding angka nasional. Penjelasan yang dapat dikemukakan dari fenomena ini ialah bahwa tampaknya migrasi ke dalam provinsi DIY lebih besar daripada migrasi ke luar provinsi DIY. Juga dapat dijelaskan bahwa orang-orang yang telah pensiun dan berusia lanjut kini lebih memilih untuk tinggal dan menetap di provinsi ini. Masalahnya adalah bahwa banyak diantara kalangan tua yang sesungguhnya belum tersentuh oleh sistem pendidikan modern. Akibatnya, tingkat melek huruf masih lebih rendah jika dibanding rerata di tingkat nasional. Dalam jenjang pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi, provinsi DIY tampaknya semakin banyak mendapat pesaing dari sekolah-sekolah di kota lain di Jawa maupun luar Jawa. Apabila pihak pemerintah dan masyarakat di provinsi DIY tidak mampu menemukan terobosan yang cerdas di bidang pendidikan dan tidak mampu mengembalikan persepsi umum tentang sistem pendidikan yang ditawarkan, semakin sedikit minat dari calon pelajar dan mahasiswa dari kota lain yang akan belajar di kota Jogjakarta atau provinsi DIY pada umumnya. Di sektor kesehatan, hampir semua indikator menunjukkan bahwa kinerja pembangunan di provinsi DIY relatif lebih tinggi jika dibanding rerata nasional. Angka kematian bayi yang di tingkat nasional mencapai 34 per seribu penduduk, di provinsi DIY justru hanya 13 per seribu penduduk. Angka kematian ibu melahirkan yang di tingkat nasional masih mencapai 228 per seribu penduduk, di provinsi DIY hanya 34 per seribu penduduk. Demikian pula prevalensi gizi buruk dan gizi kurang juga relatif lebih rendah dengan angka di tahun 2007 hanya 2,4% sedangkan di tingkat nasional masih terhitung sebesar 23,3%. Yang menjadi persoalan ialah bahwa angka 36
  45. 45. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi prevalensi gizi kurang itu dari tahun ke tahun masih mengalami fluktuasi meskipun angkanya tidak pernah lebih dari 10%. Dalam hal pemanfaatan sumberdaya manusia di sektor publik, pada dasarnya jumlah PNS yang sebesar 85.978 orang di seluruh provinsi belum termasuk terlalu besar. Argumentasi ini terutama jika dibandingkan di beberapa kabupaten di luar Jawa hasil pemekaran yang bahkan ada yang memiliki PNS lebih dari 14.000 orang. Tetapi tampaknya usaha perampingan birokrasi mesti dilanjutkan, terutama di beberapa SKPD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang telah mengalami overstaffed dengan pegawai yang kebanyakan tidak produktif. Angka pengangguran terbuka di provinsi DIY hingga tahun 2008 masih lebih tinggi daripada angka nasional. Dari analisis tentang struktur ketenagakerjaan bahwa diantara mereka yang bekerja pun sebenarnya cukup banyak yang masuk kategori setengah pengangguran, dengan angka secara nominal lebih dari 425.300 orang atau 23 persen. Tampaknya sektor pendidikan dan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi di provinsi DIY tidak menawarkan cadangan penyerapan tenaga kerja, terutama bagi kalangan yang kurang terdidik atau kurang memiliki keterampilan. Perlu diketahui bahwa memang DIY tidak memiliki basis sumberdaya alam yang melimpah sedangkan potensi pengembangan industri terbatas pada industri kecil atau industri kreatif yang hanya bisa menerima segmen pasar tenaga kerja yang benar-benar terdidik dan terampil. 2.2.5. Rekomendasi Kebijakan • Dengan mempertimbangkan bahwa struktur demografis di provinsi DIY masih didominasi oleh kelompok umur yang produktif tetapi angka harapan hidupnya semakin tinggi, diperlukan kebijakan strategis untuk mengantisipasinya berupa kemungkinan mengakomodasi pencari kerja yang berpendidikan menengah ke bawah. Selain itu tingginya umur harapan hidup menghendaki perencanaan pelayanan bagi para Lansia yang lebih baik. • Pencapaian pembangunan sumberdaya manusia dari segi pendidikan menengah ke bawah relatif masih baik, tetapi ancaman serius terjadi bagi jenjang pendidikan 37
  46. 46. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi menengah atas dan pendidikan tinggi. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk melakukan revitalisasi citra provinsi DIY dalam hal layanan pendidikan bagi jenjang pendidikan tinggi. Ini harus segera dilakukan mengingat bahwa sebagian besar penduduk di provinsi ini masih bergerak di sektor-sektor yang terkait dengan pendidikan, pariwisata, dan industri kecil. • Di bidang pendidikan juga diperlukan sistem yang memungkinkan adanya penyegaran bagi kelompok umur lanjut yang selama ini tidak tersentuh oleh sistem pendidikan modern. Paket-paket pendidikan non-formal seperti Kelompok Belajar (Kejar) perlu diteruskan dan ditingkatkan. Masalah krusial yang harus segera dipecahkan adalah masih rendahnya angka melek aksara bagi kelompok usia 15 tahun ke atas yang di tahun 2007 baru mencapai 87,11 persen sedangkan di tingkat nasional sudah mencapai 91,87 persen. • Untuk mengatasi angka pengangguran terbuka dan angka setengah pengangguran yang tinggi, cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kapasitas penyerapan tenaga kerja dengan melalui diversifikasi ekonomi bagi kelompok pekerja yang kurang terampil atau kurang terdidik. Tetapi apabila cara ini tidak cukup efektif untuk menyerap tenaga kerja yang setiap tahun sebesar 50.000 orang, diperlukan kebijakan yang bisa menunjang jaringan penyerapan tenaga kerja ke daerah lain atau ke luar negeri. 2.3 TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI 2.3.1. Capaian Indikator Perekonomian adalah salah satu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk. Perekonomian yang baik dan mengalami pertumbuhan memberikan sumbangan penting sebab pertumbuhan ekonomi akan berdampak positif pada peningkatan penghasilan. Artinya bila ekonomi semakin berkembang maka terbuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi regional memiliki kaitan erat dengan perkembangan ekonomi nasional bahkan situasi perkembangan ekonomi dunia. Dalam perspektif ini, 38
  47. 47. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi maka pendapatan masyarakat ditingkat regional dapat dipengaruhi ekonomi nasional atau negara lainnya. Dibawah ini adalah grafik capaian Indikator Tingkat Pembangunan Ekonomi Provinsi DIY dibandingkan dengan capaian Indikator Tingkat Pembangunan Ekonomi Nasional. Dalam grafik ini mengagregasikan empat indikator yaitu : persentase ekspor terhadan PDRB, persentase output manufaktur terhadap PDRB, persentase pertumbuhan realisasi investasi PMA dan persentase pertumbuhan realisasi investasi PMDM. Untuk Indikator persentase output UMKM terhadap PDRB, untuk Provinsi DIY tidak terdapat datanya. Pun empat indikator yang ada hanya bisa didapatkan datanya sampai tahun 2008. Selain itu, satu indikator persentase output manufaktur hanya sampai tahun 2007. Grafik 2.15. Trend Outcome Tingkat Pembangunan Ekonomi 2004-2009 Sumber : Diolah dari berbagai sumber 39
  48. 48. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi Grafik 2.16. Trend Outcome Tingkat Pembangunan Ekonomi 2004-2009 Sumber : Diolah dari berbagai sumber Analisis Relevansi Tujuan analisis Relevansi adalah untuk menganalisa sejauh mana tujuan/sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini, relevansi pembangunan daerah dilihat apakah trend capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional. Dari grafik diatas, terlihat bahwa outcome tingkat pembangunan ekonomi Provinsi DIY lebih rendah dibandingkan dengan outcome tingkat pembangunan ekonomi Nasional. Begitu juga trend outcome tingkat pembangunan ekonomi DIY menunjukkan kecenderungan lebih rendah dari pada Nasional, walaupun untuk tahun 2005 terpaut 0,40 lebih tinggi DIY, dan tahun 2007 terpaut 0,54 juga lebih tinggi DIY. Rendahnya outcome dan trend outcome tingkat pembangunan ekonomi DIY terhadap outcome dan trend outcome tingkat pembangunan ekonomi Nasional antara lain dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya ditunjukkan dari pengaruh persentase ekspor terhadap PDRB. 40
  49. 49. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi Grafik 2.17. Proporsi Ekspor terhadap PDRB Proporsi Ekspor terhadap PDRB 23 22 21 20 19 18 17 2004 2005 2006 2007 2008 Nasiona l D I Yogyakarta Sumber : Data Indikator Pencapaian 2009 Provinsi DIY Yogyakarta sebagai daerah penyedia jasa pendidikan dan pariwisata juga memiliki peluang untuk melakukan perdagangan luar negeri. Dibandingkan dengan capaian ekspor nasional, ekspor D I Yogyakarta sangat kecil. Ekspor dari Yogyakarta merupakan ekspor nonmigas, dibandingkan dengan ekspor migas nasional tentu saja nilai ekspor D I Yoyakarta sangat kecil bahkan dalam bandingan dengan PDRB. Komoditas unggulan ekspor Yogyakarta adalah produk mebel dari berbagai bahan mulai dari kayu sampai bahan serat alami, berbagai produk dari kulit dan produk kerajinan. Faktor lain yang menghambat kegiatan ekspor D I Yoyakarta terkait dengan ketiadaan pelabuhan ekspor. Ketiadaan pelabuhan membuat ekspor Yogyakarta keluar melalui Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, Tanjung Priok Jakarta dan Bandara Soekarno Hatta. Bandara Adi Sucipto yang berada di wilayah Yogyakarta hanya sedikit mengantar ekspor produk Yogyakarta. Kondisi ini diduga disebabkan oleh terbatasnya fasilitas yang dapat diberikan bandara Adi Sucipto atau berbelitnya prosedur perijinan sehingga eksportir lebih memilih melewati pintu yang lain. Performa ekspor D I Yogyakarta dari tahun ke tahun terlihat fluktuatif. Hal ini terkait dengan produk ekspor yang berupa barang kerajinan. Barang kerajinan merupakan bagian dari barang tersier yang permintaanya tergantung pada trend pasar, baik itu terkait dengan musim maupun trend selera. Trend mode yang 41
  50. 50. Laporan Akhir EKPD – Hasil Evaluasi mengikuti musim harus menjadi bagian dari strategi pasar produk kerajinan. Saat ini dari konsumen juga muncul tuntutan atas barang ekpor yang harus ramah lingkungan. Disinilah kelemahan utama yang dihadapi oleh produsen produk kerajinan. Akses informasi oleh produsen mengenai trend yang akan terjadi sangat lemah. Hal ini berdampak buruk pada kemampuan untuk melakukan ekspor. Pada sisi lain ketika konsumen menuntut produk ramah lingkungan, belum banyak juga produsen produk industri yang mampu memenuhinya. Hal ini selain terkait dengan lemahnya pengetahuan juga terkait dengan ketersediaan bahan baku ramah lingkungan yang mungkin tidak mudah diperoleh. Selain itu rendahnya outcome dan trend outcome tingkat pembangunan ekonomi DIY dibandingkan dengan outcome dan trend outcome tingkat pembangunan ekonomi Nasional juga bisa dijelaskan dengan melihat kondisi pencapaian persentase output manufaktur terhadap PDRB DIY. Grafik 2.18. Proporsi Ekspor terhadap PDRB Proporsi Produk Manufaktur terhadap PDRB 30 25 20 15 10 5 0 2004 2005 2006 2007 2008 Nasional D I yogyakarta Sumber : Data Indikator Pencapaian 2009 Provinsi DIY Peranan produk manufaktur D I Yogyakarta dibandingkan dengan angka nasional rata-rata masih lebih rendah. Sebagai wilayah yang mencanangkan diri sebagai pusat pendidikan tentu kegiatan manufaktur bukanlah sektor yang 42

×