■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  
 

                                                              Kata Pengantar


...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  
 

sebaiknya dapat dijadikan sebagai salah satu agenda utama pembangunan di Provin...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  
 


                                                                            BA...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  



        pembangunan yang dicapai masih belum optimal karena hingga saat ini Pro...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  
 

       pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah; (2) Pemili...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  



                                    Gambar 1.1. Kerangka Kerja EKPD




    (2)...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  
 

         •    Kualitas,        yaitu      pengukuran    derajat   kesesuaian   ...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  



    (3) Pelaksanaan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan
         Ta...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  
 

               • persentase penduduk miskin
               • tingkat penganggur...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  



    •    Pengumpulan Data Primer

         Data primer diperoleh melalui Focus ...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  
 


                                                                              ...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  



    masih rendah, selain itu juga masih terdapat ketimpangan antar satuan pendi...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  
 

      nilai persentase pada tahun 2008 adalah sebesar 42,50% sedikit lebih ting...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  



    rendahnya kinerja tersebut adalah ‘tidak lengkapnya barang bukti, sehingga
...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  
 

     2004 sampai sekarang pemerintah daerah selalu menambah PNS setiap tahunnya...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  



                          Gambar 2.2. Grafik Persentase Aparat di Provinsi Beng...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  
 

    konpetensi yang dimiliki aparat dengan penempatannya di bidang pekerjaan te...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  




                    Gambar 2.3. Grafik Persentase Jumlah Kabupaten yang Memili...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  
 



       Gambar 2.4. Grafik Capaian Indikator Tingkat Pelayanan Publik Provinsi...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  



    partisipasi angkatan kerja (TPAK) kaum perempuan masih relatif rendah yaitu...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  
 

    2.2.2. Gender Empowerment Meassurement (GEM)
    GEM (Gender Empowerment me...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  



    Melihat gambaran diatas, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada ...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  
 

    konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  



    Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pemerintah Provinsi Bengkulu dal...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  
 

     kinerja pembangunan dalam hal partisipasi masayarakat mencerminkan bahwa
 ...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  



    Relevansi: Tingkat partsipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  
 

    Relevansi: Sama dengan pemilihan legislative, tingkat partsipasi politik ma...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  



    49,9 maka pembangunan manusianya termasuk dalam kategori masih rendah, dan
...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  
 

    Nilai APM SD/MI selama periode 2004-2008 menunjukkan bahwa sekitar 92% dari...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  



    o    Peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBN da...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  
 

    Efektivitas. Dilihat dari segi efektivitas telah menunjukkan kemajuan seper...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  



    dibandingkan dengan angka nasional, angka putus sekolah pada setiap jenjang...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  
 

    2.2.2.4. Angka Melek Aksara 15 tahun keatas
    Angka melek aksara di Provi...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  



         memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpe...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  
 

    terakhir mencerminkan bahwa tingkat relevansi pembangunan pendidikan di Pro...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  



                    Gambar 2.12. Grafik Perkembangan Umur Harapan Hidup
       ...
■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu  
 

    diharapkan juga menciptakan perilaku masyarakat untuk hidup sehat tidak saj...
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB

2,073 views
1,962 views

Published on

Laporan Akhir EKPD 2009 Provinsi Bengkulu oleh Universitas Bengkulu

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,073
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
76
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan Akhir EKPD 2009 Bengkulu - UNIB

  1. 1. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu     Kata Pengantar Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera, Sebagai upaya untuk meningkatkan relevansi dan efektifitas pembangunan daerah, Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS telah memberikan kepercayaan kepada Universitas Bengkulu untuk melaksanakan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) di Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kerjasama diantara kita selama ini. Besar harapan kami semoga kerjasama yang baik ini akan berkesinambungan dan berkembang dalam ruang lingkup yang lebih luas di masa yang akan datang. Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga pelaksanaan penelitian dan pembuatan laporan akhir Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2009 ini dapat diselesaikan. Meskipun begitu, minimnya ketersediaan data yang dibutuhkan di dinas dan instansi-instansi terkait masih merupakan suatu persoalan utama yang menghambat kelancaran pelaksanaan EKPD pada tahun ini. Kelangkaan data sangat terasa terutama untuk indikator-indikator yang baru diperkenalkan dan digunakan pada EKPD tahun ini seperti data yang berkaitan dengan UMKM. Selain sebagai hambatan, kendala dalam ketersediaan data tersebut diharapkan sebagai tantangan bagi semua pihak terkait untuk diperbaiki di masa yang akan datang. Berdasarkan indikator yang digunakan, kinerja pembagunan di Provinsi Bengkulu secara umum dapat dikatakan telah mempunyai tingkat relevansi dan tingkat efektifitas yang cukup memadai bila dibandingkan dengan beberapa indikator pembangunan yang sama di tingkat nasional terutama dalam hal pembangunan SDM. Meskipun begitu, pertumbuhan ekonomi dari tahun 2007 ke tahun 2008 mengalami penurunan yang cukup signifikan dan berada di bawah nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Tingginya tingkat ketergantungan pertumbuhan ekonomi terhadap variabel tertentu terutama konsumsi (C) dan ekspor (X) serta terjadinya krisis keuangan global yang berpengaruh terhadap harga produk-produk utama yang dihasilkan di Provinsi Bengkulu seperti sawit dan karet merupakan faktor yang dianggap berpengaruh dan berkontribusi signifikan terhadap penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut. Kondisi ini memberikan implikasi bahwa struktur ekonomi Provinsi Bengkulu cenderung masih lemah dan rentan. Sehubungan dengan itu, kebijakan pembangunan Provinsi Bengkulu di masa mendatang sebaiknya difokuskan kepada pemberdayaan dan penguatan kemampuan ekonomi lokal. Selain itu, pendapatan perkapita penduduk Provinsi Bengkulu telah mengalami peningkatan. Namun kenaikan tersebut belum setara dengan kenaikan pendapatan perkapita di tingkat nasional. Sehingga pergeseran pendapatan perkapita Provinsi Bengkulu malah lebih lambat, posisinya jauh dibawah pendapatan perkapita nasional dan bahkan perubahan absolutnya lebih kecil di banding tahun sebelumnya. Selain disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan PDRB, hasil ini juga mengindikasikan bahwa tingkat produktifitas di Provinsi Bengkulu cenderung masih lebih rendah bila dibandingkan dengan produktifitas di tingkat nasional. Oleh karena itu, kebijakan dan program yang mendorong peningkatan produktifitas seperti peningkatan soft-skills masyarakat dan transfer teknologi guna meningkatkan nilai tambah (value added) sumberdaya daerah   i
  2. 2. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu     sebaiknya dapat dijadikan sebagai salah satu agenda utama pembangunan di Provinsi Bengkulu di masa yang akan datang. Selama melaksanakan penelitian dan penyusunan laporan ini, Tim telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak dan instansi terkait. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan berharap semoga kerjasama yang baik ini akan terus berkembang di masa mendatang. Akhirnya kami berharap semoga dokumen laporan EKPD Provinsi Bengkulu tahun 2009 ini bermanfaat bagi berbagai pihak terkait terutama Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan dan menentukan kebijakan pembangunan yang lebih relevan dan efektif di masa yang akan datang demi terwujudnya kesejahteraan bagi segenap masyarakat. Meskipun terhalang oleh terbatasnya ketersediaan data yang dibutuhkan, kami telah berusaha untuk mempresentasikan hasil yang terbaik yang bisa dilakukan. Berbagai keterbatasan tersebut tentunya telah mempengaruhi tingkat kesempurnaan laporan ini. Oleh karena itu, kami akan mengucapkan banyak terimakasih bila ada masukan yang konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan laporan ini dan demi keberhasilan pembangunan di Provinsi Bengkulu yang kita cintai ini. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bengkulu, Desember 2009 Rektor Universitas Bengkulu Prof. Ir. Zainal Mukhtamar, M.Sc,Ph.D NIP.19591110.198403.1.005 Tim EKPD Provinsi Bengkulu, M.Abduh, SE,M.Sc, Ph.D (Ketua) Hutapia, SE, ME (Anggota) Dr.M.Ridwan, SE,MP. (Anggota) Dr.Iskandar.M.Si (Anggota) Benardin, SE, MT (Anggota) Adi Bastian, SH,MH (Anggota)     ii
  3. 3. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu     BAB I Pendahuluan   1.1. Latar Belakang dan Tujuan Pembangunan daerah termasuk di Provinsi Bengkulu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pada hakekatnya pembangunan daerah merupakan serangkaian upaya yang terencana, terstruktur dan sistematis serta berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi segenap masyarakat dan menggapai masa depan yang lebih baik di masa yang akan datang. Meskipun tujuan utama pembangunan hampir relatif sama untuk semua daerah, namun setiap daerah mempunyai karakteristik dan potensi yang belum tentu sama dengan daerah lain sehingga pemerintah di masing-masing daerah perlu membuat kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya tetapi harus relevan atau tidak bertentangan dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di daerah masing-masing. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan utama pembangunan daerah dan nasional, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah merencanakan dan mengimplementasikan berbagai jenis kebijakan dan program pembangunan di segala bidang secara bertahap baik untuk jangka pendek berupa rencana kerja, jangka menengah berupa rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) maupun rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD). Meskipun telah banyak upaya pembangunan di berbagai bidang yang telah dilaksanakan, namun hasil 1
  4. 4. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu   pembangunan yang dicapai masih belum optimal karena hingga saat ini Provinsi Bengkulu masih dikategorikan sebagai salah satu provinsi tertinggal di Indonesia. Oleh karena itu, kinerja pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu perlu dievaluasi untuk perbaikan kebijakan dan program di masa yang akan datang agar tujuan utama pembangunan daerah dapat diwujudkan. Sebagaimana di tingkat nasional, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) 2009 di Provinsi Bengkulu dilaksanakan untuk menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-2008. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut. Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberikan informasi penting yang berguna sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi yang spesifik sesuai kondisi lokal Provinsi Bengkulu guna mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah pada periode berikutnya, termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi (DEKON). 1.2. Keluaran Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan EKPD 2009 di Provinsi Bengkulu ini meliputi: • Terhimpunnya data dan informasi evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu • Tersusunnya hasil analisa evaluasi kinerja pembangunan daerah di Provinsi Bengkulu 1.3. Metodologi Evaluasi Metodologi Evaluasi dan Kerangka Kerja EKPD 2009 di Provinsi Bengkulu mengacu kepada panduan yang disediakan oleh BAPPENAS yang meliputi beberapa tahapan kegiatan utama yaitu: (1) Penentuan indikator hasil (outcomes) yang memiliki   2
  5. 5. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu     pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah; (2) Pemilihan pendekatan dalam melakukan evaluasi; dan (3) Pelaksanaan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1. Ketiga tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut: (1) Penentuan Indikator Hasil (outcomes) Indikator kinerja dari tujuan/sasaran pembangunan daerah merupakan indikator dampak (impacts) yang didukung melalui pencapaian 5 kategori indikator hasil (outcomes) terpilih. Pengelompokan indikator hasil serta pemilihan indikator pendukungnya, dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut: • Specific, atau indikator dapat diidentifikasi dengan jelas; • Relevant: mencerminkan keterkaitan secara langsung dan logis antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcomes dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; • Measurable: jelas dan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas dan biaya; • Reliable: indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja; • Verifiable: memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator; • Cost-effective: kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data. Pengelompokan 5 kategori indikator hasil (outcomes) yang mencerminkan tujuan/sasaran pembangunan daerah meliputi: A. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi. B. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia. C. Tingkat Pembangunan Ekonomi. D. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam. E. Tingkat Kesejahteraan Sosial. 3
  6. 6. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu   Gambar 1.1. Kerangka Kerja EKPD (2) Pemilihan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi Hubungan antar tingkat indikator dengan pendekatan pengukuran kinerja dapat dilihat dalam Gambar 1.2 yaitu: • Relevansi untuk menilai sejauh mana pembangunan yang dijalankan relevan terhadap sasaran atau kebutuhan daerah dalam menjawab permasalahannya. • Efektivitas, untuk melihat apakah pembangunan yang dilakukan berkontribusi terhadap pencapaian baik tujuan spesifik maupun umum pembangunan daerah. • Efisiensi, untuk mengetahui bagaimana masukan (inputs) dirubah menjadi keluaran (outputs). • Efektivitas Biaya, untuk menggambarkan hubungan antara input dengan outcomes pembangunan.   4
  7. 7. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu     • Kualitas, yaitu pengukuran derajat kesesuaian antara hasil-hasil pembangunan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. • Waktu, yaitu ketepatan waktu/periode pencapaian kinerja yang ditetapkan. • Produktivitas, untuk melihat nilai tambah dari setiap tahapan proses pembangunan dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan EKPD 2009, maka pendekatan dalam melakukan evaluasi hanya meliputi relevansi dan efektivitas pencapaian. Gambar 1.2 . Hubungan antara Indikator dan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi 5
  8. 8. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu   (3) Pelaksanaan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan Tahapan evaluasi dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah serta mengidentifikasi tujuan pembangunan daerah. Tahap kedua adalah melengkapi dan mengoreksi Tabel Capaian yang dilanjutkan dengan tahap ketiga yaitu melakukan penilaian berkaitan dengan relevansi dan efektivitas pencapaian. Tahap keempat adalah melakukan identifikasi berbagai alasan atau isu yang menyebabkan capaian pembangunan daerah (tidak) relevan dan (tidak) efektif. Tim Evaluasi Provinsi menjelaskan “How and Why” berkaitan dengan capaian pembangunan daerah. Tahap kelima adalah menyusun rekomendasi untuk mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan periode berikutnya. (4) Metode Analisis Metode yang digunakan untuk menentukan capaian 5 kelompok indikator hasil adalah sebagai berikut: (1) Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih yang memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes). (2) Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator pendukung dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase. (3) Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase maka tidak dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri. (4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna negatif, maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan terlebih dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif). Sebagai contoh adalah nilai indikator pendukung persentase kemiskinan semakin tinggi, maka kesejahteraan sosialnya semakin rendah. (5) Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi jumlah dari penyusun indikator hasil (indicator pendukungnya). Contoh untuk indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial disusun oleh:   6
  9. 9. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu     • persentase penduduk miskin • tingkat pengangguran terbuka • persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak • presentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia • presentase pelayanan dan rehabilitasi sosial Semua penyusun komponen indikator hasil ini bermakna negatif (Lihat No.4). Sehingga: Indikator kesejahteraan sosial = {(100% - persentase penduduk miskin) + (100% - tingkat pengangguran terbuka) + (100% - persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak) + (100%- persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia) + (100% - persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial}/5 Untuk menilai kinerja pembangunan daerah, pendekatan yang digunakan adalah Relevansi dan Efektivitas. Relevansi digunakan untuk menganalisa sejauh mana tujuan/sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini, relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional. Sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan dapat dilihat dari sejauh mana capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (5) Sumber Data Dalam mengumpulkan data dan informasi, teknik yang digunakan melalui: • Pengamatan langsung Pengamatan langsung kepada masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan di daerah, diantaranya dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, lingkungan hidup dan permasalahan lainnya yang terjadi. 7
  10. 10. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu   • Pengumpulan Data Primer Data primer diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan pemangku- kepentingan pembangunan daerah dan narasumber/informan yang memahami topik dalam pembangunan daerah di provinsi Bengkulu. Tim Evaluasi Provinsi menjadi fasilitator rapat/diskusi dalam menggali masukan dan tanggapan peserta diskusi. • Pengumpulan Data Sekunder Data dan informasi yang telah tersedia pada instansi pemerintah seperti BPS daerah, Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau dinas-dinas terkait seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta KPUD serta dari hasil penelitian yang terkait.   8
  11. 11. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu     BAB II   Hasil Evaluasi Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) 2009 di Provinsi Bengkulu dilaksanakan dengan menggunakan dan mengacu kepada metode evaluasi yang telah disediakan oleh BAPPENAS terutama dalam penentuan indikator kinerja, jenis data, teknik pengolahan data dan presentasi hasil pengolahan data serta analisisnya. Berdasarkan hasil evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukan berbagai upaya percepatan pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun demikian upaya yang dilakukan tersebut menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan. Secara umum permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah Provinsi Bengkulu antara lain adalah: • Seluruh kabupaten termasuk dalam kategori daerah tertinggal (dari 9 kabupaten / Kota), hanya kota Bengkulu saja yang tidak termasuk dalam kelompok ini berdasarkan klasifikasi dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, • Terbatasnya sarana dan prasarana (infrastruktur), yang terdiri dari sarana dan prasarana transportasi, listrik dan telekomunikasi, air, irigasi, sarana pendidikan dan kesehatan. Prasarana transportasi terutama jalan (jalan Nasional, Provinsi/kabupaten/kota) yang ada sebagian besar dalam kondisi rusak. Selain Infrastruktur jalan, infrastruktur pelabuhan laut pulau Baai mengalami pendangkalan yang sangat mengganggu aktivitas bongkar dan muat. • Keterbatasan kemampuan keuangan daerah sehingga membatasi ruang gerak pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Sumber keuangan pemerintah Provinsi Bengkulu masih sangat tergantung kepada subsidi pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum. • Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dikarenakan terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Kualitas pendidikan 9
  12. 12. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu   masih rendah, selain itu juga masih terdapat ketimpangan antar satuan pendidikan antar daerah dan antar kelompok masyarakat. Penyediaan pelayanan pendidikan belum dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Sementara itu, kualitas pelayanan kesehatan masih rendah dan belum merata. Status kesehatan masyarakat, terutama penduduk miskin masih rendah. Kapasitas pelayanan kesehatan masih rendah dan jumlah tenaga kesehatan serta pembiayaan kesehatan masih terbatas dan pola alokasinya belum optimal. • Iklim usaha masih kurang menarik bagi investor, jauh di bawah iklim usaha provinsi tetangga. Minat investasi, yang tercermin dari nilai persetujuan PMDN dan PMA, juga masih sangat rendah. • Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan yang rentan untuk jatuh ke bawah garis kemiskinan masih cukup besar. Kemiskinan di Provinsi Bengkulu juga diiringi oleh masalah ketimpangan pembangunan antar kabupaten. • Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan belum secara optimal ditangani dengan baik. Kerusakan sumber daya hutan cenderung meningkat. • Pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance) belum terlaksana secara optimal, hal ini disebabkan karena rendahnya kinerja aparatur pemerintah daerah, masih adanya pelanggaran disiplin dan tingginya tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN, belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan birokrasi pemerintah untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas- tugas pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif, dan belum optimalnya teknologi informasi dan komunikasi di setiap dinas instansi. Hasil pengolahan data evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah beserta analisisnya disajikan di bawah ini secara berturut-turut berdasarkan lima kategori indikator hasil (outcomes) yang digunakan pada EKPD 2009 ini. 2.1. Tingkat Pelayanan Publik 2.1.1. Persentase Jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan Selama periode sejak tahun 2004 hingga 2008, persentase jumlah kasus korupsi yang dilaporkan dengan yang ditangani dan ditindaklanjuti di Provinsi Bengkulu menunjukkan angka yang berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan nilai terendah jumlah kasus yang ditangani dan ditindaklanjuti sebesar 30% pada tahun 2007 dan nilai tertinggi sebesar 87,5% pada tahun 2006. Sebagaimana terlihat pada tabel 2.1,   10
  13. 13. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu     nilai persentase pada tahun 2008 adalah sebesar 42,50% sedikit lebih tinggi dari tahun 2007. Alasan utama yang menyebabkan masih banyaknya jumlah kasus korupsi yang tidak terselesaikan adalah karena beberapa kasus-kasus korupsi yang dilaporkan baik perorangan maupun kelompok tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup kuat, sehingga tidak dapat dimasukkan dalam registrasi perkara. Selain nilai persentase, jumlah kasus korupsi yang dilaporkan juga berfluktuasi dengan nilai terendah sebesar 8 kasus tahun 2004 dan nilai tertinggi sebesar 40 kasus pada tahun 2008. Meskipun begitu, salah satu kendala yang dihadapi dilapangan adalah terbatasnya ketersediaan data yang berasal dari sumber-sumber resmi. Apabila dibandingkan dengan informasi yang diberitakan melalui media masa lokal, jumlah kasus korupsi yang tercatat di Kajati Provinsi Bengkulu cendrung lebih kecil. Tabel 2.1. Persentase Jumlah Kasus Korupsi Yang Dilaporkan Dengan Yang Disidang, Tahun 2004 - 2008 Jumlah Kasus Jumlah Perkara Tahun % Provinsi % Nasional yang Dilaporkan Yang disidang 2004 8 7 83,33 97,00 2005 17 14 82,35 97,00 2006 24 21 87,50 94,00 2007 18 6 30,00 94,00 2008 40 17 42,50 94,00 Sumber : Kajati Provinsi Bengkulu, 2009 Relevansi: Sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1, persentase jumlah kasus korupsi yang ditangani di Provinsi Bengkulu masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan persentase yang dicapai di tingkat nasional. Hal ini memberikan implikasi bahwa tingkat keseriusan Provinsi Bengkulu untuk memberantas korupsi kelihatannya belum setara atau tidak lebih baik dengan upaya dan tekad yang dilakukan di tingkat nasional. Implikasi tersebut sekaligus menunjukkan rendahnya tingkat relevansi antara hasil capaian (kinerja) di Provinsi Bengkulu dengan kinerja di tingkat nasional. Efektivitas: Kinerja Provinsi Bengkulu dalam menangani kasus korupsi sejak dua tahun terakhir telah mengalami penurunan yang signifikan atau tidak lebih baik bila dibandingkan dengan kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan pelaksanaan pemberantasan korupsi dalam beberapa tahun terakhir juga mempunyai tingkat efektifitas yang rendah. Rendahnya tingkat efektifitas tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor. Meskipun begitu, faktor utama yang dijadikan alasan oleh pihak-pihak terkait sehubungan dengan 11
  14. 14. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu   rendahnya kinerja tersebut adalah ‘tidak lengkapnya barang bukti, sehingga penanganan kasus-kasus yang dilaporkan tidak dapat diselesaikan hingga tuntas. Sebagaimana kejadian di tingkat nasional dalam beberapa bulan terakhir ini, diduga penyebab banyaknya kasus yang dipeti-es-kan adalah karena adanya ‘mafia kasus’ di pengadilan. Namun, dugaan seperti itu tidak mudah untuk dibuktikan. Rekomendasi: Keberhasilan dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama kuatnya komitmen dari berbagai pihak terkait dan tingginya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, pemerintah baik di daerah mauoun di pusat sebaiknya merumuskan strategi yang lebih efektif yang bertujuan untuk mendorong peningkatan komitmen pihak-pihak terkait dalam pemeberantasan kourpsi termasuk memberikan reward yang istimewa bagi yang berprestasi dan memberikan punishment hukuman yang lebih berat bagi aparat yang melanggarnya. Selain itu, pada umumnya tingkat pemahaman masyarakat dalam masalah hukum masih belum memadai, sehingga tidak sepenuhnya memahami mekanisme pelaporan kasus dan menyipaklan barang-barang bukti yang dibutuhkan. Selanjutnya perlindunghan hukum yang cendrung rendah terutama bagi masyarakat secara umum diduga telah berpengaruh terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, pendidikan hukum melalui berbagai media masa dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat umum serta adanya jaminan keamanan bagi masyarakat pelapor kasus korupsi diperkirakan juga dapat mendorong terjadinya proses kontrol oleh masyarakat. 2.1.2. Persentase Aparat yang Berijazah Minimal S1 Tingkat pendidikan aparat mempunyai korelasi dengan tingkat pelayanan publik dan produktivitas kerja karyawan. Apabila dilihat perbandingan persentase aparat yang berijazah minimal S1 di Provinsi Bengkulu dengan rata-rata nasional sejak tahun 2006 - 2007, menunjukkan bahwa kualitas pendidikan aparat di daerah ini lebih baik yakni: 44,15% berbanding 30,6%, namun pada tahun 2008 persentase tersebut menurun sedangkan pada tingkat nasional terjadi kenaikan. Tingginya persentase ini karena dalam beberapa tahun terakhir dalam proses penerimaan CPNS di Provinsi Bengkulu dengan persyaratan pendidikan minimal S1. Sementara itu sejak tahun   12
  15. 15. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu     2004 sampai sekarang pemerintah daerah selalu menambah PNS setiap tahunnya kurang lebih 4500 orang. Tabel 2.2. Perkembangan Persentase Aparat di Provinsi Bengkulu yang Berijazah Minimal S1, Tahun 2004 -2008 Aparat yang berijazah minimal S1 2004 2005 2006 2007 2008 Bengkulu 59,50 29,40 50,19 44,15 39,34 Nasional 29,9 31 31,93 30,6 30,99 Sumber BPS Provinsi Bengkulu, 2009 Gambar 2.1. Grafik Perbandingan Perkembangan Persentase Aparat di Provinsi Bengkulu yang berijazah minimal S1, Tahun 2004 -2008 59.5 60 50.19 50 44.15 40 39.34 Persen 29.9 29.431 31.93 30.6 30.99 30 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 Tahun Provinsi Bengkulu Nasional   Tabel 2.3. Jumlah Aparatur Pemerintah di Provinsi Bengkulu Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2008 No Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah 1S D / Primary School 147 20 167 2SLTP / Junior High School 160 34 194 3S M U / Senior High School 1.622 878 2.500 4D-1 / Diploma I 8 13 21 5D-2 / Diploma II 27 6 33 6D-3 / Diploma III 374 351 725 7D-4 / Diploma IV 7 5 12 8S-1 / Strata I 1492 685 2177 9S-2 / Strata II 148 41 189 10S-3 / Strata III 2 0 2 Jumlah 3.987 2.033 6.020 Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2009 13
  16. 16. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu   Gambar 2.2. Grafik Persentase Aparat di Provinsi Bengkulu yang Berijazah Minimal S1, Tahun 2008 1800 1622 1600 1492 1400 1200 Jumlah 1000 878 800 685 600 374 351 400 147 160 148 200 34 27 6 41 20 8 13 7 5 2 0 0 SD/ SLTP / SM U / D-1 / D-2 / D-3 / D-4 / S-1 / St rata S-2 / S-3 / Primary Junior High Senior Diploma I Diploma II Diploma III Diploma IV I St rata II Strata III School School High School Laki-Laki Perempuan   Meskipun jumlah aparat yang berijazah minimal S1 sudah melebihi dari rata-rata nasional, namun kualitas pelayanan publik masih belum cepat dan efisien. Hal ini dapat disebabkan karena penerapan SPM masih terbatas, kurangnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, masih rendahnya e-literasi aparatur pemerintah dan masih adanya prosedur pelayanan yang berbelit-belit. Relevansi: Peningkatan dalam jumlah dan persentase aparat yang berijazah S1 di Provinsi Bengkulu mencerminkan bahwa kebijakan yang diambil dalam perekrutan aparat pemerintah telah sejalan dengan kebijakan di tingkat nasional. Oleh karena itu, kinerja yang telah dicapai oleh Provinsi Bengkulu telah sejalan dan relevan dengan kebijakan yang sama di tingkat nasional. Efektifitas: Bila efektifitas diukur berdasarkan peningkatan jumlah dan persentase aparat yang berijazah S1 maka kinerja Provinsi Bengkulu dalam hal perekrutan tenaga kerja (aparat) dapat dikatakan telah efektif. Meskipun begitu, hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat adanya kecendrungan belum relevannnya antara latar belakang pendidikan dan jenis pekerjaan yang diemban oleh bersangkutan. Ketidak-cocokan tersebut berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga tidak terlihat adanya perbedaan yang signifikan yang ditimbulkan oleh peningkatan jumlah aparat yang berpendidikan minimum S1. Rekomendasi: Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, ada beberapa program dan kegiatan yang dapat dilakukan seperti: peningkatan kualitas SDM (aparat) dalam konteks profesionalisme termasuk meningkatkan kecocokan (link dan match) antara   14
  17. 17. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu     konpetensi yang dimiliki aparat dengan penempatannya di bidang pekerjaan tepat sehingga the right man on the right place dapat diwujudkan. Selain itu, pada umumnya aparat S1 yang baru saja diterima atau direkrut biasanya belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan khusus dalam hal publik service. Oleh karena itu, pelatihan atau training juga perlu dilakukan secara periodik terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. guna meningkatkan wawasan, pemahaman dan keterampilan aparat dalam hal pemberian pelayanan publik yang lebih baik dan optimal bagi masyarakat. Sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme aparat, kebijakan rewards dan punishment perlu dirumuskan dan dilaksanakan termasuk punishment bagi aparat yang terkait dengan kasus korupsi agar terwujud ‘good governance, profesionalisme, transparan, akuntabel, kredibilitas, dan bebas dari KKN dalam penentuan pejabat dan penerimaan CPNS di lingkungan Pemerintahan Provinsi Bengkulu.. 2.1.3. Persentase jumlah kabupaten / Kota yang Memiliki Peraturan Daerah Pelayanan Satu Atap Di Provinsi Bengkulu hingga saat ini terdapat 10 kabupaten/kota, namun demikian belum seluruhnya menerapkan peraturan daerah (Perda) pelayanan satu atap. Beberapa penyebab belum diterapkannya peraturan daerah pelayanan satu atap karena adanya daerah pemekaran baru (belum terbentuknya DPRD) serta masih ada kabupaten yang belum membuat Perda tersebut. Persentase jumlah kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap terus meningkat tetapi implementasinya masih belum optimal. Meskipun secara persentase meningkat, namun jika dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional terutama dalam dua tahun terakhir jauh tertinggal. Tabel 2.4 Persentase Jumlah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Perda Pelayanan Satu Atap, Tahun 2004 - 2008 Jumlah Jumlah Kab.Kota yang Memiliki Persentase Persentase Tahun Kab.Kota Perda Pelayanan Satu Atap Provinsi Nasional 2004 9 3 33.33 2.05 2005 9 3 33.33 2.05 2006 9 4 44.44 21.59 2007 9 5 55.56 61.29 2008 10 6 60.00 74.31 Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2009   15
  18. 18. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu   Gambar 2.3. Grafik Persentase Jumlah Kabupaten yang Memiliki Perda Pelayanan Satu Atap  12 80 10 60 Persentase Jumlah 8 6 40 4 20 2 0 0 2004 2005 2006 2007 2008 Jumlah Kab.Kota Jumlah Kab.Kota yang Memiliki Perda Pelayanan Satu Atap Persentase Provinsi Persentase Nasional   Relevansi: Apabila dilihat dari analisis relevansi bahwa tujuan pembangunan dengan membuat Perda Pelayanan Satu Atap adalah sudah sejalan dengan keinginan pemerintah yaitu untuk mengatasi permasalahan birokrasi yang lambat dan berbelit- belit. Dari data dapat dikatakan tren capaian pembangunan daerah sudah sejalan namun belum lebih baik dari capaian pembangunan nasional. Efektivitas: Sedangkan dilihat dari efektivitas sudah sesuai karena capaian pelaksanaan Perda Pelayanan Satu Atap mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rekomendasi: (1) Pemahaman dan Komitment petugas atau aparat (2) Mengubah paradigma birokrasi dari peran sebagai penguasa menjadi pelayan (3) Peningkatan pengetahuan dan skill petugas (4) Penerapan SPM dan SOP dalam pengurusan perizinan dengan waktu yang jelas (5) Sosialisasi dan Transparansi   16
  19. 19. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu     Gambar 2.4. Grafik Capaian Indikator Tingkat Pelayanan Publik Provinsi Bengkulu dan Nasional Tahun 2004 - 2008.   80.00 0.80 Capaian Indikator Outcome Tren Capaian Indikator 70.00 0.60 60.00 0.40 Outcome 50.00 40.00 0.20 30.00 0.00 20.00 10.00 -0.20 0.00 -0.40 2004 2005 2006 2007 2008 Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi Provinsi Bengkulu Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi Nasional Tren Provinsi Tren Nasional   2.2. Demokrasi 2.2.1. Gender Development Index (GDI) Kondisi Human Development Index ( HDI) atau Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari: umur harapan hidup, tingkat melek huruf orang dewasa, dan daya beli. Tahun 1995, UNDP memasukkan unsur gender dalam HDI dengan mengusulkan GDI (Gender Development Index). Ukuran HDI sama dengan GDI, tetapi lebih terfokus pada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kondisi GDI Provinsi Bengkulu amat rendah, yaitu 40,31 persen hal ini setara dengan tingkat pembangunan gender di Indonesia yang berada pada peringkat 80 dari 156 negara pada tahun 2008. Berarti secara Nasional GDI ini mengacu antara lain angka 65.3 persen harapan hidup, angka melek huruf, partisipasi murid sekolah, dan GDP riil per kapita pada perempuan, diskriminasi pasar kerja, kepala rumah tangga perempuan, rumah tangga miskin (daya beli). GDI Provinsi Bengkulu masih rendah dibandingkan dengan GDI Nasional, hal ini disebabkan oleh kondisi keterpurukan perempuan Bengkulu dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan politik. Rendahnya GDI provinsi Bengkulu ini dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut. Tahun 2008 bidang pendidikan, perempuan usia 10 tahun keatas yang tidak/belum pernah sekolah besarnya dua kali lipat penduduk laki-laki (18,65 berbanding 4,07 persen). Begitu pula kaum perempuan yang buta huruf masih sekitar 21,12 persen sedangkan penduduk laki-laki 6,51 persen. Di bidang ekonomi, tingkat 17
  20. 20. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu   partisipasi angkatan kerja (TPAK) kaum perempuan masih relatif rendah yaitu 17 persen bila dibandingkan dengan TPAK laki-laki yaitu 83 persen. Namun apabila melihat fakta-fakta lainnya, khususnya fakta mengenai perbandingan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan, peningkatan tersebut tidak memiliki arti sama sekali, karena kesetaraan perbandingan keduanya sangat jauh selisihnya, yakni berbanding 87,56 (laki-laki) dengan 12,44 (perempuan). Disparitas ini menandakan bahwa kesetaraan gender di Provinsi Bengkulu masih sangat didominasi oleh kaum laki-laki. Dengan demikian, pengarusutamaan gender kaum perempuan harus semakin kuat di dorong dan diperhatikan dengan serius, ini agar kaum perempuan tidak menjadi beban dalam Pembangunan Nasional Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan bukanlah karena Given dalam proses kehidupannya. Hal ini lebih disebabkan oleh adanya berbagai bentuk diskriminasi serta ketimpangan struktur sosial-budaya masyarakat (budaya Patriaki) yang diwarnai penafsiran ajaran yang bias gender dalam mengejar tuntutan hidup. Selain itu, tuntutan akan akses layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, keterlibatannya yang setara di ranah politik, kesetaraan memperoleh pekerjaan yang luas, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas, juga masih terbatas dan cenderung mengalami diskriminatif serta sering di zalimi dalam kompetisi bidang-bidang tersebut. Relevansi: Pembangunan dalam hal pemberdayaan perempuan di Provinsi Bengkulu yang diukur dengan indikator GDI (gender development index) hingga saat ini belum memperlihatkan kinerja yang cukup signifikan karena masih tingginya ketimpangan dalam kesetaraan gender. Hasil ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan implementasi pemberdayaan perempuan di Provinsi Bengkulu belum menghasilkan kinerja yang lebih baik bila dibandingkan dengan kinerja di tingkat nasional dan oleh karena itu tingkat relevansi antara kinerja di Provinsi Bengkulu dan di tingkat nasional masih sangat rendah. Efektifitas: Hasil observasi mencerminkan bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan, implementasi dan hasilnya di Provinsi Bengkulu belum menunjukkan tingkat efektifitas yang belum memadai karena tidak terlihat adanya perubahan kinerja yang signifikan dari tahun ke tahun. Rekomendasi: beberapa kebijakan dan kegiatan untuk direkomendasikan diuraikan pada bagian rekomendasi di bagian GEM di bawah ini.   18
  21. 21. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu     2.2.2. Gender Empowerment Meassurement (GEM) GEM (Gender Empowerment meassurement) merupakan salah satu paradigma pengukuran Index Pembangunan Indonesia (IPM) berdasarkan indikator yang dimensi ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ukuran tersebut berdasarkan tiga variabel yaitu partisipasi perempuan dan politik (pengambilan keputusan), akses pada kesempatan kerja profesional dan daya beli. Realitas ketimpangan gender di Indonesia ini, juga berlangsung di Provinsi Bengkulu. Hasil laporan Human Development Report Indonesia tentang peran gender di Provinsi Bengkulu tahun 2008 menyebutkan bahwa sesuai GDI dan GEM, indeks gender kaum perempuan tahun 2004 bernilai 41,22 dan di tahun 2008 bernilai 43,1 persen. Hasil ini menandakan bahwa selama 5 tahun perkembangan peranan gender berjalan normal dan cenderung meningkat. Namun peningkatan ini juga tidak berarti apabila melihat perbandingan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan, dimana laki-laki jauh lebih dominan, yakni berbanding 89,11 (laki-laki) dengan 10,89 (perempuan). Disparitas ini menandakan gejala makro tentang pengarusutamaan gender di Indonesia, dimana peran dan partisipasi (kuantitas dan kualitas) kaum perempuan mesti diberi peluang sebesar mungkin (oleh semua pihak) agar mampu mengejar ketinggalannya dalam pembangunan. Kondisi rendahnya GEM, GDI Provinsi Bengkulu yaitu dapat dilihat dari kondisi partisipasi dan poilitik perempuan. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2008 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan Bengkulu di DPRD dan DPR masih rendah, yaitu sekitar 18 persen dan di DPD sekitar 10 persen (hanya satu orang perempuan) yang mewakili Provinsi Bengkulu. Selain itu keterlibatan perempuan dalam jabatan publik dapat dilihat dari komposisi perempuan dan laki-laki pegawai negeri sipil (PNS) yang menduduki jabatan eselon. Menurut data BKN Juni 2008, dari sebanyak 4,59 % orang yang menduduki jabatan eselon (eselon I sampai eselon V) di Indonesia, hanya 20,16 persen dijabat oleh perempuan, selebihnya 79,84 persen dijabat oleh laki-laki. Semakin tinggi jenjang eselon, semakin senjang perbedaan komposisi antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu, peran perempuan pada lembaga yudikatif juga masih rendah, yakni 20 persen dari hakim yang ada dijabat oleh perempuan, dan 18 persen sebagai hakim agung pada tahun 2008. Sedangkan dari 6.177 jaksa di seluruh Indonesia pada tahun yang sama tersebut, hanya 26,78 persen dijabat oleh perempuan, sisanya 73,22 persen oleh laki-laki. 19
  22. 22. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu   Melihat gambaran diatas, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada saat ini belum memenuhi amanat undang-undang, sedangkan posisi dan peran perempuan di lembaga eksekutif relatif kecil, yang menduduki jabatan publik serta komposisi dan peran perempuan di lembaga yudikatif belum mencapai tingkat yang diharapkan. Partisipasi politik perempuan dihadapkan pada terbatasnya perempuan yang bersedia terjun di kancah politik, sehingga partai politik banyak mengalami kekurangan kader perempuan. Lingkungan sosial budaya kurang kondusif dalam mendukung perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, selain kurangnya pendidikan dan pelatihan politik untuk perempuan. Sedangkan posisi dan peran perempuan dalam jabatan publik masih dihadapkan pada otoritas tim dalam badan seleksi yang kurang memperhatikan aspek keadilan dan kesetaraan gender. Relevansi: Sama dengan GDI, pembangunan dalam hal pemberdayaan perempuan di Provinsi Bengkulu yang diukur dengan indikator GEM (gender empowerment measure) hingga saat ini belum memperlihatkan kinerja yang cukup signifikan karena masih tingginya ketimpangan dalam kesetaraan gender. Hasil ini mengindikasikan bahwa kebijakan dan implementasi pemberdayaan perempuan di Provinsi Bengkulu belum menghasilkan kinerja yang lebih baik bila dibandingkan dengan kinerja di tingkat nasional dan oleh karena itu tingkat relevansi antara kinerja di Provinsi Bengkulu dan di tingkat nasional masih sangat rendah. Efektifitas: Hasil observasi mencerminkan bahwa kebijakan pemberdayaan perempuan, implementasi dan hasilnya di Provinsi Bengkulu belum menunjukkan tingkat efektifitas yang belum memadai karena tidak terlihat adanya perubahan kinerja yang signifikan dari tahun ke tahun. Rekomendasi: Masih rendahnya GDI dan GEM baik dari sisi relevansi maupun efektifitas di Provinsi Bengkulu mengisyaratkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu meningkatkan berbagai upaya yang bertujuan untuk mendorong peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Landasan hukum yang menjamin keadilan dan kesetaraan gender dirumuskan dalam UUD 1945 pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28C ayat 1 yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan umat manusia. Landasan hukum lain yang memastikan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender adalah UU No.7 Tahun 1984 tentang pengesahan   20
  23. 23. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu     konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program, dan kelembagaan. Di sisi lain, berbagai kebijakan tidak konsisten dengan kebijakan lain dan kebijakan di atasnya seperti UU Perkawinan tahun 1974, UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi, dan Inpres No. 9 Tahun 2000. UU Perkawinan Tahun 1974 pasal 1 menyatakan laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. UU ini menciptakan kesenjangan gender secara meluas, karena UU tersebut kemudian dijadikan rujukan bagi kebijakan lain seperti penentuan upah dan pajak. Kaji ulang atau revisi atas UU Perkawinan Tahun 1974 perlu dilakukan agar konsisten dengan kebijakan yang lain. UU No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi diharapkan mampu mengubah tatanan politik nasional dengan melibatkan keterlibatan perempuan dalam menjalankan institusi politik. Perubahan yang diharapkan bukan semata pada jumlah perempuan yang terlibat dalam lingkar pengambil keputusan, tetapi juga pada representasi kepentingan dan kebutuhan perempuan dalam penyelenggaraan politik tersebut. Pelaksanaan Undang-undang tersebut sangat lemah karena terbentur pada nilai yang berlaku di Indonesia. Penjelasan dari UU tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan konvensi “...disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat-istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia.” Hal ini berarti bahwa UU tersebut bersifat inferior terhadap norma sosial yang berlaku sehingga bertentangan dengan tujuan konvensi. Inpres No. 9 Tahun 2000, mendorong pengarusutamaan gender dalam lembaga, kebijakan, dan program pemerintahan. Di sisi lain, kebijakan tersebut tidak mampu mendorong pelaksanaan pengarusutamaan karena kebijakan itu tidak dalam bentuk Keputusan Presiden atau UU. Selain itu, Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan tidak mempunyai infrastuktur daerah untuk membantu proses pelaksanaan Inpres tersebut. Kebijakan penyetaraan dan keadilan gender di instansi teknis juga tidak efektif karena tidak dilengkapi dengan anggaran. Di masa depan, Inpres No. 9 Tahun 2000 perlu diperkuat menjadi Keppres atau undang-undang agar efektif untuk mendorong pengarusutamaan gender dalam lembaga, kebijakan, dan program pemerintah. 21
  24. 24. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu   Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pembangunan bidang pemberdayaan perempuan di arahkan pada peningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik (pemahaman dan kesadaran serta pemantapan aktivitas perempuan untuk cerdas dan terampil dalam politik) dan jabatan publik serta meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan. Selain itu diupayakan menjaga jaringan kerja sama yang telah terbentuk seperti Gender Focal Point Network yang terdiri dari Economy Gender Focal Point, Fora Gender Focal Point dan program director, sebagai mitra dari IWAPI, LSM, dan LIPI, serta pakar gender. 2.2.3. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Implementasi dari sistim pemilihan langsung untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah dilaksanakan menunjukan bahwa tingkat kesadaran berdemokrasi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk menentukan kebijakan publik masih relatif rendah. Ini dapat dilihat dari data jumlah mata pilih yang ada sebanyak 1.060.336, yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 751.951 suara dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 308.385 suara (29,08%). Sementara itu pada putaran kedua pemilihan Gubernur Bengkulu, angka Golput yang ada pada pemilihan Kepala Daerah tersebut lebih tinggi lagi mencapai 30 sampai 35 % (sumber KPUD Provinsi). Meskipun demikian angka tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemilihan Presiden (Pilpres). Tingginya angka partisipasi ini disebabkan karena adanya keterkaitan dan kepentingan langsung masyarakat setempat dengan calon kepala daerah yang dipilih, seperti antara lain karena faktor: hubungan kekeluargaan, daerah asal, ingin mendapat jabatan dan lain-lain. Relevansi: Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Bengkulu cendrung lebih rendah bila dibandingkan dengan indikator yang sama di tingkat nasional. Hal ini memberikan implikasi bahwa tingkat relevansi pembangunan kesadaran politik masyarakat di Provinsi Bengkulu juga masih rendah. Efektifitas: Data tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Bengkulu tidak lengkap sehingga besar perubahannya tidak dapat dikalkulasi secara akurat. Oleh karenan itu tingkat keefektifannya juga tidak dapat diperhitungkan secara valid. Meskipun begitu, bila tingkat relevansi dianggap sebagai proxy maka   22
  25. 25. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu     kinerja pembangunan dalam hal partisipasi masayarakat mencerminkan bahwa kebijakan yang mendorong tingkat partisipasi polotik masyarakat kelihatannya masih belum berjalan secara efektif. Rekomendasi: Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat maka beberapa strategi perlu dilakukan termasuk diantaranya pendidikan politik dengan tujuan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang hak-hak politiknya. Hal ini dapat dilakukan melalui jalur komunikasi partai politik maupun melalui lembaga swadaya masyarakat. 2.2.4. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Legislatif Pendidikan politik di Provinsi Bengkulu belum mencapai hasil yang memuaskan, baik yang dilakukan oleh partai politik maupun yang dilakukan oleh lembaga suprastruktur yang ada. Hal ini dapat terlihat dari beberapa peristiwa yang terjadi pada saat setelah dilakukannya pemilihan anggota legislatif di beberapa kabupaten terjadi konflik baik yang dapat diamati melalui proses pengadilan maupun yang teramati secara langsung berupa tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Pengetahuan politik masyarakat masih sangat rendah sehingga kesadaran untuk berpolitik terbuka (langsung) juga masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan politik kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan pencerahan dan kesiapan kepada masyarakat tentang hak-hak politiknya. Tabel 2.5. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat di Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Legislatif, 2004 - 2009 Tingkat partisipasi politik masyarakat 2004 2005 2006 2007 2008 2009 dalam Pemilihan Legislatif Bengkulu 70,92 - - - - 78 Nasional 75,19 - - - - 71 Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2009 Grafik 2.5. Grafik Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat di Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Legislatif, 2004 - 2009 78 78 75.19 76 74 72 70.92 71 70 68 66 2004 2009 Tingkat Partisipasi Politik Provinsi Bengkulu Tingkat Parisipasi Politik Nasional   23
  26. 26. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu   Relevansi: Tingkat partsipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif di Provinsi Bengkulu pada tahun 2004 lebih kecil disbanding tingkat nasional. Namun pada tahun 2009, kinerja Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan hingga menjadi 78% dan lebih besar dari indicator yang sama di tingkat nasional. Peningkatan kinerja ini mencerminkan adanya tingkat relevansi yang baik antara hasil yang dicapai di Provinsi Bengkulu dengan capaian di tingkat nasional. Efektifitas: Tingkat relevansi yang erat antara kinerja dalam tingkat partisipasi poiltik masyarakat dalam pemilihan legislatif di Provinsi Bengkulu dengan tingkat nasional mencerminkan bahwa kebijakan yang diambil di Provinsi Bengkulu telah terimplementasi secara efektif. Rekomendasi: Kinerja yang sudah baik dalam hal tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif di Provinsi Bengkulu perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang. 2.2.5. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilpres Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Presiden (PILPRES) sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan kepala daerah, hal ini dapat terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dan juga masyarakat daerah tidak merasakan langsung, “Siapa saja Presidennya nasip masarakat daerah tetap tidak ada perubahan”. Tabel 2.6 Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat di Provinsi Bengkulu dalam PILPRES, 2004 - 2009 Tingkat Partisipasi Politik 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Masyarakat dalam PILPRES Bengkulu 70,92 - - - - 78 Nasional 75,98 - - - - 73 Grafik 2.6. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat di Provinsi Bengkulu dalam PILPRES, 2004 - 2009 78 78 75.98 Tingkat Partisipasi Politik 76 73 74 70.92 72 70 68 66 2004 2009 Tahun Tingkat Partisipasi Provinsi Bengkulu Tingkat Partisipasi Nasional   24
  27. 27. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu     Relevansi: Sama dengan pemilihan legislative, tingkat partsipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden di Provinsi Bengkulu pada tahun 2004 lebih kecil apabila dibandingkan dengan tingkat nasional. Namun pada tahun 2009, kinerja Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan hingga menjadi 78% dan lebih besar dari indikator yang sama di tingkat nasional. Peningkatan kinerja ini mencerminkan adanya tingkat relevansi yang baik antara hasil yang dicapai di Provinsi Bengkulu dengan capaian di tingkat nasional. Efektifitas: Tingkat relevansi yang erat antara kinerja dalam tingkat partisipasi poiltik masyarakat dalam pemilihan presiden di Provinsi Bengkulu dengan tingkat nasional mencerminkan bahwa kebijakan yang diambil di Provinsi Bengkulu telah terimplementasi secara efektif. Rekomendasi: Kinerja yang sudah baik dalam hal tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif di Provinsi Bengkulu perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan karena dalam era reformasi dan demokrasi tingkat partisipasi masyarakat dapat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, baik kepala daerah, legislatif dan presiden. 2.2. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia Salah satu prioritas pembangunan di Provinsi Bengkulu adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Berbagai kebijakan dan program telah direncanakan dan diimplementasikan terutama dalam peningkatan kinerja sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor perekonomian rakyat melalui melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur pendudukung kegiatan ekonomi serta suasana yang lebih kondusif terhadap tumbuh dan berkembangnya perekonomian masyarakat. Kinerja pembangunan daerah dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Bengkulu dievaluasi dan diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan suatu indeks gabungan yang terdiri tiga komponen penilaian yang meliputi: tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan standar hidup layak. IPM mempunyai nilai yang berkisar dari 0 sampai dengan 100. Jika nilai IPM berkisar 0- 25
  28. 28. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu   49,9 maka pembangunan manusianya termasuk dalam kategori masih rendah, dan jika nilai IPM berkisar 50-79,9 maka pembangunan manusianya sedang, sedangkan jika nilai IPM berkisar antara 80-100 maka pembangunan manusianya termasuk dalam kategori tinggi. 2.2.2. Pendidikan Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan dalam bidang pendidikan di Provinsi Bengkulu pada EKPD 2009 ini terdiri dari tiga komponen penilaian yakni: Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Melek Aksara (AMA). 2.2.2.1. Angka Partisipasi Murni SD/MI Angka Partsipasi Murni (APM) merupakan alat ukur yang menunjukkan besarnya nilai (persentase) dari perbandingan antara jumlah anak yang bersekolah dengan jumlah seluruh anak yang berusia sekolah sesuai dengan usia dan tingkatan pendidikan. Nilai APM sekaligus memberikan informasi tentang persentase anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Data APM untuk tingkat SD/MI di Provinsi Bengkulu di tampilkan pada Tabel 2.7 di bawah ini. Tabel 2.7. Angka Partsipasi Murni (APM) Provinsi Bengkulu dan Nasional tahun 2004-2008. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 2004 2005 2006 2007 2008 Provinsi Bengkulu 94,72 92,58 93,29 92,02 92,31 Nasional 93 93,3 93,54 93,75 93,98 Grafik 2.7. Angka Partsipasi Murni (APM) Provinsi Bengkulu dan Nasional tahun 2004-2008. 95 94.72 93.98 A ngk a P artis ipas i 94 93.54 93.75 93.3 93.29 93 93 92.58 M urni 92.31 92.02 92 91 90 2004 2005 2006 2007 2008 Tahun Provinsi Bengkulu Nasional   26
  29. 29. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu     Nilai APM SD/MI selama periode 2004-2008 menunjukkan bahwa sekitar 92% dari seluruh jumlah keseluruhan anak yang berusia antara 7-13 tahun telah bersekolah. Nilai ini juga menunjukkan bahwa sekitar 8% dari jumlah seluruh anak yang berusia antara 7-13 tahun tidak bersekolah. Apabila dibandingkan dengan APM nasional, nilai APM SD/MI di Provinsi Bengkulu tersebut masih lebih rendah dari APM nasional. Relevansi. Jika dilihat dari segi relevansi pembangunan di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dikatakan bahwa tujuan atau sasaran pembangunan peningkatan nilai APM SD/MI belum optimal dan belum dapat mengatasi permasalahan dan tantangan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini dapat dilihat dari tren capaian nilai APM SD/MI yang tidak mengalami peningkatan yang signifikan, karena nilai capaian APM SD/MI tidak lebih baik dari rata-rata nasional dalam beberapa tahun terakhir. Efektifitas. Bila dilihat dari trend pencapaian dari tahun ke tahun, hasil observasi mengindikasikan bahwa pelaksanaan pembangunan dalam upaya peningkatan nilai APM SD/MI juga belum efektif karena nilai APM SD/MI tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurunnya angka APM SD/MI menunjukkan bahwa penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Provinsi Bengkulu belum tuntas. Ada beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar di daerah ini, antara lain: masih rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan terutama didaerah pedesaan karena terbatasnya jumlah sekolah yang ada, rendahnya pendapatan orang tua untuk menyekolahkan anaknya dan terbatasnya jumlah guru. Rekomendasi Kebijakan: o Meningkatkan akses pelayanan pendidikan o Pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan yang memadai, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. o Menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun secara gratis tanpa pungutan biaya apapun o Menyediakan materi dan peralatan pendidikan, seperti seperti buku pelajaran maupun peralatan penunjang belajar mengajar. o Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya 27
  30. 30. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu   o Peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBN dan APBD o Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan pendidikan. 2.2.2.2. Rata-rata Nilai Akhir Perkembangan rata-rata nilai akhir ujian nasional siswa SMP/MTs di Provinsi Bengkulu maasih lebih baik secara nasional kecuali pada tahun 2004 dibawah rata- rata nasional. Sebaliknya pada tingkat SMA/SMK/MA hasil rata-rata nilai akhir ujian nasional selama lima tahun terakhir tidak lebih baik dibandingkan dengan rata-rata capaian nasional namun perkembangannya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tabel 2.8. Perkembangan Rata-rata Nilai Akhir Ujian Nasional di Provinsi Bengkulu Rata-rata Nilai Akhir 2004 2005 2006 2007 2008 SMP/MTs Bengkulu 4,34 5,53 5,53 5,53 6,73 Nasional 4.80 5.42 5.42 5.42 6.05 SMA/SMK/MA 4,55 4,72 5,45 5,68 5,70 Nasional 4.77 5.77 5.94 6.28 6.35 Gambar 2.8. Grafik Rata-rata Nilai Akhir Ujian Nasional 8 7 6 Rata-rata Nilai Akhir 5 4 3 2 1 0 2004 2005 2006 2007 2008 Rata-rata SMP/MTs Provinsi Rata-rata SMA/MA Provinsi Rata-rata SMP/MTs Nasional Rata-rata SMA/MA Nasional Relevansi: Jika dilihat dari segi relevansi pembangunan menunjukkan bahwa tujuan/sasaran pembangunan untuk meningkatkan rata-rata nilai akhir ujian nasional sudah tercapai dan tren capaian hasil pembangunan sudah sejalan dan lebih baik dari capaian pembangunan nasional, khususnya untuk pendidikan dasar, namun untuk pendidikan tingkat SMA/SMK/MA masih dibawah rata-rata nasional.   28
  31. 31. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu     Efektivitas. Dilihat dari segi efektivitas telah menunjukkan kemajuan seperti yang diharapkan, karena hasil capaian rata-rata nilai akhir semakin tinggi atau semakin membaik dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Rekomendasi Kebijakan: o Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan peserta didik. o Mengembangkan kurikulum yang berstandar nasional yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni serta perkembangan global, regional, nasional dan lokal. o Mengembangkan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan. o Menyempurnakan manajemen pendidikan dengan meningkatkan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan kepada satuan pendidikan. 2.2.2.3. Angka Putus Sekolah SD, SMP / MTs, Sekolah Menengah Angka putus sekolah mencerminkan banyaknya anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Jumlah anak putus sekolah di Provinsi Bengkulu masih cukup banyak, hal ini lebih disebabkan oleh ketidakmampuan orang tua untuk membiayai sekolah karena kemiskinan. Jumlah anak yang tidak melanjutkan ke kejenjang pendidikan yang lebih tinggi terutama banyak terjadi di daerah pedesaan. Tabel 2.9. Persentase Perbandingan Angka Putus Sekolah di Provinsi Bengkulu dan Nasional, Tahun 2004 – 2008 Angka Putus Sekolah 2004 2005 2006 2007 2008 SD (Prov.Bengkulu) 2,28 1,92 5,86 2,75 3,20 Nasional 2,97 3,17 2,41 1,81 1,81 SMP/MTs (Prov.Bengkulu) 6,09 3,17 6,78 7,50 5,89 Nasional 2,83 1,97 2,88 3,94 3,94 Sekolah Menengah (Prov.Bengkulu) 6,92 8,92 2,76 3,11 5,43 Nasional 3,14 3,08 3,33 2,68 2,68 Sumber: BPS Provinsi Bengkulu, 2009 Tabel 2.9 menunjukkan terjadinya kecenderungan peningkatan angka putus sekolah pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi. Pada jenjang pendidikan SMA angka putus sekolah lebih tinggi dibandingkan pada jenjang pendidikan SD hingga SLTP. Rendahnya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD hingga SLTP dikarenakan adanya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Jika 29
  32. 32. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu   dibandingkan dengan angka nasional, angka putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan di Provinsi Bengkulu menunjukkan angka yang lebih tinggi. Gambar 2.9. Grafik Persentase Angka Putus Sekolah 10 9 8 7 ersentase 6 5 4 P 3 2 1 0 2004 2005 2006 2007 2008 Tahun SD Provinsi Bengkulu SMA/MA Provinsi Bengkulu SMAP/MTs Provinsi Bengkulu SD Nasional SMP/MTs Nasional SMA/MA Nasional     Relevansi: Upaya dan kinerja pembangunan dalam bidang pendidikan bervariasi untuk masing-masing tingkat pendidikan. Tingginya angka putus sekolah untuk tingkat pendidikan SLTP dan sekolah menengah mencerminkan bahwa tingkat relevansi pembangunan pendidikan di Provinsi Bengkulu masih rendah. Efektivitas: Penurunan nilai APS untuk tingkat pendidikan dasar (SD) mengindikasikan bahwa upaya pembangunan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan anak-anak yang berusia 7-13 tahun telah cukup efektif. Namun sebaliknya, kenaikan nilai APS untuk tingkat pendidikan SLTP dan sekolah menengah menunjukkan tingkat efektifitas yang rendah. Rekomendasi Kebijakan: o Meningkatkan akses pelayanan pendidikan terutama terhadap penduduk miskin o Pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan yang memadai, terutama di daerah pedesaan. o Menyelenggarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun secara gratis tanpa pungutan biaya apapun o Peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBN dan APBD   30
  33. 33. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu     2.2.2.4. Angka Melek Aksara 15 tahun keatas Angka melek aksara di Provinsi Bengkulu mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, dan terendah terjadi pada tahun 2005, namun demikian meningkat lagi pada tahun berikutnya. Apabila dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional, menunjukkan bahwa angka melek aksara di Provinsi Bengkulu selalu lebih tinggi. Ini berarti bahwa program pemberantasan buta huruf tergolong cukup berhasil, namun demikian harus terus diupayakan agar angka melek aksara terus meningkat. Tabel 2.10. Angka Melek Aksara penduduk usia 15 tahun keatas di Provinsi Bengkulu Tahun 2004 – 2008 Angka Melek Huruf Penduduk 2005  2006  2007  2008  2004 Usia 15 tahun keatas Bengkulu 94,21 94,25 94,50 94,69 94,87 Nasional 90,40 90,90 91,50 91,87 92,19 Gambar 2.10. Grafik Angka Melek Aksara penduduk usia 15 tahun keatas di Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2008 96 94.69 94.87 95 94.25 94.5 94.21 94 93 Pers entas e 92.19 91.87 92 91.5 90.9 91 90.4 90 89 88 2004 2005 2006 2007 2008 Tahun Melek Huruf Provinsi Bengkulu Melek Huruf Nasional   Relevansi: Upaya dan kinerja pembangunan dalam bidang Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun keatas sudah lebih baik. Tingginya angka ini dari rata-rata nasional mencerminkan bahwa tingkat relevansi pembangunan pendidikan di Provinsi Bengkulu semakin baik. Efektivitas: Peningkatan Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun keatas mengindikasikan bahwa semakin banyak penduduk yang bisa membaca maupun menulis, hal ini menunjukkan tingkat efektifitas yang tinggi. Rekomendasi Kebijakan: o Peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional. o Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu secara luas untuk 31
  34. 34. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu   memberikan kesempatan kepada warga masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur formal terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah dan warga masyarakat lainnya. o Menyediakan materi dan peralatan pendidikan, seperti seperti buku pelajaran maupun peralatan penunjang belajar mengajar. o Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan pendidikan. 2.2.2.5. Persentase Jumlah Guru Yang Layak Mengajar Persentase jumlah guru yang layak mengajar di provinsi Bengkulu pada saat awal pelaksanaan RPJMN lebih baik dari rata-rata nasional, namun demikian terjadi sebaliknya dalam dua tahun terakhir, seperti dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.11. Persentase Jumlah Guru Yang Layak Mengajar Persentase Jumlah Guru yang 2004 2005  2006  2007  Layak Mengajar SMP/MTs 85,66 85,58 80,2 82,99 Sekolah Menengah 72,97 77,73 83,69 83,96 Gambar 2.11. Grafik Persentase jumlah guru yang layak mengajar di provinsi Bengkulu, Tahun 2004 - 2007 88 85.66 85.58 86 83.69 83.96 84 82.99 82 80.2 80 Persentase 77.73 78 76 74 72.97 72 70 68 66 2004 2005 2006 2007 Tahun Guru Layak Mengajar SMA/MA Provinsi Bengkulu Guru Layak Mengajar SMP/MTs Provinsi Bengkulu   Relevansi. Upaya dan kinerja pembangunan daerah dalam bidang peningkatan jumlah guru yang layak mengajar belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Rendahnya angka persentase ini dari rata-rata nasional dalam beberapa tahun   32
  35. 35. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu     terakhir mencerminkan bahwa tingkat relevansi pembangunan pendidikan di Provinsi Bengkulu tidak sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Efektivitas. Efektivitas pembangunan bidang pendidikan khususnya dalam meningkatkan persentase jumlah guru yang layak mengajar tidak mengalami kemajuan yang signnifikan, hal ini dapat dilihat dari capaian pembangunan daerah menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rekomendasi Kebijakan: • Peningkatan kualitas tenaga pendidik baik melalui penyetaraan pendidikan maupun kursus, training dan magang. • Peningkatan jumlah sertifikasi bagi tenaga pendidik. • Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik agar lebih mampu mengembangkan kompetensinya dan meningkatkan komitmen mereka dalam melaksanakan tugasnya. 2.2.3. Kesehatan 2.2.3.1. Umur Harapan Hidup (UHH) Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata Umur Harapan Hdup (UHH). Umur Harapan hidup masyarakat di Provinsi Bengkulu sejak tahun 2004 – 2008 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 Umur Harapan Hidup Penduduk Bengkulu adalah 66,1 tahun dan pada tahun berikut meningkat menjadi 66,4 tahun, kemudian menjadi 66,8 pada tahun 2006. Pada tahun 2008 terjadi penambahan yang signifikan, UHH menjadi sebesar 68,9. Meskipun terjadi tren peningkatan namun jika dibandingkan dengan capaian rata-rata nasional UHH Penduduk Bengkulu masih tergolong rendah. Tabel 2.12. Perkembangan Umur Harapan Hidup Provinsi Bengkulu Tahun 2004 – 2008 Umur Harapan Hidup (UHH) 2004 2005  2006  2007  2008  Bengkulu 66,1 66,4 66,8 68,28 68,9 Nasional 68,6 69 69,4 69,8 70,5 Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2008 33
  36. 36. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu   Gambar 2.12. Grafik Perkembangan Umur Harapan Hidup Provinsi Bengkulu, Tahun 2004 – 2008 71 70.5 69.8 70 69.4 69 68.9 69 68.6 68.28 68 Jumlah 66.8 67 66.4 66.1 66 65 64 63 2004 2005 2006 2007 2008 Umur Harapan Hidup Provinsi Umur Harapan Hidup Nasional Umur Harapan Hidup dipengaruhi oleh banyak faktor, selain karena faktor ekonomi dan sosial, juga dipengaruhi oleh tersedianya fasilitas kesehatan. Dengan adanya layanan kesehatan tersebut diharapkan angka kesakitan masyarakat menjadi berkurang. Perhatian pemerintah terhadap pembangunan kesehatan penduduk cukup besar. Program kesehatan layanan gratis terhadap keluarga miskin melalui Jaring Pengaman Sosial (JPS) mencapai 5% dari jumlah penduduk miskin, meningkat pada tahun 2004 menjadi 10%, dan pada tahun 2005 telah terlayani 15%. Target layanan kesehatan gratis melalui JPS yang ingin dicapai pada periode tahun 2006-2010 secara berturut-turut adalah 20, 25, 30, 35 dan 40%. Berkat peningkatan jumlah, kualitas dan pemerataan program layanan kesehatan tersebut, status kesehatan masyarakat terus meningkat. Perilaku masyarakat kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta ketersediaan pembiayaan kesehatan masih rendah, sangat mempengaruhi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Upaya pembinaan lingkungan sehat yang dilakukan Dinas Kesehatan telah menunjukkan adanya keberhasilan, terlihat dari beberapa indikator lingkungan sehat, seperti jumlah keluarga yang menghuni rumah sehat, menggunakan air bersih, dan menggunakan jamban milik sendiri. Pada tahun 2004 persentase penduduk yang telah menggunakan air bersih mencapai 33,16%, yang memiliki jamban sendiri sebanyak 69,22%, dan yang sudah memanfaatkan jaringan listrik sebanyak 71,25%, sedangkan rumah yang masih berlantai tanah tinggal sebesar 10,14%. Pada tahun-tahun selanjutnya pembinaan lingkungan sehat ditargetkan terus meningkat; pada periode tahun 2006-2010 secara berturut-turut meningkat menjadi 55, 60, 65, 70 dan 80% keluarga. Pembinaan lingkungan sehat   34
  37. 37. ■ Laporan EKPD 2009 Provinsi Bengkulu     diharapkan juga menciptakan perilaku masyarakat untuk hidup sehat tidak saja di dalam keluarga tetapi juga di tempat-tempat umum seperti kantor, hotel, pasar, sekolah, sarana ibadah, dsb. Jumlah Puskesmas juga menjadi indikator peningkatan kuantitas layanan kesehatan kepada penduduk, jika dilihat dari posisi dan rasio jumlah penduduk juga menunjukkan adanya peningkatan pemerataan. Pada tahun 2008 jumlah Puskesmas di Provinsi Bengkulu berjumlah 147 dengan rasio 0,89 per 10.000 penduduk. Angka tersebut mengungkapkan bahwa setiap 10.000 penduduk di Provinsi Bengkulu dilayani kurang dari 1 (satu) buah puskesmas. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan jumlah penduduknya maka jumlah Puskesmas yang terdapat di Provinsi Bengkulu masih jauh dari cukup. Kondisi itu terlihat dari masih relatif kecilnya nilai rasio Puskesmas terhadap penduduk. Relatif kecilnya rasio Puskemas per 10.000 penduduk di Provinsi Bengkulu mencerminkan bahwa beban tanggungan setiap Puskesmas di Provinsi Bengkulu relatif tinggi. Tingginya beban tanggungan Puskesmas akan berdampak negatif terhadap pelayanan kesehatan yaitu tidak optimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan Puskesmas kepada masyarakat. Ketidakoptimalan pelayanan kesehatan di Provinsi Bengkulu akan semakin tinggi bila tidak segera dilakukan penambahan atau pembangunan Puskesmas. Sebab di sisi lain jumlah penduduk Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun semakin bertambah. Selain melalui Puskesmas, pelayanan kesehatan di Provinsi Bengkulu dilakukan melalui Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling. Pelayanan kesehatan melalui Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling sangat efektif karena dapat melayani kesehatan penduduk hingga ke daerah terpencil. Namun dilihat dari jumlahnya, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling yang terdapat di Provinsi Bengkulu relatif kurang memadai. Pada tahun 2008 jumlah Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling di Provinsi Bengkulu masing-masing sebanyak 505 buah dan 164 buah. Selain itu terdapat 1.720 Posyandu, Klinik/KIA 124 buah dan rumah bersalin 17 buah. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah sebagai bentuk dari penjabaran arah kebijaksanaan pembangunan kesehatan di Provinsi Bengkulu diantaranya meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan melalui pembangunan sarana kesehatan baik di daerah perkotaan maupun di daerah daerah terpencil. 35

×