Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Laporan Akhir EKPD 2009 Jambi - UNJA

  • 2,009 views
Uploaded on

Laporan Akhir EKPD 2009 Provinsi Jambi oleh Universitas Jambi

Laporan Akhir EKPD 2009 Provinsi Jambi oleh Universitas Jambi

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • URUS API-ANGKA PENGENAL IMPORTIR
    http://www.saranaijin.com
    Peraturan Menteri Perdagangan NOMOR: 31/M-DAG/7/1992, NOMOR 54/M-DAG/PER/10/2009, Peraturan 17/M-DAG/PER/3/2010

    Persyaratan APIU dan APIP
    1. Foto copy KTP Penanggung Jawab dan NPWP Pribadi
    2. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan SK Kehakiman serta perubahannya
    3. Domisili Asli dan copy domisili legalisir kelurahaan
    4. Foto copy NPWP dan PKP Perusahaan.
    5. Foto copy SIUP
    6. Foto copy KTP dan NPWP pribadi yang dikuasakan kepada yang menandatangani dan Pass Photo 3X4 = 2 lembar bewarna background merah dikartu API
    7. Foto copy TDP.
    8. Foto copy PBB apabila milik perusahaan atau Surat Sewa-Menyewa kantor
    9. Nama produk yang dimport dan No. HS
    10. Foto Copy Izin Industri bagi Perusahaan untuk API-P
    11. Foto Copy UUG/HO bagi perusahaan untuk API-P
    12. Foto copy paspor yg masih berlaku.
    13. Lokasi kantor siap disurvey kecuali PMA Industri (APIP)
    14. Khusus PMA industri : SP BKPM, Izin Prinsip, IUI/IUT, izin perluasan kalau ada
    - Lama proses APIU dan APIP (Traiding) 25 hari kerja,
    - Lama proses APIP PMA (Industri) 10 hari kerja..
    - Harga tergantung domisili.
    - Payment setelah terbit.
    PT. LEGALITAS SARANAIZIN INDONESIA
    Gedung Maya Indah Lt II Jl. Kramat Raya No. 5 A Jakarta Pusat Indonesia 10450.
    Telp. 021-3142566
    Fax. 021-3928113

    Mobile
    HP. 081385042000
    Flexi. 021-70940216
    http:// www.saranaijin.com
    email: legal@saranaizin.com
    Pin BB 2262D175
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,009
On Slideshare
2,009
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
67
Comments
1
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. L P A A HI A OR N K R E au sK n r P mb n u a D ea v lai iej e a g n n a rh a P o isJmb rvn ia i K RA A E J S MA D P T B D N E A U S K N R AP MB N U A E U I IA G V L A I IE J E A G N N K ME T R A N G R P N/ A P N S E N E IN E A A P B P E A DN A EG N U I E ST S A I N V R IA J MB
  • 2. KATA PENGANTAR Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas petunjuk dan pertolonganNya, pekerjaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) 2009 Provinsi Jambi pada sejumlah sektor telah dapat diselesaikan dan disusun laporannya. Laporan evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi ini disusun berdasarkan hasil identifikasi isu-isu pokok yang mengemuka dalam kehidupan masyarakat Jambi baik fakta, permasalahan maupun opini sebagai dampak dari kebijakan dan proses pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Fakta dan permasalaan tersebut yang kemudian dianalis dan dikaji berdasarkan pandangan keilmuan Tim Independen Universitas Jambi agar dapat menjadi pertimbangan dan input bagi perbaikan kebijakan di masa akan datang. Kendatipun upaya untuk melakukan evaluasi ini se-ilmiah mungkin sudah dilakukan, namun disadari bahwa objektivitas dan emosionalitas mungkin masih mempengaruhi sebahagian dari isi laporan ini. Kekurangan ini diakui sebagai kelemahan manusiawi dari tim itu sendiri. Jika pembaca menemukannya dan memandangnya sebagai sebagai sesuatu yang mengganjal, tim terbuka untuk mendiskusikannya dan memperbaikinya bila memang diperlukan. Selesainya penulisan laporan evaluasi ini tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak terutama pihak yang menginisiasi dan mensupport dana, yaitu Bappenas RI, dan pihak yang membantu dalam penyediaan data dan informasi, yaitu instansi-instansi sektoral dalam lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Tanpa bantuan dan kerjasama semuanya, tidak mungkin evaluasi ini bisa dilakukan. Karena itu kami menghaturkan ucapan terima kasih yang sangat dalam. Semoga upaya baik kita ini diridoi oleh Yang Maha Berkuasa. Amin. Demikianlah, semoga laporan ini bermanfaat sebagaimana yang diharapkan. Jambi, Desember 2009 Rektor Universitas Jambi H. KEMAS ARSYAD SOMAD, SH, MH i   
  • 3. KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR     Hal  BAB I PENDAHULUAN   1.1 Latar Belakang 1  1.2 Tujuan EKPD 2009 Provinsi Jambi 2  1.3 Keluaran EKPD 2009 3  1.4 Metodologi Penelitian 6  1.5 Sistematika Penulisan Laporan 8    BAB II HASIL EVALUASI A. Perkembangan Ekonomi Daerah 11 B. Permasalahan Pembangunan Provinsi Jambi 12 2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 14 2.1.1 Capaian Indikator Outcome 14 a. Kondisi Daerah 14 b. Outcome Pelayanan Publik 18 Analisis Relevansi 18 Analisis Efektivitas 19 c. Outcome Demokrasi 20 Analisis Relevansi 20 Analisis Efektivitas 21 2.1.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 22 2.1.3 Rekomendasi Kebijakan 26 2.2 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 27 2.2.1 Capaian Indikator 27 a. Kondisi Pendidikan 27 b. Outcome Pendidikan 33 1) Angka Partisipasi Kasar 33 Analisis Relevansi 33 Analisis Efekvifitas 34 2) Angka Partisipasi Murni 35 Analisis Relevansi 35 Analisis efektivitas 35 3) Pendidikan Secara Keseluruhan 36 Analisis Relevansi 36 Analisis efektivitas 37 c. Outcome Kesehatan 38 Analisis Relevansi 40 Analisis efektivitas 41 2.2.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 42 2.2.3 Rekomendasi Kebijakan 44 ii   
  • 4. 2.3 TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI 46 2.3.1 Capaian Indikator 46 a. Perkembangan Sektoral 46 b. Perkembangan Perbankan 50 c. Outcome Perekonomian 51 1) Investasi 51 Analisis Relevansi 52 Analisis Efektivitas 53 2) Infrastruktur Jalan 54 Analisis Relevansi 56 Analisis Efektivitas 57 3) Perekonomian Secara Keseluruhan 58 Analisis Relevansi 58 Analisis Efektivitas 59 2.3.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 59 2.3.3 Rekomendasi Kebijakan 61 2.4. KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 64 2.4.1 Capaian Indikator 64 a. Kondisi SDA Jambi 64 b. Kondisi Lingkungan Hidup 66 Analisis Relevansi 72 Analisis Efektivitas 73 2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 74 2.4.3 Rekomendasi Kebijakan 75 2.5. TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT 78 2.5.1 Capaian Indikator 78 a. Kemiskinan dan Kesempatan Kerja 79 b. Tingkat Pelayana Dinas PMKS 83 c. Outcome Kesejahteraan Rakyat 84 Analisis Relevansi 85 Analisis Efektivitas 86 2.5.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 86 2.5.3 Rekomendasi Kebijakan 88 BAB III KESIMPULAN 90 LAMPIRAN         iii   
  • 5. DAFTAR TABEL     Hal  2.1.1 Data Kejahatan Yang Merugikan Negara ………………………………… 15 2.1.2 Data Kejahatan Konvensional …………………………………………….. 16 2.1.3 Jumlah Perkara Pidana dan Perdata yang Masuk, Putusan dan Sisa Di Provinsi Jambi, Tahun 2004-2008……………………………………… 16 2.1.4 Perkara Pidana Umum ringan/pelanggaran se – Kejati Jambi yang diputus dan dieksekusi dalam Tahun 2004 – 2008 ……………………… 17 2.1.5 Perkara Tindak Pidana Khusus yang diselesaikan di Kejati Jambi tahun 2008 ………………………………………………………………….. 17 2.1.6 Jumlah kecelakaan meninggal, luka ringan, luka berat dan kerugian material pada tahun 2004 – 2008 …………………………………………. 18 2.1.7 Tingkat Pelayanaan Publik dan Demokrasi di Provinsi Jambi tahun 2004 – 2008 ………………………………………………………………… 18 2.1.8 Dinas / Instansi dalam Pengurusan SITU, SIUP dan TDP di Kota Jambi ………………………….…………………………………………….. 22 2.1.9 Syarat Dibutuhkan Dalam Pengurusan SITU, SIUP dan TDPdi Kota Jambi ……………………………………………………………………….. 24 2.1.10 Jumlah Masyarakat Jambi Ikut Pemilu 2004 ..………………………….. 25 2.1.11 Jumlah Masyarakat Yang Ikut Pada Pelaksanaan Pilkada .................... 25 2.2.1 Perbandingan APK Provinsi Jambi dan Nasional Menurut Tingkatan Sekolah, Tahun 2004-2008 ……………………………………………….. 28 2.2.2 Perbandingan Rata-rata Nilai Akhir Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………………….. 29 2.2.3 Jumlah Kelahiran Dan Kematian Bayi Dan Balita Di Provinsi Jambi, Periode 2004-2008 …………………………………………………………. 28 2.2.4 Jumlah Kematian Ibu Maternal Provinsi Jambi Periode 2004-2008 …... 39 2.2.5 Status Gizi di Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 ………………………… 39 2.2.6 Pra Usila dan Usila Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Menurut Kab/Kota Dalam Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 ............................... 40 2.2.7 Jumlah Peserta KB Aktif Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 .................. 40 2.3.1 Perkembangan PDRB Provinsi Jambi Menurut Harga Konstan Tahun 2000 Periode Tahun 2004-2008 (juta rupiah) …………………………… 46 2.3.2 Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Provinsi Jambi Tahun 2004- 2008 ………………………………………………………………………… 47 2.3.3 Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Tahun 2004- 2008 (juta rupiah) ………………………………………………………….. 48 2.3.4 Kontribusi PDRB dari Sisi Pengeluaran Provinsi Jambi Tahun 2004- 2008 (juta rupiah) ………………………………………………………….. 49 2.3.5 Perkembangan LDR Perbankan Provinsi Jambi Periode Tahun 2004- 2008 (juta rupiah) …………………………………………………………. 51 2.3.6 Perkembangan Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dalam Provinsi Jambi Periode Tahun 2004-2008 ………………………………. 55 iv   
  • 6. 2.3.7 Perkembangan Jalan Provinsi dan Kabupaten Dalam Provinsi Jambi Periode Tahun 2004-2008 ………………………………………………… 55 2.3.8 Perkembangan Pertumbuhan Sektoral PDRB Provinsi Jambi Menurut Harga Konstan Tahun 2000, Periode Tahun 2005-2008 ………………. 61 2.4.1 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Jambi menurut Fungsinya Tahun 2004-2008 ………………………………………………………………….. 67 2.4.2 Produksi Kayu Hutan dan Hasil Hutan Ikutan menurut Jenis Produksi, Tahun 2006-2008 ………………………………………………………….. 68 2.4.3 Jumlah Produksi dan Nilai Budidaya di Kolam dan Keramba Jaring Apung di Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 ........................................... 69 2.4.4 Produksi Pertambangan menurut Jenis Barang di Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 ................................................................................... 71 2.4.5 Perkembangan Luas Lahan Rehabilitasi dan Kawasan Konservasi di Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 ........................................................... 72 2.4.6 Perkembangan lahan HPH di Provinsi Jambi dan Indoneisa, Tahun 2004-2008 .............................................................................................. 75 2.5.1 Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Provinsi Jambi, Februari 2006 – Februari 2009 ……………………………………………………… 80 2.5.2 Perkembangan Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan Provinsi Jambi, Tahun 2004-2008 ………………………………………………….. 81 2.5.3 Perkembangan Tingkat Pelayanan Sosial dari Dinas Sosial (PMKS) Provinsi Jambi, 2004 – 2008 ……………………………………………… 83 2.5.4 Perkembangan Tingkat Pelayanan Sosial dari Dinas Sosial (PMKS) Provinsi Jambi, 2004 – 2008 (sambungan)………………………………. 83 2.5.5 Jumlah PMDN di Provinsi Jambi menurut Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja Tahun 2004-2008 …………………………………………. 87 2.5.6 Jumlah PMA di Provinsi Jambi menurut Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja Tahun 2004-2008 ………………………………………….. 87               v   
  • 7. DAFTAR GAMBAR     Hal  1.1.1 Kerangka Kerja EKPD 2009 ………………………………………………. 4 1.1.2 Hubungan antara Indikator dan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi ……………………………………………………………………… 5 2.1.1 Perbandingan Outcomes Pelayanan Publik Provinsi Jambi dan Nasional,Tahun 2004-2008 ……………………………………………….. 19 2.1.2 Perbandingan Trend Outcomes Pelayanan Publik Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………. 20 2.1.3 Perbandingan Outcomes Demokrasi Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………………….. 21 2.1.4 Perbandingan Trend Outcomes Demokrasi Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ……………………………………………….. 21 2.2.1 Perbandingan Pertumbuhan Nilai Rata-rata SMP/MTs Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 …………………………………………. 29 2.2.2 Perbandingan Nilai Rata-rata SMA/SMK/MA Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………. 30 2.2.3 Perbandingan Pertumbuhan Nilai Rata-rata SMA/SMK/MA Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………….. 31 2.2.4 Perbandingan Angka Putus Sekolah SD/MI Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008……………………………………………….. 32 2.2.5 Perbandingan Angka Putus Sekolah SMP/MTs Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………. 32 2.2.6 Perbandingan Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 …………………………………………. 33 2.2.7 Perbandingan Outcomes APK Provinsi Jambi dan Nasional Keseluruhan Tingkatan Sekolah, Tahun 2004-2008 ……………………. 34 2.2.8 Perbandingan Trend Outcomes APK Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………………….. 34 2.2.9 Perbandingan Outcomes APM Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2004-2008 ………………………………………………………………….. 35 2.2.10 Perbandingan Trend Outcomes APM Provinsi Jambi dan Nasional,Tahun 2004-2008 ……………………………………………….. 36 2.2.11 Perbandingan Trend Negatif Outcomes Status Indikator Pendidikan Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………… 36 2.2.12 Perbandingan Trend Outcomes Status Indikator Pendidikan Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………….. 37 2.2.13 Perbandingan Outcomes Indikator Kesehatan Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………. 41 2.2.14 Perbandingan Trend Outcomes Indikator Kesehatan Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 …………………………………………. 42 2.2.15 Persentase Penduduk Buta Huruf Kelompok Umur 15+ Tahun Provinsi Jambi dan Indonesia, Tahun 2004-2008 .................................. 43 vi   
  • 8. 2.2.16 Persentase Penduduk Buta Huruf Kelompok Umur 15-45 Tahun 43 Provinsi Jambi dan Indonesia, Tahun 2004-2008 2.2.17 Persentase Penduduk Buta Huruf Kelompok Umur 45+ Tahun 44 Provinsi Jambi dan Indonesia, Tahun 2004-2008 .................................. 2.3.1 Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dan 48 Nasional, 2004-2008 ……………………………………………………… 2.3.2 Perkembangan Investasi PMA dan PMDM Di Provinsi Jambi, Tahun 52 2004-2008 …………………………………………………………………… 2.3.3 Perbandingan Outcomes Investasi Provinsi Jambi dan Nasional, 53 Tahun 2004-2008 ………………………………………………………….. 2.3.4 Perbandingan Trend Outcomes Investasi Provinsi Jambi dan Nasional, 54 Tahun 2004-2008 ………………………………………………………….. 2.3.5 Perbandingan Outcomes Jalan (rusak) Provinsi Jambi dan Nasional, 55 Tahun 2004-2008 .......................................……………………………… 2.3.6 Perbandingan Trend Outcomes Jalan Rusak Provinsi Jambi dan 57 Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………. 2.3.7 Perbandingan Outcomes Perekonomian Provinsi Jambi dan Nasional, 58 Tahun 2004-2008 ………………………………………………………….. 2.3.8 Perbandingan Trend Outcomes Perekonomian Provinsi Jambi dan 59 Nasional, Tahun 2004-2008 ……………………………………………… 2.4.1 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Jambi menurut Fungsinya Tahun 67 2008 …………………………………………………………………………. 2.4.2 Jumlah Produksi Budidaya di Kolam dan Keramba Jaring Apung di 69 Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 ........................................................... 2.4.3 Perbandingan Outcomes Rahabilitasi dan Konservasi Provinsi Jambi 73 dan Nasional, Tahun 2004-2008 …………………………………………. 2.4.4 Perbandingan Trend Outcomes Lahan Rehabilitasi dan Konservasi 74 Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………… 2.5.1 Pengangguran Terbuka dari Provinsi Jambi Februari 2006 s.d Agustus 80 2009 ………………………………………………………………………… 2.5.2 Perkembangan Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan Provinsi 82 Jambi, 2004 – 2008 ………………………………………………………… 2.5.3 Pertumbuhan Pengangguran dan dan Kemiskinan Provinsi Jambi, 82 Februari 2006 – Agustus 2009 ……………………………………………. 2.5.4 Perbandingan Outcomes Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi dan 84 Nasional, Tahun 2004-2008 ………………………………………………. 2.5.5 Perbandingan Trend Outcomes Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi 85 dan Nasional, Tahun 2004-2008   vii   
  • 9. Laporan Akhir   Bab I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses yang pencapaiannya dilakukan melalui tahapan-tahapan perencanaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan dibagi ke dalam tiga tahapan yaitu perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Keseluruhan tahapan pembangunan tersebut pada tingkat daerah sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dirumuskan dalam suatu dokumen perencanaan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan rencana pembangunan merupakan bagian untuh dari upaya pencapaian tujuan pembangunan yang harus pula mencakup implementasinya dalam berbagai bentuk aktivitas pembangunan. Pelaksanaan pembangunan itu sendiri membutuhkan pengawasan agar tujuan benar-benar dapat dicapai konsisten dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Pada kenyataannya proses pembangunan senantiasa dihadapakan pada berbagai permasalahan, kendala dan tantangan untuk mewujudkan tujuan yang telah direncanakan. Dinamika kegiatan ekonomi, sosial, politik dan budaya dalam realitasnya mungkin membutuhkan penyesuaian-penyesuaian langkah dan kebijakan dalam upaya mewujudkan tujuan. Oleh sebab itu, implementasi suatu rencana perlu dievaluasi keberhasilannya dengan menggunakan berbagai indikator kinerja yang relevan pada masing-masing bidang kegiatan. EKPD 2009 Provinsi Jambi 1   
  • 10. Laporan Akhir        Sebagai upaya mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang yaitu masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, Provinsi Jambi telah merumuskan rencana pembangunan jangka menengah sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2006-2010. Hingga saat ini, implementasi RPJM tersebut telah memasuki tahun ketiga melalui pelaksanaan RKPD sehingga membutuhkan evaluasi lanjutan dari kegiatan evaluasi yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Melalui evaluasi secara berkesinambungan diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada RPJM dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya. Selain itu, evaluasi kinerja pembangunan daerah sangat penting untuk mengetahui sejauh mana arah, kebijakan dan keberhasilan kegiatan pembanganunan di Provinsi Jambi sejalan dan selaraskan dengan tujuan pembangunan nasional yang telah dituangkan dalam RPJM Nasional. Evaluasi kinerja pembangunan daerah akan menghasilkan sebuah dokumen yang memuat hasil penilaian secara objektif pelaksanaan proses pembangunan baik keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai, maupun beberapa kegagalan berserta kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mengatasinya. Objektivitas evaluasi kinerja pembangunan dapat dicapai jika dilakukan oleh institusi independen atau pihak lain di luar institusi perencana dan pelaksana pembangunan tersebut. Terkait dengan persoalan ini, evaluasi kinerja pembangunan daerah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) melalui kerjasamanya dengan pihak Universitas di daerah setempat. Evaluasi kinerja pembangunan Provinsi Jambi dilakukan oleh Tim independen Universitas Jambi yang dibentuk oleh Rektor Universitas Jambi dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 177/J21/WS/2007 Tanggal 22 Juni 2007 sebagai wujud kerjasama dengan BAPPENAS. 1.2. Tujuan EKPD 2009 Provinsi Jambi Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2009 dilaksanakan untuk menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-2008. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut. 2 Provinsi Jambi, EKPD 2009
  • 11. Laporan Akhir   Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberikan informasi penting yang berguna sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi yang spesifik sesuai kondisi lokal guna mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah periode berikutnya, termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi (DEKON). 1.3. Keluaran EKPD 2009 1) Terhimpunnya data dan informasi evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Jambi 2) Tersusunnya hasil analisa evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Jambi sesuai sistematika buku panduan 1.4. Kerangka Kerja EKPD 2009 Kerangka kerja EKPD 2009 meliputi beberapa tahapan kegiatan utama yaitu sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1.1 (1) Penentuan Indikator Hasil (outcomes) Indikator kinerja dari tujuan/sasaran pembangunan daerah merupakan indikator dampak (impacts) yang didukung melalui pencapaian 5 kategori indikator hasil (outcomes) terpilih. Pengelompokan indikator hasil dan indikator pendukungnya, dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut: • Specific, atau indikator dapat diidentifikasi dengan jelas; • Relevant: mencerminkan keterkaitan secara langsung dan logis antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcomes dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; • Measurable : jelas dan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas dan biaya; • Reliable: indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja; • Verifiable: memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator; • Cost-effective: kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data. EKPD 2009 Provinsi Jambi 3   
  • 12. Laporan Akhir        Gambar 1.1.1 Kerangka Kerja EKPD 2009 Pengelompokan 5 kategori indikator hasil (outcomes) yang mencerminkan tujuan/sasaran pembangunan daerah meliputi: A. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi. B. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia. C. Tingkat Pembangunan Ekonomi. D. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam. E. Tingkat Kesejahteraan sosial. (2) Pemilihan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi Hubungan antar tingkat indikator dengan pendekatan pengukuran kinerja dapat dilihat dalam Gambar 1.1.2 yaitu: 4 Provinsi Jambi, EKPD 2009
  • 13. Laporan Akhir   • Relevansi untuk menilai sejauh mana pembangunan yang dijalankan relevan terhadap sasaran atau kebutuhan daerah dalam menjawab permasalahannya. • Efektivitas, untuk melihat apakah pembangunan yang dilakukan berkontribusi terhadap pencapaian baik tujuan spesifik maupun umum pembangunan daerah. Gambar 1.1.2. Hubungan antara Indikator dan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi • Efisiensi, untuk mengetahui bagaimana masukan (inputs) dirubah menjadi keluaran (outputs) • Efektivitas Biaya, untuk menggambarkan hubungan antara input dengan outcomes pembangunan. • Kualitas, yaitu pengukuran derajat kesesuaian antara hasil-hasil pembangunan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. • Waktu, yaitu ketepatan waktu/periode pencapaian kinerja yang ditetapkan. Produktivitas, untuk melihat nilai tambah dari setiap tahapan proses pembangunan dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Sesuai dengan tujuan EKPD Nasional Tahun 2009 bahwa mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan EKPD 2009 Provinsi Jambi, maka pendekatan dalam melakukan evaluasi hanya meliputi relevansi dan efektivitas pencapaian. EKPD 2009 Provinsi Jambi 5   
  • 14. Laporan Akhir        (3) Pelaksanaan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan Tahapan evaluasi di Provinsi Jambi dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah serta mengidentifikasi tujuan pembangunan daerah: Tahap kedua adalah melengkapi dan mengoreksi Tabel Capaian Tahap ketiga yaitu melakukan penilaian berkaitan dengan relevansi dan efektivitas pencapaian. Tahap keempat adalah melakukan identifikasi berbagai alasan atau isu yang menyebabkan capaian pembangunan daerah (tidak) relevan dan (tidak) efektif. Tim Evaluasi Provinsi menjelaskan “How and Why” berkaitan dengan capaian pembangunan daerah. Tahap kelima adalah menyusun rekomendasi untuk mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan periode berikutnya. 1.5. Metodologi Penelitian a. Metode Pengumpulan Data Dalam mengumpulkan data dan informasi, teknik yang digunakan dapat melalui: 1) Pengamatan langsung Pengamatan langsung kepada masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan di daerah, diantaranya dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, lingkungan hidup dan permasalahan lainnya yang terjadi di wilayah provinsi terkait. 2) Pengumpulan Data Primer Data diperoleh melalui FGD dengan pemangku kepentingan pembangunan daerah. Tim Evaluasi Provinsi menjadi fasilitator rapat/diskusi dalam menggali masukan dan tanggapan peserta diskusi. 3) Pengumpulan Data Sekunder Data dan informasi yang telah tersedia pada instansi pemerintah seperti BPS daerah, Bappeda dan SKPD terkait. b. Metode Penentuan Capaian Indikator Hasil 6 Provinsi Jambi, EKPD 2009
  • 15. Laporan Akhir   (1) Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih yang memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes). (2) Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator pendukung dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase. (3) Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase maka tidak dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri. (4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna negatif, maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan terlebih dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif). (5) Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi jumlah dari penyusun indikator hasil (indicator pendukungnya). Contoh untuk indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial disusun oleh: • persentase penduduk miskin • tingkat pengangguran terbuka • persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak • presentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia • presentase pelayanan dan rehabilitasi sosial Semua penyusun komponen indikator hasil ini bermakna negatif seperti dinyatakan oleh No.4, sebagai berikut: Indikator kesejahteraan sosial = {(100% - persentase penduduk miskin) + (100% - tingkat pengangguran terbuka) + (100% - persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak) + (100%- persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia) + (100% - persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial}/5 Daftar indikator keluaran (outputs) yang menjadi komponen pendukung untuk masing-masing kategori indikator hasil (outcomes) dapat dilihat pada Lampiran 1. Untuk menilai kinerja pembangunan daerah, pendekatan yang digunakan adalah Relevansi dan Efektivitas. Relevansi digunakan untuk menganalisa sejauh mana tujuan/sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini, relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional. EKPD 2009 Provinsi Jambi 7   
  • 16. Laporan Akhir        Sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 1.6. Sistematika Penyusunan Evaluasi Kinerja Sistematika penyusunan laporan EKPD Provinsi Jambi mengacu pada format penyusunan EKPD yang telah disusun secara standar oleh Bappenas. Susunan EKPD dimaksud memuat komponen-komponen sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang dan Tujuan (mengikuti latar belakang EKPD 2009 pada panduan) 1.2 Keluaran 1.3 Metodologi 1.4 Sistematika Penulisan Laporan BAB II HASIL EVALUASI Deskripsi permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah serta identifikasi tujuan pembangunan daerah 2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 2.1.1 Capaian Indikator Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa Analisis Relevansi Analisis efektifitas 2.1.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung penunjang outcomes yang spesifik dan menonjol 2.1.3 Rekomendasi Kebijakan 2.2 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 2.2.1 Capaian Indikator Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa Analisis Relevansi Analisis efektifitas 2.2.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung outcomes yang spesifik dan menonjol 2.2.3 Rekomendasi Kebijakan 8 Provinsi Jambi, EKPD 2009
  • 17. Laporan Akhir   2.3 TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI 2.3.1 Capaian Indikator Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa Analisis Relevansi Analisis efektifitas 2.3.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung outcomes yang spesifik dan menonjol 2.3.3 Rekomendasi Kebijakan 2.4 KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 2.4.1 Capaian Indikator Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa Analisis Relevansi Analisis efektifitas 2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung penunjang outcomes yang spesifik dan menonjol 2.4.3 Rekomendasi Kebijakan 2.5 TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT 2.5.1 Capaian Indikator Grafik capaian indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial Provinsi Jambi dibandingkan dengan capaian indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial nasional. Analisis Relevansi Analisis efektifitas 2.5.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator output penunjang outcomes yang spesifik dan menonjol 2.5.3 Rekomendasi Kebijakan BAB III. KESIMPULAN EKPD 2009 Provinsi Jambi 9   
  • 18. Bab II HASIL EVALUASI 2,1. Perkembangan Makro Ekonomi Daerah Stabilitas ekonomi makro pada level perekonomian regional diperlihatkan oleh keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, tingkat inflasi dan aktivitas ekspor-impor. Keempat variabel akan dapat menciptakan stabilitas perekonomian bila satu dengan yang lainnya bergerak secara beringan. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi karena produksi barang dan jasa yang lebih banyak sebagai hasil dari intensitas penggunaan faktor-faktor produksi pada tingkat yang lebih besar akan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas dan menghasilkan sumber pendapatan bagi rumah tangga. Bila rumah tangga mengalokasikan pengeluarannya secara berimbang untuk mengkonsumsi dan menabung maka laju inflasi akan terkendali pada tingkat yang rendah dan stabil. Pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar, rumah tangga akan mampu menyumbang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi daerah dan penerimaan daerah lainnya. Penerimaan yang lebih tinggi memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan penyediaan infrastruktur pendukung bagi perkembangan aktivitas ekonomi. Ketersediaan infrastruktur dan inflasi yang lebih terkendali menciptakan iklim yang lebih baik untuk melakukan investasi. Pada tingkat investasi yang lebih tinggi akumulasi modal akan meningkat yang memperbesar kapasitas produksi perusahaan dan industri sehingga akan mendorong peningkatan suplai barang dan jasa termasuk suplai komoditas ekspor. Ekspor yang lebih tinggi akan menghasilkan penerimaan devisa yang lebih besar dan memungkinkan peningkatan impor bahan baku dan peralatan modal yang dibutuhkan industri dan barang konsumsi bagi rumah tangga sehingga akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi pada periode berikutnya. Dinamika siklus yang dikemukakan di atas hanya dapat terjadi bila perekonomian pasar bekerja dengan baik. Mekanisme pasar akan beroperasi seperti yang diharapkan bila terdapat aturan main bagi setiap pelaku ekonomi. Pemerintah berkewajiban membuat 10
  • 19. aturan-aturan yang diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya aktivitas ekonomi secara berkelanjutan dan stabil. Setelah perekonomian nasional dilanda krisis sepuluh tahun yang lalu, perekonomian Provinsi Jambi cukup stabil yang ditandai oleh laju pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang lebih tinggi. Namun pola pengeluaran agregat regional yang didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan rendahnya tingkat tabungan dan investasi menyebabkan laju inflasi daerah ini cenderung lebih tinggi dari perekonomian nasional. Kondisi ini semakin diperberat oleh keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah membiayai pengeluarannya dan orientasi struktur pengeluaran pemerintah daerah yang masih memberat pada pengeluaran konsumtif serta terbatasnya peningkatan penyediaan dan pemiliharaan infrastruktur khususnya transportasi. Hal ini tidak hanya menganggu arus distribusi barang dan jasa, tetapi juga menimbulkan inefisiensi transportasi. Selain itu ketergantungan daerah Jambi yang cukup tinggi terhadap impor dan terbatasnya komoditas ekspor menyebabkan kontribusi perdagangan terhadap PDRB semakin menurun. Kondisi demikian mengganggu stabilitas perekonomian daerah yang selanjutnya menjadi sumber ketidakstabilan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, pemantapan stabilitas perekonomian menjadi bagian penting dari agenda pembangunan Provinsi Jambi seiring dengan agenda pembangunan nasional. Sebagian besar sektor jasa-jasa bersifat lebih padat kapital dan teknologi, kecuali sektor bangunan dan aktivitas perdagangan informal sehingga sektor-sektor tersebut tidak dapat diandalkan sebagai penyerap tenaga kerja. Serapan tenaga kerja justeru lebih besar pada sektor pertanian dan industri. Karakteristik demikian berdampak pada rendahnya peningkatan kesempatan kerja pada awal pelaksanaan RPJMN, walaupun laju pertumbuhan agregat regional relatif cukup tinggi. Jumlah angkatan kerja yang bekerja pada Februari 2005 tercatat sebesar 1.097.000 orang kemudian meningkat menjadi 1.113.000 orang pada November 2005. Secara bersamaan pengangguran terbuka naik dari 103.000 orang menjadi 133.000 orang atau tingkat pengangguran terbukanya meningkat dari 8,6 persen menjadi 10,97 persen. Tingkat pengangguran kemungkinan akan menjadi lebih tinggi bila diperhitungkan jumlah pengangguran tersembunyi atau setengah menganggur mengingat besarnya peran sektor pertanian dan sektor informal dalam kegiatan perdagangan dalam menyerap tenaga kerja. Pekerja sektor pertanian mencpai 57,5 persen pada Februari 2005 kemudian naik menjadi 61,7 persen pada 11
  • 20. November 2005, sementara pekerja di sektor perdagangan mencapai 14,9 persen dan 13,7 persen pada waktu yang sama. Bila diamati dari sisi pengeluaran agregat regional, pertumbuhan ekonomi masih didorong oleh peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pemerintah, sementara pembentukan modal tetap domestik regional bruto (investasi) dan ekspor diharapkan berperan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi daerah, belum mampu tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi. Pengeluaran konsumsi rumah tangga naik 3,68 persen dan 5,39 persen pada tahun 2004 dan 2005, sementara pengeluaran konsumsi pemerintah meningkat 3,41 persen dan 6,21 persen pada tahun yang sama. Investasi mencatat pertumbuhan negatif pada tahun 2004 sebesar -7,78 persen, ekspor di sisi lain hanya tumbuh sebesar 1,23 persen pada tahun 2004. Pada tahun berikutnya investasi dan ekspor masing-masing meningkat sebesar 5,29 persen dan 5,39 persen. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi yang cukup tinggi dengan pangsa hampir mencapai 60 persen untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga dan 19 persen untuk pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap PDRB, berdampak terhadap tingginya laju inflasi pada awal RPJMN. Hal ini mengingat pengeluaran konsumsi cenderung bersifat inflatoir atau lebih mudah menimbulkan inflasi dibanding pengeluaran investasi yang cenderung bersifat lebih produktif. Pada tahun 2004 laju inflasi mencapai 7,24 persen kemudian naik menjadi 16,5 persen pada tahun 2005 bersamaan dengan penerapan kebijakan peningkatan harga BBM oleh pemerintah. Laju inflasi tahun 2004 lebih tinggi dari inflasi secara nasional sebesar 6,4 persen tetapi inflasi tahun 2005 sedikit lebih rendah yaitu 17,1 persen ditingkat nasional. 2.2. Permasalahan Pembangunan Provinsi Jambi 1. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Jambi relatif cukup tinggi, tetapi dengan kualitas rendah sehingga: i. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara rata-rata juga rendah ii. Pengangguran, anak putus sekolah, derajad kesehatan, kriminalisme relatif tinggi 2. Kualitas Sumberdaya Manusia masih rendah dan sangat berfluktuasi antar wilayah. Sejumlah wilayah memiliki angka IPM yang dalam kategori sangat rendah yang berakibat rendahnya produktivitas tenaga kerja rata-rata 12
  • 21. 3. Etos kerja masyarakat relative rendah serta daya saing kualitas SDM rendah 4. Kualitas infrastruktur sampai ke sentra-sentra produksi masih belum memadai sehingga berdampak negatif terhadap kegiatan produksi 5. Sebagian besar komoditas andalan ekspor daerah masih dalam bentuk bahan baku yang belum memiliki nilai tambah yang tinggi untuk daerah. 6. Sebagaian besar masyarakat mempunyai kesadaran yang rendah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sehingga tingginya pemanfaatan potensi sumberdaya alam namun diikuti pula dengan meluasnya kerusakan lingkungan 7. Kesenjangan pembangunan antara daerah bagian timur dengan daerah bagian Barat dan antara kota dan pedesaan masih besar 8. Jumlah Peraturan Daerah yang bermasalah masih cukup tinggi 9. Kualitas pelayanan umum baik di sektor seluruh sektor pekonomian maupun sosial masih rendah 13
  • 22. Sub Bab 2.1 INGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 2.1.1. Capaian Indikator a. Kondisi Daerah Penyelenggaraan clean government atau good governance pada sektor publik dan bisnis yang belum baik berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan pada masyarakat. Hal ini ditandai antara lain dengan tingginya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan, rendahnya kinerja SDM Aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan, serta masih banyaknya peraturan perundang- undangan yang tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan. Di samping itu, sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan juga belum berjalan baik yang dicerminkan dengan tingginya tindak korupsi di lingkungan aparatur pemerintahan. Gangguan kemanan dan ketertiban masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi satu dengan lainnya. Faktor-faktor tersebut diantaranya mencakup ketidakadilan, kesenjangan kesejahteraan ekonomi, dan kepentingan sosial politik serta provokasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di beberapa kabupaten yang tidak disertai oleh pengetahuan politik masyarakat yang memadai, kematangan elit politik, dan kepatuhan terhadap hukum dan hasil pemilu merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kerusuhan dan konflik horizontal yang menimbulkan gangguan keamanan. Namun tindak kejahatan yang merugikan negara tetap ada antara lain untuk kasus Illagal Loging, Illegal Mining, Illegal Fishing dan Koropsi seperti yang terlihat pada Tabel 2.1.1, bahwa tindak kejahatan yang paling sering terjadi adalah untuk kasus Illegal Loging, dan semenjak sistem keamanan diperketat sejak tahun 2006, tindak kejahatan ini menurun namun untuk tahun-tahun terakhir ini kondisinya mulai meningkat, hal ini dikarenakan sumber penghidupan lain kurang menjanjikan bagi mereka yang terbiasa dengan hidup instant seperti pencurian kayu dan umumnya kembali pada profesi sebelumnya. 14
  • 23. Dari tabel ini juga terlihat bahwa tidak semua tindak kejadian yang dilaporkan pada saat kejadian, namun dilaporkan setelah diselesaikan secara kekeluargaan dan secara adat atau diselesaikan ditempat kejadian, misalnya tindak kejahatan illegal loging tahun 2007, yang dilaporkan sebanyak 44 kasus dan yang diselesaikan sebanyak 57 kasus. Demikian pula untuk kejadian tahun 2008 untuk jenis kejahatan yang sama. Tabel 2.1.1 Data Kejahatan Yang Merugikan Negara Tahun Jenis Kejahatan 2004 2005 2006 2007 2008* L S L S L S L S L S 1. Illegal Loging 89 53 74 49 43 30 44 57 47 52 2. Illegal - - - - - - 22 22 16 10 Minning/Peti 3. Illegal Fishing 2 1 1 1 - - - - - - 4. Korupsi 5 4 3 2 5 - 4 3 5 5 Jumlah 96 58 78 52 48 30 70 82 68 56 Sumber : Direktorat Reskrim Polda Jambi. Keterangan: L = dilaporkan, dan S = diselesaikan Dari informasi Tabel 2.1.2 terlihat bahwa tindak kejahatan konvensional yang terjadi di Provinsi Jambi untuk kurun waktu 2006-2008 cenderung meningkat, namun jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebanyak 1.617 yang dilaporkan dan terendah tahun 2006 kasus sebanyak 669 kasus yang dilaporkan. Tindak kejahatan konvensional secara total pada tahun 2006 dilaporkan sebanyak 669 kasus meningkat menjadi 1389 tahun 2007 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2008 menjadi sebanyak 1431 kasus. Tindak pidana konvensional terbesar yang terjadi di provinsi Jambi adalah tindak pidana pencurian berat yang menunjukkan kecenderungan meningkat terutama dalam kurun waktu tiga tahun terakhir walaupun tidak setinggi tahun 2005. Jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2008 sebanyak 673 kasus meningkat dari 650 kasus pada tahun 2007. Kemudian diikui oleh tindak pidana pencurian kenderaan bermotor yang dilaporkan meningkat dari tahun 2004 sampai tahun 2008. Tindak pidana penganiayaan berat pada tahun 2008 sedikit turun jika dibandingkan dengan kejadian tahun 2007. Kasus pencurian dengan kekerasan, perjudian dan tindak pidana pemubunuhan menunjukkan cenderung juga meningkat dalam kurun waktu yang sama 15
  • 24. Tabel 2.1.2 Data Kejahatan Konvensional TAHUN No Jenis Kejahatan 2004 2005 2006 2007 2008* L S L S L S L S L S 1 Pencurian Berat 472 324 675 406 318 195 650 421 673 452 Pencurian Dengan 2 126 73 142 58 61 30 134 55 142 74 Kekerasan Pencurian Kend. 3 213 69 292 52 121 44 298 56 312 64 Bermotor Penganiayaan 4 296 157 313 193 129 81 229 187 218 197 Berat 5 Pembunuhan 21 18 24 21 15 14 32 15 34 17 6 Judi 143 137 171 172 25 26 46 64 52 66 Jumlah 1271 778 1617 902 669 390 1389 798 1431 870 Sumber : Direktorat Reskrim Polda Jambi. Keterangan: L = dilaporkan, dan S = diselesaikan Berdasarkan data Tabel 2.1.3 bahwa Perkara Pidana dan Perdata yang masuk di Provinsi Jambi antara kurun waktu 2004-2008 tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebanyak 282 perkara pidana dan 89 perkara perdata. Sedangkan sisa perkara pada tahun 2008 untuk kasus pidana adalah yang tertinggi yaitu sebanyak 31 kasus. Sedangkan untuk kasus perkara perdata jumlah tertinggi terselesaikan terjadi pada tahun 2006, yaitu dari 52 kasus yang dilaporkan dapat diselesaikan sebanyak 33 kasus. Tabel 2.1.3 Jumlah Perkara Pidana dan Perdata yang Masuk, Putusan dan Sisa Di Provinsi Jambi, Tahun 2004-2008 Pidana Perdata Tahun Masuk Putus Sisa Masuk Putus Sisa 2004 88 78 10 34 33 2 2005 170 150 20 43 36 7 2006 217 200 17 85 52 33 2007 282 278 21 69 89 13 2008 274 264 31 62 63 12 Sumber : Pengadilan Tinggi Jambi, Tahun 2008 Secara umum Propinsi Jambi termasuk daerah yang relatif aman dan nyaman. Gangguan keamanan yan terjadi berada dalam batas – batas yang dapat dikendalikan oleh 16
  • 25. aparat keamanan. Meskipun demikian, kriminalitas yang mengancam rasa aman, tenteram dan damai cenderung meningkat, terutama dalam kurun waktu 2004-2008 di daerah Jambi. Tabel 2.1.4 Perkara Pidana Umum ringan/pelanggaran se – Kejati Jambi yang diputus dan dieksekusi dalam Tahun 2004 – 2008 Jumlah yang diputus Jumlah Pelaksanaan putusan Tahun Huk. Denda Uang Huk. Denda Uang badan (Rp.) pengganti (Rp.) badan (Rp.) Pengganti (Rp.) 2004 - 65.550,0 7000 - 65.550,0 7000 2005 - 120.845,5 9251 - 120 845,5 9251 2006 - 38.975,5 11 751 - 38 975,5 11 751 2007 - 149.877,5 14 852 - 149 877,5 14 852 2008 - 39.167 000 - - 39 167 - 000 Sumber : Kejaksaan tinggi Jambi Sedangkan untuk tindak pidana khusus juga mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya jika pada tahun 2007 jumlah pidana khusus yang berasal dari polisi 16 dan berasal dari kejaksaan 27 maka pada tahun 2008 jumlah pidana khusus yang berasal dari polisi berjumlah 13 dan yang berasal dari kejaksaan 23 kasus. Tabel 2.1.5 Perkara Tindak Pidana Khusus yang diselesaikan di Kejati Jambi tahun 2008 Perkara yang telah Jumlah perkara diselesaikan Tindak pidana Asal Asal Seleksi dan SP3 polisi kejaksaan berkekuatan tetap Ekonomi 12 - 12 - Korupsi - 23 23 - HAM - - - - 2008 12 23 35 - 2007 16 27 43 - 2006 6 14 20 - 2005 12 24 5 - 2004 1 33 3 3 Sumber : Kejaksaan Tinggi Jambi Informasi dari Tabel 2.1.6 menjelaskan bahwa jumlah kecelakaan di Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2004-2008 cenderung mengalami peningkatan terutama pada dua tahun terakhir, bahwa jumlah kejadian kecelakaan pada tahun 2007 sebanyak 542 17
  • 26. meningkat menjadi 577 kejadian tahun 2008. Demikian juga kerugian material yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut juga meningkat untuk periode yang sama. Tabel 2.1.6 Jumlah kecelakaan meninggal, luka ringan, luka berat dan kerugian material pada tahun 2004 – 2008 Kerugian Tahun Luka Luka Kejadian Meninggal material kejadian ringan berat kecelakaan (Rp.) 2008 325 326 434 1.934.935 577 2007 213 326 452 1.294.225 542 2006 209 315 445 710.223 152 2005 78 96 198 965.821 162 2004 76 72 157 762.451 153 Sumber : kantor Dit Lantas Polda Jambi b. Indikator Outcomes Pelayanan Publik Analisis Relevansi Secara umum tingkat pelananan publik di Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan, terutama untuk persentase kabupaten /kota yang memiliki PERDA pelayanan satu atap, meningkat dari 1,90% pada tahun 2004 menjadi 19,40% pada tahun 2006 dan terus meningkat menjadi 64,31% pada tahun 2008. Tabel 2.1.7 Tingkat Pelayanaan Publik dan Demokrasi Di Provinsi Jambi tahun 2004 – 2008 Pelayanan Publik dan Demokrasi 2004 2005 2006 2007 2008 Pelayanan Publik % Jumlah kasus korupsi yang tertangani banding dilaporkan 92,6 83,64 92,34 94,17 93,75 % aparat yang berijazah minimal S1 25,9 26,3 26,93 27,6 28,99 % jumlah kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap 1,90 1,90 19,40 45,30 64,31 Demokrasi Gender Development Index (GDI) 58,60 59,60 56,4 57,33 54,63 Gender Empowerment Meassurement 56,10 55,70 46,85 46,89 43,5 (GEM) 18
  • 27. Demikian juga terhadap jumlah aparat yang berijazah minimal S1 juga mengalami peningkatan dati 25,9% pada tahun 2004 meningkat menjadi 26,93 % pada tahun 2006 dan menjadi 28,99% pada tahun 2008. Sedangkan jumlah kaus korupsi yang ditangani dibandingkan dengan yang dilaporkan berada di atas 90% kecuali pada tahun 2005 yang sebesar 83,6%. (lihat Tabel 2.1.7) Grafik capaian indikator outcomes Provinsi Jambi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dapat di lihat pada Gambar 2.1.1 dan 2.1.2. Dari informasi tabel tersebut terlihat bahwa capaian outcomes Provinsi Jambi untuk pelanan publik lebih tinggi dari nasional terjadi pada tahun 2004-2008 lebih baik dibandingkan dengan capaian outcomes nasional. Namun dilihat dari pertumbuhannya terdapat sedikit perbedaan hasil, bahwa dilihat dari persentase pertumbuhan secara nasional lebih baik dari pertumbuhan untuk provinsi Jambi tahun 2006 dan 2008, sedangkan pertumbuhan 2005 dan 2007 lebih baik untuk Provinsi Jambi. Gambar 2.1.1 Perbandingan Outcomes Pelayanan Publik Provinsi Jambi dan Nasional,Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah Analisis Efektivitas Trend tingkat pelayanan publik pada tahun mulai tahun 2004 sampai 2007 untuk provinsi Jambi cenderung menurun sejalan juga dengan penurunan kinerja nasional, namun trend outcome terakhir kajian (2008) cenderung meningkat dan juga sejalan dengan nasional. Sesuai dengan perkembangan posisi jabatan yang harus diisi oleh SDM yang mempunyai kualifikasi/tingkat pendidikan tertentu, sehingga membutuhkan aparat bergelar S1 persyaratan minimal tidak tertulis, yang dapat mengisi posisi di pemerintahan daerah. 19
  • 28. Selain itu, peraturan daerah pelayanan satu atap di tiap kabupaten/kota setiap tahunnya meningkat, walaupun pelaksanaannya belum optimal. Gambar 2.1.2 Perbandingan Trend Outcomes Pelayanan Publik Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah c. Indikator Outcomes Demokrasi Analisis Relevansi Trend tingkat pelayanan publik dan demokrasi di Provinsi Jambi sejalan dengan tren nasional. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah aparat setiap tahunnya yang memiliki ijazah S1 dan peraturan daerah (perda) yang memuat pelayanan satu atap di tiap kabupaten/kota. Semakin gencar tuntutan terhadap kualitas pelayanan publik maka masing-masing SKPD (satuan kerja perangkat daerah) berusaha untuk mengumumkan secara resmi langkah-langkah, persyaratan termasuk biaya yang timbul terhadap pelayanan tersebut secara transparan. Namun demikian praktek-traktek transaksi tidak resmi terutama dalam pengurusan perizinan (SITU dan SIUP) masih tetap terjadi sehingga masih tetap tidak transparannya biaya yang harus dikeluarkan, dan waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan lebih lama. Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan pelayanan satu atap, membutuhkan rangkaian birokrasi yang panjang, karena masing-masing SKPD menetapkan waktu yang berbeda, dan tergantung pula berapa biaya lebih tak resmi yang diminta untuk dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka pelayanan akan menjadi lama dan tidak mencerminkan peningkatan. 20
  • 29. Gambar 2.1.3 Perbandingan Outcomes Demokrasi Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah Analisis Efektivitas Sedangkan persentase tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif dan Pilpres terjadi cukup stabil namun terjadi berapa sengketa calon pemilih. Hal ini disebabkan antara lain banyak ketidakcocokan dalam data kependudukan terutama untuk Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap. Gambar 2.1.4 Perbandingan Trend Outcomes Demokrasi Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah 21
  • 30. 2.1.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol a. Perizinan Capaian hasil yang spesifi dalam pelayanan pubil khususnya dalam mengurus SIUP dan TDP (kasus untuk Kota Jambi mungkin juga sama dengan kasus di kabupaten). Liku- liku yang harus ditempuh dalam pengurusan perizinan di Kota Jambi (khususnya sampai sekarang) sangat tergantung pada siapa yang akan mengurusnya. Bagi penggurus izin dapat melalu jalan pintas dengan menyediakan sejumlah uang pada instansi tertentu maka pengurusan dapat dilakukan oleh instansi yang bersangkutan dengan baik. Tetapi bagi kepengurusan perizinan yang memerlukan kelengkapan persyaratan secara resmi misalnya untuk pengurusan perizinan perbankan, maka untuk mengurus SIUP dan TDP memerlukan syarat-syarat (masing-masing dinas/instansi ada yang sama dan ada yang berbeda) sebagai berikut : (1). Izin/advis kelurahan, (2). Akta Notaris Perusahaan, (3). Izin dari Kelurahaan, (4). IMB, (5). Rekening Listrik, Air dan Telepon, (6). Pas Photo pengurus, (7). KTP Pengurus (direksi), (8). Lunas PBB, (9). Izin/advis dari Kecamatan, (10). NPWP, (11) Gambar/denah Bangunan, (12). Rekomendasi Damkar, (13). Retribusi Kebersihan dan Pajak Reklame, (14). IPB, (15). SITU, (16). SIUP Perusahan tidak untuk kepentingan umum, seperti izin ruko, swalayan, industri batu bata, toko dan lainnya harus melalui 8 (delapan) meja birokrasi, urutannya birokrasi yang harus dilewati sebagai berikut : Tabel 2.1.8 Dinas/Instansi Terkait Dalam Pengurusan SITU, SIUP dan TDP di Kota Jambi No. Dinas/Instansi Izin yang Dikeluarkan Syarat No. 1. Kantor Kelurahan Izin/advis Kelurahan 2, 3, 4, 5, 2. Kantor Pajak No. Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1, 2, 4, 6, dan 7 3. Kantor Camat Izin/advis Kecamatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 4. Bapedalda Izin HO/UU Gangguan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 5. Dispenda Pajak Reklame dan Retrb. 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 Kebersihan 6. Dinas Tata Kota Surat Izin Tempat Usaha – SITU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 13 7. Dinas SIUP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 Perindagkop dan 14 8. Kantor Walikota Surat Tanda Daftar Perusahaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, (TDP) 14, 15, dan 16 22
  • 31. Sedangkan untuk perusahaan yang berhubungan dengan kepentingan umum, seperti rumah sakit, bank, SPBU, Koperasi dan lainnya harus melalui 11 (sebelas) meja birokrasi, urutan pengurusan yang harus dilewati seperti terlihat pada Tabel 2.1.9. Belum lagi kalau gedung yang dipakai belum mempunyai IMB, maka perusahaan yang bersangkutan harus mengurusnya terlebih dahulu, kalau tidak maka tahapan di atas tidak dapat dilalui. Syarat-syarat untuk pengurusan IMB juga cukup banyak dan harus mengalami liku-liku birokrasi yang berbelit pula. Ditambah wajib AMDAL bagi perusahaan besar seperti Mall, Bank dan lainnya atau paling kurang harus mempunyai RPL (rencana pengolahan limbah) yang akan berhadapan pula dengan instansi Bapedalda dan Tata Kota kembali. Mekanisme pengurusan ini hampir berlaku pada semua daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Terlihat disini tidak ada koordinasi sama sekali antar dinas/instansi, masing-masing membuat persyaratan tersendiri, dan bagi perusahaan yang ingin mengurus izin-izin tersebut terpaksa dan harus melalui urutan meja birokrasi di atas. Banyak perusahaan yang harus memenuhi syarat-syarat tumpang tindih dan dicopy berkali-kali, tetapi diminta kembali dan kembali. Belum lagi masing-masing dinas/instansi mengklaim bahwa izin melalui kantornya berkisar antara seminggu sampai sebulan. Terlihat bahwa perusahan harus mengobankan berapa bulan yang harus dilewati oleh perusahaan yang ingin mengurus izin sampai TDP, belum lagi kepala dinas/instansi yang tidak berada di tempat yang tidak dapat diwakili oleh bawahannya, kadang kala membutuhkan waktu yang lebih lama lagi, paling cepat mencapai waktu yang harus dikorbankan sampai selesai TDP adalah 4 bulan. Kesendatan birokrasi terjadi begitu saja karena pada SKPD yang sama bergeraknya bahan kepengurusan harus dibawa sendiri oleh pemohon yang bersangkutan kalau tidak maka bahan perusahaan akan mentok hanya sampai di meja yang bersangkutan. Misal kalau bahan dari perusahaan yang sudah sampai pada bidang kepengurusan IPB setelah perusahaan mengurus rekomendasi Damkar perusahaan harus minta surat untuk membayar pajak reklame dan retribusi kebersihan pada Dispenda, kemudian dibawa kembali ke Dinas Tata Kota, yang dialami seharusnya selesai IPB, dapat langsung bergerak ke bidang pengurusan SITU dalam mekanisme kantor itu sendiri, namun sempat lama tertahan karena yang ‘terpendap’ dibagian IPB. Perusahaan harus mengambil sendiri bahannya kembali lalu diantar ke bagian SITU, disini terasa sekali 23
  • 32. betapa tidak efisiennya mekanisme kerja suatu instansi. Bagi pengusaha yang sebagai pemohon merasa bosan dan lelah menghadapi hal yang demikian. Tabel 2.1.9 Syarat Dibutuhkan Dalam Pengurusan SITU, SIUP dan TDP di Kota Jambi No. Dinas/Instansi Izin yang Dikeluarkan Syarat No. 1. Kantor Izin/advis Kelurahan 2, 3, 4, 5, Kelurahan 2. Kantor Pajak No. Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1, 2, 4, 6, dan 7 3. Kantor Camat Izin/advis Kecamatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 4. Bapedalda Izin HO/UU Gangguan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 5. Dispenda Pajak Reklame dan Retrb. 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 Kebersihan 6. Dinas Tata Kota Surat mendapatkan Tidak pakai syarat rekomendasi Damkar 7. Dinas Damkar Surat Rekomendasi Kebakaran 2, 3, 4, 8, 9, dan 11 8. Dinas Tata Kota Surat Izin Penggunaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bangunan (IPB) 12, dan 13 9. Dinas Tata Kota Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 14 10. Dinas Surat Izin Usaha Perdagangan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, Perindagkop (SIUP) dan 15 11. Kantor Walikota Surat Tanda Daftar Perusahaan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15 (TDP) dan 16 b. Peningkatan Peranan Pranata Demokrasi Konsolidasi demokrasi akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh kelembagaan demokrasi yang kukuh. Sampai dengan saat ini dapat dikatakan bahwa demokratisasi dalam kehidupan social politik telah berjalan pada jalur dan arah yang benar ditunjukkan antara lain dengan terlaksananya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 secara langsung, terbentuknya DPR, DPD dan DPRD hasil pemilihan umum serta pemilihan kepala Daerah (Gubernur) secara langsung dan demokratis. Realisasi kegiatan perwujudan kelembagaan demokratis di Provinsi Jambi, ditunjukkan oleh Tabel 2.1.10. Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2004, adalah 1.853.888 orang. Tingkat partisipasi masyarakat dengan pesebaran berdasarkan daerah adalah Kota Jambi 346,359 orang, Kabupaten Kerinci 213.320 orang, Muaro Jambi 205.714 orang, Kabupaten Merangin 192.895 orang, Kabupaten Bungo 165.818 orang, Kabupaten tanjung Jabung Barat 164.895 orang, Kabupaten Tebo 155.709 24
  • 33. orang, Kabupaten Batang Hari 140.635 orang, Kabupaten Sarolangun 129.142 orang, dan Kabupaten Tanjung jabung Timur 139.401 orang. Tabel 2.1.10 Jumlah Masyarakat Yang Ikut Pemilu 2004 Kabupaten/ No PPK PPS TPS Pendduk Pemilih Kota tetap Sementara Tambahan 1 Kerinci 11 278 1053 306.033 201.658 11.662 213.320 2 Merangin 7 165 695 270.155 173.895 19.000 192.895 3 Sarolangun 6 114 516 194.653 121.219 7.923 129.142 4 Bungo 10 128 621 240.536 148.110 17.708 165.818 5 Tebo 9 98 591 232.929 149.730 5.979 155.709 6 Batanghari 8 109 549 210.690 131.302 9.333 140.635 7 Muaro Jambi 7 130 691 285.011 186.378 19.336 205.714 8 Tanjabbar 5 57 587 227.102 151.593 13.302 164.895 9 Tanjabtim 6 63 543 201.344 133.217 6.184 139.401 10 Kota Jambi 8 62 1237 452.611 313.710 32.649 346.359 JUMLAH 77 1204 7083 2.621.064 1.710.812 143.076 1.853.888 Jumlah partai politik yang mengikuti Pemilihan Umum tahun 2004 adalah 24 partai politik, yaitu PNI Marhaenisme, Partai Buruh demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Merdeka, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Indonesia Baru, PNBK, Partai Demokrat, PKPI, PPDI, PPNUI, PAN, PKPB, PKB, PKS, PBR, PDIP, PDS, Partai Golkar, Partai Patriat Pancasila, PSI, PPD, dan Partai Pelopor. Tabel 2.1.11 Jumlah Masyarakat Yang Ikut Pada Pelaksanaan Pilkada LAKI - No Kabupaten/kota PPK PPS TPS Wanita JUMLAH LAKI 1 KERINCI 11 278 972 106.536 112.094 218.630 2 MERANGIN 9 170 726 93.720 89.209 182.929 3 SAROLANGUN 8 114 513 64.655 63.555 128.210 4 BATANGHARI 8 109 554 71.862 67.477 139.339 5 MUAROJAMBI 7 130 728 104.346 95.236 199.582 6 BUNGO 10 125 626 83.189 80.133 163.322 7 TEBO 12 96 614 78.897 74.624 153.521 8 TANJAB BARAT 5 61 606 82.804 75.388 158.192 9 TANJAB TIMUR 11 89 556 68.649 63.468 132.117 10 KOTA JAMBI 8 62 1.252 166.124 165.751 331.875 PROVINSI 89 1.234 7.147 920.782 886.935 1.807.717 Sumber: KPUD – Provinsi Jambi, 2009 25
  • 34. Dari ke-24 partai politik yang mengikuti Pemilu 2004 tersebut, hanya 10 partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Jambi, yaitu PNI Marhaenisme 1 kursi, PPP 4 kursi, Partai demokrat 2 kursi, PAN 8 kursi, PKPB 4 kursi, PKB 4 kursi, PKS 3 kursi, PBR 2 kursi, PDIP 6 kursi, dan Partai Golkar 11 kursi. Adapun tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur Jambi berjumlah 1.268.091 orang. Dari jumlah suara yang diberikan masyarakat ini tercatat 1.244.237 suara yang sah dan 23.854 suara dinyatakan tidak sah. Dalam pelaksanaan Pilkada di provinsi Jambi terlihat pula bahwa jumlah pemilih laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan pemilih wanita, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 920.782 dan sedangkan jumlah pemilih wanita dalam Pilkada yang sama sebanyak 886.935. 2.1.3 Rekomendasi Kebijakan 1. Penyusunan, evaluasi dan sosialisasi pelayanan publik di daerah perlu melibatkan berbagai komponen masyarakat tidak hanya dilakukan jajaran pemerintahan daerah saja. 2. Secara umum, upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas belum menunjukkan hasil yang menggembirakan di propinsi Jambi. Langkah – langkah perbaikan sangat diperlukan dimasa yang akan datang walaupun intensitas gangguan keamanan, ketertiban dan tindak criminal masih relative rendah. 3. Langkah – langkah yang diperlukan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban, meningkatkan disiplin aparat penegak hukum, meningkatkan intensitas dan kualitas penerangan mengenai dampak buruk narkoba, meningkatkan penyediaan rambu – rambu lalu lintas, dan mendorong koordinasi yang semakin intensif diantara stakeholder. 26
  • 35. Sub Bab 2.2 TINGKAT KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 2.2.1. Capaian Indikator a. Kondisi Pendidikan Pendidikan merupakan proses sosialisasi sekaligus pewarisan nilai-nilai dari suatu generasi kegenerasi lainnya. Dalam prespektif ekonomi pendidikan terbukti dapat memacu pertumbuhan suatu negara. Peningkatan kualitas pendidikan akan meningkatkan produktivitas yang nentinya akan meningkatkan pendapatan, sehingga pada giliran nya akan menurunkan angka kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat. Mengingat peran penting dan strategisnya pendidikan maka salah satu prioritas Pembangunan Nasional adalah peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan. Selain itu pemerintah memperbaiki mutu dan relevansi pendidikan agar kompetensi lulusan dapat ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta manajemen layanan pendidikan yang transfaran bertanggung jawab dan akuntabel. Sebagai bagian dari urusan wajib dari pemerintah daerah, maka sasaran pembangunan pendidikan terkait dengan permasalahan yang dikelompokkan menjadi 1) kemampuan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan, 2) ketersediaan dan kemampuan tenaga pendidik dan 3) aspek mutu pendidikan. Secara lebih rinci kemampuan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dapat terlihat pada tingkat proporsi anak yang terlayani pada pendidikan anak usia dini, Angka Partisipasi Sekolah : (a) usia 7-12 tahun, (b) usia 13-15 tahun, dan (c) usia 16-18, proses belajar mengajar dan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan terutama bagi anak kurang mampu, kesetaraan pendidikan antar kelompok, terutama antara perkotaan dan pedesaan, angka buta aksara penduduk usia 10 tahun ke atas daya tampung lembaga kependidikan dari semua jenjang dan jenis kependidikan. Aspek lain yang juga mempengaruhi pembangunan pendidikan adalah ketersediaan dan kemampuan tenaga pendidik yang meliputi tersedianya guru yang memenuhi persyaratan layak mengajar. Sementara itu aspek mutu pendidikan menjadi 27
  • 36. tantangan tersendiri dengan indikator sekolah dengan program unggul sebagai basis keterampilan para siswa untuk memasuki dunia kerja dan kualitas lembaga pendidikan dasar dan menengah baik formal maupun non formal. 1) Angka Partisipasi Kasar Berdasarkan informasi dari Tabel 2.2.1 memperlihatkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Jambi secara umum menunjukkan perbaikan selama kurun waktu 2004-2008 untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah (SM). Ada tingkat SD, capaian APK Provinsi Jambi dalam kurun waktu yang sama lebih tinggi dari tingkat APK Nasional, namun pada tingkat SMP APK Provinsi Jambi mulai dari tahun 2006 s.d. 2008 lebih rendah dari APK tingkat SMP Nasional, dan namun pada tingkat SM, APK Provinsi Jambi kurun sama lebih rendah dari APK Nasional. Dari data Tabel 2.2.1 terlihat terjadinya penurunan kinerja pendidikan Provinsi Jambi ditinjau dari angka partisipasi kasar menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat Jambi untuk melanjutkan sekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi selepas dari SD, ternyata lebih rendah dari tingkat rata-rata nasional. Hal disebabkan oleh rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Jambi masih rendah sehingga sebagian dari anak-anak mereka sudah dibawah untuk ikut bekerja paling kurang membantu keuangan keluarga. Tabel 2.2.1 Perbandingan APK Provinsi Jambi dan Nasional Menurut Tingkatan Sekolah, Tahun 2004-2008 Tingkatan Wilayah 2004 2005 2006 2007 2008 Sekolah SD Jambi 109,29 107,27 113,35 112,01 110,51 Indonesia 107,13 104,91 109,96 110,35 109,37 SMP Jambi 85,04 84,60 81,47 79,94 77,76 Indonesia 82,24 80,52 81,87 82,03 81,08 SM Jambi 54,04 48,18 51,51 56,88 57,41 Indonesia 54,38 52,62 56,69 56,71 57,51 Sumber: Statistik Indonesia, 2004-2008 2) Rata-rata Nilai Akhir Rata-rata nilai akhir baik untuk tingkat SMP/MTs maupun tingkat SMA/SMK/MA capaian provinsi Jambi lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional kecuali untuk tahun 2004. Jika rata-rata nilai akhir provinsi Jambi tahun 2004 adalah 4,21 untuk tingkat 28
  • 37. SMP/MTs dan 4,49 untuk tingkat SMA/SMK/MA, lebih rendah dari tingkat nasional sebesar 4,80 untuk tingkat SMP/MTs dan 4,47 untuk tingkat SMA/SMK/MA. Namun mulai dari tahun 2005 sampai 2008 rata-rata nilai akhir untuk kedua tingkatan sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nilai akhir tingkat nasional. (lihat pada Tabel 2.2.2). Tabel 2.2.2 Perbandingan Rata-rata Nilai Akhir Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Rata-rata Nilai Akhir Tahun SMP/MTs SMA/SMK/MA Jambi Nasional Jambi Nasional 2004 4,21 4,80 4,49 4,77 2005 4,73 5,42 5,99 5,77 2006 5,26 5,42 6,22 5,94 2007 5,63 5,42 6,10 6,28 2008 6,30 6,05 6,13 6,35 Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2008 Ditinjau dari tingkat pertumbuhan, terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan nilai rata- rata SMP/MTs provinsi Jambi lebih tinggi dari rata-rata nasional (terlihat dalam Gambar 2.2.1). Informasi ini juga mperlihatkan kecenderungan menurun sampai dengan tahun 2007 dan meningkat kembali pada tahun 2008. Meningkatnya pertumbuhan nilai-rata-rata ini lebih banyak disebabkan oleh semakin waspada dan membaiknya sistem belajar mengejar yang ada di provinsi Jambi. Gambar 2.2.1 Perbandingan Pertumbuhan Nilai Rata-rata SMP/MTs Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: - Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2008 (data diolah) - Bappenas, 2008 29
  • 38. Disamping itu, semakin membaiknya nilai rata-rata tersebut disebabkan semakin banyaknya volume pendidikan tambahan di luar jam sekolah dan semakin membaiknya kesadaran orang tua murid akan pentingnya memotivasi anak-anak mereka untuk meningkatkan kegiatan belajar ekstra di luar sekolah. Ketakutan dan kecemasan guru, orang tua murid dan murid sendiri dengan nilai kelulusan secara nasional terus meningkat menyebabkan mereka terpacu untuk belajar lebih baik dan semakin banyak pula jam ekstra yang dilimpahkan sekolah terutama terhadap murid/siswa kelas akhir. Nilai rata-rata SMA/SMK/MA di provinsi Jambi terjadi fluktuasi bahwa nilai rata-rata tertinggi terjadi pada tahun 2006 dengan nilai rata-raa sebesar 6,22 lebih tinggi dari tingkat nasional. Namun setelah itu nilai rata-rata provinsi Jambi lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional. Tingginya nilai rata-rata ini lebih banyak disebabkan oleh longgarnya pengawasan sewaktu ujian walaupun pengawas ujiannya tidak boleh berasal dari sekolah yang sama. Sejak tahun 2007, pengawasan terhadap ujian akhir terutama ujian nasional diperketat, sehingga rata-rata nilai akhir lebih rendah dari sebelumnyan (lihat Gambar 2.2.2). Gambar 2.2.2 Perbandingan Nilai Rata-rata SMA/SMK/MA Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: - Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2008 (data diolah) - Bappenas, 2008 Dilihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA, capaian provinsi Jambi lebih tinggi pada tahun 2005 dan 2006, sedangkan pada tahun 2006 ke 2007 dan 2007 ke 2008 capaian provinsi Jambi lebih rendah dibandingkan dengan nasional (lihat 30
  • 39. Gambar 2.2.3). Tingkat pertumbuhan nilai rata-rata provinsi Jambi untuk tahun 2007 ke 2008 menunjukkan kecenderungan meningkat sedangkan ditingkat nasional menunjukkan kecenderungan menurun. Gambar 2.2.3 Perbandingan Pertumbuhan Nilai Rata-rata SMA/SMK/MA Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: - Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2008 (data diolah) - Bappenas, 2008 3) Angka Putus Sekolah Angka putus sekolah di provinsi Jambi menunjukkan penurunan yang cukup signifikan untuk keseluruhan jenjang pendidikan. Angka putus sekolah SD/MI di provinsi Jambi yang cukup tinggi yang cenderung disebabkan oleh kondisi ekonomi keluarga. Data menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi yang cukup tajam, jumlah putus sekolah tertinggi terjadi pada tahun 2006, kemudian tahun 2004. Sedangkan untuk tahun 2007 sampai 2008, APS lebih rendah dibandingkan dengan kinerja tingkat nasional. (lihat Gambar 2.2.4). Angka putus sekolah tingkat SMP/MTs di provinsi Jambi lebih rendah dibandingkan dengan kinerja tingkat nasional, kecuali pada tahun 2006. Tingginya angka putus sekolah tingkat SMP/MTs pada tahun tersebut lebih besar disebabkan oleh kondisi ekonomi Jambi pada saat itu, seperti tingginya tingkat PHK besar-besaran industri perkayuan akibat dari ketatnya pemberantasan illegal loging dan dengan sangat terpaksa industri perkayuan di provinsi Jambi harus menutup usahanya maupun yang dinyatakan pailit oleh pengadilan. 31
  • 40. Gambar 2.2.4 Perbandingan Angka Putus Sekolah SD/MI Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: - Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2008 (data diolah) - Bappenas, 2008 Disamping itu harga komoditas utama provinsi Jambi (karet dan sawit) meningkat tajam baik dipasar internasional dan nasional berpengaruh pula terhadap harga-harga di daerah ini. Pada saat tersebut banyak sekali pekerjaan alternatif yang menghasilkan uang bagi masyarakat, sehingga banyak orang tua murid yang menarik anaknya untuk bekerja di sektor ini. Tingkat pertumbuhan APS SMP/MTs provinsi Jambi pada Gambar 2.2.5 menunjukan informasi yang sama dan sejalan dengan informasi sebelumnya. Gambar 2.2.5 Perbandingan Angka Putus Sekolah SMP/MTs Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: - Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, 2008 (data diolah) - Bappenas, 2008 32
  • 41. Angka putus sekolah tingkat SMA/SMK/MA di provinsi Jambi untuk kurun waktu 2004-2008 secara umum lebih tinggi dari tingkat nasional kecuali untuk tahun 2005. Tingginya tingkat putus sekolah ini sebagian besar disebabkan oleh kemampuan ekonomi masyarakat daerah ini lebih rendah sehingga menyebabkan banyaknya tingkat putus sekolah pada tingkat yang lebih tinggi. Gambar 2.2.6 Perbandingan Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Indikator Outcome Pendidikan a. Angka Partisipasi Kasar Analisis Relevansi Informasi pada Gambar 2.2.7 juga memperlihatkan bahwa outcome APK Provinsi Jambi menunjukkan bahwa capaian tahun 2004 dan 2005 lebih tinggi dibandingkan dengan nasional, namun sejak tahun 2006 menunjukkan kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional. Jika dibanding dengan outcome APK nasional, maka APK Provinsi Jambi pada umumnya sejalan dengan APK nasional. APK tertinggi di tingkat nasional maupun di provinsi Jambi terjadi pada tahun 2005, kemudian menurun sedikit pada tahun 2006, dan untuk kondisi outcomes tahun 2007 dan 2008 menunjukkan pendingkatan. 33
  • 42. Gambar 2.2.7 Perbandingan Outcomes APK Provinsi Jambi dan Nasional Keseluruhan Tingkatan Sekolah, Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah Analisis Efektivitas Namun apabila ditinjau dari trend outcome APK seperti yang ditunjuukan oleh Gambar 2.2.8 bahwa trend outcome APK Provinsi Jambi sejalan dengan trend APK nasional. Hanya posisi trend tahun 2007 yang memperlihatkan bahwa APK Provinsi Jambi lebih baik dari nasional, namun pada tahun 2008 trend provinsi Jambi kembali lebih rendah dari nasional, tetapi sama-sama menunjukkan kinerja yang positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Gambar 2.2.8 Perbandingan Trend Outcomes APK Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 34
  • 43. b. Angka Partisipasi Murni Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan provinsi Jambi selama kurun waktu 2004-2008 lebih baik dari APM nasional hanya terjadi pada tahun 2005, sesudah itu selalu lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional. APM tertinggi provinsi Jambi terjadi pada tahun 2005. (lihat Tabel 2.2.9). Gambar 2.2.9 Perbandingan Outcomes APM Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah Analisis Efektifitas Namun dilihat dari trend outcomes, terlihat searah dengan kecenderungan nasional. Posisi trend provinsi Jambi lebih baik dari nasional terjadi pada tahun 2007, kemudian kecendrungannya menurun kembali pada tahun 2008. Trend outcome APM provinsi Jambi dan APM Nasional menunjukkan arah yang sama. Jika trend provinsi dari tahun 2005 ke tahun 2006 menunjukkan penurunan demikian juga yang terjadi pada capaian kinerja APM nasional. Hanya saja untuk periode tahun berikutnya dari 2006 ke 2007 posisi jambi lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan nasional, namun dan dari 2007 ke 2008 menunjukkan arah yang sama dengan tingkat yang hampir berimbang dan sama-sama menunjukkan trend positif. 35
  • 44. Gambar 2.2.10 Perbandingan Trend Outcomes APM Provinsi Jambi dan Nasional,Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah c. Indikator Pendidikan Secara Keseluruhan Analisis Relevanasi Secara keseluruhan indikator pendidikan provinsi Jambi menunjukkan terjadinya ketidakstabilan dalam capaian outcomes selama kurun waku 2004-2008. Jika pada tahun 2004 indikator pendidikan menunjukkan bahwa capaian provinsi Jambi lebih rendah dari nasional kemudian membaik untuk tahun 2007 dan 2008. (lihat Gambar 2.2.11). Gambar 2.2.11 Perbandingan Trend Negatif Outcomes Status Indikator Pendidikan Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah 36
  • 45. Ketidakstabilan ini disebabkan beberapa hal: 1) Bahwa sebagian besar penduduk Jambi yang hidup dari sektor pertanian sangat tergantung pada harga komoditas utama daerah, seperti karet, kelapa sawit, kelapa, Casiavera, kopi dan lain-lainnya. 2) Rata-rata pendapatan sebagian besar masyarakat Jambi berada sedikit di atas garis kemiskinan, sehingga apabila terjadi gejolak harga produk utama (terutama menjadi turun) menyebabkan sebagian mereka akan jatuh dibawah garis kemiskinan, dan akan sangat berpengaruh pada kelanjutan pendidikan anak-anak. 3) Indeks biaya hidup yang cenderung meningkat dan jarang untuk turun sehingga ketergantungan masyarakat pada harga komoditas yang baik akan berpengaruh pada keberlanjutan sekolah. Analisis Efektivitas Jika dilihat dari arah trend outcome provinsi Jambi menunjukkan fluktuasi yang sangat tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional, atau terlihat bahwa indikator pendidikan Jambi menunjukkan ketidakstabilan. Gambar 2.2.12 Perbandingan Trend Outcomes Status Indikator Pendidikan Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah Trend outcome pendidikan provinsi Jambi pada tahun 2005 lebih tinggi dibandingkan dengan nasional, namun pada tahun 2006 menurun tajam dan lebih rendahdibandingkan dangan nasional. Pada tahun 2007 kembali trend outcome pendidikan lebih baik dari nasional dan baru pada tahun 2008 mendekati persamaan dengan kondisi 37
  • 46. capaian nasional. Tidak stabilnya kondisi pendidikan di provinsi Jambi seperti diuraikan di atas sangat banyak kaitannya dengan kondisi perekonomian masyarakat. Bahwa sebagian besar masyarakat Jambi tergantung pada perkembangan harga produk-produk pertanian dan kondisi tingkat kemiskinan. Bila harga produk pertanian meningkat maka angka putus sekolah menjadi lebih kecil demikian sebaliknnya. Sebagian masyarakat berada sedikit di atas garis kemiskinan, turunnya harga produk pertanian dan terjadi kenaikan indeks biaya hidup menyebabkan mereka jatuh pada kelompok masyarakat klasifikasi penduduk miskin. 2. Indikator Outcome Kesehatan Program pembangunan kesehatan yang selama ini dilaksanakan telah berhasil dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara cukup bermakna, walaupun masih dijumpai beberapa masalah dan hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan kesehatan. Derajat kesehatan yang optimal dapat dilihat dari unsur kualitas hidup serta unsur mortalitas dan yang mempengaruhinya yaitu morbiditas dan status gizi. a. Angka Kematian Bayi Angka kematian bayi di provinsi Jambi menunjukkan perbaikan sampai tahun 2006 yaitu 0,30% atau 162 bayi mati dari total jumlah bayi lahi (54.794), namun persentase ini meningkat menjadi 0,32% pada tahun 2007 dan 0,33% pada tahun 2008. Tabel 2.2.3 Jumlah Kelahiran Dan Kematian Bayi Dan Balita Di Provinsi Jambi, Periode 2004-2008 Jumlah Angka Jumlah Tahun Kematian Lahir Hidup Lahir Mati Jumlah Bayi Mati Bayi (%) 2008 55430 297 55727 182 0,33 2007 54289 302 54591 174 0,32 2006 54480 314 54794 162 0,30 2005 62447 311 62758 268 0,43 2004 57614 269 57883 208 0,36 Sumber: Subdin PMPK Tahun 2008 b. Angka Kematian Ibu Angka Kematian Ibu atau AKI adalah mencerminkan resiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh keadaan, sosial ekonomi, 38
  • 47. keadaan kesehatan kurang baik menjelang kehamilan. Kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran. Tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan. Pada tahun 2004 angka kematian ibu Provinsi Jambi adalah 40 orang per 100.000 kelahiran hidup, meningkat menjadi 70 orang per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2005, dan angka ini terus menurun menjadi 60 orang per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 dan pada tahun 2008. Tabel 2.2.4 Jumlah Kematian Ibu Maternal Provinsi Jambi Periode 2004-2008 Jumlah Jumlah Kematian Ibu Maternal % Tahun Ibu Kematian Kamatian Kamatian Kematin Hamil Jumlah Ibu Ibu Hamil Ibu Bersalin Ibu Infas 2008 73675 10 42 8 60 0,08 2007 73452 9 43 8 60 0,08 2006 73274 9 48 7 64 0,09 2005 71022 16 45 9 70 0,10 2004 69194 9 24 7 40 0,06 Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten/ Kota Tahun 2008 c. Status Gizi Sasaran kegiatan peningkatan nilai gizi Provinsi Jambi adalah bayi, balita, ibu hamil serta Wanita Usia Subur Masalah Gizi di Provinsi Jambi pada anak dikaji menurut berbagai survei atau pemantauan lainnya Tabel 2.2.5 Status Gizi Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 TAHUN No STATUS GIZI 2004 2005 2006 2007 2008 1 Gizi Lebih 3,3 2,0 2,5 3,0 3,1 2 Gizi Baik 79,2 87,4 85,6 84,5 85,1 3 Gizi Kurang 14,3 8,2 9,8 10,45 9,9 4 Gizi Buruk 3,2 2,3 2,1 2,05 1,9 Sumber : Hasil PSG Provinsi Jambi tahun 2008 (Seksi Gizi). Di Provinsi Jambi Angka status Gizi Buruk mengalami penurunan sebesar 0,15% dimana pada tahun 2008 menunjukkan angka 1,9 sedangkan tahun 2007 menunjukkan angka 2,05. Pada tahun 2006 menunjukkan pada angka 2,1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran status gizi di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 2.2.5. 39
  • 48. d. Pelayanan Pras Usila dan Usila Jumlah pelayanan kesehatan untuk kelompok pra usila dan usila di provinsi Jambi meningkat sampai dengan tahun 2007 yaitu sebesar 78,45%, kemudian menurun pada tahun 2008 menjadi 66,33%. Tabel 2.2.6 Pra Usila dan Usila Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Menurut Kab/Kota Dalam Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 Jumlah Pra Usila Dan Usila Tahun Penduduk Jumlah Dilayani Kes % 2008 2 788 269 179.756 119.229 66,33 2007 2 742 196 157.345 123.434 78,45 2006 2.683.099 162.880 124.185 76,24 2005 2.657.300 530.921 38.563 7,26 2004 2.619.553 396.622 9.092 2,29 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Tahun 2008 e. Peserta KB Aktif Peserta KB aktif Provinsi Jambi tiap tahun mengalami penurunan dimana pada tahun 2008 sebanyak 376.119 orang dari 461.688 pasangan usia subur (81,47%), sedangkan pada tahun 2007 sebanyak 356.433 orang dari 458.566 pasangan usia subur (77,73). (lihat Tabel 2.2.7) Tabel 2.2.7 Jumlah Peserta KB Aktif Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 Kabupaten/ Jumlah Peserta KB Baru Peserta KB Aktif Kota Pus Jumlah % Jumlah % 2008 461.688 61.153 13,25 376.119 81,47 2007 458.566 52.313 11,41 356.433 77,73 2006 449.688 59.698 13,28 337.533 75,06 2005 518.038 65.184 12,58 368.662 71,17 2004 497.195 64.457 12,96 396.435 79,73 Sumber: Subdin PPTK Dinas Kesehatan Prov. Jambi, 2008 Analisis Relevansi Secara keseluruhan indikator outcomes kesehatan provinsi Jambi dibandingkan dengan capaian nasional dapat dilihat pada Gambar 2.2.13. Outcome kesehatan provinsi 40
  • 49. Jambi umumnya lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional kecuali untuk tahun 2004. Besaran outcome tingkat provinsi bertumbuh relevan dengan outcome nasional walaupun capaian provinsi Jambi jauh lebih besar dibandingkan dengan capaian nasional. Capaian outcome provinsi yang demikian disebabkan oleh antara lain semakin menjamurnya sekolah-sekolah kesehatan seperti Akademi Kebidanan, Akademi Keperawatan, Akademi Gizi, Akademi Farmasi dan Akademi Perawatan Gigi dan lain-lain menyebabkan penyebarannya cukup merata terutama untuk ibukota-ibukota kabupaten/kota, dan tidak untuk daerah kecamatan dan desa yang distribusinya sangat tidak merata. Gambar 2.2.13 Perbandingan Outcomes Indikator Kesehatan Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: Data Diolah Dari hasil pengamatan dan informasi yang tersedia dari berbagai pihak bahwa adanya kecenderungan tenaga kesehatan untuk memilih tempat pekerjaan di kota-kota kecuali untuk lulusan kebidanan. Lulusan sekolah kesehatan lainnya lebih banyak bekerja di perkotaan, hal ini mungkin disebabkan bahwa peluang untuk diperkotaan lebih besar dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Analisis Efektivitas Kalau dilihat dari trend outcomes, terlihat searah dengan kecenderungan nasional. Pososi trend outcome tingkat provinsi Jambi tentang kesehatan pada tahun 2004 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tingkat nasional. Posisi trend provinsi Jambi lebih baik 41
  • 50. dari nasional terjadi pada tahun 2007, kemudian kecendrungannya menurun kembali pada tahun 2008. Gambar 2.2.14 Perbandingan Trend Outcomes Indikator Kesehatan Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: Data Diolah 2.2.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Salah satu indikator spesifik yang menonjol di provinsi Jambi adalah persentase jumlah penduduk buta huruf menurut kelompok umur, bahwa secara keseluruhan indikator ini menunjukkan capaian provinsi Jambi lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Indonesia. Data dari informasi Gambar 2.2.15. untuk kelompok umur 15 tahun ke atas menunjukkan angka provinsi lebih rendah dari Indonesia. Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, persentase buta huruf provinsi Jambi untuk kelompok ini menurun secara gradual. Jika pada tahun 2005 tercatat sebagai 5,46% penduduk Jambi buta huruf, dan terus terun menjadi 5,17% tahun 2007 dan terus menjadi 4,69% pada tahun 2008. Jika dibandingkan dengan angka Indonesia menurut kurun waktu yang sama, yaitu 9,09% (2005), 8,13% (2007), dan 7,81% (2008). Penurunan jumlah persentase buta huruf kelompok umur 15+ di provinsi Jambi menunjukkan bahwa telah terjadi keberhasilan pemerintah daerah mengentaskan buta aksara secara berhasil. 42
  • 51. Gambar 2.2.15 Persentase Penduduk Buta Huruf Kelompok Umur 15+ Tahun Provinsi Jambi dan Indonesia, Tahun 2004-2008 Berdasarkan dari Gambar 2.2.16, bahwa persentase penduduk buta huruf menurut kelompok umur 15-45 tahun provinsi Jambi menunjukkan capaian indikator yang lebih baik juga dibandingkan dengan nasional. Sama halnya dengan kelompok umur 15+, untuk kelompok umur 15-45 provinsi Jambi sejak tahun 2005 sampai 2008 juga lebih rendah dibandingkan dengan nasional, juga menunjukkan indikasi penurunan secara terus menerus, dan sampai dengan tahun 2008 hanya tinggal 1,11% sedangkan untuk Indonesia sebesar 1,94%. Gambar 2.2.16 Persentase Penduduk Buta Huruf Kelompok Umur 15-45 Tahun Provinsi Jambi dan Indonesia, Tahun 2004-2008 43
  • 52. Berdasarkan dari Gambar 2.2.17, terlihat bahwa persentase penduduk buta huruf menurut kelompok umur 45 ke atas di provinsi Jambi juga menunjukkan capaian indikator yang lebih baik juga dibandingkan dengan nasional. Sama halnya dengan kelompok umur 15+, dan 15-45, persentase penduduk Jambi yang buta huruf umur 45 tahun ke atas menunjukkan capaian yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat nasional. Namun terdapat kecenderungan yang sama setiap tahunnya, dan terjadi sedikit peningkatan persentase untuk tahun 2008 bagi kinerja provinsi Jambi mencapai 14,01%, juga hal yang sama untuk kinerja di tingkat nasional sebesar 19,62%. Gambar 2.2.17 Persentase Penduduk Buta Huruf Kelompok Umur 45+ Tahun Provinsi Jambi dan Indonesia, Tahun 2004-2008 2.2.3. Rekomendasi Kebijakan a. Rekomendasi Pendidikan 1. Penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang berkualitas dan merata melalui penyediaan dan pengadaan buku BOS, beasiswa bagi siswa miskin, peningkatan daya tampung dan pembangunan prasarana pendukung di SD/MI/SDLB dan SMP/MTS. 2. Pimpinan proyek BOS seharusnya tidak dibebankan kepada kepala sekolah, karena terlihat lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya. 44
  • 53. 3. Pembangunan fasilitas pelayanan pendidikan dasar, menengah dan Perguruan Tinggi. 4. Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, Paket B, Paket C b. Rekomendasi Kesehatan 1. Pembangunan kesehatan diutamakan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan terutama untuk daerah perdesaan dan terpencil. 2. Distribusi tenaga kesehatan pendayagunaan tenaga harus didistribusi secara merata. 3. Pengembangan karis tenaga kesehatan sangat perlu dikembangkan, baik untuk tenaga sektor publik maupun tenaga sektor swasta. 4. Pendayagunaan tenaga kesehatan secara profesional 5. Penurunan biaya pengobatan baik untuk pembayaran terhadap tenaga kesehatan maupun penurunan terhadap harga obat-obatan. 45
  • 54. Sub Bab 2.3 TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI 2.3.I. Capaian Indikator a. Perkembangan Sektoral Perekonomian provinsi Jambi dari tahun 2004-2008 (harga konstan tahun 2000) berkembang dengan tingkat perutumbuhan rata-rata di atas 5,5% per tahun. PDRB provinsi Jambi didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi 30,48% pada tahun 2004 dan kontribusi tahun 2008 sebesar 30,63% (lihat Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2). Kemudian diikuti oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan kontribusi sebesar 16,69% pada tahun 2008 dengan kontribusi yang konstan sejak tahun 2004. Sektor Industri menempati posisi ke tiga dengan kontribusi sebesar 13,51%, dan kontribusi sektoral terkecil adalah Sektor Listrik, Gas dan Air Minum dengan besaran di bawah 1,00% selama kurun waktu 2004-2008. Tabel 2.3.1 Perkembangan PDRB Provinsi Jambi Menurut Harga Konstan Tahun 2000 Periode Tahun 2004-2008 (juta rupiah) SEKTOR 2004 2005 2006 2007 2008 1.Pertanian 3.643.691 3.811.541 4.243.612 4.437.448 4.686.096 2.Pertambangan dan penggalian 1.572.121 1.588.493 1.472.753 1.614.207 1.851.478 TOTAL SEKTOR PRIMER 5.215.812 5.400.034 5.716.365 6.051.655 6.537.574 3.Industri pengolahan 1.702.804 1.769.221 1.847.833 1.948.460 2.066.344 4.Listrik, gas dan air bersih 93.080 97.824 105.047 109.744 117.685 5.Konstruksi 444.302 535.289 570.984 654.223 721.482 6.Perdagangan, hotel & restoran 1.971.470 2.149.765 2.319.674 2.464.612 2.552.456 TOTAL SEKTOR SEKUNDER 4.211.657 4.552.099 4.843.538 5.177.040 5.457.969 7.Pengangkutan dan komunikasi 953.897 1.021.599 1.082.251 1.159.480 1.204.977 8.Keuangan, persewaan & js persh. 446.226 483.787 511.718 609.271 754.771 9.Jasa-jasa 1.126.294 1.162.454 1.209.748 1.277.716 1.341.436 TOTAL SEKTOR TERSIER 2.526.417 2.667.839 2.803.717 3.046.466 3.301.184 Produk Domestik Regional Bruto 11.953.885 12.619.972 13.363.621 14.275.161 15.296.727 PDRB Tanpa Migas 10.411.851 11.062.278 11.985.807 12.775.067 13.715.412 Jumlah Migas dan Hasil-Hasilnya 1.542.034 1.557.694 1.377.814 1.500.094 1.581.314 Sumber : Badan Pusat Statistik Menggunakan tahun dasar 2000=100 46
  • 55. Kalau dilihat dari kontribusi pengelompokan sektor, maka perekonomian provinsi Jambi didominasi oleh Sektor Primer dengan kontribusi tahun 2004 sebesar 43,63% kemudian turun stabil pada kisaran 42,20% mulai dari tahun 2005 sampai tahun 2008. Kontribusi Sektor Sekunder menempai urutan kedua untuk kontribusi terhadap PDRB dengan kontribusi tahun 2004 sebesar 35,23%, kemudian naik sampai tahun 2007 sebesar 37,27%, namun kontribusi menurun menjadi 35,68% pada tahun 2008. Kontribusi Sektor Tersier dari tahun 2004-2008 berkisar 21,00% dengan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 21,58%. Berdasarkan data dari tabel yang sama terlihat pula bahwa PDRB tanpa migas merupakan pembentuk utama perekonomian provinsi Jambi. Menurut data dari tabel yang sama terlihat bahwa produk di luar migas menyumbang 87,10% dari PDRB untuk tahun 2004, kemudian meningkat menjadi 89,69% pada tahun 2006 dan kemudian menyumbang sekitar 89,66% pada tahun 2008. Kontribusi sektor migas menunjukkan trend penurunan seperti yang diinformasikan dari tabel yang sama. Jika pada tahun 2004 kontribusi migas sebesar 12,90% turun menjadi 10,51% pada tahun 2007 dan 10,34% untuk tahun 2008. Tabel. 2.3.2. Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 Kontribusi Sektoral (%) SEKTOR 2004 2005 2006 2007 2008 1.Pertanian 30,48 30,20 31,75 31,09 30,63 2.Pertambangan dan penggalian 13,15 12,59 11,02 11,31 12,10 TOTAL SEKTOR PRIMER 43,63 42,79 42,78 42,39 42,74 3.Industri pengolahan 14,24 14,02 13,83 13,65 13,51 4.Listrik, gas dan air bersih 0,78 0,78 0,79 0,77 0,77 5.Konstruksi 3,72 4,24 4,27 4,58 4,72 6.Perdagangan, hotel & restoran 16,49 17,03 17,36 17,27 16,69 TOTAL SEKTOR SEKUNDER 35,23 36,07 36,24 36,27 35,68 7.Pengangkutan dan komunikasi 7,98 8,10 8,10 8,12 7,88 8.Keuangan, persewaan & js persh. 3,73 3,83 3,83 4,27 4,93 9.Jasa-jasa 9,42 9,21 9,05 8,95 8,77 TOTAL SEKTOR TERSIER 21,13 21,14 20,98 21,34 21,58 Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 PDRB Tanpa Migas 87,10 87,66 89,69 89,49 89,66 Jumlah Migas dan Hasil-hasilnya 12,90 12,34 10,31 10,51 10,34 47
  • 56. Secara keseluruhan perekonomian provinsi Jambi bertumbuh dengan trend yang meningkat. Jika pertumbuhan provinsi Jambi pada tahun 2005 sebesar 5,57% lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan perekonomian nasional yang sebesar 5,37% pada periode yang sama. Pertumbuhan perekonomian provinsi ini terus meningkat dan selalu berada di atas pertumbuhan nasional, pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Jambi sebesar 5.89% naik menjadi 6,82% pada tahun 2007 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2008 menjadi 7,16%. (lihat Gambar 2.3.1) Gambar 2.3.1 Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional, 2004-2008 Tabel 2.3.3 Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 (juta rupiah) JENIS PENGGUNAAN 2004 2005 2006 2007 2008 Pengeluaran Konsumsi 10.372.524 11.475.302 12.030.927 12.839.218 13.753.370 Rumah tangga 8.153.944 9.104.294 9.516.769 10.145.712 10.868.086 Lmbg Non Profit R. Tangga 60.338 63.097 66.766 70.887 75.934 Peng. Konsumsi Pemerintah 2.158.242 2.307.912 2.447.392 2.622.619 2.809.349 Pemb. modal tetap dom. bruto 1.781.161 1.875.859 2.014.790 2.320.286 2.485.490 Perubahan inventori 316.576 337.374 369.006 412.680 442.063 1) Diskrepansi statistik 0 0 0 0 0 Ekspor barang dan jasa 4.154.885 5.651.929 6.620.305 7.683.996 8.231.096 Impor barang dan jasa (-/-) 4.671.260 6.720.492 7.671.407 8.981.018 9.620.467 Net Ekspor -516.375 -1.068.563 -1.051.102 -1.297.022 -1.389.371 PDRB 11.953.885 12.619.972 13.363.621 14.275.161 15.291.453 Pertumbuhan (%) 5,57 5,89 6,82 7,16 Jumlah Penduduk 2.619.553 2.657.300 2.683.099 2.742.196 2.788.269 PDRB per Kapita (RP) 4.563.330 4.749.171 4.980.666 5.205.741 5.484.210 Sumber : Badan Pusat Statistik- Jambi 2008 48
  • 57. Pertumbuhan perekonomian Jambi dapat pula dilihat dari sisi pengeluaran seperti yang terlihat pada Tabel 2.3.3. Data tabel itu menginformasikan bahwa dari PDRB dari Pengeluaran Konsumsi mendominasi PDRB di provinsi Jambi. Besaran pengeluaran konsumsi pada tahun 2004 sebesar Rp. 10.372.524 juta atau setara dengan 86,77% dari total PDRB, meningkat menjadi Rp. 12.030.927 juta pada tahun 2006 atau menyumbang sebesar 90,03%, dan pada tahun 2008 sedikit turun menjadi Rp. 13.753.370 juta atau kontribusi sebesar 89,94%. Kontribusi terbesar kedua dari sisi pengeluaran provinsi Jambi adalah Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto dengan kontribusi sebesar 14,90% pada tahun 2004, kemudian turun menjadi 14,86% pada tahun 2005. Kontribusi ini terus meningkat sampai tahun 2008, dengan kontribusi sebesar 15,08% pada tahun 2006, 16,25% pada tahun 2007 dan tahun 2008. Kenaikan kontribusi PMTDB ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jambi tidak semata-mata bertumpu pada pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi, dan PMTDB ini akan mampu merangsang pertumbuhan ekonomi secara lebih cepat. Tabel 2.3.4 Kontribusi PDRB dari Sisi Pengeluaran Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 (juta rupiah) JENIS PENGGUNAAN 2004 2005 2006 2007 2008 Pengeluaran Konsumsi 86,77 90,93 90,03 89,94 89,94 Rumah tangga 68,21 72,14 71,21 71,07 71,07 Lmbg Non Profit R. Tangga 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Peng. Kons. Pemerintah 18,05 18,29 18,31 18,37 18,37 Pemb. modal tetap dom. bruto 14,90 14,86 15,08 16,25 16,25 Perubahan inventori 2,65 2,67 2,76 2,89 2,89 1) Diskrepansi statistik 0 0 0 0 0 Ekspor barang dan jasa 34,76 44,79 49,54 53,83 53,83 Impor barang dan jasa (-/-) 39,08 53,25 57,41 62,91 62,91 Net Ekspor -4,32 -8,47 -7,87 -9,09 -9,09 PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Berdasarkan data pada tabel yang sama, terlihat bahwa jumlah ekspor provinsi Jambi dalam kurun waktu 2004-2008 lebih kecil dari total impor, sehingga Net Ekspor menjadi negatif. Pangsa Net Ekspor provinsi ini kelihatannya semakin lama semakin 49
  • 58. mengecil, artinya bahwa jumlah impor barang dan jasa Jambi semakin lama semakin melampaui jumlah ekspornya. Berdasarkan data dari Tabel 2.3.4 terlihat bahwa pendapatan per kapita penduduk Jambi meningkat dari tahun ke tahunnya. Jika pada tahun 2004 pendapatan per kapita daerah sebesar Rp. 4.563.330, meningkat menjadi Rp. 4.980.666 pada tahun 2006, dan akhirnya pada tahun 2008 pendapatan per kapita meningkat menjadi Rp. 5.484.210. Tingkat pertumbuhan per kapita provinsi Jambi dalam periode 2004-2008 adalah sebagai berikut: 4,07% untuk tahun 2005, kemudian 4,87% tahun 2006, seterusnya 4,52% tahun 2007, dan 5,35% tahun 2008. b. Perkembangan Perbankan Tabel 2.3.5. memberikan informasi tentang perkembangan perbankan di provinsi Jambi, yang menjelaskan total simpanan dan total pinjaman baik secara total maupun secara klasifikasi perbankan. Jumlah dana yang disalurkan kembali ke masyarakat masih sangat kecil baik secara total maupun berdasarkan klasifikasi bank yaitu terlihat dalam data loan to deposit ratio (LDR) berkisar paling tinggi 26,39% pada tahun 2008. Bahwa jumlah dana pihak ketiga (DPK) – dana simpanan masyarakat secara total pada tahun 2004 sebanyak Rp. 5.163.846 juta dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman adalah sebesar Rp. 1.360.312 juta, sehingga rasio antara jumlah pinjaman dengan simpanan (LDR) adalah sebesar 26,34%. Kondisi ini tidak jauh berbeda untuk periode waktu 2005-2008, sehingga pada tahun 2008 tingkat LDR provinsi Jambi adalah sebesar 26,39%. Tingkat LDR yang agak lebih tinggi menurut klasifikasi bank diberikan oleh bank swasta yang terus meningkat dalam kurun waktu 2004-2008. Jika tingkat LDR bank swasta nasional pada tahun 2004 sebesar 20,04% terus meningkat menjadi 38,01% pada tahun 2006 dan terakhir pada tahun 2008 meningkat menjadi 45,67%. Tingkat LDR Bank Pemerintah menunjukkan kinerja yang berbalikan dengan tingkat LDR bank swasta nasional. Di sini terlihat bahwa tingkat LDR bank pemerintah menurun secara terus menerus semenjak tahun 2004, yang besaran angkanya adalah 30,14% pada tahun 2004 terus turun sampai tahun 2008 menjadi 14,83%. Bank Perkreditan Rakyat baru saja berkembang di provinsi Jambi sehingga pangsanya dalam industri perbankan di daerah ini masih sangat kecil, walaupun demikian 50
  • 59. jumlah simpanan dan pinjaman yang dapat diberikan kepada masyarakat memperlihatkan kecenderungan meningkat, sampai dengan tahun 2008 tingkat LDR dari kelompok bank ini telah meningkat menjadi 21,84% Tabel 2.3.5 Perkembangan LDR Perbankan Provinsi Jambi Periode Tahun 2004-2008 (juta rupiah) Kelompok Bank dan 2004 2005 2006 2007 2008 Jenis Simpanan Total Simpanan 5.163.846 5.536.584 7.305.075 9.313.053 10.054.743 Total Pinjaman 1.360.312 1.591.135 1.866.783 2.363.981 2.653.290 LDR 26,34 28,74 25,55 25,38 26,39 Bank Pemerintah 2) Simpanan 3.223.861 3.472.956 4.658.965 6.038.888 6.346.705 Pinjaman 971.596 1.016.902 884.128 910.795 941.407 LDR 30,14 29,28 18,98 15,08 14,83 Bank Swasta Nasional Simpanan 1.939.985 2.029.235 2.554.862 3.128.642 3.576.490 Pinjaman 388.716 568.506 971.037 1.423.504 1.633.294 LDR 20,04 28,02 38,01 45,50 45,67 Bank Perk. Rakyat Simpanan 0 34.393 91.248 145.523 131.548 Pinjaman - 5.727 11.618 20.429 28.736 LDR 0,00 16,65 12,73 14,04 21,84 Sumber: SEKDA, BI – Jambi, 2008 Analisis Indikator Perekonomian 1. Investasi Perkembangan investasi untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) telihat pada Gambar 2.3.2. Jumlah penenaman di provinsi Jambi terjadi fluktuasi yang cukup besar. Investasi tertinggi untuk PMA terjadi pada tahun 2006 sebesar US$ 122,0 juta, kemudian yang tertinggi kedua terjadi pada tahun 2008 dengan jumlah US 97,9 juta. Sedangkan jumlah penanaman modal PMDN yang tertinggi dalam kurun waktu yang sama adalah pada tahun 2007 sebesar Rp. 17.710,9 M, kemudian turun pada tahun 2008 menjadi Rp. 11.363 M. 51
  • 60. Gambar 2.3.2 Perkembangan Investasi PMA dan PMDM Di Provinsi Jambi, Tahun 2004-2008 Sumber: Bapemproda (BKPMD) Provinsi Jambi, 2008 Analisis Relevansi Perkembangan indikator outcomes investasi provinsi Jambi dibandingkan dengan capaian nasional dapat dilihat pada Gambar 2.3.3. Outcome investasi provinsi Jambi umumnya lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional untuk kurun waktu tahun 2004- 2008. Besaran outcome tingkat provinsi bertumbuh relevan dengan outcome nasional walaupun capaian provinsi Jambi jauh lebih besar dibandingkan dengan capaian tingkat nasional. Capaian outcome provinsi sejalan dengan capaian tingkat nasional, dan kondisi capaian daerah Jambi nampaknya sangat tergantung pada kondisi nasional diakibatkan karena investasi yang masuk ke provinsi Jambi terutama investasi yang menggunakan fasilitas negara harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional (BKPM) kemudian diteruskan ke tingkat daerah, dalam hal ini di provinsi Jambi masuk ke Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (Bapemproda). Sehingga dengan demikian perkembangan investasi daerah akan sangat sejalan dengan investasi nasional. 52
  • 61. Gambar 2.3.3 Perbandingan Outcomes Investasi Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah Perkembangan outcome investasi daerah Jambi didominasi oleh investasi bidang perminyakan, gas bumi, pertambangan batubara, dan perkebunan, yang kesemuanya melalui instansi Bapemproda. Investasi PMA sebagian besar adalah pada bidang perminyakan dan jumlahnya tidak tetap dan berfluktuasi, demikian pula untuk investasi PMDN. Analisis Efektivitas Trend outcomes investasi provinsi Jambi terlihat searah dengan kecenderungan nasional. Pososi trend outcome tingkat provinsi Jambi tentang investasi pada tahun 2005 jauh lebih rendah dibandingkan dengan capaian tingkat nasional. Posisi tahun 2006 antara trend provinsi dan nasional terjadi sama-sama menurun. Trend outcome investasi provinsi Jambi pada tahun 2007 lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional, namun pada tahun 2008 kembali outcome Jambi lebih kecil dari capaian nasional. Secara umum trend outcome provinsi Jambi terjadi fluktuasi dan trendnya semakin membaik. 53
  • 62. Gambar 2.3.4 Perbandingan Trend Outcomes Investasi Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah 1. Perkembangan Infrastruktur Jalan Jumlah panjang jalan di provinsi Jambi (nasional, provinsi dan kabupaten) sepanjang 2.387,08 km. Luas jalan yang diklasifikasikan baik dari periode 2004-2008 paling tinggi ada pada tahun 2004 dengan panjang sebesar 948,28 (39,73%), kemudian menurun pada tahun 2005 menjadi 747,86% (31,33%) dan naik kembali sampai tahun 2008 menjadi 911,35 km (28,11%). Panjang jalan yang klasifikasi sedang menunjukkan angka peningkatan dalam kurun waktu yang sama kecuali untuk tahun 2008 yang mengalami penurunan. Panjang jalan yang diklasifikasikan dalam status sedang pada tahun 2004 sepanjang 634,28% dan meningkat menjadi 776,62 km (32,53%) pada tahun 2008. Klasifikasi jalan yang dikategorikan ke dalam status rusak pada tahun 2004 sepanjang 804,52 km (33,70%), kemudian stabil pada kisaran 33,00% pada tahun 2005 dan 2006. Sedangkan pada tahun 2007 terjadi kenaikan panjang jalan yang rusak sepanjang 907,57 km (38,02%), dan kemudian terjadi lonjakan perbaikan yang terjadi pada tahun 2008 dengan penurunan menjadi 700,10 km (29,33%). (secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.3.6.) 54
  • 63. Tabel 2.3.6 Perkembangan Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Dalam Provinsi Jambi Periode Tahun 2004-2008 Rusak Tahun Baik Sedang Rusak Total Berat 2004 948,28 634,28 486,25 318,27 2387,08 % 39,73 26,57 20,37 13,33 100,00 2005 747,86 684,09 493 462,13 2387,08 % 31,33 28,66 20,65 19,36 100,00 2006 798,75 788,58 431,55 368,2 2387,08 % 33,46 33,04 18,08 15,42 100,00 2007 809,73 669,77 556,6 350,97 2387,08 % 33,92 28,06 23,32 14,70 100,00 2008 911,35 776,62 473,55 226,55 2387,08 % 38,18 32,53 19,84 9,49 100,00 Sumber: Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi, 2008 Data Tabel 2.3.7 menggambarkan perkembangan jalan provinsi dan kabupaten yagn ada di provinsi Jambi, total panjang jalan adalah 1.567,1 km yang dikategorikan ke dalam kondisi baik, sedang dan rusak. Jalan provinsi dan kabupaten yagn diklasifikasikan dengan status baik dalam kurun waktu 2004-2008 terus menurun, jika jalan kondisi baik tahun 2004 sepanjang 578,5 km (36,92%) turun terus menerus sampai tahun 2007 menjadi sepanjang 342,8 km (21,87%) pada tahun 2007, dan kembali meningkat menjadi sepanjang 463,35 km (29,57%). Tabel 2.3.7 Perkembangan Jalan Provinsi dan Kabupaten Dalam Provinsi Jambi Periode Tahun 2004-2008 Tahun Baik Sedang Rusak Total 2004 578,5 442,2 546,3 1567,1 % 36,92 28,22 34,86 100,00 2005 411,63 498,4 656,7 1567,1 % 26,27 31,80 41,91 100,00 2006 422,7 537,7 606,3 1567,1 % 26,97 34,31 38,69 100,00 2007 342,8 481,9 742,5 1567,1 % 21,87 30,75 47,38 100,00 2008 463,35 562,09 541,24 1567,1 % 29,57 35,87 34,54 100,00 Sumber: Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi, 2008 55
  • 64. Menurut informasi dari tabel yang sama, kondisi jalan dengan status rusak paling besar adalah pada tahun 2007 sepanjang 742,5 km (47,38%) meningkat tajuma dari 546,3 km pada tahun 2004. Pada tahun 2008 terjadi peningkatan anggaran yang cukup besar dari APBD tingkat provinsi dan kabupaten sehingga mampu mengurani jalan rusak turun menjadi 541,24 km (34,54%), namun kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun 2004 sebesar 34,86%. Analisis Relevansi Permasalahan utama yang dihadapi oleh provinsi Jambi dibidang infrastruktur adalah kondisi jalan yang tidak kunjung membaik untuk kedua jalan nasional dan jalan provinsi dan kabupaten. Sebaran outcome jalan dikategorikan rusak untuk jalan provinsi lebih besar dibandingkan dengan kondisi jalan nasional, ini berarti bahwa program provinsi untuk memperbaiki kondisi jalan daerah lebih lambat dibandingkan dengan dana yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk memperbaik kondisi jalan nasional. Di samping itu jumlah dana yang mampu disediakan oleh daerah sangat terbatas sehingga kelihatannya tambal sulam, satu ruas jalan diperbaiki yang lainnya mulai rusak, dan begitulah berkejaran setiap saat dan belum mampu mengatasi secara lebih baik. Gambar 2.3.5 Perbandingan Outcomes Jalan (rusak) Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah Sampai sekarang masih banyak kabupaten di provinsi Jambi mempunyai daerah terisolir akibat tidak pernah selesainya pembangunan jalan dan jembatan secara 56
  • 65. menyeluruh. Disamping itu tingkat kerusakan jalan baik nasional maupun provinsi dan kabupaten lebih banyak disebabkan oleh tidak mampunya kekuatan jalan untuk menahan volume kendaran yang semakin besar (mendekati 40 ton untuk truk pengangkut CPO), sedangkan kapasitas jalan di provinsi Jambi hanya mampu menahan untuk kapasitas 15 sampai 20 ton saja. Khusus untuk jalan nasional, kerusakan banyak disebabkan oleh truk- truk pengangkut batu bara yang setiap harinya berjumlah ratusan sehingga kondisi jalan menjadi semakin rusak. Analisis Efektivitas Jika dibandingkan capaian outcome dari tahun ke tahun, terlihat bahwa terjadinya fluktuasi yang sangat tajam baik untuk jalan nasional maupun jalan provinsi dan kabupaten. Dampak pembangunan infrastruktur jalan untuk provinsi Jambi harus dievaluasi setiap tahunnya karena dampak program perbaikan jalan hanya mampu bertahan dalam waktu yang singkat, kadang kala hanya bertahan untuk satu saja. Trend outcome jalan pada Gambar 2.3.10 memperlihatkan fluktuasi keadaan jalan yang berada pada siklus tahunan. Efektivitas pembangunan jalan di daerah memerlukan dana rehab jalan yang harus dianggarkan setiap tahun sehingga kerusakan jalan dapat diatasi setiap tahunnya dan kondisi jalan dipertahankan dalam kurun waktu lama. Gambar 2.3.6 Perbandingan Trend Outcomes Jalan Rusak Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah 57
  • 66. 2. Perkembangan Perekonomian Secara Keseluruhan Analisis Relevansi Tujuan utama provinsi Jambi dapat dilihat sejauh mana daerah mampu meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dampak pembangunan yang dilakukan oleh daerah ini tercermin dari outcome secara keseluruhan indikator pembangunan perekonomian daerah. Capaian outcome perekonomian pada tahun 2004 tingkat kemakmuran rata-rata nasional lebih tinggi dibandingkan dengan capaian provinsi Jambi, namun pada tahun 2005 terjadi lonjakan yang cukup berarti bagi provinsi Jambi yang melampaui capaian outcome nasional, dan kondisi ini bertahan sampai dengan tahun 2006. Capaian outcome tahun 2007 dan 2008 provinsi Jambi lebih rendah dibandingkan dengan capaian nasional dengan kecenderungan menurun. Kondisi yang demikian lebih banyak disebabkan oleh sektor-sektor pembenduk PDRB provinsi. Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa kemakmuran masyarakat Jambi sangat tergantung pada keadaan harga produk-produk pertanian dan perkebunan. Pada tahun 2005 harga komoditas utama provinsi cukup baik sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi naik. Namun untuk perkembangan selanjutnya dengan indeks biaya hidup daerah yang meningkat lebih tinggi dari kenaikan harga komoditas masyarakat menyebabkan tingkat kemakmuran mereka juga berkurang. (lihat Gambar 2.3.7) Gambar 2.3.7 Perbandingan Outcomes Perekonomian Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah 58
  • 67. Analisis Efektivitas Apabila diperhatikan kesesuian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan di daerah Jambi terlihat pada Gambar 2.3.8. Efektivitas pembangunan daerah Jambi yang berfluktuasi dari tahun ke tahun, sama halnya capaian outcome tingkat nasional. Capaian dampak pembangunan daerah Jambi maupun nasional dibandingkan dengan periode antar waktu terlihat mempunyai fluktuasi yang tinggi. Dampak pembangunan terlihat membaik dari capaian tahun 2007 baik nasional maupun provinsi, namun kondisi pada tahun 2008 kembali terjadi penurunan, dan kondisi Jambi sedikit lebih baik dibandingkan dengan capaian tingkat nasional. Gambar 2.3.8 Perbandingan Trend Outcomes Perekonomian Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 2.3.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol a. Pengeluaran Konsumsi dan PMTDB Teradapat dua capaian indikator spesifik yang menonjol untuk mendukung capaian pembangunan di provinsi Jambi; 1). Tingkat pengeluaran konsumsi dan 2) tingkat pembentukan modal tetap domestik bruto. Jumlah pengeluaran konsumsi provinsi Jambi dari tahun 2004-2008 menunjukkan angka peningkatan yang cukup signifikan. Kalau 59
  • 68. pengeluaran konsumsi tahun 2004 sebesar Rp. 10.372.542 juta meningkat menjadi Rp. 13.753.370 juta dengan pertumbuhan rata-rata di atas 5% kecuali pertumbuhan dari tahun 2005 ke tahun 2006 sebesar 4,84%. Tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi sebesar 7,16% ditopang oleh tingkat pengeluaran konsumsi sebesar 7,12% jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional. Demikian pula pembentukan modal tetap domestik bruto provinsi Jambi dari tahun 2004-2008 menunjukkan angka di atas 5,00% per tahun, dan pertumbuhan ekonomi Jambi ditopang pula oleh PMTDB 7,12% tahun 2008 dan 15,16% pada tahun 2007. b. Pertumbuhan Sektoral Tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi dalam periode 2004-2008 menunjukkan trend meningkat seperti yang terlihat pada Tabel 2.3.3. Tingkat pertumbuhan sektoral PDRB tertinggi untuk provinsi Jambi disumbangkan oleh Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dengan pertumbuhan antara tahun 2007 ke 2008 sebesar 23,88%. Kemudian diikuti oleh pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian pada kurun waktu yang sama sebesar 14,70% naik dari 9,60% pertumbuhan tahun 2006 ke 2007. Pertumbuhan Jasa Kontruksi untuk periode yang sama menyumbang kontribusi ke empat terbesar pada angka 10,28%, turun dari 14,58% untuk periode 2006 ke 2007. Kemudian diikuti oleh sektor-sektor PDRB lainnya yang menyumbang kurang dari 10%. Pertumbuhan sektor tersier di provinsi ini menyumbang pertumbuhan tertinggi di antara sektor utama. Tingkat pertumbuhan Sektor Tersier tahun 2004 sebesar 5,60% meningkat tajam menjadi 8,66% pada tahun 2007 walaupun sedikit turun menjadi 8,36% pada tahun 2008. Pertumbuhan Sektor Primer juga menunjukkan trend peningkatan seperti dengan Sektor Tersier, jika pertumbuhan Sektor Primer tahun 2005 sebesar 3,53% meningkat menjadi 5,87% pada tahun 2007 dan meningkat tajam menjadi 8,03% pada tahun 2008. Dari data tabel yang sama terlihat bahwa Sektor Sekunder selama kurun waktu yang sama tidak berkembang di provinsi Jambi malah terjadi kecenderungan menurun. Jika pertumbuhan sektor ini pada tahun 2005 sebesar 8,08% turun menjadi 6,89% pada tahun 2007 dan 5,43% pada tahun 2008. 60
  • 69. Tabel 2.3.8 Perkembangan Pertumbuhan Sektoral PDRB Provinsi Jambi Menurut Harga Konstan Tahun 2000, Periode Tahun 2005-2008 Tingkat Petumbuhan (%) LAPANGAN USAHA 2005 2006 2007 2008 1.Pertanian 4,61 11,34 4,57 5,60 2.Pertambangan dan penggalian 1,04 -7,29 9,60 14,70 TOTAL SEKTOR PRIMER 3,53 5,86 5,87 8,03 3.Industri pengolahan 3,90 4,44 5,45 6,05 4.Listrik, gas dan air bersih 5,10 7,38 4,47 7,24 5.Konstruksi 20,48 6,67 14,58 10,28 6.Perdagangan, hotel & restoran 9,04 7,90 6,25 3,56 TOTAL SEKTOR SEKUNDER 8,08 6,40 6,89 5,43 7.Pengangkutan dan komunikasi 7,10 5,94 7,14 3,92 8.Keuangan, persewaan & js persh. 8,42 5,77 19,06 23,88 9.Jasa-jasa 3,21 4,07 5,62 4,99 TOTAL SEKTOR TERSIER 5,60 5,09 8,66 8,36 Produk Domestik Regional Bruto 5,57 5,89 6,82 7,16 PDRB Tanpa Migas 6,25 8,35 6,58 7,36 Jumlah Migas dan Hasil-hasilnya 1,02 -11,55 8,87 5,41 Sumber : Badan Pusat Statistik Menggunakan tahun dasar 2000=100 Dari informasi mengenai perkembangan dan pertumbuhan sektoral tersebut untuk provinsi Jambi terlihat ada kejanggalan dan ketidaklaziman. Bahwa lebih dari 30% PDRB provinsi Jambi disumbangkan oleh Sektor Primer (Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan dan Penggalian) namun produksi sektor ini 2.3.3. Rekomendasi Kebijakan Bertolak dari capaian agenda pemantapan stabilitas ekonomi makro seperti dikemukakan di atas, langkah-langkah atau tindak lanjut yang perlu dilakukan proses pembangunan di tahap berikutnya antara lain adalah upaya mendorong peningkatan investasi agar perannya semakin meningkat terhadap PDRB dan proses akumulasi stok kapital. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan perannya dalam mewujudkan iklim investasi yang semakin kondusif di berbagai Kabupaten/Kota. 61
  • 70. Selain itu alokasi dana APBD perlu diorientasikan pada peningkatan proporsi jenis pengeluaran yang bersifat lebih produktif untuk meningkatkan kapasitas perekonomian daerah. Permasalah makro regional lainnya yang menjadi karakteristik perekonomian Provinsi Jambi adalah kecenderungan laju inflasi yang relatif lebih dibanding provinsi- provinsi lainnya di Sumatera. Ketergantungan daerah ini yang tinggi terhadap komoditas impor dari daerah lain dan luar negeri bersamaan dengan kondisi infrastruktur transportasi yang kurang memadai menyebabkan tingginya biaya transportasi dan karenanya menjadi salah satu sumber penyebab inflasi. Dalam kaitan ini, percepatan pengembangan aktivitas ekonomi lokal baik dibagian hulu maupun industri pengolahannya di bagian hilir sangat mendesak untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan impor terutama komoditas bahan pangan. Peningkatan infrastruktur transportasi beserta infrastruktiur ekonomi lainnya sekali lagi menempati peran sangat penting untuk mendorong percepatan pengembangan aktivitas ekonomi dan meningkatkan efisiensi biaya transportasi. Beberapa Rekomendasi Kebijakan disarankan: 1. Pemerintah perlu memfokuskan program pembangunan ekonomi pada peningkatan produktivitas komoditi unggulan masing-masing. 2. Meningkatnya peran dan pangsa sektor industri pengolahan produk primer pertanian di pasar domestik, baik untuk bahan baku maupun produk akhir, sebagai cerminan daya saing sektor ini dalam menghadapi produk-produk luar daerah maupun impor. 3. Mengembagkan sarana dan prasarana pertanian dan perdesaan yang berkeadilan sesuai dengan daya dukung wilayah; 4. Mengembangkan usaha, kecil dan menengah (UMKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. 5. Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif (sistem bagi-hasil dari dana bergulir, sistem tanggung-renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti anggunan) dengan tanpa mendistorsi pasar serta memberi dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM) 62
  • 71. 6. peningkatan infrastruktur tenaga listrik yang efektif dan efisien, terutama upaya memanfaatkan potensi sungai, gas dan sumber panas bumi daerah serta peningkatan diversifikasi energi untuk pembangkit, pengurangan losses, peremajaan infrastruktur yang kurang efisien. 7. peningkatan kinerja daya saing komoditas daerah secara berkelanjutan dengan memperkuat landasan ekonomi sebagai kondisi yang dipersyaratkan (necessary condition) bagi keberhasilan peningkatan kinerja daya saing. 8. mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan sentra-sentra produksi dengan menetapkan pembagian perwilayahan sesuai dengan potensi dan daya dukung masing- masing wilayah 63
  • 72. Sub Bab 2.4 KUALITAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM 2.4.1. Capaian Indikator a. Kondisi SDA Jambi Dalam perpektif pembangunan yang berkelanjutan, sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak hanya dapat dijadikan sebagai modal pertumbuhan ekonomi (resource based economy) tapi juga berfungsi sebagai penopang sistem kehidupan (life support system). Bagi Provinsi Jambi , sumber daya alam seperti pertambangan dan pertanian sangat berperan sebagai sumber perekonomian daerah, dan masih sangat signikan perannya di masa mendatang. Khusus untuk pertanian perannya sangat besar dalam perekonomian Provinsi Jambi. Hal ini terindikasi oleh cukup tingginya kontribusi sektor pertanian (tanamanan pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan). Sampai tahun 2004 kontribusinya mencapai 28,29 persen dari produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Jambi, dan menyerap cukup banyak tenaga kerja atau 60% dari total angkatan kerja yang ada. (Bappeda Provinsi Jambi) Namun untuk Provinsi Jambi, secara umum pengelolaan SDA yang yang dikelola masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, bahkan cendrung agresif, exploitatif dan expansif sehingga daya dukung lingkungan menurun, ketersediaan SDA menipis, bahkan cendrung sudah berada pada tahap yang sangat mengkuatirkan. Hal ini sangat terlihat sampai saat ini masih sangat maraknya kejadian pembalakan liar, tebang berlebih serta penyeludupan kayu ke luar negeri yang telah mempercepat pengurangan sebagian besar hutan di Provinsi Jambi. Berbagai permasalahan muncul dan memicu terjadinya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup di provinsi Jambi sehingga dikhawatirkan akan berdampak besar keseimbangan ekosistim dan kehidupan masyarakat, antara lain: (1) Terus menurunnya kondisi hutan Provinsi Jambi. Pegelolaan hutan yang tidak berkelanjutan yang telah dipraktekkan dalam dekade terakhir telah menimbulkan dampak negatif. Kondisi ini juga berimplikasi pada degradasi 64
  • 73. daya dukung daerah aliran sungai (DAS) yang diakibatkan kerusakan hutan dan sedimentasi yang tinggi menyebabkan kapasitas daya tampung sungai Batanghari dan anak-anaknya semakin menurun. Kejadian ini sangat berdampak pada meningkatnya debit air sungai secara tidak terkendali di musim hujan. Hal ini berakibat pada meningkatnya frekwensi banjir sepanjang tahun. Seringnya banjir sangat berdampak pada pola tanam dan sangat berpengaruh pada produktivitas hasil pertanian masyarakat. Bahkan tidak jarang tingginya frekwensi banjir yang datang secara tiba-tiba telah menghancurkan sumber kehidupan (pertanian) yang merupakan sumber ekonomi dan mata pencarian sebagian besar masyarakat di Provinsi Jambi. Permasalahan lainnya yang terjadi dalam pengelolaan kehutanan ini adalah masih lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar (illegal logging), perambahan dan okupasi kawasan hutan, perburuan satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi, pembakaran hutan, peredaran hasil hutan illegal, tebang berlebih (over cutting), dan tindakan illegal lainnya banyak terjadi. Disamping itu rendahnya kapasitas pengelola kehutanan, sarana- prasarana, kelembagaan, sumber daya manusia, demikian juga insentif bagi pengelola kehutanan sangat terbatas bila dibandingkan dengan cakupan luas kawasan yang harus dikelolanya berkontribusi terhadap sulitnya penanggulangan masalah kehutanan seperti pencurian kayu, kebakaran hutan. Sistem pemanfaatan hutan terutama hasil hutan non kayu dan jasa lingkungan dari ekosistem hutan, seperti nilai hutan sebagai sumber air, keanekaragaman hayati, keindahan alam (wisata alam) yang memiliki potensi ekonomi, belum berkembang seperti yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian, nilai jasa ekosistem hutan jauh lebih besar dari nilai produk kayunya. Diperkirakan nilai hasil hutan kayu hanya sekitar 7 persen dari total nilai ekonomi hutan, sisanya adalah hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan. Pengelolan hutan ini adalah masyarakat sekitar hutan kurang dilibatkan dalam pengusahaan dan penataan batas kawasan hutan. Masyarakat lokal (adat) yang banyak berada di sekitar kawasan hutan dan di dalam juga merupakan potensi yang baik sekaligus menjadi potensi permasalahan jika dalam pengelolaan hutan tersebut di abaikan, sehingga yang muncul adalah klaim terhadap lahan hutan. (2) Kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai). Pengelolan hutan yang tidak berkelanjutan di Provinsi Jambi seperti Illegal logging (pembalakan liar), over cutting (tebang berlebih) serta tejadi konversi lahan perkebunan 65
  • 74. seperti sawit telah meningkatkan kerusakan ekosistim dalam tatanan DAS. Pada saat ini diperkirakan DAS Batangahari sudah berada dalam kondisi kritis. Kerusakan DAS ini juga dipacu oleh pengelolaan DAS yang kurang terkoordinasi antara hulu dan hilir serta kelembagaannya yang masih lemah. Sumberdaya alam Provinsi Jambi lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah daerah kawasan pesisir dan laut seperti di Kab. Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Di perairan yang cukup luas ini hidup beraneka ragam sumberdaya hayati yang berpotensi sebagai lahan budidaya ikan juga terdapat potensi hutan mangrove dengan jenis bakau, pidada, serta jenis lainnya yang sangat potensial untuk menjaga kondisi pantai dari erosi air laut. Sumberdaya kelautan dan pesisir di Provinsi Jambi tersebar di dua kabupaten. Namun ekosistem pesisir dan laut semakin rusak dan terjadinya ekspolitasi sumberdaya kelautan dan perikanan yang tidak terkendali menyebabkan kerusakan ekosistim. Disamping itu, laju sedimentasi yang cukup tinggi juga sangat berperan merusak kawasan pesisir timur provinsi Jambi yang merupakan muara sungai Batang Hari. Hal ini terlihat dari terjadinya pendangkalan yang cukup cepat, yang disebabkan cukup tingginya laju sedimentasi sebagai akibat kegiatan pengelolan lahan hutan yang tidak berkelanjutan di kawasan hulu sungai sungai Batang Hari dan anak-anaknya. (3) Menurunnya kemampuan penyediaan air. Berkembangnya daerah pemukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Pada sisi lain, kapasitas infrastruktur penampung air menurun sebagai akibat meningkatnya sedimentasi, sehingga menurunkan keandalan penyediaan air untuk irigasi maupun air baku. Kondisi ini diperparah dengan kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah sehingga tingkat layanan prasarana sumberdaya air menurun semakin tajam. b. Kondisi Lingkungan Hidup 1). Kondisi Hutan Data di atas kertas kondisi kehutanan di provinsi Jambi terlihat dalam Tabel 2.4.1, namun kondisi sebenarnya di dalam lingkungan masyarakat tidaklah demikian adanya karena sebagian dari kawasan hutan tersebut sudah beralih fungsi. Sebagian besar 66
  • 75. peralihan fungsi itu digunakan masyarakat untuk perladangan dan pemanfaatan hutan secara illegal loging, kebakaran hutan dan lainnya. Tabel 2.4.1 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Jambi menurut Fungsinya Tahun 2004-2008 Fungsi Hutan (Ha) Tahun Hutan Wisata Hutan Hutan Hutan dan Suaka Jumlah Produksi Lindung Dikonversi Alam 2004 1.278.700 191.130 679.120 2.920.560 5.069.510 2005 1.278.700 191.130 679.120 2.920.560 5.069.510 2006 1.312.190 191.130 676.120 2.920.560 5.100.000 2007 1.312.190 191.130 676.120 2.920.560 5.100.000 2008 1.312.190 191.130 676.116 2.920.560 5.099.996 Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Gambar 2.4.1 Luas Kawasan Hutan di Provinsi Jambi menurut Fungsinya Tahun 2008 Sumber: Data diolah Data resmi dari Dinas Kehutan Jambi, luas kawasan hutan provinsi Jambi (hutan produksi, hutan wisata dan suaka serta hutan lindung) 2.179.436 ha. Dari luas total provinsi Jambi 5.100.000 ha, maka luas kawasan Jambi 42,73 %. Persentasi luas kawasan hutan ini masih cukup baik mengingat luas minimal kawasan hutan sebesar 30 %. 67
  • 76. Tabel 2.4.2 Produksi Kayu Hutan dan Hasil Hutan Ikutan menurut Jenis Produksi, Tahun 2006-2008 Jenis Produksi Satuan Produksi m3 1. Kayu Bulat 242.187,75 286.583,82 108.722,13 m3 2. Kayu Bulat Kecil (KBK) 78.884,50 49.202,63 17.784,28 3. Kayu Gergajian m3 116.022,56 72.028,19 13.001,07 4. Plywood m3 232.314,57 142.056,87 98.718,02 m3 5. Bhn Baku Serpih /Venner 4.428.728,45 5.271.518,95 68.586,27 6. Block board m3 33.814,94 1.514,41 57,64 7. P u l p Ton 694.390,46 674.081,00 506.084,79 8. Rotan Tabu - tabu batang 10.000 75.000 64.500 Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Berdasarkan atas perkembangan volume produksi dapat dilihat bahwa produksi kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu gergajian, plywood, bahan baku serpih dan block board menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada produksi pulp dab rotan tabu-tabu. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan pada sumberdaya hutan sehingga menyebabkan turunnya produksi hasil hutan (lihat Tabel 2.4.2) 2). Kondisi Perikanan Produksi perikanan laut, peraiaran umum dan perikanan budidaya pada tahun 2008 meningkat pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan produksi terbesar terjadi pada perikanan perairan umum dan perikanan laut. Hal ini menunjukkan pembangunan pada sub sektor perikanan telah menunjukkan peningkatan yang sangat besar. Peningkatan produksi dibanding tahun-tahun sebelunya terjadi pula pada perikanan budidaya (kolam dan keramba). Produksi ikan di kolam meningkat lebih besar disbanding produksi ikan keramba. Hal ini menunjukkan pembangunan di bidang perikanan budidaya telah berkembang dengan baik. Jumlah produksi budidaya kolam dalam kurun waktu 2004- 2008 menunjukkan peningkatan yang sangat berarti, meningkat hampir dua kali lipat. Jika produksi budidaya kolam pada tahun 2004 sebanyak 4.583 ton, meningkat menjadi 9.335,80 ton pada tahun 2008 68
  • 77. Tabel. 2.4.3 Jumlah Produksi dan Nilai Budidaya di Kolam dan Keramba Jaring Apung di Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 Ikan di Kolam Ikan di Keramba Tahun Produksi/ Nilai Produksi/ Nilai (ton) (Rp.000) (ton) (Rp.000) 2008 9.335,8 115.839.959 10.037,5 118.728.414 2007 8.193,1 88.260.113 8.634,5 93.153.755 2006 6.033,4 63.750.558 5.616,7 57.550.609 2005 5.531,4 55.462. 880 4.575,4 32.479.735 2004 4.583,0 38.803.358 3.562,8 32.423.943 Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, 2008 . Demikian pula dengan jumlah produksi budidaya karamba jaring apung meningkat jauh lebih besar dibandingkan dengan budidaya kolam. Jika pada kurun waktu yang sama, produksi budidaya karamba jaring apung sebesar 3.562,80 ton pada tahun 2004, meningkat lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu 5 tahun pada tahun 2008 dengan produksi sebesar 10.037,50 ton. (lihat Tabel 2.4.2) Gambar. 2.4.2 Jumlah Produksi Budidaya di Kolam dan Keramba Jaring Apung di Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 Sumber: Dinas Perikanan da Kelautan Jambi 69
  • 78. 3). Kondisi Pertambangan Dengan beroperasi dan akan dibukanya beberapa pertambangan, seperti tambang batubara di beberapa kabupaten, terutama di kabupaten Bungo yang dibawa menggunaan ratusan truk setiap harinya ke wilayah Sumatera Barat. Kegunaan batubara yang sangat besar terutama untuk kebutuhan pabrik semen menyebabkan jalan raya tran Sumatera setiap hari kerusakan semakin berat, mulai dari daerah kabupaten Bungo (Jambi), lewat kabupaten Darmasraya, Sijunjung, Sawahlunto (Sumatera Barat) menyperlu mendapat perhatian ke depan. Di samping itu pertambangan batubara, khususnya pertambangan yang sifatnya terbuka (open pit mining) seperti yang terdapat pada seluruh pertambangan batubara yang ada di provinsi Jambi, telah merubah bentangan alam berpengaru langsung pada ekosistim dan habitat aslinya. Pertambangan terbuka ini sudah mengganggu keseimbangan fungsi lingkungan hidup dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Kondisi lingkungan lainnya ini, khususnya untuk provinsi Jambi di perburuk dengan maraknya pertambangan tanpa izin (PETI) di sepanjang DAS Batang hari dan anak-anak sungainya. Aktivitas PETI yang juga menggunakan ‘Air Raksa atau Mercury’’ ini disamping akan mencemari air sungai yang sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari, dan telah pula mencemari air untuk kegiatan pertanian dan perikanan, walaupun kondisi tahun 2009 sudah mulai diperketat pengawasan terhadap kerberadaan PETI terutama di sepanjang Sungai Batanghari Dalam satu dekade terakhir ini, terjadinya kecendrungan peningkatan yang signifikan pencemaran akibat limbah padat, cair, maupun gas, tidak terlepas dari terjadinya peningkatan pendapatan dan perubaan gaya hidup masyarakat di perkotaan disamping peningkatan jumlah penduduk. Untuk limbah padat, hal ini membebani sistem pengelolaan sampah, khususnya tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Selain itu, sampah juga belum diolah dan dikelola secara sistematis, hanya ditimbun begitu saja (land fill), sehingga mencemari tanah maupun air, dan mengancam kesehatan masyarakat. Terjadinya penurunan kualitas air di badan-badan air akibat kegiatan rumah tangga, pertanian, dan industri juga memerlukan upaya pengelolaan limbah cair yang terpadu antar sektor terkait. Sampai saat ini kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan di provinsi Jambi masih rendah, demikian pula pandangan sebagian masyarakat bahwa lingkungan hidup akan selalu mampu memulihkan (recovery) daya dukung dan kelestarian fungsinya 70
  • 79. sendiri. Pandangan tersebut menjadikan masyarakat tidak termotivasi untuk ikut serta memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup di sekitarnya. Keadaan juga diperpuruk oleh permasalahan lainnya seperti seperti kebodohan, kemiskinan dan keserakahan. Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumberdaya air, baik air permukaan maupun air tanah. Kerusakan lingkungan yang semakin luas akibat kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Hal yang memprihatinkan adalah indikasi tejadinya proses percepatan laju kerusakan daerah tangkapan air dan tingginya tingkat sedimentasi sungai yang sampai sekarang belum pernah dilakukan pengerukan terhadap sungai terutama sungai Batanghari. Produk tambang utama provinsi Jambi adalah minyak bumi, gas bumi, dan batu bara, sedangkan yang lain masih belum dieksploitasi dan eksplorasi secara optimal. Produksi minyak bumi provinsi Jambi pada tahun 2004 sampai 2008 menunjukkan kecenderungan yang menurun akibat dari sebagian tambang yang sudah terkuras habis dan sudah dieksploitasi semenjak zaman pemerintahan Belanda. Sedangkan produksi dua produk pertambangan utama lainnya menunjukkan kecenderungan penaikan karena makin banyak ditemukan dan mulai diekploitasi, terutama batubara yang sangat gencar diusahakan dalam kurun waktu 4 (empat tahun terakhir). Tabel 2.4.4 Produksi Pertambangan menurut Jenis Barang Di Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 Jenis Bahan No Tambang 2004 2005 2006 2007 2008 1 Minyak Bumi (000 barel) 8. 995,23 9 .265,06 8.375,79 7.354,71 6.795,02 2 Gas Bumi 21.836.170 44.182.883 97.960 697 92.410.629 97.654 085 (MMBTU) 3 Batu Bara (m ton) 2.215.496,24 4.216.057,27 Sumber : Dinas Pertambangan Provinsi Jambi 4). Kondisi Lahan Rehabilitasi dan Konservasi Hutan konservasi di provinsi Jambi terdiri dari hutan lindung dan hutan taman nasional. Rehabilitasi hutan yang dilakukan ada di dalam lahan hutan dan di luar hutan, 71
  • 80. namun rehabilitasi yang paling dominan dilakukan adalah rehabilitasi lahan luar hutan. Data Tabel 2.4.5. memberikan informasi bahwa lahan luar hutan yang direhabilitasi di provinsi Jambi palin luas pada tahun 2006 sebanyak 4.573 Ha, sedangkan yang mampu dilakukan pada tahun 2008 seluas 974 Ha. Tabel 2.4.5 Perkembangan Luas Lahan Rehabilitasi dan Kawasan Konservasi Di Provinsi Jambi Tahun 2004-2008 Jambi Indonesia Tahun Rehabilitasi Luas % Rehab Rehabilitasi Luas % Rehab lahan luar kawasan Thd Lh. lahan luar kawasan Thd Lh. hutan konservasi Konserv. hutan konservasi Konserv. 2004 2445 733.908 0,33 390.896,00 22.715.297 1,72 2005 100 719.995 0,01 70.410,00 22.703.151 0,31 2006 4573 719.995 0,64 301.020,00 22.702.527 1,33 2007 930 730.595 0,13 239.236,00 20.040.048 1,19 2008 974 730.595 0,13 239.236,00 20.040.048 1,19 Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2008 Luas lahan kawasan konservasi di provinsi Jambi pada tahun 2004 seluas 733.908 Ha, turun menjadi 719.995 Ha akibat dari konversi kawasan yang berubah status menjadi lahan perkebunan dan yang lainnya. Sedangkan pada tahun 2007 naik menjadi 730.595 Ha yang diakibatkan adanya tambahan lahan konservasi di Bukit 12 sebagai lahan konservasi untuk penduduk asli Suku Anak Dalam (suku Kubu). Analisis Relevansi Gambar 2.4.3 menunjukkan hasil outcomes kualitas pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup di provinsi Jambi, yang menunjukkan indikasi kecenderungan membaik pada periode tahun 2006-2008 walaupun belum sebaik yang dilakukan pada tahun 2005. Data pengelolaan SDA dan Lingkungan hidup yang tersedia di provinsi Jambi yang tersedia dan dapat dibandingkan dengan data nasional hanya lahan rehabilitasi dan konservasi saja. Sedangkan data rehabilitasi lahan kritis dan rehabilitasi kelautan tidak tersedia. Hasil outcomes pengelolaan SDA dan Lingkungan hidup di provinsi Jambi pada tahun 2004 dan 2005 lebih rendah dibandingkan dengan nasional, sedangkan untuk tahun 2006 dan 2007 lebih tinggi dari nasional, dan untuk tahun 2008 lebih rendah dari nasional. 72
  • 81. Laju kecenderungan kualitas pengelolaan SDA dan LH provinsi Jambi kelihatannya searah dengan nasional. Gambar 2.4.3 Perbandingan Outcomes Rahabilitasi dan Konservasi Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah Arah pengelolaan SDA dan LH di provinsi Jambi parallel dengan yang yang dilakukan secara nasional, hal ini disinyalir karena program rehabilitasi dan program- progam kehutanan masih terasa sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dilakukan oleh pusat. Program-program perbaikan pengelolaan SDA dan LH dari pusat besar, kemudian diterima dalam bentuk dana DAK dan dana dekontrasi di provinsi dan dijalankan sebagian besar sesuai dengan petunjuk teknis dari pusat. Sedangkan anggaran rehabilitasi yang dilakukan oleh dana daerah masih sangat kecil dan belum mampu mengatasi permasalahan lahan kritis dan lahan konservasi yang tejadi di provinsi Jambi. Pihak eksekutif dan legislative (DPRD) di provinsi Jambi semenjak dulu sampai sekarang masih menganggap tanggung jawab rehabilitasi hutan dan lahan konservasi adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Konsentarasi keuangan pemerintah daerah lebih banyak diprioritaskan untuk pencukupan dan rehabilitasi infrastruktur jalan dan jembatan terutama yang mendukung sentra-sentra produksi komoditas daerah. Analisis Efektivitas Di lihat dari kecenderungan arah (trend) outcomes daerah Jambi dibandingkan dengan nasional juga searah, hanya saja hasil outcomenya terjadi sedikit perbedaan. Kalau outcome pengelolaan SDA dan LH provinsi Jambi lebih rendah dibandingkan dengan 73
  • 82. nasional, namun untuk tahun 2006 sama-sama menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Trend outcomes tahun 2006 dan 2007 kembali meningkat namun outcomes provinsi Jambi lebih baik dibandingkan dengan nasional, dan trend outcome tahun 2008 untuk provinsi Jambi lebih rendah dari nasional. Kondisi yang demikian disebabkan oleh selama kurun waktu 2004-2008 telah terjadi 3 (tiga) kali penggantian Kepala Dinas Kehutanan, dan konsentrasi keproyekkan mungkin saja akan berbeda untuk masing- masing pimpinan. Gambar 2.4.4 Perbandingan Trend Outcomes Lahan Rehabilitasi dan Konservasi Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: Data diolah 2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Indikator spesifik dan menonjol dalam pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup di provinsi Jambi adalah turun secara drastisnya jumlah lahan HPH dari tahun 2004-2008, dengan tingkat pertumbuhan negatif yang sangat tinggi. Jika luas HPH yang terdapat di provinsi Jambi tahun 2004 seluas 821.995 Ha, turun drastis menjadi 328.349 Ha pada tahun 2005, dan menjadi 135.705 Ha pada tahun 2007 dan 2008. Semakin menurunnya jumlah HPH di provinsi Jambi menunjukkan bahwa kemampuan lahan produksi sudah sangat menurun. Laju penurunan jumlah lahan HPH Indonesia juga mengalami penurunan 74
  • 83. yang cukup besar tetapi dalam bentuk pertumbuhan negatifnya lebih kecil dibandingkan dengan kondisi di provinsi Jambi. Menurut ketentuanyang diatur dalam UU. No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa pengelolaan hutan itu akan diserahkan kepada PT. Inhutani. Namun yang tejadi di provinsi Jambi sebagian besar lahan bekas HPH tersebut dibiarkan terlantar, sebagian besar diserobot penguasaanya oleh masyarakat, dan sebagian lagi dibiarkan menjadi lahan tidur dan marginal. Lahan bekas HPH ini oleh masyarakat dijadikan sasaran illegal loging, sehingga menyebabkan hutan Jambi semakin lama semakin kritis. Tabel 2.4.6 Perkembangan lahan HPH Di Provinsi Jambi dan Indoneisa, Tahun 2004-2008 Luas HPH (Ha) Tahun Jambi % g Jambi Indonesia % g Indo 2004 821.995 21.412.319 2005 328.349 -60,05 27.715.184 29,44 2006 299.974 -8,64 28.424.883 2,56 2007 133.705 -55,43 28.271.043 -0,54 2008 133.705 0,00 26.273.140 -7,07 Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2008 2.4.3. Rekomendasi Kebijakan Pembangunan kehutanan diarahkan untuk : 1. Penegakan hukum yang tepat terhadap pelaku kegiatan penebangan liar (illegal logging) dan perdagangan kayu illegal, pembakaran hutan serta perambahan dan okupasi kawasan hutan. 2. Memperbaiki sistem pengelolaan hutan melalui meningkatkan keterlibatan masyarakat secara langsung di dalam dan disekitar hutan. 3. Meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam wilayah DAS, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya. 75
  • 84. 4. Peningkatan pelaksanaan Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan dengan peningkatan beban anggaran daerah. Pembangunan kelautan diarahkan untuk : 1. Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir secara lestari berbasis masyarakat. 2. Membangun sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, yang disertai dengan penegakan hukum yang ketat. 3. Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir serta merehabilitasi ekosistem yang rusak. 4. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut, perairan tawar. 5. Menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. Pembangunan pertambangan diarahkan untuk : 1. Meningkatkan eksplorasi dalam upaya menambah cadangan migas dan sumber daya mineral lainnya. 2. Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan, khususnya mempertimbangkan kerusakan hutan, keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan. 3. Meningkatkan akurasi data, promosi, dan pelayanan informasi mineral, batubara, air bawah tanah dan panas bumi. 4. Menerapkan Good Mining Practice di lokasi tambang yang sudah ada. 5. Menginventarisasi dan merehabilitasi lahan dan kawasan pasca tambang. 6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan. 7. Meningkatkan pelayanan dan informasi pertambangan. Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk : Mengarusutamakan (mainstreaming) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan. 1. Meningkatkan koordinasi lintas daerah/pusat dalam pengelolaan lingkungan hidup (LH). 2. Meningkatkan penegakan hukum secara konsisten terhadap pencemar lingkungan. 3. Meningkatkan pembinaan terhadap dunia usaha dalam pengelolaan LH. 4. Meningkatkan kapasistas kelembagaan pengelola LH. 76
  • 85. 5. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan. 6. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup. 77
  • 86. Sub Bab 2.5 TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT 2.5.1 Capaian Indikator Peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan muara dari keseluruhan proses dan sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Tingkat kesejahteraan masyarakat antara lain dicerminkan oleh tingkat pendapatan riil, akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak dan berbagai pelayanan publik lainnya, serta kualitas lingkungan hidup. Dilihat dari sisi ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat dalam tahun 2007 sedikit membaik berkat dorongan peningkatan penerimaan atas nilai jual beberapa komoditas yang dihasilkan Provinsi Jambi seperti karet dan kelapa sawit. Namun peningkatan harga berbagai komoditas lainnya terutama produk pangan yang sebagian besar didatangkan dari luar daerah disertai kondisi infrastruktur transportasi yang belum begitu memadai telah memicu tingginya laju inflasi di daerah ini yang selanjutnya berdampak terhadap tertekannya daya beli masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berberapa indikator antara lain: indikator kemiskinan, angkatan kerja, kesempatan kerja, pengangguran dan lain-lain. Sasaran utama peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam RPJMD 2004-2009 adalah penurunan jumlah penduduk miskin dan terpenuhinya hak dasar masyarakat miskin. Bila dilihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tersebut ternyata belum disertai oleh penguatan struktur ekonomi daerah. Stagnasi perubahan struktur kesempatan kerja antar sektor terjadi yang ditunjukkan oleh belum pulihnya peran sektor industri manufaktur sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi tambahan angkatan kerja setiap tahun. Penurunan peran sektor industri manufaktur dalam menyerap tenaga kerja setelah industri perkayuan menghadapi krisis bahan baku yang berakhir dengan terhentinya operasional sebagian besar industri tersebut tidak diantisipasi secara cepat melalui pengembangan berbagai jenis industri pengolahan berbasis pertanian lainnya. Sasaran lain peningkatan kesejahteraan rakyat adalah pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan prioritas pembangunan perdesaan dan pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah. Provinsi Jambi termasuk kelompok daerah berpendapatan rendah 78
  • 87. di Sumatera, demikian juga di tingkat perekonomian nasional. Kondisi ini menempatkan Provinsi Jambi sebagai daerah yang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita masyarakatnya perlu dipacu lebih cepat untuk mencapai sasaran menurunnya ketimpangan antar wilayah provinsi di tingkat nasional. Sebagai daerah berbasis agrobisnis, dengan kontribusi sektor pertanian masih cukup tinggi dan sektor industri didominasi oleh industri pengolahan hasil-hasil pertanian, maka pertumbuhan ekonomi dapat dipacu melalui peningkatan nilai tambah pertanian di bagian hulu dan pengembangan lanjutan produk-produk industri pada tingkat yang lebih tinggi. Namun pada kenyataanya jika dihubungkan dengan jumlah pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan mempunyai hubungan yang negatif dengan tingkat kemajuan zaman, bahwa sebagian besar tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka terjadi di sektor agraris. Menurut generasi muda pencari kerja, sektor agraris yang begitu menjanjikan bagi sebagian orang bukanlah lahan pekerjaan yang menarik bagi mereka. a. Kemiskinan dan Kesempatan Kerja Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, kondisi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Seseorang atau sekelompok orang dikatakan berada dalam kondisi miskin apabila tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Jadi kemiskinan tidak dapat dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara lebih bermartabat. Inilah salah satu alasan mengapa generasi muda pencari kerja sangat tidak tertarik untuk bekerja di sektor agraris, dan gensi atau martabat mereka sepertinya tidak mampu terangkat kalau bekerja di sektor ini. Tapi pada kenyataannya tidaklah berlaku demikian karena banyak pula kesempatan kerja yang telah dimanfaatkan di sektor ini mampu melambungkan derajat martabat mereka pada sisi yang lebih baik. Berdasarkan data dari Tabel 2.5.1. terlihat bahwa jumlah angkatan kerja di Provinsi Jambi semakin meningkat, kalau pada Februari 2006 jumlah angkatan kerja ebesar 1.193.456 orang, naik menjadi 675.071 orang untuk periode yang sama pada tahun 2007 79
  • 88. sebesar 1.312.739 orang, kemudian posisi pada Februari 2008 turun menjadi sebesar 1.256.895 jiwa. Tabel 2.5.1 Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Provinsi Jambi, Februari 2006 – Februari 2009 Angkatan Kerja Bulan BAK Bekerja Penggrn Jumlah Februari 2009 1.260.000 74.000 1.334.000 666.610 Agustus 2008 1.224.483 66.371 1.290.854 666.556 Februari 2008 1.182.673 74.222 1.256.895 675.071 Agustus 2007 1.146.861 76.090 1.222.951 653.402 Februari 2007 1.227.555 85.184 1.312.739 584.333 Agustus 2006 1.103.386 78.264 1.181.650 657.217 Februari 2006 1.100.584 92.772 1.193.356 631.419 Sumber: Susenas BPS Provinsi Jambi, 2009 Jumlah pengangguran terbuka di provinsi Jambi untuk kurun waktu Februari 2006 sampai Agustus 2009 menunjukkan angka yang bervariasi, jumlah tertinggi pengangguran terbuka provinsi Jambi terjadi pada bulan Februari 2006 –Februari 2008 sebanyak 92.772 orang, dan terendah pada bulan Agustus 2008. (lihat Tabel 2.5.1), namun jika dilihat secara keseluruhan antara kurun waktu taun 2004-2008 terlihat bahwa pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebanyak 394.378 orang (atau sekitar 14,84 % dari total jumlah penduduk provinsi). Terdapat kecenderungan hasil surve menunjukkan bahwa jumlah pengangguran terbuka pada bulan-bulan Agustus lebih rendah dibandingkan dengan pengangguran terbuka pada bulan-bulan Februari selama kurun waktu survei. Gambar 2.5.1. Pengangguran Terbuka dari Provinsi Jambi Februari 2006 s.d Agustus 2009 Jumlah pengangguran terbuka daerah ini sejak tahun 2006 sampai 2008 memperlihatkan terjadi penurunan jumlah dari 177.709 atau (6,62%) pada tahun 2006, 80
  • 89. menurun menjadi 164.787 atau (5,91%) pada tahun 2008. Menurun tingkat pengangguran terbuka di provinsi Jambi disebabkan peluang perkerjaan yang sifatnya sementara masih terbuka, seperti meningkatnya tukang/pengusaha ojek hampir di setiap pelosok daerah ini. Peluang pekerjaan ini sifatnya hanya terpaksa karena tidak tersedia peluang lain yang cukup baik bagi pencari kerja. Sedangkan jumlah penduduk miskin yang ada di provinsi Jambi dari tahun 2004 s.d. 2008 mengalami penurunan baik dalam jumlah maupun dari persentase seperti yang dinyatakan dalam Tabel 2.5.2. Jika pertumbuhan penduduk miskin pada tahun 2005 sebesar 11,88%, tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun 2006 ke tahun 2007 adalah sebesar 10,27% dan pertumbuhan tahun 2007 ke tahun 2008 adalah sebesar 9,32%. Menurunkan jumlah kemiskinan di provinsi Jambi juga disebabkan oleh masih terbukanya kempatan kerja yang sifatnya temporer, seperti menjadi tukang ojek, buruh tani dan buruh bangunan. Namun penurunan jumlah kemiskinan ini juga diakibatkan oleh distribusi pendapatan di provinsi Jambi cukup merata dengan indikasi angka Gini Rasio provinsi Jambi sebesar 2,16% - tergolong pada ketimpangan pendapatan rendah (Bappeda, 2008). Tabel 2.5.2 Perkembangan Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan Provinsi Jambi, Tahun 2004-2008 Jumlah Pengangguran % % Tahun Penduduk Kemiskinan Terbuka Pertbh Pertbh (orang) 2004 2.619.553 158.199 6,04 326.134 12,45 2005 2.657.536 394.378 14,84 315.715 11,88 2006 2.683.099 177.709 6,62 305.068 11,37 2007 2.742.196 170.615 6,22 281.624 10,27 2008 2.788.269 164.787 5,91 259.867 9,32 Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2008 Berdasarkan data Tabel 2.5.2 terlihat bahwa terdapat hubungan yang negatif antara peningkatan jumlah penduduk provinsi Jambi dengan pengangguran terbuka dan kemiskinan. Jika jumlah penduduk Jambi terjadi peningkatan yang terus menerus dalam kurun waktu 2004-2008, tingkat kemiskinan terus menurun dari 326.134 orang pada tahun 2004 menjadi 259.867 orang pada tahun 2008. Demikian pula untuk tingkat pengangguran terbuka, dengan kecenderungan yang sama dengan arah pengurangan kemiskinan. 81
  • 90. Gambar 2.5.2 Perkembangan Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan Provinsi Jambi, 2004 – 2008 Gambar 2.5.3 Pertumbuhan Pengangguran dan dan Kemiskinan Provinsi Jambi, Februari 2006 – Agustus 2009 Tingkat pertumbuhan pengangguran dan kemiskinan selama kurun waktu 2004- 2008 terjadi trend penurunan kecuali untuk pertumbuhan kemiskinan dari tahun 2004 ke tahun 2005 terjadi peningkatan. Secara umum tingkat pertumbuhan kemiskinan lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan pengangguran terbuka kecuali untuk tahun 2005 dimana tingkat pertumbuhan pengangguran terbuka mencapai angka tertinggi. 82
  • 91. b. Tingkat Pelayanan Dinas PMKS Berdasarkan data Tabel 2.5.3 dan Tabel 2.5.4 terlihat bahwa tingkat pelayanan sosial yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kesejahteraan Sosial (PMKS) Provinsi Jambi masih relatif kecil. Jumlah usia lanjut pada tahun 2004 yang mampu dilayani oleh Dinas PMKS provinsi Jambi adalah sebesar 2.051 orang (atau 1,92%) dari total usia lanjut yang ada di daerah ini. Pada tahun yang sama, jumlah anak bermasalah yang mampu dilayani oleh dinas yang sama adalah sebanyak 6.117 orang (atau 1,43%) dari jumlah anak-anak bermasalah sosial, dan jumlah pelayanan dan rehabilitasi sosial yang mampu ditangani oleh dinas yang sama berjumlah 1,386 orang (atau 1,19%). Tabel 2.5.3 Perkembangan Tingkat Pelayanan Sosial dari Dinas Sosial (PMKS) Provinsi Jambi, 2004 – 2008 Anak Bermasalah Pelayanan dan Usia Lanjut Sosial Rehabilitasi Sosial Layanan Layanan Layanan Tahun Jumlah Jumlah Jumlah PMKS PMKS PMKS 2004 143.002 2.051 280.507 6.117 116.940 1.386 2005 155.094 1.768 281.243 5.476 126.730 1.533 2006 157.345 1.479 276.501 4.738 137.280 1.468 2007 162.880 1.775 250.402 3.530 142.071 1.449 2008 179.156 1.899 285.785 3.573 146.760 1.091 Sumber: Dinas PMKS Provinsi Jambi, berbagai seri laporan Tabel 2.5.4 Perkembangan Tingkat Pelayanan Sosial dari Dinas Sosial (PMKS) Provinsi Jambi, 2004 – 2008 (sambungan) Dinas PMKS Provinsi Jambi Pelayanan Pelayanan Rehabilitasi Tahun Bagi Anak Usia Lanjut Sosial 2004 1,92 1,43 1,19 2005 2,89 1,14 1,21 2006 2,53 0,94 1,07 2007 2,75 1,09 1,02 2008 3,10 1,06 0,74 Perkembangan sampai dengan tahun 2008, dari tiga tingkat pelayanan sosial dari Dinas PMKS terlihat juga bahwa jumlah tertinggi yang mampu dilayani oleh ini untuk usia 83
  • 92. lanjut sebesar 3,10% pada tahun 2008, sedangkan untuk pelayanan anak bermasalah tertinggi pada tahun 2004 sebesar 1,43%, dan untuk pelayanan dan rehabilitasi sosial tertinggi terjadi pada tahun 2004 sebesar 1.19%. 2.5.2 Outcomes Tingkat Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan informasi dari Gambar 2.5.4. tergambar bahwa outcomes Kesejahteraan Rakyat periode tahun 2004-2008 provinsi Jambi lebih tinggi dibandingkan dengan outcomes nasional. Namun jika dilihat dari trend pertumbuhan provinsi Jambi searah dengan trend pertumbuhan nasional. Gambar 2.5.4 Perbandingan Outcomes Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: Data Diolah Trend outcomes kesejahteraan rakyat provinsi Jambi (-4,53%) pada tahun 2005 lebih rendah dibandingkan dengan outcomes nasional (-2,53%). Pada tahun 2006 trend outcomes provinsi Jambi (5,03%) meningkat tajam menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan outcomes nasional (1,70%), kemudian trend provinsi Jambi untuk tahun 2007 dan tahun 2008 menurun searah dengan kecenderungan menurun positif untuk kedua daerah perbandingan, namun lebih rendah dibandingkan dengan trend outcomes nasional. 84
  • 93. Gambar 2.5.5 Perbandingan Trend Outcomes Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi dan Nasional, Tahun 2004-2008 Sumber: Data Diolah Analisis Relevansi Peningkatan kesejahteraan rakyat dapat dipengaruhi oleh berbagai tolok ukur, seperti tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, dan layanan yang dilakukan oleh dinas PMKS (Dinas Sosial). Arah kecenderungan (trend) peningkatan kesejahteraan rakyat provinsi Jambi kelihatannya sejalan dengan arah peningkatan kesejahteraan rakyat nasional. Hasil indikator kesejahteraan rakyat dari tahun ke tahun cukup membaik hal ini sebagian besar disebabkan oleh semakin membaiknya harga-harga komoditas unggulan sehingga banyak kemampuan daya beli masyarakat meningkat. Di samping itu tingkat pertumbuhan harga komoditas lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat indeks biaya hidup daerah Jambi. Indikator kesejahteraan rakyat dilihat dari tingkat pengangguran yang menurun di mana kesempatan kerja yang meningkat mampu diisi oleh penduduk setempat, dan belum mampu dan diminati oleh pencari kerja (pengangguran terbuka) yang berasal dari luar daerah kecuali untuk sektor sekundernya seperti sektor perhubungan dan komunikasi. Sejalan dengan itu tingkat kemiskinan juga berkurang karena peningkatan 85
  • 94. harga produk komoditas primer. Output yang dihasilkan oleh masyarakat mampu mengangkat harkat martabat mereka lebih tinggi dari garis kemiskinan daerah. Analisis Efektivitas Hasil keseluruhan indikator kesejahteraan rakyat provinsi Jambi mempunyai dampak yang posisitf bagi tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat, hanya saja terdapat kecenderungan menurun walaupun cukup baik dibandingkan dengan tahun-tahun awal pengkajian. Hasil yang dicapai nampak juga sejalan dengan arah kecenderungan nasional. Namun kalau dilihat dari tingkat pelayan yang mampu diberikan oleh Dinas PMKS masih terlalu kecil dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk usia lanjut, anak-anak bermasalah sosial, dan pelayanan dan rehabilitasi sosial baik untuk provinsi maupun untuk nasional 2.5.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Perkembangan jumlah kesempatan kerja dan jumlah tenaga kerja yang bekerja sebagai akibat dari bertambahnya jumlah investasi dan jumlah perusahaan yang terbentuk oleh penanaman modal tersebut. Pertumbuhan ekonomi diharapkan akan menjadi lebih tinggi dengan masuknya investasi dan diharapkan pula jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh kegiatan penanaman modal akan dapat meningkat pula. Sehingga dengan demikian salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah akan diiringi pula oleh peningkatan peningkatan jumlah kesempatan kerja dan pengurangan tingkat pengangguran. Tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi yang cukup tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, ternyata kurang berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, hal ini terlihat bahwa jika menurut Tabel 2.3.3 dan Tabel 2.5.5. terlihat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Jambi yang terus meningkat dari 5,57% tahun 2005 meningkat terus menjadi 7,16% pada tahun 2008, yang diikuti oleh meningkatnya jumlah investasi, namun tidak diiringi dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan, demikian pula peningkatan jumlah perusahaan yang dibiayai oleh PMDN dari kurun waktu 2004-2008 ternyata jumlah tenaga kerja yang digunakan semakin berkurang. 86
  • 95. Tabel 2.5.5 Jumlah PMDN di Provinsi Jambi menurut Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja Tahun 2004-2008 Realisasi Jumlah Tenaga Kerja Pertbhn Tahun Investasi Prshn Ekonomi (Rp Juta) Indonesia Asing Jumlah 2004 120 9.090.812,7 31.498 81 31.579 2005 121 8.468.661,8 27.014 35 35.527 5,57 2006 124 9.144.985,1 39.576 23 39.599 5,89 2007 124 9.193.509,3 39.576 23 39.599 6,82 2008 126 8.838.272,4 28.546 34 28.580 7,16 Sumber: Jambi Dalam Angka, 2008 Informasi dari Tabel 2.5.6 tentang jumlah PMA di provinsi Jambi untuk periode yang sama juga memperlihatkan gejala yang sangat kentara, bahwa berkembangnya jumlah perusahaan dan peningkatan investasi PMA tidak diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Tabel 2.5.6 Jumlah PMA di Provinsi Jambi menurut Realisasi Investasi dan Tenaga Kerja Tahun 2004-2008 Realisasi Jumlah Tenaga Kerja Tahun Investasi Prshn (US$ 000) Indonesia Asing Jumlah 2004 48 706.921 7.706 13 7.719 2005 8 85.175 6.926 26 8.320 9 Rp. 26 001.510 2006 40 78.425 1.815 9 1.824 2007 40 78.425 1.815 9 1.824 2008 58 5.370,23 955 2 363 Sumber: Jambi Dalam Angka, 2008 Kedua jenis kegiatan investasi tersebut semakin memperkuat pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi Jambi yang tinggi dikategorikan kepada pertumbuhan ekonomi yang kurang berkualitas. Beberapa indikasi tentang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas antara lain bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti oleh: 1) 87
  • 96. peningkatan jumlah tenaga kerja yang digunakan; 2) pengurangan pengangguran; dan 3) pengurangan tingkat kemiskinan di daerah. 2.5.3 Rekomendasi Kebijakan Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, penanggulangan kemiskinan senantiasa menjadi priorotas pembangunan. Kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan selama ini, dapat dikelompokkan dalam empat aspek yaitu: (1) menciptakan kesempatan kerja melalui proyek yang memiliki keterkaitan kedepan maupun kebelakang terhadap sektor lainnya dalam penyerapan tenaga kerja. Dalam hal ini pemerintah perlu memberikan iklim usaha yang kondusif kepada pihak swasta yang berinvestasi (2) menyempurnakan program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya informasi pasar kerja, membentuk berbagai bursa kerja, serta memperbaiki sistem pelatihan bagi pencari kerja. (3) pengurangan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin melalui penguatan sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan akses masyarakat miskin kepada layanan dasar; (4) pemberdayaan dan penguatan kelembagaan yang berpihak kepada masyarakat miskin. Terkait dengan hal tersebut langkah-langkah priorotas yang perlu dilakukan oleh pemerintah provinsi Jambi adalah: (1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin, terutama melalui keterjangkauan sekolah dasar dan menengah serta pelatihan ketrampilan pada tingkat kabupaten; (2) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin, terutama penanganan pengurangan kematian ibu, balita dan gizi buruk; (3) memperbaiki akses dan sanitasi dasar termasuk air minum bagi perkotan dan perdesaan; (4) mempercepat penanganan infrastruktur perdesaan serta daerah-daerah tertinggal dan terisolir; (5) memperluas program pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian masyarakat miskin agar dapat berpartisipasi dalam masalah kemiskinan; (6) memperluas jangkauan pelayanan dan pasar usaha kecil dan mikro; dan 88
  • 97. (7) mengembangkan sistem jaminan sosial untuk penanganan resiko dan kerentanan masyarakat miskin. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi maka perlu dilakukan beberapa langkah kebijakan yang menitikberatkan pada : 1. Menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok agar dapat menekan laju inflasi dan dapat dijangkau oleh kelompok masyarakat miskin. 2. Mengembangkan kegiatan ekonomi yang berpihak pada kelompok rakyat miskin 3. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kebutuhan dasar 4. Meningkatkan perlindungan terhadap rumah tangga miskin yang pemberdyaanya sehingga secara perlahan dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. 89
  • 98. Bab III KESIMPULAN 1. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah dalam 5 sasaran utama pembangunan yaitu Pelayanan Publik dan Demokrasi, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, Pembangunan Ekonomi, Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Tingkat Kesejahteraan Sosial Dalam periode 2004-2008, Pembangunan di Provinsi Jambi memperlihatkan peningkatan yang secara berkelanjutan. 2. Trend pertumbuhan kinerja pembangunan di provinsi Jambi pada hampir semua sasaran memperlihatkan pola yang hampir sama dengan trend nasional walaupun sebagian berada diatas dan sebagian lagi dibawah trend nasional. 3. Sasaran-sasaran utama yang kinerjanya perlu lebih ditingkatkan dalam PJM-D berikutnya ialah pengendalian pertumbuhan penduduk, angka kematian ibu dan pengendalian lahan kritis. 4. Secara umum dapat dikatakan bahwa capaian pembangunan periode 2004-2009 di provinsi Jambi sangat relevan dengan capaian pembangunan nasional. 5. Pelayanan publik di provinsi Jambi sangat relevan dengan tujuan pembangunan nasional, dan tingkat efektivitasnya juga lebih baik dibandingkan perkembangan rata- rata nasional. 6. Perkembangan kualitas SDM di provinsi ini masih relevan dengan tujuan pembangunan nasional. Namun trend capaiannya tidak mengalami kemajuan yang berarti yang salah satunya akibat kontribusi menurunnya persentase jumlah guru yang layak mengajar pada tingkat SMP, 7. Tingkat pembangunan ekonomi menunjukkan perkembangan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat nasional. Namun dari sisi efektivitas, terjadi fluktuasi trend capaian indikator outcome yang menunjukkan kurang konsiten dalam memelihara pembangunan ekonomi yang juga disebabkan laju investasi yang fluktuatif. 8. Tingkat pengelolaan sumberdaya alam menunjukkan perkembangan pengelolaan yang relevan dengan rata-rata tingkat nasional, namun belum begitu efektif mencegah kerusakan yang ditunjukkan dengan masih meningkatnnya lahan kritis dan 90
  • 99. lahan sangat kritis, sementara perkembangan rehabilitasi lahan belum mampu mengejar laju peningkatan lahan kritis tersebut. 9. Tingkat kesejahteraan sosial cukup relevan dengan tujuan pembangunan nasional dan tren pencapaian kemajuannya juga relatif efektif hingga tahun 2008. 91