HASIL EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009 PROVINSI SUMATERA BARAT

  • 2,210 views
Uploaded on

PELAKSANA UNIVERSITAS ANDALAS di Hotel Santika Premiere, 18-20 November 2009

PELAKSANA UNIVERSITAS ANDALAS di Hotel Santika Premiere, 18-20 November 2009

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
  • URUS NIK BEACUKAI / REGISTRASI KEPABEANAN
    Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2011
    Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 124/PMK.04/2007

    - URUS NIK BEACUKAI/SRP BEACUKAI PENERBITAN BARU
    - URUS NIK BEACUKAI/SRP BEACUKAI DITOLAK
    - URUS NIK BEACUKAI/SRP BEACUKAI DIBLOKIR
    - URUS NIK BEACUKAI/SRP BEACUKAI PINDAH ALAMAT
    - URUS PERUBAHAN NIK BEACUKAI/SRP BEACUKAI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2011
    URUS IZIN USAHA:
    - PENDIRIAN PT – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - PENDIRIAN PMA – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - PENDIRIAN CV – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - PENERBITAN APIU – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - PENERBITAN APIP – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
    - PENERBITAN NPIK – Seluruh Indonesia
    - PENERBITAN SRP/NIK BEACUKAI – Seluruh Indonesia
    - PENERBITAN UUG/HO
    - PENERBITAN KEAGENAN/DISTRIBUTOR
    - DLL
    Hubungi M. Samosir, SH
    PT. LEGALITAS SARANAIZIN INDONESIA
    Telp. 021-3142566
    Fax. 021-3928113.
    Mobile
    HP. 081385042000
    Flexi. 021-70940216
    Email: legal@saranaizin.com
    Pin BB 2262D175
    Website:http://www.saranaijin.com
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,210
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
79
Comments
1
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Hutan Lindung: 910 533 Ha (21,5%) Hutan Suaka Alam dan Wisata: 846 175 Ha (20,0%) Hutan Produksi Konversi: 189 346 Ha (4,5%) Luas Areal Perkebunan Sawit: 280.099 Ha: Lhn Per tani an Perkebunan Rakyat: 146.542 Ha 27,5 % PENGGUNAAN PT Perkebunan Nusantara VI: 6.810 Ha LAHAN Perkebunan Besar Swasta: 126.747 Ha Pdg Rumput 1,9% Rawa 4,1% Hutan 61,5% Lai nnya 5,1% Bukittinggi AREAL PEGUNUNGAN TINGGI: 51,93 % Kelestarian Alam: Modal masa depan Pemb Infrastruktur: Sulit & Mahal + BENCANA ALAM/GEMPA Panjang Pantai 375 Km TSUNAMI Perikanan 2
  • 2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT 1. Pemerintahan Kualitas pelayanan publik masih rendah . Etos kerja aparatur; rendah; aparatur; rendah; dan Aparatur Penggunaan anggaran belum efisien dan efektif, Keamanan dan efektif, ketertiban umum belum kondusif; Partisipasi dalam pembangunan rendah; kondusif; rendah; Budaya KKN masih berkembang 2. Sumber Daya Dana pemerintah terbatas dan rendahnya partisipasi masyarakat (faktor Manusia kemiskinan) sehingga pemerataan dan kualitas pendidikan serta status kemiskinan) kesehatan masyarakat relatif`rendah; Prestasi pemuda dan olah raga, relatif`rendah; partisipasi perempuan belum berkembang; Apresiasi terhadap IPTEK dan berkembang; budaya riset belum berkembang 3. Ekonomi Perubahan struktur ekonomi relatif lambat; Industri manufaktur dan pariwisata belum berkembang optimal; Arus investasi masih rendah; Tingkat pengangguran masih tinggi; Perusahaan swasta besar relatif belum banyak berkembang; Terbatasnya infrastruktur yang mempercepat pembangunan. Tingkat kemiskinan masih relatif tinggi; Belum terpenuhinya hak-hak hak- dasar masyarakat sebagai mana diharapkan; Belum berkembangnya usaha mikro. 4. Kehidupan Masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan; Beragama dan Belum optimalnya pelayanan terhadap kesejahteraan sosial. Melunturnya Sosial-Budaya Sosial- penghayatan terhadap nilai-nilai adat Minangkabau. nilai- 3
  • 3. Ringkasan: PERMASALAHAN PEMBANGUNAN 1. STRUKTUR Kerjasama Regional EKONOMI: Agraris Kepastian Hukum Kemudahan 2. POTENSI SDA: Terbatas 3. MUTU SDM & 6. INVESTASI: TEKNOLOGI: Rendah 9. PAD: Rendah Rendah 7. KESEMPATAN 10. DAYA SAING 4. SISTEM & KERJA: Terbatas PRODUK: MANAJEMEN Rendah 8. PENDAPATAN: KELEMBAGAAN : Rendah Lemah 5. LETAK GEOGRAFIS: Kurang Menguntungkan Kualitas SDM MASALAH UTAMA: Kelembagaan PROGRAM Iklim Usaha + Aparatur PEMBANGUNAN Agroindustri Infrastruktur PASCA GEMPA (???) 4
  • 4. SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2006-2010 2006- INDIKATOR 2006 2007 2008 2009 2010 A. PERTUMBUHAN EKONOMI 6.0 6.4 6.6 6.7 6.9 I. Permintaan 1. Konsumsi Masyarakat 4.3 4.5 4.6 4.7 4.7 2. Konsumsi Pemerintah 4.5 4.7 5.8 5.9 6.0 3. Investasi 6.5 6.6 6.5 6.5 6.5 4. Ekspor 12.7 14.5 14.5 14.5 14.5 5. Impor 2.6 2.7 2.7 3.5 4.5 II. Penawaran 1. Pertanian 6.7 7.3 7.3 7.3 7.3 2. Industri Pengolahan 4.0 4.5 6.0 6.5 7.5 3. Lainnya 6.1 6.5 6.5 6.5 6.5 5
  • 5. INDIKATOR 2006 2007 2008 2009 2010 B. STRUKTUR EKONOMI (%) I. Permintaan 1. Konsumsi Masyarakat 54.8 54.5 54.3 54.2 54.1 2. Konsumsi Pemerintah 12.1 12.1 12.1 12.0 11.9 3. Investasi 17.9 18.1 18.3 18.4 18.5 4. Ekspor 15.2 15.3 15.3 15.4 15.5 5. Impor 4.3 4.1 4.0 3.9 3.7 II. Penawaran 1. Pertanian 25.3 24.8 23.8 21.3 20.0 2. Industri Pengolahan 13.8 14.3 15.3 17.8 19.0 3. Lainnya 61.0 61.0 61.0 61.0 61.0 ICOR 3.6 3.6 3.5 3.4 3.3 PDRB (Rp milyar) 30.771,0 32.744,3 34.910,0 37.238,5 39.789,3 PDRB/Kapita (Rp’000) 6.948,4 7.349,9 7.789,3 8.259,2 8.773,3 Investasi (Rp milyar) 6,234 7,104 7,580 7,917 8,418 Penduduk (jiwa) 4,428,513 4,455,084 4,481,814 4,508,705 4,535,300 6 Penduduk Miskin (%) 20.47 17.09 14.27 11.92 10.00
  • 6. 2.1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK Grafik 2.1.A : Tingkat Pelayanan Publik Nasional dan Provinsi RELEVAN Sumatera Barat • Peningkatan penanganan kasus korupsi 70.00 45.00 sejak 2007 • Peningkatan penerapan pelayanan satu Tren Capaian Indikator Outcome 40.00 60.00 Capaian Indikator Outcome 35.00 atap sejak 2004 50.00 30.00 Outcomes di bawah nasional 40.00 25.00 EFEKTIF 30.00 20.00 20.00 15.00 • Lebih baiknya tingkat pendidikan SDM 10.00 10.00 aparatur sejak 2004 5.00 • Berkembangnya penerapan pelayanan 0.00 0.00 2004 2005 2006 2007 2008 satu atap Tingkat Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Barat (outcomes) Tingkat Pelayanan Publik Nasional (outcomes) Tren Provinsi Tren Nasional Indikator Pendukung 1. Persentase jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan 2. Presentase aparat yang berijazah minimal S1 3. Persentase jumlah kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap 7 Indikator I
  • 7. 2.1. TINGKAT PEMBANGUNAN DEMOKRASI Grafik 2.1.B : Tingkat Kualitas Pembangunan Demokrasi Nasional TIDAK RELEVAN dan Provinsi Sumatera Barat • Pilkada menyimpang dari ikrar “persaudaraan” dan memicu permusuhan 78 0 76 x sehingga apatis & partisipasi rendah Tren Capaian Indikator Outcome -2 Capaian Indikator Outcome 74 • Kelemahan pendataan penduduk, banyak 72 -4 70 warga yang tidak terdaftar dalam DPT 68 -6 Outcomes di bawah nasional 66 64 -8 TIDAK EFEKTIF 62 -10 • Timbulnya sikap apatis karena pemilihan 60 -12 tidak memberikan manfaat bagi pemilih 58 56 -14 • Adanya kejenuhan, tidak menarik karena 2004 2005 2008 seringnya agenda pemilihan dan adanya Tingkat Pembangunan Demokrasi Prov Sum Barat (outcomes) kericuhan Tingkat Pembangunan Demokrasi Nasional (outcomes) Tren Provinsi Tren Nasional Indikator Pendukung 1. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi. 2. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Legislatif. 3. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Presiden. 8 Indikator I
  • 8. REKOMENDASI PELAYANAN PUBLIK • Mencabut izin pemeriksaan pejabat politik yang diduga/disangka melakukan tindak korupsi • Membentuk perwakilan KPK di tingkat Provinsi • Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel • Menghilangkan egoisme sektoral antara Dinas/instansi • Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan kantor pelayanan satu atap PEMBANGUNAN DEMOKRASI • Menyelenggarakan pilkada serentak • Memberikan interval waktu antara pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden. • Meningkatkan akurasi data base kependudukan dari daerah sampai nasional. 9 Indikator I
  • 9. 2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA: PENDIDIKAN Grafik 2.1.A : Tingkat Kualitas TIDAK RELEVAN Pendidikan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat • Kondisi awal sudah baik (% guru yang layak mengajar, angka melek 95.00 1.8 aksara) sehingga tren atau Tren Capaian Indikator Outcome 1.6 94.00 pertumbuhan rendah Capaian Indikator Outcome 93.00 1.4 1.2 92.00 1 Outcomes di atas nasional 91.00 0.8 90.00 0.6 89.00 0.4 EFEKTIF 88.00 0.2 • Tingkat pendidikan guru sudah baik 87.00 0 • Perbaikan di semua indikator 2004 2005 2006 2007 2008 pendukung Tingkat Kualitas Pendidikan Prov Sum Barat (outcomes) Tingkat Kualitas Pendidikan Nasional (outcomes) Indikator Pendukung Tren Provinsi Sumatera Barat 1. Angka Partisipasi Murni SD/MI. Tren Nasional 2. Angka Putus Sekolah SD. 3. Angka Putus Sekolah SMP/MTs. 4. Angka Putus Sekolah Menengah 5. Angka melek aksara 15 tahun keatas 6. Persentase jumlah guru yang layak mengajar di SMP/MTs 7. Persentase jumlah guru yang layak mengajar di Sekolah Menengah 10 Indikator 2.2. Hasil II
  • 10. 2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA: KESEHATAN Grafik 2.2.B : Tingkat Kualitas Kesehatan Nasional TIDAK RELEVAN dan Provinsi Sumatera Barat • Program perbaikan gizi masyarakat kurang efektif (2006 45.00 8 dan 2007) Tren Capaian Indikator Outcome 7 • Akses terhadap fasilitas 44.00 Capaian Indikator Outcome 6 kesehatan tidak merata & 43.00 5 rendah 4 42.00 Outcomes di atas nasional 3 41.00 2 TIDAK EFEKTIF 40.00 1 • Menurunnya tingkat gizi 0 masyarakat (2006) 39.00 -1 • Rendahnya persentase tenaga 38.00 -2 kesehatan per penduduk 2004 2005 2006 2007 2008 Tingkat Kualitas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (outcomes) Indikator Pendukung Tingkat Kualitas Kesehatan Nasional (outcomes) 1. Prevalensi Gizi kurang (%) Tren Provinsi Sumatera Barat 2. Persentase tenaga kesehatan Tren Nasional per penduduk 11 Indikator 2.2. Hasil II
  • 11. 2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA : KELUARGA BERENCANA Grafik 2.2.C : Tingkat Kualitas Keluarga Berencana Nasional dan RELEVAN Provinsi Sumatera Barat • Keberhasilan program KB karena tingginya tingkat kesadaran 90 5 masyarakat 4 • Laju pertumbuhan penduduk dapat Tren Capaian Indikator 85 Capaian Indikator 3 2 ditekan. Outcome Outcome 80 1 Outcomes di atas nasional 75 0 EFEKTIF 70 -1 • Terjadinya perbaikan dari indikator -2 65 -3 pendukung setiap tahunnya. 2004 2005 2006 2007 2008 Tingkat Kualitas Keluarga Berencana Prov Sum Barat (outcomes) Tingkat Kualitas Keluarga Berencana Nasional (outcomes) Indikator Pendukung Tren Provinsi Sumatera Barat 1. Persentase penduduk ber-KB Tren Nasional 2. Persentase laju pertumbuhan penduduk 12 Indikator 2.2. Hasil II
  • 12. REKOMENDASI PENDIDIKAN • Meningkatkan pemerataan pendidikan termasuk program beasiswa keluarga miskin • Meningkatkan ketersediaan alat pembelajaran, mutu guru dan fasilitas publik • Membangun kembali fasilitas pendidikan yang terkena dampak gempa dan trauma-healing bagi guru dan murid dengan partisipasi masyarakat KESEHATAN • Merevitalisasi pelayanan kesehatan dan kampanye tentang hidup sehat • Memperluas cakupan asuransi kesehatan; rasio paramedik dan penduduk, ASEKIN perlu dilanjutkan dengan anggaran daerah pro-miskin • Mempercepat rekontruksi Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan KELUARGA BERENCANA • Menurunkan tingkat kelahiran terutama pelayanan pada keluarga miskin • Memberikan penyuluhan dan peralatan KB kepada keluarga miskin • Memberdayakan petugas lapangan 13 Indikator 2.2. Hasil II
  • 13. 2.3. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI MAKRO RELEVAN Grafik 2.3.A : Tingkat Pembangunan • Peningkatan % Ekspor Sumatera Barat Ekonomi Makro Nasional dan thd PDRB komoditi primer: pertanian Provinsi Sumatera Barat & pertambangan • Peningkatan % output UKM thd PDRB 45.00 10.00 produk berbasis sumberdaya lokal Capaian Indikator Outcome 40.00 8.00 • Tingkat inflasi rendah ketahanan Tren Capaian Indikator 35.00 6.00 pangan dan produk kandungan lokal 30.00 4.00 (agro industri) Outcome 25.00 Outcomes di bawah nasional 2.00 20.00 KURANG EFEKTIF 0.00 15.00 • Capaian pembangunan membaik 10.00 -2.00 kecuali pada tahun 2008 tetapi lebih 5.00 -4.00 baik dari nasional 0.00 -6.00 • Kurang terganggu dengan pasar 2004 2005 2006 2007 2008 dalam dan luar negeri Tingkat Pembangunan Ekonomi Makro Prov Sum Barat Indikator Pendukung (outcomes) 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Tingkat Pembangunan Ekonomi Makro Nasional (putcomes) 2. Persentase ekspor terhadap PDRB Tren Provinsi Sumatera Barat 3. Persentase output manufaktur terhadap PDRB Tren Nasional 4. Persentase output UMKM terhadap PDRB 5. Laju Inflasi 14 Indikator 2.3. Hasil III
  • 14. 2.3. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI : INVESTASI Grafik 2.3.B : Tingkat Pertumbuhan TIDAK RELEVAN Investasi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat • Kondisi sosial ekonomi, SDA dan letak geografis , pasar lokal serta 120.00 2,500.00 terbatasnya infrastruktur 100.00 2,000.00 kurang menarik bagi investor Capaian Indikator Outcome Tren Capaian Indikator 80.00 1,500.00 60.00 Outcomes di bawah nasional Outcome 1,000.00 40.00 500.00 TIDAK EFEKTIF 20.00 0.00 • Investasi Perkebunan terkendala 0.00 2004 200520062007 2008 -500.00 dengan penyediaan lahan -20.00 -40.00 -1,000.00 • Infrastruktur kurang memadai • Lokasi kurang menguntungkan Tingkat Pertumbuhan Investasi Prov Sum Barat (outcome) Tingkat Pertumbuhan Investasi Nasional (outcomes) Tren Provinsi Sumatera Barat Indikator Pendukung Tren Nasional 1. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA 2. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN 15 Indikator 2.3. Hasil III
  • 15. REKOMENDASI 1. Mengembangkan industri berbasis sumberdaya lokal dan IPTEK (knowledge based industries) 2. Memberikan insentif non-fiskal (SDM terampil & berkualitas tinggi) 3. Mengembangkan kelembagaan Litbang: Daya saing produk & Nilai tambah 4. Memperbaiki data base ekonomi dan bisnis 5. Meningkatkan promosi investasi sesuai dan potensi (pengolahan hasil pertanian dan pariwisata), jasa dan industri dengan value added yang tinggi 6. Membangun infrastruktur dengan kualitas anti bencana alam (gempa, longsor): standard ASEAN 7. Membuka isolasi ke daerah baru dan sentra ekonomi. 16 Indikator 2.3. Hasil III
  • 16. 2.4. KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP : KEHUTANAN Grafik 2.4.A : Tingkat Kualitas TIDAK RELEVAN Pengelolaan Kehutanan Nasional dan • Lebih cepat bertambahnya lahan Provinsi Sumatera Barat kritis dari lahan rehabilitasi • Terbatasnya program dan dana 2 0 untuk pengelolaan dan penegakan C apaian Indikator Outcom e 1.8 -10 hukum Tren C apa ia n Indikator 1.6 -20 1.4 Outcomes di bawah nasional -30 TIDAK EFEKTIF Outcom e 1.2 -40 1 0.8 -50 • Terbatasnya dana dan program 0.6 -60 dalam menangani lahan kritis yang -70 0.4 terus bertambah dan faktor 0.2 -80 0 -90 kemiskinan 2004 2005 2006 2007 2008 • Lemahnya kemampuan kelembagaan dalam penyelesaian Tingkat Kualitas Pengelolaan Kehutanan Prov Sum Barat (outcomes) konflik status lahan (formal Tingkat Kualitas Pengelolaan Kehutanan Nasional (outcomes) maupun adat) Tren Provinsi Tren Nasional INDIKATOR PENDUKUNG Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis 17 Indikator 2.4. Hasil IV
  • 17. 2.4. KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP : KELAUTAN Grafik 2.4.B : Tingkat Kualitas TIDAK RELEVAN Pengelolaan Kelautan • Rendahnya persentase terumbu Nasional dan Provinsi Sumatera Barat karang yang baik dimana pengelolaan dan pelestariannya 35.00 160.00 relatif lemah 140.00 • Lemahnya kesadaraan & penegakan Capaian Indikator Outcome 30.00 Tren Capaian Indikator 120.00 25.00 100.00 hukum/peraturan tentang terumbu karang Outcome 20.00 80.00 15.00 60.00 Outcomes di bawah nasional 40.00 10.00 20.00 TIDAK EFEKTIF 0.00 • Lemahnya pengelolaan SDA: untuk 5.00 -20.00 pelestarian terumbu karang 0.00 -40.00 2004 2005 2006 2007 2008 • Penangkapan ikan yang merusak (dinamit, sianida, jaring merusak dll. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kelautan Prov Sum Barat (outcomes) Tingkat Kualitas Pengelolaan Kelautan Nasional (outcomes) INDIKATOR PENDUKUNG Tren Provinsi Persentase terumbu karang dalam keadaan baik Tren Nasional 18 Indikator 2.4. Hasil IV
  • 18. REKOMENDASI KEHUTANAN 1. Melestarikan sumberdaya hutan melalui kerja sama dengan provinsi tetangga 2. Meningkatkan pengelolaan, pengamanan dan pengawasan sumber daya hutan dengan penegakan hukum yang tegas dan aparatur yang terampil 3. Memberdayakan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pelestarian hutan. KELAUTAN 1. Mengembangkan pengendalian sumberdaya kelautan berbasis kemitraan dengan seluruh stakeholders 2. Meningkatkan kapasitas pelayanan aparatur melalui pendidikan lanjutan 3. Meningkatkan pemanfaatan & pengendalian tataruang laut dan wilayah pesisir. 19 Indikator 2.4. Hasil IV
  • 19. 2.5. TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL TIDAK RELEVAN Grafik 2.5 : Tingkat Kesejahteraan • Terbatasnya lapangan pekerjaan baru Sosial Nasional dan Provinsi struktur ekonomi agraris, pendapatan rendah Sumatera Barat • Program pemerintah kurang mendorong pengembangan UMKM 95.5 0.8 • Meningkatnya jumlah anak terlantar, jalanan, nakal Tren Capaian Indikator Outcom e 95 0.6 Outcomes di atas nasional Capaian Indikator Outcom e 94.5 0.4 TIDAK EFEKTIF 0.2 • Program dan kegiatan pelayanan kesra utk 94 lanjut usia dan rehabilitasi sosial kurang 0 93.5 berkembang -0.2 • Belum berkembangnya lembaga pelayanan 93 -0.4 sosial masyarakat/swasta terutama pada 92.5 -0.6 tahun 2005-2006 92 -0.8 INDIKATOR PENDUKUNG 1. Persentase Penduduk Miskin ; 91.5 -1 2. Tingkat Pengangguran Terbuka ; 2004 2005 2006 2007 2008 3. Persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak / Persentase jumlah anak (terlantar, jalanan, balita Tingkat Kesejahteraan Sosial Prov Sum Barat (outcomes) terlantar, dan nakal) yang dilayani oleh Dep.sos 4. Persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut Tingkat Kesejahteraan Sosial Nasional (outcomes) usia / Presentase jumlah lanjut usia yang dilayani oleh Tren Provinsi Dep.sos Tren Nasional 5. Persentase Pelayanan dan rehabilitasi sosial /Persentase jumlah (penyandang cacat, tunasosial, dan korban penyalahgunaan narkoba) yang dilayani oleh Dep.sos 20 Indikator 2.5. Hasil V
  • 20. REKOMENDASI 1. Meningkatkan program dan kegiatan mendorong komunitas miskin dalam penguasaan teknologi, permodalan, keterampilan dan pemasaran produk 2. Mengatasi pengangguran terbuka dengan kebijakan stimulus dan peningkatan upaya bersama yang berbasis pada jejaring bisnis sehinga dapat mendorong arus merantau 3. Mendorong pengembangan kelembagaan dan kegiatan pelayanan masyarakat & rahabilitasi sosial untuk anak-anak (terlantar, jalanan, nakal), lanjut usia, tuna-sosial, penyandang cacat, dan korban narkoba 4. Meningkatkan kualitas/keterampilan pekerja sosial dan tenaga pelayanan kesejahteraan sosial. 21 Indikator 2.5. Hasil V
  • 21. INDIKATOR SPESIFIK dan MENONJOL • Tingkat laju pertumbuhan ekonomi: Rata-rata lebih baik dari nasional. Kondisi disebabkan karena struktur ekonomi dan komposisi ekspor produk utama yang terdiri dari produk pertanian/ agroindustri dengan komponen impor relatif kecil. Kemudian karena terjaganya swasembada pangan maka tingkat inflasi menjadi rendah. • Tingkat investasi PMA dan PMDN yang sangat rendah. Kondisi ini terkait dengan terbatasnya potensi SDA, infrastruktur, lokasi relatif terisolir dari pusat pertumbuhan regional dan kurangnya SDM berkualitas tinggi. 22
  • 22. KESIMPULAN HASIL EVALUASI INDIKATOR Hasil KETERANGAN OUTCOMES Relevan Efektif Outcomes ¹) 1. Pelayanan Publik Ya Ya Rendah Demokrasi Tidak Tidak Sedang Catatan: Ya (-) = Kurang efektif: 2. Pendidikan Tidak Ya Tinggi terjadi penurunan pada Kesehatan Tidak Tidak Tinggi tahun 2008 juga pada Sangat tingkat nasional Kel. Berencana Ya Ya tinggi ¹) Berdasarkan Interval (0 s/d 100) % 3. Ekonomi Makro Ya Ya (-) Sedang dihitung berdasarkan rata-rata outcomes Provinsi dibagi rata- Sangat rata outcomes nasional . Kategori Investasi Tidak Tidak rendah Rendah dibawah 70% capaian nasional. 4. Pengelolaan Tidak Tidak Sedang Kehutanan Pengelolaan Tidak Tidak Rendah Kelautan 5. Kesejahteraan Tidak Tidak Tinggi Sosial 23
  • 23. CAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT INDIKATOR OUTCOMES RELEVAN EFEKTIF 1. Tingkat Pelayanan Publik TIDAK TIDAK dan Demokrasi 2. Tingkat Kualitas SDM TIDAK YA 3. Tingkat Pembangunan YA TIDAK Ekonomi 4. Tingkat Pengelolaan SDA TIDAK TIDAK 5. Tingkat Kesejahteraan TIDAK TIDAK Sosial 24 Kesimpulan
  • 24. CAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP NASIONAL (%) Sangat Sangat INDIKATOR Tinggi Sedang Rendah Tinggi Rendah Keterangan OUTCOMES >105 100-105 70-99 30-69 <30 1. Tingkat Pelayanan Publik √ Interval (%) = dan Demokrasi rata-rata 2. Tingkat Kualitas capaian SDM √ daerah dibagi dengan rata- 3. Tingkat rata capaian PembangunanEk √ nasional onomi dalam % 4. Tingkat Pengelolaan SDA √ 5. Tingkat Kesejahteraan √ Sosial 25 Kesimpulan
  • 25. KONDISI HARAPAN TAHUN 2015 PASCA GEMPA 30 SEPTEMBER 2009 Sulit dicapai akibat Kondisi harapan Capaian Pembangunan kerusakan gempa 2009 yang IDEAL walaupun telah Gaps Analysis: Untuk terjadi Gempa mencapainya Kondisi harapan RPJMD SUMBAR diperlukan terobosan atas dasar 2011-2015 dalam Pembangunan trend masa lalu tanpa adanya Gempa 2009 Kondisi harapan setelah adanya Gempa 2009 Periode waktu 2010 2011 2012 2013 2015 Kerusakan infrastruktur publik Kerusakan infrastruktur swasta/bisnis 26 Mundurnya sektor pendidikan-kesehatan Kesimpulan
  • 26. Prioritas Pembangunan Akibat Gempa 30 Sept 2009 1. Membangun infrastruktur transportasi standard ASEAN 2. Membangun sarana pendidikan & kesehatan dengan bantuan APBN 3. Memberikan Kredit Lunak bagi perusahaan swasta (termasuk bidang pendidikan & Kesehatan) korban gempa Kesehatan) 4. Penataan ulang Tata Ruang 27 Kesimpulan
  • 27. TERIMA KASIH 28
  • 28. CAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP NASIONAL (%) Sangat Sangat INDIKATOR Tinggi Sedang Rendah Tinggi Rendah Keterangan OUTCOMES >105 100-105 70-99 30-69 <30 1. Pelayanan Publik 62% Demokrasi 91% Interval (%) = % rata-rata 2. Pendidikan 101% capaian Kesehatan 103% daerah dibagi dengan % Kel. Berencana 108% rata-rata 3. Ekonomi Makro 76% capaian Investasi 5% nasional 4. Pengelolaan 74% Kehutanan Pengelolaan 42% Kelautan 5. Kes. Sosial 101% 29
  • 29. CAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP NASIONAL (%) Sangat Sangat INDIKATOR Tinggi Sedang Rendah Tinggi Rendah Keterangan OUTCOMES >105 100-105 70-99 30-69 <30 1. Tingkat Pelayanan Publik 77 Interval (%) = dan Demokrasi rata-rata 2. Tingkat Kualitas capaian 104 daerah dibagi SDM dengan rata- 3. Tingkat rata capaian PembangunanEk 41 nasional onomi dalam % 4. Tingkat 58 Pengelolaan SDA 5. Tingkat Kesejahteraan 101 Sosial 30 Kesimpulan
  • 30. RALAT LAPORAN AKHIR I HASIL EVALUASI INDIKATOR Hasil KETERANGAN OUTCOMES Relevan Efektif Outcomes ¹) 1. Pelayanan Publik Ya Ya Rendah Demokrasi Tidak Tidak Sedang Catatan: Ya (-) = Kurang efektif: 2. Pendidikan Tidak Ya Tinggi terjadi penurunan pada Kesehatan Tidak Tidak Tinggi tahun 2008 Sangat Kel. Berencana Ya Ya ¹) Berdasarkan Interval (0 s/d 100) % tinggi dihitung berdasarkan rata-rata 3. Ekonomi Makro Ya Ya (-) Sedang outcomes Provinsi dibagi rata- rata outcomes nasional . Kategori Sangat rendah dibawah 70% capaian Investasi Tidak Tidak **/ nasional. rendah 4. Pengelolaan Ralat: Tidak */ Tidak Sedang Kehutanan */ Dalam Laporan tertulis Pengelolaan Relevan Tidak Tidak Rendah Kelautan **/ Dalam laporan tertulis 5. Kesejahteraan Efektif Tidak Tidak Tinggi Sosial 31