Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Utara - USU

6,685 views
6,510 views

Published on

Laporan Akhir EKPD 2009 Provinsi Sumatera Utara oleh Universitas Sumatera Utara

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,685
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
214
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Utara - USU

  1. 1. Kata Pengantar Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) atas pelaksanaan RPJMN 2004-2010 Tahun 2009 adalah evaluasi yang ke empat terhadap kinerja pelaksanaan RPJMN tersebut. Tujuan dari evaluasi ialah mendapatkan gambaran yang jelas dan akurat tentang tingkat capaian pembangunan nasional di daerah sehingga dapat digunakan sebagai salah satu masukan berharga untuk penyusunan rencana pembangunan berikutnya. Sebagaimana halnya di provinsi-provinsi lain di Indonesia, pelaksanaan evaluasi di Provinsi Sumatera Utara dilakukan oleh tim Universitas Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Rektor USU. Sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang ditetapkan oleh Bappenas selaku pemberi tugas kepada USU, tim telah melakukan survai / pengumpulan data ke berbagai instansi pemerintah antara lain ialah Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, Bappeda Provinsi Sumatera Utara termasuk berbagai SKPD dan sumber-sumber lain yang relevan. Laporan ini adalah Laporan Akhir yang telah disempurnakan oleh Tim EKPD USU berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil seminar EKPD 2009 yang diselenggarakan di Jakarta November 2009. Kepada seluruh anggota tim yang telah bekerja keras dalam mengumpulkan data, berdiskusi dan mempersiapkan laporan ini saya mengucapkan terima kasih. Semoga laporan ini memberi banyak manfaat sebagai masukan kepada pemerintah khususnya Bappenas dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun RPJMN 2010- 2014. Medan, Desember 2009 Rektor, Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM & H, Sp A(K) NIP. 19450318 197302 1001
  2. 2. DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang dan Tujuan ---------------------------------------------------------- 1 1.2. Keluaran ----------------------------------------------------------------------------------- 3 1.3. Metodologi--------------------------------------------------------------------------------- 3 1.4. Sistematika Penulisan Laporan ------------------------------------------------------ 5 BAB II HASIL EVALUASI 6 2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 6 2.1.1. Capaian Indikator 6 Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa Analisis Relevansi Analisis efektifitas 2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 19 Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung penunjang outcomes yang spesifik dan menonjol 2.1.3. Rekomendasi Kebijakan 20 2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 20 2.2.1. Capaian Indikator 20 Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa Analisis Relevansi Analisis efektifitas 2.2.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 39 Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung outcomes yang spesifik dan menonjol 2.2.3. Rekomendasi Kebijakan 39 2.3. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI 40 2.3.1.Capaian Indikator 41 Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa Analisis Relevansi Analisis efektifitas 2.3.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 59 Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung outcomes yang spesifik dan menonjol 2.3.3.Rekomendasi Kebijakan 59 2.4 KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 61 2.4.1 Capaian Indikator 61 Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa Analisis Relevansi Analisis efektifitas
  3. 3. 2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 68 Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung penunjang outcomes yang spesifik dan menonjol 2.4.3 Rekomendasi Kebijakan 69 2.5. TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT 69 2.5.1. Capaian Indikator 69 2.5.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 75 2.5.3. Rekomendasi Kebijakan 76 BAB III. KESIMPULAN 77
  4. 4. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dan Tujuan Pembangunan daerah yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional, pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi daerah tersebut khususnya bagi masyarakat dalam semua lapisan dan bagian wilayah. Karena tanggung jawab utama keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah berada pada Pemerintah Daerah maka kepada setiap Pemerintah Daerah diberikan kewenangan sesuai dengan kebutuhannya untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di daerahnya masing-masing seperti dinyatakan oleh UU No. 32 Tahun 2004. Namun demikian, peran Pemerintah Pusat dalam pembangunan daerah juga tidak kalah pentingnya yaitu menjamin bahwa pembangunan di daerah-daerah akan tetap terintegrasi satu dengan yang lain dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk pencapaian kondisi yang demikian, Pemerintah Pusat menyusun berbagai rencana berskala nasional yang menjadi pemersatu seluruh rencana pembangunan yang disusun oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Salah satu rencana pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Pusat ialah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah telah pula memiliki RPJM-D Tahun 2004-2009 yang salah satu rujukan utamanya ialah RPJMN Tahun 2004-2009 disamping dokumen-dokumen perencanaan lain. Implementasi RPJMN Tahun 2004-2009 telah berjalan selama 4 tahun. Evaluasi terhadap capaian / keberhasilan implementasi RPJMN Tahun 2004-2009 di setiap Provinsi termasuk Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan setiap tahun mulai tahun 2005, dan berlanjut ke tahun-tahun berikutnya yaitu 2006, 200 dan 2008. Derajad capaian kinerja pembangunan setiap tahun telah dievaluasi dan berbagai masalah dan isu-isu strategis juga telah berhasil diidentifikasi. Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2009 di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan sebagai lanjutan terhadap evaluasi tahun-tahun sebelumnya. Berbeda   1
  5. 5. dengan cara evaluasi sebelumnya, evaluasi tahun 2009 mencakup penilaian terhadap relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan Daerah Sumatera Utara dalam rentang waktu 2004-2008. Evaluasi tentang relevansi dan efektifitas dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara telah sinkron dengan rencana pembangunan nasional serta efektif atau tidak dalam mencapai tujuan / sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat dalam semua lapisan dan bagian wilayah benar-benar telah mendapatkan manfaat dari pembangunan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam tujuan pembangunan nasional. Seperti halnya dengan evaluasi tahun-tahun lalu, evaluasi ini secara kuantitatif diharapkan akan memberikan informasi penting yang berguna sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil keputusan pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan rekomendasi yang spesifik sesuai dengan kondisi Sumatera Utara guna mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah Sumatera Utara untuk periode berikutnya termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Konsentrasi (Dekon) bagi Daerah Sumatera Utara. Berdasarkan uraian pada latar belakang diadakannya evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2009 ini, tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini ialah untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan akurat tentangan tingkat capaian hingga tahun ke empat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 di Daerah Sumatera Utara dengan sasaran sebagai berikut: 1) Tersedianya data dan informasi yang akurat dan objektif tentang evaluasi kinerja pembangunan hingga tahun ke empat RPJMN 2004-2009 di Provinsi Sumatera Utara 2) Teridentifikasinya sinkronisasi arah dan tujuan pembangunan daerah Sumatera Utara dan pembangunan nasional 3) Teridentifikasinya isu-isu strategis daerah Sumatera Utara 4) Tersusunnya berbagai rekomendasi tindak lanjut dalam perumusan kebijakan nasional dan daerah.   2
  6. 6. 1.2. Keluaran Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan EKPD 2009 ini meliputi: 1) Data dan informasi serta analisis tentang upaya, capaian dan permasalahan dalam pelaksanaan tahun ke empat RPJMN Tahun 2004-2009 di Sumatera Utara 2) Identifikasi konsistensi arah dan tujuan pembangunan Sumatera Utara dengan pembangunan nasional 3) Isu-isu strategis daerah Sumatera Utara 4) Rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan tahun ke lima RPJMN 2004-2009 dan bahan masukan untuk penyusunan RPJMN Tahun 2010-2014 1.3 Metodologi Metode yang digunakan untuk menentukan capaian 5 kelompok indikator hasil yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut: 1) Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih yang memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes) 2) Pencapaian indikator hasil dihitung dari nilai rata-rata indikator pendukung yang dinyatakan dalam persentase sebagai nilai satuan. 3) Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase, tidak dimasukkan dalam rata-rata, dan ditunjukkan dalam tampilan tersendiri. 4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna negatif maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus dirubah atau dikonversikan terlebih dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif). Hal seperti ini akan ditemui misalnya pada perhitungan nilai indikator pendukung kemiskinan. Jika persentase kemiskinan tinggi maka kesejahteraan sosialnya akan semakin rendah. 5) Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusunan indikator hasil dibagi jumlah dari penyusunan indikator hasil (indikator pendukungnya). Sebagai contoh, indikator tingkat kesejahteraan sosial disusun oleh:   3
  7. 7. a. Persentase jumlah penduduk miskin b. Tingkat pengangguran terbuka c. Persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak d. Persentase pelayanan sosial bagi orang lanjut usia e. Persentase pelayanan dan rehabiliasi sosial Semua penyusun komponen indikator hasil ini bermakna negatif seperti dijelaskan dalam butir 4) diatas. Untuk menilai kinerja pembangunan daerah Sumatera Utara, pendekatan yang digunakan ialah relevansi dan efektifitas. Relevansi digunakan untuk menganalisis sejauh mana tujuan / sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama dan tantangan. Dalam hal ini, relevansi pembangunan daerah dilihat dari tren capaian pembangunan daerah, apakah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional. Efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam mengumpulkan data dan informasi, teknik yang digunakan ialah: a. Pengamatan langsung Pengamatan langsung kepada masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan di daerah, diantaranya dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, lingkungan hidup dan permasalahan lainnya yang terjadi di wilayah provinsi Sumatera Utara b. Pengumpulan data primer Data primer diperoleh melalui Focus Group Discussion dengan pemangku kepentingan pembangunan daerah. Tim Evaluasi Provinsi Sumatera Utara memfasilitasi diskusi tersebut untuk menggali data dan informasi dari pemangku kepentingan terkait.   4
  8. 8. c. Pengumpulan data sekunder Data dan informasi sekunder yang telah tersedia pada instansi pemerintah seperti BPS di Sumatera Utara, Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan sumber-sumber yang sangat potensial untuk disurvei. 1.4. Sistematika Penulisan Laporan Bab I : Pada bagian ini dijelaskan latar belakang, tujuan, keluaran dan metodologi dilakukannya kajian terhadap knerja pembangunan daerah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang kemudian diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioanl melalui prinsip relevansi dan efektivitas, sehingga didapatkan gambaran yang jelas dan akurat tentangan tingkat capaian hingga tahun ke empat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009. Bab II : Bagian ini menjelaskan capaian dari masing-masing indikator dari pengelompokan 5 kategori indikator hasil (outcomes) yang mencerminkan tujuan/sasaran pembangunan daerah meliputi:Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi, Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia, Tingkat Pembangunan Ekonomi, Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Tingkat Kesejahteraan sosial. Kemudian dianalisis relevansi dan efektifitas capaian indikator-indikator tersebut secara komposit dengan membandingkannya dengan tren nasional untuk mengetahui apakah capaian dalam masing-masing kelompok indikator untuk mengetahui seberapa relevan dan efektif capaian tersebut. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran indikator apa yang cukup spesifik dan menonjol diantara semua indikator yang dianalisis. Berdasarkan analisis di atas akhirnya diberikan Rekomendasi Kebijakan. Bab III : Bagian ini berisikan kesimpulan apakah capaian tujuan/sasaran pembangunan daerah telah relevan dan efektif terhadap tujuan/sasaran pembangunan nasional.     5
  9. 9. BAB II HASIL EVALUASI 2.1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 2.1.1. Capaian Indikator Kasus Korupsi Korupsi adalah salah satu tindak kejahatan yang dipandang sebagai masalah yang sangat serius di Indonesia. Kepekaan masyarakat terhadap tindak kejahatan korupsi serta proses penanganan/penindakan para pelaku kejahatan oleh aparat penegak hukum telah demikian peka. Seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia, aparat penegak hukum di Sumatera Utara telah menunjukkan kesigapan yang semakin tinggi dalam melakukan penangan setiap tindak pidana korupsi. Berdasarkan data yang terhimpun dari Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Sumatera Utara, dalam periode 2004- 2009, hampir separuh kasus korupsi yang masuk tertangani serta dijatuhi hukuman. Jumlah kasus korupsi yang dilaporkan dalam periode 2004-2009 sangat berfluktuasi yaitu sebagai berikut: Tahun 2004 terdapat 40 kasus dan 100 % telah/sedang diproses dengan rincian 35 % dijatuhi vonis dan 65 % sedang diproses; tahun 2005 terdapat 34 kasus dan juga 100 persen telah ditangani dengan rincian 35,3 % sudah dijatuhi vonis dan 64,7 % sedang diproses; tahun 2006 terdapat 41 kasus dan 100 % tertangani dengan rincian 21,9 % dijatuhi vonis, 2,4 % divonis bebas, dan 75,7 % sedang ditangani/proses; tahun 2007 terdapat 53 kasus dan 100 % tertangani dengan rincian 50,9 % dijatuhi vonis dan 49,1 % sedang ditangani; tahun 2008 terdapat 121 kasus dan 100 % tertangani dengan rincian 45,5 % dijatuhi vonis dan 54,5 % sedang ditangani . Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat relevansi penanganan kasus korupsi di Sumatera Utara dengan tujuan nasional, dimana Sumatera Utara menunjukkan angka penanganan kasus korupsi yang lebih baik dari tingkat nasional, dimana pada tingkat nasional kasus korupsi yang tertangani masih di bawah angka 100 % bila dibanding dengan kasus korupsi yang masuk (lihat Gambar 2.1). Jumlah kasus korupsi yang masuk ke Kajati Sumatera Utara tahun 2004-2008 mengalami fluktuasi dari tahun 2004-2006, dan mengalami peningkatan dari tahun 2006-2008. Dibandingkan dengan angka nasional dalam hal pemberantasan korupsi di Provinsi Sumatera Utara relatif lebih baik, meskipun jumlah kasus korupsi yang ada   6
  10. 10. pada tahun 2007 menempatkan Sumatera Utara menjadi daerah terkorup ketiga setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur, dan pada tahun 2008 menjadi urutan kedua. Analisis Relevansi dan Efektivitas Trend peningkatan kasus korupsi yang masuk / terungkap ke Kajati sejak tahun 2006- 2008 antara lain disebabkan oleh: 1) Semakin efektifnya para penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian) dalam mengejar kasus-kasus korupsi; 2) Kultur masyarakat Sumatera Utara yang terbuka, tegas, dan berani untuk melaporkan kasus-kasus korupsi yang mereka ketahui; 3) Semakin efektifnya LSM dan media massa mengawasi tindakan korupsi; 4) Putusan pengadilan yang belum menimbulkan efek jera bagi para pelaku korupsi karena hukumannya masih relatif ringan; dan 5) Mentalitas masyarakat Sumatera Utara (khususnya aparat) yang masih terbelenggu dengan mentalitas korup. Gambar 2.1 : Kasus Korupsi yang Tertangani Dibandingkan yang Dilaporkan Penanganan kasus korupsi di Sumatera Utara sangat baik, hal ini terlihat kemampuan dan pekanya aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan terhadap masalah korupsi yang dilaporkan sehingga selalu mengupayakan penanganan tindak pidana korupsi 100 persen setiap tahunnya, meskipun angka kasus korupsi yang dilaporkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tertanganinya kasus karupsi yang dilaporkan ini disebabkan antara lain: 1) Kerja keras yang dilakukan aparat penegak hukum, khususnya Kajati Sumatera Utara; dan 2) Ketersediaan SDM yang semakin memadai walupun masih tetap dirasakan belum mencukupi untuk menangani kasus-kasus korupsi yang dilaporkan   7
  11. 11. Meskipun semua (100 %) kasus yang dilaporkan tertangani oleh Kajatisu, namun penanganan kasus korupsi yang dapat diselesaikan hingga jatuhnya vonis di Sumatera Utara juga mengalami fluktuasi. Fluktuasi kemampuan menangani kasus korupsi dipengaruhi antara lain: 1) Jumlah kasus korupsi yang meningkat; 2) Keterbatasan jumlah aparat penegak hukum dibandingkan dengan kasus korupsi yang dilaporkan; 3) Kapasitas SDM yang masih sangat terbatas; dan 4) Keterbatasan dana, baik untuk peningkatan kapasitas SDM maupun biaya operasional penanganan kasus korupsi. Aparat yang Berijazah Minimal S1 Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi kualitas pelayanan publik (public services). Tingkat pendidikan pegawai birokrasi pemerintah (Pegawai Negeri Sipil-PNS) merupakan salah satu indikator untuk melihat kualitas SDM yang tersedia. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2008 berjumlah 184.381 orang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara, diketahui bahwa jumlah pegawai yang berijazah minimal S1 dalam periode 2004-2008 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 jumlah pegawai yang berijazah minimal S1 berjumlah 19,97 %, pada tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 terus yang masing-masing adalah 24,71 %, 28,58 % (2006), 29,88 % dan 32,07 %. Analisis Relevansi dan Efektivitas Bila dibandingkan dengan persentase Pegawai Negeri Sipil secara Nasional yang berkualifikasi S1, maka trend peningkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkualifikasi S1 di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan persentase yang terus meningkat, bahkan pada tahun 2008 sudah mampu melampaui persentase nasional, meskipun hingga tahun 2007 Provinsi Sumatera Utara masih berada di bawah persentase nasional. Jumlah Pegawai Negeri Sipil tingkat nasional juga berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada Juni 2009, keseluruhan Pegawai Negeri Sipil tingkat nasional berjumlah 4.192.602 orang. Pada tahun 2004 jumlah PNS yang berijazah S1 berjumlah 29,9 %, mengalami peningkatan pada tahun berikutnya menjadi sebesar 31 % (2005) dan 31,93 % (2006). Namun pada tahun berikutnya (2007) mengalami penurunan menjadi 30,6 persen, dan pada tahun 2008 kembali mengalami peningkatan menjadi 30,99 % (lihat Gambar 2.2). Dari uraian di atas terlihat bahwa program peningkatan   8
  12. 12. pendidikan aparat untuk mencapai ijazah S1 di Sumatera Utara cukup relevan dengan pembangunan nasional dan juga cukup efektif karena telah melampaui tingkat nasional. Gambar 2.2 : Aparat yang Berijazah Minimal S1 Trend peningkatan jumlah PNS yang berkualifikasi S1 di Provinsi Sumatera Utara antara lain disebabkan oleh: 1) Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas SDM-nya, yang antara lain ditunjukkan melalui indikator tingkat pendidikan minimal S1; 2) Munculnya kesadaran para pegawai untuk meningkatkan kapabilitasnya melalui jalur pendidikan sejalan dengan tuntutan global yang terus berubah dan tuntutan promosi jabatan, sehingga sebagain pegawai yang pada awalnya hanya berkualifikasi pendidikan setingkat SLTA, banyak diantara mereka yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 (izin kuliah) tanpa mengganggu pekerjaan mereka sehari-hari dengan cara mengambil kuliah pada sore hari dan malam hari setelah selesai jam kerja; dan 3) Kebijakan Pemprov dalam rekrutmen pegawai baru yang memberi porsi lebih besar untuk calon yang berpendidikan S1 dibandingkan dengan calon yang berpendidikan SLTA atau sederajat merupakan faktor lain yang menyebabkan trend peningkatan jumlah PNS yang berkualifikasi S1 di Provinsi Sumatera Utara.   9
  13. 13. Pelayanan Satu Atap Sesuai dengan Permendagri nomor 24 tahun 2006, setiap kabupaten/kota diharuskan membentuk Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Melalui Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti terlihat dalam Tabel 2.1, diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga pelayanan dapat menjadi lebih efisien dan efektif. Di Sumatera Utara Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini telah terbentuk di beberapa Kabupaten/Kota, yaitu: Tabel 2.1 : Kabupaten Kota yang Memiliki Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. Kabupaten/Kota Dasar Pembentukan 1. Mandailing Natal Perda Nomor 6 Tahun 2007 2. Tapanuli Tengah Perda Nomor 30 Tahun 2007 3. Nias Perda Nomor 5 Tahun 2007 4. Serdang Bedagai Perda Nomor 3 Tahun 2007 5. Tapanuli Utara Perda Nomor 22 Tahun 2006 6. Binjai Perda Nomor 3 Tahun 2007 7. Padang Sidempuan Peraturan Walikota Padang Sidempuan Nomor 47 tahun 2007 8. Asahan Perda Nomor 3 Tahun 2003 9. Deli Serdang Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 997 Tahun 2007 10. Padang Lawas Peraturan Bupati Nomor 060/110/208 11. Nias Selatan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 24 Tahun 2008 12. Tebing Tinggi Perda Nomor 17 Tahun 2008 13. Samosir Perda Nomor 21 Tahun 2007 14. Tanjung Balai Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2007 15. Simalungun Perda No.36 Tahun 2008 16. Padang Lawas Utara • Perbup No.3 Tahun 2008 • Perbup No.38 Tahun 2008 • Per Gub No.6 Tahun 2008 Dari 25 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara, sampai dengan tahun 2009 sebanyak 64 % telah membentuk Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), dan hanya 40 % saja yang sudah menjadi Peraturan daerah (Perda), sedangkan 24 % kabupaten/kota yang lain baru membentuknya dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota. Sebanyak 36 % lainnya belum membentuk atau masih dalam proses pembentukan. Banyaknya PPTSP di Sumatera Utara masih berada di bawah angka nasional (tahun 2008) yang mencapai 74,31 %.   10
  14. 14. Gambar 2.3 : Kabupaten/Kota yang Memiliki Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap Analisis Relevansi dan Efektivitas Kewajiban Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan “Pelayanan Satu Atap” Permendagri N0. 24 /2006 adalah sebagai upaya pelayanan publik secara terpadu atau populer dengan istilah Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Meskipun terjadi peningkatan, jumlah Kabupaten/Kota yang belum menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, masih belum relatif rendah yaitu sekitar 36 %. Beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya respons Kabupaten/Kota terhadap Permendagri No. 24 /2006 tersebut antara lain ialah: 1) Pelayanan Satu Pintu masih dianggap oleh sebagian Pemerintah Kabupaten/Kota akan menurunkan potensi PAD; 2) Banyaknya pihak-pihak di Pemerintahan Kabupaten/Kota yang merasa dirugikan dengan Pelayanan Satu Atap karena akan menghilangkan sumber-sumber dana bagi instansinya; dan 3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada. Alasan-alasan tersebut sebenarnya merupakan gambaran bahwa beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota belum menyadari sepenuhnya substansi dari Pelayanan Satu Atap dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Jika tren capaian indikator-indikator pelayanan publik dievaluasi secara komposit maka diperoleh gambaran bahwa tingkat capaian indikator pelayanan publik di Sumatera Utara menunjukkan tren yang terus menurun yaitu pada tahun 2005 mencapai pertumbuhan 0.85 % dan tahun 2006 sebesar 0.31 %. Selanjutnya pada tahun 2007 dan 2008 menunjukan angka negatif yaitu masing-masing -0.61 % dan -0.46 %. Tren   11
  15. 15. capaian ini jauh berbeda dengan tren nasional yang menunjukkan tren positif yang terus meningkat yaitu 2.87 % pada tahun 2005 yang kemudian meningkat menjadi 8.38 % pada tahun 2006 dan selanjutnya menjadi 28.40 % pada tahun 2007. Pada tahun 2008 menurun menjadi 8.25 %. Berdasarkan gambaran ini jelas terlihat bahwa capaian indikator pelayanan publik di Sumatera Utara tidak relevan dan juga tidak efektif seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.4. Gambar 2.4:Tren Capaian Kualitas Pelayanan Publik Gender Development Index (GDI) Permasalahan gender yang dihadapi sampai saat ini adalah masih rendahnya kualitas hidup perempuan dan kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan ini dapat dilihat antara lain dari gambaran peringkat Gender-related Development Index (GDI) Indonesia yang diukur dari variable angka harapan hidup, angka melek huruf, angka partisipasi sekolah dan GDP riil per-kapita antara laki-laki dan perempuan di Sumatera Utara seperti terlihat dalam Gambar 2.5.   12
  16. 16. Gambar 2.5 : Gender-related Development Index GDI Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2004 yaitu 61,70 %, 62,96 % (2005), 63 % (2006), 63,50 % (2007), 64 % (2008), dan 64,4 % (2009). Dari tahun ke tahun GDI Sumatera Utara terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2005, Sumatera Utara menduduki peringkat 7 GDI nasional, dan pada tahun 2006 telah naik menduduki peringkat 4 nasional. Jika dibandingkan dengan angka GDI nasional dalam rentang periode yang sama yaitu 63,94 % (2004); 65,13 % (2005); 65,3 % (2006); 65,8 % (2007); 65,8 % (2008) terlihat bahwa kenaikan angka GDI Sumatera Utara masih berada secara signifikan dibawah GDI nasional. Analisis Relevansi dan Efektivitas Seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.5, angka GDI Sumatera Utara dalam periode 2004- 2008 secara terus-menerus mengalami peningkatan seperti halnya yang juga terjadi secara nasional. Peningkatan angka GDI adalah disebabkan antara lain: 1) Adanya perbaikan terhadap indikator-indikator angka harapan hidup, angka melek huruf, angka partisipasi sekolah dan GDP riil per-kapita antara laki-laki dan perempuan. Artinya, angka harapan hidup di Sumatera Utara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 2) Angka melek huruf yang terus membaik dari tahun ke tahun. Kedua indikator tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas kesehatan dan pelayanan pendidikan di Sumatera Utara, khususnya yang bagi kaum perempuan.   13
  17. 17. Kenaikan angka GDI Sumatera Utara secara berkelanjutan seperti halnya kenikan GDI nasional menunjukkan bahwa pembangunan sumberdaya manusia di Sumatera Utara dilihat dari GDI sangat relevan dengan pembangunan nasional. Namun demikian, karena angka GDI Provinsi Sumatera Utara masih terus berada dibawah angka GDI nasional. Situasi ini menunjukkan bahwa program peningkatan angka GDI Sumatera Utara dalam periode 2004-2008 dinilai masih tidak efektif. Gender Empowerment Meassurement (GEM) Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measurement/GEM) meliputi variabel partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Artinya, bagaimana tingkat partisipasi perempuan pada ketiga bidang tersebut. Angka Gender Empowerment Meassurement (GEM) Sumatera Utara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (2004-2008), yaitu 49,49 % (2004); 51,21 % (2005); 54,8 % (2006); 56,50 % (2007); dan 58 % (2008); dan 60% pada tahun 2009. Artinya, tingkat partisipasi perempuan pada bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan di Sumatera Utara juga mengalami peningkatan. Analisis Relevansi dan Efektivitas Angka Gender Empowerment Meassurement (GEM) Sumatera Utara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (2004-2008), yaitu 49,49 % (2004); 51,21 % (2005); 54,8 % (2006); 56,50 % (2007); dan 58 % (2008); dan 60 % pada tahun 2009. Peningkatan angka GEM di Sumatera Utara tidak terlepas dari: 1) Keberhasilan Pemerintah Sumatera Utara dalam mengimplementasikan program-program pengarusutamaan gender (perempuan) khususnya yang terkait dengan partisipasi perempuan pada bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan di Sumatera Utara; 2) Kebijakan Pemerintah Sumatera Utara yang sudah responsif gender. Bila angka GEM Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan angka GEM nasional, dimana pada tahun 2004 GEM nasional berada pada angka 59,67 %; 61,32 % (2005); 61,8 % (2006); 62,1 % (2007); dan 62,1 % pada tahun 2008, maka GEM Sumatera Utara masih berada di bawah GEM nasional. Ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara masih harus terus berupaya untuk melakukan pemberdayaan terhadap kaum perempuan.   14
  18. 18. Gambar 2.6 : Gender Empowerment Measurement Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Gubernur Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 April 2008, diikuti oleh 8,482 juta lebih pemilih di 22.992 TPS yang tersebar di 25 kabupaten dan kota. Dalam pemilihan gubernur ini tingkat partisipasi pemilih mencapai 63,08 %. Partisipasi pemilih tertinggi berasal dari Kota Binjai yaitu 85 % dan terendah berasal dari Kabupaten Pakpak Bharat yaitu sebesar 40 %. Bila dibandingkan dibandingkan dengan angka partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah (gubernur) secara nasional yang berada pada angka 75,31 %, maka tingkat partisipasi di Sumatera Utara masih relatif rendah. Analisis Relevansi dan Efektivitas Rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2008 antara lain disebabkan: 1) Sosialisasi yang kurang baik dari berbagai pihak (KPUD, Parpol, dan Calon Gubernur serta timnya); 2) Kejenuhan pemilih akibat seringnya dilakukan pemilihan (Pemilihan Bupati/Walikota; Pemilihan Legislatif; dan Pemilihan Presiden); dan 3) Tidak adanya perubahan yang signifikan dirasakan oleh masyarakat (pemilih) melalui sistem Pemilihan Langsung.     15
  19. 19.   Gambar 2.7: Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilihan Gubernur Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif Partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Legislatif tahun 2004 di Sumatera Utara mencapai 70-75 % Pemilu tahun 2004 ini merupakan Pemilu pertama di masa Reformasi. Dalam Pemilu ini, pada tahap pertama rakyat memilih wakilnya di DPR, DPRD, dan DPD. Setelah itu, pada tahap kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Pada Pemilu Legislatif tahun 2009, terjadi penurunan tingkat partsisipasi masyarakat Sumatera Utara menjadi hanya 42,21 % dibanding pada Pileg tahun 2004 yang sebesar 70-75 %. Analisis Relevansi dan Efektivitas Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan tingkat partisipasi tersebut antara lain: 1) Euporia dan harapan yang begitu besar dari masyarakat merupakan salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk memberikan partisipasinya pada Pileg 2004, namun melihat hasil yang tidak banyak berubah selama kurun lima tahun dari 2004 – 2009, membuat masyarakat menjadi enggan untuk menggunakan hak pilihnya di Pileg 2009; 2) Kejenuhan masyarakat karena seringnya dilakukan pemilihan yaitu Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati/Walikota dan Gubernur; 3) Kurang berhasilnya sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat terkait dengan demokrasi.   16
  20. 20. Penurunan partisipasi Pemilu Legislatif juga terjadi secara nasional, meskipun tidak setajam penurunan di tingkat Provinsi Sumatera Utara, dimana pada Pileg 2004 angka partsisipasinya sebesar 75,19 %, dan menurun pada tahun 2009 menjadi 71 % secara nasional. Gambar 2.8 : Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Presiden Partrisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Presiden tahun 2004 di Sumatera Utara mencapai 65 - 75 %. Pemilu ini diikuti oleh 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pilpres yang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2004 ini, pada putaran pertama dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla, serta pasangan Megawati Sukarnoputri dan Ahmad Hasyim Muzadi. Pada putaran kedua Pilpres ini dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden RI untuk masa bakti 2004 - 2009. Pemilu tahun 2004 sukses dilaksanakan dan didukung oleh partipasi masyarakat yang besar. Pemilu ini menjadikan Indonesia menjadi negara demokrasi nomor 3 terbesar di dunia. Sama halnya dengan Pileg, pada pemilihan presiden juga terjadi penurunan partisipasi politik masyarakat Sumatera Utara pada tahun 2009, yang hanya 63,96 %. Penurunan partisipasi Pemilu Presiden juga terjadi secara nasional, meskipun tidak setajam penurunan di tingkat Provinsi Sumatera Utara, dimana pada Pileg 2004 angka partsisipasinya sebesar 75,98 %, dan menurun pada tahun 2009 menjadi 73 % secara nasional.   17
  21. 21.   Gambar 2.9 : Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilihan Gubernur Analisis Relevansi dan Efektivitas Faktor penyebab terjadinya penurunan partisipasi dalam pemilihan presiden ini sama dengan dengan faktor penyebab penurunan pada pemilu legislatif, yaitu: 1) Keadaan yang tidak banyak berubah selama kurun lima tahun dari 2004 – 2009, membuat masyarakat menjadi enggan untuk menggunakan hak pilihnya di Pileg 2009; 2) Kejenuhan masyarakat karena seringnya dilakukan pemilihan (Pileg, Pilpres, Pilkada (Bupati/Walikota dan Gubernur); 3) Kurang berhasilnya sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat terkait dengan demokrasi. Bila tren Capaian Indikator Outcome dalam pelayanan demokrasi di Sumatera Utara dibandingkan dengan tren nasional maka diperoleh hasilnya seperti terlihat dalam Gambar 2.10. Dari tiga indikator demokrasi yang dievaluasi dalam periode 2004-2009 yaitu Gender Development Index, Gender Empowerment Measurement dan Pertisipasi Politik Masyarakat, secara komposit menunjukkan tren yang tetap positif walaupun terus menurun. Pada tahun 2005-2007, tren pembangunan demokrasi di Sumatera Utara berturut-turut 4.74 %, 3.60 %, dan 1, 86 % dan kemudian pada tahun 2008 meningkat kembali menjadi 2.62 %. Untuk mengevaluasi relevansi pembangunan demokrasi di Sumatera Utara dengan tren nasional tidak dapat dilakukan karena tren nasional tidak dapat dihitung karena data tidak tersedia. Namun demikian jika capaian indikator   18
  22. 22. partisipasi politik masyarakat secara nasional diukur hanya dari partisipasi dalam Pemilihan Presiden maka dapat diketahui bahwa capaian indikator demokrasi di Sumatera Utara cukup relevan. Tetapi karena memiliki tren yang menurun maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan demokrasi di Sumatera Utara tidak efektif. Gambar 2.10: Tren Capaian Kualitas Pelayanan Demokrasi 2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Walaupun secara umum terlihat bahwa tren capaian indikator pelayanan publik menurun, capaian indikator yang menonjol ialah penanganan kasus-kasus korupsi berjalan dengan sangat baik. Seperti telah dijelaskan di atas, capaian indikator penangnan kasus-kasus korupsi mencapai 100 %. Masalah yang masih belum mendapat penanganan yang baik ialah pembentukan sistem pelayanan publik satu atap karena sebagian besar Pemerintahan Kabupaten dan Kota di daerah ini masing enggan membuat Perda tentang pelaksanaan pelayanan satu atap. Capaian indikator demokrasi di Sumatera Utara pada dasarnya menunjukkan angka yang cukup baik dan secara berkesinambungan mengalami peningkatan secara terus menerus ke arah yang lebih baik. Capaian Sumatera Utara yang cukup menonjol di daerah ini ialah Gender Development Index dan Gender Empowerment Measurement yang terus mengalami perbaikan   19
  23. 23. 2.1.3. Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka dalam bidang pelayanan dan demokrasi di sumatera Utara perlu dilakukan beberapa hal antara lain: 1. Perlu upaya-upaya yang sifatnya lebih kepada upaya preventif (pencegahan) dari aparat penegak hukum, sehingga tingkat korupsi di Sumatera Utara terus dapat dieliminasi. 2. Terus mendorong kabupaten/kota yang belum menerapkan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) untuk segera mengeluarkan Perda, dan terus meningkatkan profesionalisme dalam penerapan sistem PPTSP. 3. Mendorong para stakeholders politik untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga angka partsispasi politik masyarakat dapat meningkat. 4. Membuat kebijakan-kebijakan pembangunan yang responsif gender. 2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 2.2.1. Capaian Indikator A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di wilayahnya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), serta aspek moralitas (iman dan ketaqwaan) sehingga partisipasi rakyat dalam pembangunan akan dengan sendirinya meningkat. Salah satu alat ukur untuk melihat aspek-aspek yang relevan dengan pembangunan manusia adalah melalui Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu ukuran yang secara tidak langsung digunakan sebagai nikator dalam melihat besarnya keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh suatu pemerintahan, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat pemerintahan di daerah. Berikut ini perkembangan tingkat capaian IPM   20
  24. 24. Sumatera Utara selama periode 2004 – 2008 seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.11. Gambar 2.11 : Perkembangan IPM Sumatera Utara dan Indonesia Periode 2004 – 2008 Berdasarkan Gambar 2.11 di atas menunjukkan bahwa secara umum perkembangan IPM Sumatera Utara selama periode 2004 - 2008 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan IPM ini seiring dengan perkembangan ekonomi Sumatera Utara selama periode tersebut. Pada tahun 2004, tingkat IPM Sumatera Utara mencapai angka 71,40 dan meningkat menjadi 72,70 pada tahun 2008 atau mengalami peningkatan sebesar 1,30 poin. Sementara itu, dibandingkan dengan angka capaian IPM nasional, maka angka capaian IPM Sumatera Utara masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka capaian IPM nasional. Akan tetapi bila dibandingkan dengan tingkat perkembangannya, IPM Sumatera Utara masih lebih kecil (1,30) dibandingkan dengan perkembangan IPM nasional yang mencapai 2,40 poin selama kurun waktu 2004 – 2008. B. Pendidikan Salah satu upaya paling strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif. Dengan pendidikan yang cukup memadai, maka seseorang akan bisa berkembang secara optimal baik secara ekonomi maupun sosial. Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur   21
  25. 25. hidup. Oleh karenanya agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Beberapa aspek yang berkaitan dengan indikator tingkat keberhasilan pada bidang pendidikan di Sumatera Utara, antara lain adalah : 1. Angka Partisipasi Murni (APM) Untuk Tingkat SD/MI Kualitas sumber daya manusia suatu daerah sangat tergantung dari tingkat pendidikan penduduknya. Oleh karena itu pendidikan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kemajuan suatu daerah karena dengan pendidikan maka kualitas penduduk akan menjadi lebih baik dan salah satu indikator keberhasilan tingkat pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Murni menggambarkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah atau kelompok usia 7 – 18 tahun di Sumatera Utara dengan formulasi perbandingan antara jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah pada semua jenjang pendidikan pada waktu tertentu. Secara umum kondisi tingkat pendidikan di Sumatera Utara berdasarkan APM menunjukkan peningkatan yang lebih baik. Gambar 2.12 : Perkembangan Angka Partisipasi Murni Untuk Tingkat SD/MI di Sumatera Utara Periode 2004 – 2008 Pada tahun 2004, indikator APM di Sumatera Utara untuk tingkat SD/MI sebesar 93,53 persen dan terus mengalami peningkatan hingga 94,81 persen pada tahun 2008. Berdasarkan data tersebut, kondisi APM Sumatera Utara relatif masih lebih   22
  26. 26. baik dibandingkan kondisi APM nasional. Hal ini membuktikan bahwa tingkat partisipasi penduduk usia sekolah untuk tingkat SD/MI di Sumatera Utara masih lebih baik dibandingkan dengan tingkat partisipasi sekolah untuk tingkat nasional. 2. Rata-Rata Nilai Akhir Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Salah satu kriteria yang digunakan untuk indikator bidang pendidikan tersebut adalah rata-rata nilai akhir untuk jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Gambar 2.3 : Perkembangan Rata-Rata Nilai Akhir SMP/MTs di Sumatera Utara Periode 2004 – 2008 Berdasarkan gambar 2.11 di atas memperlihatkan bahwa rata-rata nilai akhir untuk jenjang pendidikan SMP/MTs di Sumatera Utara mengalami peningkatan selama periode 2004 – 2008. Pada tahun 2004, rata-rata nilai akhir untuk jenjang pendidikan SMP/MTs mencapai 5,51 dan meningkat menjadi 6,78 pada tahun 2008. Sedangkan untuk rata-rata nilai akhir pada tingkat nasional sebesar 4,80 pada tahun 2004 dan meningkat menjadi 6,05 pada tahun 2008. Dari data tersebut menggambarkan bahwa rata-rata nilai akhir untuk jenjang pendidikan SMP/MTs di Sumatera Utara masih lebih baik dari rata-rata nilai akhir secara nasional.   23
  27. 27. Gambar 2.14 : Perkembangan Rata-Rata Nilai Akhir SMA/SMK/MA di Sumatera Utara Periode 2004 – 2008 Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA (Gambar 2.12), tingkat rata-rata nilai akhir di Sumatera Utara pada tahun 2004 sebesar 4,85 dan masih lebih baik dari rata-rata nilai akhir secara nasional yang mencapai 4,77. Demikian juga halnya pada tahun 2008, rata-rata nilai akhir baik di Sumatera Utara maupun secara nasional sama-sama mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk rata-rata nilai akhir di Sumatera Utara pada tahun 2008 sebesar 6,73 dan masih berada diatas rata-rata nilai akhir secara nasional yang mencapai 6,35. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan arah dan tujuan dari bidang pendidikan secara nasional. 3. Angka Putus Sekolah (APS) Salah satu indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah untuk urusan pendidikan adalah Angka Putus Sekolah (APS). APS mencerminkan anak- anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Pada umumnya penyebab utama putus sekolah antara lain karena kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, kondisi ekonomi orang tua yang miskin dan keadaan geografis yang kurang menguntungkan.   24
  28. 28. Gambar 2.15 : Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI di Sumatera Utara Periode 2004 – 2008 Berdasarkan Gambar 2.15 dibawah menunjukkan bahwa pada tahun 2004, persentase APS di Propinsi Sumatera Utara untuk jenjang SD/MI mencapai 3,76 % dan memperlihatkan tren yang terus menurun sampai tahun 2007 hingga mencapai 1,27 %. Penurunan angka putus sekolah ini disebabkan kebijakan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara yang memberikan beasiswa terarah dan adanya bantuan operasional sekolah (BOS) untuk semua jenjang pendidikan sehingga melalui kebijakan ini diharapkan akan menekan persentase angka putus sekolah. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs (Gambar 2.16) menunjukkan angka putus sekolah (APS) di Propinsi Sumatera Utara selama periode 2004 – 2008 mengalami tren yang meningkat, walaupun pada tahun 2005 mengalami sedikit penurunan. Untuk tahun 2004, angka putus sekolah mencapai 3,04 % dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2005 menjadi 2,94 %. Namun pada tahun 2006, angka putus sekolah untuk jenjang SMP/MTs kembali mengalami peningkatan menjadi 3,23 persen dan kembali meningkat pada tahun 2007 menjadi 4,85 % serta mencapai 7,41 pada tahun 2008.   25
  29. 29. Gambar 2.16 : Perkembangan Angka Putus Sekolah SMP/MTs di Sumatera Utara Periode 2004 – 2008 Peningkatan angka putus sekolah untuk jenjang SMP/MTs ini juga terjadi pada tingkat nasional, dimana pada tahun 2004 mencapai 2,38 persen dan meningkat di tahun 2007 menjadi 3,94 %. Berdasarkan data tersebut memperlihatkan bahwa angka putus sekolah di propinsi Sumatera Utara relatif masih tinggi bila dibandingkan dengan angka putus sekolah secara nasional. Tingginya persentase APS untuk jenjang SMP/MTs di Sumatera Utara umumnya lebih disebabkan pada alasan-alasan faktor ekonomi keluarga dan belum tumbuhnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anaknya. Gambar 2.17 : Perkembangan Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA di Sumatera Utara Periode 2004 – 2008   26
  30. 30. Sementara itu, untuk angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA di Sumatera Utara (Gambar 2.17) sebesar 4,76 % pada tahun 2004 dan mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2007 sehingga menjadi 1,79 %. Begitupun tingkat putus sekolah secara nasional juga mengalami penurunan selama periode tersebut, dimana pada tahun 2004 sebesar 3,14 % dan menjadi 2,68 % pada tahun 2007. Namun demikian, keberhasilan untuk menekan angka putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA di Sumatera Utara tidak terlepas dari visi gubernur Propinsi Sumatera Utara yang mengupayakan agar masyarakat tidak bodoh. 4. Angka Melek Aksara 15 Tahun Keatas Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari angka melek huruf yang didefinisikan sebagai persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya. Semakin tinggi persentase melek huruf disuatu daerah maka semakin tinggi mutu sumber daya manusia di daerah tersebut. Secara rata-rata angka melek huruf di Sumatera Utara tahun 2008 sebesar 97,55 persen, yang berarti masih terdapat 2,45 % penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf, terutama untuk penduduk usia tua. Angka melek huruf tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2004 yang mencapai 96,60 %. Dengan demikian, mutu pembangunan pendidikan berdasarkan indikator angka melek huruf di Sumatera Utara selama periode empat tahun terakhir menunjukkan kecenderungan semakin meningkat. Sebaliknya indikator angka buta huruf menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun.   27
  31. 31. Gambar 2.18 : Perkembangan Angka Melek Huruf di Sumatera Utara Periode 2004 – 2008 Sementara itu, apabila dibandingkan dengan indikator melek huruf tingkat nasional menunjukkan kondisi melek huruf di Sumatera Utara relatif masih lebih baik dari tingkat capaian nasional. Hal ini terlihat dari perkembangan persentase penduduk dewasa yang melek huruf di tingkat nasional yang mencapai 90,40 % pada tahun 2004 dan meningkat menjadi sebesar 92,19 % pada tahun 2008. Selanjutnya, dilihat dari mutu SDM yang ada di Sumatera Utara tersebut, pada umumnya di daerah perkotaan cenderung relatif lebih baik dibandingkan daerah perdesaan. Hal ini terjadi karena akses ke berbagai fasilitas dan pelayanan masyarakat, terutama yang berhubungan dengan pendidikan lebih mudah diperoleh. Disamping itu, kondisi ekonomi juga cenderung lebih baik sehingga kesempatan untuk meningkatkan mutu SDM lebih terbuka bagi penduduk yang berada diperkotaan. 5. Persentase Jumlah Guru yang Layak Mengajar Persentase jumlah guru yang layak mengajar menggambarkan angka relatif banyaknya guru yang memenuhi tingkat pendidikan atau ijazah yang dimiliki dan kompetensi mengajar dibandingkan dengan jumlah guru yang ada disuatu daerah. Berdasarkan Gambar 2.17, persentase jumlah guru yang layak mengajar pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Sumatera Utara menunjukkan tren perkembangan yang meningkat dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2004 – 2008. Hal ini terlihat dari persentase jumlah guru yang layak mengajar di Sumatera Utara pada tahun   28
  32. 32. 2004 mencapai 74,16 % dan meningkat menjadi 86,28 % pada tahun 2008 atau mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,13 % per tahun. Sementara itu, bila dibandingkan antara persentase jumlah guru yang layak mengajar di Sumatera Utara masih lebih rendah dengan jumlah guru yang layak mengajar secara nasional. Namun pada tahun 2008, jumlah kualitas guru yang layak mengajar di Sumatera Utara pada jenjang pendidikan SMP/MTs relatif sama dengan jumlah kualitas guru secara nasional. Disamping itu, berdasarkan tren perkembangannya menunjukkan bahwa jumlah guru yang layak mengajar di Sumatera Utara memiliki tren perkembangan yang sejalan dengan tren perkembangan secara nasional selama kurun waktu 2004 - 2008. Gambar 2.19 : Jumlah Guru yang Layak Mengajar SMP/MTs di Sumatera Utara Periode 2004 – 2008 Selanjutnya, untuk persentase jumlah guru yang layak mengajar pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA di Sumatera Utara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2004 – 2008. Pada tahun 2004, persentase jumlah guru yang layak mengajar sekitar 61,65 % dan meningkat menjadi 79,46 % pada tahun 2008 atau meningkat rata-rata sebesar 6,79 % per tahun. Apabila dibandingkan secara nasional, persentase jumlah guru yang layak mengajar di Sumatera Utara pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA relatif masih lebih rendah dari persentase secara nasional.   29
  33. 33. Akan tetapi, berdasarkan tren perkembangnya menunjukkan bahwa tren perkembangan persentase jumlah guru yang layak mengajar di Sumatera Utara memiliki tren yang sejalan dengan tren perkembangan secara nasional, walaupun dilihat dari perkembangan jumlah guru yang layak mengajar di Sumatera Utara secara rata-rata per tahun sebesar 6,79 % atau masih lebih baik dari perkembangan rata-rata secara nasional yang mencapai 5,01 % per tahun untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. Gambar 2.20 : Jumlah Guru yang Layak Mengajar SMA/SMK/MA di Sumatera Utara Periode 2004 – 2008 B. Kesehatan Kesehatan dan gizi merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk dalam hal kualitas fisik dan sekaligus indikator keberhasilan dari program pembangunan. Kesehatan dan gizi berimplikasi pada produktifitas perorangan dan kelompok, sehingga pembangunan dan berbagai upaya di bidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya, baik program kesehatan untuk laki-laki maupun perempuan haruslah sama. Berdasarkan UU No. 23/1992 tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang tinggi. Salah satu program pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan bagi seluruh penduduk adalah peningkatan pelayanan kesehatan yang didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang memadai di tiap kecamatan. Selain itu, hal pokok yang juga harus diperhatikan adalah perluasan akses kesehatan,   30
  34. 34. khususnya kepada rakyat miskin dan perempuan di seluruh pelosok daerah. Untuk itu pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan manusia. 1. Umur Harapan Hidup Angka harapan hidup adalah rata-rata lamanya hidup yang akan dicapai oleh penduduk. Dengan diketahuinya angka kematian pada setiap kelompok umur penduduk, maka dapat diketahui rata-rata umur harapan hidup. Berdasarkan gambar 9 di bawah diperlihatkan bahwa selama periode tahun 2004 – 2008, angka harapan hidup di Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan. Angka harapan hidup di Sumatera Utara meningkat dari 68,20 tahun pada tahun 2004 menjadi 71,48 tahun pada tahun 2008. Seiring dengan teori yang ada, angka harapan hidup berbanding terbalik dengan angka kematian (bayi lahir mati, kematian bayi dibawah 1 tahun, kematian anak dibawah lima tahun dan kematian ibu). Makin tinggi kualitas kesehatan menyebabkan makin rendahnya angka kematian dan berakibat kepada meningkatnya harapan untuk hidup. Gambar 2.21 : Perkembangan Umur Harapan Hidup di Sumatera Utara Periode 2004 – 2008 2. Angka Kematian Bayi (AKB) Kejadian kematian dalam masyarakat dari waktu ke waktu dapat memberi gambaran perkembangan derajat kesehatan masyarakat atau dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Tingkat kematian secara umum berhubungan erat   31
  35. 35. dengan tingkat kesakitan, karena biasanya merupakan akumulasi akhir dari berbagai penyebab terjadinya kematian baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu alat untuk menilai keberhasilan program pembangunan kesehatan di Sumatera Utara yang telah dilaksanakan selama ini adalah dengan melihat perkembangan angka kematian bayi dari tahun ke tahun. Gambar 2.22 : Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Sumatera Utara Periode 2004 – 2008 Berdasarkan data BPS, angka kematian bayi pada tahun 2004 di Sumatera Utara adalah sebesar 36,70 bayi per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2008 angka kematian bayi sudah berhasil ditekan hingga mencapai 23,52 bayi per 1000 kelahiran hidup. Artinya sepanjang rentang waktu lima tahun angka kematian bayi mengalami penurunan yang sangat signifikan sebagai dampak pelaksanaan pembangunan disegala bidang. Menurunnya AKB dalam beberapa waktu terakhir tersebut memberi gambaran adanya peningkatan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan masyarakat. Penurunan AKB tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatan cakupan imunisasi bayi, peningkatan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan dan ditunjang dengan program penempatan bidan di desa. 3. Angka Kematian Ibu (AKI) Salah satu faktor penting untuk menciptakan sumber daya perempuan yang berkualitas adalah dengan meningkatkan derajat kesehatan perempuan itu sendiri. Pembangunan di bidang kesehatan khususnya pelayanan untuk kaum perempuan,   32
  36. 36. seharusnya tidak boleh tertinggal dibandingkan pembangunan di sektor lain. Secara nasional, permasalahan kesehatan perempuan masih sangat menonjol. Salah satu indikator yang dapat dijadikan alat untuk mengukur kualitas kesehatan perempuan adalah dengan melihat angka kematian ibu, terutama dalam program- program kesehatan reproduksi. Sehingga tidaklah mengherankan jika para ahli berpendapat bahwa kematian ibu merupakan jurang pemisah antara negara maju dan berkembang. Adapun aspek-aspek yang dapat dijadikan sebagai gambaran tinggi/rendahnya angka kematian ibu adalah kehamilan, melahirkan dan nifas. Gambar 2.23 : Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) di Sumatera Utara Periode 2004 – 2008 Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara, pada tahun 2004 tercatat sebanyak 322 orang ibu yang meninggal karena melahirkan. Dan angka kematian ini mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi 302 orang. Tingginya angka kematian ibu ini disebabkan masih rendahnya kesadaran kaum ibu untuk memeriksakan kesehatannya selama kehamilan. Indikator angka kematian ibu di Sumatera Utara relatif masih tinggi bila dibandingkan dengan angka kematian ibu untuk tingkat nasional. Untuk tahun 2004, angka kematian ibu secara nasional mencapai 307 orang dan pada tahun 2008, angka kematian ibu dapat ditekan secara nasional, yakni menjadi 218 orang. 4. Prevelensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang Indikator ini menggambarkan persentase jumlah balita yang memiliki status gizi buruk dan gizi kurang. Untuk melihat prevelensi gizi buruk yang diukur berdasarkan   33
  37. 37. jumlah balita dengan status gizi buruk dibagi dengan total jumlah balita yang ada disuatu daerah. Sedangkan untuk pengukuran pada prevelensi gizi kurang disuatu daerah didasarkan pada jumlah balita dengan status gizi kurang dibagi dengan total jumlah balita yang ada didaerah tersebut. Berdasarkan gambar 14 di bawah, prevelensi gizi buruk dan gizi kurang di Sumatera Utara menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif selama periode 2004 – 2008. Pada tahun 2004, prevelensi gizi buruk mencapai 10,45 dan mengalami penurunan pada tahun 2005 menjadi 8,82 serta 7,80 pada tahun 2006. Sedangkan pada tahun 2007 dan 2008, prevelensi gizi buruk di Sumatera Utara mengalami peningkatan menjadi 8,40. Namun demikian, secara rata-rata untuk prevelensi gizi buruk di Sumatera Utara selama periode 2004 – 2008 sebesar 8,77. Hal ini menggambarkan bahwa dari 100 balita yang ada di Sumatera Utara, terdapat sekitar 8 – 9 balita yang masih mengalami gizi buruk. Gambar 2.24 : Perkembangan Prevelensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang di Sumatera Utara Periode 2004 – 2008 Selanjutnya, untuk perkembangan prevelensi gizi kurang di Sumatera Utara tidak jauh berbeda dengan kondisi perkembangan prevelensi gizi buruk yang ada. Pada tahun 2004, terdapat 16,55 balita di Sumatera Utara yang mengalami gizi kurang dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi 12,86 atau selama periode 2004 – 2008, rata-rata banyaknya balita yang mengalami gizi kurang di   34
  38. 38. Sumatera Utara sekitar 16,0. Angka ini mengindikasikan bahwa dari 100 balita yang ada di Sumatera Utara masih terdapat 16 balita yang mengalami gizi kurang. 5. Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk Pemenuhan akan kebutuhan tenaga kesehatan merupakan salah satu hal yang penting dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional khususnya Propinsi Sumatera Utara. Pemenuhan tenaga kesehatan yang handal dan profesional tidak hanya dilakukan melalui penambahan jumlah tenaga tetapi juga melalui pemerataan dengan distribusi tenaga kesehatan yang rasional serta pendayagunaan tenaga kesehatan itu sendiri guna memenuhi kebutuhan dalam pencapaian tujuan. Oleh karenanya diperlukan suatu perencanaan kebutuhan tenaga yang efektif dan efisien baik secara kualitas maupun kuantitas guna pelaksanaan tugas dan terutama untuk menjawab tantangan dimasa depan. Gambar 2.25 : Persentase Tenaga Kesehatan per Penduduk di Sumatera Utara Periode 2004 – 2008 Dilihat dari Gambar 2.23 di atas, persentase tenaga kesehatan per penduduk di Sumatera Utara relatif kecil, walaupun selama periode 2004 – 2008 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata sekitar 0,14. Artinya dengan 14 orang tenaga kesehatan harus menangani penduduk sebanyak 100 orang. Hal ini relatif masih lebih kecil bila dibandingkan dengan persentase tenaga kesehatan per penduduk di Indonesia yang mencapai sekitar 0,23. Kecilnya persentase tenaga kesehatan per penduduk di Sumatera Utara dikarenakan pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi, sedangkan ketersediaan tenaga kesehatan relatif masih kecil pertumbuhannya.   35
  39. 39. C. Keluarga Berencana Program Keluarga Berencana (KB) yang mempunyai slogan 2 anak cukup! Dicanangkan pemerintah sebagai usaha untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Dengan KB, keluarga Indonesia atau pasangan usia subur didorong untuk merencanakan kehamilan/kelahiran, menjarangkan kelahiran agar kualitas kesehatan anak, ibu dan keluarga mencapai hasil yang maksimal. 1. Persentase Penduduk ber-KB Untuk urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera umumnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembudayaan pola keluarga kecil berkualitas dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Untuk tingkat prevalensi peserta KB aktif dinilai berdasarkan proporsi jumlah peserta program KB aktif dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang ada disuatu daerah. Gambar 2.26 : Persentase Penduduk ber-KB di Sumatera Utara Periode 2004 – 2008 Berdasarkan diatas menunjukkan bahwa persentase penduduk ber-KB di Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2004 – 2008, kecuali pada tahun 2006 yang mengalami sedikit penurunan. Menurunnya persentase penduduk ber-KB di Sumatera Utara pada tahun 2006 disebabkan jumlah pasangan usia subur (PUS) yang meningkat lebih besar dibandingkan dengan meningkatnya kesadaran dari pasangan usia subur yang ikut ber-KB.   36
  40. 40. Sementara itu, dilihat dari trend perkembangannya, persentase penduduk ber-KB di Sumatera Utara cenderung relatif sejalan dengan trend perkembangan persentase penduduk ber-KB secara nasional, yaitu mengalami trend yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dari PUS untuk mengikuti program keluarga berencana dengan sedikit anak akan lebih baik masih perlu ditingkatkan dan disosialisasikan secara intensif sebagai upaya meredam laju perkembangan jumlah penduduk di Sumatera Utara yang relatif masih tinggi. 2. Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan karena penduduk tidak saja menjadi pelaku pembangunan tetapi juga menjadi sasaran atau tujuan dari pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu, guna menunjang keberhasilan pembangunan maka perkembangan penduduk perlu diarahkan sehingga mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menguntungkan pembangunan. Pembangunan kependudukan diarahkan pada pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan pengarahan mobilitas penduduk sebagai potensi sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa dan ketahanan nasional. Berdasarkan Gambar 2.27, selama kurun waktu 2004 – 2008 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk di Sumatera Utara menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dan masih lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk secara nasional. Untuk tahun 2004, laju pertumbuhan penduduk di Sumatera Utara sebesar 1,57 % dan ternyata masih lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk secara nasional yang mencapai 1,29 % untuk kurun waktu yang sama.   37
  41. 41. Gambar 2.27 : Laju Pertumbuhan Penduduk di Sumatera Utara Periode 2004 – 2008 Sedangkan pada tahun 2008, laju pertumbuhan penduduk di Sumatera Utara mengalami peningkatan menjadi 1,58 % dan jauh diatas laju pertumbuhan penduduk nasional yang mencapai 1,28 %. Hal ini menunjukkan bahwa program KB yang dijalankan di Sumatera Utara belum menunjukkan keberhasilannya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu 2004 – 2008. Tingginya laju pertumbuhan penduduk ini tidak hanya disebabkan belum berhasilnya program keluarga berencana, akan tetapi dipengaruhi oleh perkembangan jumlah pasangan usia subur yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, berdasarkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun di Sumatera Utara (1,49 persen) relatif masih lebih tinggi dari rata-rata laju pertumbuhan penduduk secara nasional (1,29 %). Bila tren capaian Indikator Kualitas Sumberdaya Manusia di Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan tren nasional maka hasilnya dapat dijelaskan sebagai berikut: Tren indikator sumberdaya manusia di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2005- 2007 meningkat setiap tahun yaitu 0.55 % pada tahun 2005, 0.67 % pada tahun 2006 dan meningkat tajam menjadi 1.37 % pada tahun 2007, tetapi pada tahun 2008 merosost tajam mjadi -0.95 %. Tren indikator sumberdaya manusia nasional memperlihatkan pola yang sama yaitu dalam periode 2005-2007 menunjukkan pertumbuhan kulitas sumberdaya manusia masing-masing 0.55 %, 1.04 %, 1.37 %   38
  42. 42. dan pada tahun 2007 merosot sangat tajam menjadi -3.2 %. Gambaran tren indikator ini menunjukkan bahwa capaian indikator sumberdaya manusia di Provinsi Sumatera Utara sangat relevan. Namun, dilihat dari besarnya angka tren yang relatif rendah, maka capaian indikator tersebut relatif tidak efektif seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.28. Gambar 2.28 Tren Capaian Indikator Kualitas Sumberdaya Manusia 2.2.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Berdasarkan analisis capaian masing-masing indikator pembangunan sumberdaya manusia, ada empat indikator yang menunjukkan capaian yang menonjol yaitu pelayan keluarga berencana, persentase guru sekolah menengah layak mengajar, angka kematian bayi dan persentase prevalensi gizi kurang. Pada pelayanan keluarga berencana dan angka kematian bayi, tren capaian di Sumatera Utara jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nasional sedangkan tren capaian indikator guru sekolah menengah layak mengajar dan prvalensi gizi kurang masih terlihat cukup tinggi. 2.2.3. Rekomendasi Kebijakan Berdasarkan analisis di atas, maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Sumatera Utara melalui rekomendasi kebijakan yang antara lain :   39
  43. 43. 1. Perlu dilakukan pemerataan terhadap kualitas sumber daya manusia (IPM) antar daerah di Sumatera Utara sehingga tidak terjadi ketimpangan kualitas SDM yang berdampak pada terjadinya ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota. 2. Adanya kesadaran bagi daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran pada bidang pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas pembangunan di masing-masing daerah dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah. 3. Perlunya menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat khususnya generasi muda untuk memahami program keluarga berencana sejak dini. 4. Adanya program berkesinambungan yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sehingga akan mempercepat pemerataan kualitas SDM dan pembangunan antar daerah. 2.3. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI 2.3.1. Capaian Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara adalah 5,74 % dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 6,18 %, kemudian di tahun 2007 menjadi 6,90 % dan tahun 2008 menurun sedikit yaitu menjadi 6.38 %. Pada tahun 2009 tingkat pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara ditargetkan mencapai 7,79 %. Walaupun pertumbuhan ekonomi tahun 2008 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2007, akan tetapi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 6,1 %. Perkembangan PDRB Sumatera Utara pada tahun 2008 sebagian besar nilainya merupakan kontribusi dari sektor industri pengolahan sebesar 25,04 %, sektor pertanian sebesar 22,56 % dan sektor perdagangan dan jasa lainnya sebesar 19,17 %. Namun demikian di sisi lain 56,13 % PDRB Sumatera Utara digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sedangkan untuk pembentukan modal adalah 19,97 %. Dari segi jumlah PDRB Sumatera Utara pada tahun 2008 ADHB meningkat dibandingkan dari tahun 2007 yaitu Rp 14,17 juta menjadi Rp 16,4 juta pada tahun 2008.   40
  44. 44. Laju Pertumbuhan Eonomi 7 7.5 6 6.5 5 5.5 4.5 Persen 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 -0.5 2004 2005 2006 2007 2008 Tahun Sumatera Utara Nasional Trend Sumut Tren Nasional Gambar 2.29 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Sedangkan struktur ekonomi masih tetap didominasi oleh sektor pertanian, 24,94 % diikuti sektor industri pengolahan 33,22 % dan sisanya sektor jasa 41,84 % pada tahun 2003, dan angka ini akan mengalami perubahan sejalan dengan semakin membaiknya sektor riil, kondisi tersebut mendorong perbaikan pada sektor industri pengolahan dan mengalami peningkatan pada tahun 2004 mencapai 24,47 %, 33,49 % dan 42,04 % untuk sektor pertanian, industri pengolahan dan jasa sedang untuk tahun 2006 sebesar 23,42 %, 33,26 % dan 43,32 % serta tahun 2009 ditargetkan akan 22,91 %, 33,58 % dan 43,51 %. Untuk kontribusi industri manufaktur terhadap PDRB Sumatera Utara mulai dari tahun 2004 yaitu 25,36 % dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2005 sebesar 25,47 %, 25,68 % tahun 2006, dan menurun di tahun 2007 menjadi 25,04 % dan meningkat lagi pada tahun 2008 menjadi 26,45 %. Di Wilayah Barat Sumatera Utara umumnya memiliki basis ekonomi pada sektor pertanian dan sektor pelayanan atau jasa-jasa. Pada tahun 2000 sektor pertanian Kabupaten Nias memiliki lahan pertanian cukup luas sehingga mampu meningkatkan kontribusi sektor pertanian. Disamping itu sektor pengolahan tidak/kurang menunjukkan keunggulannya dalam pembentukan output dan tidak dapat dijadikan sebagai potensi   41
  45. 45. ekonomi. Selain itu sektor-sektor pelayanan juga memiliki keunggulan yang berarti bahwa di Nias sektor ini merupakan potensi yang cukup besar, selain sektor pertanian. Sampai dengan tahun 2008, di Kabupaten Nias perkembangan perekonomian yang terjadi tidak membawa perubahan dalam potensi ekonominya. Sektor unggulannya tetap pada sektor pertanian dan sektor pelayanan. Di Nias pertanian andalannya adalah perkebunan kelapa, ternak babi, ikan tangkap dan hasil kehutanan. Sektor pelayanan yang menjadi andalan adalah perhotelan terutama di daerah wisata, perdagangan eceran, dan jasa sosial serta pemerintahan. Kabupaten Mandailing Natal merupakan kabupaten yang baru terpisah dari induknya, Tapanuli Selatan, tahun 1997. Analisis terhadap potensi ekonomi kabupaten ini yang dilakukan untuk tahun 2005 dan 2008 menunjukkan bahwa peranan dari sektor pertanian sangat penting dan merupakan potensi ekonomi daerah ini. Sedangkan sektor lainnya tidak atau kurang memiliki potensi ekonomi. Kondisi alam Kabupaten Mandailing Natal yang luas dan sedikit bergelombang memiliki potensi sebagai wilayah perkebunan dan tanaman keras lainnya. Demikian pula dengan sub-sektor perikanan budidaya karena banyak sungai dan danau di daerah ini, serta perikanan tangkap dengan panjangnya garis pantai yang dimiliki. Sama halnya dengan Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan hanya memiliki potensi ekonomi pada sektor pertanian. Dari tahun 2005 hingga 2008, menunjukkan sektor pertanian yang memiliki potensi yang cukup baik, sedangkan sektor lainnya kurang unggul. Sub-sektor pertanian yang paling unggul di daerah ini adalah pertanian bahan makanan, terutama padi sawah. Sub sektor perkebunan saat ini menjadi andalan bagi pertumbuhan ekonomi Tapanuli Selatan dengan tanaman utama adalam kelapa sawit dan karet rakyat. Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2005 memiliki potensi ekonomi hanya pada sektor pertanian. Namun pada tahun 2008, sektor pelayanan juga menjadi sektor potensi bagi daerah ini. Pertanian utama daerah ini adalah perkebunan, dan pertanian bahan makanan. Seperti halnya daerah yang berada di pesisir barat Provinsi Sumatera Utara, perkebunan menjadi primadona karena kontur lahan yang bergelombang. Sektor pelayanan yang utama adalah perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa sosial dan pemerintahan. Di Wilayah Barat, kota utama adalah Kota Sibolga. Pada tahun 2005, potensi ekonomi kota ini adalah sektor pertanian dan pelayanan. Namun di tahun 2008, sektor pertanian tidak lagi potensial untuk dikembangkan. Sektor perdagangan, hotel dan restoran   42
  46. 46. kemudian menjadi penyumbang terbesar menyusul sektor transportasi dan komunikasi serta jasa-jasa sosial dan pemerintahan. Karakteristik geografis Wilayah Dataran Tinggi adalah pegunungan dengan lahan-lahan yang subur. Di wilayah ini juga di jumpai beberapa lahan yang datar yang cocok untuk dijadikan pertanian bahan makanan dan pemukiman. Sektor pertanian merupakan potensi ekonomi semua kabupaten yang ada di Wilayah Dataran Tinggi. Tahun 2005, sektor pengolahan memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan. Tahun 2005, Kabupaten Karo dan Tapanuli Utara juga memiliki keunggulan dalam sektor pengolahan sedangkan pada tahun yang sama di Dairi sektor basisnya adalah pertanian dan pelayanan. Di Kabupaten Toba Samosir pada tahun 2005, sektor pertanian merupakan sektor yang berpotensi bagi semua kabupaten yang ada di wilayah ini. Demikian pula dengan sektor pelayanan juga menjadi basis kecuali di Kabupaten Simalungun. Sedangkan Kota Pematang Siantar, selama tahun 2005 hingga tahun 2008 memiliki potensi ekonomi pada sektor pengolahan dan pelayanan. Di daerah ini banyak terdapat industri pengolahan hasil pertanian dari daerah yang ada di sekitarnya, demikian pula dengan jasa perdagangan, hotel dan restoran, transportasi dan komunikasi dan jasa sosial lainnya. Wilayah Timur merupakan dataran rendah dengan kondisi lahan yang subur dan sangat cocok untuk tanaman bahan makanan dan perkebunan. Di wilayah ini terdapat Kota Medan yang menjadi pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, dan pusat perekonomian untuk Provinsi Sumatera bagian Utara. Wilayah Timur terdiri dari 2 (dua) kabupaten yakni Langkat dan Deli Serdang yang memiliki basis ekonomi pada sektor pertanian. Selama periode 2005 hingga 2008, tidak terjadi perubahan yang berarti dalam pengembangan sektor ini. Tahun 2008, di Deli Serdang sektor industri pengolahan memiliki potensi ekonomi yang besar, yang berarti pada tahun tersebut potensi ekonomi daerah tersebut juga bertumpu pada sektor industri pengolahan. Pertanian utama di Kabupaten Langkat adalah perekebunan dan pertanian bahan makanan, termasuk palawija dan sayuran. Untuk Kabupaten Deli Serdang, sub-sektor perkebunan merupakan pertanian utama dengan beberapa perkebunan milik negara serta perkebunan milik asing. Pertanian bahan makanan yang utama adalah tanaman palawija dan padi. Di Kabupaten Deli Serdang sektor industri pengolahan, merupakan   43
  47. 47. sektor unggulan utama, yang sumbangannya terhadap pembentukan output atau PDRB terus mengalami peningkatan. Untuk Kota Tebing Tinggi, Kota Medan dan Kota Binjai sektor pertanian bukanlah basis ekonomi. Pada ketiga kota tersebut potensi utama perekonomian adalah sektor industri pengolahan dan pelayanan. Tahun 2005 sampai dengan 2008, di Binjai dan Medan, sektor industri pengolahan merupakan potensi ekonomi yang baik untuk diembangkan. Kota Tebing Tinggi memiliki keunggulan dalam sektor industri dan pelayanan, terutama perdagangan, hotel dan restoran serta jasa sosial lainnya. Di Kota Binjai sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi pilar utama ekonominya, ditambah dengan transportasi dan komunikasi. Induatri kecil meubel dan makanan juga menjadi bagian penting dalam kegiatan ekonomi Kota Binjai. Kota Medan sebagai pusat perkonomian dan pemerintahan, memiliki keunggulan dalam berbagai bidang ekonomi. Sektor konstruksi dan bangunan berkembang dengan pesat seiring dengan permintaan yang terus meningkat. Demikian pula dengan perdagangan, hotel dan restoran, di Kota Medan terdapat banyak usaha perdagangan besar, grosir dan eceran dalan skala yang besar, seperti plaza, mal, toko berlangganan dan lainnya. Juga memiliki hotel yang beragam dari kelas melati hingga bintang lima, sehingga output yang tercipta relatif besar. Jasa transportasi dan komunikasi di Kota Medan menjadi bagian penting yang kontribusinya terus meningkat. Sebagai pusat perekonomian, di kota ini terdapat pelabuhan laut dan udara yang mampu melayani arus kapal internasional. Terdapat pula berbagai perguruan tinggi, rumah sakit dan jasa profesional lainnya, serta lembaga keuangan sebagai basis perekonomian. Hampir semua kondisi geografis Wilayah Timur, memiliki dataran yang subur dan luas. Perkebunan negara dan asing banyak ditemui di wilayah ini, sehingga sektor pertanian juga merupakan sektor basis disamping industri pengolahan. Di Kabupaten Labuhan Batu, terdapat perkebunan rakyat dengan luas relatif besar. Kondisi alam yang sebagian besar datar dan berada di daerah sedang menyebabkan pertanian perkebunan tumbuh dengan subur hingga ke perbatasan Provinsi Riau. Demikian pula dengan Kabupaten Asahan, alam dan kondisi geografisnya mirip dengan Kabupaten Labuhan Batu sehingga hasil buminya juga mengalami kemiripan. Ditambah pula dengan banyaknya industri pengolahan hasil-hasil pertanian, menyebabkan Kabupaten Asahan memiliki keunggulan ekonomi pada sektor pertanian dan industri pengolahan.   44
  48. 48. Sedangkan untuk sektor pelayanan, kedua daerah ini tidak memiliki keunggulan. Kota Tanjung Balai merupakan pintu gerbang perekonomian Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara di sebelah selatan. Tahun 2000 potensi ekonomi utama di daerah ini adalah pertanian, karena hasil perikanannya yang besar dan juga hasil-hasil perkebunan. Sejak tahun 2005, perekonomian Tanjung Balai semakin terbuka dan sektor perdagangan dan pelayanan sudah menjadi potensi bagi perekonomian. Persentase Ekspor Terhadap PDRB Sejalan dengan meningkatnya perekonomian Sumatera Utara, volume ekspor juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2003, volume ekspor mencapai 5,49 juta ton dengan nilai 2,69 milyar US$. Pada tahun 2004, volume ekspor mencapai 7,51 juta ton dengan nilai 4,24 milyar US$, sedangkan untuk tahun 2006 volume ekspor mencapai 8,70 juta ton dengan nilai ekspor sebesar 5,52 milyar US$. Sementara itu, volume impor tahun 2003 sebesar 2,34 juta ton dengan nilai 0,68 milyar US$, tahun 2004 volume impor mencapai 3,22 juta ton dengan nilai 0,95 milyar US$, sedang untuk tahun 2006 volume impor sebesar 4,40 juta ton dengan nilai sebesar 1,46 milyar US$. Nilai ekspor tahun 2008 adalah sebesar US $ 9,3 milyar. Persentase Ekspor Terhadap PDRB 35.00 35.00 30.00 30.00 25.00 25.00 Persen 20.00 20.00 15.00 15.00 10.00 10.00 5.00 5.00 0.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 Tahun Sumatera Utara Nasional Trend Sumut Trend Nasional Gambar 2.30 : Persentase Ekspor Terhadap PDRB Pada tahun 2005, nilai ekspornya mencapai US$ 4,56 miliar lebih baik dari tahun 2004 berjumlah US $ 4,24 milyar, disumbang dari Minyak Lemak, Minyak Nabati dan Hewani sebesar US$ 1,76 juta, bahan baku senilai US$ 987 juta, barang hasil industri senilai   45
  49. 49. US$ 623 juta, bahan makanan dan binatang hidup senilai US$ 606 juta. Tahun 2007 nilai ekspor mencapai US $4,45 miliar. Tanaman Palawija juga menjadi salah satu andalan ekspor. Terdapat 2 (dua) unggulan di provinsi ini untuk sektor pertanian yaitu sub sektor perkebunan dan perikanan. Untuk sub sektor perkebunan terdapat 5 (lima) komoditi unggulan, antara lain kakao, karet, kelapa sawit, kopi dan tebu. Sedangkan dari sub sektor perikanan. Akan tetapi dikarenakan kelesuan ekonomi dunia dan ditambah lagi oleh krisis keuangan di Amerika Serikat berdampak terhadap perekonomian nasional, maka terjadi penurunan terhadap permintaan ekspor barang-barang di Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara mempunyai unggulan untuk perikanan laut danbudidaya. Sebagai pendukung kegiatan perekonomian, provinsi ini memiliki 4 (empat) kawasan industri yaitu Kawasan Industri Medan, Medan Star Industrial estate, Binjai dan Pulahan Seruai Industrial Estate dengan dukungn sarana perhubungan yang memadai berupa pelabuhan laut sebanyak 22 (dua puluh dua) pelabuhan dan 7 (tujuh) Bandar Udara baik nasional maupun perintis yaitu Bandara Sibisa, Binaka, Silangit, Pulau Batu, Aek Gondang, Pinang Sori, dan Bandara Polonia sebagai bandar udara utama. Analisis Relevansi dan Efektivitas Perkembangan ekspor Sumatera Utara sangat relevan bila dibandingkan dengan trend perkembangan ekspor di tingkat nasional. Sebagai penyumbang terbesar ekspor Sumatera Utara adalah berasal dari ekspor produk industri yaitu sebesar US $ 7,1 milyar dan diikuti oleh produk pertanian sebesar US $ 2,2 milyar dan ekspor produk pertambangan dan penggalian sebesar US $ 5,4 juta. Dengan demikian surplus neraca perdagangan Sumatera Utara adalah sebesar US 5,6 milyar. Dilihat dari komoditas yang diekspor, maka nilai ekspor terbesar Sumatera Utara adalah berasal dari minyak lemak nabati dan hewan (47,09 %) kemudian diikuti ekspor bahan baku (20,15 %) dan bahan makanan dan binatang hidup (13,21 %). Persentase Manufaktur Terhadap PDRB Di Indonesia, sektor industri dikelompokkan atas industri skala besar, sedang, kecil dan rumah tangga, Pengelompokan didasarkan pada jumlah tenaga kerja yang bekerja pada industri tersebut. Data mengenai industri besar dan sedang (BS) tersedia setiap tahun. Jumlah usaha industri besar dan sedang di Sumatera Utara pada tahun 2005 tercatat sebanyak 966 perusahaan, yang berarti mengalami penambahan 37 perusahaan jika dibandingkan dengan tahun 2004 yangberjumlah 929 perusahaan.   46
  50. 50. Pada tahun 2005, nilai output industri besar dan sedang mencapai 49,57 triliun rupiah dengan nilai tambahatas dasar harga pasar sebesar 15,98 triliun rupiah. Nilai tambah terbesar pada tahun 2005 terdapat pada golongan industri makanan, minuman dan tembakau golongan (31) yaitu sebesar 8,11 triliun rupiah. Kemudian diikuti oleh industri kimia, batu bara, karet, dan plastik (golongan 35) sebesar 2,40 triliun rupiah. Nilai tambah terkecil pada tahun yang sama terdapat pada golongan 39 yaitu industri pengolahan lainnya sebesar 9,96 milyar rupiah. Hingga tahun 2008 sektor industri pengolahan di Sumatera Utara merupakan sektor yang cukup strategis dalam perekonomian makro. Hal ini terlihat dari besarnya peranan sektor ini dalam pembentukan PDRB Sumatera Utara yakni sebesar 26,33 %. Demikian juga dalam hal upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, sektor ini memberikan peranan yang cukup signifikan karena pada tahun 2004 pertumbuhan sektor ini adalah mencapai 5,08 %.Bila dilihat menurut golongan industri, maka industri besar dan sedang merupakan subsektor yang terbesar menyumbang terhadap PDRB yakni mencapai 95,70 %, industri kecil 3,05 % dan industri kerajinan rumah tangga sebesar 1,25 %. Banyaknya perusahaan industri besar dan sedang sektor pengolahan yang aktif di Sumatera Utara pada tahun 2004 adalah 947 perusahaan terdiri dari 28 perusahaan besar dan 619 perusahaan sedang, tersebar di 21 Kabupaten/Kota dan bergerak di 36 jenis industri menurut Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI).enis industri tersebut adalah industri pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, minyak dan lemak (KKI 151) dengan jumlah 150 perusahaan (15,83%), disusul industri tersebut adalah industri makanan lainnya (KKI 154) dengan jumlah 128 perusahaan (13,52%) dan industri susu dan makanan dari susu, penggilingan padi- padian, jagung dan makanan ternak (KKI 153) dengan 80 perusahaan (8,45%). Selama tahun 2004 jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri pengolahan besar dan sedang di Sumatera Utara adalah 158.598 orang, terdiri dari pekerja produksi sebanyak 126.656 orang (79,86%) dan tenaga kerja lainnya sebanyak 31.942 orang (20,14 %). Permasalahan sektor industri terutama agroindustri ialah bahwa produk Sumatera Utara masih sangat dekat dengan beragam produk murni sehingga produk primer belum memberikan nilai tambah yang tinggi. Sementara itu, ekspor Sumatera Utara pada tahun   47
  51. 51. 2002 masih juga berbentuk produk primer yang nilai tambahnya relatif rendah. Rendahnya investasi dan kapasitas produksi yang diakibatkan belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan. Masih terbatasnya kemampuan industri dalam negeri untuk mengantisipasi perubahan-perubahan didunia bisnis serta belum optimalnya pemanfaatan pasar dalam negeri. Berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan peranan sektor industri manufaktur di Sumatera Utara beberapa langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut : 1). Meningkatkan penerapan standarisasi dan memanfaatkan teknologi yang sesuai dan tepat yang didukung sistem pelayanan pemerintahan yang prima; 2) Meningkatkan pembinaan pengembangan industri kecil dan rumah tangga; 3) Membangun pola kemitraan antar pelaku ekonomi dalam kegiatan produksi dan pemasaran; 4). Mengembangkan jaringan informasi peluang usaha, sistem informasi teknologi dan meningkatkan nilai tambah teknologi dari berbagai industri sesuai dengan karakteristik sumberdaya lokal dan struktural industri kecil, menengah dan koperasi daerah; 5) Mengembangkan Industri CPO dan turunannya serta industri karet berbasis Klaster Persentase Manufaktur Terhadap PDRB 29.00 29.00 28.00 28.00 27.00 27.00 Persen 26.00 26.00 25.00 25.00 24.00 24.00 23.00 23.00 2004 2005 2006 2007 2008 Tahun Sumatera Uara Nasional Trend Sumut Trend Nasioanl Gambar 2.31 : Persentase Manufaktur Terhadap PDRB   48
  52. 52. Konsentrasi industri sedang dan besar secara absolut terbanyak jumlahnya di Wilayah Timur dibandingkan dengan Wilayah Barat. Total industri yang berada di Wilayah Timur berjumlah 15.554 unit industri dibandingkan dengan di Wilayah Barat yang hanya berjumlah 698 unit industri. Konsentrasi industri di Wilayah Timur terutama berada di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Asahan yaitu kabupaten/kota dengan jumlah industri berada di atas 500 unit industri. Dari kenyataaan tersebut dapat dinyatakan penyebaran industri di kedua wilayah sangat timpang dan hal tersebut akan berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah. Dari nilai tambah yang dihasilkan sudah tentu industri di Wilayah Timur menyumbangkan lebih besar yaitu berjumlah 64,708 milyar rupiah dibandingkan dengan Wilayah Barat hanya Rp 2,495 milyar. Begitu pula dalam hal penyerapan tenaga kerja di Wilayah Timur menyerap tenaga kerja sebesar 1.514.157 orang sedangkan di Wilayah Barat menyerap tenaga kerja sebesar 50.073 orang. Adanya penurunan kontribusi dari sektor industri terhadap PDRB juga seperti halnya permintaan ekspor diakibatkan pula oleh kelesuan ekonomi dunia dan krisis finansial di Amerika Serikat. Karena hal tersebut mempengaruhi produksi sektor industri, dengan demikian nilai tambah yang dihasilkan pun akan menurun dan pada akhirnya berdampak menurunnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Tabel 2.2 : Penyebaran Jenis Industri PMDN di Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara1983 – 2008 Wilayah Kabupaten/Kota Jenis Industri Wilayah Timur Industri Barang Logam Industri Farmasi Industri Kayu Industri Kertas Industri Kimia Industri Logam Dasar Industri Makanan 1. Medan Industri Mineral Nonlogam Industri Tekstil Jasa Konstruksi Pengangkutan Perhotelan Perumahan Peternakan 2. Deli Serdang Industri Barang Logam   49

×